Sumbawa Siap Sambut Era Baru Pertambangan, Perusahaan Didorong Bersinergi Untuk Kesejahteraan Lokal

Sumbawa Siap Sambut Era Baru Pertambangan, Perusahaan Didorong Bersinergi Untuk Kesejahteraan Lokal

Oleh : Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  Pembahasan seputar aktivitas pertambangan di Sumbawa semakin intens menjadi perhatian berbagai kalangan. Salah satu tokoh dan pengusaha Sumbawa Dedi Kevin Molajake memberikan sorotan tajam agar keberadaan tambang - tambang di Sumbawa menjadi berkah bukan malah membawa nestapa. Demikian pula rekomendasi dari Komisi II DPRD Sumbawa adalah cerminan dari kekhawatiran masyarakat: akankah tambang menjadi berkah atau justru membawa bencana bagi Sumbawa?

"Jika keberadaan tambang yang ada di Sumbawa baik itu PT AMNT, PT SJR dan PT Intam tidak bisa membuat masyarakat Sumbawa sejahtera, atau hanya menguntungkan korporasi atau pemilik modal, buat apa?", sebutnya Sabtu 13 September 2025 di kediamannya 

Kemudian lanjutnya saat ini PT AMNT dan PT Intam dalam fase Eksplorasi yang diperpanjang atau eksplorasi khusus. Maka setidaknya sudah ada kejelasan potensi cebakan emas disana, apakah tidak boleh Pemerintahan Daerah mempertanyakan hasil eksplorasi tersebut? 

Mendekati akhir eksplorasi tentunya sudah harus jelas gambaran mekanisme pertambangan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana rekruitmen tenaga kerja, pelibatan pengusaha dan UMKM lokal sebagai Vendor, kebutuhan logistik jangan semua didatangkan dari luar Sumbawa sehingga dampak keberadaan tambang benar - benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil material berharga tersebut.

"Mencermati rekomendasi dari rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa lalu, tuntutan utama masyarakat dan DPRD adalah partisipasi aktif dan keadilan" imbuhnya. Keterlibatan putra daerah dalam sektor pertambangan tidak boleh sebatas menjadi buruh kasar, melainkan harus menempati posisi strategis. Perusahaan tambang seperti PT Amman, PT SJR dan PT Intam didesak untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait langsung dengan aktivitas pertambangan. Salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Sumbawa untuk melatih dan mempersiapkan tenaga kerja lokal yang qualified. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan keahlian, bukan sekadar janji pekerjaan sesaat.

Lebih dari itu, tuntutan ini juga menyentuh aspek infrastruktur. Masyarakat berharap PT Amman membangun konsentrator di Sumbawa dan PT SJR menindaklanjuti pembangunan akses jalan darat dari kecamatan Ropang menuju town side. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya akan memperlancar operasional tambang, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat setempat.

Mendefinisikan Ulang Makna PPM atau CSR dan PAD

Kemudian lanjutnya, Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa juga menyoroti pentingnya optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang yang dulu disebut Corporate Sosial Responsibility (CSR). Program CSR tidak boleh hanya menjadi ajang pencitraan, demikian pula program ini dirancang bukan sekadar sebagai kewajiban, melainkan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan komunitas di sekitar wilayah operasi tambang. Oleh karenanya harus diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Dukungan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan rumah singgah di Mataram juga harus menjadi bagian dari kontribusi perusahaan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang dapat menciptakan hubungan positif. Membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sangat krusial. Program pemberdayaan menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan perusahaan dengan aspirasi masyarakat, sehingga dapat meminimalkan konflik dan membangun kepercayaan.

Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada prinsip-prinsip pelaksanaannya yaitu berkelanjutan, berbasis kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat dan dampaknya terukur.

"Program PPM harus memiliki visi jangka panjang yang tidak berhenti seiring dengan berakhirnya masa operasi tambang.PPM harus didasarkan pada kebutuhan riil komunitas lokal, bukan sekadar agenda perusahaan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi hal yang mutlak dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan program berjalan lebih efektif" terangnya.

Yang penting pula perusahaan memiliki kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi dampak program. Ini penting untuk memastikan bahwa program memberikan manfaat signifikan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi perusahaan dengan kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, program CSR/PPM dapat menjadi katalisator pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masih kata Dedi Kevin, Selain itu, rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa juga menyentuh aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendidikan. Percepatan masa konstruksi Blok Elang Dodo dan Rinti diharapkan dapat memberikan dampak positif pada PAD. Hal ini perlu diiringi dengan komitmen perusahaan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Sumbawa, sebagai investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia lokal.

Sinergi untuk Masa Depan Sumbawa

Kehadiran tambang di Sumbawa adalah sebuah keniscayaan. Namun, keberadaan tambang harus membawa manfaat maksimal bagi daerah, bukan sekadar eksploitasi sumber daya. Sinergi yang kuat antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan perusahaan tambang adalah kunci. "Dengan dialog yang konstruktif dan pengawasan yang ketat, diharapkan tambang di Sumbawa dapat menjadi motor penggerak pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan"tutupnya (AM)