Menteri PKP Tinjau Rumah Susun ASN NTB, Dorong Hunian Modern dan Pelayanan Publik yang Cepat untuk Rakyat

Menteri PKP Tinjau Rumah Susun ASN NTB, Dorong Hunian Modern dan Pelayanan Publik yang Cepat untuk Rakyat

Lombok Barat, — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jl. TGH. Faesal No.555, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/05/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus meninjau pelayanan publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi jajaran kantor pusat Kementerian PKP serta Kepala BP3KP Nusa Tenggara 1 beserta jajaran. 

Menteri PKP meninjau langsung fasilitas gedung, unit hunian, area pelayanan publik, serta berdiskusi dengan staf ASN BP3KP NT 1 yang juga berkantor di kawasan rumah susun tersebut.

Rumah Susun ASN NTB merupakan hunian vertikal modern dengan total 8 lantai dan memiliki 72 unit hunian yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 orang. Rusun tersebut diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.

Adapun komposisi unit terdiri atas 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, serta 2 unit khusus ramah difabel. Seluruh unit hunian telah dilengkapi fasilitas furnitur lengkap atau fully furnished seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi sehingga siap langsung ditempati.

Selain itu, rumah susun ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti lift, mushola, area outdoor, serta mengusung konsep green building yang mendukung kenyamanan dan efisiensi lingkungan hunian.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak, sehat, terjangkau, dan dekat dengan area kerja guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Rusun ASN NTB juga dikembangkan dengan konsep Mixed Use Development, di mana lantai 1 hingga lantai 3 difungsikan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna termasuk operasional BP3KP NT 1, sementara lantai 4 hingga lantai 8 digunakan sebagai area hunian bagi ASN.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut mengunjungi ruang Pelayanan Publik BP3KP NT 1 dan memberikan arahan terkait pentingnya akses layanan yang mudah bagi masyarakat.

“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP agar masyarakat memperoleh informasi dan solusi secara cepat serta tepat.

“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” kata Menteri PKP.

Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya hunian yang representatif dan terintegrasi dengan fasilitas kerja, diharapkan ASN dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. (AM)