Menjadi Narasumber Di FGD, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Support Pemda Wujudkan Legacy Monumental

Menjadi Narasumber di FGD UNSA, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Support Pemda Wujudkan Legacy Monumental 

Oleh Abdul Ma'ruf Rahmat SP 

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Universitas Samawa (UNSA) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dengan Tema Mewujudkan Legacy Monumental Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, Sabtu (8/4/2023) di Gedung Auditorium Universitas Samawa.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah, yang membuka acara d Rektor Universitas Samawa Prof Syaifuddin Iskandar MPd memberikan pengantar Diskusi

Hadir pula beberapa Anggota DPRD kabupaten Sumbawa yakni Muhammad Yamin SE MSi, Achmad Fachri SH. Muhammad Faesa SAP.M.M.Inov, Dan beberapa narasumber yakni Kepala Bappeda Sumbawa ES Adi Nusantara H. S.Sos.MT. Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah SE serta jajaran civitas akademika Universitas Samawa 

Dalam kesempatan kedua sebagai narasumber, Ketua DPRD menjabarkan bahwa kepemimpinan dengan legacy monumental sangat dibutuhkan oleh Daerah. Pemimpin dengan legacy adalah pemimpin yang hidup dengan nilai,untuk kemudian mentransformasikannya dalam kebaikan dan kemaslahatan bagi banyak orang yang dipimpinnya.baginya legacy bukan hanya pencapaian tapi juga sebuah panggilan, Warisan karya. 

"Pemimpin Daerah sekarang telah mampu bersikap sebagai Manager of Hope yakni membangun sekaligus mewujudkan harapan dengan aksi dan kerja nyata" Ucap Rafiq disambut aplaus meriah hadirin.

Kemudian Lanjutnya Pemimpin harus mampu merubah pola pikir dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta berAKHLAK (berorientasi pelayanan,akuntabel,kompeten,harmonis,loyal,adaptif,kolaboratif)

Jangan sampai setiap pergantian pemimpin daerah,bedanya hanya terletak pada proses pemograman suatu visi misi. namun dalam bentuk realisasi masih kurang optimal

Legacy membedakan apakah seseorang adalah pemimpin sejati atau hanya sekedar seorang penguasa. Tidak sibuk dengan wacana, retorika,dan politik citra.Tapi memiliki kekuatan karakter dan keluasan visi untuk menerapkan manajemen berpikir dan bertindak kongkret.

Mencermati penjelasan Kepala Bappeda dan BKAD serta sambutan Bupati Sumbawa, DPRD kabupaten sumbawa sangat mendukung apa yang menjadi rencana-rencana besar Pemerintah Daerah melaksanakan visi dan misinya.

"Kami mendorong pemda untuk berani mencari sumber-sumber fiskal yang lebih besar ke Pemerintah Pusat. kami tetap menjaga sinergisitas dua lembaga dengan baik, dengan PAD 200 M lebih dan APBD Sumbawa Tahun 2023 1,9 Trilyun, maka Bappeda sebagai leading sektor perencanaan harus mampu merencanakan program-program monumental yang akan mampu meninggalkan legacy bagi pemimpin sumbawa. tentu dengan melibatkan semua steakholder seperti Kampus,Akademisi, masyarakat. Sehingga apa yang menjadi isu-isu besar daerah akan mampu kita selesaikan" Urainya.

Berdasarkan tugas dan fungsi DPRD, senantiasa mendorong peningkatan kualitas APBD pasca Pandemi Covid 19 dengan membangun infrastruktur wajib dan kerjasama daerah dengan multipihak. Karena sebagai sebuah daerah yang perekonomiannya sedang berkembang, Sumbawa berpacu memaksimalkan potensi yang dimilikinya dimasa mendatang. Pedoman pembangunan di sumbawa adalah Perda kabupaten sumbawa no 31 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten sumbawa tahun 2005-2025, Perda no 2 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumbawa tahun 2021-2026

Dan Visi Pemda dibawah H.MAhmud Abdullah dan Dewi noviani spd Mpd adalah terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban 

"Kami tetap mengontrol agar visi pembangunan kabupaten sumbawa tetap berpedoman pada visi pembanguan nasional tahun 2020 -tahun 2024 dan visi pembangunan provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023" Tandas Rafiq.

Lanjutnya, Outlok APBD 2024 dihadapkan pada 2 suasana Spirit yakni antara semangat dan Waspada di tengah kondisi resiko tekanan geopolitik,ancaman resesi dan pemilu 2024. 

Rencana strategis perangkat daerah (renstra) yang telah di susun oleh oleh pemerintah daerah selalu dikawal dan diawasi oleh DPRD kabupaten dan sudah kami sampaikan dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Sumbawa diantaranya: terkait bidang infrastruktur wajib yang perlu di penuhi adalah bidang pendidikan, kesehatan, jalan. sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dikelola oleh Perumdam Batulanteh, kemudian mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah agribisnis dan pariwisata, menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih. cepat, bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efektif.

Demikian pula Rafiq  menyingung masalah mewujudkan masyarakat yang beriman dan berkarakter sesuai visi berkeadaban, terlaksananya keamanan dan ketertiban umum,serta pengembangan infra struktur dan konektivitas antar wilayah. termasuk, penanganannya.  ketika  berbicara persoalan banjir juga harus dilakukan dengan cepat,tepat, dan cermat. Termasuk juga mengkaji penyebab musibah banjir di Sumbawa, dan kita harus duduk bersama merumuskannya. Ada juga terkait event international MXGP harus mampu menjadi magnit perekonomian di daerah, sehingga pemda bisa mengemas dengan baik potensi investasi kepada investor.

Ketua IKLS Ini juga mengingat isue-isu nasional yang juga butuh respon cepat dari pemerintah daerah, diantaranya surat edaran Mendagri dan kepala LKPP tentang gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pembentukan tim P3DN , pengalokasian paling sedikit 40% nilai anggaran barang dan jasa yang di kelolanya menggunakan produk dalam negeri dan mewajibkan OPD belanja produk dalam negeri.

Hal penting pula urai Ketua DPRD bahwa perlu mengoptimalikan keberadaan aset daerah dalam bentuk perawatan gedung,tanah mobil kendaraan dan bangunan lainnya seperti bendungan,j alan kabupaten, pelabuhan dan jalan di daerah terisolir, jembatan, pasar, terminal, balai benih, daerah transmigrasi, bangunan cagar budaya, pesanggrahan, tempat parkir, kantor dinas,  puskesmas, RSUD,TPA sehingga bermanfaat bagi masyarakat.(AM/Ruf)