Luncurkan Sipokir Bersama, Bupati Sumbawa: Ini 'Payung Hukum' Digitalisasi, Wujudkan Perencanaan Paperless Cepat dan Akurat!"

Luncurkan Sipokir Bersama, Bupati Sumbawa: Ini 'Payung Hukum' Digitalisasi, Wujudkan Perencanaan Paperless Cepat dan Akurat!"

Sumbawa,Amarmedia.co.id - ( 7 Oktober 2025 )- Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini (7/10/2025) secara resmi meluncurkan Dashboard Sistem Informasi Pokok-Pokok Pikiran (Sipokir) Bersama dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Peluncuran ini menjadi langkah maju dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel di Sumbawa, menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB serta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

 Integrasi Pokir dalam Sistem Perencanaan Daerah

Acara peluncuran yang dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. bersama ketiga Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ini menandai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Dashboard Sipokir Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Bupati Sumbawa Haji Syarafuddin Jarot dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Dashboard Sipokir Bersama ini adalah payung hukum bagi setiap stakeholder dan merupakan wujud nyata transformasi menuju sistem perencanaan yang cepat, akurat, dan selaras dengan prioritas pembangunan.

"Dengan Sipokir ini, usulan langsung terhubung ke Dinas terkait, dan divalidasi oleh Bappeda serta OPD terkait," jelas Bupati. Ia menambahkan bahwa terwujudnya sistem ini sejalan dengan upayanya menjadikan Sumbawa sebagai contoh dalam digitalisasi pemerintahan dan mengurangi penggunaan kertas (paperless).

Menjaga Komitmen dan Mencegah Ketimpangan

Sementara itu, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov menyambut baik peluncuran ini dan menekankan pentingnya aplikasi tersebut untuk menjaga semua pihak dan menghindari ketimpangan dalam perencanaan.

"Hal-hal yang belum sempurna dalam SIPD, yang belum ada angka yang tertera, dalam Sipokir ini sudah jelas," kata Nanang. Ia juga menyoroti peran penting Sipokir dalam memastikan usulan Pokir dari DPRD, yang merupakan janji kepada masyarakat Sumbawa, dapat berjalan lancar tanpa kendala atau tertunda.

"Kalau Pokir ini terkendala, maka apa yang bisa diberikan kepada konstituen. Kalau sudah bagus, kami harapkan konsisten. Tidak ada yang dirugikan," tegasnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan praktik teknologi ini.

Komitmen Bersama Menuju Sumbawa Unggul

Langkah digitalisasi dan integrasi ini merupakan respons terhadap rekomendasi dari BPKP dan KPK RI terkait dengan penggunaan perencanaan Pokir DPRD. Dengan adanya Sipokir, diharapkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang berasal dari aspirasi rakyat dapat berjalan lebih transparan dan efisien.

Bupati Sumbawa menutup acara tersebut dengan optimisme, menyatakan bahwa keberhasilan Sipokir Bersama sangat bergantung pada komitmen bersama dalam menerapkan asas umum pemerintahan yang baik dan berkualitas.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara launching Sipokir Bersama dengan MoU dalam pengelolaan Pokir mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah saya buka," ujar Bupati, berharap upaya ini dapat membawa Sumbawa menuju visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera

Sebelumnya  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, dalam sambutannya menyampaikan  Dasar Peluncuran dan Rekomendasi Lembaga Negara

Peluncuran Sipokir Bersama merupakan tindak lanjut atas rekomendasi penting dari dua lembaga pengawasan utama yakni Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. "BPKP pada tahun 2023 dan 2024 merekomendasikan adanya perbaikan dalam  perencanaan pokok-Pokok Pikiran (Pokir)DPRD, KPK RI melalui  Monitoring Center for Preventio (- MCP)  juga memberikan rekomendasi serupa untuk memastikan Pokir terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan daerah" jelasnya.

Kemudian lanjutnya, Penyusunan dan peluncuran Sipokir Bersama hari ini muncul dari kebutuhan internal  Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merespons rekomendasi-rekomendasi tersebut. Sistem ini akan menjadi jembatan untuk memastikan tegaknya tata kelola dan penyampaian usulan Pokir yang baik.

Dr. Dedy Heriwibowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan praktik teknologi ini. Namun, ia juga menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Tantangan terbesar saat ini adalah pada kepemimpinan dalam aplikasi, yaitu bagaimana mengorganisasi dan mengaplikasikan sistem ini secara efektif. "Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta pihak terkait lainnya seperti Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa dan mengkonsultasikannya kepada Kemenkumham RI perwakilan NTB" jelasnya.

Kepala Bappeda berharap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dapat mengimplementasikan ndan  berkolaborasi dalam penggunaan Sipokir Bersama. Kolaborasi ini penting untuk memastikan sistem bekerja optimal dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dengan komitmen bersama, diharapkan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. (AM)