Koperasi Tambang Rakyat NTB Panen Perdana: Rp 4,6 Miliar SHU Dibagi, Gubernur Nyatakan "Kedaulatan Ekonomi Berakar di Tanah Sendiri"

Koperasi Tambang Rakyat NTB Panen Perdana: Rp 4,6 Miliar SHU Dibagi, Gubernur Nyatakan "Kedaulatan Ekonomi Berakar di Tanah Sendiri"

Sumbawa,Amarmedia.co.id — Lebih dari 3.343 anggota Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di NTB merayakan hari bersejarah. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan secara simbolis menyerahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) perdana senilai total Rp 4,6 miliar di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/11/2025).

Acara bertema “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat” ini tidak hanya menjadi penyerahan dana, tetapi juga penegasan model baru tata kelola pertambangan rakyat yang diklaim sebagai wujud nyata sejumlah poin penting Asta Cita Presiden.

Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa model tambang rakyat berbasis koperasi ini merupakan "jalan baru" untuk menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

“Tambang rakyat adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang berakar di tanah sendiri,” tegas Gubernur. Ia menambahkan, koperasi bertindak sebagai tameng rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

Penyerahan SHU ini menjadi buah dari kerja keras setelah Pemprov NTB menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pertama untuk koperasi ini pada 12 Oktober 2025, menyusul penetapan 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di NTB melalui Kepmen ESDM 174 pada Mei 2025.

 “Sejelek-jeleknya tambang legal tetap lebih baik daripada tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan ekonomi. Hari ini kita belajar bersama. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membagikan SHU pertama,” kata Gubernur Iqbal.

Distribusi Rata SHU: Desa Sepukur Tertinggi

Dari total Rp 4,6 miliar SHU yang disalurkan, akumulasi untuk penyaluran di tingkat desa tercatat sebesar Rp 2.584.750.000. Distribusi terbesar diberikan kepada Desa Sepukur dengan total penyaluran mencapai Rp 543,2 juta, diikuti Desa Berora (Rp 323,15 juta) dan Desa Lantung (Rp 302,4 juta).

Polri Hadir untuk Makmurkan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan peran institusinya dalam skema IPR ini. Kapolda meyakinkan bahwa Polri hadir bukan untuk menguasai, melainkan mendampingi masyarakat agar aktivitas tambang rakyat berjalan tertib, legal, dan yang terpenting, mengurangi kriminalitas.

“Jika masyarakat makmur, kriminalitas turun drastis,” ujar Kapolda, mendukung penuh model koperasi tambang rakyat sebagai upaya menciptakan kemakmuran sosial.

Kehadiran sejumlah tokoh nasional, termasuk Irjen Kemen ESDM, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BPPK (daring), menegaskan status model NTB ini sebagai model nasional yang diharapkan dapat direplikasi untuk tata kelola tambang rakyat yang beradab dan berdaulat di seluruh Indonesia. (AM)