"Istana Rakyat Minta Kepentingan Utama": Dialog Panas IPR NTB, Warga Desak Kecepatan & Kapolda Jamin Pembinaan

"Istana Rakyat Minta Kepentingan Utama": Dialog Panas IPR NTB, Warga Desak Kecepatan & Kapolda Jamin Pembinaan

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id— Acara penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di Sumbawa, Senin (17/11/2025), berubah menjadi forum dialog terbuka yang hidup. Warga dan tokoh masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kritik dan tuntutan langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, terkait lambatnya percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan distribusi manfaat tambang.

Desakan IPR Cepat dan Kritik "NTB Mendunia"

Ketua Sumbawa Corruption Watch (SCW), Rifqi Arganuari, mengapresiasi terbitnya IPR pertama, namun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera menerbitkan IPR untuk blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) lainnya. Rifqi juga mengusulkan agar PT AMNT, perusahaan tambang besar, diwajibkan menggunakan skema IPR agar dampak ekonomi lebih terasa langsung oleh masyarakat lingkar tambang.

Kritik tajam turut disampaikan tokoh masyarakat Iying Gunawan, yang menyoroti birokrasi IPR yang dirasa "tidak sejalan dengan slogan NTB Mendunia".

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Pemprov tidak pernah menghambat proses. Lamanya penerbitan IPR disebabkan seluruh tahapan wajib melalui sistem daring OSS (Online Single Submission).

“Begitu selesai di OSS, IPR langsung keluar. Pemprov justru ingin segera mengonversi tambang ilegal menjadi legal,” tandas Gubernur, seraya memastikan komitmen perbaikan birokrasi. Mengenai AMNT, Gubernur menjelaskan bahwa skema IPR berbeda, namun AMNT tetap harus mengedepankan manfaat sosial bagi warga sekitar.

Tuntutan SHU 100% untuk Warga Pra Sejahtera

Isu pemerataan manfaat muncul dari Kepala Desa Lantung, Rudi Satria. Ia secara khusus meminta agar Desa Lantung dan Desa Ai Mual diberikan SHU 100 persen karena tingginya jumlah warga pra sejahtera. Tuntutan ini diperkuat dengan alasan bahwa banyak pekerja dari perusahaan lain yang tinggal dan memanfaatkan fasilitas kedua desa tersebut.

Polri dan KSP Jamin Kepentingan Rakyat

Dalam dialog tersebut, Kapolda NTB turut memberikan respons mengenai isu keterlibatan Polri. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Polri adalah untuk membina koperasi dan menjaga kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan transformasi internal Polri. “Kepentingan kami sederhana: masyarakat makmur, kriminalitas turun,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Perwakilan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Respiratori Saddam Al Jihad, mengirimkan pesan penting dari pusat. Ia meminta Pemprov dan Polda memastikan tidak ada gesekan aturan antara wilayah IPR dengan wilayah kerja AMNT.

“Istana adalah istana rakyat, maka kepentingan masyarakat harus utama,” tegas perwakilan KSP tersebut.

Dialog ini secara jelas memotret besarnya harapan masyarakat Sumbawa terhadap IPR sebagai instrumen nyata pemerataan ekonomi dan langkah pengentasan kemiskinan di NTB.(AM)