DPRD Sumbawa Ingatkan Pemda: Perubahan RKPD dan APBD 2025 Harus Libatkan Aspirasi Masyarakat

Sumbawa. Amarmedia.co.id. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Zohran SH menyikapi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Dirinya memahami bahwa Surat edaran ini diterbitkan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. "Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Selain itu, surat edaran ini juga bertujuan untuk menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025" sebutnya 

Poin-Poin Penting dalam SE ini adalah Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah harus memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi di daerah Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan Dukungan swasembada pangan.serta pengembangan industri kerajinan dan UMKM

Kepada wartawan (23/2) Dewan Orek akrab disapa menyampaikan agar Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa perlu memperhatikan jadwal yang telah ditentukan dalam surat edaran ini agar proses perubahan RKPD dan APBD dapat berjalan tepat waktu.

"Pemerintah daerah perlu memastikan adanya sinergitas antara program-program yang diusulkan dengan prioritas nasional dan visi misi kepala daerah terpilih dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat" pungkasnya. (AM)