Bupati Sumbawa Bawakan Sambutan PJ Gubernur NTB. Sampaikan Selamat Kepada Anggota DPRD Sumbawa yang Telah Dilantik

Bupati Sumbawa Bawakan Sambutan PJ Gubernur NTB.Sampaikan Selamat Kepada Anggota DPRD Sumbawa yang Telah Dilantik

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa Drs H. Mahmud Abdullah membawakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada acara rapat paripurna DPRD kabupaten Sumbawa dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD kabupaten Sumbawa masa jabatan 2024- 2029.

"Penjabat Gubernur dan atas pemerintah Provinsi NTB mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Sumbawa yang baru yang pada hari ini telah dilantik" ucap Haji Mo akrab Bupati disapa

Dikatakan bahwa di hari yang bersejarah ini kita menyaksikan sebuah momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Sumbawa. Pelantikan ini merupakan titik awal dari tanggung jawab besar yang akan diemban oleh para wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Para anggota DPRD kabupaten Sumbawa yang terpilih dari hasil pileg 2024 ini telah melalui proses panjang dan penuh liku selama masa kampanye dan hari ini merupakan garis finish pengakuan atas perjuangan dan kerja kerasnya untuk memberikan penghematan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa selama 5 tahun ke depan.

Disebutkan bahwa di era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah memiliki wewenang dan hak yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan adanya kewenangan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemandirian daerah serta peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kebijakan yang dirumuskan harus mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu hubungan kemitraan yang harmonis antara DPRD dan kepala daerah menjadi sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang optimal dan berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai mitra pemerintah daerah DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan kepala daerah. Ini berarti bahwa antara DPRD dan kepala daerah tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah melainkan keduanya bekerja sama secara sejajar untuk kepentingan rakyat. Hubungan yang harmonis ini sangat diperlukan untuk membangun kebijakan yang efektif dan berdaya guna.

"Sebagai anggota DPRD kabupaten Sumbawa yang baru terpilih maupun yang kembali terpilih untuk periode masa bakti 2024 - 2029. saudara-saudara memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan fungsi legislatif dengan sebaik-baiknya yang meliputi tiga hal utama yaitu pertama fungsi legislasi. DPRD memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah, ia akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. peraturan daerah yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera.

Kedua fungsi anggaran sebagai wakil rakyat DPRD bertanggung jawab dalam menyusun membahas dan mengesahkan APBD yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah. APBD harus dirancang secara cermat dan transparan agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ketiga fungsi pengawasan. DPRD memiliki peran pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut para legislator harus selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya dalam setiap kebijakan yang dibuat. DPRD juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Selain itu kerjasama yang harmonis antara kedua lembaga sangatlah penting di mana antara kedua belah pihak harus saling mendukung guna mencapai tujuan bersama. "Keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif ini harus dijaga agar tercipta mekanisme checks and balance yang efektif" terang Haji Mo.

Demikian halnya untuk melahirkan Perda sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, DPRD dan pemerintah daerah harus saling membuka ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif agar tercapai regulasi yang berkualitas bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa menuju daerah yang gemilang dan peradaban sebagaimana visi misi yang ingin dituju.

Dalam kesempatan itu PJ Gubernur juga mengingatkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah masih mempunyai tugas besar seperti menjadikan kabupaten Sumbawa yang lebih baik lagi melalui peningkatan kualitas layanan publik memperluas akses pendidikan dan kesehatan menciptakan lapangan kerja yang layak serta mematikan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan.

"Dengan demikian warga kabupaten Sumbawa akan memiliki rasa cinta dan bangga terhadap kabupatennya hingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat antar warganya" tuturnya. (AM)