Anggaran Daerah Sumbawa Tertekan, Komisi III DPRD Desak Prioritaskan Jalan Sampa-Ai Ngelar

Anggaran Daerah Sumbawa Tertekan, DPRD Desak Prioritaskan Jalan Sampa-Ai Ngelar

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama setelah adanya penarikan dana sebesar 118 miliar rupiah oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Dinas PUPR, BKAD, Bappeda, Camat Kecamatan Unter Iwes, Kepala Desa, dan masyarakat Desa Kerekeh yang membahas kondisi jalan Sampa-Ai Ngelar pada Rabu, 5 Maret 2025.

Kepala Desa Kerekeh, Abdul Azis SPd, menyampaikan harapan masyarakat agar pembangunan jalan menuju desanya dan ruas jalan Sampa-Ai Ngelar dapat dilaksanakan segera. Ia menekankan pentingnya realisasi pembangunan jalan tersebut, mengingat perjuangan masyarakat Kerekeh yang telah lama menyuarakan aspirasi ini. "Kami tidak ingin masyarakat kami pulang membawa mimpi," tegas Abdul Azis, sekaligus mengklarifikasi bahwa proyek jalan yang ditunda adalah jalan Sumbawa Selang, bukan Sampa-Ai Ngelar.

Rusmin Nurjadin, perwakilan masyarakat Ai Ngelar, menyampaikan harapan agar jalan Sampa-Ai Ngelar benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan Kabupaten Sumbawa. "Kami datang bersama warga masyarakat untuk menyampaikan harapan masyarakat. Kami bertanya benarkah jalan Dusun Sampa-Ai Ngelar masuk prioritas? Kami sangat harapkan itu menjadi perhatian. Kalau belum, mohon dimasukkan," ujarnya.

Perwakilan Dinas PUPR, Agustrawan, menyebutkan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa mengalami pemangkasan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp12,4 miliar. Termasuk jalan yang menuju ke desa Kerekeh (Jalan Simpang Bukit Tinggi Sumbawa - Selang). Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2024, jalan Sampa-Ai Ngelar mengalami peningkatan status menjadi jalan kabupaten.

Sekretaris BKAD, Kaharuddin SE.M.Ec Dev, menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran daerah dimulai dari RKPD hingga DPA, namun kondisi anggaran tidak selalu normal. "Ada beberapa paket jalan yang memang sudah jadi DPA-nya. Namun, dengan adanya peraturan presiden tentang efisiensi APBN, karena kondisi dan kebijakan negara, terpaksa mengikuti program yang dihilangkan atau menu anggarannya tidak ada," jelasnya.

Kepala Bappeda, Adi Nusantara S.Sos MT, menambahkan bahwa pemerintah daerah terus mengawal aspirasi masyarakat hingga tingkat nasional. "Kami berharap agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus konsisten dan berkelanjutan. Pihak desa juga tetap menginput di SIPD sehingga memudahkan kami mengawal aspirasi masyarakat dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sampai nasional," jelasnya.

Adi Nusantara juga menyesalkan adanya mandatori pemerintah pusat yang menarik anggaran pembangunan infrastruktur di daerah. "Kita sudah berjuang menyusun perencanaan dari musrembang desa hingga musrembang nasional hingga menjadi DPA. Namun, karena ada selembar kertas yang menarik anggaran tersebut ke Jakarta atau pusat, sehingga kita menjadi lemas. Kami juga merasakan suasana hati dan kekecewaan masyarakat. Namun, karena ada pengeseran anggaran sebesar lebih dari 118 miliar, diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 63 Milyar termasuk ruas Sumbawa - Selang dengan rancangan Anggaran Rp 12 Milyar. Kita Sumbawa termasuk terbesar pemangkasannya di NTB. Meskipun demikian, kita harus tetap berjuang. Kalau tahun ini belum bisa, maka tahun depan tetap kita perjuangkan," katanya.

Anggota DPRD, Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si, menambahkan bahwa aspirasi masyarakat telah didengar, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. "Suara masyarakat kita sudah dengar, kemudian suara dari pemerintah kabupaten juga kita sudah dengar. Kalau anggaran dikembalikan, pembangunan jalan Sampa-Ai Ngelar ini tolong diprioritaskan," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD, Andi Rusni, yang meminta kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan jalan tersebut. "Kalau anggaran dikembalikan, mohon diprioritaskan pembangunan jalan tersebut, apalagi sudah menjadi status jalan kabupaten sehingga menjadi jalan mantap atau aspal hotmix," tegasnya.

Anggota Komisi III lainnya M. Taufik juga berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah agar pembiayaan pembangunan daerah dapat tetap terlaksana. "Melihat pemotongan anggaran oleh pusat, tentu ada maksud agar Indonesia ini lebih maju. Oleh karena itu, harus ada langkah strategis Pemda untuk pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan PAD," jelas politisi Partai Gelora ini.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD, Sri Wahyuni, S.AP, didampingi oleh Anggota Hj. Jamila, S.Pd.SD, Andi Rusni, S.E., M.M, H. Rusdi, M. Taufik, dan Saipul Arif, menghasilkan tiga rekomendasi penting:

Pertama ; Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa untuk memprioritaskan pembangunan jalan Sampa-Ai Ngelar.

Kedua ; Meminta Pemda Sumbawa mengambil langkah strategis terkait pergeseran anggaran oleh pemerintah pusat, agar pembangunan jalan tetap terlaksana.

Ketiga ; Mendesak Dinas PUPR untuk melakukan penanganan darurat atau perbaikan jalan Sampa-Ai Ngelar agar dapat dilalui kendaraan roda empat.

"Meskipun menghadapi tantangan anggaran, kita perbanyak bersabar" ujar Sri Wahyuni. Kemudian lanjutnya, Kita di DPRD bersama Pemda Sumbawa tetap berusaha untuk membangun daerah kita. Termasuk komitmen Anggota DPRD menyediakan anggaran untuk menata spot jalan yang parah di ruas jalan Sampa-Ai Ngelar adalah bentuk tanggung jawab moril. Oleh karenanya, kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (AM)