Tanah Pemda Jadi 'Mesin' PAD: Pansus DPRD Telaah Keuntungan Penyertaan Modal ke PT BPR NTB!

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa terkait rencana penyertaan modal daerah berupa tanah ke PT. BPR NTB Perseroda berlangsung intens dengan berbagai aspek yang menjadi sorotan. Pertemuan pada Rabu (7/5/2025) tersebut membahas potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), definisi dividen dan bagi hasil, hingga tata kelola dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Zohran,SH didampingi Wakil Ketua Muhammad Takdir, SE.,M.M.Inov, Sekretaris I Nyoman Wisma, S.I.P dan Anggota Pansus Muhammad Faesal,S.AP.,M.M.Inov, Sri Wahyuni, H.Zainuddin Sirat, Muhammad Tahir, SH, Hj.Jamila, S.Pd.SD, Syukri HS,A.Ma, Syamsul Hidayat,SE, H.Andi Mappeleppui, Sandi,S.Pd.MM 

Hadir pula Sekretaris DPRD Ir. A Yani bersama Kabag Fasilitasi dan Anggaran Arif Hidayat. Dari Pemda Sumbawa Hadir Kabag Perekonomian dan SDA Khairuddin SE, Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Andi Kusmayadi SPi.M.Si, Komisaris PT BPR NTB Syarif Musta'an, Management PT BPR NTB M Ikhsan dan Staf Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ketua Pansus Zohran SH membuka rapat  dengan meminta klarifikasi perbedaan antara dividen (bagi hasil penyertaan modal) dan bagi hasil perusahaan secara umum. Pansus menekankan fokus penyertaan modal pada aset yang telah dinilai oleh pihak ketiga dan digerakkan oleh negara. Nilai appraisal aset tersebut mencapai Rp 7 miliar. Pertanyaan krusial yang diajukan adalah dampak penyertaan modal yang telah dinilai ini terhadap PAD Sumbawa jika aset tersebut dikelola, disewa pihak lain, atau disertakan sebagai modal di BPR NTB. 

Zohran yang akrab disapa Orek juga mempertanyakan persentase dividen atas penyertaan modal Rp 19,4 miliar pada tahun 2024

Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah meyakinkan bahwa langkah ini akan berdampak signifikan pada PAD.

Kepala Bagian  Ekonomi  dan SDA Khairuddin SE menjelaskan bahwa dividen adalah bagi hasil usaha bank. Penambahan modal Sumbawa dalam bentuk tanah dinilai kurang populer bagi bank karena bukan berupa uang tunai. Namun, potensi nilai tambah bagi PAD sangat besar, jauh melebihi potensi sewa-menyewa aset. Upaya rasional meningkatkan PAD adalah melalui usaha perbankan, berbeda dengan proyek yang dinilai kurang realistis seperti pembangunan kolam renang dengan potensi pemasukan tiket yang kecil.

Dalam rapat tersebut  ilustrasi kenaikan penyertaan modal dan perbedaan penafsiran dividen dan bagi hasil terus dikaji. Bagian Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan adanya  penyertaan modal dan dana bantuan dari upline sebesar Rp 1 miliar untuk petani bawang, yang pengelolaannya melalui bank akan memberikan keuntungan. Dana tersebut akan diakumulasikan pertahun sesuai Perda. Perkembangan program bantuan petani bawang dinilai cukup baik dengan bunga yang diatur sedemikian rupa agar tidak membebani petani.

Kepala Bagian Ekonomi menyebutkan data penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp 12 miliar, dengan tren peningkatan dividen dalam tiga tahun terakhir (Rp 1,6 M, Rp 1,8 M, dan Rp 2,4 M). 

Sekretaris Pansus I Nyoman Wisma menyoroti pentingnya mengetahui persentase laba bersih yang dialokasikan untuk dividen, CSR, pendidikan, dan penyertaan modal kembali, termasuk data terkait ROA, ROE, dan tingkat kredit macet. Ia juga mempertanyakan keberadaan pemegang modal selain Pemda.

Demikian pula Wakil Ketua Pansus Muhammad Takdir  SE M.M.Inov menekankan banyaknya aspek dan risiko yang perlu diperhitungkan dalam penyertaan modal, termasuk kondisi riil bank berdasarkan laporan akuntan publik per 31 Desember 2024.

Komisaris PT  BPR NTB Syarif mustaan  menyampaikan aset bank mencapai Rp 1,088 triliun (hasil penggabungan seluruh NTB dengan 44 cabang), kredit sebesar Rp 989 miliar dengan tingkat kredit macet (NPL) 12,7%, dan laba bersih Rp 35,3 miliar setelah pajak. Dana tabungan masyarakat mencapai Rp 752 miliar. Meskipun NPL di atas batas sehat OJK, rasio operasional BPR masih terkategori sehat. Rencana dividen bank tahun 2025 diproyeksikan meningkat dengan adanya penyertaan modal. Dana upline sebesar Rp 4 miliar terkait program petani bawang belum bisa disertakan sebagai modal. Akuntan publik menyimpulkan kondisi BPR sehat.

Atas hal itu Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa Andi Kusmayadi M.Si menyatakan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan BPR NTB Perseroda, dengan fokus pada indikator kontribusi BUMD dalam lima tahun ke depan, termasuk besaran modal yang disuntikkan, perputaran dana di perbankan, dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. 

Andi juga menyinggung potensi dana masyarakat Sumbawa yang tersimpan di perbankan, termasuk  dana desa, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui BPR. Koordinasi dengan PT BPR NTB akan dilakukan untuk memastikan pemanfaatan dana ini selaras dengan program pembangunan daerah, termasuk target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,5% dan pencapaian visi misi kepala daerah.

Bappeda juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang mengakomodasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan pendapatan daerah, serta menganalisis perputaran dana dari BPR NTB baik dalam bentuk tabungan dan kredit. Data tabungan BPR NTB diharapkan ada kontribusinya di tingkat kabupaten/kota.

Diskusi dalam rapat Pansus juga menyentuh beberapa poin krusial. H. Zainuddin Sirat mempertanyakan status aset tanah yang akan disertakan sebagai modal dan potensi perbedaan dividen antara aset tanah dan uang. Ia juga mengusulkan perlunya regulasi terkait Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) agar lebih merata. Zohran menanyakan apakah nilai appraisal akan menjadi nilai nominal modal yang disertakan. Sri Wahyuni, anggota Pansus mengapresiasi kinerja BPR NTB dan diakuinya sudah sejak lama melihat kiprah nya semenjak dalam bentuk LKP. Dirinya mendukung penyertaan modal dengan catatan pengelolaan BPR harus menerapkan prinsip good governance dan meningkatkan kinerja di sektor pertanian, nelayan, dan UMKM.

Kepala Bagian Ekonomi, Khairuddin, menjelaskan kewenangan Bupati sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM) terkait penyertaan modal. Mengenai aset tanah, ia menyarankan penggunaan nilai pasar terkini berdasarkan appraisal. Penempatan tenaga kerja akan dilakukan secara profesional. Ia juga menyebut BPR NTB Sumbawa sebagai salah satu unit yang paling sehat.

Kekhawatiran muncul dari Muhammad Takdir terkait pernyataan Gubernur NTB tentang potensi penggabungan Bank NTB Syariah dengan BPR NTB. Pansus berencana melakukan kajian dan klarifikasi ke Mataram terkait isu ini. Zohran menyimpulkan perlunya kehati-hatian dalam proses penyertaan modal. Ia menyoroti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbawa sebesar Rp 17 triliun, yang mengindikasikan peredaran uang yang signifikan, namun baru sebagian kecil yang dikelola BPR NTB.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaharuddin memberikan penjelasan bahwa penyertaan modal meliputi fresh money dan aset tanah yang saat ini dibahas. BKAD berharap persetujuan segera diberikan demi kemajuan daerah. 

"Penyertaan modal ini dinilai strategis dan diharapkan dapat mengoptimalkan aset daerah yang sebelumnya kurang produktif. Pembagian dividen akan disesuaikan dengan modal yang disertakan" imbuhnya. 

BKAD juga mengatakan perlunya penataan CSR agar lebih terorganisir dan berpotensi masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kemampuan fiskal. Kinerja BPR NTB secara keseluruhan dinilai sehat berdasarkan analisis lingkungan dan Non-Performing Loan (NPL).

Zohran Orek diakhir pertemuan menutup rapat dengan menyoroti potensi peningkatan PAD yang signifikan dari penyertaan modal ini. (AM)