RDP Komisi II DPRD Sumbawa. Kepala Desa Se Kecamatan Ropang - Lantung Menuntut Akses Jalan ke PT SJR

RDP Komisi II DPRD Sumbawa. Kepala Desa Se Kecamatan Ropang - Lantung Menuntut Akses Jalan ke PT SJR

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kepala Desa bersama BPD dari   wilayah "pojok selatan" seperti Kecamatan Ropang dan Lantung, dalam hearing bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa (13/2) menyuarakan tuntutan mereka terkait keberadaan perusahaan tambang PT Sumbawa Juta Raya (SJR). Aspirasi utama mereka adalah pembangunan akses jalan yang layak menuju wilayah pertambangan PT SJR.

Perwakilan Aliansi Rakyat Berdaulat -Gerakan Pojok Selatan dan Green Bulaeng, Brian Sely Prado, yang hadir menyampaikan dinamika di wilayah pojok selatan, menegaskan semangat masyarakat Sumbawa untuk mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tambang. "Kita adalah generasi yang lahir dari rahim Sumbawa," ujarnya, menekankan bahwa sumber daya alam yang ada seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan kekecewaan atas apa yang dianggap sebagai "penjarahan" sumber daya alam dan berharap PT SJR dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. 

Tuntutan utama yang ia bawa adalah agar PT SJR membuka akses jalan ke Kecamatan Ropang, yang dianggap sebagai keharusan untuk eksplorasi sumber daya alam di Sumbawa.

Camat Ropang, Dyta Frizqi,S.STP menggambarkan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di wilayahnya. "Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Ropang sudah sangat parah," keluhnya, membandingkan dengan daerah lain yang memiliki tambang namun jalannya mulus. Ia menyayangkan bahwa kondisi ini seolah luput dari perhatian perusahaan tambang. Oleh karena itu, ia sangat berharap agar PT SJR membangun akses jalan dari Kecamatan Ropang ke lokasi townsite mereka. Ia juga menyoroti potensi pesisir Kecamatan Ropang yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat karena akses jalan yang sulit.

Para Kepala Desa dari berbagai desa di Kecamatan Ropang dan Lantung juga turut menyampaikan aspirasi mereka. Kepala Desa Ropang,Muhdar misalnya, menekankan bahwa akses laut tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desanya. justru akses laut bisa berbahaya bagi para karyawan.Ia meminta agar PT SJR membangun jalan dari wilayah Kecamatan Ropang ke townsite sebagai kontribusi perusahaan. Ia juga mengharapkan adanya kerja sama Pemerintah Sumbawa dan antar OPD untuk mewujudkan hal ini.

Kepala Desa Labangkar diwakili Kadusnya Gunawan menyampaikan bahwa harapan akan adanya jalan adalah hasil perjuangan mereka sejak awal berdirinya perusahaan. Ia mengingatkan agar PT SJR tidak melupakan jasa Desa Labangkar yang turut andil dalam Perintisan awal perusahaan saat  eksplorasi. "Janganlah seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Kami hanya menjadi penonton di tanah kami sendiri dan tidak mendapatkan apa apa dari limpahan kekayaan alam Ropang" tandasnya 

Kepala Desa Ranan Sukiman Suryawan SPdI bahkan menyatakan kesiapannya untuk membuat "jalan sendiri" jika PT SJR tidak bersedia, sementara Kepala Desa Lawin menyampaikan kesimpulan terburuk jika aspirasi mereka tidak diindahkan. "Kami ingin ada akses jalan dibangun menuju tambang atau laut. Jika tidak ada kemampuan atau iktikad baik dari perusahaan kami akan bangun sendiri jalan itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan semua kades di wilayah. Jika kami membuka jalan dengan melanggar aturan kami siap dipenjara" sindirnya.

Kepala Desa Lebin Ahdiyat Karyamiharja menyampaikan harapan agar keberadaan PT SJR memberikan manfaat bersama, terutama dalam pembangunan infrastruktur, kontribusi pendapatan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya memikirkan pasca tambang, ketika PT SJR sudah tidak beroperasi di Sumbawa. 

Kepala Desa Sepukur menambahkan bahwa wilayah selatan Sumbawa yang kaya akan sumber daya alam belum merasakan kemerdekaan karena akses jalan yang buruk.

Tuntutan dari Lembaga dan Tokoh Masyarakat

Lembaga Green Bulaeng Yossi Larian juga turut menyuarakan tuntutan akses jalan ke PT SJR. Mereka menekankan bahwa mobilisasi logistik seharusnya tidak menggunakan jalur laut karena berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Mereka meminta agar PT SJR serius dalam menanggapi tuntutan ini.

Ditambahkan oleh Zakariah Surbini, seorang tokoh masyarakat, mempertanyakan posisi PT SJR, apakah masih dalam tahap eksplorasi atau sudah eksploitasi. Ia juga menyoroti masalah akses dari Labangka yang dianggap sebagai langkah kolonialisme. Ia menuntut transparansi terkait kandungan mineral dan persentase dalam konsentrat, karena hal ini akan menentukan kontribusi PT SJR pada Sumbawa. Ia juga menekankan pentingnya program Comdev dan Comrel untuk membangun ekonomi masyarakat.

Perwakilan Gerakan Pojok Selatan juga menyoroti tantangan bahwa jalan yang akan dilewati merupakan wilayah konsesi PT AMNT dan harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan.

Atas Aspirasi para Kades Se Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung  terkait akses jalan ke PT SJR merupakan suatu keharusan  dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Komisi II meletakkan hal ini sebagai poin penting dari pertemuan yang harus diperhatikan dan diakomodir oleh PT SJR. " Kami meminta kepada PT SJR apakah memungkinkan membangun jalan ini ? Tanya Ketua Komisi II. I Nyoman Wisma. Dan dijawab oleh Direktur PT SJR Indra Prana bahwa hal itu mungkin dilakukan namun harus dihitung kembali biayanya dan tentunya ada kendala pada anggaran dan waktu.Atas hal tersebut menjadi bagian dari rekomendasi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa.

Tuntutan ini bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam Hearing  Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Hadir Wakil ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa H.M Berlian Rayes, S.Ag.,M.M Inov  Ketua komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma, S.I.P didampingi sekretaris Zohran,SH dan Anggota Ridwan, SP.,M.Si, Ida Rahayu S.AP, Kaharuddin Z, Juliansyah,SE, Muhammad Zain, S.IP, dan Ahmad Nawawi

Dari Pemda hadir Sekretaris BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin SE.M.Ec Dev, Sekretaris Bapenda Aulia Asman, M.Ec.Dev Perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Balai ESDM Pulau Sumbawa Provinsi NTB (AM)