Kunci Pembangunan Akurat NTB: Wagub Tekankan Penguatan dan Keseragaman Data di Seluruh OPD

Kunci Pembangunan Akurat NTB: Wagub Tekankan Penguatan dan Keseragaman Data di Seluruh OPD

Mataram.Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat fondasi pembangunan daerah dengan menjadikan data yang akurat dan terukur sebagai prioritas utama. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menegaskan hal ini saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan data di Mataram, Senin (13/10/2025).

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data, Umi Dinda—sapaan akrab Wagub NTB—mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki kesepahaman dan keseragaman data.

"Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Data sebagai Cerminan Capaian Pembangunan

Wagub NTB menekankan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan cerminan capaian dan arah pembangunan daerah. Ia mengajak OPD untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami data yang dikelola, guna memastikan keberhasilan program strategis.

"Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan," pesannya.

Meskipun NTB telah masuk dalam 10 besar nasional dalam pengelolaan data, Umi Dinda menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi. "Ini menjadi tantangan ke depan, untuk kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola data,” imbuhnya.

Meritokrasi dan Kolaborasi Data Kunci Perencanaan 2026

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, S.T., M.UM, yang bertindak sebagai wali data, menyampaikan bahwa lokakarya ini penting untuk memasuki tahapan perencanaan pembangunan tahun 2026. Ia menekankan perlunya database pembangunansebagai rujukan utama.

Kadis Yusron juga mengaitkan pengelolaan data yang benar dengan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. "Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur," ujarnya.

Kolaborasi tiga pihak, yakni Kominfotik (Wali Data), Bappeda (Koordinator Forum), dan BPS (Pembina Data), menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

NTB di Jalur yang Benar

Dukungan terhadap program ini juga datang dari mitra pembangunan. Lalu Anja Kusuma, Lead Program SKALA NTB, menyebut masuknya NTB dalam 10 besar pengelolaan Satu Data Nasional menunjukkan provinsi ini berada pada jalur yang benar.

"Langkah selanjutnya adalah memastikan pemanfaatan data berjalan optimal,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Dinas Kominfotik, Bappenda, dan BPS, dengan dukungan SKALA, telah meluncurkan buku metadata untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan setiap elemen data.

Lokakarya yang dihadiri pimpinan OPD ini menegaskan tekad NTB untuk melangkah menuju pemerintahan berbasis data (data-driven governance) yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(AM)