Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Apresiasi Bupati Tidak Lantik Adiknya "Pesan Kuat Bahwa Meritokrasi Yang Utama"

Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Apresiasi Bupati Tidak Lantik Adiknya "Pesan Kuat Bahwa Meritokrasi Yang Utama"

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Keputusan Bupati Sumbawa yang tidak melantik kerabat dekatnya untuk mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menuai pujian tinggi dari legislatif. Tindakan ini dinilai sebagai penegasan prinsip integritas dan profesionalisme birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Muhammad Faisal, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Bupati. Faisal menyebut keputusan ini sebagai sinyal penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Keputusan ini seolah mengulang pola yang sama di tingkat provinsi, di mana seorang pimpinan daerah juga memilih untuk tidak melantik saudaranya," ujar Faisal. "Bupati betul-betul melihat semua sisi, semua sudut pandang pertimbangan, dan lain sebagainya. Keputusan ini adalah pesan kuat bahwa di Sumbawa, meritokrasi adalah yang utama, bukan kedekatan."imbuhnya 

Pengisian Jabatan Dikbud Menjadi Sorotan

Langkah Bupati untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme semakin disorot karena posisi Kepala Dinas Dikbud Sumbawa yang awalnya santer digadang-gadang akan diisi oleh kerabat dekat, pada akhirnya diisi oleh nama lain yakni Budi Sastrawan M.SI yang dianggap memiliki rekam jejak dan kapabilitas terbaik yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dikbud dan Kabag Pemerintahan. 

Dalam sambutannya Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa proses ini dilakukan secara mendadak setelah mendapat laporan bahwa proses perizinan di BKN sudah rampung.

"Proses pengisian jabatan pimpinan pertama yang kita lakukan hari ini telah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia seleksi telah bekerja dengan penuh integritas menghasilkan tiga nama dari beberapa yang mengajukan," jelas Bupati.

Pansel yang terdiri dari unsur profesor, staf ahli, kepala BKD, dan tokoh masyarakat profesional bertugas menilai berbagai aspek, mulai dari wawancara, integritas, komitmen, motivasi, hingga intelektual.

"Setelah dilakukan penilaian oleh Pansel menghasilkan tiga nama nominator, setelah itu kita laporkan ke BKN, selanjutnya hak prerogatif secara aturan menentukan satu di antara sekian nama yang bisa klik cepat," tambahnya.

Bupati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab besar, bukan untuk disombongkan. "Pelantikan ini bukan semata-mata untuk mengganti orang melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan SDM yang tepat di posisi yang tepat," tegasnya, sekaligus meminta seluruh pejabat baru untuk menjaga integritas, loyalitas, dan disiplin.

Dikonfirmasi usai pelantikan, Bupati Jarot menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa mempertimbangkan hubungan kekeluargaan.

“Adik saya pun kalau memang belum kapabel, ya tidak saya dorong. Saya tidak akan memaksakan. Kalau pun dia nanti menempati posisi tertentu, itu karena memang layak dan sesuai dengan kualifikasi serta proses seleksi yang transparan,” tegas Bupati.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah dugaan publik tentang kemungkinan adanya tekanan politik atau intervensi keluarga dalam pengisian jabatan struktural di lingkup Pemkab Sumbawa.

Bupati Jarot juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam sistem birokrasi. Ia menyampaikan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin memberikan ruang bagi ASN yang berprestasi dan memenuhi syarat, agar dapat berkembang secara profesional. Ini bagian dari upaya mendorong regenerasi dalam birokrasi,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Kepala Dinas Dikbud yang baru dapat melanjutkan program-program strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di sektor tersebut.

Sebagai informasi, tiga besar hasil seleksi terbuka jabatan Kadis Dikbud Sumbawa adalah Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, Sudarli, S.Pt., M.Si dan Muliyono, S.Pd. Ketiganya dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak birokrasi yang cukup mumpuni.

Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dengan penunjukan ini, publik diharapkan dapat melihat bahwa proses birokrasi di Kabupaten Sumbawa terus diarahkan menuju sistem merit yang lebih adil dan transparan.(AM)