Efisiensi APBD 2026: Pemkab Sumbawa Perketat Belanja, Prioritas Tetap Terjamin

Efisiensi APBD 2026: Pemkab Sumbawa Perketat Belanja, Prioritas Tetap Terjamin

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah sigap untuk mengantisipasi pengurangan dana transfer dari pusat yang signifikan, termasuk pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 548 miliar. Pemkab Sumbawa resmi melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah strategis dalam menerapkan prinsip "money follow priority"atau penganggaran yang berfokus pada program-program unggulan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kita tidak bisa menghindari realitas berkurangnya dana transfer ke daerah. Oleh karena itu, efisiensi menjadi kunci. Kami sedang menelaah kembali dan menyinkronkan seluruh pos belanja yang selama ini dianggap tidak mendesak," ujar Sekda Budi, Jumat (24/10/2025).

Efisiensi Belanja yang Tidak Mendesak

Langkah efisiensi ini akan menyasar kegiatan-kegiatan rutin yang dianggap berpotensi dikurangi tanpa mengganggu pelayanan dasar, meliputi:

1. Makan dan Minum:Pengurangan alokasi untuk jamuan.

2. Penggandaan: Penekanan pada penggunaan kertas dan fotokopi.

3. Perjalanan Dinas: Peninjauan ulang urgensi dan frekuensi perjalanan dinas.

Sekda Budi menegaskan, penyisiran yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara maraton bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang terbatas benar-benar disalurkan ke sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah upaya kehati-hatian. Kami pastikan APBD harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Program Prioritas Tak Tersentuh Pemotongan

Meskipun harus memangkas belanja rutin, Sekda Budi menjamin bahwa program-program prioritas utama daerah dan program nasional tidak akan terpengaruh pemotongan anggaran. Sektor-sektor ini dinilai krusial dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, antara lain Penurunan Angka Stunting, Pengentasan Kemiskinan dan Program-program Nasional lainnya.

"Program prioritas tidak akan kami sentuh pemotongan. Justru kita akan memperkuat sinergi lintas OPD untuk memastikan program-program strategis ini berjalan efektif dan optimal di daerah," jelas Sekda.

Strategi Lobi Pusat Melalui "Readiness Criteria"

Mengingat keterbatasan APBD dan besarnya persoalan di daerah—terutama perbaikan infrastruktur jalan dan pelayanan dasar—Pemkab Sumbawa juga menyiapkan strategi jitu untuk menarik dana dari Pemerintah Pusat. Strategi tersebut adalah penyiapan Readiness Criteria (RC).

"RC ini kami siapkan sebagai upaya proaktif untuk menjemput program pusat. Kalau kita hanya mengandalkan APBD, sulit bagi kita untuk menyelesaikan tumpukan persoalan, apalagi setelah terjadi pemangkasan," ungkap Sekda.

Sekda berharap, dengan adanya RC yang matang, Pemkab Sumbawa dapat melobi dan memperoleh dukungan pembiayaan dari kementerian atau lembaga terkait, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terus berjalan tanpa terhambat keterbatasan kas daerah.

Pada akhirnya, Sekda mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif menjalin komunikasi dan lobi ke Pemerintah Pusat, agar dapat memperjuangkan program-program yang relevan dan dapat masuk ke Kabupaten Sumbawa. 

"Proses penyusunan Rancangan APBD 2026 ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan sinergi yang kuat," tandasnya.(AM/RP)