Tanggapi Sorotan Pansus DPRD Atas Syarat Pelatihan Alat Berat, Disnakertrans Buka Ruang Evaluasi

Tanggapi Sorotan Pansus DPRD Atas Syarat Pelatihan Alat Berat, Disnakertrans Buka Ruang Evaluasi

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Kebijakan syarat kepemilikan SIM A bagi peserta pelatihan excavator yang disorot Pansus DPRD dalam LKPJ 2025 dijelaskan oleh Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Aulia Asman, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan dunia kerja yang mensyaratkan kelengkapan administrasi dan kompetensi tenaga operator alat berat.

Hal ini disampaikan saat ditemui media ini, Rabu (08/04/2026), menyusul kritik pansus yang menilai syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi membatasi akses peserta.

Aulia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan persyaratan yang berlaku di dunia kerja, di mana operator alat berat umumnya diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi atau SIO serta SIM B1 Umum atau B2 Umum.

“Ketika mereka masuk dunia kerja, minimal harus memiliki SIM B1 Umum. Sementara untuk mendapatkan SIM B1 Umum, syarat dasarnya adalah memiliki SIM A. Jadi, kebijakan ini kami ambil agar pelatihan benar-benar mengarah pada kesiapan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa pemenuhan syarat dasar tersebut, peserta berpotensi menghadapi hambatan administratif saat melamar pekerjaan meskipun telah memiliki sertifikat pelatihan.

“Kalau peserta sudah punya sertifikat, tapi tidak memenuhi syarat administrasi kerja, itu justru akan menghambat mereka sendiri. Maka kami siapkan dari awal,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut, terutama jika dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip akses pelatihan yang inklusif.

“Kalau memang dipandang terlalu berat, tentu akan kami diskusikan kembali dengan pimpinan,” katanya.

Di sisi lain, usulan pansus agar seleksi peserta dilakukan melalui uji kompetensi awal seperti tes kepribadian, psikomotorik, kesadaran keselamatan kerja, hingga ketahanan kerja dinilai sebagai pendekatan yang lebih komprehensif. Namun, Disnakertrans mengakui penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

“Secara substansi itu memang dibutuhkan, tetapi penerapannya memerlukan tim seleksi dan biaya tambahan. Kemarin kami memilih syarat yang paling dasar karena menyesuaikan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Selain persoalan persyaratan, efektivitas pelatihan juga dihadapkan pada keterbatasan sarana. Dalam satu kelas berisi 16 peserta, Disnakertrans saat ini hanya mampu menyediakan satu hingga dua unit excavator, sehingga peserta harus bergantian dalam praktik lapangan.

Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi intensitas latihan peserta. Kehadiran simulator excavator disebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan waktu belajar, khususnya bagi peserta yang menunggu giliran praktik.

“Dengan simulator, peserta yang belum mendapat giliran tetap bisa berlatih. Itu akan membuat proses pelatihan jauh lebih efektif,” jelasnya.

Namun, pengadaan fasilitas tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia. Saat ini, jumlah instruktur dan tenaga pelatihan di BLK Sumbawa sekitar 16 orang, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan maupun pengembangan program baru.

“Kondisi ini membuat tidak semua pelatihan bisa memiliki instruktur. Ini juga menjadi kendala kalau ingin meningkatkan kapasitas pelatihan,” katanya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Disnakertrans menegaskan tetap berupaya menjaga agar pelatihan tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta melalui penyesuaian dengan kebutuhan industri.

“Kami tidak mendiamkan persoalan yang ada. Semua sudah kami usulkan untuk dianggarkan. Intinya, kami tetap berupaya agar pelatihan ini benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta,” pungkasnya. (AM)