LPG 3 Kg Langka, Bupati Sumbawa dan HMI Duduk Bersama Cari Solusi Konkret

LPG 3 Kg Langka, Bupati Sumbawa dan HMI Duduk Bersama Cari Solusi Konkret

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Gas Melon), Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa pada Rabu (4/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati tersebut menjadi ruang dialog untuk memetakan akar masalah serta mencari solusi atas persoalan distribusi energi bersubsidi di wilayah tersebut.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Kabag Ekonomi dan SDA, Ivan Indrajaya ST,MM, serta Kadis Koperasi UKM Perindag E.S Adi Nusantara S.Sos.MT. 

Sementara itu, delegasi HMI dipimpin oleh Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, bersama Kabid Pembinaan Anggota, Khairul Akbar.

Keterbatasan Kuota dan Wewenang Daerah

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengklarifikasi bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kuota maupun penunjukan agen dan pangkalan. Seluruh mekanisme distribusi berada di bawah kendali pemerintah pusat dan Pertamina.

"Kami telah berupaya maksimal dengan bersurat resmi hingga mendatangi Direktorat Jenderal Migas untuk mengajukan penambahan kuota bagi Kabupaten Sumbawa. Namun, pada tahun 2026 ini memang terjadi penurunan kuota secara nasional yang berdampak langsung ke daerah," jelas Bupati.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat menemui massa pada aksi sebelumnya lantaran agenda dinas di luar daerah, sembari menegaskan bahwa Pemda selalu terbuka terhadap ruang komunikasi dengan mahasiswa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menjalankan beberapa langkah strategis untuk memastikan LPG subsidi tepat sasaran, di antaranya Pendataan Ulang Penerima. Kabag Ekonomi dan SDA, Ivan Indrajaya, mengungkapkan pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data penerima subsidi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan.

Pemda terus mendorong Pertamina untuk memberikan akses data distribusi yang lebih detail guna melakukan pemetaan ulang di setiap wilayah, meskipun saat ini akses tersebut masih terbatas dalam sistem internal Pertamina.

Sanksi Tegas bagi Pangkalan Nakal.

 Kadis Koperasi UMKM Perindag Adi Nusantara, menegaskan bahwa pengawasan di lapangan terus ditingkatkan. Sejumlah pangkalan yang terbukti menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah diberikan sanksi, mulai dari teguran hingga penutupan izin usaha.

Di sisi lain, HMI Cabang Sumbawa menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah ini terletak pada transparansi data. Wahyudin menilai, tanpa keterbukaan data distribusi, sulit untuk mengidentifikasi titik kebocoran yang menyebabkan kelangkaan.

"Kehadiran kami adalah untuk mencari solusi bersama. Kami menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih kuat guna mencegah aksi borong oleh pihak yang tidak berhak, sehingga hak masyarakat kecil benar-benar terlindungi," ujar Wahyudin.

Audiensi tersebut berakhir dengan kesepakatan bahwa Pemda dan HMI akan terus berkoordinasi secara intensif. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong komunikasi lebih lanjut dengan Pertamina pusat demi menjamin ketersediaan stok LPG 3 kg bagi warga Sumbawa.(AM)