PB Perpani Dorong Pemerataan Wasit Panahan Nasional dan Bahas Pembinaan Jangka Panjang

PB Perpani Dorong Pemerataan Wasit Panahan Nasional dan Bahas Pembinaan Jangka Panjang

Jababeka Cikarang Jawa Barat. Amarmedia.co.id – Wakil Ketua Umum II PB Perpani, Abdul Razak mengadakan pertemuan hangat dengan para peserta Pelatihan Wasit Panahan Tingkat Nasional di Presiden Eksekutif Club Hotel Jababeka , Cikarang, JawaBarat  pada Kamis malam  (29/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi terbuka mengenai tantangan dan strategi pengembangan perwasitan serta pembinaan panahan di seluruh Indonesia.

Abdul Razak mengawali diskusi dengan mengakui kompleksitas permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan olahraga panahan, termasuk kendala kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten. Ia berbagi pengalamannya saat menjabat Ketua Perpani Kepulauan Riau, di mana ia menunjuk Ilham sebagai Kabid Perwasitan Provinsi Kepri pada 2019. Ilham kemudian dikirim mengikuti pelatihan wasit nasional pada 2020. Setelah itu, Kepri menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menyelenggarakan pelatihan wasit daerah pada masa pandemi COVID-19, dengan dukungan Menpora saat itu, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 20 peserta.

"Saya terpikir untuk menambah wasit nasional sudah tahun ketiga periode pertama. Minta kuota dari teman-teman tidak dapat-dapat. Tahun kemarin akan ada tetapi hanya 20 orang, 4 sudah diambil oleh kemenpora tinggal 16. Sementara provinsi ada 38, kalau itu kepala saya pecah itu," ungkap Abdul Razak, menyoroti tantangan kuota wasit.

Pemerataan Wasit Nasional dan Kesempatan Ujian Bersamaan

Abdul Razak menekankan bahwa tujuan penambahan wasit nasional adalah karena jumlah wasit yang ada kini, terutama generasi senior seperti Asep Gumilang, sudah banyak berkurang. Ia juga menyinggung masalah sertifikasi wasit dari pelatihan 2022 yang belum keluar. "Mereka minta dibuatkan sertifikatnya karena yang sebelum itu dia dapat pulang dari sini dapat FPB (sertifikat) ini enggak ada. Jadi, kemarin kami diskusi bersama bidangnya dan panitia memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah ikut pelatihan 2022 silakan ikut ujiannya saja. Kalau besok lulus, ya sertifikatnya diterbitkan," jelasnya.

PB Perpani juga tengah berupaya memberi kesempatan kepada wasit daerah untuk bertugas di tingkat nasional, salah satunya dalam Kejurnas Senior di Bali. "Saya sudah minta 4 yang bertugas di Kejurnas Senior itu 4 orang. Saya langsung sampaikan itu diisi 4 Provinsi terbesar pengirim kali ini: Jawa Barat, DIY, Banten, dan Kepri," ungkapnya. Khusus untuk NTB, yang memiliki jumlah pengirim peserta sama dengan Kepri, akan menjadi waiting list pertama untuk diusulkan bertugas di Kejurnas Senior di Bali pada Oktober 2025

Salah satu peserta dari Sulawesi Barat, yang juga Sekretaris Perpani Sulawesi Barat, menyampaikan kendala yang dihadapi daerah seperti mereka. "Ketika kami telah mendapatkan ilmu dari sini, sayang kalau tidak diterapkan, sayang sekali. Kalau misalnya sudah mendapat ilmu yang cukup banyak ini dengan biaya mandiri pula tapi tidak ada kesempatan untuk menjadi wasit. Kalau di daerah kan paling kelasnya provinsi," ujarnya, menyoroti minimnya kesempatan wasit di Indonesia Timur untuk bertugas di kancah nasional.

Abdul Razak merespons dengan optimisme, khususnya terkait Sulawesi Utara. "Alhamdulillah, benar ada dan satu-satunya provinsi yang dikunjungi oleh Ketua Umum (PB Perpani) adalah Sulawesi Utara," katanya. Ia berjanji akan membantu membesarkan panahan di Sulawesi Utara melalui Gubernur yang baru.

Program Pelatihan Lanjutan dan Isu Pembibitan

Abdul Razak juga mengumumkan bahwa pelatihan pelatih nasional akan diadakan pada akhir Juli hingga awal Agustus, dengan narasumber pelatih-pemanah berkompeten, termasuk pemanah Olimpiade seperti Ika Yuliana dan Hendrawan. Pelatihan ini berbayar, namun diharapkan dapat menghasilkan pelatih yang mampu mencetak atlet berprestasi.

Terkait pembibitan atlet, salah satu peserta menyoroti pentingnya pendekatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Mulai mendekati Kemendikbud, karena kalau saya amati dan sekarang bergerak untuk pembibitan adalah sekolah dasar swasta. Padahal kalau SD Negeri seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini ada ekskul ataupun pengenalan dasar olahraga panahan di lapangan itu luar biasa," sarannya. Ia berharap panahan dapat menjadi ekstrakurikuler di SD Negeri untuk memperluas basis atlet.

Menanggapi hal ini, Abdul Razak menjelaskan bahwa PB Perpani sudah lebih dari satu setengah bulan menyurati Kementerian Pendidikan terkait legalisir sertifikat jarak 70 meter dan 60 meter yang kalah bersaing dengan sertifikat jarak 20 meter dari event tertentu. "Jujur saja ini jadi proyek siapa ikut ini langsung sertifikat dia alami untuk japres," kritiknya. Ia menegaskan akan menyoroti masalah kurasi atlet secara merata di setiap daerah, tidak hanya terpusat di Jabodetabek.

"Saya akan menyamaratakan setiap Kejurnas kita itu dikurasi turunannya itu tingkatnya untuk nasional. tutup Abdul Razak, menegaskan komitmen PB Perpani untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pembinaan dan kompetisi panahan nasional.(AM)