Lalu Lintas Ternak Sumbawa-Lombok Terhambat, Komisi II DPRD Sumbawa Desak Solusi Cepat: Penyakit Hewan Juga Jadi Sorotan!

Lalu Lintas Ternak Sumbawa-Lombok Terhambat, Komisi II DPRD Sumbawa Desak Solusi Cepat: Penyakit Hewan Juga Jadi Sorotan!

Mataram,Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakwan) Provinsi NTB (18/3) untuk membahas permasalahan krusial terkait lalu lintas ternak dan penanganan penyakit hewan. Pertemuan yang berlangsung di kantor Disnakwan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Disnakwan, Muhammad Nur SPt.M.Si, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Drh. Muslih, beserta jajaran.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, menyampaikan keprihatinannya terkait kendala pengiriman ternak dari Sumbawa ke Pulau Lombok. Ia mendesak Disnakwan untuk mencari solusi cepat dan efisien agar proses pengiriman ternak tidak lagi terhambat. “Kami ingin mendorong pengiriman ternak secara singkat dan cepat, karena saat ini masih terkendala ke dalam provinsi di Pulau Lombok,” tegasnya.

Selain masalah lalu lintas ternak, Komisi II DPRD NTB juga menyoroti permasalahan penyakit hewan yang berdampak signifikan pada harga ternak petani. Anggota DPRD, Muhammad Zain, meminta Disnakwan untuk mengambil tindakan nyata di lapangan dan meningkatkan peran aktif petugas kesehatan hewan. “Perlu solusi konkret dari Disnakwan terkait kesulitan pengusaha yang berdampak pada harga ternak petani,” ujarnya.

Demikian pula Anggota Komisi II Ridwan menyebutkan proses penerimaan ternak dari Sumbawa ke Lombok terkendala kapasitas yang terbatas dan administrasi  yang berbelit-belit. Demikian pula penyakit hewan menjadi masalah serius yang mempengaruhi harga ternak. "Perlu tindakan nyata di lapangan dan peningkatan peran tenaga kesehatan hewan" imbuhnya 

Oleh karenanya diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak terkait. Dukungan penuh dari DPRD dan pihak terkait lainnya sangat dibutuhkan.

Dalam kesempatan itu Sekretaris Disnakwan Provinsi NTB  Muhammad Nur menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menghadap Gubernur NTB dan bersurat ke pihak terkait di Kabupaten dan Kota. Mereka juga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait laporan rutin yang mereka sampaikan termasuk pembuatan dokumen Analisis Resiko yang dilakukan oleh kabupaten penerima. Terkait tenaga kesehatan hewan, Disnakwan menjelaskan bahwa itu adalah tanggung jawab kabupaten/kota.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Komisi II Zohran SH bersama anggota komisi II yaitu Juliansyah SE, Ida Rahayu SAP, Ahmad Nawawi dan H Andi Mappeleppui. Hadir pula Perwakilan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dan jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa. (AM)