Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN, Sekda Sumbawa Dorong Percepatan Sertifikasi Aset dan Sinkronisasi Tata Ruang

Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN, Sekda Sumbawa Dorong Percepatan Sertifikasi Aset dan Sinkronisasi Tata Ruang

Mataram.Amarmedia.co.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP mewakili Bupati Sumbawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepala Daerah serta kepala Bappeda se-Provinsi NTB. Acara yang dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ini berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan agraria yang kian kompleks.

Kepada amarmedia.co.id, Doktor Budi akrab disapa menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ruang diskusi terbuka yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten. Menurutnya, arahan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sangat dibutuhkan untuk mengurai sumbatan persoalan tata ruang di tingkat lokal.

"Ini menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan kendala nyata di lapangan. Kami mendapatkan arahan langsung guna menyelesaikan persoalan tata ruang dan pertanahan agar sinkron dengan visi pembangunan nasional," ujar Doktor Budi

Sekda menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa fokus pada tiga isu utama yang menjadi perhatian Menteri pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Menanggapi arahan Gubernur mengenai ketahanan pangan dan sertifikasi aset, Sekda memaparkan kondisi spesifik yang dihadapi Kabupaten Sumbawa. Sebagai lumbung pangan di NTB, Sumbawa menghadapi dilema antara akselerasi investasi industri dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan masuknya berbagai investasi besar di sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, pemetaan tata ruang yang presisi sangat mendesak agar lahan produktif tidak tergerus secara liar.

Selaras dengan komitmen Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa juga tengah memacu sertifikasi aset-aset daerah guna memperkuat administrasi dan nilai ekuitas pemerintah daerah.

Sinkronisasi tata ruang kabupaten menjadi kunci agar para investor yang masuk ke Sumbawa memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada hambatan administratif di masa mendatang.

Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Dikatakannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian alih fungsi lahan adalah kunci mutlak. Hal ini senada dengan langkah proaktif yang ingin diambil Pemkab Sumbawa dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sambil tetap membuka diri terhadap industri.

"Langkah percepatan sertifikasi aset dan sinkronisasi tata ruang ini sangat penting sebagai dasar penguatan nilai daerah dan dukungan terhadap skema pembiayaan pembangunan ke depan," tambah Sekda.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan tata ruang yang rapi dan status lahan yang jelas, Kabupaten Sumbawa optimis dapat meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan produktivitas petani.(AM)