Wakil Bupati Sumbawa Jawab Pandangan Fraksi Dewan : Utamakan Pelayanan Dasar dan Prioritaskan Pembangunan Pro-Rakyat

Wakil Bupati Sumbawa Jawab Pandangan Fraksi Dewan : Utamakan Pelayanan Dasar dan Prioritaskan Pembangunan Pro-Rakyat

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id ( 26 September 2025 )— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori , menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Sidang Paripurna III yang berlangsung khidmat, Wabup Ansori menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan program strategis, meskipun harus menanggung penurunan Dana Transfer Pusat yang signifikan.

Menanggapi kritik keras dari Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan mengenai pemangkasan Belanja Modal sebesar 31,51%, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penurunan tersebut adalah dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran pusat, khususnya pemotongan DAK Fisik dan DAU Bidang Infrastruktur.

Sebaliknya, peningkatan pada Belanja Operasi dan pemanfaatan SiLPA dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan prioritas, di antaranya Pembiayaan Utang Operasional RSUD Sumbawa dan alokasi Sisa DAK, Dukungan program strategis nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan dukungan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa, Dukungan Penanggulangan Bencana. Anggaran dialokasikan untuk antisipasi dan respons cepat terhadap kondisi darurat/bencana.

Wakil Bupati Mohamad Ansori juga memberikan jawaban tegas atas isu-isu yang disuarakan oleh Fraksi PKS dan PKB:

1. Terhadap Status Tenaga Kesehatan Non-ASN,  Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengambil langkah strategis dengan menyampaikan surat usulan pertimbangan pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada KemenPANRB pada 17 September 2025, sebagai upaya mengakomodir tenaga kesehatan non-ASN dan non-database yang telah lama mengabdi.
2.  Terkait Krisis Kesehatan, Untuk mengatasi kekurangan dokter di Puskesmas Maronge, Pemda akan segera menugaskan satu orang tenaga dokter dan mengupayakan rehabilitasi Puskesmas. Terkait RSUD Pemda berkomitmen menuntaskan pembangunan secara bertahap dan mengkaji skema pembiayaan dari Pusat.
3. Untuk Infrastruktur Prioritas Pemda menjamin bahwa perbaikan jalan rusak di berbagai kecamatan akan menjadi perhatian melalui pemeliharaan rutin, serta menyiapkan dokumen teknis untuk usulan pendanaan APBN dan APBD Provinsi. Pemda juga mengalokasikan anggaran untuk perubahan desain pembangunan Jembatan Desa Lito yang akan diajukan ke BNPB.
4.  Pemda menyambut baik saran Fraksi Golkar untuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam proses penyusunan target pendapatan daerah guna mencapai target kenaikan PAD sebesar minimal 50% hingga tahun 2029.

Menanggapi Fraksi Golkar dan Demokrat-PPP Pembangunan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penurunan pendapatan transfer adalah dampak dari Inpres Efisiensi Belanja Pusat. Namun, Pemda berkomitmen untuk meningkatkan PAD melalui digitalisasi dan pemutakhiran data.

Terkait kekhawatiran kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pemda akan mematuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah dan dapat menunda kenaikan NJOP yang memberatkan.

Di akhir sambutan, Wakil Bupati mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama. "Kami yakin segala upaya yang kita tempuh ke depan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera," tutupnya.(AM)