Sudah Kami Prediksi!”: Anggota DPRD Sumbawa Geram, Desak Teguran Keras untuk PT Ngali Sumbawa Mining Atas Kerusakan Lingkungan

“Sudah Kami Prediksi!”: Anggota DPRD Sumbawa Geram, Desak Teguran Keras untuk PT Ngali Sumbawa Mining Atas Kerusakan Lingkungan

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Nada keras mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Sumbawa terkait aktivitas PT Ngali Sumbawa Mining (NSM) di Kecamatan Lape, Kamis (29/01/2026). Anggota legislatif menuding perusahaan telah mengabaikan peringatan dini warga, sehingga bencana lingkungan berupa sedimentasi yang menimbun lahan pertanian kini menjadi kenyataan.

Anggota DPRD Sumbawa, Syukri HS, A.Ma, dengan lantang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dan penyumbatan saluran irigasi oleh sedimen tambang yang terjadi saat ini bukanlah kejutan. Menurutnya, dampak buruk tersebut sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh masyarakat Dusun Bahagia.

"Dampak yang timbul hari ini sudah kami prediksi sebelumnya. Kerusakan lingkungan dan sedimen yang menutupi irigasi itu sudah pernah kami ingatkan. Realitanya sekarang, terlalu banyak kerugian yang diderita masyarakat," tegas Syukri.

Ia juga menepis anggapan bahwa bantuan yang diberikan perusahaan adalah bentuk kedermawanan. "Bantuan itu kewajiban mutlak perusahaan, bukan sekadar kebaikan hati. Jangan seolah-olah memberi bantuan tapi merugikan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar," tambahnya seraya mendesak DPRD mengeluarkan teguran keras kepada manajemen PT NSM.

Senada dengan Syukri, anggota Dewan Juliansyah mempertanyakan komitmen perusahaan dalam menjalankan rekomendasi pertemuan sebelumnya, terutama terkait pembuatan sistem drainase. Meski pihak perusahaan mengklaim sudah membangun saluran, fakta di lapangan menunjukkan fungsi drainase tersebut belum maksimal, sehingga air dan lumpur tetap meluap ke lahan warga.

Tak hanya masalah lingkungan, sorotan tajam juga diarahkan pada manajemen internal perusahaan. Syamsul Hidayat, SE, menyayangkan carut-marutnya administrasi ketenagakerjaan di PT NSM dan subkontraktornya.

"Lokus kami di ketenagakerjaan. Kami mendengar ada subkontraktor yang memberi upah hanya Rp90.000 per hari, ini sangat di bawah standar. Bahkan lucunya, Humas perusahaan sendiri saja belum memiliki kontrak kerja resmi. Bagaimana mau mengurus hak orang lain kalau kontrak sendiri belum jelas?" kritik Syamsul dengan nada satir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD, Muhammad Takdir, menginstruksikan manajemen PT NSM untuk segera menyerahkan salinan SK PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seluruh karyawan kepada Disnakertrans untuk diaudit legalitasnya.

Di sisi lain, anggota DPRD H. Zainuddin Sirat memberikan atensi khusus pada aspek Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Ia mengingatkan bahwa jika persoalan lingkungan dan hak pekerja ini tidak segera diselesaikan, potensi konflik sosial di wilayah lingkar tambang dapat meruncing dan mengganggu ketertiban umum.

Rapat tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa DPRD akan mengeluarkan rekomendasi resmi berupa teguran keras dan pengawasan lapangan dalam waktu 14 hari guna memastikan PT Ngali Sumbawa Mining membenahi seluruh sistem operasionalnya, terutama infrastruktur drainase dan legalitas tenaga kerja. (AM)