Polemik Musrenbang NTB: Anggota DPRD NTB Abdul Rahim Soroti Hilangnya Data Sumbawa, Desak Akurasi Dokumen Pembangunan

Polemik Musrenbang NTB: Anggota DPRD NTB Abdul Rahim Soroti Hilangnya Data Sumbawa, Desak Akurasi Dokumen Pembangunan

Mataram, Amarmedia.co.id - Insiden memanasnya suasana Musrenbang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 pada Rabu (4/6/2025), yang melibatkan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan jajaran Bappeda NTB, kini menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rahim, S.T. Ia mendesak Bappeda Provinsi NTB untuk memberikan atensi serius terhadap polemik hilangnya data strategis Kabupaten Sumbawa dalam dokumen perencanaan.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. Jarot, menunjukkan kemarahannya secara terbuka. Pemicunya adalah data yang tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 terkait Kabupaten Sumbawa, yang dinilai melecehkan daerahnya. Dua poin utama yang memantik amarah Bupati adalah potensi daerah sektor strategis seperti pertambangan dan pertanian Sumbawa tidak tercantum, serta program Sekolah Rakyat (SR) Presiden Prabowo Subianto dihilangkan, padahal Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare. Sementara itu, Lombok Timur dan Lombok Barat justru masuk dengan tiga lokasi untuk program SR.

Atas hal tersebut Anggota DPRD Provinsi NTB Abdul Rahim ST dari Partai PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumbawa dan KSB ini mendesak agar aspirasi daerah harus diperhatikan secara serius. Ia menekankan pentingnya akurasi data dan perhatian terhadap aspirasi daerah. "Kami berharap kepada Bappeda Provinsi NTB untuk memberikan atensi serius tidak hanya bagi Kabupaten Sumbawa, tapi juga kabupaten lainnya di Provinsi NTB," ujarnya Kamis 5 Juni 2025.

Ia menambahkan, "Data usulan dari daerah adalah aspirasi yang perlu diperhatikan secara serius. Mana yang dapat diteruskan menjadi Dokumen RPJMD Provinsi NTB harus dibahas bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kami juga akan memanggil Bappeda provinsi NTB untuk dapat menjabarkan hal ini tandasnya.

"Wajar Bupati Sumbawa marah, karena data yang hilang itu adalah amanat masyarakat Sumbawa yang harus di jaga dan menjadi attensi pemprov NTB.jangan sampai gara-gara ini akan menyulut reaksi mayarakat Sumbawa. Saya berharap Bappeda harus mampu menjaga hal-hal yang sifatnya sangat strategis dan penting bagi kabupaten kota yang ada di NTB" tegasnya.

Menurutnya hal Ini bukan sekadar hal administratif, tapi bentuk pengabaian terhadap pembangunan Sumbawa. "Bagaimana mungkin potensi tambang dan pertanian kami tidak masuk? 

"Maka perlu untuk membedah dokumen Musrenbang dan RPJMD NTB, serta RPJMN sehingga sinkron" pungkasnya.(AM)