Penjelasan Wakil Bupati Sumbawa Mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2025

Penjelasan Wakil Bupati Sumbawa Mengenai RAPBD  Tahun Anggaran 2025

Sumbawa.Amarmedia. co.id : DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sumbawa terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rabu 7 Agustus 2024 

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH, menekankan pentingnya APBD 2025 sebagai instrumen keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam penjelasannya Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025 adalah "Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan yang Berdaya Saing". Tema ini memiliki beberapa sasaran, antara lain: Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang) sebesar 4,9% Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,63% Rasio Gini sebesar 0,322, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,18, Tingkat kemiskinan sebesar 13,66%

Untuk mencapai tema pembangunan tersebut, lanjut Wabup, RAPBD tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan yakni peningkatan beberapa sektor antara lain Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat, Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan, Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.

Masih kata  Wabup, RAPBD untuk Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman, Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi, dan Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Hal lain pula untuk Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah., Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi dan Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

"Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2025 wajib memenuhi alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan (mandatory spending) antara lain, belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, belanja kesehatan sesuai dengan kebutuhan, belanja infrastruktur, anggaran diklat bagi ASN, anggaran pengawasan, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana kelurahan, alokasi dana desa (ADD), dana desa yang bersumber dari APBN melalui APBD, bantuan keuangan kepada desa, serta belanja-belanja yang mendukung tema dan prioritas daerah tahun 2025," jelasnya.

Postur RAPBD Tahun Anggaran 2025:

Wakil Bupati menjelaskan postur Pendapatan Daerah yakni pendapatan daerah dialokasikan sebesar Rp. 2,05 triliun, meningkat sebesar Rp. 26,77 milyar atau 1,33% dari target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024. Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 199,30 milyar. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1,73 triliun.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 121,46 milyar.

Untuk belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 2,05 triliun, meningkat sebesar Rp. 58,16 milyar atau sebesar 2,92% dibandingkan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2024.

Sedangkan Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 5 milyar yang bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sementara Pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 3,71 milyar berupa penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.

Dengan demikian, maka pembiayaan netto sebesar Rp. 1,30 milyar. Pembiayaan netto ini digunakan untuk menutup defisit sehingga tercapai keseimbangan anggaran.

Wakil Bupati Sumbawa berharap agar pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya hingga dicapai persetujuan bersama dalam batas waktu yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.(AM)