Klarifikasi Kepala Bappeda NTB Terkait Kegeraman Bupati Sumbawa di Musrenbang: Data Potensi Daerah Hilang dari Dokumen RPJMD

Klarifikasi Kepala Bappeda NTB Terkait Kegeraman Bupati Sumbawa di Musrenbang: Data Potensi Daerah Hilang dari Dokumen RPJMD

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - Beredar luasnya pemberitaan mengenai kegeraman Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 pada Rabu, 4 Juni 2025, akhirnya ditanggapi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.

Berdasarkan laporan media online sebelumnya, Bupati Sumbawa dikabarkan marah besar kepada Kepala Bappeda NTB karena banyak data yang tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 terkait Kabupaten Sumbawa. Pemicu utama adalah hilangnya potensi strategis daerah seperti sektor pertambangan dan pertanian Sumbawa, serta dihilangkannya program Sekolah Rakyat (SR) Presiden Prabowo Subianto dari dokumen tersebut.

Kepala Bappeda NTB: Sedang Konfirmasi ke Bupati Sumbawa

Menanggapi pemberitaan tersebut, H. Iswandi memberikan klarifikasi pada Kamis, 5 Juni 2025. "Saya ndak pernah ketemu dengan Bapak Bupati Sumbawa, karena selesai acara saya langsung mengantar keberangkatan Menteri dan Wamen ke Bandara," ujar H. Iswandi.

Lebih lanjut, ia menambahkan, "Ndak tahu saya lagi cek ke Pak Bupati apa masalah yang menjadi attensi beliau. Saya bersahabat dengan Pak Bupati Sumbawa; sedang saya hubungi apa yang beliau atensi. Kami satu angkatan alumni Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya masih konfirmasi kepada Pak Bupati. Nanti saya jelaskan setelah saya berkomunikasi dengan beliau."

H. Iswandi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. "Nanti kita akan selesaikan dan tindak lanjuti. Semua kabupaten/kota seperti yang dijelaskan Pak Gubernur akan mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah Provinsi NTB," ujarnya, menekankan bahwa semua bisa dimusyawarahkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB di seluruh kabupaten/kota.

Meski Kepala Bappeda NTB tidak bertemu langsung dengan Bupati, seorang pejabat Pemprov NTB yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan adanya insiden tersebut. "Saya hadir saat itu, Bupati Jarot sangat marah dan memang marahnya kepada staf dan jajaran Bappeda karena Kepala Bappeda tidak ada saat itu, ia ikut mengantar Pak Mendagri," jelasnya.

Menurut sumber tersebut, kegeraman Bupati Sumbawa wajar adanya. "Semua potensi Sumbawa yang seharusnya dimasukkan dalam dokumen hilang dan itu yang diperlihatkan ke Pak Bupati. Kami mendukung langkah Pak Bupati Jarot. Bappeda NTB itu sungguh keterlaluan," tegasnya.

DPRD Sumbawa Angkat Bicara: Tanggung Jawab Kepala Bappeda NTB

Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni, S.E., M.M. juga memberikan pandangannya. "Memang bukan Kepala Bappeda kemarin arah beliau Pak Bupati marah. Ada staf Bappeda, beliau marah di depan Aula Hotel Lombok Raya setelah selesai acara itu," kata Andis, sapaan akrab politisi Gerindra ini.

Andis bahkan menyoroti, "Kalo seandainya Gubernur nggak antar Mendagri ke bandara kemarin, di depan Gubernur Bupati Jarot akan marah besar."tandasnya.

Ia menegaskan, "Meski tidak langsung marahnya ke Kepala Bappeda, namun itu tetap menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda NTB. Keterlaluan kalau anak buahnya tidak melaporkan masalah ini kepada pimpinannya, berarti ada unsur sengaja mereka menyembunyikan hal ini bila Kepala Bappeda tetap tidak mengetahui."

Andis juga mengungkapkan bahwa ia baru saja ditelpon oleh Pejabat Bappeda Kabupaten Sumbawa yang menjelaskan bahwa setelah insiden tersebut, Bappeda NTB langsung menggelar rapat bersama Bappeda Kabupaten Sumbawa untuk membedah dokumen Musrenbang dan RPJMD NTB, serta RPJMN.

"Ternyata di dalam RPJMN, Sumbawa masuk dalam 7 Kawasan Strategis Nasional tapi Tim Bappeda salah input data, katanya!!" pungkas Andi Rusni.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., juga menyayangkan insiden tersebut. "Benar Musrenbang, tapi isinya hanya sambutan. Tidak ada diskusi atau tanya jawab. Tapi dokumen RPJMD NTB yang dibagikan ke peserta. Wilayah Kabupaten Sumbawa tidak masuk wilayah potensi swasembada pangan, tidak masuk potensi tambang dan tidak masuk usulan Sekolah Rakyat, padahal lahan sudah kami serahkan sejak awal seluruh 7 Ha," terang Bupati.

"Setelah dikomplain baru melakukan rapat dan verifikasi, ternyata dalam RPJMN, Kabupaten Sumbawa masuk dalam lokasi prioritas tapi dokumen yang dibagi di Provinsi, Kabupaten Sumbawa tidak masuk. Aneh," pungkas Bupati.

Situasi ini menyoroti pentingnya akurasi data dan komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi tercapainya target-target nasional dan kesejahteraan masyarakat. (AM/Sahril)