DPRD Sumbawa Menuntut Kesejahteraan Masyarakat dari Keberadaan Tambang

DPRD Sumbawa Menuntut Kesejahteraan Masyarakat dari Keberadaan Tambang 

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Kamis 1 Agustus 2024, mendapatkan Interupsi dari sejumlah Anggota DPRD terkait dengan keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Sumbawa 

Rapat paripurna DPRD Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syamsul Fikri AR SAg.M.Si. Hadir dari Pemda Sekretaris Daerah Dr Budi Prasetyo S.Sos.M.Si. Asisten I Drs. Irawan Subekti dan Forkopimda Sumbawa dan jajaran OPD Camat dan Kades.

Muhammad Yasin Musama SAP, anggota DPRD, mendesak pemerintah daerah untuk memastikan keberadaan perusahaan tambang, terutama PT AMNT, memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumbawa. Ia menyoroti tingginya tingkat pengangguran di daerah Sumbawa dan menekankan perlunya perusahaan tambang memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Yasin meminta Bupati Sumbawa untuk memberikan perhatian serius terhadap peran perusahaan tambang dalam pembangunan daerah. Ia juga mempertanyakan sejauh mana program kerjasama yang telah dibangun antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang. 

Yasin mengingatkan bahwa jangan sampai putra-putri Sumbawa menjadi perantau di daerah sendiri, sementara lokasi perusahaan tambang berada di Kabupaten Sumbawa.

"Terkait keberadaan tambang di Kabupaten Sumbawa, terutama PT AMNT, kami minta dapat berdampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Sumbawa" tegas Yasin

Anggota DPRD lainnya juga turut menyuarakan keprihatinan serupa. Ida Rahayu dari fraksi PAN menekankan bahwa persoalan tambang ini nyata bukan tersembunyi dan merupakan persoalan masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan kerja dan pengusaha lokal yang tidak bisa ikut serta. "Kalau masyarakat tidak kita layani dengan baik dan masyarakat tidak bisa bekerja di Perusahaan tambang Bubar saja pemerintah dan DPRD ini" tandasnya.

Anggota DPRD lainnya Bunardi dari fraksi NasDem menegaskan bahwa kekayaan alam Sumbawa harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan pengusaha lokal harus mendapatkan kesempatan yang sama.

" Blok Elang Dodo adalah milik Kabupaten Sumbawa. Wajib membangun kota satelit di kecamatan Ropang lokasi blok Elang Dodo tersebut. Kami tidak mau melihat masyarakat Sumbawa jadi penonton. Dengan keberadaan perusahaan tambang semestinya pengusaha lokal dapat ikut mendapatkan kesempatan" tandasnya.

Ahmadul Kosasi SH dari Fraksi Golkar menyoroti kekhawatiran masyarakat Sumbawa yang tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan tambang. Ia juga menyayangkan bahwa kekayaan alam Sumbawa dibawa ke tempat lain dan meminta agar pemerintah daerah lebih serius memperhatikan keberadaan tambang di kabupaten.

"Ini terbukti ketika smelter dibuka masyarakat kita tidak bisa mendaftar tapi harus pindah ke KSB ini membuat resah masyarakat Sumbawa. Bayangkan kekayaan alam kabupaten Sumbawa dibawa ke tempat lain. "Tulangnya" di kasih kabupaten Sumbawa kenapa tidak isinya juga. Mohon ini di seriusi kita berfikir untuk keberadaan tambang di kabupaten Sumbawa " cetusnya.

Anggota DPRD dari fraksi PDIP Muhammad Tayeb menyoroti kurangnya sosialisasi dari perusahaan tambang mengenai progres tambang dan meminta agar pembagian hasil bagi Sumbawa lebih adil. Ia juga menekankan pentingnya tenaga kerja lokal dilibatkan dalam kegiatan pertambangan.

" Aktivitas PT AMNT kini sudah sangat serius, karena gunung kita sudah gundul. Ini sudah bukan ekplorasi biasa tapi eksplorasi detail dan akan membangun kompeyor. Sebelum kompeyor terbangun harus sudah jelas skema pembagian hasil bagi Kabupaten Sumbawa dan jangan disamakan dengan kabupaten lainnya dari sembilan kabupaten kota lainnya. Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah daerah serius menangani tambang. Agar masyarakat Sumbawa dapat mendapatkan hasil yang maksimal" ujar Rambo akrab disapa.

Sukiman dari Fraksi PKB menambahkan bahwa perlu ada kompensasi kebijakan dan rembuk bersama dalam bentuk MOU tata kelola, tenaga kerja, dan kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang.

Pimpinan DPRD Syamsul Fikri menegaskan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dan menyampaikan jeritan hati nurani rakyat Sumbawa dan meminta agar pemerintah daerah lebih berdikari dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

"Jangan sampai kita menjadi tamu di daerah sendiri. Sementara di sisi pendapatan kita menjerit orang lain yang menikmati tambang.Sudah semestinyalah kita yang membagikan karena kita daerah penghasil.DPRD Sudah menyuarakan Nurani Rakyat tinggal kita mendengar nurani dari Pemda Sumbawa" pungkasnya. (AM)