Darurat Ruang Kelas! 180 RKB Mendesak di Sumbawa, Lab hingga Perpus Jadi Korban

Darurat Ruang Kelas! 180 RKB Mendesak di Sumbawa, Lab hingga Perpus Jadi Korban

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Kebutuhan akan Ruang Kelas Baru (RKB) di Kabupaten Sumbawa berada di titik kritis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah terpaksa "mengorbankan" ruangan lain seperti laboratorium dan perpustakaan demi menampung siswa. Kondisi ini, yang sudah berlangsung beberapa tahun, kian parah karena ketiadaan anggaran khusus untuk pembangunan RKB.

Sekretaris Dikbud Sumbawa, Sudarli SPt.M.Si, menjelaskan kepada awak media pada Jumat, 4 Juli 2025, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya bisa digunakan untuk rehabilitasi dan perbaikan bangunan sekolah, bukan untuk penambahan RKB baru. "Tidak bisa kita intervensi melalui DAK untuk kebutuhan tersebut, tidak bisa kita gunakan untuk menambah RKB. Anggaran daerah juga sangat terbatas,” keluhnya.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 180 sekolah di Sumbawa sangat membutuhkan RKB. Angka ini seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kota dan ibu kota kecamatan. "Jadi, untuk kebutuhan 180 RKB sudah kita data untuk kita usulkan dengan harapan bisa terealisasi semua atau minimal bisa dilakukan secara bertahap,” ungkap Sudarli.

Dikbud Sumbawa telah memasukkan pengadaan RKB ini dalam perencanaan jangka panjang, dimulai dari tahun 2025 hingga lima tahun ke depan. Penanganan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan jika dilakukan sekaligus. "Jadi, dari 180 RKB yang kita butuhkan ini, kami berharap bisa diintervensi setiap tahunnya baik itu melalui APBD dan APBN, sampai tuntas nanti pada lima tahun mendatang,” harapnya.

Selain masalah RKB, kondisi beberapa bangunan sekolah di Sumbawa juga sangat memprihatinkan akibat usia. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kenyamanan belajar siswa, terutama jika terjadi kebocoran saat hujan. "Kita sangat kesulitan untuk melakukan rehabilitasi sekolah karena anggaran yang kita miliki juga sifatnya terbatas, anggaran dari APBD pun tidak sepenuhnya bisa menangani masalah ini,” tutup Sudarli. (Am/ils)