Anggota DPRD Sumbawa Budi Kurniawan Soroti Kesejahteraan Sopir Ambulance, Guru Paud dan TK

Anggota DPRD Sumbawa Budi Kurniawan Soroti Kesejahteraan Sopir Ambulance, Guru Paud dan TK 

Sumbawa.Amarmedia.co.id  - Budi Kurniawan ST sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa memahami dan sudah paham betul berbagai pekerjaan rumah di organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya.

Politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Sumbawa III (Tarano, Empang, Plampang, Labangka, dan Maronge ) ini di periode keduanya berada di Komisi III. Yang bermitra dengan beberapa OPD besar. Meski demikian dirinya sebagai Ketua Partai Demokrat tidak menutup mata dengan OPD diluar Komisi III Salah satunya dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, Budi Kurniawan memilih menyoroti persoalan-persoalan yang dihadapinya sehari-hari.

"Seperti kesejahteraan Sopir Ambulance di Postu, Puskesmas Se-Kabupaten Sumbawa, Honor Guru Paud dan TK Swasta," kata BK, sapaannya, memulai obrolan saat ditemui di kantor DPRD Sumbawa, Kamis (11/1/2024)

Budi Kurniawan ST yang juga Ketua Fraksi Partai Demokat dan Anggota Komisi III bersama dengan anggota Komisi IV kerap menemui sejumlah perwakilan Sopir Ambulance dan juga guru honorer. Mayoritas mengeluhkan kecilnya honor. Lantaran tidak sedikit di antara para sopir dan guru honorer yang masih mendapatkan honor minim. 

"Mereka mengabdi di Instansi Kesehatan Pemerintah, Keberadaan mereka sangat penting dalam menunjang pelayanan Kesehatan" ucapnya.

Demikian pula kesejahteraan dan upah Guru PAUD dan Atau TK Negeri dan Swasta perlu diperhatikan. Meski mengajar di sekolah negeri, menegaskan, itu bukan jaminan. Pun dengan lamanya masa pengabdian. Sebab, Honor yang diterima guru honorer berasal dari BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah). Sehingga kemampuan finansial sekolah negeri tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta.

"Kecuali nilai BOSDA-nya ditambah," katanya.

Menurutnya, satu-satunya solusi memang hanya dengan menambah besaran BOSDA per siswa. Kendati begitu, penambahan BOSDA bukan perkara mudah. Lantaran kemampuan keuangan daerah terbatas.

"Ibaratnya, kemampuan fiskal Pemda Sumbawa itu kayak orang memakai sarung. Ditarik ke atas yang bagian bawah kelihatan. Sebaliknya, jika diturunkan bagian atas yang tampak," ungkapnya.

Karena itu, Budi Kurniawan berpendapat upaya meningkatkan penghasilan Sopir, guru PAUD dan TK (honorer) membutuhkan komitmen bersama. Tidak hanya disdikpora maupun Komisi IV, Melainkan juga beberapa OPD lain. Seperti badan keuangan dan aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah serta badan perencanaan pembangunan.

"Semua sumber potensi (pendapatan daerah) harua dimaksimalkan lagi," tegasnya.

Idealnya, Budi Kurniawan berpendapat honor Sopir dan Guru PAUD dan TK (honorer) setidaknya setara dengan upah minimum kabupaten. Agar Sopir lebih tenang dalam bekerja, dan guru bisa fokus mengajar dan mendidik siswa. "Dengan begitu, kualitas pendidikan juga terkerek naik" Pungkasnya (Am)