Perundungan di Sekolah: Ketika Nilai Adat Samawa Tergerus di Ruang Kelas

Perundungan di Sekolah: Ketika Nilai Adat Samawa Tergerus di Ruang Kelas

Oleh Sri Asmediati SPd 

Masyarakat Sumbawa sejak lama dikenal menjunjung tinggi nilai sabalong samalewa—sebuah falsafah hidup yang menekankan keseimbangan, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam nilai itu terkandung ajaran tentang menjaga lisan, sikap, dan perilaku agar tidak melukai orang lain. Namun ironisnya, di ruang-ruang kelas hari ini, nilai luhur itu kerap kalah oleh praktik perundungan yang terus berulang dan sering kali dianggap sepele.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanamkan karakter dan peradaban justru menjadi ruang di mana sebagian anak mengalami luka batin. Di balik seragam putih abu-abu, putih biru, atau seragam SD yang masih kebesaran, ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan rasa takut. Takut diejek, takut dipermalukan, takut disisihkan. Inilah wajah perundungan di sekolah—masalah serius yang tidak boleh lagi kita abaikan di tanah Samawa.

Perundungan dalam Wajah Sehari-hari Anak Sumbawa

Di banyak sekolah, khususnya di wilayah kabupaten dan kecamatan, perundungan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia justru sering menjelma sebagai ejekan verbal dan pengucilan sosial. Anak yang berbadan kecil dipanggil dengan julukan merendahkan. Siswa dari keluarga petani, nelayan, atau buruh diejek karena pakaian atau bekalnya. Bahkan, logat bicara dan kemampuan akademik kerap dijadikan bahan tertawaan.

Dalam konteks budaya Sumbawa yang menjunjung rasa malu, ejekan semacam ini bisa berdampak sangat dalam. Seorang siswa SMP di wilayah pinggiran, misalnya, memilih tidak lagi masuk sekolah karena terus diejek “kampungan” dan “tidak bisa apa-apa”. Ia diam, tidak melapor, karena takut mempermalukan orang tuanya. Kasus seperti ini jarang terdengar, bukan karena tidak ada, tetapi karena tertutup rapat oleh budaya diam.

Di tingkat SMA, perundungan mulai bergeser ke ruang digital. Grup WhatsApp kelas dan media sosial menjadi arena baru. Foto teman diambil diam-diam, lalu dijadikan bahan olok-olok. Komentar pedas dibungkus candaan. Bagi sebagian pelaku, itu hiburan. Bagi korban, itu penghancuran harga diri.

Ketika “Becanda” Menjadi Kekerasan

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani perundungan di sekolah-sekolah Sumbawa adalah budaya permisif terhadap ejekan. Kalimat seperti “namanya juga anak-anak, saling olok itu biasa” masih sering terdengar. Bahkan, dalam beberapa kasus, guru atau orang dewasa tanpa sadar ikut menormalisasi perilaku tersebut.

Padahal, dalam nilai adat Samawa, lisan adalah kehormatan. Pepatah tua mengajarkan bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari senjata. Ketika ejekan terus dibiarkan, sekolah bukan hanya gagal melindungi anak, tetapi juga gagal mewariskan nilai budaya yang selama ini menjadi jati diri masyarakat Sumbawa.

Lebih berbahaya lagi, perundungan yang dianggap “biasa” perlahan membentuk karakter anak. Pelaku belajar bahwa merendahkan orang lain adalah hal yang lumrah. Sementara korban belajar bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan. Inilah bibit ketidakadilan sosial yang tumbuh sejak bangku sekolah.

Dampak Nyata bagi Anak dan Masa Depan Daerah

Dampak perundungan tidak berhenti di sekolah. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami penurunan prestasi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menarik diri dari pergaulan. Dalam konteks daerah, ini berarti hilangnya potensi generasi muda Sumbawa yang seharusnya bisa berkembang dan berkontribusi bagi daerahnya.

Seorang guru BK di salah satu SMP di Sumbawa pernah mengungkapkan bahwa beberapa siswa yang sering absen ternyata bukan malas belajar, melainkan mengalami tekanan psikologis akibat perundungan. Mereka merasa sekolah bukan tempat yang aman. Jika kondisi ini dibiarkan, maka sekolah justru menjadi faktor pendorong putus sekolah—sebuah persoalan serius di daerah yang sedang berjuang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peran Guru dan Sekolah dalam Bingkai Budaya Lokal

Guru di Sumbawa sejatinya memiliki modal sosial yang kuat. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi figur yang dihormati di masyarakat. Karena itu, peran guru dalam mencegah perundungan sangat strategis. Kepekaan terhadap perubahan sikap siswa harus menjadi bagian dari profesionalisme pendidik.

Sekolah perlu berani menegakkan aturan anti-perundungan secara konsisten. Tidak cukup hanya dengan imbauan saat upacara atau spanduk di dinding sekolah. Nilai anti-kekerasan harus dihidupkan dalam praktik sehari-hari: cara guru menegur, cara sekolah menyelesaikan konflik, hingga cara memberi ruang dialog bagi siswa.

Pendekatan restoratif yang selaras dengan budaya musyawarah lokal dapat menjadi solusi. Pelaku dan korban dipertemukan dalam pendampingan yang bijak, melibatkan guru, orang tua, dan tokoh sekolah, untuk membangun kesadaran dan pemulihan, bukan sekadar hukuman.

Orang Tua dan Masyarakat: Jangan Lepas Tangan

Di Sumbawa, keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter anak. Orang tua tidak cukup hanya memastikan anak berangkat ke sekolah. Mereka perlu membangun komunikasi yang terbuka, mendengar keluh kesah anak, dan peka terhadap perubahan perilaku.

Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting. Ceramah, pengajian, dan forum adat bisa menjadi ruang untuk mengingatkan bahwa perundungan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan adat Samawa. Ketika masyarakat bergerak bersama, sekolah tidak akan berjalan sendiri.

Mengembalikan Sekolah pada Ruh Pendidikan Samawa

Mengakhiri perundungan di sekolah-sekolah Sumbawa bukan sekadar soal disiplin, tetapi soal mengembalikan ruh pendidikan. Sekolah harus kembali menjadi tempat menumbuhkan adab sebelum ilmu, karakter sebelum angka, dan empati sebelum prestasi.

Anak-anak Sumbawa harus tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka bangga menjadi diri sendiri, bukan takut menjadi berbeda. Mereka perlu diajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah menindas, melainkan melindungi. Bahwa kehormatan bukan diraih dengan merendahkan orang lain, tetapi dengan memuliakan sesama.

Perundungan adalah luka sunyi yang jika dibiarkan akan melemahkan masa depan daerah. Sudah saatnya kita bersikap tegas dan berpihak. Karena setiap anak di tanah Samawa berhak belajar dalam rasa aman, bermartabat, dan manusiawi—sebagaimana nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur kita.[AM]