Pemda Sumbawa Jawab Kritik Pedas: Kualitas Jalan Lantung-Ropang Dievaluasi, Isu BPJS Dinonaktifkan hingga SHU Koperasi Tambang Diperjelas

Pemda Sumbawa Jawab Kritik Pedas: Kualitas Jalan Lantung-Ropang Dievaluasi, Isu BPJS Dinonaktifkan hingga SHU Koperasi Tambang Diperjelas

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Sidang Paripurna DPRD, memberikan jawaban terperinci dan tegas atas Pandangan Umum kritis yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, yang mencakup isu-isu krusial seperti kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan transparansi kegiatan ekonomi di daerah.

Jawaban Pemda ini juga secara tidak langsung merespons beberapa poin yang sebelumnya diangkat oleh Fraksi PKS dan Fraksi Gelora.

Menanggapi sorotan tajam Fraksi Demokrat PPP Pembangunan terkait kualitas pekerjaan Jalan Lantung-Ropang yang rusak sebelum tuntas, Pemda menegaskan bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius.

"Terkait pemeliharaan ruas Lantung–Ropang yang mengalami kerusakan sebelum tuntas, [akan] dilakukan penanganan lanjutan sesuai standar teknis, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan" jelas Wakil Bupati .

Pemda juga memastikan, skala prioritas pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan penanggulangan banjir akan terus dilakukan secara bertahap berdasarkan pertimbangan teknis, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah, serta mengutamakan pembangunan yang mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, Pemda berkomitmen terus berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk perbaikan drainase permanen di ruas jalan negara wilayah Utan yang kerap meluap saat musim hujan.

BPJS Nonaktif dan Pelayanan Kesehatan Merata

Terkait isu sensitif penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dari Pusat yang disoroti Fraksi Demokrat PPP dan PKS, Pemda menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut adalah hasil verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial melalui fasilitator PKH di daerah.

Pemda telah melakukan ground checking dan menjamin bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan hak kepesertaan. Desa diwajibkan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) agar peserta yang berhak dapat diaktifkan kembali.

Pemda juga menyatakan akan mengatensi (memperhatikan) fasilitas di Puskesmas yang berada jauh di kecamatan, menanggapi sorotan khusus terhadap kondisi Puskesmas Plampang.

Klarifikasi Transparansi Koperasi Tambang (SHU Selonong Bukit Lestari)

Pemerintah Daerah memberikan penjelasan komprehensif terkait pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Selonong Bukit Lestari yang mencapai Rp 2 Miliar.

Pemda menegaskan bahwa pembagian SHU tersebut sepenuhnya merupakan kegiatan internal Koperasi, di bawah pembinaan Kapolda NTB, bukan program Pemda Sumbawa. Pengurus Koperasi telah melakukan konsultasi resmi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan mendapat izin serta dukungan.

Pembagian SHU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkar tambang, mendukung agenda pembangunan nasional (Asta Cita Presiden), penguatan ekonomi, pendidikan (beasiswa), kesehatan, dan perbaikan infrastruktur lokal.

Pemda mengapresiasi langkah Koperasi tersebut selama seluruh proses dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi kritik Fraksi Demokrat PPP dan Gelora tentang tingginya ketergantungan pada Dana Transfer, Pemda menguraikan strateginya diantaranya Pemda akan terus melakukan optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, terutama pada Pajak Daerah serta memperkuat strategi pengembangan sektor Industri dan Pariwisata.

Penyerataan Modal BPR demgan Penyerahan modal tambahan sebesar Rp 2 Miliar kepada PT BPR NTB (Perseroda) adalah untuk menutupi kekurangan total kebutuhan Rp 4,7 Miliar. Dana ini disalurkan dalam bentuk kredit bunga ringan 4% kepada petani bawang, yang sekaligus menjadi porsi kepemilikan saham Pemda yang menghasilkan dividen (PAD) bagi daerah.

Pemda berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas UMKM dan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Bungin dan Labuhan Sangoro.

Pemda berharap seluruh penjelasan yang disampaikan telah memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif, serta menyatakan komitmen untuk terus bekerja secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (AM)