Kementerian PAN-RB, Dorong NTB Jadi Pelopor Layanan Digital Nasional Terintegrasi

MATARAM.Amrmedia.co.id  – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mematangkan langkah strategis dalam mentransformasi birokrasi Indonesia. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pilot project atau pelopor dalam penerapan Layanan Digital Nasional yang lebih terintegrasi.

Sebagai upaya akselerasi, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah Batch 2 di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah uji coba kebijakan (sandbox) skala terbatas untuk mematangkan transisi regulasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Government yang lebih efisien.

Asisten Deputi Manajemen Transformasi Layanan Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital sebagai pengganti regulasi SPBE sebelumnya. Menurut Fahmi, perubahan paradigma ini sangat krusial untuk menggeser fokus dari sekadar perbaikan prosedur menjadi orientasi pada kebutuhan pengguna (user experience).

“Jika sebelumnya fokus kita adalah pada perbaikan prosedur layanan, kini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat. Rancangan regulasi baru ini akan memperkuat fondasi pemerintahan digital melalui empat pilar utama: identitas digital, sistem pertukaran data, portal pemerintah, dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” ujar Fahmi di hadapan para peserta FGD.

Dalam rancangan Perpres terbaru, terdapat perubahan signifikan berupa penciutan area manajemen. Jika pada era SPBE terdapat delapan area yang terpisah, kini disederhanakan menjadi lima area manajemen yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian PANRB, yakni Manajemen Risiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Keberlangsungan, dan Manajemen Relasi Pengguna.

Selain itu, Fahmi menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Menyongsong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan 90 persen populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2029.

“Kami membutuhkan masukan nyata dari lapangan di NTB mengenai apa saja yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Perwakilan dari NTB saat ini menjadi bagian penentu kebijakan nasional,” imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa bagi NTB, transformasi digital bukan sekadar penambahan aplikasi baru, melainkan tentang perubahan budaya organisasi dan proses bisnis yang lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, tetapi bagaimana seluruh sistem pemerintahan mampu memberikan dampak nyata. Kami terus berupaya mengatasi fragmentasi layanan dengan mengarahkan seluruh pengembangan aplikasi satu pintu melalui Dinas Kominfotik NTB,” ujar pria yang akrab disapa Dr. Aka ini.

Komitmen NTB dalam digitalisasi telah terbukti dengan capaian Indeks SPBE 2025 yang meraih nilai 4,20 dari skala 5, dengan nilai sempurna 5,00 pada sektor layanan publik. Berbagai platform seperti NTB Satu Data, JDIH, SP4N-LAPOR!, dan portal NTB DigiFest telah menjadi bukti nyata integrasi layanan di Bumi Gora.

Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB serta kabupaten/kota seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu melahirkan standar manajemen layanan digital yang solutif, memangkas ego sektoral antar-instansi, dan menjadi cetak biru (blueprint) bagi digitalisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. (san/diskominfotik)