Ketua DPRD dan Wakil Bupati Sumbawa Hadiri Seminar Hasil Pemeriksaan BPK di Jakarta Convention Center

Ketua DPRD dan Wakil Bupati Sumbawa Hadiri Seminar Hasil Pemeriksaan BPK di JCC

Jakarta, Amarmedia.co.id - Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH dan Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany SPd MPd menghadiri seminar dan penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan seminar nasional, bertempat di Jakarta Convention center, (8/7/24)

Ikut mendampingi Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP. M.MInov dan Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Usman SE.ME.

Foto Ketua DPRD, Wakil Ketua III DPRD dan Kabag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD (atas) PJ Gubernur NTB di acara seminar (bawah)

Dalam acara tersebut juga dihadiri PJ Gubernur NTB, Dr Hasanuddin SIP MM, Bupati dan Walikota dan Pimpinan DPRD Se Nusa Tenggara Barat bersama Kepala daerah se Indonesia.

Kehadiran Ketua DPRD Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa bersama Wakil Ketua III DPRD dalam acara ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara." Diharapkan, hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik" ujar Rafiq.

Demikian pula Wakil Bupati Sumbawa mengakui sangat memprioritaskan kehadirannya dalam acara tersebut. "Alhamdulillah pagi tadi saya menghadari acara Penyampaian Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional yang di buka langsung oleh Bapak Presiden Ir.H.Joko Widodo" ucap Hj Novy.  

Presiden RI, Ir. Joko Widodo dalam sambutannya ketika membuka acara tersebut, mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. 

“Saya berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK, dan mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Joko Widodo.

Foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Prof. KH Ma'ruf Amin bersama Ketua BPK RI (atas) dan suasana Seminar (bawah)

Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multistakeholder engagement yang efektif. BPK mengapresiasi Pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya. 

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya. 

Dalam laporan Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.  

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan yang terdiri dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, Presiden RI terpilih 2024, Wakil Presiden RI terpilih 2024, kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi. (Am/san/opik)