Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry Attensi Kesejahteraan Guru Sekolah Swasta

Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry Attensi Kesejahteraan Guru Sekolah Swasta

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH dalam hearing lintas Komisi I dan IV bersama para guru TK, Paud dan SMP Sekolah Swasta Jumat 29 November 2024 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru swasta, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dirinya menyoroti ketidakadilan dalam pemberian hak dan penghargaan kepada guru-guru swasta yang telah mengabdi dengan sepenuh hati. Dan memberikan apresiasi kepada para guru swasta yang  tidak takut dan sungkan menyampaikan segala uneg-uneg kepada DPRD.

Dirinya telah mendengar keluhan para guru swasta, sehingga Kesejahteraan guru perlu ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada siswa.

"Inilah yang menjadi attensi nanti ke depan pemerintah Prabowo Gibran bisa mempercepat bagaimana teman-teman guru ini mendapatkan haknya yang layak dan kita sebagai fasilitator secara kelembagaan di daerah kita di DPRD kabupaten Sumbawa bersama pemerintah daerah  akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan teman-teman di kemudian hari" tandasnya.

Dirinya memberikan apresiasi atas kesempatan para guru menyampaikan segala uneg-uneg. ''Saya ucapkan terima kasih kasih telah datang kesini, inilah lembaga tempat mengadu. Jangan sungkan-sungkan bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya karena ada dewan yang menjembatani, jadi itulah keterlibatan kita secara nyata, langsung dan kelembagaan melaksanakan fungsi DPRD kabupaten Sumbawa. 

Zulfikar Demitry berharap adanya perubahan positif dalam kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan guru, terutama dengan adanya pemerintahan baru.

"Kami telah mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2025 akan ada peningkatan tunjangan bagi para guru ASN, PPPK dan Non ASN. Oleh karena itu berbahagialah dengan kabar gembira ini, tetap semangat dalam bekerja" ujarnya.

Beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Wakil Ketua DPRD Zulfikar menekankan perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas secara komprehensif permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru swasta. "Karena kebijakan atas persyaratan bagi guru swasta agar dapat ikuti seleksi P3K ada di pemerintah pusat maka perlu dilakukan advokasi ke tingkat nasional seperi KemenPAN RB, Kemendikdasmen dan BKN untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas" tutupnya.(AM)