Siasati Penurunan Dana Transfer Pusat, DPRD Sumbawa Godok Strategi Opsen Pajak di Bimtek

Siasati Penurunan Dana Transfer Pusat, DPRD Sumbawa Godok Strategi Opsen Pajak di Bimtek 

Jakarta.Amarmedia.co.id – Memasuki hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Kamis (05/02/2026), Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa fokus membedah strategi penyelamatan postur APBD di tengah tantangan pengetatan kebijakan fiskal nasional.

Diskusi berlangsung intensif dengan membedah implikasi PMK 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang indikator kinerja daerah dan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked), yang secara langsung berdampak pada penurunan Dana Transfer Umum (DTU).

Para legislator Sumbawa menyadari bahwa penurunan dana transfer dari pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan mandiri. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana melakukan mitigasi agar penurunan DTU tidak mengganggu program-program prioritas rakyat pada tahun anggaran 2026.

"Kita harus siap dengan skenario terburuk jika dana transfer terus menurun. Melalui Bimtek ini, kita merumuskan langkah mitigasi agar layanan publik dasar tetap terjaga meskipun postur APBD mengalami penyesuaian," ungkap Ketua DPRD Nanang Nasiruddin di sela-sela kegiatan.

Sebagai solusi konkret, DPRD Sumbawa mendalami strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Opsen Pajak Daerah. Fokus pembahasan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

Skema opsen ini diharapkan menjadi instrumen baru bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendongkrak kemandirian fiskal tanpa memberikan beban tambahan yang memberatkan masyarakat secara tidak wajar.

Meskipun tantangan fiskal cukup berat, DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan penganggaran harus tetap akuntabel. Pendalaman materi ini bertujuan agar DPRD memiliki landasan regulasi yang kuat dalam melakukan budgeting (penganggaran) bersama TAPD nantinya.

"Tujuannya jelas: Strategi penganggaran ke depan harus tetap berpihak pada pelayanan publik. Kita harus memaksimalkan potensi lokal (PAD) untuk menutupi celah dari berkurangnya transfer pusat," tutup Nanang.(AM)