Pemkab Sumbawa Rekomendasikan Pencabutan Izin Pangkalan LPG Nakal dan Tegur 11 Lainnya.

Pemkab Sumbawa Rekomendasikan Pencabutan Izin Pangkalan LPG Nakal dan Tegur 11 Lainnya 

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   (5 Februari 2026) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa. Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah merekomendasikan pencabutan izin terhadap sejumlah pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi gas subsidi.

“Sudah ada beberapa pangkalan yang kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Dan belasan yang ditegur. Ketika Pemda mengeluarkan rekomendasi itu ke Pertamina, dampaknya bukan hanya ke pangkalan, tetapi juga berpengaruh pada agen melalui pengurangan kuota,” tegas Haji Ansori, akrab Wabup disapa saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/2/26).

Menurutnya, elpiji 3 Kg adalah barang subsidi yang peruntukannya jelas, yakni bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Namun di lapangan, masih ditemukan praktik permainan oleh oknum, baik di tingkat agen maupun pangkalan, yang menyebabkan kelangkaan dan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Haji Ansori menyebut, indikasi permainan terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Ada dugaan penimbunan, penjualan tidak sesuai aturan, hingga praktik menaikkan harga saat terjadi kelangkaan.

“Kalau sudah ada satu pangkalan yang menaikkan harga, yang lain ikut. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Ini yang kita rasakan di Sumbawa. Di daerah lain seperti Lombok atau Jawa, tidak separah ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemda bersama tim dan Satgas akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan. Peringatan dan aturan sudah berulang kali disampaikan, namun jika masih ada yang melanggar, tindakan tegas akan diambil.

“Ini untuk kepentingan rakyat. Masih ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mestinya disadari, jual sesuai HET. Kalau habis, ya habis. Jangan ditimbun untuk dijual mahal,” tegasnya.

Wabup juga mengimbau masyarakat yang sudah tergolong mampu agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 Kg dan beralih ke elpiji nonsubsidi, sehingga kuota yang ada benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Ia menilai, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pusat dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat kesejahteraan meningkat berdasarkan data terbaru, maka secara otomatis peruntukan gas subsidi juga akan menyesuaikan.

“Ini soal data juga. Kalau masyarakat sudah masuk kategori mampu, mestinya tidak lagi menggunakan gas subsidi. Subsidi ini untuk yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, menyebutkan ada dua pangkalan yang direkomendasikan Pemda Sumbawa untuk dicabut izinnya, satu yang dicabut langsung oleh Pertamina.

Selain itu Pemda juga telah memberikan teguran kepada 11 pangkalan lainnya. Jika teguran ini tidak diindahkan akan direkomendasikan untuk pencabutan izin. (AM/SR)