MUI Sumbawa dan PT AMNT Gelar Dialog Pertambangan dalam Perspektif Agama dan Buka Puasa Bersama

MUI Sumbawa dan PT AMNT Gelar Dialog Pertambangan dalam Perspektif Agama dan Buka Puasa Bersama 

Foto Jajaran Pengurus MUI Kabupaten Sumbawa, Tokoh Agama dan Masyarakat bersama Jajaran PT AMMAN di Sumbawa Besar Sabtu 29 Maret 2025 

Sumbawa,Amarmedia.co.id  - Di jantung Pulau Sumbawa, sebuah dialog penting terjalin, mempertemukan kearifan ulama dan visi industri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, dengan penuh hikmah, menggarisbawahi prinsip-prinsip Islam yang harus mewarnai setiap langkah dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan.

MUI Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menggelar dialog bertema "Pertambangan dalam Perspektif Agama" Sabtu 29 Maret 2025 di Hotel Grand Samawa. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat, khususnya PT AMNT, agar kegiatan pertambangan membawa manfaat bagi masyarakat Sumbawa.

Dialog ini dihadiri oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat S.Ag., M.M.Inov., para ketua bidang/Komisi  MUI Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal Salim S.Ag.,M.M.Inov., dan perwakilan PT AMNT, Sr.Manager External Relation Regional Ahmad Salim ST., MM dan jajaran serta ormas Islam.

Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, menekankan pentingnya dialog ini untuk memastikan keberadaan tambang memberikan maslahat bagi masyarakat. Sementara itu, Ahmad Salim dari PT AMNT menjelaskan perjalanan pertambangan di wilayah Sumbawa, yang awalnya berada di Kabupaten Sumbawa dengan nama PT Newmont Nusa tenggara atas dasar Kontrak Karya dan kemudian beralih ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setelah pemekaran pada tahun 2003.

Ahmad Salim juga menyampaikan potensi pertambangan di lokasi Elang dan Batu Hijau, serta rencana konstruksi yang akan dimulai pada tahun 2027 setelah penyusunan AMDAL. Ia menekankan pentingnya kontribusi Sumbawa ketika Elang dibuka, mengingat tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Dalam diskusi, Komisi Hukum Dr. Supriadi M.Hi. mengusulkan kolaborasi membangun pendidikan bagi masyarakat Sumbawa diantaranya program beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3.

Komisi Fatwa DGH. Arifin L.C., M.M.Inov., menyampaikan perspektif agama tentang pertambangan, termasuk kewajiban zakat, infaq, dan shodaqoh bagi pengusaha, serta pentingnya eksploitasi yang bertanggung jawab dan pelestarian alam.

Pertambangan, sebagai anugerah Ilahi, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab," demikian suara lantang dari Komisi Fatwa MUI. "Kewajiban zakat, infaq, dan shodaqoh harus menjadi pilar utama, mengalirkan keberkahan bagi masyarakat luas."imbuh UAR akrab disapa.

Lebih dari sekadar eksploitasi, Islam mengajarkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, dan menghindari keserakahan. Lingkungan, sebagai titipan generasi mendatang, harus dijaga kelestariannya. Hak dan kesejahteraan pekerja, tulang punggung industri, harus diutamakan, dengan upah yang adil dan jaminan keselamatan yang kokoh.

"Keberadaan tambang harus menjadi rahmat, bukan petaka," tegas MUI. "Manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat sekitar, mendorong pembangunan ekonomi lokal, dan meredam potensi konflik sosial." tegasnya. 

Sorotan tajam diarahkan pada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang akan memulai operasi pada tahun 2027. Sebuah harapan besar disematkan, agar perusahaan ini menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat, jauh melampaui sekadar kepatuhan regulasi.

"Tambang memiliki daya tarik yang luar biasa, namun juga potensi konflik yang besar," ujar DGH Arifin. "Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sejak awal perencanaan hingga akhir operasi."pungkasnya.

Satria Kurniawansyah mengangkat isu-isu evaluasi kegiatan PT AMNT dan cara bermitra dengan lembaga agama, sementara Komisi Ekonomi H. Rai Saputra SIP menyoroti keadilan dan distribusi kekayaan  serta kolaborasi perusahaan dalam membangun ekonomi syariah.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Salim menjelaskan bahwa operasional tambang memerlukan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan, termasuk AMDAL dan aspek sosial kemasyarakatan. Ia juga menjelaskan pembagian hasil pertambangan yang diatur dalam undang-undang dan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Ada delapan pilar, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, lingkungan, lembaga Komunitas, Budaya dan mata pencaharian masyarakat setempat

"Hal penting adalah ketika Elang dibuka maka Sumbawa mendapatkan kontribusi apa.? Karena tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Biasanya cadangan bijih mineral 45 tahun. Kita memiliki cadangan di Rinti atau dodo,  Teluk panas dan tambang yang layak itu juga bisa selama 20 tahun terakhir harganya bagus" ujarnya.

Kabupaten Sumbawa, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan, memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa masih berada di lini tiga dalam program PPM, menandakan minimnya kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Padahal, program PPM, dengan delapan pilarnya yang mencakup pendidikan, infrastruktur, lingkungan, lembaga komunitas, budaya, dan mata pencaharian, dapat menjadi katalisator penting dalam transformasi daerah.

"Untuk itu, dibutuhkan langkah nyata dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya kelincahan Bupati, untuk mendorong daerah ini naik ke lini satu PPM. Hal ini bukan sekadar masalah peringkat, tetapi menyangkut masa depan masyarakat Sumbawa. Dua pilar utama PPM, pendidikan dan peningkatan hidup kemasyarakatan, menjadi kunci dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global" ujar Ahmad Salim.

Kemudian lanjutnya, Pendidikan di Sumbawa harus berorientasi pada kompetensi transformasi, sesuai dengan visi Pendidikan 2030. Ini berarti, selain penguasaan ilmu pengetahuan, siswa juga harus dibekali dengan keterampilan budaya untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, keterampilan resolusi konflik, dan yang terpenting, rasa tanggung jawab. Di era persaingan global, standar kompetensi ketenagakerjaan internasional menjadi keniscayaan, dan pendidikan Sumbawa harus mampu menjawab tantangan ini.

Selain itu, potensi sumber daya alam Sumbawa, dengan 175.000 hektar lahan pertanian dan 105.000 hektar hutan produksi, harus dikelola secara optimal. Ini membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki karakter kuat, seperti yang ditekankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program PPM PT AMNT biasanya  alokasi dana rata-rata 4-6 juta dolar AS per tahun, menawarkan peluang besar bagi daerah. Namun, kecepatan dan ketepatan dalam memanfaatkan momentum menjadi kunci. Tambang, sebagai salah satu potensi utama, harus menjadi pemicu bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, bukan sekadar sumber pendapatan sesaat.

Kabupaten Sumbawa perlu menyusun perencanaan pembangunan yang jelas dan terarah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan tata ruang daerah. Karena ketika PT AMNT mulai berkegiatan akan menjadikan RPJMD tersebut sebagai dasar penyusunan rencana induk PPM. Dengan perencanaan yang matang, Sumbawa dapat menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa daerah ini memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program PPM.

Di akhir dialog, DG Syukri Rahmat menyampaikan rekomendasi MUI terkait kemitraan antara ormas Islam dan perusahaan, serta komitmen MUI untuk bersinergi dengan PT AMNT dalam pembinaan umat dan mengatasi pengangguran. Ia juga menekankan pentingnya upaya penguatan ekonomi berbasis syariah dan reklamasi hutan. Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama.(AM)