Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Gelar Hearing terkait Penerapan E- Presensi Bagi ASN di Daerah 3 T

Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Gelar Hearing terkait Penerapan E- Presensi Bagi ASN di Daerah 3 T

Sumbawa.Amarmedia.co.id -Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar hearing (RDP) dengan Pimpinan dan anggota terkait penerapan E- Presensi bagi Pegawai ASN dan Penyamaan hak Profesi Tenaga Kesehatan seperti Hak Profesi Guru Daerah 3T ( Terdepan Terluar dan terpencil ) di Puskesmas Labuhan Badas unit 2 pada Rabu 8 Januari 2025 di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa. 

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Muhammad Takdir,SE,M.M.Inov. Hadi. bersama Anggota Komisi IV diantaranya H. Jabir,S.Pd.I, Syukri,HS, A.MA,Bunardi,A.Md.Pi, Edwan Purnama, Syamsul Hidayat,SE, Ema Yuniarti, Sri Hastuti.

Dari Pemda hadir Kepala BKAD kab. Sumbawa Didi Hermansyah SE, Kepala BKPSDM Kab. Sumbawa, Budi Santoso M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sumbawa, Junaidi S.si,M.Si, APt., Pukesmas Labuhan Badas Unit II Nakes pada UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit II.

Foto Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Sumbawa Muhammad Takdir SE M.M.Inov (atas) dan Perwakilan IDI Sumbawa Dr Suparman (bawah)

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat, Muhammad Takdir, bahwa sebelumnya ada pertemuan awal dengan para Nakes agar mereka sedikit diperhatikan dan permasalahan e-presensi didaerah terpencil yang kesulitan karena internet tidak memadai. Sementara Kalau tidak absensi maka TPP akan terpotong. Demikian pula dirinya memperhatikan di WA group banyak kendala dengan pelaksanaan e-presensi, penyamarataan hak profesi nakes yang ingin disamakan dengan guru.

Dalam kesempatan itu Perwakilan IDI Sumbawa DR. Suparman menyampaikan permintaan fasilitasi untuk bersilaturahmi agar pelayanan Kesehatan di pulau moyo terfasilitasi dengan baik

"Sekarang ini sudah diterapkan e-presensi, dan dirasa berat oleh ASN di UPT Pukesmas Labuhan Badas Unit II. Dengan kondisi Internet dari Tambora koordinat 20 meter dan kondisinya tidak stabil.Insentif mereka tidak diperhatikan,Rumah dinas tidak digunakan. Sementara E-Presensi 30 hari dengan jadwal kapal 1 kali seminggu dan ini menjadi masalah" tandasnya.

Ditambahkan oleh Koordinator management Unit II Labuhan Badas Harwili bahwa  e-presensi terkendala signal kadang ada kadang tidak apalagi musim hujan. "Titik koordinat pas didepan pukesmas, Ada yang scan muka, ada yang terdeteksi dan ada yang tidak. Kalau malam tidak terdeteksi karena gelap. Dalam pukesmas tidak bisa karena musim hujan. Kalau ini digunakan kami akan menghabiskan waktu – kalau menggunakan titik koordinat di Dermaga. Sementara Sudah ada perbupnya yang berisi kalau e-presensi tidak dijalankan maka akan ada potongan TPP" jelasnya.

Kemudian lanjutnya, Jika penghasilannya 4 juta akan habis kalau mengalami potongan ditambahkan Ongkos transportasi sebesar Rp 200.000 sekali nyebrang. Demikian juga dengan Insentif daerah terpencil, sudah lama ditunggu. "Pemda pernah ada inisiasi namun belum ada tindak lanjutnya sedangkan Guru sudah dari dulu ada insentifnya yang diberikan 3 bulan sekali. Sementara Pelayanan para Nakes diberikan secara maksimal. Kami juga tetap melakukan rujukan di Sumbawa dengan kondisi gelombang karena Ini menyangkut nyawa manusia" tandasnya.

Ditempat yang sama disampaikan perwakilan Perawat -Aulia bahwa persoalan ini langsung disampaikan ke DPRD. "Bukan kami tidak mau langsung ke BKPSDM namun ini rumah rakyat tempat menyampaikan aspirasi. Untuk kesini kami menggunakan kapal kayu 6 jam untuk merujuk pasien. Kondisi Pukesmas di Pulau Moyo pagarnya tidak ada dan terkadang masuk babi. Selain absen e-presensi juga ada masalah insentif" sebutnya.

Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, menanggapi bahwa dalam bekerja tidak cukup dengan keikhlasan, tapi perlu ditopang dengan finansial yang cukup. "Terhadap Absensi karena sering ada kendala,Kita cari solusinya secara bersama" sebut Takdir yang juga Ketua DPC PKS Sumbawa

Atas hal tersebut Kaban BKPSDM Kabupaten Sumbawa Budi Santoso menyampaikan bahwa pada bulan Januari dilakukan sosialisasi absensi elektronik

"Semua OPD menggunakan ini, kemarin kami cek kehadiran dan banyak sekali yang hadir. Semua OPD 90 persen hadir tinggal pukesmas saja yang belum. Instruksi Bupati ditanda tangani tangal 31 Desember 2024. Manakala ada persoalan Pimpinan OPD menyampaikan kepada BKPSDM" jelasnya.

Dikatakan, terhadap UPT Pukesmas Labuhan Badas unit II yang kesulitan sebenarnya tidak ada persoalan karena kalau tidak bisa e-presensi maka bisa menggunakan sistem manual dan mengupload ketika ada signal. BKPSDM siap mencari solusi dan membuat presensi manualnya. Hal tersebut tujuannya agar ASN Disiplin masuk kerja. Selama tidak ada signal pakai presensi manual, Kalau tidak ke kantor atau masuk kerja bisa minta izin dan kepala Puskesmas menyetujui dalam aplikasinya sehingga tidak akan dipotong TPPnya. 

Ditambahkan oleh Budi bahwa Presensi ini yang terbaik dan gratis disiapkan oleh negara Sementara Kabupaten Sumbawa Barat  setiap hari dan berbayar sebesar 90 juta pertahun dan maintenance 2 juta perbulan.

"Setelah kami evaluasi sampai hari ini tanggal 8 Januari, semua OPD sudah menggunakan. Kami sudah melakukan sosialisasi dan kami tidak berhenti untuk terus disosialisasikan. Bagi Lokasi yang blankspot diganti presensi manual. Kami tidak mempersulit cukup foto Lokasi dan gunakan presensi manual. Ini menjadi Persoalan karena belum pernah dan barang baru. Memang kondisi Pukesmas Sebotok 50 meter Lokasi titik koordinatnya Kalau Sebotok kesulitan signal menggunakan presensi manual dengan HP lm Kalau tidak menggunakan ini akan berhadapan dengan BPK. Karena TPP diberikan berdasarkan kinerja ASN Kalau kinerja baik akan diberikan haknya 100 persen" urainya.

Sementara itu Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah menyampaikan bahwa terkait e- Presensi juga mengalami kendala. " Kami yang ada signalpun ada kendala apalagi teman-teman yang tidak ada signal" sebutnya. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Budi Santoso MSI (atas) dan Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah SE (bawah)

Oleh karenanya sebut Didi, solusi terhadap diagnosa penyakit ini adalah mengupayakan biar aktif sinyal nya. Kami akan berkoordinasi dengan Kominfo terhadap beberapa titik blank spot. Karena yang manualpun tetap butuh signal. Kita sudah sekian hari aploud diluar titik radius.

Saat ini tambahnya, Keluhan e -presensi tetap ada namun pembayaran TPP tetap full karena TPP dibayar berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan kerja, resiko kerja. ASN yang malas biasanya yang protes maka dengan e-presensi akan terbuka informasinya

Didi memberikan ruang bahwa solusi terhadap ASN di daerah terpencil atau 3 T diatur dalam Kemendagri

"Pulau Moyo Ini berada dikondisi 3T, kita bisa bicarakan dan dibahas di APBD 2026 dan membicarakan dengan Kemendagri. Ada pintu untuk kita diskusikan" tutupnya.

Diakhir pertemuan diperoleh point kesimpulan dan Rekomendasi komisi 4 DPRD kabupaten Sumbawa sebagai berikut ;

Pertama : meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan jaringan internet di daerah 3T sehingga kedepannya sumbawa bebas blank spot 

Kedua : menerapkan sistem e-presensi yang dapat digunakan secara offline dan data diunggah saat koneksi internet tersedia dan mempertimbangkan faktor geografis dan sosial dalam penilaian kehadiran dari kinerja

Ketiga ; meminta pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat guna membuat regulasi yang setara dan menjamin hak yang sama bagi tenaga kesehatan dan guru di daerah 3T dengan memperhatikan beban kerja dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi. (AM)