Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jarot-Ansori: Sinergi Eksekutif-Legislatif Hadapi Tantangan Fiskal demi Sumbawa Unggul

Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jarot-Ansori: Sinergi Eksekutif-Legislatif Hadapi Tantangan Fiskal demi Sumbawa Unggul

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika pembangunan. Hal ini mengemuka dalam Seminar Kebijakan Publik yang digelar FISIPOL Universitas Samawa (UNSA), Sabtu (20/12/2025).

Kebijakan Bupati: Konsolidasi dan Lompatan Pembangunan

Bupati Sumbawa, Haji Jarot, menegaskan bahwa satu tahun pertama kepemimpinannya adalah fase krusial untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Meski dihadapkan pada tantangan global, indikator ekonomi Sumbawa menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 4,26% pada pertengahan 2025.

"Satu tahun ini adalah fase konsolidasi. Kami sedang menyiapkan arah lompatan pembangunan jangka menengah. Fokus kami bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga fondasi sumber daya manusia, termasuk komitmen mendukung berdirinya Fakultas Kedokteran UNSA melalui APBD 2026," ujar Bupati Jarot.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi luas, mengingat tuntutan masyarakat akan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur di wilayah terpencil masih sangat tinggi.

Perspektif DPRD: Mitra Kritis yang Solutif

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dalam presentasinya bertajuk "Sinergi Mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera", mengapresiasi stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan yang mulai menyentuh akar rumput (Gini Rasio 0,379). Namun, ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap menjalankan fungsi "audit kinerja" yang ketat.

"DPRD adalah mitra sejajar. Kami mengapresiasi capaian WTP dan harmonisasi anggaran, namun kami juga memberikan catatan kritis. Rakyat tidak butuh perdebatan ego sektoral; mereka butuh respons cepat atas konflik lahan, infrastruktur terpencil, dan ketersediaan pupuk," tegas Nanang.

Alarm Fiskal 2026: Tantangan Bersama

Isu paling krusial yang mengemuka dalam refleksi ini adalah "Badai Fiskal" 2026. Kepala BAPPEDA, Dr. Dedy Heriwibowo, mengungkap proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat hingga 87,68%. Menanggapi hal ini, baik Bupati maupun DPRD sepakat pada dua langkah strategis:

Pertama : Optimalisasi PAD

DPRD mendorong keberanian pemerintah menggali potensi pajak baru, seperti tarif pajak komoditas unggulan (udang dan rumput laut) yang berpotensi menyumbang hingga Rp462 miliar.

Kedua :  Penajaman Prioritas.

Bupati dan DPRD berkomitmen mengalihkan anggaran dari belanja penunjang ke belanja pokok yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Harapan ke Depan: Fokus pada Kesejahteraan Nyata

Menutup refleksi satu tahun ini, legislatif dan eksekutif menyepakati empat pilar rekomendasi strategis hasil kajian akademisi UNSA:

1. Optimalisasi Fiskal: Kemandirian anggaran melalui PAD.

2. Hilirisasi Ekonomi: Mengolah bahan mentah sektor kelautan (Teluk Saleh) menjadi produk bernilai tambah.

3.Digitalisasi Layanan: Mempercepat tata kelola birokrasi yang efektif.

4.Investasi SDM & Lingkungan: Menjaga kelestarian alam melalui "Sumbawa Hijau Lestari" dan akses pendidikan-kesehatan berkualitas.

"Mari buang ego sektoral. Tahun kedua adalah momentum untuk membuktikan bahwa kolaborasi kita benar-benar membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat Sumbawa," pungkas Nanang Nasiruddin. (AM)