Fraksi PKS Soroti Krisis Dokter dan Fasilitas Puskesmas Maronge dalam Perubahan APBD 2025

Fraksi PKS Soroti Krisis Dokter dan Fasilitas Puskesmas Maronge dalam Perubahan APBD 2025

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (25 September 2025) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa dalam sidang Paripurna melalui juru bicaranya Alen Taryadi SH menyoroti kondisi mendesak di sektor kesehatan dan pelayanan publik dalam Pandangan Umum (PU) mereka terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengatasi kekurangan tenaga medis dan fasilitas Puskesmas, khususnya di wilayah Maronge.

Dalam paparannya, Fraksi PKS menyoroti kritisnya kekurangan tenaga dokter di Puskesmas Maronge yang saat ini hanya memiliki satu orang dokter. Kondisi ini sangat rentan mengganggu pelayanan kesehatan dasar masyarakat, terutama jika dokter tersebut berhalangan atau cuti.

Sebagai solusi mendesak, Fraksi PKS meminta Pemda untuk penambahan Dokter dan mengusulkan agar dokter non-PNS yang bertugas di UPT Puskesmas Plampang diperbantukan ke Puskesmas Maronge. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan.

Demikian pula Rehabilitasi Fasilitas, mendesak Pemda merehabilitasi gedung Puskesmas Maronge, termasuk perbaikan pagar keliling, talang air gedung baru, dan atap kanopi yang dinilai sudah tidak layak untuk menunjang pelayanan.

Selain isu di Puskesmas, Fraksi PKS juga menekankan dua agenda krusial lainnya yakni penyelesaian RSUD. Fraksi PKS mendesak agar pembangunan fisik dan fasilitas pendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) segera dituntaskan. Mereka bahkan mendorong Pemda untuk mempertimbangkan pinjaman ke Pemerintah Pusat sesuai UU Keuangan Negara, demi mempercepat penyelesaian proyek RSUD.

Terhadap Status Tenaga Kesehatan Non-ASN, Fraksi PKS meminta agar tenaga kesehatan Non-ASN dan Non-Database yang telah mengabdi bertahun-tahun segera diakomodir dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Mengingat batas waktu pengusulan adalah 1 Oktober 2025, Fraksi PKS mendesak Pemda untuk segera berkomunikasi dengan KemenPANRB dan BKN Pusat guna mengeluarkan regulasi yang dapat mengakomodir kelompok ini.

Terkait semakin rendahnya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, Fraksi PKS menyarankan agar Pemerintah Daerah berhati-hati dalam menggunakan anggaran dengan mengedepankan skala prioritas. Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah untuk membuat inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan sumber PAD dari penyertaan modal BUMD.

Fraksi PKS juga menyarankan Pemerintah Daerah merencanakan hal yang menjadi legacy Pemerintahan Jarot-Ansori, yaitu pembangunan masjid skala masjid raya di tanah milik Pemda di wilayah wisata Samota.

Fraksi PKS mendukung Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan harapan bahwa seluruh catatan ini menjadi prioritas dan diimplementasikan secara maksimal.

Pimpinan Sidang DPRD adalah Wakil Ketua I H M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, didampingi oleh Wakil Ketua II Gitta Liesbano SH MKn. Dari Pemerintah Daerah hadir mewakili Bupati Sumbawa Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo S.Sos.M.AP.

Adapun pimpinan dan anggota fraksi PKS adalah ketua : Muhammad Takdir, Se.,M.M.Iniv, Wakil Ketua : adizul Syahabuddin, S.P, M.Si, Sekretaris : H. Andi Mappeleppui Anggota Anggota ; Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Alen Taryadi, S.H, Ema Yuniarti. (AM)