Syiar Kewirausahaan Berbasis Syariah untuk UKM;

Syiar Kewirausahaan Berbasis Syariah untuk UKM; LPES NTB Gaet Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat MUI Sumbawa dan Balai Kajian Halal Universitas Samawa 

Foto Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Syariah 

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Dalam etape kedua program pengembangan ekonomi syariah tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa, Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah (LPES) NTB menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Syariah bagi UMKM di Kabupaten Sumbawa. Program yang menggaet Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (KPEU) MUI Sumbawa yang juga fokus program kerjanya untuk membumikan Ekonomi Syariah di Tana Samawa. Serta Balai Kajian Halal Universitas Samawa (BKH Unsa) terkait fungsi sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM.

Foto Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Syariah

Agenda yang diselenggarakan pada Kamis, 28 Desember 2023 di Hotel Suci, Sumbawa ini menghadirkan direktur LPES NTB, Firman Cahyadi, M.M.Inov., sebagai moderator, dan pembicara utama yang terdiri dari Ketua KPEU MUI Sumbawa, Rai Saputra, SIP. dan Ketua BKH Unsa, Ros Nana Suciati.

Pada pembukaan oleh Direktur LPES NTB, disampaikan tentang pentingnya UMKM memahami akad-akad syariah dalam transaksional usaha serta urgensi sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Sehingga usaha yang dijalankan lebih berkah dan sesuai tuntunan agama.

Kemudian di sesi pemaparan pertama, H. Rai Saputra selaku Ketua KPEU MUI Sumbawa, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, menekankan pentingnya niat atau visi awal berusaha sebelum mempraktekkan akad-akad syariah dalam berusaha.

"Hal mendasar dalam kita membangun usaha adalah bagaimana kita men-design hajat kita untuk berusaha dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Ketika niat awal sudah kita tanamkan utk menyempurnakan ketaatan kepada Allah, maka setiap lisan dan perbuatan kita membangun usaha akan senantiasa berharap bimbingan Allah SWT. Ketika prinsip ini sudah terpatri dalam diri, maka ikhtiar menjalankan praktek akad syariah dalam berusaha termasuk dalam menghindari hal-hal diharamkan dalam muamalah syariah akan lebih kuat dan berusaha Istiqomah." Papar Rai.

"Setelah kita berhajat berusaha untuk mencari rezeki halal di jalan Allah, maka kita akan berusaha mencari landasan ilmu dalam mempraktekkan kaedah/ prinsip ekonomi syariah dalam kaitannya dengan usaha, maka perlahan akan muncul keyakinan bahwa Allah telah menghadirkan skema ekonomi syariah dalam koridor kita berusaha semata-mata untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh ummat manusia." Lanjut Rai.

Pada sesi kedua, Ketua BKH UNSA yang akrab disapa Nana, memaparkan tentang urgensi sertifikasi halal produk bagi UMKM. "Tahun 2024 ini menjadi tahun final wajibnya pemberlakuan sertifikat halal untuk produk UKM di Indonesia. Jika terdapat produk UKM yang tidak bersertifikat halal namun masih memaksa diri untuk diperjualbelikan, maka akan dikenakan sanksi dari pemerintah." Tegas Nana.

"Sebagai wujud realisasi fungsi fasilitator pemerintah untuk mendukung program sertifikasi halal bagi UKM ini, maka pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) RI menyediakan layanan sertifikat halal gratis (Sehati) bagi UKM, yang didukung oleh tenaga lapangan Kemenag yang di-SK-kan sebagai tenaga Pendamping Produksi Halal (PPH)." Lanjut Nana.

Agenda yang rencana diselenggarakan dua hari hingga Jumat, 29 Desember 2023 ini menghadirkan 30 (tiga puluh) UKM se- Kabupaten Sumbawa. Antusiasme peserta tampak luar biasa. Ada 8 (delapan) penanya yang sangat antusias menanyakan kepada pemateri baik bagaimana dalam menyempurnakan kaedah syariah dalam usaha mereka termasuk dalam mengakses modal syariah, hingga ke pertanyaan seputar tahapan untuk sertifikasi halal untuk penguatan branding produk UKM.(AM)