Percepat Penanggulangan Kemiskinan Pemprov NTB Gelar Rakor TKPKD bersama Kabupaten dan Kota

Percepat Penanggulangan Kemiskinan Pemprov NTB Gelar Rakor TKPKD bersama Kabupaten dan Kota 

Oleh Abdul Maruf Rahmat 

Mataram.Amarmedia.co.id | Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan TKPK Kabupaten /Kota Tahun 2023 di Hotel Lombok Raya Selasa (6/6/2023). 

Rakor tersebut mengangkat tema " Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di NTB. 

Hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur NTB. Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Bappeda Provinsi NTB, Para Asisten Sekretariat Provinsi, BPS NTB, Kepala OPD Lingkup Provinsi NTB dan Kabupaten se Provinsi NTB. BPS 

Dari Kabupaten Sumbawa hadir Sekretaris Bappeda  Wahyu Indrajaya, ST, Kadis Admindukcapil Jaya Kusuma S.Sos, Sekretaris Dinas Sosial, Marga Rayes, S. Sos dan Kabid PPM Yuni ilmi Kurniati S.STP.M.Si.

Foto Delegasi dari Pemda Sumbawa dalam Rakor Pemerintah Provinsi NTB 

Kepala Bappeda NTB Dr.H Iswandi M.Si selaku moderator sesi pertama menyampaikan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk Optimalisasi Konsolidasi intervensi data P3KE sebagai data target dan sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB

Demikian pula untuk melakukan evaluasi capaian dan intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, termauk ntuk mengevaluasi Impact /dampak penanggulangan kemiskinan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan lainnya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi pola pikir / mindset masyarakat terhadap program bantuan yang diberikan untuk bisa terlepas dari kemiskinan, bukan untuk bertahan miskin.

Selanjutnya di Rakor tersebut Wakil Gubernur NTB Dr.Siti Rohmi Djalilah atau Ummi Rahmi akrab disapa menyampaikan agar data kemiskinan segera dilakukan review.

"Segera data kemiskinan di verifikasi kembali, data ini kuncinya di desa kelurahan, dan dusun. Keberadaannya menentukan masyarakat yang masuk kategori yang berhak mendapatkan bantuan dan yang dapat di cek kembali kondisi keluarga sesuai kriteria" Ucap Umi Rohmi.

Kemudian lanjut Umi Rohmi, agar mengurangi kantong kemiskinan dengan berbagai strategi upaya, program dalam penanggulangan kemiskinan. Termasuk verifikasi kembali data DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, bersama Dinas PMD kabupaten/kota mengupayakan target mewujudkan desa mandiri dengan intervensi program penanganan kemiskinan." Kerja kolaboratif koordinatif kepada kabupaten dan kota melalui TKPKD sangat penting" .Jelasnya.

Rencana tindak lanjut kegiatan ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bappeda NTB adalah agar segera melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti DPMD, Dukcapil, Dinsos dan lain-lain serta bersama kecamatan, desa, kelurahan, agar segera melalukan verifikasi dan validasi data P3KE3"Urainya.

Berdasarkan Data Primer Bahan Rakor yang dikirim ke Amarmedia.co.id bahwa diketahui Angka kemiskinan di Provinsi NTB sendiri pada bulan September tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,82 persen. Ada kenaikan persentasi penduduk miskin sebesar 0,14 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 sebesar 744,69 ribu orang atau naik 12,76 ribu orang terhadap Maret 2022. Artinya berbagai bentuk bantuan yang diberikan tidak serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan dan cenderung fluktuatif. 

Proses pendataan melalui verifikasi dan validasi data ini menjadi penting untuk meminimalisasi timbulnya inclusion error ( penduduk meninggal/ tidak lagi miskin tetap menerima bantuan) dan exclusion error (penduduk yang menjadi miskin atau belum terdata sebagai penerima bantuan). 

Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan ekstrem amat bergantung pada keakurasian penerima manfaat serta dibutuhkan koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi dari berbagai pihak terkait sehingga data P3KE sebagai data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dijadikan sebagai data rujukan yang tervalidasi sebagai data pensasaran program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB.

Ditambahkan oleh Sekretaris Bappeda kabupaten Sumbawa Wahyu Indrajaya bahwa dipaparkan dalam diskusi ini, Program-program bantuan perekonomian yang digulirkan pemerintah seharusnya bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat. Sebagai objek maupun pelaku pembangunan ekonomi ketika mendapat bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk modal usaha maupun bantuan barang, masyarakat harus mulai berpikir maju. 

Foto Wahyu Indrajaya ST saat memaparkan strategi Kabupaten Sumbawa dalam pengentasan kemiskinan.(Selasa 6/6/2023) 

“Jadi ketika masyarakat menerima bantuan dari pemerintah, itu bukan lagi dipandang sekedar bantuan sosial, tetapi seharusnya sebagai dana pinjaman yang digunakan untuk berkarya. Dibutuhkan peran serta dan kerjasama pemerintah dengan para multipihak untuk merubah mindset masyarakat, untuk dapat memberikan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama bahwasannya memberi lebih baik daripada menerima dan memberikan pengertian bahwa bantuan yang diberikan hanya sekedar stimulant untuk membantu usaha mereka terlepas dari kemiskinan bukan bertahan miskin atau memanfaatkan kemiskinan untuk dapat menerima bantuan" Urai Wahyu

"Melalui Rakor ini diharapkan stakeholder terkait mampu memberikan edukasi terhadap mindset perubahan masyarakat miskin melalui pendekatan sosial dalam upaya ekselerasi penanggulangan kemiskinan di NTB" Pungkas Wahyu.(AM/Ruf/Yn)