Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Tegaskan Pemerintah Tidak Boleh Kalah Terhadap Penguasaan Aset Daerah

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Tegaskan Pemerintah Tidak Boleh Kalah Terhadap Penguasaan Aset Daerah

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus lebih agresif dalam mengamankan dan menguasai aset daerah. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III Kamis  28 Agustus 2025 yang membahas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Nyoman Wisma menyoroti lemahnya kontrol pemerintah terhadap aset. "Jangan sampai pemerintah kalah dengan preman, orang per orang atau pihak lain terkait pengamanan aset. Sudah dikuasainya tapi mau direbut, terkesan tidak punya daya tawar Pemda kalau begini," tegasnya.

Isu ini diperkuat dengan fakta bahwa hingga kini, 409 bidang tanah milik Pemda belum bersertifikat dan 274 di antaranya masih 'parkir' di BPN sejak 2015. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan aset untuk dikuasai pihak lain.

Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sarang Burung Walet

Selain masalah aset, Nyoman Wisma juga meminta pemerintah daerah untuk mendata secara serius usaha sarang burung walet yang kini menjamur di Kabupaten Sumbawa. Ia melihat potensi pendapatan yang sangat tinggi dari sektor ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sedang menjamur sarang burung walet dan mesti dilakukan pendataan," jelasnya. Dengan pendataan yang akurat, pemerintah dapat merumuskan regulasi yang tepat untuk menarik pajak dan retribusi dari usaha ini, yang selama ini belum tergarap maksimal.

Untuk meningkatkan capaian retribusi secara keseluruhan, Nyoman Wisma menekankan perlunya inovasi dan kreativitas dari pemerintah daerah. Selain itu, ia juga mendorong penerapan sistem reward and punishment bagi para petugas di lapangan. Sistem ini diharapkan dapat memotivasi kinerja petugas untuk bekerja lebih keras dalam mengamankan aset dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Konsultasi/Hearing Lintas Komisi tersebut dihadiri oleh  Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kaharuddin SE.M.Ec Dev. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dian Sidaeta ST dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Hardianto ST.

Hearing dipimpin oleh Pimpinan Komisi I Muhammad Faesal,S.AP.,M.M.Inov didampingi Pimpinan Komisi II I Nyoman Wisma,S.I.P, dan Pimpinan Komisi III Syaifullah, S.Pd.,M.M.Inov. Hadir Anggota Muhammad Taufik, I Ketut Sawitra, Alen Taryadi,SH, H.Rusdi, dan M. Taufik(AM)