Inilah Rekomendasi Penting Rakerda MUI Provinsi NTB Tahun 2024 Demi Kemaslahatan Ummat

Inilah Rekomendasi Penting Rakerda MUI Provinsi NTB Tahun 2024 Demi Kemaslahatan Ummat

Lombok Utara.Amarmedia.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi Lembaga yang mewadahi Ulama dan Cendikiawan Muslim di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam menjalankan visinya MUI menerapkan Manhajul Khidmah (Metode Pengabdian) sebagai upaya memperbaiki kondisi Umat Islam. Salah satu khidmahnya adalah penguatan Umat diberbagai sektor kehidupan, yaitu ibadah, ekonomi dan Pendidikan masyarakat agar menjadi Umat yang taat. 

Dihubungi amarmedia ketua MUI Kabupaten Sumbawa Ustadz Dea Guru Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov Ahad (28/7/2024) mengatakan MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 28 Juli 2024 di Kabupaten Lombok Utara, dengan tema “Meneguhkan Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengkhidmatan Ummat Li Izzul Islam Wal Muslimin. 

" Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024, telah mempertimbangkan berbagai hal dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaaan dalam musyawarah secara mendalam, kritis, obyektif dan kondusif dengan bertawakkal kepada Allah SWT" ujarnya 

Kemudian lanjutnya Rakerda mengeluarkan point' rekomendasi kepada berbagai elemen seperti Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar esensi penegakan hukum harus diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan sistem peradilan yang transparan merupakan kunci bagi terwujudnya sebuah keadilan. Oleh karena itu, mendorong dan mendukung setiap langkah dan upaya penegakan hukum yang transparan, adil dan tuntas atas berbagai kasus kriminal, seperti kejahatan dan tindak pidana korupsi, Judi Online dan Pinjaman Online. 

MUI mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar produk-produk industri semakin kompetitif baik di pasar domestik maupun pasar internasional serta mengoptimalkan proses sertifikasi Halal pada semua produk-produk impor, nasional dan lokal.

MUI mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan mengarahkan pinjaman untuk ekonomi produktif dan pinjaman yang bersifat padat karya 

MUI mendorong Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten untuk menerbitkan PERDA yang menjadikan ekonomi Syariah sebagai arus utama kebijakan ekonomi nasional secara lebih konkrit dengan dukungan instrumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan pelaksanaannya sehingga dapat menjadi program nasional yang mengikat bagi setiap periode kepemimpinan nasional.

Terhadap Pilkada tahun 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. "Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering di warnai dengan maraknya politik uang (money politic) yang merusak citra dan moralitas demokrasi kita. Oleh karena itu, MUI mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meredukasi praktik politik" tekan Dea Guru Cuk akrab disapa yang Pimpinan Sidang Pleno Rakerda Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB

Sehubungan dengan perkembangan usaha perbankan syariah dan usaha berbasis syariah lainnya yang cukup pesat, Rakerda MUI NTB tahun 2024 merekomendasikan agar Personalia Dewan Syariah/MUI NTB yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah supaya lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan dimaksud.

MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan aparat keamanan beserta masyarakat untuk bersungguh-sungguh menghentikan peredaran miras dan narkoba, Judi Online dan Pinjaman Online serta penyakit-penyakit sosial lainnya di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

MUI merekomendasikan agar menambah jam pelajaran melalui kurikulum mata pelajaran PAI dan meminta MENDIKBUD untuk memperhatikan pendidikan Agama agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat.

Meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pengawasan dalam proses perekrutan tenaga kerja dan praktek kehidupan sosial tenaga kerja Asing yang ada di wilayah-wilayah perusahaan pada masing-masing daerah.

Demikian juga MUI mendorong pemerintah untuk serius dan bersungguh-sungguh melakukan upaya penyelamatan lingkungan hutan yang kian semakin rusak, dan mendorong pemerintah agar lebih tegas untuk menyikapi situs-situs pornografi dan judi online serta berusaha menutup situs-situs tersebut. 

Mendorong pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan nyongkolan agar tidak mengganggu keamanan kenyamanan dan ketertiban umum. 

Disamping kepada Pemerintah MUI juga memberikan catatan kepada Ormas-ormas Islam agar Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB mengajak seluruh kekuatan umat yang terhimpun dalam ormas-ormas Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama dan bahu membahu mengerahkan segenap kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan pemikiran sesat yang terjadi sekarang.

MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerukan dan menghimbau kepada seluruh ormas Islam, para Da’i/Mubaligh untuk menjaga dan membentengi umat dari berbagai upaya penyesatan hingga pemurtadan, mengingat situasi dan kondisi umat saat ini memiliki kerentanan terhadap segala bentuk upaya penyesatan dan pemurtadan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada seluruh ormas-ormas Islam dan Para Da’i/Mubaligh di Nusa Tenggara Barat untuk memasyarakatkan Islam Wasathiyah untuk menghindari Materi Dakwah Islam yang bersifat provokatif; pengkafiran, pembid’ahan dan penyesatan yang memecah belah Umat Islam.

MUI NTB menghimbau dan meminta kepada MUI Kabupaten/Kota se NTB untuk dapat mengembangkan ekonomi umat berdasarkan situasi, kondisi dan potensi daerah masing-masing.

Meminta kepada MUI Pusat untuk melibatkan MUI Kabupaten/Kota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan MUI Pusat di tingkat nasional. 

Kepada Umat Islam/Masyarakat Umum

MUI NTB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa ikut peduli terhadap musibah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang berpotensi membuka ruang kerentanan bagi akidah dan moralitas umat sehingga berpotensi terjadi peningkatan aksi kejahatan dan kriminalisasi di tengah-tengah masyarakat. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerukan dan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat terus mengingkatkan kesadaran, kesabaran, kerjasama, tolong menolong, kepedulian serta solidaritas sosial di antara warga masyarakat.

Menolak adanya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral dan akhlak demi masa depan generasi muda bangsa seperti aktivitas/kegiatan LGBT baik Lokal, Nasional, Regional dan Internasional.

"MUI NTB menolak segala bentuk pemikiran yang dapat mengarah kepada penyesatan umat. Demikian Rekomendasi Rakerda MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024" tutupnya. (Ruf)