Buka FGD Kelayan Binter Bapas Kelas II Sumbawa Besar, Kakanwil Dirjenpas NTB Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Buka FGD Kelayan Binter Bapas Kelas II  Sumbawa Besar, Kakanwil Dirjenpas NTB Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan NTB, Ketut Akbar Herry Ahjar, A.Md.IP., S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan dan Implementasi Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) yang diselenggarakan oleh Bapas Kelas II Sumbawa Besar di Aula La Grande Hotel, Kamis (15/10/2026).

Dalam arahannya, Ketut Akbar menegaskan bahwa proses pembinaan serta reintegrasi sosial bagi warga binaan maupun klien pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan jajaran pemasyarakatan semata. Dibutuhkan sinergi dan uluran tangan nyata dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, hingga media massa.

"Kami tidak bisa sendiri. Kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk peran rekan-rekan media yang menjadi bagian penting dalam menyuarakan pembinaan warga kita. Konsep hari ini adalah fokus diskusi terkait pelayanan pemasyarakatan," ujar Ketut Akbar di hadapan para undangan dan pemangku kepentingan.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut anggota DPR RI H Johan Rosihan ST,Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH, Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumberdaya Alam dan Kemasyarakatan Ir Niwayan Rusmawati M.Si. 

Hadir pula perwakilan dari Kepala Kepolisian Resor Sumbawa, Komandan Komando Distrik Militer 1607/Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, OPD Terkait, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bima, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi, Kepala Perbangkan Camat Sumbawa, Camat Buer, Lurah Pekat, Lurah Samapuin, Kepala Desa Labuhan Burung

Ubah Stigma dan Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Ketut Akbar memberikan apresiasi tinggi atas dinamika sinergitas di Kabupaten Sumbawa yang dinilainya sangat luar biasa, baik dari jajaran Pemkab Sumbawa, DPRD, Forkopimda, hingga perguruan tinggi. Ia menyoroti pentingnya mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana melalui penampolkan karya kreatif dan kemandirian.

"Ketika warga binaan telah menjalani 2/3 masa pidana dan memperoleh program pembebasan bersyarat, status mereka beralih menjadi Klien Pemasyarakatan di bawah bimbingan Bapas. Di sinilah peran bersama dibutuhkan untuk membekali mereka kembali ke masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketut Akbar menginstruksikan agar forum diskusi ini menghasilkan Standard Operating Procedure (SOP) yang konkrit, khususnya dalam melibatkan klien pemasyarakatan pada program ketahanan pangan guna mendukung visi Astacita Presiden Republik Indonesia.

"Kami sudah berkomitmen bersama Kapolda dan Danrem. Untuk klien kami yang mendapatkan asimilasi pertengahan masa pidana, tolong bantu kami libatkan dalam program ketahanan pangan. Dari timur hingga barat NTB kita dorong menanam padi dan kedelai—bahan baku tempe yang masih sering impor. Mari kita dukung penuh program Astacita ini," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi bersama jajaran Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengimplementasikan mekanisme kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang KUHP yang baru.

Sinergi 30 Instansi dan Dukungan Pemkab Sumbawa

Sebelumnya, Kepala Bapas Kelas II Sumbawa Besar, Rakhmadi Cahyono, AMd.IP.SH  melaporkan bahwa kegiatan pembentukan dan implementasi Klien Binter ini melibatkan 30 instansi lintas sektor—mulai dari Pemda Sumbawa, APH, TNI/Polri, sektor perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah), akademisi, hingga pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, kegiatan juga secara langsung melibatkan 15 Klien Bapas Sumbawa Besar.

Mewakili Bupati Sumbawa, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Alam dan Kemasyarakatan, Ir. Ni Wayan Rusmayati, M.Si., menyambut hangat inisiatif Bapas Sumbawa. Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk membuka akses pelatihan, pendampingan usaha, hingga bantuan sarana pertanian dan peternakan bagi klien pemasyarakatan.

"Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidana harus kita bantu membangun kembali kehidupannya. Pembinaan tidak berhenti di dalam lapas. Pemkab Sumbawa sangat terbuka untuk membangun sinergi agar proses reintegrasi sosial ini berjalan terarah dan berkelanjutan," ungkap Ni Wayan Rusmayati membacakan sambutan Bupati.

Kegiatan FGD ini juga diwarnai dengan pemaparan inovasi program pemberdayaan ekonomi dan agrokompleks terpadu hasil kerja sama Bapas Sumbawa dengan Fakultas Agroindustri dan Sumber Daya Hayati Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), serta dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Komisi IV, H. Johan Rosihan, S.T. (AM)