Perkuat Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Ekonomi Berkelanjutan, Bapas Kelas II Sumbawa Besar Gandeng APH hingga UTS dalam FGD Kelayan Binter

Perkuat Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Ekonomi Berkelanjutan, Bapas Kelas II Sumbawa Besar Gandeng APH hingga UTS dalam FGD Kelayan Binter

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id — Menindaklanjuti komitmen bersama dalam memperkuat reintegrasi sosial bagi Klien Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sumbawa Besar menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dan akademisi.

Prosesi penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan dan Implementasi Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter / Pokmas Lipas) yang berlangsung di La Grande Hotel, Sumbawa Besar, Kamis (15/10/2026).

Penandatanganan PKS tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham / Dirjen Pemasyarakatan NTB, Ketut Akbar Herry Ahjar, A.Md.IP., S.H., M.H., Anggota DPR RI Komisi IV H. Johan Rosihan, S.T., serta Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang SDA dan Kemasyarakatan, Ir. Ni Wayan Rusmayati, M.Si.

Sinergi Tugas dan Fungsi Bersama Tiga APH

Pada sesi pertama, Bapas Kelas II Sumbawa Besar meresmikan kerja sama lintas penegakan hukum bersama Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Kepala Bapas Kelas II Sumbawa Besar, Rakhmadi Cahyono, menjelaskan bahwa PKS bersama tiga instansi APH ini bertujuan memperkuat sinergi teknis di lapangan yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (Tusi) Bapas.

"Yang pertama dengan tiga APH yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, ini terkait langsung dengan tusi Bapas, khususnya dalam hal pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan," ujar Rakhmadi Cahyono.

Melalui PKS ini, koordinasi penanganan perkara sejak tahap pra-adjudikasi, pelaksanaan diversi anak, pendampingan hukum, hingga pengawasan masa pembimbingan dan pelaksanaan kerja sosial sesuai KUHP baru dapat berjalan lebih responsif dan terintegrasi.

Gandeng UTS untuk Program Ekonomi Berkelanjutan

Tak hanya dengan APH, Bapas Kelas II Sumbawa Besar juga melangkah lebih jauh dalam memberdayakan kemandirian klien dengan menggandeng Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Kerja sama dengan perguruan tinggi ini difokuskan pada inovasi asesmen dan pembimbingan di sektor produktif.

"Sedangkan PKS yang kedua bersama UTS terkait kerja sama program kolaboratif, yaitu program assessment Klien Pemasyarakatan serta program pembimbingan klien di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dengan konsep ekonomi berkelanjutan," tambah Kabapas.

Melalui kemitraan ini, para Klien Pemasyarakatan akan mendapatkan pendampingan ilmiah dan keahlian praktis dalam mengelola sektor agrokompleks terpadu, seperti budidaya hortikultura, peternakan unggas dan sapi, serta perikanan, sehingga mereka memiliki bekal usaha yang mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Rangkaian Kegiatan FGD: Komitmen Kakanwil dan Pemkab Sumbawa

Penandatanganan PKS ini menjadi puncak dari rangkaian pembukaan FGD Kelayan Binter Bapas Kelas II Sumbawa Besar yang melibatkan 30 instansi lintas sektor.

Sebelumnya, Kakanwil Dirjenpas NTB, Ketut Akbar Herry Ahjar, saat membuka FGD secara resmi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengubah stigma masyarakat serta mendukung program Astacita Presiden RI di bidang ketahanan pangan. Ketut Akbar mendorong agar Klien Bapas yang menjalani asimilasi dapat dilibatkan secara aktif dalam budidaya pangan lokal.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Ir. Ni Wayan Rusmayati, M.Si., menyampaikan dukungan penuh Pemkab Sumbawa. Pemkab Sumbawa berkomitmen membuka akses pelatihan, penyuluhan pertanian/peternakan, hingga bantuan sarana prasarana guna memastikan para Klien Pemasyarakatan mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dengan diresmikannya PKS bersama APH dan UTS ini, FGD Kelayan Binter Bapas Sumbawa Besar tidak hanya berhenti pada tatanan wacana, melainkan langsung menghasilkan pijakan kerja sama konkrit dan berkelanjutan bagi pembimbingan kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa. (AM)