Penguatan Sinergi Kemitraan: DPMD dan Dekranasda Sumbawa Hadiri Rakor Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Indonesia Bagian Tengah di Denpasar

Penguatan Sinergi Kemitraan: DPMD dan Dekranasda Sumbawa Hadiri Rakor Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Indonesia Bagian Tengah di Denpasar

Denpasar.Amarmedia.co.id  — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, S.E., menegaskan bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu Regional 5 sangat strategis untuk meningkatkan tata kelola lembaga kemitraan dalam mendongkrak kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah.

"Rakor ini memastikan adanya kepastian dan dukungan anggaran dari para pemangku kebijakan, baik pusat maupun daerah, terhadap perangkat daerah teknis—terutama yang berkaitan dengan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ujar Ulumuddin di sela-sela kegiatan.

Sebagai komparasi dan inspirasi penguatan anggaran daerah, Ulumuddin mencontohkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp10 miliar pada tahun 2026 untuk TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranasda, serta berencana meningkatkannya menjadi Rp15 miliar pada tahun 2027.

Rakor Penguatan Lembaga Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) ini resmi digelar pada Kamis (22/10/2026) di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar. Langkah ini dilakukan dalam upaya memperkuat tata kelola serta menyinergikan program kerja kemitraan pemerintah daerah.

Perhelatan tingkat regional yang mencakup Wilayah Regional 5 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi) ini dihadiri jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.

Turut hadir mendampingi Kepala DPMD Sumbawa Ulumuddin, S.E., yaitu Sekretaris Badan Bapperida Kabupaten Sumbawa Dwi Rahayu Ratih Wulandari, S.T., M.M., Ketua Dekranasda Sumbawa Hj. Ida Fitriah Syarafuddin Jarot, S.E., Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Kabupaten Sumbawa Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si. Sekretaris TP PKK dan Bidang Kesra Setda Sumbawa.

Menanggapi penguatan sinergi tersebut, Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, S.T., M.M., menyampaikan komitmen Bapperida dalam mengawal integrasi program kemitraan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

"Bapperida berperan mengintegrasikan program TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja OPD. Kami juga menyinkronkan program dan penganggaran lintas OPD, serta melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Sinergi ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengembangkan UMKM dan kerajinan lokal, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, serta mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa," jelas Dwi.

Kehadiran lintas sektor yang melibatkan Ketua Dekranas, Para Ketua Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu tingkat Provinsi, Ketua beserta Sekretaris TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten/Kota, hingga Kepala Bappeda se-wilayah terkait ini mempertegas komitmen integrasi program mitra kerja di setiap jenjang pemerintahan.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Turut hadir memberikan sambutan serta arahan, yakni Ketua TP Posyandu Pusat, Ketua TP PKK Pusat, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Dalam arahannya, Ketua TP Posyandu dan TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa langkah penataan dan sinergi ini memiliki payung hukum yang kuat. Di antaranya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional PKK, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional PKK, Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan terkait pengembangan keanggotaan/kerajinan Dekranasda, serta regulasi pendukung terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menekankan peran sentral Posyandu dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam RPJMN 2025–2029. Posyandu dinilai menjadi garda depan pelaksanaan MBG karena penerima manfaat program gizi nasional sangat selaras dengan sasaran pelayanan Posyandu di seluruh Indonesia.

Sinergi dengan Gerakan PKK juga dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi keluarga, pemantauan keamanan pangan, pengembangan ekonomi berbasis koperasi, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Di sisi lain, Kabid Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Sumbawa, Yuni Ilmi Kurnia, S.S., S.STP., M.Si., menambahkan bahwa melalui penguatan lembaga Dekranasda, potensi dan warisan budaya berupa kerajinan daerah dari Sabang sampai Merauke terus didorong agar mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

"Sinergi antar lembaga diantaranya Dekranas, Dekranasda, PKK, Posyandu, dan Bappeda menjadi kunci agar seluruh rencana kerja terinternalisasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dukungan sumber daya, sarana prasarana, serta alokasi anggaran yang memadai diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat," ungkap Yuni.

Rangkaian acara rakor tersebut juga diisi dengan penayangan video praktik baik (best practices) dari ketiga lembaga, serta diakhiri dengan pembacaan Rumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).