Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar wilayah perkotaan, termasuk Kota Mataram sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irine Silviani, SP., MM., menyatakan bahwa program GPM ini sengaja dihadirkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau.

"Kami mengadakan GPM di perkotaan untuk menjaga stabilitas harga. Jadi semua masyarakat, baik yang di pelosok kemarin maupun yang di perkotaan, bisa mengetahui dan mendapatkan harga yang stabil," ujar Irine saat diwawancarai di halaman KPPN Mataram, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan ini, kegiatan GPM turut memeriahkan gelaran Sinara Fest (Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan) yang digelar KPPN Mataram, mengusung tema "Perluasan Pemberdayaan UMKM Perkebunan, untuk Mendukung UMKM Perkebunan Naik Kelas". Sinergi ini juga melibatkan sekitar 30 mitra lokal, termasuk para pedagang pangan yang menyediakan komoditas segar seperti sayuran, bawang, hingga produk olahan.

Irine membeberkan bahwa komoditas yang paling diminati oleh masyarakat dalam setiap gelaran GPM masih tetap sama, yakni minyak goreng dan bawang merah. Menariknya, harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah kini terpantau sudah mulai mengalami penurunan dan kembali stabil. Di pasaran, harga cabai saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas minyak goreng yang disediakan melalui distributor termasuk Bulog menjadi buruan warga karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar, yakni sebesar Rp15.500 per liter.

Meski Sinara Fest hanya berlangsung selama dua hari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB memastikan bahwa program GPM akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya demi menyisir wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi harga untuk menekan inflasi.

"Ke depannya, pada bulan Juli nanti, kami merencanakan akan ada lagi minimal di dua titik, bahkan bisa lebih. Kemarin kami sudah adakan di Lombok Barat, dan tidak menutup kemungkinan akan menyasar kabupaten lain lagi untuk menekan inflasi," tambah Irine.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap masyarakat dapat terus menikmati komoditas pangan dengan harga yang aman dan ramah di kantong, sekaligus menjaga roda perekonomian para pelaku UMKM daerah agar tetap berputar.(AM/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 22 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Zoom Meeting usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zoom Meeting ini membahas kesiapan lokasi, kelengkapan dokumen, serta persyaratan pendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan inventarisasi data Kabupaten/Kota terkait Lahan Daerah Strategis (LDS) yang telah mencapai sekitar 87 persen.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTB dan para Bupati se-NTB dapat dilaksanakan pada minggu depan. Kesepakatan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan penyesuaian dan revisi terhadap RTRW Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung sepenuhnya pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

“Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan Sekolah Rakyat. Kami telah menyiapkan lokasi di pinggir jalan raya dengan luas kurang lebih 20 hektare, seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi, dan akses jalan masuk berada di pinggir jalan negara,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa siap menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Sumbawa.

Dengan kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa progres Lahan Daerah Strategis Kabupaten Sumbawa telah mencapai 87,03 persen. Selain itu, telah tersedia pula penetapan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat seluas kurang lebih 20 hektare dan telah bersertifikat.

Berbagai persyaratan administrasi juga telah dilengkapi, antara lain surat pernyataan Bupati, Surat Keputusan penunjukan lokasi, serta keterangan rencana penggunaan lahan. Dokumen kajian risiko bencana juga telah tersedia, sedangkan dokumen lingkungan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Selain itu, di Dinas PUPR Provinsi NTB telah tersedia Berita Acara Kesepakatan hasil inventarisasi luas lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta usulan kawasan pertanian.(AM)

Mataram Amarmedia.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id - 25 Juni 2026 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Zain SIP menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah untuk memberi kepastian hukum dan membuka akses permodalan bagi masyarakat Kecamatan Ropang, sementara Kepala Desa Lebin aktif mendorong program sertifikasi untuk warganya agar manfaatnya cepat dirasakan. hal itu disampaikan pada kunjungannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn.

Menurut Rosi akrab Legislator dari fraksi Golkar ini, Kecamatan Ropang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian karena keberadaan kawasan tambang, kebutuhan infrastruktur, dan persoalan aset yang belum tertib sertifikar. DPRD menilai kepastian status tanah merupakan syarat utama untuk mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Pelaksanaan program sertifikasi juga pernah direalisasikan dalam bentuk pembagian sertifikat massal oleh BPN yang menyasar desa-desa di Ropang, sebagai stimulus agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan akses permodalan. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn menjelaskan bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum sehingga meminimalkan sengketa dan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. DPRD menilai sertifikasi membuka peluang masyarakat mengakses pinjaman usaha atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. 

Ia  mendorong kerja sama aktif antara Pemda, BPN, dan pemerintah desa untuk percepatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat, khususnya di desa-desa yang rentan sengketa.

Dalam pertemuan tersebut Langkah yang diusulkan DPRD diantaranya koordinasi antar-institusi, memperkuat sinergi Pemda–BPN–DPRD–kecamatan untuk program sertifikasi terpadu,mendorong kegiatan massal (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / program sertifikat massal) untuk mempercepat legalisasi hak atas tanah warga. serta melakukan pemetaan bidang tanah, sosialisasi prosedur, dan pendampingan bagi warga yang belum mengerti proses pendaftaran. 

Ditambahkan Rosi Pemda perlu menertibkan aset milik daerah yang belum bersertifikat untuk menghindari sengketa dan memaksimalkan fungsi aset sebagai sumber pendapatan daerah. 

Kepala Desa Lebin Sulaeman fokus mendorong warganya mengikuti program sertifikasi dengan langkah-langkah praktis. Ia siap mengumpulkan dokumen warga, memfasilitasi pengukuran bidang, serta mengkoordinasikan jadwal kegiatan BPN di tingkat desa agar proses berjalan lancar. 

"Dampak dan manfaat yang diharapkan-adalah ada kepastian hak atas tanah untuk warga, mengurangi risiko sengketa dan pelanggaran hak." imbuhnya. dengan sertifikat, warga lebih mudah mendapatkan kredit usaha atau modal kerja, : sertifikat membuka peluang investasi lokal, pengembangan UMKM, dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif. pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id- Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung perkembangan olahraga dan kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dibuktikan dengan menjadi sponsor dan partisipasi aktif Bank NTB Syariah dalam acara pelepasan kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Mataram.

Kepala Cabang Bank NTB Syariah Sumbawa, Ika Gita Listiana, M.M., Inov., hadir langsung dalam acara pelepasan tersebut yang berlangsung di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 23 Juni 2026. Kehadiran beliau menjadi simbol dukungan nyata institusi perbankan syariah terbesar di NTB ini terhadap kontingen PWI Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding di ajang Porwada.

Dukungan Bank NTB Syariah ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa untuk tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Sejalan dengan semangat Bupati Syarafuddin Jarot untuk mengajak seluruh elemen daerah "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan, keterlibatan Bank NTB Syariah dalam kegiatan ini menunjukkan keaktifan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan positif di masyarakat, termasuk di bidang olahraga dan pers.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bank NTB Syariah, diharapkan kontingen PWI Sumbawa dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di ajang Porwada 2026.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh atas keberangkatan kontingen atlet Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB di Kota Mataram, 26–28 Juli 2026 mendatang.

Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa, *Rizki Akbar, S.E., M.M.Inov., menanggapi pelepasan resmi kontingen oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (23/6/2026).

Sinergi Pengusaha Muda dan Pers untuk Kemajuan Daerah

Menurut Rizki Akbar, pers dan dunia usaha memiliki ikatan emosional dan strategis yang tidak dapat dipisahkan. Wartawan bukan sekadar pencari berita, melainkan mitra strategis dalam membangun opini publik yang sehat, termasuk dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di tana Samawa.

 "Kami di HIPMI Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi dan dukungan all out kepada rekan-rekan jurnalis PWI Sumbawa yang berkompetisi di ajang Porwada 2026. Ajang ini bukan hanya panggung pembuktian prestasi olahraga, tetapi juga cerminan dari soliditas dan sportivitas kawan-kawan media Sumbawa di tingkat provinsi," ujar Rizki Akbar.

Pria yang akrab disapa Eki ini mendedikasikan dukungan ini sebagai bentuk kolaborasi pentahelix, di mana dunia usaha (swasta) turut hadir menyokong kegiatan positif komunitas pers. Ia optimis, dengan mentalitas juara yang dimiliki para kuli tinta Sumbawa, kontingen ini mampu mengharumkan nama daerah.

Rizki Akbar juga menambahkan bahwa semangat yang dibawa oleh rekan-rekan PWI sangat selaras dengan arahan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang meminta seluruh elemen daerah—termasuk birokrasi dan mitra kerja—untuk "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan.

 HIPMI melihat potensi besar pada 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa yang diperkuat nama-nama legendaris, seperti peraih emas Porwanas Zulkarnain (atletik), Jamhur Husain & Agus Talino (tenis meja), hingga tim cabor biliar, balogo, fotografi, dan bridge.

Olahraga menjadi simbol bahwa wartawan Sumbawa memiliki ketahanan fisik dan mental yang siap mengawal isu-isu lokal serta investasi daerah dengan ritme yang cepat dan taktis.

Ketua HIPMI Sumbawa berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan fokus tinggi, menjaga kesehatan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding untuk kontingen PWI Sumbawa. Seperti yang disampaikan Ketua PWI, Abang Zainuddin, dan Ketua KONI, Bung Abdul Rafiq, target juara itu penting, tetapi menjaga nama baik daerah dan kembali pulang dengan selamat adalah yang utama. HIPMI Sumbawa selalu siap berdiri membersamai perjuangan rekan-rekan media," pungkas Rizki Akbar. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya terjebak pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Bagi Bupati, fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada pembangunan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu lingkungan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam acara Sinergi Integrasi Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Ketua Tim Pembina Posyandu dari 11 Kecamatan di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/06/2026).

Prosesi pelantikan dan pengambilan ikrar sendiri dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Bupati Minta Pengurus Turun Langsung ke Lapangan

Dari sudut pandang orang nomor satu di Sumbawa ini, pelantikan 11 pengurus kecamatan tersebut merupakan sebuah amanah pengabdian yang sakral, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bupati Jarot secara khusus menantang para pengurus yang baru dilantik untuk keluar dari zona nyaman birokrasi dan rutinitas administratif.

"Saya minta agar dalam menjalankan tugas tidak hanya melahirkan kebijakan di atas meja, tetapi lihat langsung kondisi riil di lapangan. Pengurus harus aktif bergerak, kunjungi keluarga yang membutuhkan perhatian, pantau kondisi ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang memerlukan pendampingan," tegas Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.

Bupati menambahkan bahwa indikator performa utama (KPI) dari ketiga lembaga ini tidak boleh lagi diukur dari kuantitas atau banyaknya jumlah kegiatan yang sukses digelar.

"Keberhasilan tugas dari PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD bukanlah dilihat dari seberapa padatnya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, seberapa besar dan luasnya manfaat nyata yang dirasakan oleh setiap masyarakat dan siklus keluarga sebagai penerima manfaat dasar," imbuhnya.

Sentuhan Ibu Sebagai Fondasi Generasi Emas

Sebagai kepala daerah, Bupati Syarafuddin Jarot memandang peran para ketua organisasi wanita di tingkat kecamatan ini memiliki dampak domino yang sangat luar biasa bagi masa depan Sumbawa. Beliau menilai, sentuhan dan keteladanan seorang ibu adalah pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Ketika para ibu di kecamatan bergerak secara aktif dan mandiri, ketahanan keluarga akan otomatis terbentuk.

Keluarga yang memiliki ketahanan kuat akan melahirkan lingkungan masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Masyarakat yang tangguh inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera

Di akhir arahannya, Bupati menggarisbawahi bahwa TP-PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu merupakan mitra kerja strategis pemerintah daerah yang saling terintegrasi. Ketiganya mengawal siklus hidup manusia, mulai dari kesehatan bayi dan ibu di Posyandu, pendidikan karakter sejak dini melalui PAUD, hingga kesejahteraan keluarga lewat program PKK.

Bupati optimis, dengan pergerakan lapangan yang padu antara pemerintah daerah dan ketiga lembaga dari 11 kecamatan ini (Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara, Labuhan Badas, Alas, Alas Barat, Lopok, Maronge, Plampang, Labangka, Moyo Hulu, dan Orong Telu), maka roda pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa akan berjalan jauh lebih cepat, merata, dan tepat sasaran demi menyongsong generasi emas di masa depan.(AM)

MATARAM. Amarmedia.co.id  – Belum genap sehari setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal tanpa jeda langsung memimpin rapat strategis bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mematangkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PON. Langkah cepat tersebut menjadi penegasan bahwa Pemprov NTB bergerak sejak hari pertama untuk menindaklanjuti amanah pemerintah pusat setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi DKI Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, perwakilan Bappeda NTB, serta perangkat daerah terkait yang akan menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa waktu persiapan yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja yang cepat, terencana, dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta membangun kolaborasi sejak dini agar setiap tahapan persiapan berjalan efektif dan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang berkualitas.

Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan secara selektif, efisien, dan akuntabel dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki nilai strategis. Kita tidak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, dan melahirkan prestasi yang membanggakan bagi atlet-atlet NTB,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek penyelenggaraan, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi pembinaan olahraga, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, Gubernur menegaskan bahwa persiapan PON di NTB akan mengedepankan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Fokus diarahkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas venue sesuai kebutuhan sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung secara efisien tanpa pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak.

Rapat juga membahas kesiapan NTB dalam menyelenggarakan cabang-cabang olahraga yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menyesuaikan pembagian cabang olahraga sesuai keputusan nasional dengan mengedepankan kesiapan venue, efektivitas penyelenggaraan, dan potensi peningkatan prestasi atlet daerah.

Bagi Gubernur, status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di NTB. Persiapan tidak boleh hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan melalui pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“PON XXII Tahun 2028 harus menjadi titik balik kebangkitan olahraga NTB. Kita ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi yang tidak kalah penting adalah sukses melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa penyelenggaraan PON merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah semata. Dibutuhkan sinergi, komitmen, dan semangat kerja bersama dari seluruh unsur pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi olahraga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan persiapan PON sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan disiplin, koordinasi, dan saling mendukung antarsektor. Menurutnya, kolaborasi yang kuat sejak tahap perencanaan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses dan membanggakan.

Selain membahas kesiapan venue dan pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kebutuhan perencanaan pendanaan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan berjalan tepat waktu dan sesuai target.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya agenda olahraga nasional, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sport tourism, menggerakkan perekonomian daerah, memberdayakan UMKM, menarik investasi, serta memperkenalkan potensi NTB kepada khalayak yang lebih luas.

Melalui gerak cepat yang dimulai sejak hari pertama setelah penerimaan SK, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tekad untuk menjadikan PON XXII Tahun 2028 bukan sekadar sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai momentum lahirnya prestasi atlet, penguatan ekonomi daerah, dan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, NTB optimistis mampu menghadirkan PON yang profesional, efisien, dan membanggakan.(AM)

SumbawaBesar.Amarmedia.co.id - , 24 Juni 2026 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa dengan PT Intam, Rabu (24/6), diwarnai desakan keras dari Aliansi LSM Sumbawa Menggugat. Aliansi menuntut kejelasan status hukum dan iktikad baik perusahaan terkait pemanfaatan akses jalan di Desa Lebin yang selama ini diklaim perusahaan sebagai Jalan Usaha Tani (JUT).

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Syaifullah SPd.M.M.Inov. hadir anggota komisi II Muhammad Zain SIP, Jiansya SE dan H Andi Mappelepui. Dari pemerintah daerah juga hadir yakni Dinas DPMPTSP, Balai KPH Zona II, Camat Ropang,Kepala Desa Lebin dan Kepala Desa Ropang. 

Perwakilan Aliansi, Muhammad Taufan, menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah status lahan yang kini digunakan sebagai jalur logistik PT Intam. Menurutnya, terdapat ketimpangan informasi antara klaim perusahaan dengan fakta di lapangan.

"Kami datang ke sini untuk menuntut transparansi. Perusahaan mengklaim jalan tersebut adalah JUT, namun faktanya itu adalah akses yang dibangun secara manual dengan biaya dan keringat masyarakat sendiri, termasuk kontribusi pribadi saudara Dodo," ujar Taufan di sela-sela rapat.

Senada dengan Taufan, rekan sejawatnya, Viktor, mempertanyakan legitimasi izin penggunaan jalan tersebut. Aliansi mencium adanya rumor bahwa penggunaan jalan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya berlandaskan kesepakatan yang tidak merata.

"Kami butuh penjelasan krusial. Siapa yang memberi izin kepada PT Intam untuk menggunakan jalan pribadi warga sebagai akses operasional perusahaan? Jika perusahaan beroperasi di sana, maka wajib ada ganti rugi atau kompensasi yang jelas bagi pemilik lahan yang jalannya terdampak," tegas Viktor.

Aliansi juga menyoroti sikap perusahaan yang terkesan mengelak saat ditanya mengenai pertanggungjawaban kepemilikan lahan. Bagi aliansi, dalih "amanah sosialisasi" yang diusung perusahaan tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak-hak pemilik lahan yang telah berinvestasi secara swadaya membangun jalan tersebut selama bertahun-tahun.

Dalam rapat tersebut, Well Sukrianto, anggota aliansi lainnya, mendesak DPRD agar bersikap tegas terhadap PT Intam. Aliansi menegaskan posisi mereka: jika permasalahan kompensasi dan status jalan belum tuntas, maka PT Intam harus menghentikan penggunaan jalan tersebut untuk kendaraan berat.

"Kami tidak ingin mendiskreditkan pihak mana pun, kami duduk di sini untuk mengurai benang kusut. PT Intam harus terbuka agar polemik ini tidak melebar menjadi konflik yang lebih besar. Intinya, apakah perusahaan memiliki iktikad baik untuk memberikan ganti rugi atau tidak? Itu saja yang masyarakat butuhkan," tambah perwakilan LSM.

Aliansi LSM Sumbawa Menggugat menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga PT Intam menunjukkan tanggung jawab nyata. Mereka menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Sumbawa tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil atau merampas hak-hak yang telah dibangun warga secara mandiri selama ini.

"Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Sinergi itu harusnya saling menguntungkan, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai korban dari operasional tambang," pungkas Taufan.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu (24/6) membahas polemik status jalan di Desa Lebin yang kini digunakan oleh PT Intam dalam aktivitas eksplorasi detailnya. Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, SIP, menekankan pentingnya mengedepankan hak-hak masyarakat lokal dalam setiap tahapan investasi.

Rapat yang dipimpin oleh ketua komisi III Syaifullah SPd.M.M.Inov dihadiri Aliansi LSM Sumbawa Menggugat, Camat Ropang, Kepala Desa Lebin, Kepala Desa Ropang, Balai KPH II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum Setda Sumbawa, polsek Ropang serta Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Hadir anggota komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H Andi Mappelepui dan Juliansyah SE. 

Dalam paparannya, Muhammad Zain yang akrab disapa Rosi ini, menyoroti bahwa berdasarkan fakta sejarahnya, lahan yang dijadikan akses jalan tersebut adalah milik masyarakat yang telah dikembangkan secara bertahap melalui swadaya warga dan dana desa sejak tahun 2017 hingga 2025.

"Kami memahami bahwa perusahaan beroperasi memanfaatkan akses jalan tersebut setelah dilakukan sosialisasi oleh PT Intam yang dilakukan bersama warga dan Kepala Desa. Dalam pertemuan tersebut telah mendapat persetujuan dengan syarat perbaikan jalan dilakukan oleh PT Intam, sehingga sampai hari ini jalan tersebut dipakai oleh PT Intam. Meskipun demikian, perusahaan tidak boleh abai terhadap kontribusi masyarakat dalam peningkatan jalan tersebut, termasuk saudara Dodo, yang telah membantu mengubah jalan setapak menjadi akses roda empat dan enam," ujar Muhammad Zain.

Menurut Rosi, reaksi yang muncul dari masyarakat saat ini merupakan akumulasi dari rasa memiliki terhadap jalan yang telah dibangun dengan susah payah tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap tanggung jawab sosialnya.

Ia menambahkan, perusahaan wajib memiliki kepekaan dan terbuka dalam setiap operasionalnya jika ingin menggunakan akses yang dibangun oleh masyarakat. Munculnya reaksi masyarakat yang merasa dirugikan harus segera direspons dengan bentuk kompensasi yang layak atas perbaikan jalan tersebut. Jangan sampai keberadaan tambang justru memicu konflik horizontal di tataran desa.

"Saya berharap permasalahan ini diklirkan di tingkat kecamatan bersama Camat, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat. Namun, saya tegaskan kembali, perusahaan bisa berjalan dengan lancar, tetapi masyarakat tidak boleh dirugikan sedikit pun," tambahnya.

Muhammad Zain menutup pernyataannya dengan mengingatkan PT Intam agar tidak abai terhadap dinamika sosial di lapangan. Ia meminta perusahaan untuk lebih terbuka dan proaktif dalam menyosialisasikan setiap langkahnya agar tidak terjadi miskomunikasi yang berkepanjangan.

"Investasi harus membawa kesejahteraan. Kami di DPRD akan terus mengawal agar tuntutan masyarakat terkait kompensasi atas jerih payahnya memperbaiki jalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari PT Intam. Sinergi yang baik hanya bisa dicapai jika hak masyarakat dihormati dan kewajiban perusahaan dipenuhi dengan transparan," pungkas Rosi.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  24 Juni 2026 – PT Intam, perusahaan yang saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi detail di wilayah Kabupaten Sumbawa, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya di Desa Lebin.

Hal ini disampaikan oleh Direksi PT Intam, Rahmansyah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu (24/6). Dalam rapat tersebut, PT Intam memberikan klarifikasi terkait pemanfaatan akses jalan yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Rahmansyah menjelaskan bahwa kehadiran PT Intam di Desa Lebin merupakan bagian dari rencana investasi yang mengedepankan kolaborasi dengan warga lokal. Menurutnya, penggunaan akses jalan di desa tersebut bukan didasari oleh keinginan perusahaan semata, melainkan merespons aspirasi masyarakat saat sesi sosialisasi beberapa bulan lalu.

"Saat itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen perusahaan, kami telah merealisasikan perbaikan jalan sepanjang 12 km," ujar Rahmansyah.

Ia menambahkan bahwa sejak perbaikan tersebut selesai, manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh petani. Risiko kecelakaan di jalan tersebut pun kini terminimalisir, dan akses transportasi hasil panen menjadi jauh lebih lancar dibanding sebelumnya.

Terkait munculnya polemik mengenai status kepemilikan lahan jalan tersebut, pihak PT Intam menyatakan sikap terbuka untuk menempuh jalan dialog. Perusahaan menekankan bahwa operasional mereka saat ini masih dalam tahap eksplorasi detail, dan penggunaan akses jalan dilakukan sebagai sarana logistik yang esensial.

Menanggapi tuntutan mengenai kompensasi, PT Intam berkomitmen untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak kecamatan agar permasalahan ini menemukan solusi terbaik yang adil bagi semua pihak.

"Kami sebagai investor sangat berharap adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat dan ingin memastikan bahwa keberadaan kami memberikan dampak positif, bukan justru menimbulkan konflik," tambah Djatmiko, perwakilan PT Intam selaku Project manager 

Dukungan terhadap Penyelesaian di Tingkat Kecamatan

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan menyambut baik saran dari anggota DPRD agar permasalahan teknis di lapangan diselesaikan melalui musyawarah di tingkat kecamatan. PT Intam menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama dengan pemilik lahan dan perangkat desa guna mengurai setiap kendala dengan transparan.

PT Intam berharap, melalui semangat gotong royong dan komunikasi yang terbuka, sinergi antara perusahaan dan masyarakat Desa Lebin dapat terus terjaga. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumbawa menjadi lebih maju melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Suasana khidmat dan penuh optimisme menyelimuti Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (23/6/2026) siang. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi melepas kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq, S.H., M.Si., Wakil Ketua KONI Muhammad Yamin, S.E., M.Si., Kepala Dispopar Tata Kostara, S.Sos., Kepala Cabang Bank NTB Syariah Ika Gita Listiana, M.M., Inov., serta Ketua PWI Sumbawa Zainuddin, S.E dan jajaran pengurus sekaligus peserta Porwada. Acara diawali secara khidmat dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jamhur Husain.

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata, Bupati Jarot berjanji akan meluangkan waktu di tengah kesibukan dinasnya untuk mendukung langsung perjuangan kontingen Sumbawa di Mataram.

 "Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kebetulan agenda saya pada tanggal 26 dan 27 Juni ada di Mataram. Pada tanggal 28 Juni jadwal saya agak longgar, insya Allah saya akan datang langsung ke venue di Mataram untuk menonton dan mendukung rekan-rekan wartawan bertanding," ungkap Bupati Jarot disambut tepuk tangan riuh hadirin.

Bupati berharap 29 atlet dan 2 official yang dikirimkan mampu tampil percaya diri, menjaga soliditas, dan membawa pulang hasil terbaik. Baginya, ajang olahraga ini bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan wadah memperkuat semangat kebersamaan dan kebanggaan daerah.

Tidak hanya berbicara soal olahraga, Bupati Jarot memanfaatkan momentum ini untuk merefleksikan satu tahun empat bulan masa kepemimpinannya di tana Samawa. Di hadapan para kuli tinta, ia menegaskan posisinya yang sangat terbuka terhadap kritik. Bagi Jarot, fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers selama ini adalah hal positif yang membangun.

"Selama satu tahun empat bulan menjabat, saya banyak dikritik, dan alhamdulillah pers bisa memberitakan isu lokal dengan sangat baik," ujarnya dengan nada apresiatif.

Berbekal rekam jejak profesionalnya di perusahaan asing, Bupati Jarot menegaskan bahwa kritik tersebut ia jadikan pemacu untuk mengakselerasi birokrasi. Ia menuntut ritme kerja yang cepat dan taktis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dengan mengomandoi 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 24 Kecamatan.

 Menaungi sekitar 9.000-an Aparatur Sipil Negara (ASN) Bupati Jarot mengajar ASN "Berlari cepat", bukan sekadar maraton, apalagi berjalan santai.

"Memang tidak semua aparat siap bekerja cepat, tapi kita harus memilih yang terbaik secara terukur sesuai kemampuan daerah," tegas Bupati.

Sebelumnya, Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, S.E., melaporkan bahwa kontingen kali ini diperkuat oleh sejumlah atlet unggulan yang memiliki rekam jejak prestasi nasional, baik di ajang Porwada maupun Porwanas sebelumnya. Kekuatan Kontingen PWI Sumbawa pada beberapa cabor diantaranya di Atletik ada Zulkarnain Peraih medali emas 5.000 meter pada Porwanas lalu. 

Pada Tenis Meja ada atlet Jamhur Husain & Agus Talino Memecahkan rekor belasan tahun dengan meraih Medali Perunggu

Di nonro Biliar Tim Biliar Sumbawa menyumbang 3 medali perunggu di nomor Bola 8 dan Bola 9. Dan Olahraga Tradisional (Balogo) ada Fajar, Robi, Zakaria serta Fotografi ada Randi menjadi salah satu nomor andalan kontingen Sumbawa.

Kemudian lanjut Zen akrab disapa, pada nomor Bridge, Tim Bridge Sumbawa, satu-satunya perwakilan NTB, langsung mengantongi tiket Porwanas Lampung tanpa seleksi daerah. Ia optimis kontingen Sumbawa mampu mengulang sukses besar seperti pada Porwanas di Malang dan Banjarmasin, di mana NTB berhasil menembus posisi Tiga Besar Nasional dengan raihan 15 medali.

"Kami mohon doa restu Bupati dan masyarakat Sumbawa. Yang paling penting bagi kami adalah seluruh atlet pergi berjuang dan pulang dalam keadaan selamat," pungkas Zainuddin

Ditempat yang sama, Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq SH, M.Si, memberikan arahan kepada para atlet Porwada Kabupaten Sumbawa agar menjaga nama baik daerah, menjaga kondisi fisik dengan baik sebelum bertanding, serta berjuang untuk meraih prestasi dan juara.

Abdul Rafiq menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesiapan para atlet selama mengikuti pertandingan. Ia meminta seluruh kontingen untuk tampil maksimal dengan tetap menjunjung sportivitas dan menjaga nama baik Kabupaten Sumbawa. “Jaga nama baik daerah, jaga kondisi betul-betul untuk bertanding. Raih prestasi dan juara,” tegasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola keamanan siber di wilayahnya. Upaya serius ini ditandai dengan diterimanya Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., pada Selasa, 23 Juni 2026.

Penyerahan dokumen resmi ini berlangsung dalam rangkaian Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dr. H. Budi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh regulasi terkait keamanan siber diimplementasikan dengan optimal di lingkungan Pemkab Sumbawa. Fokus utamanya mencakup aspek pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, pengelolaan insiden siber, hingga tata kelola keamanan siber secara menyeluruh.

"Kita pastikan implementasi regulasi terkait keamanan siber yang meliputi pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, dan pengelolaan insiden siber serta tata kelola keamanan siber terlaksana di Sumbawa," ujar sosok yang akrab disapa Doktor Budi tersebut.

Registrasi TTIS yang diberikan oleh BSSN ini merupakan pengakuan resmi secara nasional bagi Pemkab Sumbawa. Status ini memberikan sejumlah keuntungan strategis, di antaranya mendapatkan akses ke jaringan koordinasi dan komunikasi dengan TTIS Nasional, TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT), serta TTIS organisasi lainnya.

Kemudian lanjutnya mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari BSSN untuk meningkatkan kapabilitas dan kesiapan TTIS, Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi oleh TTIS Nasional dan Gov-CSIRT dan kemudahan dalam proses koordinasi dan penanganan insiden siber secara efektif dan terintegrasi.

Doktor Budi menambahkan bahwa keterlibatan Pemkab Sumbawa dalam Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di daerah.

"Kegiatan ini merupakan sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi, penerapan kontrol keamanan, dan penanganan insiden siber," tambah Doktor Budi.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Sumbawa diharapkan dapat lebih responsif dan tangkas dalam menghadapi ancaman digital. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan data masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemkab Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.ci.id -  (22 Juni 2026) – Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi membuka pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi NTB Masa Jabatan 2026–2029. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat Tim Seleksi yang digelar pada Senin, 22 Juni 2026, di Sekretariat Tim Seleksi Kantor DPRD Provinsi NTB.

Ketua Tim Seleksi, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan pendaftaran dibuka mulai 22 Juni hingga 21 Juli 2026 dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi dalam proses seleksi.

“Seleksi ini merupakan kesempatan untuk menghadirkan figur-figur terbaik yang memiliki integritas, independensi, kompetensi, dan kepedulian terhadap kemajuan dunia penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Kami mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan mengabdikan diri melalui KPID,” ujarnya.

Untuk memudahkan masyarakat, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi https://ntbprov.go.id/seleksiKPID. Portal tersebut menyediakan informasi lengkap mengenai pengumuman, jadwal seleksi, persyaratan umum dan khusus, format dokumen yang harus dilengkapi, serta fasilitas pendaftaran secara online.

Calon peserta cukup mengakses laman tersebut, mempelajari ketentuan yang berlaku, menyiapkan dokumen dalam format hasil pemindaian (PDF), mengisi formulir pendaftaran secara elektronik, dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum batas akhir pendaftaran. Tim Seleksi mengingatkan agar setiap pelamar mencermati seluruh persyaratan administrasi karena kelengkapan dokumen menjadi dasar penilaian pada tahap seleksi administrasi. Persyaratan umum, persyaratan khusus, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya mengacu pada pengumuman resmi Tim Seleksi.

Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi acuan adalah Lampiran Bab III angka 2.4 butir (11) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa calon incumbent (petahana) yang lulus seleksi administrasi tidak mengikuti uji kompetensi dan selanjutnya langsung mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Provinsi.

“Ketentuan tersebut merupakan pedoman nasional yang menjadi acuan Tim Seleksi. Dengan demikian, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Tim Seleksi dengan menjanjikan kelulusan maupun meminta imbalan.

Tim Seleksi berharap proses penjaringan ini mampu menghasilkan anggota KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat yang profesional, berintegritas, independen, dan memiliki visi kuat dalam menjaga kualitas penyiaran. Kehadiran komisioner yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan kepentingan publik, mendorong penyiaran yang sehat dan edukatif, serta menjawab tantangan perkembangan media di era digital.

“Semakin banyak putra-putri terbaik NTB yang berpartisipasi, semakin besar peluang kita mendapatkan komisioner KPID yang kredibel dan mampu mengawal penyiaran yang berkualitas demi kepentingan masyarakat,” tutup Aka.(AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (23 Juni 2026) Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat melakukan peninjauan dan verifikasi ulang terhadap data masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 6 pada basis data kesejahteraan sosial nasional.

Harapan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan dan aspirasi masyarakat yang diterima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa. Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah warga yang kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu, namun berdasarkan data yang ada justru masuk dalam kategori Desil 6 sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima berbagai program bantuan pemerintah.

"Kami menerima cukup banyak keluhan dari masyarakat yang secara nyata masih membutuhkan bantuan, namun karena tercatat pada kategori Desil 6, mereka tidak dapat mengakses beberapa program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun program bantuan sosial lainnya," ujar Abdul Rafiq.

Menurutnya, data merupakan instrumen penting dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, validitas dan akurasi data harus terus diperbarui agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki komitmen yang sama untuk memastikan seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat terakomodasi dengan baik melalui data yang akurat dan valid. Oleh karena itu, peninjauan dan verifikasi ulang terhadap masyarakat yang masuk kategori Desil 6 menjadi langkah penting agar tidak ada warga yang layak menerima bantuan namun terlewat karena ketidaksesuaian data.

"Kami tidak sedang menyalahkan pihak manapun. Yang kami harapkan adalah adanya evaluasi dan verifikasi lapangan secara berkala sehingga kondisi riil masyarakat dapat tergambar dengan baik dalam basis data yang digunakan pemerintah," lanjutnya.

Abdul Rafiq juga mengajak pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif memberikan informasi yang akurat terkait kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat, diharapkan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mampu mengurangi potensi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian bersama demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat kecil.(AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id — Mengusung semangat gotong royong dan pelestarian nilai-nilai lokal, Lembaga Kreativitas Samawa Maras (LKSM) sukses menggelar perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-2. Acara yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa, pada Senin malam (22/06/2026).

LKSM merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa yang bergerak aktif sebagai wadah pengembangan kreativitas, seni, budaya, sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selama dua tahun berkiprah, lembaga ini konsisten memosisikan diri sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menghidupkan kembali gairah kebudayaan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal melalui falsafah “Batompok Basai Saling Satingi”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LKSM, Agus Purnawan, S.Pt., menyampaikan rasa syukur atas perjalanan dua tahun lembaga yang dipimpinnya. Ia memaparkan bahwa saat ini jumlah anggota LKSM telah mencapai hampir seratus orang yang tersebar di berbagai wilayah se-Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga secara khusus mengharapkan bimbingan, dedikasi, serta edukasi dari Wakil Bupati Sumbawa demi arah dan kemajuan lembaga ke depannya.

Apresiasi Pemda: LKSM Sebagai Pilar Gotong Royong

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan apresiasi yang tinggi. Menurut Wabup, momentum harlah ini merupakan ajang strategis dalam pengembangan kreativitas menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"LKSM menggelar kegiatan ini dalam rangka mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya, sehingga kebudayaan ini terus kita kedepankan. Kita harus selalu mempertahankan ajaran budaya kita," ujar H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa LKSM tidak hanya fokus pada seni dan budaya, melainkan juga aktif dalam berbagai gerakan keagamaan dan aksi sosial di tengah masyarakat.

"LKSM membawa fungsi sosial yang nyata dan perlu ada gerakan berkelanjutan. Kami meyakini dan berharap, ke depan akan lahir LKSM-LKSM lainnya di Sumbawa yang mampu mengamalkan nilai gotong royong dan persatuan," tambahnya.

Wabup juga menggarisbawahi bahwa suasana kondusif, harmonis, dan penuh kebersamaan seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam suatu roda pemerintahan. Dengan sinergi yang baik, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-2 untuk LKSM. Selamat berkiprah untuk kemajuan *Tau dan Tana* Samawa," pungkas Wakil Bupati, yang dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan oleh Wabup secara simbolis.

Pemotongan Tumpeng dan Pentas Seni

Sebagai bentuk rasa syukur, acara inti ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama oleh Wakil Bupati Sumbawa bersama jajaran pengurus inti LKSM.

Prosesi khidmat ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh penting yang hadir, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov., Penasehat LKSM Hj Hafsah SPd dan jajaran serta para budayawan, Ais Bing Syahmi, Anto Icak, tokoh adat, dan insan kesenian terkemuka di Kabupaten Sumbawa.

Malam puncak perayaan Harlah ke-2 LKSM ini kian semarak dengan penampilan paduan suara memukau dari jajaran pengurus LKSM yang berkolaborasi dengan Lembaga Seni dan Sholawat Cahaya Rahmati ( LESCAYA) Labuhan Sumbawa pimpinan Nur Aini Syehan , Tim paduan Suara Fahri Awad menampilkan harmoni yang mempertegas identitas kolektifitas kreatif lembaga tersebut.

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB. Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas masukan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat langkah-langkah pembenahan pemerintahan ke depan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukan, pemikiran, baik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kami, dan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi pemerintahan masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratif, sementara substansi pelayanan publik sering kali belum menjadi orientasi utama. Padahal, menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansi, bukan justru menghambat tujuan pembangunan.

“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Karena itu, Gubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincah, adaptif, dan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.

“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasi, kita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agile, pemerintahan yang lincah, adaptif, dan mampu bergerak cepat,” katanya.

Gubernur Iqbal juga memperkenalkan pendekatan coherent government, yaitu pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang harus dilayani.

“Pemerintahan ini harus dijalankan dengan orientasi pelayanan. Kita harus sadar siapa yang kita layani, siapa customer kita, dan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat. Karena itu, fokus utama kita haruslah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing program dan anggaran. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda-agenda prioritas.

Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini, kata Gubernur Iqbal, akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, sementara sektor-sektor lainnya harus dirancang untuk menopang dan memperkuat pencapaian tiga prioritas tersebut.

“Kita butuh refocusing. Karena itu kami mendorong agar kamus program dan menu kegiatan segera dituntaskan, sehingga pembahasan bersama DPRD menjadi lebih mudah dan semua program yang dirancang bisa selaras dengan visi pemerintahan. Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” jelasnya.

Ia menggambarkan ketiga sektor prioritas itu sebagai formasi utama dalam pembangunan daerah, sementara sektor lainnya berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara bersama-sama.

Menurut Gubernur Iqbal, kejelasan fokus program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat dengan mudah membaca arah kebijakan pemerintah. Ia ingin peta anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita perlu menjelaskan arah program dan arah anggaran secara lebih terang, supaya masyarakat bisa melihat dengan mudah bahwa anggaran kita benar-benar fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Dalam penjelasannya terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukuri, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.

Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikian, WTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansi, apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak, itu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP,” tegas Gubernur.

Karena itu, pemerintah daerah ke depan ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi juga kuat dari sisi kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi juga bagaimana kinerja kita bagus, substansinya bagus, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih belum cukup lincah dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, budaya kerja birokrasi selama ini masih terlalu terbiasa dengan rutinitas administrasi, sementara orientasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang belum sepenuhnya tertanam.

“Saya harus mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi masih belum memiliki agility, belum cukup luwes, belum cukup agile. Karena yang terlalu lama dipelajari adalah administrasi, bukan substansi pembangunan. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.

Ia pun meminta dukungan dari DPRD NTB agar proses pembenahan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh eksekutif tanpa dukungan legislatif.

“Kami sedang berubah, kami sedang berbenah. Karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, semangat pembenahan tersebut harus menjadi gerakan bersama antara eksekutif dan legislatif, karena pemerintahan pada hakikatnya dijalankan oleh keduanya secara bersamaan.

“Pemerintahan hari ini bukan hanya eksekutif, tetapi eksekutif dan legislatif. Kalau kita berdua berbenah bersama, insyaallah tiga pilar program yang kita cita-citakan akan bisa terwujud,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pandangannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.

Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.

Dalam forum itu, Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.

Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, mampu menciptakan solusi, dan kuat dalam orientasi hasil. Menurut DPRD, pola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnis, melainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatif, problem solving, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.

“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.

Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola program, tetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunan, menurut DPRD, tidak cukup berhenti pada output, tetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itu, critical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.

Lebih lanjut, Baiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya.

Dalam rapat tersebut, Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapan, melainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, kritis, namun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menutup pandangannya, DPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.

“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” tutup Baiq Isvie.(AM/Edo)

Sebagai upaya akselerasi, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah Batch 2 di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah uji coba kebijakan (sandbox) skala terbatas untuk mematangkan transisi regulasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Government yang lebih efisien.

Asisten Deputi Manajemen Transformasi Layanan Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital sebagai pengganti regulasi SPBE sebelumnya. Menurut Fahmi, perubahan paradigma ini sangat krusial untuk menggeser fokus dari sekadar perbaikan prosedur menjadi orientasi pada kebutuhan pengguna (user experience).

“Jika sebelumnya fokus kita adalah pada perbaikan prosedur layanan, kini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat. Rancangan regulasi baru ini akan memperkuat fondasi pemerintahan digital melalui empat pilar utama: identitas digital, sistem pertukaran data, portal pemerintah, dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” ujar Fahmi di hadapan para peserta FGD.

Dalam rancangan Perpres terbaru, terdapat perubahan signifikan berupa penciutan area manajemen. Jika pada era SPBE terdapat delapan area yang terpisah, kini disederhanakan menjadi lima area manajemen yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian PANRB, yakni Manajemen Risiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Keberlangsungan, dan Manajemen Relasi Pengguna.

Selain itu, Fahmi menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Menyongsong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan 90 persen populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2029.

“Kami membutuhkan masukan nyata dari lapangan di NTB mengenai apa saja yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Perwakilan dari NTB saat ini menjadi bagian penentu kebijakan nasional,” imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa bagi NTB, transformasi digital bukan sekadar penambahan aplikasi baru, melainkan tentang perubahan budaya organisasi dan proses bisnis yang lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, tetapi bagaimana seluruh sistem pemerintahan mampu memberikan dampak nyata. Kami terus berupaya mengatasi fragmentasi layanan dengan mengarahkan seluruh pengembangan aplikasi satu pintu melalui Dinas Kominfotik NTB,” ujar pria yang akrab disapa Dr. Aka ini.

Komitmen NTB dalam digitalisasi telah terbukti dengan capaian Indeks SPBE 2025 yang meraih nilai 4,20 dari skala 5, dengan nilai sempurna 5,00 pada sektor layanan publik. Berbagai platform seperti NTB Satu Data, JDIH, SP4N-LAPOR!, dan portal NTB DigiFest telah menjadi bukti nyata integrasi layanan di Bumi Gora.

Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB serta kabupaten/kota seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu melahirkan standar manajemen layanan digital yang solutif, memangkas ego sektoral antar-instansi, dan menjadi cetak biru (blueprint) bagi digitalisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. (san/diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.ci.id– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi tinggi kepada atlet balap sepeda muda berbakat asal Sumbawa, Abid Pradipta. Atlet tersebut sukses mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah berhasil meraih Juara I pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Sepeda yang diselenggarakan di Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam ajang berskala nasional ini, Abid Pradipta tampil impresif dengan turun pada dua nomor yang membutuhkan ketahanan fisik dan teknik tinggi, yakni Individual Time Trial(ITT) dan Individual Road Race (IRR) untuk kategori Men Junior Group B. Keberhasilannya menembus podium kedua nasional merupakan buah dari disiplin tinggi, program latihan yang terukur, serta semangat juang yang konsisten.

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Abid adalah bukti nyata bahwa atlet Sumbawa memiliki daya saing kompetitif yang tinggi di kancah nasional.

“Prestasi yang diraih Abid Pradipta adalah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumbawa. Di tengah persaingan yang sangat ketat dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi, Abid mampu menunjukkan kualitas, mental juara, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah capaian luar biasa yang membuktikan bahwa atlet kita mampu berdiri di podium nasional,” ujar Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar prestasi individu, melainkan stimulus bagi ekosistem olahraga di Sumbawa. Ia berharap momentum ini menjadi motivasi bagi atlet muda lainnya untuk terus berlatih dan tidak takut mengejar prestasi setinggi mungkin.

Lebih lanjut, KONI Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berperan besar di balik kesuksesan ini, terutama jajaran pelatih, Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Sumbawa, serta keluarga yang terus memberikan dukungan moral dan material selama proses pembinaan.

Menyikapi capaian ini, KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pembinaan atlet usia muda. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi berbagai agenda olahraga bergengsi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dan ajang prestasi lainnya di masa depan.

“Keberhasilan Abid menjadi validasi bahwa investasi pada pembinaan atlet usia dini adalah kunci. Ke depan, KONI Sumbawa akan terus mengupayakan ruang bagi atlet untuk berkompetisi dan mengasah kemampuan agar nama Sumbawa semakin disegani sebagai daerah penghasil atlet berprestasi,” tegasnya.

Prestasi Abid Pradipta diharapkan dapat memicu semangat literasi olahraga di kalangan generasi muda Sumbawa, sekaligus mempertegas bahwa dengan dukungan yang tepat, bakat lokal mampu berbicara banyak di level nasional maupun internasional.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KONI Kabupaten Sumbawa melanjutkan agenda peninjauan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dengan menyambangi Pemusatan Latihan Daerah Kabupaten (Pelatkab) Tim Karate Forki  Porprov NTB Kegiatan berlangsung khidmat di Padepokan Bela Diri KONI, Sumbawa Besar, pada Ahad lagi (21/6/2026)

Dalam kunjungan tersebut, para atlet Karate  sempat unjuk kebolehan dengan menampilkan atraksi teknik bela diri di hadapan tim monev sebagai gambaran kesiapan fisik dan taktik.

Ketua INKAI Cabang Kabupaten Sumbawa, Simpe Hafifuddin, S.H., yang juga Wakil Ketua Forki Sumbawa menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal secara intensif. "Saya sudah melihat langsung latihan para atlet yang akan berlaga di Porprov NTB. Saya sangat berterima kasih atas kunjungan monitoring ini, semoga komitmen kita bersama untuk meraih prestasi maksimal dapat terwujud," ujar Simpe pemegang DAN 3 INKAI ini.

Sekretaris Umum KONI Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, S.T., M.M., yang hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan suntikan motivasi kepada para atlet. Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan Porprov sudah semakin dekat dan setiap atlet harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

"Kalian datang untuk bertanding dan menang. Buktikan yang terbaik sekarang, karena belum tentu kesempatan yang sama datang di Porprov berikutnya," tegas H. Yudi akrab disapa.

Lebih lanjut, ia memberikan penekanan khusus terkait peluang besar yang menanti para peraih medali emas. "Jika kalian berhasil meraih emas, itu adalah golden ticket menuju PON 2028, mengingat NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Raihlah prestasi ini, karena medali emas akan menjadi bekal berharga bagi masa depan kalian, baik untuk studi maupun dunia kerja," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Monev KONI, Syamsul Patria SPd memaparkan hasil koordinasi terbaru dengan KONI Provinsi NTB di Mataram. Ia menekankan bahwa persiapan harus dilakukan secara cermat.

"Hasil dari akumulasi latihan kalian akan menjadi jawaban di atas matras nanti. Kami dari tim monev tidak hanya berpaku pada data, kami mencari pembanding dan meracik formula terbaik," jelas Syamsul.

Ia juga menyoroti pentingnya disiplin tinggi dalam menjaga asupan nutrisi bagi para atlet. "Jaga pola makan, hindari makanan cepat saji. Lebih baik 'menangis' karena lelah berlatih saat ini daripada menyesal dan menangis karena kecerobohan saat bertanding nanti," pesannya tegas.

Syamsul juga menambahkan bahwa meskipun jalur Pra-PON tidak dilalui untuk cabang ini, namun atlet yang berhasil menyabet medali emas di Porprov dipastikan akan langsung ditarik masuk ke dalam program Pelatda NTB.

Dengan semangat yang ditunjukkan para karateka INKAI Sumbawa, KONI optimis bahwa cabang olahraga karate akan mampu memberikan kontribusi medali yang signifikan bagi kontingen Kabupaten Sumbawa di ajang Porprov NTB mendatang. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan langsung ke lokasi Pemusatan Latihan Daerah Kabupaten (Pelatkab) atau training Center cabang olahraga panahan di Lapangan Pragas, Sumbawa Besar, pada Ahad (21/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kesiapan atlet PERPANI Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB mendatang.

Dalam arahannya, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM., menekankan pentingnya memanfaatkan peluang di Porprov NTB dengan sebaik-baiknya. Ia meminta seluruh tim PERPANI untuk tetap solid dan membangun semangat juara.

"Tim PERPANI harus solid. Kita datang untuk bertanding, dan kita bertanding untuk menang. Panahan merupakan cabang olahraga unggulan. Beprestasi sebagai penyumbang medali terbanyak pada Porprov NTB yang lalu harus dipertahankan," tegas H. Yudi di hadapan para atlet.

Senada dengan hal tersebut, anggota Tim Monev KONI, Abet Kamaruddin dan Didi Dirgantara, menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga aspek utama bagi seorang atlet: fisik, teknis, dan mental.

"Jaga kebugaran tubuh dan hindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan. Secara teknis, teruslah mengasah kemampuan dengan berlatih di bawah bimbingan pelatih. Selain itu, aspek mental juga sangat penting. Jika menjelang pertandingan muncul gangguan pikiran atau perasaan, halau dengan berdoa dan tetap istiqomah. Tetaplah tegar dan kuat," pesan Didi.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kabid Binpres PERPANI Kabupaten Sumbawa, Agus Subandi ST, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tim monev KONI Sumbawa. Menurutnya, kehadiran jajaran pengurus KONI dalam jumlah besar memberikan suntikan semangat dan motivasi tersendiri bagi para atlet, pelatih, maupun official.

"Latihan berlangsung selama enam hari dalam seminggu. Mulai Selasa hingga Minggu, libur di Senin saja mulai pagi hingga Sore hari" ujarnya.jadi silahkan dapat datang kembali melakukan monitoring dan menonton para atlet berlatih di waktu tersebut untuk Sabtu dan Minggu latihan bersama di Lapangan Pragas ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PERPANI Kabupaten Sumbawa, Muhammad Yamin, SE., M.Si., beserta Sekretaris Abdul Ma'ruf Rahmat, Pelatih Panahan Purwanto, M Jurnawi Fachrudin, Eko Wibowo dan jajaran pengurus PERPANI lainnya yang turut mendampingi jalannya sesi latihan serta evaluasi tersebut.

Sebelumnya para Atlet sejak pagi telah melakukan scoring dan telah berlangsung selama 3 sesi tambahan. Sehingga hasil tembakan para atlet dapat diketahui perkembangannya untuk dilakukan analisa dan perbaikan bagi atlet. (AM)

Gorontalo,Amarmedia.co.id -  21 Juni 2026 – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong investasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional kembali membuahkan hasil. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, memastikan proyek unggas terintegrasi yang digagas Kementerian Pertanian bersama PT Berdikari akan segera dikembangkan di Pulau Sumbawa.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Jarot melakukan pembahasan strategis bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi di sela-sela agenda dinasnya di Gorontalo.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pengembangan industri unggas terintegrasi sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sektor peternakan, serta mendorong hilirisasi komoditas unggas di daerah.

Bupati Jarot mengungkapkan bahwa hasil pembahasan berlangsung sangat positif. Dalam waktu dekat, tim dari Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan verifikasi lapangan dan memastikan kesiapan lahan yang telah diusulkan Pemerintah Daerah.

“Alhamdulillah, hasil pembahasan bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi sangat menggembirakan. Tim Kementan dan PT Berdikari akan segera turun ke Sumbawa untuk memastikan kesiapan lahan yang telah kami usulkan. Ini menjadi langkah maju yang sangat penting bagi pengembangan sektor peternakan dan ekonomi daerah,” ujar Bupati Jarot.

Dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima resmi ditetapkan sebagai lokasi pengembangan proyek unggas terintegrasi di Pulau Sumbawa. Penetapan ini didasarkan pada besarnya potensi lahan, dukungan sumber daya peternakan yang memadai, serta peluang pengembangan industri hilir yang dinilai sangat menjanjikan.

Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produksi unggas nasional, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi masyarakat dan peternak lokal, serta menarik investasi berskala besar ke wilayah Pulau Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan proyek. Sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah diyakini akan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan industri unggas terintegrasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan rencana kunjungan tim Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dalam waktu dekat, masyarakat Sumbawa dan Bima menaruh harapan besar agar proyek ini segera terealisasi dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan peternak.(AM)

Lombok Tengah Amarmedia.co.id–Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu menjadi rangkaian Utama dari sejumlah agenda Bulan Bung Karno yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari apel peringatan 1 Juni hingga kemah bakti dan penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Lembah Datu, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Bung Karno yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.

"Bung Karno mengajarkan politik yang hadir untuk kemanusiaan," kata Suhaimi.

Anggota DPRD NTB ini menjelaskan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dipilih karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.

Pada kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sedikitnya 150 kantong darah terkumpul. Hingga pelaksanaan berlangsung, Suhaimi optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Target 150 kantong darah, insyaallah terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, Suhaimi menegaskan, telah menjadi komitmen PDI Perjuangan Lombok Tengah, bahwa kegiatan sosial serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau hanya dilakukan saat momentum Bulan Bung Karno. Ia menyebutkan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dapat menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah masing-masing.

"Jangan berhenti hari ini. PAC dan ranting harus melanjutkan di desa-desa," tegasnya.

Menurut Suhaimi, arahan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, yang terus mengingatkan seluruh kader agar selalu berada di tengah rakyat dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepedulian sosial, kader partai juga dituntut memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kader selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, agar mereka harus dekat dengan rakyat, peduli sesama, dan menjaga alam," ucap Suhaimi.

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan memahami sepenuhnya, semangat Bulan Bung Karno tidak cukup diwujudkan melalui peringatan dan seremoni semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya, PDI Perjuangan Lombok Tengah berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.(AM)

Lombok Timur.Amarmedia.co.id (20Juni 2026) Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, meresmikan Rumah Aspirasi di Kompleks Rumah Sehat Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kehadiran Rumah Aspirasi tersebut menjadi penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk mendekatkan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, keluhan, maupun gagasan pembangunan.

Peresmian rumah aspirasi itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari DPP antara lain hadir Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan Sri Rahayu. Sementara dari DPD PDIP Provinsi NTB drg. Meily Zuraida, H Ruslan Turmuzi, Mahsan, Lalu Chandra Yudistira, I Gusti Lanang Media, Nyayu Ernawati, Made Slamet dan Wahyu Septtriandi. Sementara dari DPC PDIP Lombok hadir Ketua DPC Ahmad Sukro, Sekretaris DPC Ahmad Amrullah, Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP Marianah, dan sejumlah pengurus lainnya.  

Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menegaskan, Rumah Aspirasi dihajatkan tidak sekadar menjadi kantor politik atau tempat aktivitas partai. Lebih dari itu, Rumah Aspirasi ini dia hajatkan sebagai ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat yang terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang politik, agama, profesi, maupun golongan.

“Rumah ini milik rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan persoalannya,” tegas Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengungkapkan, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan pertanian, nelayan, hingga berbagai urusan administrasi yang kerap membuat warga kesulitan memperoleh akses pelayanan.

Karena itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi persoalannya. Negara harus hadir, dan kami ingin menjadi penghubungnya,” ujar Rachmat.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan Rumah Aspirasi harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata, bukan sekadar simbol atau bangunan fisik.

“Politik harus terasa manfaatnya. Ukurannya sederhana, apakah rakyat terbantu atau tidak,” katanya.

Rachmat menambahkan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil rakyat di Senayan. Jika persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah, maka akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya siap memperjuangkannya melalui jalur-jalur yang tersedia.

“Jangan ragu datang. Sampaikan masalahnya. Kami akan kawal sampai ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Politisi lintas zaman ini menilai, masyarakat sering kali memiliki persoalan yang sederhana namun tidak mengetahui harus menyampaikan kepada siapa. Akibatnya, banyak keluhan yang berlarut-larut dan tidak tertangani.

Karena itu, Rumah Aspirasi diharapkan menjadi tempat pertama yang dapat didatangi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan ataupun advokasi.

“Yang paling penting, rakyat punya tempat mengadu dan punya harapan bahwa suaranya didengar,” kata Rachmat.

Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, kata dia, selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan perjuangan politik.

“Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus berpihak kepada wong cilik. Rumah Aspirasi ini adalah salah satu bentuk keberpihakan itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Rumah Aspirasi di Lombok Timur. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa Rumah Aspirasi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini bukan rumah untuk kader partai semata. Ini rumah untuk rakyat,” katanya.

Rahayu menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan melalui Rumah Aspirasi. Mulai dari persoalan pembangunan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Menurutnya, tidak sedikit persoalan masyarakat yang sesungguhnya dapat diselesaikan apabila ada koordinasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Karena itu, Rumah Aspirasi juga akan berfungsi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi.

“Yang terpenting adalah memastikan rakyat tidak berjalan sendiri ketika menghadapi masalah,” kata Rahayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan peresmian Rumah Aspirasi menjadi penutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah dilaksanakan selama Juni 2026.

Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pemotongan tumpeng, zikir bersama, diskusi tentang pemikiran Bung Karno, hingga kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Bulan Bung Karno kami isi dengan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penanaman Pohon Mangrove

Usai peresmian Rumah Aspirasi, jajaran PDI Perjuangan juga melanjutkan kegiatan penanaman mangrove di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Ditegaskan, penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir Lombok Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat abrasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Menanam mangrove berarti menanam perlindungan untuk masa depan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Keberadaannya mendukung produktivitas perikanan karena menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, kepiting, dan berbagai organisme yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kalau mangrove terjaga, laut tetap produktif. Kalau laut produktif, ekonomi rakyat pesisir juga ikut kuat,” katanya.

Ia menambahkan, semangat menjaga lingkungan sejatinya sejalan dengan ajaran Bung Karno yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial dan politik kerakyatan, tetapi juga aksi nyata untuk merawat lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurut Sukro, seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno tahun ini dirancang agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Perjuangan tidak cukup dengan pidato. Perjuangan harus hadir dalam tindakan,” katanya.

Peresmian Rumah Aspirasi di Lombok Timur menjadi langkah baru bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan persoalan-persoalan warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi agenda yang diperjuangkan hingga mendapatkan penyelesaian.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang, kehadiran Rumah Aspirasi diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan suara rakyat dengan para pengambil kebijakan.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan selalu diingatkan, bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin didengar dan diperjuangkan,” tutup Sukro. (AM/Didu)

Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP bersama istri di stand Kabupaten Sumbawa pada PENAS XVII di Provinsi Gorontalo Sabtu 20  Juni 2026.

Gorontalo, Amarmedia.co.id - 20 Juni 2026 – Semangat memajukan sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Sumbawa terus digelorakan. Hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., hadir langsung di Gorontalo untuk mengikuti pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjemput inovasi teknologi dan memperluas jejaring kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di "Tana Samawa".

PENAS Petani Nelayan XVII tahun 2026 ini menjadi ajang strategis bagi para pelaku utama sektor pangan dari seluruh penjuru Indonesia. Bupati Jarot menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang berharga untuk bertukar gagasan, berbagi inovasi, dan memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah, hari ini kami hadir langsung untuk menyerap semangat dan inovasi dari berbagai daerah. Ini adalah momentum penting bagi para petani dan nelayan kita di Sumbawa untuk terus berkembang, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas hasil laut maupun hasil bumi kita," ujar Bupati Jarot di sela-sela kegiatan dalam ketenangan resminya.

Bagi Bupati Jarot, petani dan nelayan bukan sekadar profesi, melainkan garda terdepan dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berharap, hasil-hasil dari pertemuan nasional di Gorontalo ini dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar.

Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga menitipkan harapan besar agar semangat yang dibawa dari Gorontalo nantinya dapat dirasakan dampaknya hingga ke pelosok desa di Sumbawa.

"Semangat PENAS ini harus kita bawa pulang. Kita ingin petani dan nelayan kita di Sumbawa semakin berdaya, inovatif, dan sejahtera. Mereka adalah tulang punggung daerah yang harus kita dukung penuh agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang berdaya saing," tegasnya.

Keikutsertaan delegasi Kabupaten Sumbawa dalam ajang skala nasional ini menunjukkan bahwa Pemkab Sumbawa serius dalam memprioritaskan sektor ekonomi kerakyatan. Dengan kolaborasi yang lebih kuat pasca-PENAS, diharapkan tata kelola pertanian dan perikanan di Sumbawa dapat lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

Bupati Jarot optimis, melalui penguatan kapasitas SDM petani dan nelayan, visi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera akan lebih cepat terwujud. Kehadiran Bupati di Gorontalo menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan rakyat hingga ke kancah nasional. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  20 Juni 2026– Suasana haru penuh sukacita menyelimuti halaman Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (20/6/2026). Ratusan keluarga jamaah memadati lokasi penyambutan, menyambut kepulangan Jamaah Haji Kloter 14 asal Kabupaten Sumbawa musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Acara penyambutan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta istri, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan alim ulama. Lantunan doa syukur yang dipimpin oleh H. Mustaram, jamaah haji asal Kecamatan Moyo Utara, membuka rangkaian acara dengan khidmat, menggetarkan hati para hadirin yang telah lama menanti kepulangan sanak keluarga dari Tanah Suci.

Menjaga Martabat Penyelenggaraan Haji

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumbawa, H. Ardi Suzami, S.EI., M.M.Inov., dalam laporannya menyampaikan kabar membanggakan. Penyelenggaraan haji tahun ini dinilai sebagai salah satu yang terbaik.

Namun, di balik rasa syukur, terselip duka mendalam bagi masyarakat Sumbawa. Dua jamaah asal Kabupaten Sumbawa, yakni H. Muhammad Dewasi dari Kecamatan Lunyuk dan H. Beni Yasin dari Kecamatan Maronge, berpulang ke Rahmatullah di Tanah Suci. Selain itu, satu jamaah lainnya, H. Sirim, masih dalam perawatan medis di Arab Saudi.

"Alhamdulillah, sebanyak 327 jamaah telah tiba kembali di Tanah Samawa dengan selamat. Kami mohon doa agar jamaah yang masih dirawat segera diberikan kesembuhan,"ujar H. Ardi.

Pesan Wabup: Membawa Nilai Kemabruran untuk "Tau Samawa"

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan pesan menyentuh. Ia berharap para jamaah tidak hanya membawa gelar haji, melainkan nilai-nilai kesalehan yang berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

"Bapak dan Ibu adalah tamu-tamu pilihan Allah. Mari kita jaga kemabruran ini dengan perilaku yang menjadi teladan. Jadilah penyemangat di tengah masyarakat kita, dan mari bersama-sama berkontribusi membangun Tanah Samawa tercinta ini dengan semangat ikhlas dan persatuan," tutur Wabup dengan nada hangat.

Wabup Ansori juga mengajak seluruh hadirin untuk menundukkan kepala sejenak, membacakan Al-Fatihah bagi dua jamaah asal Sumbawa yang wafat di Makkah. 

"Mereka wafat saat menjemput ridho Allah, insya Allah menjadi syahid,"tambahnya.

Menutup rangkaian acara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus memperbaiki fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji di tahun-tahun mendatang. Sebagai bentuk penghormatan, Wabup Ansori bersama jajaran pejabat turun langsung menyalami satu per satu jamaah yang baru saja turun dari bus, sebuah pemandangan yang menunjukkan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Penyambutan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas kembalinya para tokoh penggerak spiritual di tingkat desa dan kecamatan. Diharapkan, sekembalinya ke tanah kelahiran, para haji dan hajjah ini mampu menjadi motor penggerak kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat "Tau Samawa".(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4 di gerai UNIQLO Lombok Epicentrum Mall, Jumat (19/6/2026), sebuah inisiatif yang membuka ruang promosi bagi kriya dan wastra lokal NTB di jaringan ritel modern berkelas internasional.

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKP3D), dan Koordinator Pemasaran BKP3D, Sinta meninjau langsung Neighborhood Collaboration Corner yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan NTB.

Menurut Sinta, kerja sama yang telah memasuki tahun keempat tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan peluang nyata bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Kami mengapresiasi konsistensi UNIQLO dalam mendukung pemberdayaan UMKM di NTB. Harapannya, kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dekranasda NTB tengah mendorong pemerataan manfaat program dengan memperluas partisipasi pelaku UMKM dari Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Kehadiran produk NTB di ruang kolaborasi UNIQLO tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar modern. Berbagai produk kriya yang memadukan nilai tradisi dengan inovasi desain menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen domestik maupun mancanegara.

Salah satu pelaku UMKM yang terlibat, Abdul Jaelani Purnamasyaf, pemilik Purnama Shop, mengaku bangga produknya mendapat kesempatan ditampilkan melalui program tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan kerajinan khas NTB, seperti anyaman ketak dan rotan yang dipadukan dengan material kerang serta inovasi pemanfaatan limbah plastik.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk NTB dan pada akhirnya tertarik berkunjung maupun menjalin kerja sama bisnis dengan para perajin lokal,” ungkapnya.

Program Neighborhood Collaboration menjadi contoh bagaimana kemitraan strategis dapat memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari peningkatan eksposur produk, penguatan identitas budaya lokal, hingga penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kolaborasi semacam ini merupakan langkah penting dalam mengangkat nilai tambah produk daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, UMKM NTB diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan global, membawa nama baik Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing.(AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagai langkah nyata, BPBD membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan melalui rencana pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang di Kecamatan Moyo Utara, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 25 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh desa di Kecamatan Moyo Utara. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas masyarakat serta aparatur desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya banjir yang selama ini menjadi salah satu ancaman utama di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto Ar, menyatakan bahwa gladi posko dan gladi lapang ini merupakan langkah taktis untuk menanamkan pemahaman prosedur penanganan bencana sejak dini.

“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Ketika terjadi bencana, masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan, ke mana harus bergerak, dan bagaimana mengikuti prosedur evakuasi yang benar,” ujar Rusdianto saat memberikan keterangan pada Jumat (19/06/2026).

Rusdianto membeberkan bahwa Kecamatan Moyo Utara memiliki rekam jejak historis terkait bencana banjir yang cukup besar. Peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2012 dan 2017 menjadi pelajaran penting (lesson learned) bagi semua pihak untuk tidak lengah. Menurutnya, kapasitas dan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa di masa mendatang harus terus diasah.

Simulasi Alur Peringatan Dini hingga Evakuasi

Melalui rangkaian gladi posko dan gladi lapang ini, para peserta dan warga akan diberikan simulasi serta pemahaman langsung mengenai mekanisme Peringatan Dini (Early Warning System)

 Bagaimana informasi bahaya disebarkan secara cepat dan akurat.

Juga memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, kecamatam, desa, dan relawan dan mengarahkan warga bergerak secara tertib menuju lokasi aman sesuai jalur dan titik evakuasi yang telah ditetapkan.

“Ke depan, kami berharap masyarakat bersama pemerintah desa dan seluruh unsur terkait benar-benar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dengan demikian, proses evakuasi dapat berjalan tertib dan masyarakat dapat bergerak menuju titik evakuasi yang aman,” tambah Rusdianto.

BPBD Kabupaten Sumbawa menilai keterlibatan aktif seluruh desa dalam kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam membangun budaya sadar bencana (disaster awareness) serta memperkuat ketangguhan masyarakat (community resilience) di tingkat lokal.

Selain meningkatkan kemampuan respons cepat saat darurat, agenda ini juga diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang solid antara berbagai stakeholder yakni Pemerintah Daerah dan Kecamatan, Relawan Kebencanaan, Aparat Keamanan (TNI/Polri), Warga Masyarakat

Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem global saat ini, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dinilai sebagai langkah paling krusial. BPBD Sumbawa menegaskan, kesiapan yang matang adalah kunci utama untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian materil ketika bencana melanda. (AM/Jack)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (19 Juni 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa pada Jumat (19/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat upaya mitigasi serta sistem penanggulangan bencana di wilayah setempat.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang kian dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen KRB tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan arah pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana (PRB).

Nantinya, dokumen KRB yang telah direview dan diperbarui ini diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus rujukan kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi serta pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa ke depan.

### Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dan Program SIAP SIAGA

Rakor ini bertujuan utama untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja KRB. Sinergi ini dirasa krusial mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari **Program SIAP SIAGA**, kemitraan Australia-Indonesia yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah di Indonesia.

### Tiga Target Utama Forum Koordinasi

Melalui forum koordinasi ini, terdapat beberapa target konkret yang ingin dicapai untuk meletakkan dasar hukum dan operasional yang kuat, di antaranya:

 * **Penyusunan SK Tim:** Menyusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 * **Penyusunan KAK:** Merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

 * **Garis Waktu & Pembagian Peran:** Menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa (*timeline*) tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemkab Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

### Menuju Sumbawa yang Tangguh dan Aman

Dengan tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif, valid, dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan memiliki kesiapsiagaan yang jauh lebih matang dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa depan.

Ketersediaan data risiko yang akurat ini pada akhirnya akan memperkuat ketahanan wilayah, demi mendukung pembangunan daerah yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Perkuat Mitigasi, Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Review Dokumen Kajian Risiko Bencana

Sumbawa Besar. Gaung NUSRA Jumat, 19/06/26. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui BPBD Kabupaten Sumbawa mengadakan Rapat Koordinasi Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerah.

Kabid BPBD Dr.Rusdianto menjelaskan bahwa jegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen Kajian Risiko Bencana, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana.

"Dokumen KRB yang akan direview dan diperbarui diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa" ujarnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah.

Melalui forum ini, diharapkan dapat disusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, akan disusun pula Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

Tidak hanya itu, rapat koordinasi ini juga menargetkan menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

Dengan disusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu memperkuat ketahanan wilayah demi mendukung pembangunan daerah yang aman dan berkelanjutan (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Provinsi Nusa Tenggara Barat meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pencanangan yang berlangsung meriah di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTB bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026. Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan menghasilkan potret lengkap kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Bumi Gora.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Penancapan bendera tersebut melambangkan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan dukungan oleh para bupati dan wali kota. Secara bergantian, para kepala daerah membubuhkan tanda tangan pada papan deklarasi sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah masing-masing.

Di hadapan Wakil Kepala BPS RI dan seluruh hadirin, Gubernur NTB menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," kata Gubernur.

Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Melengkapi rangkaian pencanangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menampilkan berbagai produk unggulan yang dimiliki. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata denyut ekonomi NTB yang akan dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026. Stan-stan UMKM pun menjadi ruang interaksi yang hangat antara masyarakat, pelaku usaha, dan para tamu undangan yang hadir. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (19 Juni 2026) - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mengungkapkan alasan dipilihnya Sumbawa sebagai tuan rumah perdana Soekarno Volley Cup

Dalam sambutannya, Esti Wijayati yang hadir bersama Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends, Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sri Rahayu, Wakil Bendahara Umum Bidang Program Yuke Yurike, serta Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, menjelaskan bahwa dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi penyelenggaraan perdana Soekarno Volley Cup tidak lepas dari ikatan historis antara Bung Karno dengan Pulau Sumbawa.

Ia mengungkapkan, Presiden pertama Republik Indonesia itu tercatat sedikitnya dua kali mengunjungi Pulau Sumbawa pada era 1950-an untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

Esti juga mengingatkan bahwa Juni merupakan Bulan Bung Karno karena terdapat tiga momentum penting, yakni 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafat Sang Proklamator.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai kegiatan sepanjang Juni merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa dan pemikiran Bung Karno dalam membangun bangsa.

Ia menambahkan, bola voli dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga paling digemari masyarakat Indonesia setelah sepak bola dan bulu tangkis. Karena itu, DPP PDI Perjuangan telah merancang Soekarno Volley Cup agar berkembang menjadi turnamen kerakyatan berskala nasional.

“Ini baru titik awal di Kabupaten Sumbawa. Ke depan kami sudah merancang agar Soekarno Volley Cup menjadi event besar yang digelar di seluruh Indonesia untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sekaligus mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional,” ujarnya.

Esti berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kompetisi sebagai sarana mempererat persatuan, bukan memunculkan permusuhan.

“Ketika Merah Putih berkibar dan Indonesia Raya dikumandangkan di ajang internasional, tidak ada lagi sekat agama, suku, ras maupun partai politik. Itulah yang diajarkan Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan. Karena itu bertandinglah dengan sportif, jadikan turnamen ini sebagai ajang mencari prestasi sekaligus mempererat persaudaraan,” pungkasnya. (AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id (19 Juni 2026) – Turnamen Voli Kerakyatan “Soekarno Volley Cup” Tahun 2026 resmi bergulir. Pembukaan kompetisi bergengsi ini dipusatkan di Lapangan Voli Indoor Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (19/6/2026).

Mengusung tema besar “Satukan Tekad Menangkan Rakyat”, event ini dirancang tidak hanya sebagai wadah pembinaan olahraga bola voli di Kabupaten Sumbawa, tetapi juga sebagai momentum mempererat kebersamaan dan membakar semangat gotong royong masyarakat.

Pembukaan turnamen ditandai secara simbolis lewat servis pertama oleh jajaran DPP PDI Perjuangan. Acara berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD dan DPC PDI Perjuangan, empat anggota DPR RI, satu anggota DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PDIP, serta anggota DPRD kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa.

Momen Bersejarah Bagi Desa Ngeru

Kepala Desa Ngeru, Khaeruddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga yang mendalam. Ia menyebut pelaksanaan Soekarno Volley Cup ini sebagai tonggak sejarah baru bagi desanya. Untuk pertama kalinya, kegiatan dengan konsep kerakyatan yang masif digelar di Desa Ngeru dengan dihadiri langsung oleh jajaran petinggi DPP PDI Perjuangan.

“Ini menjadi sejarah bagi Desa Ngeru. Tanpa dukungan semua pihak, tentu hari ini tidak akan kita saksikan bersama. Kami bangga desa kami menjadi tuan rumah kegiatan besar ini,” ujar Khaeruddin.

Ia juga menegaskan bahwa Desa Ngeru selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat PDI Perjuangan di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, turnamen ini dipersembahkan khusus sebagai pesta rakyat pasca-panen sekaligus hiburan berkualitas bagi warga.

Kolaborasi dan Dua Semangat Utama

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., melaporkan bahwa kesuksesan pelaksanaan Soekarno Volley Cup merupakan buah dari kolaborasi solid antara struktur DPC, DPD, hingga DPP PDI Perjuangan.

Dalam laporannya, Abdul Rafiq menekankan bahwa turnamen ini membawa dua esensi dan semangat utama yakni pertama Menyambut Bulan Bung Karno."Menjadi momentum untuk memaknai kembali identitas, pemikiran, dan rekam jejak perjuangan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Bung Karno bukan hanya milik PDI Perjuangan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia," tegas Rafiq.

Kemudian ujarnya sebagai Wadah Pembinaan Atlet Berbakat.Menjadi inkubator bagi talenta muda daerah. Rafiq berharap turnamen ini menjadi agenda tahunan yang konsisten melahirkan bibit-bibit atlet bola voli potensial dari Sumbawa, yang kelak mampu bersaing di kancah provinsi, nasional, bahkan internasional.

Turnamen ini diproyeksikan akan menyaring tim-tim tangguh dari berbagai wilayah. Abdul Rafiq memaparkan bahwa para juara dari masing-masing zona nantinya akan dipertemukan pada babak puncak (grand final). Waktu Pelaksanaan Grand Final pada bulan Juli 2026 (Bertepatan dengan rangkaian Bulan Bung Karno) di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Sumbawa

“Manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya karena di dalamnya terdapat nilai sejarah sekaligus nilai prestasi,” pesan Rafiq kepada para atlet yang bertanding.

Di penghujung laporannya, Abdul Rafiq menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati yang hadir langsung memimpin rombongan pusat.

Kehadiran para legislator pusat dan daerah ini diakui semakin menambah semarak dan legitimasi Soekarno Volley Cup 2026 sebagai agenda olahraga kerakyatan yang mampu menyatukan masyarakat melalui sportivitas yang tinggi. 

Tampak hadir pula legislator dari provinsi NTB, Abdul Rahim ST, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dan jajaran fraksi PDIP DPRD KSB dan Anggota lengkap Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa (AM/Jen)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat benteng sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah SE, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan mempererat sinergi pengawasan demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan di rel yang tepat.

Wabup: Pengawasan Bukan untuk Mencari Kesalahan

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen vital dalam memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan output yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wabup secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memiliki komitmen baja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya minta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian poin-poin yang masih mengganjal,” tegas H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup mengingatkan pentingnya menempatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rujukan utama pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan (assurance & consulting), serta mitigasi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya preventif untuk memastikan semua program tepat sasaran, taat aturan, dan memberikan hasil optimal untuk masyarakat. Mari jadikan pengawasan ini sebagai bagian dari budaya kerja organisasi kita,” tambahnya.

Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Fokus Utama

Senada dengan Wakil Bupati, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., memaparkan bahwa esensi dari rakor ini adalah untuk mengunci komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Didi Hermansyah menggarisbawahi bahwa salah satu menu utama dalam rakor kali ini adalah akselerasi atau percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, menurut Didi, menjadi parameter mutlak dalam mengukur keseriusan pemda melakukan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan administrasi.

Melalui pelaksanaan rakor pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat membangun pola kemitraan yang lebih solid antara Inspektorat sebagai *auditor* internal dengan seluruh OPD selaku eksekutor program. Sinergi yang kuat ini diharapkan dapat mendongkrak capaian akuntabilitas daerah, mengikis potensi fraud, dan menyukseskan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AMDIN/ADR - Prokopim Sumbawa)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memediasi pertemuan antara warga, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan manajemen PT Moyo Safari Abadi (Amanwana Resort) pada Senin (15/06/2026). 

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini difokuskan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas operasional, pengelolaan limbah, dan status perizinan lingkungan hotel mewah tersebut di Pulau Moyo.

Pertemuan strategis ini menghadirkan perwakilan masyarakat, Kepala Desa Labuhan Aji, sejumlah elemen LSM, manajemen PT Amanwana, Camat Labuhan Badas Ardian Pranata serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa.

Dalam ruang rapat, perwakilan Lembaga Swadaya masyarakat Lembaga Pemerhati Desa (LSM LPD) Aji Rusdianto akrab di sapa Raja mengapresiasi langkah cepat DPRD Sumbawa yang bersedia menerima dan memediasi surat pengaduan mereka. Kendati demikian, warga menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk meminta tindak lanjut nyata dan solusi konkret, bukan sekadar mendengarkan aspirasi tanpa eksekusi.

Ia menyoroti sejumlah poin krusial, di antaranya dugaan penggunaan lahan yang masuk dalam konteks kawasan hutan lindung, meskipun status yang diketahui sejauh ini adalah Hak Guna Usaha (HGU). Mengacu pada komitmen Pemerintah Daerah melalui Bupati Sumbawa, warga menuntut ketegasan dalam menjaga kelestarian hutan lindung di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Selain isu pemanfaatan lahan,  LSM Rifqi Arga mendesak transparansi terkait dokumen administrasi perizinan, pengelolaan emisi, pengelolaan air limbah, serta kepemilikan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Sertifikat Layak Operasi (SLO) terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala Desa Labuhan Aji Sofyan turut menyampaikan keluhannya. Ia meminta agar pihak Amanwana Resort tidak mengabaikan keberadaan pemerintah desa setempat, meskipun secara hierarki regulasi, kewenangan pengawasan berada di tangan pemerintah pusat.

"Kami meminta agar Amanwana melibatkan pemerintah desa dalam hal pengelolaan limbah. Selama ini, sampah dari kegiatan Amanwana ditengarai dibuang ke dalam hutan produktif warga," ungkap Kades Labuhan Aji. Sisi administratif pun diharapkan dapat ditembuskan ke desa agar aparatur setempat mengetahui dan mampu bertanggung jawab jika muncul persoalan di kemudian hari.

DLH Ungkap Hasil Uji Lab: Satu Parameter Melebihi Baku Mutu

Kepala Bidang I Pengawasan DLH Kabupaten Sumbawa, Dina Eka  memberikan penjelasan kronologis dari kacamata pengawasan daerah. Berdasarkan data rekam jejak DLH Kabupaten Sumbawa, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT Amanwana awalnya dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dengan Nomor 22 Tahun 1991 tertanggal 16 Agustus 1991.

Merespons adanya pengaduan terkait limbah B3, DLH Sumbawa sebenarnya telah turun melakukan inspeksi lapangan pada tahun 2024 lalu. Hasil pengawasan kala itu menunjukkan operasional IPAL berjalan 24 jam sepanjang tahun, di mana limbah cair diolah dalam kolam penampungan untuk penyiraman tanaman, dan dinilai telah memenuhi kapasitas penampungan secara kimiawi maupun biologis.

Namun, kejutan muncul dari hasil uji laboratorium terbaru yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi NTB per tanggal 6 April 2026.

"Dari enam parameter yang diuji, terdapat satu parameter yang melebihi baku mutu, yaitu tingkat kekeruhan air. Selain itu, ada catatan evaluasi mengenai kandungan minyak, lemak, dan total padatan tersuspensi (TSS)," jelas Dina.

Lebih lanjut, Dina memaparkan hambatan birokrasi yang dihadapi daerah. Karena PT Amanwana berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), maka kewenangan pengawasan dan penindakan perizinan berada penuh di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau dilimpahkan ke DLH Tingkat Provinsi. Pasca-inspeksi tahun 2024, DLH Kabupaten Sumbawa telah bersurat kepada KLHK (Divisi Jawa Bali) untuk meneruskan hasil pengawasan lapangan serta meminta pusat mendesak pemenuhan kelengkapan Pertek dan SLO. Namun hingga kini, pihak kabupaten belum menerima informasi apakah kementerian sudah turun ke lapangan atau belum.

Oleh karena itu, DLH Kabupaten Sumbawa meminta manajemen PT Amanwana agar ke depan, setiap laporan berkala yang diserahkan ke Pemerintah Pusat atau Provinsi tetap memberikan dokumen tembusan kepada DLH Kabupaten sebagai fungsi kontrol dan pembinaan daerah.

Tanggapan Amanwana: Akui Dokumen Hilang, Siap Dikoreksi

Menanggapi rentetan tudingan tersebut, pihak manajemen Amanwana Resort Faisal lubis menyambut positif agenda RDP yang digelar dan menegaskan komitmennya untuk tetap taat hukum. Perusahaan menjelaskan bahwa pengujian air limbah dan air sumur terakhir telah dilakukan pada akhir Mei lalu, dan hasilnya sudah diserahkan dalam pertemuan kedua di Badas.

Terkait hilangnya sejumlah dokumen administrasi perizinan, manajemen mengonfirmasi bahwa hal itu terjadi sejak masa pandemi Covid-19 akibat dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan. Kendati demikian, mereka memastikan operasional hotel tetap dipantau ketat melalui audit internal perusahaan yang berlaku secara nasional di enam cabang di Indonesia dengan predikat lulus, serta mengantongi sertifikasi kelayakan dari pihak ketiga.

Mengenai tuduhan tumpukan sampah, manajemen mengklarifikasi bahwa tumpukan yang dilaporkan warga berasal dari aktivitas luar area operasional Amanwana (wilayah Desa Labuhan Aji). Sedangkan untuk limbah berbahaya, perusahaan memberikan pembelaan. "Sampah B3 dari kegiatan Amanwana kami kirim ke Pulau Lombok karena di sana sudah ada pengolah yang tersertifikasi," urai Faisal perwakilan manajemen. 

Sementara terkait polusi genset, pihak hotel mengaku sedang berkoordinasi untuk bertransisi ke program energi baru terbarukan (EBT).

“Apabila ada operasional kami yang luput, kami meminta pengarahan. Kami welcome. Intinya, kami siap dikoreksi dan mengharapkan pendampingan dari Dinas LH,” ucap perwakilan Amanwana.

Penjelasan manajemen mengenai hilangnya dokumen akibat Covid-19 langsung disanggah keras oleh Ketua LPPK NTB, Sukriadi (Tamar). Ia menilai alasan tersebut hanyalah alibi semata. Menurut Sukriadi, jika terjadi kendala operasional atau kehilangan dokumen krusial, minimal harus ada komunikasi tertulis resmi yang dilayangkan kepada otoritas wilayah setempat.

Rekomendasi DPRD: Desak Pusat dan Jadwalkan Sidak Lapangan

Menutup jalannya RDP yang dinamis tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Syaifullah, membacakan sejumlah poin rekomendasi resmi dewan untuk menyelesaikan polemik lingkungan ini.

Rekomendasi akhir tersebut menetapkan tiga poin utama:

Pertama : Meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa melakukan komunikasi intensif dan koordinasi berkala terkait kelengkapan dokumen operasional Hotel Amanwana di Pulau Moyo.

Kedua : Meminta DLH Kabupaten Sumbawa segera bersurat kembali dan mendesak Kementerian LH/KLHK untuk segera turun tangan menindaklanjuti temuan parameter limbah yang tidak memenuhi baku mutu tersebut.

Ketiga : Merekomendasikan tim gabungan untuk turun langsung meninjau lokasi Hotel Amanwana. Pihak manajemen Amanwana diminta segera memberikan dan memfasilitasi jadwal kunjungan lapangan secara bersama-sama dalam waktu dekat.

DPRD Sumbawa menegaskan akan mengawal ketat persoalan ini demi memastikan investasi di Pulau Moyo tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. (AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat dalam memperkuat benteng pertahanan wilayah terhadap ancaman bencana alam. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menggelar simulasi Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Bencana Banjir yang dipusatkan di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan ini dihajatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendongkrak kesiapsiagaan pemerintah desa, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menghadapi potensi banjir yang menjadi salah satu ancaman prioritas di wilayah tersebut.

Urgensi pelaksanaan simulasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen resmi Kajian Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Desa Kukin Tahun 2025, desa ini tercatat memiliki tingkat risiko banjir yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kerentanan tersebut, di antaranya Meningkatnya intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, Karakteristik topografi wilayah Desa Kukin, Kondisi aliran sungai serta sistem drainase setempat yang belum optimal.

Merespons ancaman nyata tersebut, Pemerintah Desa Kukin sebelumnya telah bergerak maju dengan menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir. Dokumen ini memuat skenario ancaman, mekanisme respons cepat, pembagian peran para pihak, hingga prosedur penanganan darurat yang menjadi kompas utama saat bencana melanda.

Menguji Dokumen di Atas Kertas Lewat Simulasi TTX

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, S.T., melalui Kepala Bidang II BPBD, Dr. Rusdianto Ar., menegaskan bahwa sebuah dokumen rencana kontinjensi tidak boleh hanya menjadi catatan di atas kertas. Keberadaan Renkon harus diuji secara berkala demi memastikan efektivitas implementasinya di lapangan.

“Melalui simulasi TTX (latihan berbasis diskusi terstruktur) ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab masing-masing ketika terjadi kondisi darurat banjir. Ini adalah cara kita menguji kesiapan mekanisme koordinasi yang telah disusun dalam Rencana Kontinjensi,” jelas Dr. Rusdianto kepada media.

Simulasi berskala desa ini berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat pemerintah desa, lembaga desa, relawan, tokoh masyarakat, kelompok rentan, hingga mitra terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat urat nadi koordinasi lintas sektor agar respons saat bencana menjadi lebih cepat, tepat, dan terarah.

Selain mengasah kesiapsiagaan, agenda TTX ini dirancang untuk mencapai sejumlah target sekunder yang tidak kalah penting, meliputi

Pertama : Meningkatkan pemahaman masyarakat akar rumput mengenai risiko dan dampak nyata banjir.

Kedua : Menguji efektivitas sistem pengambilan keputusan (decision making) saat situasi darurat.

Ketiga :Mengidentifikasi celah, kelemahan, atau kesenjangan (gap) yang masih ada dalam rencana penanganan bencana.

Keempat: Mendorong kepedulian warga dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mandiri.

Sebagai tindak lanjut, output konkret yang dihasilkan dari agenda ini adalah penyusunan laporan komprehensif hasil simulasi yang memuat jalannya kegiatan, temuan utama di lapangan, serta dokumentasi visual.

Lebih jauh, BPBD Kabupaten Sumbawa menargetkan lahirnya rekomendasi strategis baru. Rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan alur respons darurat, mempererat koordinasi antar-pihak, serta menajamkan fungsi tiap unsur kelembagaan di tingkat desa.

Melalui komitmen bersama dan simulasi TTX ini, Desa Kukin kini diproyeksikan menjadi desa yang lebih tangguh, siap siaga menghadapi potensi bencana, serta mampu meminimalkan risiko maupun dampak material dan non-material terhadap masyarakat. (AM/jak)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengeluarkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Jumat (12/6/2026) lalu. Langkah ini diambil guna merespons perkembangan situasi terkini di tengah masyarakat yang memerlukan perhatian bersama agar stabilitas daerah tetap terjaga.

Dalam pernyataan resminya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya menjaga ketenangan, persatuan, dan kondusivitas di wilayah Kabupaten Sumbawa. Ia meminta warga untuk menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

 "Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, baik yang beredar secara langsung maupun melalui media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang aman dan damai di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Bupati Sumbawa dalam rilis pers tersebut.

Bupati juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Warga diimbau keras untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau bersikap anarkis yang dapat merugikan ketertiban umum.

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan lembaga berwenang. Semua proses harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memastikan stabilitas daerah tetap kokoh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa

Tidak hanya menyoroti masalah keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), dalam rilis yang sama, Bupati Syarafuddin Jarot juga menyelipkan pesan mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumbawa sebagai warisan penting bagi generasi masa depan.

"Mari kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kekayaan alam Kabupaten Sumbawa agar tetap lestari, produktif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.

Menutup imbauannya, Bupati mengajak seluruh warga untuk bahu-bahu merawat Kabupaten Sumbawa agar tetap menjadi daerah yang aman, damai, unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Oleh : Asmediati 

SALAH satu jebakan berpikir yang paling sering muncul dalam perdebatan publik adalah menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi dua pilihan yang tampak tegas. Dalam logika, cara berpikir demikian dikenal sebagai dilema palsu (false dilemma), yakni menghadirkan seolah-olah hanya ada dua kemungkinan, padahal kenyataan menyediakan jauh lebih banyak pilihan.

Pertanyaan, “Pilih orang santun namun sebenarnya salah atau pilih orang kasar namun sebenarnya benar?” tampak provokatif. Sekilas terlihat cerdas. Bahkan, ia terdengar seperti pertanyaan filosofis yang mengajak orang berpikir lebih dalam, padahal justru sebaliknya. 

Pertanyaan itu mengandung cacat logika yang fatal. Ia memaksa orang memasuki ruang yang sempit, lalu menyuruh memilih salah satu sudut ruangan seakan-akan tidak ada pintu keluar.

Mengapa kita harus memilih orang santun yang salah? Mengapa pula harus memilih orang kasar yang benar? Mengapa tidak memilih orang yang benar sekaligus santun?

Kenyataan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa ribuan guru, ilmuwan, ulama, pendeta, dokter, hakim, peneliti, dan pemikir mampu menyampaikan kebenaran tanpa perlu memaki orang lain. Mereka tidak kehilangan ketajaman berpikir hanya karena menjaga kesopanan. Mereka juga tidak kehilangan keberanian hanya karena menghormati lawan bicara. Justru kemampuan menyampaikan kritik secara santun merupakan tanda kematangan intelektual yang paripurna.

Kekeliruan lain muncul ketika kekasaran diam-diam diberi status istimewa, seolah-olah menjadi bukti otentisitas keberanian. Dalam banyak perdebatan, orang yang berbicara keras dan meledak-ledak sering dianggap lebih jujur dibanding orang yang berbicara tenang. Padahal, volume suara tidak memiliki hubungan ilmiah maupun logis dengan validitas argumen. 

Kebenaran tidak lahir dari nada suara. Kebenaran lahir dari koherensi logika, kecukupan data, ketepatan metodologi, serta kemampuan sebuah argumen bertahan terhadap kritik.

Ironisnya, mereka yang mengaku membela rasionalitas kadang terjebak dalam kontradiksi. Mereka mengatakan perdebatan diperlukan untuk menguji gagasan. Pernyataan itu benar. Ilmu pengetahuan memang berkembang melalui kritik dan sanggahan. Namun, masalah mendasar muncul ketika kritik bermutasi menjadi serangan personal (ad hominem). Saat karakter seseorang dijadikan sasaran utama, perdebatan perlahan meninggalkan wilayah gagasan dan masuk ke wilayah prasangka. Orang tidak lagi menguji argumen, sebaliknya mulai menghakimi individu. Di titik itulah diskusi kehilangan daya ilmiahnya.

Seorang peneliti tidak dapat menyimpulkan sebuah teori salah hanya karena pembuat teorinya memiliki sifat buruk. Seorang hakim tidak dapat memutus perkara berdasarkan kesukaan pribadi terhadap terdakwa. Pun demikian, seorang editor tidak dapat menolak naskah hanya karena tidak menyukai karakter penulisnya. Argumen harus diperiksa melalui argumen. Bukti harus dijawab dengan bukti. Logika harus dibantah dengan logika. Karakter manusia memang penting dalam kehidupan sosial, namun karakter bukan alat ukur tunggal untuk menentukan benar atau salahnya sebuah gagasan.

Ada persoalan yang lebih menarik untuk dibahas: mengapa sebagian orang merasa bahwa kekasaran adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kebenaran? Kemungkinan besar karena mereka menyamakan ketegasan dengan agresivitas. Padahal, keduanya berada di kutub yang berbeda. Ketegasan berfokus pada substansi; agresivitas berfokus pada lawan. Ketegasan mengejar kejelasan; agresivitas mengejar kemenangan psikologis. Ketegasan memperkuat argumen; agresivitas sering kali menjadi kompensasi ketika argumen mulai melemah.

Dalam psikologi komunikasi, dikenal gejala bahwa ketika seseorang merasa posisinya terancam akibat kepanikan yang tak terkontrol, intensitas emosinya akan meningkat. Kata-kata menjadi lebih keras dan serangan personal mulai bermunculan. Fenomena ini terjadi bukan karena argumentasinya semakin kuat, justru sebaliknya: emosi sedang mengambil alih ruang yang semestinya ditempati oleh nalar. Oleh sebab itu, kekasaran tidak dapat diperlakukan sebagai indikator keberanian intelektual, ataupun tanda bahwa seseorang sedang membela kebenaran. Sering kali, kekasaran hanyalah kebisingan yang menutupi kelemahan penalaran.

Perdebatan memang penting, sebagai tanda manusia berpikir. Bahkan, peradaban modern dibangun oleh tradisi perdebatan yang panjang. Filsafat Yunani, ilmu pengetahuan modern, sistem hukum, hingga demokrasi bertumpu pada kemampuan manusia mempertentangkan gagasan. Akan tetapi, tujuan akhir perdebatan bukan menciptakan musuh atau menjatuhkan mental lawan, sebaliknya memperbaiki kualitas pemahaman terhadap “kebenaran” yang dicari. Bukan “pembenaran”.

Ketika seseorang berkata bahwa dirinya memilih orang kasar yang benar daripada orang santun yang salah, sesungguhnya ia sedang terjebak dalam kerangka berpikir yang keliru. Ia menerima asumsi naif bahwa kesantunan dan kebenaran berada pada kubu yang saling bermusuhan. Padahal, sejarah intelektual dunia menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebenaran yang kuat tidak membutuhkan makian sebagai tongkat penyangga. Argumen yang kokoh tidak memerlukan penghinaan sebagai alat bantu napas. Jika sebuah gagasan memang benar, biarkan ia menang melalui kekuatan penjelasannya, bukan melalui kekasaran yang berisik.

Mari kita uji cacat logika ini dengan membawanya ke ranah domestik dan profesional yang lebih nyata. Bayangkan seorang istri yang disodori pilihan: “Pilih suami yang melakukan KDRT tapi memberi cukup uang, atau suami santun tapi tak memberikan nafkah?" Pertanyaan ini menjebak karena mengaburkan esensi pernikahan yang ideal, yakni suami yang menafkahi sekaligus menyayangi tanpa kekerasan. Menerima dikotomi palsu ini sama saja dengan memaklumi kejahatan domestik atas nama pemenuhan materi.

Logika cacat yang sama akan tampak pada profesi lain. Apakah kita mau menyerahkan nyawa kita di meja operasi kepada seorang dokter bedah yang memaki-maki asistennya secara brutal dengan dalih “yang penting operasinya berhasil”? Atau, maukah kita mengonsumsi obat dari seorang apoteker yang kasar dan serampangan dalam pelayanan hanya karena ia mengklaim racikan obatnya manjur? Tentu tidak. Kita menuntut profesionalisme yang utuh: keahlian yang mumpuni sekaligus etika yang terjaga.

Begitulah. Memisahkan kebenaran dari kesantunan adalah upaya malas untuk melegitimasi kedangkalan budi. Peradaban yang maju tidak dibangun oleh orang-orang yang harus merusak kemanusiaan orang lain demi menegakkan sebuah argumen. Kebenaran dan kesantunan bukanlah dua hal yang harus saling mengorbankan; keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama bernama martabat manusia.[AM]

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menyerahkan lahan untuk pembangunan pangkalan Korps Marinir TNI AL di wilayah Sumbawa. Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah lahan dilakukan dalam acara yang dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Forkopimda, Seketaris Daerah, Dr. H Budi Prasetyo, Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa, Kepala OPD dan rombongan pejabat Korps Marinir, acara bertempat di lantai 1 Ruang Rapat Haji Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 9 Juni Tahun 2026 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran tamu kehormatan dari Mabes TNI AL, termasuk Dr. Endi Supadi. Bupati menyebut kerja sama ini merupakan impian yang telah dirintis hampir setahun, sejak pertemuan awal di Jakarta. 

“Hari ini impian kita terwujud. Dengan penandatanganan MoU dan penyerahan lahan, kita mulai langkah besar bersama,” ujar Bupati. Tahap awal, Pemkab Sumbawa menyerahkan lahan seluas 20 hektar di lokasi strategis dekat kota, pantai, dan pintu gerbang Teluk Saleh. “Lokasi ini dekat dengan habitat hiu paus terbesar di Indonesia, potensi wisata dunia yang kita miliki,” tambahnya.

Bupati juga menyatakan kesiapan menyerahkan tambahan lahan untuk pengembangan pangkalan. Lokasi tersebut dinilai sangat dekat dengan laut, hanya sekitar 500 meter, sesuai kebutuhan operasional Korps Marinir yang bergerak di darat dan laut.

Bupati Jarot menegaskan, kehadiran Marinir akan memperkuat pertahanan negara, mengingat Sumbawa berbatasan langsung dengan Australia. Selain aspek pertahanan, ia berharap keberadaan pangkalan memberi dampak positif bagi ekonomi, pariwisata, dan pembangunan daerah. 

“Alhamdulillah sekarang banyak potensi PSN yang sudah jalan, seperti stadion. Ada 700 tentara di sini. Kemarin juga sudah diputuskan lokasi Sekolah Rakyat untuk 3.000 murid, dan akhir tahun akan ada Sekolah Terintegrasi Kemendikdasmen untuk 1.000 murid SD-SMP-SMA,” ucap Bupati. 

Mengakhiri sambutannya, Bupati Jarot berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk membangun Sumbawa dan memperkuat pertahanan Indonesia. “Mudah-mudahan Marinir yang akan berpangkalan di sini membawa kontribusi positif. Kami siap membantu apa yang dibutuhkan,” tutup Bupati.

Sementara itu Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI Dr. Endi Supardi, S.E., M.M. memastikan pembangunan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Kabupaten Sumbawa akan langsung dimulai tahun ini. Kepastian itu disampaikan usai serah terima hibah lahan dari Pemkab Sumbawa, Juni 2026.

“Sore ini kami ditemani Bapak Bupati beserta seluruh unsur pimpinan daerah. Tadi sudah dilaksanakan penyerahan atau serah terima hibah tanah yang rencana akan dibangun untuk Batalyon Infanteri Marinir 16,” ujarnya.

Usai serah terima, proses administrasi akan langsung dilanjutkan. “Insyaallah dalam waktu dekat kita akan langsung dibangun Batalyon Infanteri Korps Marinir yang ke-16. Ini salah satu program Bapak Presiden lewat Menhan,” tegasnya.

Penambahan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Sumbawa merupakan bagian dari penambahan 5 batalyon baru Korps Marinir secara serentak di seluruh Indonesia. “Dengan proses penyerahan ini, kita langsung gas bangun Batalyon Infanteri Korps Marinir ini,” tambahnya

Letjen Endi berharap kehadiran Batalyon Marinir di Sumbawa membawa berkah, manfaat, dan kemajuan bagi daerah. Keberadaan 1.000 personel dipastikan berdampak pada pertahanan sekaligus menggerakkan ekonomi. “Kalau sudah berkeluarga, kali dua atau beranak kali tiga dan seterusnya. Sehingga perputaran ekonomi akan lebih cepat. Ini sama-sama menguntungkan buat wilayah Sumbawa dan juga buat Korps Marinir,” jelasnya.

Terkait target pembangunan, Pangkormar menegaskan tidak ada penundaan. “Insyaallah pembangunan langsung tahun ini juga. Kita tidak akan menunda. Kita langsung tindak lanjuti berkas yang ada. Di samping surat berjalan, kita juga akan koordinasi langsung agar pembangunan Yonif 16 ini bisa segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Letjen Endi menjelaskan Korps Marinir memiliki kriteria satuan yang lengkap. Di dalam satu Pasmar terdapat infanteri, kavaleri, artileri, hingga resimen bantuan tempur yang menaungi zeni, kesehatan, perhubungan, dan lainnya. 

“Insyaallah dari semua satuan ini bukan hanya infanteri. Karena nanti ke depan akan ada satu Pasmar atau satu divisi di Sumbawa ini, tergelar sampai Bima dan seterusnya,” tutupnya.

Dilanjutkan dengan peninjauan lahan pembangunan Batalyon infanteri Korps Marinir ke 16 di Samota (AM/Diskominfotiksandi Pemkab Sumbawa)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  12 Juni 2026 – Keluarga korban dugaan penganiayaan yang terjadi di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, melalui kuasa keluarga M. Talif, SH, berharap pihak Polsek Plampang dapat menuntaskan penanganan perkara yang telah dilaporkan oleh MOHAMED ALFARIZI PUTRA.

Peristiwa tersebut terjadi pada 11 April 2026. Berdasarkan keterangan korban dan keluarga, saat itu korban bersama beberapa rekannya sedang berkumpul dan bermain bersama. Kemudian korban diajak oleh terduga pelaku yang dikenal dengan panggilan Egi ke rumahnya bersama teman-teman lainnya.

Sesampainya di rumah terduga pelaku, mereka sempat berbincang beberapa saat. Namun tidak lama kemudian, terduga pelaku masuk ke dalam rumah dan setelah keluar diduga langsung melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang hingga korban tidak sadarkan diri. Pemukulan tersebut baru berhenti setelah salah seorang teman yang berada di lokasi berupaya melerai.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan telah menjalani pemeriksaan medis serta visum. Selain dampak fisik, korban juga mengalami trauma yang masih dirasakan hingga saat ini.

M. Talif, SH menyampaikan bahwa keluarga korban menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, hingga lebih dari dua bulan sejak kejadian, keluarga masih berharap adanya perkembangan yang memberikan kepastian hukum bagi korban.

“Kami berharap Polsek Plampang dapat menyelesaikan perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Korban telah melaporkan kejadian ini dan telah menjalani visum sebagai bagian dari proses pembuktian,” ujar M. Talif, SH.

Menurut keluarga korban, hingga saat ini saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut belum berani memberikan keterangan secara terbuka. Namun keluarga memperoleh informasi bahwa terduga pelaku telah mengakui perbuatannya dalam proses pemeriksaan.

“Oleh karena itu kami berharap penyidik dapat terus mendalami perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami percaya aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengungkap fakta-fakta yang diperlukan sehingga perkara ini dapat memperoleh kepastian hukum,” lanjutnya.

Keluarga korban juga berharap pihak kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut sehingga tidak takut untuk memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan.

“Kami hanya menginginkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Harapan kami kasus ini dapat dituntaskan secara profesional sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” tutup M. Talif, SH. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu tidak lagi semestinya dipandang sebagai bentuk belas kasih atau pemenuhan kuota semata. 

Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, langkah tersebut justru menjadi kebutuhan logis dan strategis yang harus ditempuh oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc di semua tingkatan.

”Demokrasi tidak bisa meminta partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, tetapi pada saat yang sama membatasi keterlibatan mereka di meja penyelenggara pemilu,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/6/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pemilu sebagai pesta demokrasi harus memberi ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara.

Menurutnya, demokrasi akan kehilangan sebagian maknanya apabila penyandang disabilitas hanya ditempatkan sebagai objek layanan tanpa diberi kesempatan menjadi subjek yang ikut mengelola proses demokrasi.

”Kalau negara menganggap penyandang disabilitas cukup cakap untuk menentukan masa depan bangsa melalui hak suara mereka, maka seharusnya negara juga percaya mereka cukup cakap untuk membantu menyelenggarakan proses pemilu,” tandas Didu.

Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa mengundang para penyandang disabilitas masuk sebagai pemilih tetapi ragu memberi ruang sebagai penyelenggara.

Menurut Didu, pelibatan penyandang disabilitas dalam rekrutmen badan adhoc pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga petugas pendukung lainnya, perlu dipandang sebagai investasi demokrasi. Alih-alih pemenuhan prinsip keterwakilan belaka.

Ia menjelaskan, selama ini diskusi mengenai disabilitas dalam pemilu sering berfokus pada hak memilih dan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal, demokrasi yang matang seharusnya juga memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

”Kesetaraan itu nggak berhenti pada hak mencoblos saja. Kesetaraan itu juga berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengabdi, bekerja, dan mengambil peran dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Kesalahan Cara Pandang

Didu menilai ada kesalahan cara pandang yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Di antaranya melihat penyandang disabilitas lebih sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan dibanding kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.

Padahal, perkembangan pendidikan, teknologi, dan akses informasi telah melahirkan banyak penyandang disabilitas dengan kompetensi yang tidak kalah dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka bekerja sebagai akademisi, pengusaha, aktivis, aparatur sipil negara, profesional, hingga pemimpin organisasi.

Menurutnya, pemilu semestinya menjadi ruang yang mencerminkan perkembangan tersebut. Karena itu kata Didu, yang harus dilihat adalah kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata kondisi fisiknya. 

Banyak penyandang disabilitas memiliki kapasitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga kepemimpinan yang sangat baik. Jika ruang itu tidak dibuka, maka kata Didu, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga lembaga yang kehilangan talenta-talenta terbaik.

Lebih jauh, Didu menilai keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pelayanan publik adalah kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengalami langsung hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Akibatnya, banyak persoalan yang dianggap sepele justru menjadi kendala besar di lapangan.

Didu mencontohkan masih ditemukannya TPS yang sulit diakses kursi roda, informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, maupun layanan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih dengan ragam disabilitas tertentu.

Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, yakni pengalaman hidup yang memungkinkan mereka melihat persoalan dari perspektif yang berbeda.

”Mereka memahami hambatan-hambatan itu bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung,” ucap Didu.

Karena itu, kata mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini, jangan heran jika para penyandang disabilitas ini sering lebih mampu menemukan masalah yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain. 

”Perspektif seperti ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu,” ujarnya.

Menurut Didu, kehadiran penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu pada akhirnya tidak hanya menguntungkan kelompok disabilitas, tetapi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa prinsip aksesibilitas hampir selalu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sasaran awalnya.

Sebagaimana jalur landai yang dibuat untuk pengguna kursi roda namun juga membantu lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum, pelayanan pemilu yang dirancang lebih aksesibel akan meningkatkan kenyamanan seluruh pemilih.

”Pelayanan yang baik bagi kelompok paling rentan biasanya akan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi semua orang. Karena itu pelibatan disabilitas sebenarnya bukan isu kelompok tertentu saja, melainkan strategi meningkatkan kualitas layanan pemilu secara keseluruhan,” katanya.

Memperkuat Legitimasi Demokrasi

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Didu menilai pelibatan penyandang disabilitas juga akan memperkuat legitimasi demokrasi. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.

Dalam situasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Didu menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara mengirim pesan bahwa demokrasi membuka ruang bagi semua warga negara. Ketika masyarakat melihat tidak ada kelompok yang disisihkan, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga akan semakin kuat.

Dia melanjutkan, manfaat yang tidak kalah penting adalah dampak pendidikan sosial yang ditimbulkan. Setiap penyelenggaraan pemilu merupakan ruang pendidikan publik terbesar yang dimiliki negara. Jutaan warga berinteraksi langsung dengan petugas pemilu di berbagai tingkatan. Karena itu, ketika masyarakat melihat penyandang disabilitas menjalankan tugas sebagai petugas pemilu secara profesional, persepsi lama mengenai disabilitas perlahan akan berubah.

”Selama ini masyarakat terlalu sering melihat keterbatasannya. Padahal yang harus dilihat adalah kemampuannya. Ketika penyandang disabilitas memimpin rapat, melayani pemilih, mengelola administrasi, atau mengawasi jalannya pemungutan suara, masyarakat akan belajar bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi,” kata Didu.

Bahkan, kata Didu melanjutkan, perubahan cara pandang tersebut bahkan bisa menjadi salah satu warisan sosial terpenting dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Sebab, stigma sering kali menjadi hambatan yang lebih berat dibanding kondisi disabilitas itu sendiri.

Karena itu, Didu mendorong KPU dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mulai melihat pelibatan penyandang disabilitas sebagai kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar program afirmasi.

Ia menegaskan bahwa rekrutmen petugas pemilu perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Pada saat yang sama, penyelenggara juga perlu memastikan lingkungan kerja yang aksesibel sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara optimal.

Didu menegaskan, ukuran demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Demokrasi yang matang juga tercermin dari siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut menyelenggarakannya.

” Ketika penyandang disabilitas dipercaya menjadi petugas pemilu, negara sedang mengirim pesan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, kapasitas, dan kesempatan yang sama. Di situlah demokrasi menemukan makna yang sesungguhnya” pungkasnya. (AM/Didu)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 16 Juni 2026 – Perayaan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, berlangsung sangat meriah. Kehadiran Festival Malala, ritual penyulingan minyak tradisional khas Sumbawa yang sarat akan nilai magis dan budaya, mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn dan Zulfikar Demitry SH MH.

Gitta Liesbano yang hadir langsung menyaksikan pembukaan festival oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyatakan kekagumannya atas keberhasilan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengemas acara tersebut. Meski dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat, festival ini mampu menyedot antusiasme ribuan masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat Kecamatan Moyo Hilir. Festival Malala ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan aset budaya yang luar biasa unik," ujar Gitta Liesbano di sela-sela acara.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gitta ini menegaskan bahwa tradisi Malala adalah identitas yang harus terus dilestarikan dan disemarakkan. Menurutnya, eksistensi tradisi penyulingan minyak tradisional yang hanya ada di Sumbawa ini menjadi kebanggaan daerah yang memiliki nilai jual tinggi dalam sektor pariwisata budaya.

"Kita harus terus melestarikan dan menyemarakkan kegiatan seperti ini. Ini adalah warisan leluhur yang tidak ditemukan di daerah lain. DPRD Kabupaten Sumbawa tentu mendukung penuh langkah-langkah pelestarian budaya agar terus hidup dan dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional hingga internasional," tegas Gitta.

Pada kesempatan tersebut, Gitta juga turut menyoroti atraksi para *

Sandro (praktisi pengobatan tradisional) yang memasukkan tangan ke minyak mendidih tanpa terluka. Ia menilai, sisi magis dan kearifan lokal ini merupakan daya tarik yang sangat kuat. Namun, ia sepakat dengan pesan Bupati bahwa aspek regenerasi menjadi sangat krusial.

"Seperti yang disampaikan Bupati, regenerasi itu sangat penting. Kita harus memastikan ilmu dan tradisi ini tidak berhenti di generasi tua saja. Kami di DPRD berharap agar ada ruang bagi generasi muda untuk lebih antusias mempelajari dan merawat warisan ini agar tidak lekang oleh zaman," tambahnya.

Festival yang juga dimeriahkan dengan lantunan Shalawatan ini dinilai Gitta sebagai bentuk harmonisasi yang sempurna antara nilai spiritualitas dan kearifan lokal dalam menyambut tahun baru Islam. Ia berharap, melalui Festival Malala, persaudaraan antar-wilayah di Bumi Samawa dapat terus dipererat demi membangun Sumbawa yang lebih baik.

"Tahun baru Hijriah adalah momentum untuk berbenah. Dengan memperkuat budaya seperti ini, kita sebenarnya sedang membangun fondasi karakter daerah yang kuat. Mari kita jaga bersama," tutup Gitta Liesbano. (AM)

Malang.Amarmedia.co.id. – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola Perumdam Batulanteh, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Jawa Timur, pada 9–11 Juni 2026.

Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, bersama anggota Komisi II Juliansyah, SE, Direktur Perumdam Batulanteh H. Abdul Hakim, SE, serta tim sekretariat dan tim ahli, disambut langsung oleh jajaran Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

H. Zohran mengungkapkan bahwa pemilihan Perumda Tugu Tirta sebagai lokus kunjungan didasari oleh reputasi perusahaan tersebut sebagai salah satu BUMD air minum terbaik di Indonesia.

“Kami datang untuk belajar bagaimana mereka berhasil menekan tingkat kehilangan air (NRW) hingga 17,54%, serta sukses mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp25 miliar per tahun, tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan sosial,” ujar H. Zohran.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap beberapa poin kunci keberhasilan Perumda Tugu Tirta. Salah satunya adalah strategi kelangsungan finansial yang dilakukan bukan dengan menaikkan tarif secara drastis, melainkan melalui kebijakan Reclas atau penyesuaian golongan pelanggan. Kelompok niaga dan industri dioptimalkan untuk memberikan subsidi silang bagi kelompok rumah tangga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim, mengakui masih banyak ruang untuk perbaikan di Sumbawa. Saat ini, Perumdam Batulanteh masih menghadapi tantangan berupa angka NRW di kisaran 30% serta ketergantungan pada subsidi penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar per tahun karena tarif yang belum disesuaikan sejak 2014.

“Kami belajar banyak tentang digitalisasi layanan, mulai dari command center untuk monitoring real-time hingga pengembangan unit bisnis Training Center. Kami berharap kedepannya Perumdam Batulanteh bisa menjalin kerja sama transfer teknologi dan SOP dengan Tugu Tirta,” tambah Abdul Hakim.

Hasil kunjungan ini menghasilkan empat rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Perumdam Batulanteh:

Pertama : Mendorong pembentukan regulasi (Perda/Perbup) yang mengatur penyesuaian tarif secara berkala agar perusahaan lebih mandiri secara finansial.

Kedua : Melakukan klasterisasi ulang golongan pelanggan untuk memaksimalkan kontribusi sektor niaga.

Ketiga : Mengadopsi sistem manajemen air berbasis teknologi untuk menekan tingkat kehilangan air. Keempat : Memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar memenuhi standar kompetensi pengelolaan air minum modern.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, menekankan bahwa kunci dari keberhasilan penyesuaian tarif adalah tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. "Bargaining posisi kita untuk menyesuaikan tarif akan kuat jika pelayanan maksimal dan gangguan minimal. Prinsip kami adalah pantang pulang sebelum pelanggan tenang," tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa untuk merumuskan kebijakan yang lebih progresif demi tercapainya pelayanan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id 15 Juni 2026 – Wakil Bupati Sumbawa menghadiri penutupan Lomba Tahfidz Al-Qur'an tingkat kepala sekolah, lomba adzan, dan sholat berjamaah tingkat TK, PAUD, dan SD se-Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Deeniyat Sumbawa dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mangga, Sumbawa, Senin (15/6/2026). Turut hadir unsur FORKOPIMDA Kabupaten Sumbawa, jajaran OPD, serta pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan, momentum Tahun Baru Hijriah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Peringatan Tahun Baru Hijriah memiliki makna yang berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi karena lebih menitikberatkan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai bentuk kegiatan ibadah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah di Kabupaten Sumbawa identik dengan tradisi Melala, yaitu tradisi pembuatan Minyak Sumbawa yang dipercaya memiliki berbagai khasiat. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari syiar Islam melalui kegiatan yang bernilai positif. Selain itu, tradisi Melala juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam upaya penyembuhan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, serta meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera, tutupnya.

Puncak dari kegiatan ini yaitu pengumuman juara dari masing-masing kategori lomba yang telah dilaksanakan. Juara Terbaik Lomba Tahfidz Al-Qur'an Tingkat Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumbawa diraih oleh Aini Andriani, S.Pd.Sd., Kepala SD Negeri Kapas Sari. Sementara itu, Juara Terbaik Lomba Adzan Tingkat SD, TK/PAUD diraih oleh Zaid Abdurrahman dari SDIT Darussunnah.

Pada kategori Lomba Sholat Berjamaah Tingkat TK/PAUD, Juara Terbaik diraih oleh PAUD Deeniyat Sumbawa, sedangkan Juara Terbaik Lomba Sholat Berjamaah Tingkat SD diraih oleh SD Negeri 3 Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, 16 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan delegasi dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat dalam rangka program Ambasador Water Expert Program. Pertemuan berlangsung hangat di Aula H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (16/6/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyambut langsung kedatangan delegasi tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Adapun delegasi dari Amerika Serikat yang hadir terdiri dari lima orang, yaitu Mr. Steven Rice (Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S. dan Layanan Taman Nasional), Mr. John McDaniel (Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya), Ms. Tina Bucton (Pejabat Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), Mr. Rulli Rizki (Spesialis Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), dan Ms. Juliyana Safitri (Staf Ahli Ekonomi dan Politik Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya).

Fokus pada Pengelolaan Tambang Rakyat yang Berkelanjutan

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa isu pengelolaan tambang rakyat di Sumbawa telah menarik perhatian global.

"Pertambangan rakyat tidak hanya ada di Lantung, tetapi juga tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa terus berkomitmen mendorong praktik tambang rakyat yang legal, tertib, aman, dan ramah lingkungan," ujar Bupati.

Ia menambahkan, kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) dan penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh, Bupati melihat kunjungan ini sebagai peluang strategis untuk mempererat kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

"Sumbawa kaya akan sumber daya alam dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan pertambangan. Masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal, sehingga kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih maju," harapnya.

Mendalami Tantangan dan Peluang Lingkungan

Sementara itu, Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.

"Kami ingin memahami tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat lokal. Kami juga sangat tertarik pada aspek pengelolaan sumber daya air, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta model pemberdayaan masyarakat yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan," jelas John McDaniel.

Selaras dengan hal tersebut, Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S., Steven Rice, menyoroti urgensi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan konservasi sumber mata air. Menurutnya, mitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan sangat krusial.

"Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan suatu daerah," tutupnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi internasional untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan prinsip berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Keajaiban tradisi lokal menyapa malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Festival Malala, sebuah ritual penyulingan minyak tradisional khas Sumbawa yang sarat akan nilai magis dan budaya, resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Selasa (16/6/2026).

Acara yang dipusatkan di lapangan Desa Poto ini berlangsung meriah dengan dihadiri Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah desa dan kecamatan yang sukses menghelat festival ini meski dengan persiapan yang cukup singkat. Baginya, Festival Malala adalah permata budaya yang unik dan satu-satunya di Indonesia.

“Di NTB ada 10 kabupaten/kota, namun tradisi minyak 1 Muharram hanya ada di Sumbawa. Ini kebanggaan kita yang harus terus dilestarikan,” ujar Bupati dengan penuh semangat.

Atraksi Sandro yang Memukau

Satu momen yang paling menyita perhatian adalah atraksi para Sandro (praktisi pengobatan tradisional). Di hadapan ribuan warga, para Sandro dengan tenang memasukkan tangan ke dalam minyak yang tengah mendidih. Ajaibnya, tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di tangan mereka.

“Kalau kita kena percikan minyak goreng di dapur, kulit pasti melepuh. Tapi tadi, tangan dimasukkan ke minyak mendidih tidak terasa panas dan tidak melepuh. Budaya seperti ini tidak ada di tempat lain,” ungkap Bupati yang mengaku selalu menyediakan minyak Sumbawa sebagai obat pertolongan pertama di rumah.

Meski kagum, Bupati menitipkan pesan khusus kepada para 

Sandro agar tidak pelit membagikan ilmunya. Ia berharap ada regenerasi yang lebih antusias agar tradisi unik ini tidak hilang ditelan zaman.

“Saya melihat para Sandro kita rata-rata sudah senior. Saya berpesan, tolong ilmunya ditularkan ke generasi muda. Jangan sampai tradisi sehebat ini berhenti di tangan generasi tua saja,” tegasnya.

Selain prosesi Malala, malam perayaan tahun baru Islam ini dimeriahkan dengan Festival Shalawatan serta berbagai atraksi budaya lokal lainnya. Bupati menegaskan bahwa perayaan 1 Muharram di Sumbawa adalah harmonisasi antara spiritualitas dan kearifan lokal.

“Hijrah tidak hanya tentang sejarah, tapi juga bagaimana kita merawat identitas. Tahun baru Hijriah kita sambut dengan doa, dan kita kuatkan dengan budaya,” pungkas Bupati sebelum secara resmi membuka festival tersebut.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mempererat tali persaudaraan antar-wilayah di Bumi Samawa. (AM)

Gorontalo.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan perikanan daerah melalui partisipasi aktif dalam ajang Pertemuan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.

Dalam keterangannya Kamis 18 Juni 2026, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang memimpin langsung rombongan delegasi Kabupaten Sumbawa, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterima setibanya di lokasi kegiatan. Prosesi penyambutan adat khas Gorontalo yang diterima rombongan dinilai sebagai simbol kuat persaudaraan dan semangat kebersamaan antar-daerah dalam memajukan sektor pangan nasional.

“Penyambutan adat yang hangat ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol penghormatan dan semangat kolaborasi kita antardaerah. Ini adalah energi positif untuk bersama-sama membangun sektor pertanian dan perikanan Indonesia agar semakin maju, produktif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Jarot.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa PENAS Petani Nelayan merupakan forum strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh delegasi Kabupaten Sumbawa. Baginya, kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang pertukaran inovasi dan pengetahuan yang sangat berharga.

“Ini adalah ruang bagi para petani, nelayan, peneliti, hingga pemerintah untuk berbagi pengalaman dan inovasi teknologi terkini. Kami ingin membawa pulang gagasan-gagasan terbaik yang aplikatif untuk menjawab tantangan di lapangan,” jelasnya.

Bupati Jarot berharap, melalui keikutsertaan dalam perhelatan nasional ini, wawasan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan di Tanah Samawa dapat semakin luas. Ia optimis bahwa kolaborasi yang terjalin selama kegiatan akan menjadi pemicu percepatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa.

“Tujuan akhir kita jelas, yakni bagaimana kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Dengan memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi di tingkat nasional, saya yakin kita bisa menghadirkan solusi yang lebih konkret demi kemajuan sektor pangan kita,” pungkas Bupati.

Delegasi Kabupaten Sumbawa dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan teknis selama PENAS XVII berlangsung, termasuk pameran inovasi, temu wicara, serta kunjungan lapangan untuk meninjau keberhasilan praktik pertanian dan perikanan di wilayah Gorontalo (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Momen pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah menjadi sarana refleksi mendalam bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bertempat di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, Selasa (16/6/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengajak seluruh warga untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik dan inklusif.

Acara peringatan tahun baru Islam ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menekankan bahwa hijrah tidak sekadar perpindahan fisik, melainkan keberanian untuk melakukan transformasi diri.

“Hijrah adalah keberanian untuk berubah. Berani meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Berani mengubah keputusan menjadi harapan, dan kepercayaan menjadi persaudaraan,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa semangat Muharram adalah milik seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga akademisi. Bupati mengajak warga untuk melakukan evaluasi diri agar setiap langkah hidup dapat membawa manfaat bagi sesama.

Prestasi MTQ dan Spirit Generasi Qur’ani

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berbagi kebanggaan atas capaian Kafilah Kabupaten Sumbawa pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tingkat Provinsi NTB di Lombok Tengah. Sumbawa berhasil naik dua peringkat ke posisi ke-6 dari sebelumnya di peringkat ke-8.

“Kita berhasil meraih 7 medali emas. Ini capaian yang luar biasa bagi daerah kita. Pemkab berkomitmen terus memperkuat pembinaan dan memperluas ruang pembelajaran Al-Qur’an demi melahirkan generasi Qur’ani yang menjadi kebanggaan Sumbawa,” tuturnya.

Di sela sela peringatan tahun baru Islam, Bupati menyampaikan duka mendalam atas musibah kebakaran yang melanda sejumlah kecamatan serta lingkungan RSUD Sumbawa beberapa hari lalu. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial.

“Terkadang yang paling dibutuhkan warga terdampak bukan hanya bantuan materi, tapi kehadiran, perhatian, dan doa tulus kita bersama,” imbuh Bupati dengan nada haru.

Menutup rangkaian acara, Bupati menyambut baik peringatan 1 Muharram yang dirangkaikan dengan tradisi “Buat Minyak Sumbawa” di Desa Poto. Ia berharap generasi muda tetap bangga dengan warisan leluhur yang sarat akan nilai gotong royong tersebut.

“Mari kita rawat persaudaraan, jaga kerukunan, dan perkuat nilai agama sebagai pondasi daerah. Hijrah dari saling menyalahkan menuju budaya saling menguatkan, dari pesimis menuju optimis, dan dari sekadar penonton menjadi pelaku perubahan bagi Sumbawa,” tutupnya.

Peringatan tahun baru Islam ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Sumbawa untuk terus melangkah maju dengan semangat kebersamaan yang lebih kuat di bawah naungan nilai-nilai religius. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Upacara Paripurna tanggal 17 Juni 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengawal program-program strategis daerah.

Upacara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Sumbawa, Drs H.Mohamad Ansori, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH jajaran Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam amanatnya, Kajari Sumbawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Sumbawa dan seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terus terbangun, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program Adhyaksa Pendi Tode Ngining.

“Melalui program ini, Kejaksaan berkomitmen penuh memastikan tidak ada satu pun anak di Kabupaten Sumbawa yang kehilangan hak dasarnya sebagai warga negara, baik itu di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, maupun sosial,” tegas Iwan Arto Koesoemo.

Lebih lanjut, Kajari menyoroti pentingnya pengawalan bersama terhadap sejumlah program strategis nasional dan daerah yang sedang berjalan. Program-program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Program Kampung Nelayan. Menurutnya, program-program ini merupakan pilar krusial dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pesisir.

Selain bidang sosial dan ekonomi, Kajari juga menyatakan dukungan penuh Kejaksaan Negeri Sumbawa terhadap program Sumbawa Hijau Lestari. Ia memuji langkah Pemkab Sumbawa yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan melalui upaya pemulihan kawasan kritis serta penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

“Langkah ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga masa depan generasi mendatang. Saya mengajak seluruh elemen untuk menjadikan sinergi yang telah terbangun ini sebagai modal utama kita bersama dalam mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.

Upacara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Lombok Tengah, 15 Juni 2026– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri acara Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/6/2026). Bupati hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., serta pendamping Kafilah Kabupaten Sumbawa, Jayakusuma, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa.

Acara penutupan dihadiri oleh para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga keagamaan, dewan hakim, kafilah peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, serta ribuan masyarakat yang memadati arena utama MTQ.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTQ XXXI yang mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan dinilai memiliki kualitas setara dengan MTQ tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh panitia, pemerintah daerah, dan masyarakat Lombok Tengah.

Ia menegaskan bahwa penutupan MTQ bukanlah akhir dari syiar Al-Qur'an, melainkan awal untuk semakin membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ia mengajak seluruh daerah di NTB untuk terus berupaya mengembalikan kejayaan NTB sebagai gudang qari dan qariah serta mendukung terwujudnya NTB sebagai Serambi Al-Qur'an.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dan mengirimkan kafilah terbaiknya dalam MTQ XXXI. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat pendidikan Al-Qur'an dan membangun generasi Qur'ani yang akan melanjutkan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga memberikan penghargaan kepada dewan hakim, LPTQ, TNI-Polri, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ. Ia berharap para juara yang lahir dari ajang ini dapat menjadi duta terbaik NTB pada MTQ tingkat nasional serta terus mengharumkan nama daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB secara resmi menutup MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 dan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam membangun NTB yang religius, unggul, dan berdaya saing.

Pada MTQ XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, Kafilah Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sejumlah gelar juara, yaitu:

1. Jihan Talita Ulfa, Juara 1 Tartil Putri

2. Nisrina Khalila Haipon, Juara 1, 1 Juz dan Tilawah Putri

3. Julia Tri Wulandari, Juara 1 Khat Kontemporer Putri

4. Rahmawati, Juara 1 Khat Dekorasi Putri

5. Taqwa Hikmatullah, Juara 1, 10 Juz Putra

6. Rizky Rangga Sabda Maulana, Juara 1, 5 Juz dan Tilawah Putra

7. Syifa Fadiyah Maulida, Juara 1 Tilawah Remaja Putri

8. Nail Nasri Rahman, Juara 3, 1 Juz dan Tilawah Putra

9. Wanda Aulia Segal, Juara 3 Khat Naskah Putri

10. Khozinatul Asror, Harapan 1 Tilawah Dewasa Putra

11. Wahyu Rahman Maulana, Harapan 1 Qiraat Murattal Dewasa Putra5

12. Rini Aryanti, Harapan 1, Qiraat Murattal Remaja Putri

13. Noni Maelani, Harapan 3, Qiraat Murattal Dewasa Putri 

14. Muhammad Isyrak Arisyi. Muhammad Fakhri Al Azzam Hidayat. A. Hafidz Zamzamy, Harapan 3 Fahmil Putra

15. Ridha Zulya Fitri, Harapan 2, 20 Juz Putri

16. Fadhilah Humaira Naser, Harapan 2 Tilawah Anak Putri

17. Muhammad Fadhlurrahman, Harapan 3, 20 Juz Putra

18. Muhammad Ayka Amirul Mukminin, Harapan 3, 30 Juz Putra

19. Husniah Azriani, Harapan 2 KTIQ Putri

20. Zhobirin Ilham, Harapan 1, KTIQ Putra

21. Edy Juandi Putra, Harapan 3 Khat Naskah Putra

22. Alfi Mashudi, Harapan 1 Khat Dekorasi Putra

23. Putri Assyifa Rizkia, Harapan 1, 5 Juz dan Tilawah Putri

Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama LPTQ dan seluruh pihak terkait. Kehadiran Bupati Sumbawa pada malam penutupan sekaligus menjadi bentuk dukungan dan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pembina, dan pendamping yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada ajang MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. (AM)