MATARAM.Amarmedia.co.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kerja UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu serta Lembaga Penerima Hibah TFCCA yang digelar di Mataram, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP NTB,Akmaldin, S.Pi., M.Si., mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sinergi BLUD dan NGO: Menambal Celah Sumber Daya

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) memaparkan rencana aksi untuk tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi bagi BLUD untuk mengukur sejauh mana kemampuan sumber daya internal dan anggaran mandiri dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Forum ini menjadi wadah refleksi bagi tiap BLUD dalam mengukur kemampuannya untuk merealisasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Artinya, seberapa besar kemampuan BLUD untuk bisa merealisasikan rencana aksi dimaksud dengan sumber daya dan sumber anggaran sendiri sehingga jika masih ada target-target yang belum bisa dilaksanakan sendiri oleh BLUD maka bisa diambil perannya oleh NGO atau mitra lainnya.

Akmaldin, menekankan bahwa peran Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra pembangunan sangat krusial dalam mengisi ruang yang belum terjangkau oleh anggaran BLUD.

"Kehadiran NGO dan mitra lainnya memberikan kontribusi signifikan melalui pendampingan teknis, inovasi kegiatan, hingga dukungan sumber daya. Sinkronisasi yang kuat mendesak dilakukan agar kolaborasi berjalan selaras dan saling memperkuat," tegasnya di hadapan para peserta.

Fokus pada Taman Nasional Pulau Moyo

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penguatan pengelolaan terumbu karang di kawasan Taman Nasional (TN) Pulau Moyo dan wilayah penyangganya. Dalam hal ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji mengambil peran strategis sebagai lembaga penerima hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) / TFCCA.

Melalui program kolaborasi ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji fokus pada penguatan Model Pengawasan Berbasis Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan warga lokal secara aktif dalam memantau aktivitas di perairan TN Pulau Moyo.

Kemudian untuk meningkatman kapasitas konservasi dengan nelatih masyarakat dalam teknik perlindungan ekosistem laut hingga penyediaan Data Ekologi dengan membangun basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Target jangka panjang dari inisiatif ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup dan populasi ikan karang yang bernilai ekonomis penting, sekaligus menekan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).

Diversifikasi Pendapatan dan Keberlanjutan

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam rangka merealisasikan rencana aksi dimaksud. 

Selain aspek ekologi, forum juga menyepakati perlunya diversifikasi sumber pendapatan bagi BLUD. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal.

Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Labuan Aji diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata bahari yang berkelanjutan, sehingga konservasi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci DKP Provinsi NTB, di antaranya Akmaldin, S.Pi., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil / KP3K), Syaifuddin Zuhri, S.Pi. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap),  Ir. Beny Iskandar.(Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / SDKP), Karim Marasabessy, S.Pi., M.M (Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan), Koordinator Program serta jajaran Kepala UPT BLUD BPSDKP se-Provinsi NTB.

Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa BLUD masih sangat membutuhkan dukungan dari NGO/mitra dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan kajian untuk pelaksanaan kegiatan wisata Bahari yang ramah lingkungan. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  7 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Bale Mediasi yang digelar di Aula Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (07/05). Dalam sambutannya, Wabup menekankan agar lembaga ini tidak hanya menjadi simbol administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Acara yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Perdamaian Melalui Bale Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Berbasis Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Hukum” ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri, para Camat, Lurah, perwakilan OPD, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati menyampaikan pesan kuat bahwa Bale Mediasi memiliki tanggung jawab moral sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga harmoni sosial.

“Pemerintah daerah mengharapkan kehadiran Bale Mediasi ini tidak hanya sekadar ‘papan nama’. Bale Mediasi harus maksimal sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan—baik hukum maupun sosial—sebelum berdampak luas pada stabilitas daerah,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Penyelesaian Sengketa yang Humanis dan Efisien

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa, Rimas Intan Katari, SH., MH., menjelaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

Menurutnya, konflik adalah hal yang sulit dihindari, namun cara penyelesaiannya akan menentukan kualitas hidup bermasyarakat. Beberapa poin utama dari layanan Bale Mediasi meliputi Non-Litigasi yang merupakan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan asas kekeluargaan mengedepankan musyawarah dan prinsip perdamaian.

Juga Cepat & Sederhana karena memangkas birokrasi hukum yang panjang dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta berbasis Lokal yang menyandarkan keputusan pada nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Sumbawa.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan mediasi, Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa kini telah beroperasi secara aktif di Kompleks Kantor Kesbangpoldagri Sumbawa, Jalan Bungur Nomor 2, Labuhan Sumbawa. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan bertransformasi menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian RI melalui Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP/BRMP) NTB menggelar Gerakan Percepatan Tanam dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System). Kegiatan ini dipusatkan di lahan Kelompok Tani Bun are II, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (7/5/2026).

Program prospektif tahun 2026 ini diimplementasikan pada hamparan seluas 100 hektar yang melibatkan enam kelompok tani (Poktan) dari Desa Bunkate dan Desa Perina. PM-AAS hadir sebagai jawaban atas tantangan sektor pertanian masa kini, mulai dari efisiensi tenaga kerja hingga mitigasi perubahan iklim.

Kepala BRMP NTB, Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc, menjelaskan bahwa PM-AAS bukan sekadar metode tanam biasa, melainkan sebuah sistem terpadu. Ia menekankan enam prinsip utama dalam implementasi ini yaitu Penanaman rapat dalam baris untuk meningkatkan populasi tanaman.l, Efisiensi sumber daya, khususnya penggunaan air melalui sistem Alternate Wetting and Drying (AWD), Implementasi mekanisasi secara menyeluruh, Berbasis korporasi untuk penguatan kelembagaan petani, intensifikasi pertanian guna optimalisasi lahan dan Spesifik lokasi, menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat.

"Peningkatan populasi tanaman melalui pengaturan jarak tanam yang optimal berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas. Rasionalisasi pupuk juga mengikuti kebutuhan populasi tersebut," ujar Dr. Awaludin.

Inovasi Teknologi dan Mitigasi El Niño

Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah penggunaan alat tanam Drum Seeder yang telah dimodifikasi. Alat ini menerapkan sistem tanam Jajar Legowo 4:1 hingga 6:1, yang dirancang untuk mempercepat waktu tanam, menghemat biaya tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan tanaman yang seragam.

Sementara itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyatakan bahwa PM-AAS merupakan solusi cerdas di tengah ancaman fenomena El Niño. Dengan pengelolaan air yang lebih terukur dan efisien, petani tetap dapat mencapai hasil maksimal meskipun ketersediaan air terbatas.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyerahkan bantuan berupa unit alat tanam *drum seeder dan 8 ton benih padi berkualitas unggul kepada petani di Desa Perina dan Desa Bunkate. Bantuan ini diharapkan langsung memberikan dampak pada percepatan masa tanam yang sedang berjalan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. "Mekanisasi ini menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja di pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih melimpah," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran BBWS Nusa Tenggara I, perwakilan PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian, unsur TNI-Polri (Babinsa & Babinkamtibmas), serta tokoh masyarakat setempat. Langkah masif ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi lumbung pangan modern yang kompetitif di masa depan.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rabu 6 Mei 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang birokrasi untuk terus berbenah demi memperkuat pelayanan publik. Dirinya mengakui bahwa proses pengisian jabatan, khususnya untuk empat OPD yang kosong, telah melalui mekanisme aturan yang cukup panjang dan sempat mengalami kendala administrasi perizinan.

"Proses ini sudah cukup lama kita rencanakan, bahkan sejak sebelum puasa. Namun karena dinamika perizinan yang panjang, baru bisa kita laksanakan hari ini. Ini adalah mutasi keempat dalam masa kepemimpinan kami (Jarot-Ansori) selama satu tahun dua bulan terakhir," ujar Bupati.

Bupati Jarot menegaskan bahwa penataan organisasi ini bukan semata-mata untuk mengganti personel, melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place).

"Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan. Tantangan ke depan tidak ringan; kita menghadapi perubahan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Pejabat tidak boleh lagi hanya terjebak dalam rutinitas," tegasnya.

Salah satu poin menarik dalam arahan Bupati adalah penekanan pada etika pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN dan pejabat di Kabupaten Sumbawa untuk menerapkan budaya ramah dengan empat pilar utama senyum salam maaf dan tolong.

"Mari menghadapi masyarakat dengan wajah yang sejuk, mengawali interaksi dengan sapaan yang sopan, selalu merendah dan meminta maaf dalam setiap instruksi atau pelayanan serta menggunakan kata tolong saat meminta bantuan atau kerja sama.

"Jangan sampai masyarakat yang datang ke Puskesmas atau kantor pelayanan makin sakit hatinya karena bentakan. Gunakan kata maaf dan tolong. Ini harus dibiasakan, tidak hanya di kantor tapi juga di lingkungan keluarga," pesan Bupati Jarot.

Mendorong percepatan pembangunan, Bupati menggunakan analogi "Kuda Penarik Kereta (Benhur)". Beliau mengingatkan bahwa kecepatan sebuah organisasi sangat bergantung pada elemen yang paling lambat.

"Kecepatan kereta yang ditarik beberapa kuda akan mengikuti kuda yang paling lambat. Saya minta para pejabat yang baru dilantik: jadilah kuda yang berlari kencang. Jangan menjadi kuda yang membuat lari kita jalan di tempat. Kita harus bergerak cepat, bukan sekadar maraton, apalagi jalan santai," imbuhnya.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi negara dan pemberantasan korupsi. Ia memperingatkan bahwa korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah dan dampaknya akan membekas selamanya.

"Korupsi itu pasti ketahuan, kalau tidak saat menjabat, ya saat pensiun, atau jika tidak di dunia, maka di akhirat. Mari kita hindari itu dan fokus memberikan pelayanan terbaik," pungkasnya.

Acara ditutup dengan pembacaan pantun oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi para pejabat yang baru mengemban amanah:

Pagi hari minum jamu,

singgah sebentar di tepi taman.

Hari ini tugas baru, amanah datang penuh harapan 

Burung Nuri diseberang

Hinggap sebentar di pohon jati,

mutasi bukan sekedar pindah ruang. 

Tapi langkah baru mengabdi, dengan sepenuh hati.

Selanjutnya Bupati Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 520 dan 521 Tahun 2026, berikut adalah beberapa nama pejabat yang menduduki posisi baru:

1. Kaharuddin, SE., M.Ec.Dev. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 
2. Drs. Iwan Sofian, Kepala Dinas Sosial
3. Ulumuddin, SE Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Khaeruddin, SE., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. I Made Patrya, AP Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Ardiyansyah, S.AP  Camat Sumbawa
7. Evi Supiati, S.STP., M.Si. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindag
8. Arif Alamsyah, S.STP., M.Si. Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
9. Alfiansyah, S.STP Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Silviana, SE Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
11. Yudi Patria Negara, ST, MM Sekretaris Inspektorat
12. Iyang Syahruddin, S.T Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Zubhan, ST Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Zainuddin, S.Sos, M.M.Inov Camat Alas Barat
15. Irfansyah, S.T., M.T.Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah
16. Muhammad Alif, S.AP Camat Labangka
17. Hermansyah, SE  Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bakesbangpol)
18. Hadijah, S.AP  Kabid Perbendaharaan Daerah (BKAD) 
19. Yayat Cahyadi, SE  Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil)
20. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. Sekretaris Kecamatan Moyo Utara
21. Ita Kussaini, S.Farm, S.E., M.H. Kabag Tata Usaha RSUD Kabupaten Sumbawa 
22.  Arpandinata, S.AP  Kabid Prasarana pada Dinas Perhubungan
23. Mulyadi Hartono, S.AP, M.Si  Sekretaris Kecamatan Utan
24. Hermansyah, S.Pd, M.M.Inov Sekretaris Kecamatan Lenangguar
25. Muhammad, SH Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD)
26. Linda Widianti, SE Sekretaris Kecamatan Orong Telu
27. Didin Rohmanuddin, S.STP, M.A  sekretaris Kecamatan Lape (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahun 2026. 

Pengumuman bernomor B-3.4/3192/PK.03.00/IV/2026 tersebut dirilis 30 April 2026 dan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja serta peningkatan infrastruktur berbasis partisipasi warga.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pembangunan lingkungan secara partisipatif. “Yang paling penting diketahui masyarakat, program ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tidak ada pungutan liar, tidak ada calo. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dikenakan biaya sepeser pun,” tegas H. Varian kepada media ini, Senin (04/05/2026).

Pendaftaran dibuka mulai 30 April hingga 16 Mei 2026 melalui laman resmi https://bizhub.kemnaker.go.id. Masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Sumbawa, dipersilakan mendaftar secara daring. H. Varian mengimbau agar calon peserta memanfaatkan fasilitas umum seperti warnet atau bantuan perangkat desa jika terkendala akses internet. “Jangan sampai ada warga yang tidak tahu karena keterbatasan informasi. Kami di daerah akan membantu sosialisasi,” ujarnya.

Apa saja kegiatan yang akan didanai? 

Program Padat Karya 2026 berfokus pada proyek-proyek yang langsung dirasakan warga, antara lain: pembangunan jalan rabat beton, jalan menggunakan paving blok, pengerasan jalan, tanggul penahan tanah, saluran air di sekitar pemukiman warga, serta irigasi tersier untuk persawahan. Dengan metode padat karya, proyek-proyek ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Menurut H. Varian, keunggulan program ini adalah sistem partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. “Warga bukan sekadar buruh proyek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Ini sekaligus melatih kemandirian dan gotong royong,” tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Bagi warga Sumbawa yang berminat, Disnakertrans setempat telah menyiapkan posko bantuan pendaftaran di kantor dinas. H. Varian juga mengingatkan agar calon pendaftar menyiapkan dokumen identitas diri (KTP/KK), surat keterangan domisili, serta mengikuti petunjuk di laman bizhub.

“Jangan ragu, ini kesempatan emas. Selain mendapatkan penghasilan, Anda juga ikut membangun kampung sendiri. Tapi ingat, waspadai oknum yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang. Laporkan segera jika ada kejanggalan,” pungkas H. Varian.

Masyarakat diimbau segera mendaftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman bizhub.kemnaker.go.id atau menghubungi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Program Padat Karya 2026 diharapkan menjadi langkah nyata pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dari desa.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 4 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah. Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Wabup mengklarifikasi berbagai isu krusial, mulai dari penyertaan modal BUMD hingga mitigasi perundungan siswa.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov didampingi Wakil ketua DPRD yakni H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH.MH.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi terkait beban fiskal daerah, Wabup menegaskan bahwa Raperda Penyertaan Modal BUMD 2026–2030 merupakan instrumen pengendalian, bukan pemborosan. Plafon sebesar Rp100 miliar yang tercantum adalah batas maksimal untuk lima tahun, bukan komitmen yang harus dicairkan sekaligus.

Wabup memaparkan data positif kontribusi dividen dari BUMD yang sehat yakni PT Bank NTB Syariah telah nemberikan dividen Rp14,13 miliar pada 2024 (naik dari tahun sebelumnya). Pemkab Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar ke-3. PT BPR NTB Perseroda telah memberikan dividen Rp2,43 miliar pada 2024 (naik signifikan 30% dari 2023).

"Penyertaan modal tidak bersifat otomatis atau sebagai bail out bagi perusahaan yang merugi. Semua berbasis evaluasi kinerja dan rencana bisnis yang jelas. Jika tidak menunjukkan hasil, investasi dapat dihentikan," tegas Wabup Ansori.

Terkait PT Sabalong Samawa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk opsi restrukturisasi atau penghentian jika tidak layak secara usaha. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, penyertaan modal diarahkan pada fungsi sosial dan perbaikan teknis untuk menekan kebocoran air.

Komitmen Anti-Perundungan di Momen Hardiknas

Di sela penyampaian jawaban Raperda, Wabup juga menyinggung momentum Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Buruh (1 Mei). Menanggapi isu perundungan (bullying) yang marak, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah mitigasi presisi.

Pemerintah daerah akan segera membentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman sebagai tindak lanjut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. "Kami ingin memastikan anak-anak kita terlindungi melalui sinergi guru dan orang tua, seperti dalam kegiatan 'Malam Seribu Cahaya' yang baru saja kita lalui," tambahnya.

Mengenai Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Wabup menjamin bahwa Satpol PP akan bertindak humanis dan sesuai SOP. Sanksi pidana hanya akan menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Sementara itu, untuk perbaikan kualitas lingkungan, pemerintah mengajukan Raperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah berencana membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Barat (TPA Lekong) dan wilayah Timur (TPA Teluk Santong) pada periode 2026–2027 guna menjangkau seluruh kecamatan.

"Layanan penyedotan lumpur tinja akan diarahkan melalui skema terjadwal (L2T2) setiap tiga tahun sekali untuk meringankan beban masyarakat," jelas Wabup.

 Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi (PKS, Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Gelora, dan Demokrat-PPP Pembangunan) yang telah menyetujui kelima Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. 

Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi yang inklusif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam memerangi angka stunting. Pada Senin pagi (04/05/2026), Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dengan perbaikan sanitasi lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga Tim Penggerak PKK dan organisasi perempuan. Tak ketinggalan, tokoh keagamaan, BAZNAS, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir, menandakan bahwa isu stunting adalah tanggung jawab kolektif.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial semata.

“Aksi ini harus benar-benar kita laksanakan secara nyata, bukan hanya formalitas. Penanganan stunting harus dilakukan dengan kerja bersama, mulai dari perbaikan gizi, edukasi, hingga penyediaan sanitasi yang layak seperti pembangunan jamban sehat ini,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Intervensi Berkelanjutan dan Pentingnya Sanitasi

Salah satu poin krusial yang disampaikan Wabup adalah mengenai keberlanjutan. Ia meminta agar intervensi tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dipantau secara konsisten selama minimal satu hingga tiga bulan. Hal ini mencakup Pemberian asupan gizi dan makanan tambahan bagi balita.

Demikian pula dengan edukasi intensif  kepada keluarga mengenai pola asuh dan penguatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.

Terkait pembangunan jamban sehat Wabup menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk adalah salah satu faktor risiko terbesar penyebab infeksi berulang pada anak, yang berujung pada kondisi stunting. Dengan peletakan batu pertama ini, Kelurahan Berang Biji diharapkan menjadi pionir lingkungan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Wabup juga memberikan instruksi khusus terkait penguatan data. Sistem monitoring berkala harus diperketat agar bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang dapat diukur secara nyata.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata lintas sektor, kita yakin dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya menutup sambutan.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat oleh Wakil Bupati. Momen simbolis ini menandai dimulainya langkah konkret perbaikan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat di wilayah tersebut, sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi emas Sumbawa di masa depan. (AM)

Denpasar, Amarmedia.co.id (1 Mei 2026) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di , pada 29–30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP hadir didampingi Sekretaris BKAD, Kaharuddin SE., M.Si.

Dihubungi wartawan, Jumat (1/5/2026), Sekda Sumbawa menjelaskan bahwa forum tersebut membahas strategi dan kepemimpinan fiskal daerah melalui lima aspek kunci.

“Pertama, Spending Better yang menekankan penajaman kualitas belanja melalui sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penguatan penganggaran berbasis kinerja, serta percepatan penyerapan anggaran untuk mengurangi idle cash,” ujarnya.

Aspek kedua adalah Collecting More, yakni optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta penguatan sinergi basis data perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, Asset Management yang menitikberatkan pada transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan (revenue center) melalui strategi pemanfaatan aset secara profesional.

Kemudian, Creative Financing yang mendorong daerah untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan non-konvensional, termasuk investasi daerah dan peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Terakhir adalah Integrity, yakni penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi, mitigasi risiko keuangan, serta pembangunan budaya integritas guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda yang disapa Doktor Budi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan melakukan realokasi dan penyesuaian kualitas belanja daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, Pemkab Sumbawa juga akan memformulasikan kembali strategi peningkatan pendapatan daerah, memperkuat manajemen aset, serta mengusulkan distribusi dana bagi hasil yang lebih proporsional sesuai potensi sumber daya alam daerah.

“Potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan harus menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan,” tandasnya. (SR) 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang pesta demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tancap gas dalam memastikan integritas data pemilih. Memasuki Triwulan II tahun 2026, KPU Sumbawa resmi menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di berbagai wilayah kecamatan.

Langkah "jemput bola" ini diambil sebagai upaya konkret menjaga akurasi dan validitas data pemilih agar tetap mutakhir. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir kesalahan administratif.

“Coktas ini adalah bentuk verifikasi faktual. Petugas kami akan mencocokkan data langsung di lapangan, mulai dari pengecekan identitas hingga memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar,” ujar Syamsi saat dikonfirmasi Jumat (1/5/2026)

Apa Saja yang Dilakukan dalam Coktas? Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi mencakup tiga agenda utama yakni Validasi Identitas, Koreksi Data dan penyaringan pemilih baru.

"Mencocokkan data yang ada dengan dokumen kependudukan asli di lapangan.Memperbaiki elemen data yang tidak sesuai atau mengalami perubahan dan mengakomodasi warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak suaranya" jelasnya.

Meskipun saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian data tinggi, Syamsi memastikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

KPU Sumbawa juga memastikan bahwa setiap data yang masuk akan melewati proses penyaringan yang ketat. Hasil dari Coktas ini nantinya tidak langsung final, melainkan akan diuji kembali dalam forum resmi.

“Hasil Coktas akan kami bawa ke rapat pleno setiap tiga bulan sekali. Kami melibatkan Bawaslu dan Dukcapil agar data yang dihasilkan benar-benar valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambah Syamsi.

Melalui gerakan proaktif ini, diharapkan potensi sengketa data pemilih di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjamin setiap hak suara masyarakat Sumbawa terlindungi dengan baik. (Am)

Penulis: Zainuddin  

Editor:Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 29 April 2026 – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna merespons eskalasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Sumbawa. Rapat yang berlangsung diRuang Komisi IV pada Rabu (29/4) ini menghadirkan jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BPBD Sumbawa, serta Dinas Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya pergeseran strategi penanganan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan terintegrasi melalui lima poin kesimpulan strategis.

Ketua Komisi IV beserta anggota, Muhammad Takdir, SE, M.M.Inov, Sukiman, K.S.P.d I Bunardi, A.Md.Pi, dan Ema Yuniarti, mendorong penguatan ketahanan fiskal daerah. Dewan meminta pemerintah daerah memastikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang proporsional.

"Dibutuhkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai regulasi turunan. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi OPD teknis agar penyerapan dana BTT dalam situasi darurat bisa lebih cepat (speed of response) namun tetap akuntabel," tegas Takdir 

Mengingat pola banjir di Sumbawa sering kali memiliki siklus berulang, Komisi IV meminta BPBD Kabupaten Sumbawa untuk menyusun perencanaan mitigasi dan pemulihan pascabencana yang lebih komprehensif. Fokus utama diarahkan pada penguatan pemetaan mata anggaran yang menitikberatkan pada upaya preventif dan rehabilitasi yang terukur.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Mitigasi. Satgas ini akan melibatkan pemangku kepentingan kunci secara luas, mulai dari Sekda, Bapperida, TNI/Polri, hingga instansi teknis seperti PUPR, Dinas Pertanian, LH, serta pihak balai (BWS dan Balai Jalan).

Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk mengintegrasikan program kerja lintas instansi agar risiko bencana dapat diminimalisir baik secara struktural (pembangunan fisik) maupun non-struktural (kebijakan dan edukasi).

Selain jalur birokrasi, komisi IV DPRD juga meminta penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). FPRB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat demi menciptakan ketangguhan daerah yang mandiri berbasis komunitas.

Menutup kesimpulan rapat, Komisi IV menginstruksikan penguatan koordinasi vertikal yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga BNPB. Hal ini dipandang penting guna memastikan keselarasan data, distribusi sumber daya yang tepat sasaran, serta sinkronisasi kebijakan darurat antara daerah dan pusat.

Rapat ini diharapkan menjadi titik balik manajemen bencana di Kabupaten Sumbawa agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya selalu terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menghimbau masyarakat lebih bijak dalam penggunaan air bersih.

"Memasuki musim kemarau, masyarakat kabupaten sumbawa diminta bijka untuk menggunakan air. Hal ini dilakukan agar saat puncak kemarau tidak terlalu terdampak krisis air bersih," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih saat musim kemarau seperti saat ini. "Saat ini sedang kami upayakan antisipasi termasuk peringatan dini waspada kemarau panjang salah satunya adalah masalah penggunaan air bersih," sambung Budi saat ditemui media ini pada Senin, (27/04).

Dalam hal ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PDAM terkait stok kebutuhan air bersih di masyarakat dan hingga saat ini masih tercukupi.

"Begitu juga dengan BPBD Kabupaten Sumbawa, PMI Kabupaten Sumbawa maupun Polres Sumbawa tetap disiagakan, ketika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat langsung disalurkan," jelas Budi.

Meski demikian Ia tetap mengimbau agar masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan air bersih termasuk yang memili sumur dan bak penampungan.

"Berdasarkan pengalaman musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak desa yang tergolong rawan kekeringan," terang Budi.

Saat ini Pemda Kabupaten Sumbawa melalui BPBD Kabupaten Sumbawa sedang melakukan pemetaan yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan air bersih serta upaya mitigasi kekeringan di masa mendatang.

Budi Prasetiyo rasetiyo meminta kepada masyarakat melalui pemerintah desa dapat melaporkan sesegaramungkin ketika terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih sehingga langkah antisipasi dapat dilaksanakan secepatnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, menunjukkan prevalensi stunting sebesar 29,8 persen. Karena itu, target penurunan sebesar 21,7 persen terus digalakkan.

"Berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting, kami lakukan dan lebih dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan, sehingga target penurunan stunting sebesar 21,7 persen dapat dicapai dengan kolaborasi semua sektor," ungkap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi.

Menurutnya anak stunting mengalami gangguan pertumbuhan otak yang menyebabkan kemampuan kognitif, belajar dan konsentrasi menurun.

"Akibatnya, prestasi akademik anak lebih rendah dan saat dewasa berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah," jelasnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Senin, (27/04).

Ia menambahkan jika prevalensi stunting tetap tinggi, maka Kabupaten Sumbawa akan kesulitan mencetak generasi unggul dan inovatif yang dibutuhkan untuk menuju generasi emas 2045.

Selain itu, anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes dan hipertensi. "Kondisi ini meningkatkan beban biaya kesehatan keluarga dan daerah," sambungnya.

Stunting berkorelasi dengan kemiskinan antargenerasi, keluarga miskin lebih rentan memiliki anak stunting dan anak stunting cenderung memiliki masa depan ekonomi lebih sulit.

"Salah satu program penanganan stunting yang kami laksanakan yakni mengimpleloemtasikan program quick wins. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting terutama sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah," terangnya.

Rusmayadi mengungkapkan dalam penerapan program itu perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. "Karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam bidang kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga," tutupnyanya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur. 

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal. 

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah. 

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda 

yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. 

"Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah," ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

"Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

"Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah," jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

"Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri," katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

"Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

"Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib," tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

"Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran. (Rab/her/kominfotik)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 23 April 2026 — Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog versi 6 bagi para penyedia se-Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III, Kantor Bupati Sumbawa, dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur pengadaan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, para Kepala Bagian PBJ Provinsi NTB, narasumber dan tim teknis, jajaran kepala perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta para penyedia barang dan jasa.

Dalam laporannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, Marga Sulkifli Rayes, S.IP., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan penyegaran terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Setelah sebelumnya dilaksanakan di Pulau Lombok, kegiatan ini kembali digelar di Pulau Sumbawa dengan melibatkan 58 peserta. Pelaksanaan di wilayah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi para penyedia, sekaligus menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam memahami penggunaan aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog secara lebih optimal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses belanja daerah berjalan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung visi pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola yang kredibel dan profesional.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah amanah rakyat. Karena itu, proses pengadaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diperkuat dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Seluruh proses tersebut dijalankan melalui aplikasi SiRUP sebagai bentuk transparansi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Menutup sambutannya, Bupati Sumbawa mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membangun komitmen dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia menegaskan bahwa SiRUP, RUP, dan E-Katalog harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(AM/Jhe)

SUMBAWA Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menekankan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah kini menjadi pilar penting dalam mempercepat pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SPSE, SIKaP, dan E-Katalog Versi 6 bagi penyedia se-Pulau Sumbawa, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh jajaran Biro PBJ Setda Provinsi NTB, pimpinan OPD, serta para pelaku usaha (penyedia) dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa di tengah pesatnya teknologi, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi guna mempermudah pelayanan. Salah satu instrumen transparansi yang wajib dipenuhi adalah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP.

"Perencanaan pengadaan tidak boleh dikerjakan setengah hati. Mengumumkan RUP melalui SIRUP bukanlah pilihan, melainkan amanat Undang-Undang dan rakyat. Ini adalah jendela informasi bagi masyarakat untuk melihat bagaimana anggaran dikelola secara transparan," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa kecepatan dan akurasi dalam menginput data ke dalam sistem sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi daerah. Keterlambatan input RUP, menurutnya, secara otomatis akan menghambat realisasi pembangunan fisik maupun non-fisik di lapangan.

Terkait implementasi E-Katalog Versi 6, Bupati menyebutnya sebagai langkah besar dalam transformasi digital. Versi terbaru ini diharapkan mampu menyederhanakan proses belanja pemerintah namun tetap menjaga akuntabilitas.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan amanat Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pelibatan UMKM dan Koperasi lokal.

"E-Katalog V.6 ini adalah pintu masuk bagi produk-produk lokal kita untuk bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita ingin ekonomi lokal bergerak lebih kencang melalui keterlibatan aktif UMKM kita dalam sistem ini," jelasnya.

Meski teknologi terus berkembang dan sistem semakin canggih, Bupati mengingatkan bahwa faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan pengadaan.

"Pengadaan yang baik tidak lahir hanya dari sistem yang canggih. Yang terpenting adalah komitmen, kesungguhan, dan integritas dari para pelaksana serta penyedia barang dan jasa," pungkas Bupati Syarafuddin Jarot.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan para penyedia se-Pulau Sumbawa memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem terbaru, sehingga kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir demi kelancaran pembangunan di daerah (AM).

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini ditandai dengan pencanangan tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Poto, Kamis (23/4/2026).

Tiga desa yang menjadi pionir program ini adalah Desa Poto, Desa Ngeru, dan Desa Moyo Mekar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Sumbawa, serta Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST., M.Si.

Data: Dasar Kebijakan, Bukan Sekadar Angka

Dalam sambutannya, Rachman Ansori menegaskan bahwa Program Desa Cantik adalah langkah strategis untuk membangun budaya kerja berbasis data mulai dari level akar rumput. Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data seringkali menjadi pemicu kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dasar pengambilan keputusan. Selama ini kita sering menemukan ego sektoral dalam data; data di desa berbeda dengan dinas, dan berbeda pula dengan BPS. Melalui Desa Cantik, kita sinkronkan semua dalam semangat Satu Data Indonesia," ujar Ansori.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma di tingkat desa. Aparatur desa diharapkan tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan "kira-kira" atau asumsi, melainkan berdasarkan fakta lapangan yang tervalidasi.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa Desa Cantik bukanlah sekadar pelatihan teknis, melainkan gerakan perubahan budaya. BPS telah menyiapkan Agen Statistik Desa (ASIK) sebagai penggerak utama dalam mengelola ekosistem data di tingkat desa.

"Masalah utama kita adalah data yang tidak seragam dan tidak terhubung. Desa Cantik menjadi pintu masuk untuk memperbaiki ini. Dengan adanya agen statistik di desa, kita membangun standar data dan SDM yang paham cara mengolah informasi menjadi alat pembangunan," jelas Yudi.

Selain pencanangan Desa Cantik, Yudi juga mengingatkan agenda besar nasional yang akan dilaksanakan pada Mei–Agustus 2026, yakni Sensus Ekonomi. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat untuk memberikan data yang jujur dan akurat.

"Target kita besar. Kami berharap Desa Cantik di Sumbawa mampu meraih predikat terbaik pada Hari Statistik Nasional, 26 September 2026 mendatang. Ini akan menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berbasis data akurat," tambahnya.

Acara ini ditutup dengan harapan besar agar kantor-kantor desa di Moyo Hilir mulai menampilkan data visual yang mudah dipahami masyarakat, sehingga transparansi dan literasi data dapat tumbuh secara organik di tengah warga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa, Kabag Prokopim Setda Sumbawa, Camat Moyo Hilir dan Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Hilir. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu (22/04/2026) ini, bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor administrasi kependudukan.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa di era digitalisasi, pemerintah dituntut untuk terus melahirkan inovasi yang mampu mempermudah, mempercepat, dan mengefisiensi pelayanan publik. Menurutnya, IKD atau KTP Digital merupakan salah satu terobosan krusial yang akan sangat berguna bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Inovasi-inovasi ini penting agar kita dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, terutama para ASN, sangat diperlukan untuk mensukseskan program ini," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar seluruh ASN tidak hanya sekadar menggunakan aplikasi tersebut, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak atau pelopor bagi masyarakat luas.

"Kami harapkan para ASN dapat menjadi pelopor untuk aktivasi IKD di tengah masyarakat," tegasnya di hadapan sejumlah pimpinan OPD yang hadir.

Keamanan dan Integrasi Data

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKD dirancang untuk memberikan kemudahan akses data kependudukan dalam satu genggaman. 

Aplikasi IKD tidak hanya memuat KTP digital, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga NPWP. Untuk menjamin keamanan pengguna, aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur autentikasi berlapis guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi.

"Identitas Kependudukan Digital ini nantinya tidak hanya digunakan oleh ASN, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat karena sangat mempermudah urusan administrasi," jelas Varian.

Tantangan Capaian Pengguna

Meski memiliki segudang manfaat, capaian penggunaan IKD di Kabupaten Sumbawa saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pengguna IKD baru mencapai 1.354 orang, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan total pemegang KTP di Kabupaten Sumbawa yang mencapai 338.000 jiwa.

Melalui sosialisasi masif kepada ASN ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis angka aktivasi IKD akan meningkat signifikan, seiring dengan meningkatnya literasi digital di lingkungan birokrasi dan masyarakat umum.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  22 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi inti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa terkait polemik Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan menanam jagung di kawasan hutan, Area Peruntukan Lain (APL), Perhutanan Sosial, dan Tanah Negara.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV, serta Pemerintah Desa Mokong.

Bukan Larangan Mutlak, Melainkan Pengaturan untuk Keselamatan

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, ST. MM, mengklarifikasi bahwa Surat Edaran tersebut merupakan langkah mempertegas regulasi pusat, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemda menekankan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud mematikan ekonomi warga, melainkan mengatur pola budidaya yang lebih bertanggung jawab.

"Surat Edaran ini sifatnya mengatur dan mempertegas. Fokus utama kita adalah pada kawasan hutan dan lahan dengan kemiringan ekstrem yang berisiko tinggi memicu bencana alam seperti banjir dan kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat luas," jelas Ivan.

Kepala Balai KPH Wilayah IV, Ahyar, S.Hut, memaparkan data mengenai kerusakan hutan yang semakin masif akibat pola budidaya jagung monokultur. Ia menjelaskan bahwa tanaman jagung bersifat intoleran terhadap naungan, sehingga masyarakat seringkali mematikan pohon pelindung untuk mendapatkan sinar matahari penuh.

"Visi Sumbawa Hijau Lestari tidak akan tercapai jika praktik monokultur jagung di dalam kawasan terus dibiarkan. Ini adalah pintu masuk untuk menata kembali pola budidaya masyarakat agar tetap produktif tanpa merusak vegetasi hutan," tegas Ahyar.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si, menyoroti dampak penggunaan bahan kimia dalam pembersihan lahan yang kerap mematikan ekosistem sekitar. Ia mengajak masyarakat mulai beralih ke komoditas alternatif yang lebih ramah lingkungan namun tetap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menanggapi keresahan warga Desa Mokong yang mengelola sekitar 600 hektar lahan, Pemda bersama Komisi II DPRD merumuskan sejumlah langkah solutif:

Pertama : Balai KPH Wilayah IV akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status hukum lahan 600 hektar tersebut guna mencari peluang penyesuaian status sesuai aturan yang berlaku.

Kedua : Mendorong Transformasi ke Agroforestri, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup mendorong skema Perhutanan Sosial, mengubah pola monokultur menjadi agroforestri dengan memberikan bantuan bibit tanaman buah atau tanaman hutan produktif.

Ketiga : Pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menyosialisasikan regulasi, dengan tujuan utama menjaga sumber mata air dan mencegah bencana banjir/longsor.

Keempat :  Menyiapkan opsi tanaman pengganti seperti porang, kacang hijau, atau kacang tanah yang telah terbukti memiliki skala ekonomi kompetitif.

Andi Kusmayadi, SPi. M.Si dari Bapparida menambahkan bahwa ke depan, Pemda akan memformulasikan mekanisme Integrated Area Development (IAD) untuk menandingi skala ekonomi jagung melalui kawasan yang dikelola secara terpadu.

Komitmen untuk Masa Depan

Sekretaris Komisi II DPRD, H. Zohran, SH yang memimpin rapat, menutup pertemuan dengan memberikan sinyal positif. Ia menekankan pentingnya verifikasi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

"Kami mendukung kebijakan dalam SE Bupati ini demi kelestarian alam dan sumber mata air. Kolaborasi antara KPH dan Pemda diharapkan mampu memperkuat implementasi perhutanan sosial yang menyejahterakan rakyat sekaligus menjaga hutan tetap hijau," pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  21 April 2026 — Kecepatan respons dan semangat gotong royong menjadi kunci penyelamatan pemukiman padat penduduk di Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Sumbawa, pada Senin (20/4) siang. Meski si jago merah sempat mengamuk dan melalap dua unit rumah, aksi heroik petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa bersama warga setempat berhasil mencegah api merembet lebih luas.

Laporan kebakaran diterima oleh Mako Damkartan pada pukul 11.43 WITA. Menyadari lokasi kebakaran berada di area padat dengan material bangunan yang didominasi kayu, tim Pleton 1 Mako langsung bergerak cepat. Hanya dalam waktu tiga menit, tepat pukul 11.46 WITA, armada tempur Damkartan sudah tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK).

Kecepatan ini terbukti sangat krusial. Mengingat objek yang terbakar adalah rumah panggung berbahan kayu, api dengan sangat cepat membesar dan mengancam puluhan rumah lain yang letaknya berhimpitan.

Di lokasi kejadian, pemandangan luar biasa terlihat ketika petugas Damkar yang mengerahkan 3 unit Fire Truck bekerja sama dengan warga setempat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta aparat desa. Tanpa komando panjang, warga membantu mengarahkan selang dan mengevakuasi barang-barang di sekitar lokasi untuk memutus jalur api.

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S Sos M.Si yang turun langsung memimpin operasi, memberikan apresiasi tinggi atas kesigapan semua pihak. 

 "Berkat kesigapan anggota Disdamkartan dan dukungan penuh warga masyarakat, api dapat kita lokalisir sehingga tidak meluas ke rumah terdampak lainnya di sekitar lokasi," ungkapnya dalam laporan resmi.

Akibat musibah ini, dua unit rumah milik Ilham (Sagena) dan Ari Baharuddin beserta isinya hangus terbakar. Sementara itu, dua unit rumah lainnya milik Syaifuddin dan Ahmad Suhermansyah turut terdampak pada bagian lesplang atap serta kusen, namun berhasil diselamatkan dari kehancuran total.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di tengah terik matahari ini. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp350 juta. Api dinyatakan benar-benar padam dan terkendali pada pukul 12.45 WITA, setelah tim melakukan pendinginan intensif untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya di area pemukiman padat, untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran.

Keberhasilan memadamkan api dalam waktu singkat ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah melalui instansi teknis dan kepedulian masyarakat adalah benteng terkuat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 20 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi memulai langkah strategis untuk mencetak generasi Qur’ani yang unggul menjelang perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi NTB ke-XXXI tahun 2026. Melalui pembukaan Training Center (TC) yang berlangsung di Aula Hotel Suci, Senin (20/4), Pemkab Sumbawa menetapkan target ambisius namun realistis: menembus posisi 5 besar di tingkat provinsi.

Hadir mewakili Bupati Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jaya Kusuma, S.Sos, menekankan bahwa persiapan menuju MTQ bukan sekadar urusan teknis vokal atau hafalan, melainkan sebuah ikhtiar batin untuk membangun karakter bangsa.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa MTQ tidak boleh terjebak dalam aspek seremonial semata. Beliau memandang Training Center ini sebagai kawah candradimuka untuk membentuk insan yang jiwanya menyatu dengan wahyu Ilahi.

"Kita ingin melahirkan bukan hanya peserta yang siap tampil secara teknis, tapi insan yang benar-benar menyatu dengan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Jaya Kusuma saat membacakan sambutan Bupati di hadapan Ketua MUI, Kepala Kemenag, dan para kafilah.

Bagi Pemerintah Daerah, keberhasilan dalam MTQ adalah simbol keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter. Bupati mengingatkan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar nilai-nilai Al-Qur’an hidup di tengah keluarga, sekolah, hingga birokrasi pemerintahan di Sumbawa.

Menyadari peta persaingan di tingkat Provinsi NTB yang semakin ketat dan berbasis teknologi—seperti yang dilakukan Kabupaten Lombok Tengah—Bupati meminta seluruh pelatih dan peserta untuk tidak membuang waktu. 

Ada pesan khusus mengenai disiplin spiritual yang ditekankan oleh Bupati. Beliau menginstruksikan agar setiap elemen di TC mengutamakan usaha batin selain usaha lahiriah.

"Disiplin dimulai dari kita semua, para pelatih. Jika masuk waktu shalat, laksanakan shalat berjamaah. Perhatikan betul usaha-usaha batinnya. Kita ingin meraih prestasi dengan cara yang berkah," imbuhnya.

Salah satu poin kebanggaan yang diangkat adalah kemandirian kafilah Sumbawa. Saat ini, Kabupaten Sumbawa sepenuhnya mengandalkan putra-putri daerah asli (Tau Samawa) tanpa mengambil peserta dari luar daerah. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa pembinaan di tingkat lokal berjalan dengan baik.

Bupati menitipkan harapan besar kepada para pelatih agar membangun kedekatan personal dengan peserta. Kebersamaan antarpelatih juga menjadi kunci agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat mengganggu konsentrasi anak didik.

"Membangun daerah adalah kerja kolektif. Kami di jajaran pemerintahan berkomitmen mendukung penuh perkembangan tilawah Al-Qur’an sebagai marwah pengabdian Sabalong Samalewa," tutup Jaya Kusuma. ( AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id - 20 April 2026– Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Hal ini terungkap dalam acara Ekspose Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Launching Development Aplikasi Pelayanan Publik (SILABRASI SIGAP) yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Madilaoe ADT, Senin (20/4).

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih nilai 86,87 dengan kategori B (Baik). Meski angka tersebut menunjukkan performa yang solid, Bupati menegaskan bahwa nilai di atas kertas bukanlah tujuan akhir.

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan refleksi mendalam. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena angka-angka statistik.

"Pemerintah daerah harus membuka diri dan bercermin secara jujur terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh sekadar nilai survei, tetapi yang terpenting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam mempermudah kehidupan mereka sehari-hari," tegas Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan harus dijaga konsistensinya. Bupati mendorong adanya pembaruan dokumen administrasi yang dinamis serta peningkatan kualitas layanan, baik yang bersentuhan langsung dengan warga maupun melalui sistem digital.

Digitalisasi Layanan Lewat "SILABRASI SIGAP"

Sebagai langkah konkret mempercepat transformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi meluncurkan aplikasi SILABRASI SIGAP. Inovasi ini diharapkan menjadi jembatan digital yang memperpendek jarak antara kebutuhan masyarakat dengan solusi dari pemerintah.

Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di Tanah Samawa.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.S.E., memaparkan rincian teknis di balik capaian nilai 86,87 tersebut. Data dihimpun dari 3.867 sampel populasi yang memberikan respon sepanjang semester I dan II tahun 2025.

Ada tujuh unsur utama yang menjadi tolok ukur penilaian masyarakat, yaitu:1. Sarana dan Prasarana,2. Waktu Penyelesaian3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 4. Persyaratan Layanan, 5. Penanganan Pengaduan, 6. Perilaku Pelaksana dan 7. Kompetensi Pelayanan

"Dari total respon yang masuk, sebanyak 15,47% Perangkat Daerah dan Kecamatan berhasil meraih kategori Sangat Baik (A), sementara sisanya sebanyak 17,53% berada di kategori Baik (B)," jelas Rachman Ansori.

Kegiatan ekspose ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan komitmen kolektif untuk menghapus ego sektoral dan memperkuat koordinasi demi pelayanan publik yang paripurna.

Dengan capaian SKM yang baik dan peluncuran aplikasi SILABRASI SIGAP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat terus meningkatkan standar pelayanan publik hingga mencapai kategori tertinggi, sejalan dengan marwah pengabdian Sabalong Samalewa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bertempat di Kabupaten Sumbawa, Senin (20/4/2026). 

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa aturan baru ini membawa perubahan fundamental, terutama mengenai pembatasan masa jabatan kepala sekolah. Jika sebelumnya tidak ada aturan baku, kini masa jabatan ditetapkan selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga maksimal delapan tahun.

"Masa jabatan pertama empat tahun, bisa diperpanjang sampai delapan tahun. Setelah itu tidak bisa lagi menjabat terus-menerus. Kita harus patuh pada aturan pusat agar tidak muncul anggapan bahwa pemerintah daerah memberhentikan sepihak. Ini murni tuntutan regulasi," tegas Bupati di hadapan para kepala sekolah dan pengawas yang hadir.

Bupati Jarot juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sengaja menunda sejumlah kebijakan mutasi sebelumnya demi menunggu kejelasan aturan ini. Hal ini dilakukan agar transisi kepemimpinan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir kegaduhan.

Selain aspek masa jabatan, Bupati menekankan bahwa standar kompetensi kepala sekolah ke depan akan jauh lebih ketat. Kepala sekolah tidak lagi hanya dituntut mahir dalam laporan administratif, tetapi wajib memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yang kuat serta mampu beradaptasi dengan teknologi digital, seperti penggunaan smartboard dan perangkat pembelajaran digital lainnya.

"Menjadi kepala sekolah bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana mengelola guru dan lingkungan sekolah di tengah era digitalisasi pendidikan," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Siti Maimunah Mutmainnah dari Kementerian Dikdasmen, Kepala IGTK NTB Dr. Wirman Kasmayadi, jajaran DPRD Sumbawa, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan se-Kabupaten Sumbawa (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id, 17 April 2026 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama Indonesia.

Gubernur Dr HL Muhamad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan. 

"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB", ujar Gubernur di Pendopo di Mataram, Jumat (17/04/2026). 

Untuk itu, komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya. 

Dikatakan Gubernur, salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk pula kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Program KUR PMI ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak diluar negeri berakhir. 

Dalam struktur birokrasi, Pemprov dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB kedalam Dinas Sosial dan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bentuk konkrit perhatian pemerintah. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa program ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.

Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur seperti: Pendamping desa,Tenaga kesejahteraan sosial, Aparat keamanan, Serta organisasi masyarakat.

Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.

“Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.

Dalam implementasinya, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kolaborasi juga diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, guna memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah.

Sebagai langkah strategis lainnya, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129.

Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujar Menteri.

Menteri Arifah juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, berbagai upaya perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga turut menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri menyerahkan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti Kepala Kejati, Wahyudi, SH, MH, Kombes Ni Made Pujewati, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB.Rektor Unram, Prof Sukardi dan Joko Jumadi, LPA Kota Mataram. (AM/kominfotikntb).

MATARAM.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Mataram, Kamis (16/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Jarot menegaskan komitmen Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi besar Provinsi NTB.

Disela-sela kegiatan, Ir. H. Syarafuddin Jarot dalam keterangannya menyatakan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak dapat berjalan secara terisolasi. Menurutnya, konektivitas antarwilayah dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi kunci utama percepatan ekonomi di Tau dan Tana Samawa.

“Kita belajar dari forum ini bahwa membangun daerah tidak bisa sendiri. Harus ada interkoneksi yang kuat. Apa yang kita rencanakan di Sumbawa harus saling menguatkan dengan program di tingkat provinsi agar setiap anggaran yang kita kucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” ujar Bupati Jarot.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini selaras dengan marwah Sabalong Samalewa, di mana gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi dalam menuntaskan persoalan krusial, mulai dari sektor pertanian hingga infrastruktur wilayah. 

Dalam Musrenbang ini, Bupati berharap program-program strategis yang diusulkan oleh Kabupaten Sumbawa—termasuk penguatan sektor agroforestri dan hilirisasi hasil tani—mendapat ruang sinkronisasi yang tepat dalam peta jalan pembangunan NTB ke depan.(AM)

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat yang menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Sumbawa saat ini.

Dalam amanatnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa upacara paripurna bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan ruang sinkronisasi antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan sedikitnya empat persoalan penting yang harus segera dituntaskan bersama.

Pertama, terkait jeritan petani di tengah panen raya. Menurutnya, tingginya curah hujan dan minimnya fasilitas pengering menyebabkan kadar air jagung dan padi meningkat sehingga harga jual hasil panen menurun. DPRD Sumbawa, lanjutnya, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendorong bantuan mesin pengering dan alat mesin pertanian lainnya agar segera direalisasikan. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) benar-benar akurat agar bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan petani kecil.

Kedua, mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram. Ketua DPRD menilai persoalan tersebut telah membebani ekonomi rumah tangga masyarakat. Ia menyebut DPRD tengah mengupayakan penambahan kuota LPG 3 kilogram, namun menegaskan bahwa penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di tingkat pangkalan dan pengecer. Ia meminta tim pengawas pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pangkalan maupun pengecer yang melakukan pelanggaran.

Ketiga, terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 21 desa pada tahun 2026. Ketua DPRD berharap seluruh ASN dan aparat desa dapat menjaga netralitas serta tidak menjadi pemain di balik layar. Ia mengingatkan bahwa Pilkades harus berjalan jujur dan adil agar melahirkan pemimpin desa yang benar-benar ingin membangun desa, bukan hasil dari transaksi politik.

Keempat, ia menegaskan komitmen terhadap gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. Menurutnya, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan bukan dimaksudkan untuk menghalangi mata pencaharian petani, tetapi untuk menjaga kelestarian lingkungan, menertibkan tata ruang, serta mencegah kerusakan hutan dan pendangkalan bendungan. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program agroforestri sebagai solusi jangka panjang.

Mengakhiri amanatnya, Ketua DPRD mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk kembali pada marwah pengabdian “Sabalong Samalewa”, menghilangkan ego sektoral antarinstansi, dan memperkuat kerja bersama demi kepentingan masyarakat.

“Rakyat Sumbawa tidak butuh tumpukan laporan, mereka butuh bukti bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  18 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata dalam menekan serta mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4).

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. hadir langsung memberikan sambutan sekaligus mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam kegiatan Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Mataram Serta Pemberian Penghargaan KPD Mitra Kementerian PPPA. 

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.

Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya. 

Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.

“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Wakil Gubernur tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.

“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.

Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.

“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap kunjungan Menteri PPPA ke NTB meninggalkan kesan baik dan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami berharap Ibu Menteri mendapatkan kesan yang baik di NTB dan selalu merindukan untuk kembali datang ke daerah kami,” pungkasnya.

Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Mengangkat pesan bahwa keamanan (safety) adalah hak, bukan sekadar harapan, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Serta, mendorong keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. (kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan kesiapan para garda terdepan penyelenggara. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades di Aula Madilaoe ADT, Senin (13/04/2026).

Acara ini menjadi persiapan untuk memastikan suksesi kepemimpinan di 21 desa berjalan tanpa hambatan hukum maupun konflik kepentingan.

Menjaga Amanah, Menghindari Politisasi

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa profesionalisme dan integritas adalah harga mati bagi setiap panitia. Ia mengingatkan bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanah undang-undang yang menentukan arah masa depan desa.

"Panitia yang terpilih harus menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti aturan yang berlaku, jangan melenceng, dan yang terpenting jangan sampai Pilkades dijadikan sebagai objek politik oleh pihak manapun," tegas Bupati di hadapan para Camat dan Panitia.

Bupati berharap melalui Bimtek ini, seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi sehingga mampu menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.S.E, melaporkan bahwa Bimtek ini merupakan tahapan kedua dari total 19 tahapan yang telah disusun.

Berikut adalah rincian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumbawa:

Gelombang I (Tahun 2026) Diikuti oleh 20 desa secara reguler (serentak) dan 1 desa melaksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW).

Gelombang II (Tahun 2028): Direncanakan akan diikuti oleh 119 desa

Gelombang III (Tahun 2030) Menjadi gelombang terakhir dalam siklus kepemimpinan desa di Sumbawa.

Sinergi Lintas Sektor

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen kolektif Pemkab Sumbawa untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dari tingkat paling bawah.

Dengan dimulainya Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis Pilkades 2026 akan menjadi pijakan kuat menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, unggul, dan berintegritas. (Humas)

Mataram,Amarmedia.co.id - 11 April 2026 - Umat muslim di Nusa Tenggara Barat menghadapi banyak masalah sosial. Salah satunya yang sensitif adalah pelecehan seksual. Gubernur HL Muhamad Iqbal berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB berperan lebih sensitif. 

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial. 

Hal itu dikatakannya saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025 - 2030 yang dihadiri pula oleh Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid, SS, MSi di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Masalah lain adalah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 114 ribu kepala keluarga di 106 desa sebagai salah satu program strategis Pemprov NTB selain ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas. 

Gubernur Iqbal mengatakan, pembangunan spiritual tidak disebutkan menjadi program strategis karena telah menjadi kewajiban bagi pemerintah yang menjamin program lain tercapai karena perilaku spiritual yang baik. 

Sementara itu, Menteri ATR/ BPN dalam kuliah kebangsaannya di acara yang sama mengingatkan pula bahwa tegaknya negara karena ilmu para ulama, keadilan hukum dan politik yang menyejahterakan rakyat. 

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron. 

Dirinya menyitir pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani yang mencirikan ulama yang patut diikuti adalah ulama yang memiliki ilmu dengan referensi keilmuan (sanad) yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidupnya dengan ibadah dan yang terpenting takut kepada Alloh SWT. 

Ketua MUI Pusat bidang Informasi, Komunikasi dan Digital, KH Masduki Baidlowi, MSi yang melantik pengurus MUI NTB menambahkan bahwa tantangan MUI perihal keumatan adalah kepercayaan kepada para ulama. 

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal.

Ketua MUI terpilih, Dr TGH Badrun, MPd dalam kesempatan tersebut mengatakan, MUI NTB dengan 124 orang yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama dan cendekiawan yang siap mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan umat. (AM/jmy/ kominfotikntb)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memantapkan langkah dalam menjaga keseimbangan alam sembari meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Program Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) di Hotel Transit, Sumbawa Besar, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan  yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (OPD dan lintas sektor) ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan upaya Pemkab Sumbawa dalam menyinkronkan kebijakan pusat, provinsi, hingga daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat program unggulan "Sumbawa Hijau Lestari" yang menjadi napas pembangunan lingkungan di tanah Samawa.

Dalam arahannya, Bupati H.Syarafuddin Jarot menekankan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan kebijakan pencegahan illegal logging dan gerakan penanaman kembali berjalan sukses.

"Kegiatan ini adalah wadah untuk menyatukan langkah. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan lingkungan tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kita targetkan Sumbawa menjadi role model nasional dalam sinkronisasi program agroforestri," ujar Bupati Jarot penuh optimisme.

Komitmen Tegas: Lindungi Gunung, Selamatkan Bendungan

Di sisi lain, Bupati juga menunjukkan sisi tegasnya dalam menjaga aset vital daerah. Komitmen ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran yang melarang keras penanaman jagung di kawasan hutan, area perhutanan sosial, dan tanah negara. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi bencana akibat penggundulan hutan yang berdampak pada sedimentasi dan hilangnya mata air. Secara khusus, Bupati menyoroti keberadaan Bendungan Beringin Sila sebagai infrastruktur vital yang harus dilindungi dari dampak kerusakan hutan.

"Jika gunung-gunung di atas Bendungan Beringin Sila terus dibiarkan gundul, maka sedimentasi akan menumpuk di bendungan. Kita harus bertindak sekarang sebelum dampak buruknya semakin luas," tegas Bupati.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk berhenti bekerja secara parsial dan mulai memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beliau meyakini bahwa sekecil apapun langkah yang dilakukan secara bersama-sama akan membuahkan hasil yang berkelanjutan bagi anak cucu nanti.

Dengan semangat sinkronisasi antara Program FAPE-PS dan "Sumbawa Hijau Lestari", Kabupaten Sumbawa optimistis mampu menjadi pionir pengelolaan hutan di Indonesia. Langkah nyata ini menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan visi besar: Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kebakaran melanda Dusun Pemangong A, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu sore, 11 April 2026. Api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah panggung dan merusak 5 unit bangunan lainnya.

Berdasarkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, laporan kebakaran diterima pada pukul 17.00 WITA. Tim Damkartan Pos Lenangguar segera dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 17.07 WITA.

Karena sebagian besar bangunan yang terbakar terbuat dari material kayu, api dengan cepat menjalar. Akibatnya, 3 rumah panggung milik Muhammad MT, Siti Sawiyah, dan Maryam/Hasbullah hangus terbakar beserta isinya. Selain itu, terdapat 5 unit rumah dan bangunan lain yang terdampak, antara lain milik A. Kadir AW, Supardi, PAUD Sultan Hasanuddin, Lukmansyah, dan Janariah. Kerusakan pada bangunan terdampak meliputi atap, kusen jendela, dan pintu.

Pemadaman dilakukan dengan melibatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, personel Damkartan Regu 1 Zona Lenangguar, serta dibantu oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, petugas PLN, Babinsa, Babinkamtibmas, dan warga sekitar. Berkat kerja sama yang cepat dan sigap, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total pada pukul 20.07 WITA tanpa memakan korban jiwa.

Sementara itu, dugaan sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah korban, namun masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 juta.

Setelah situasi dinyatakan aman, tim Damkartan kembali ke pos pada pukul 20.20 WITA. (AM)

Mataram Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah, menyusul telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penetapan Sekda merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang harus disikapi secara konstruktif oleh semua pihak.

“Sekda telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dalam membangun rumah besar kita bersama, yaitu Nusa Tenggara Barat. Mari kita dukung Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas dan kemampuan yang beliau miliki,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Ia menekankan bahwa dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Baik dukungan maupun kritik, menurutnya, memiliki posisi yang sama penting sebagai bagian dari kontrol publik.

“Harapan dan kritik dari masyarakat sama-sama penting. Pemerintah Provinsi NTB menghargai seluruh pandangan yang berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penetapan Sekda definitif ini juga menjawab harapan publik yang dalam beberapa waktu terakhir mendorong agar posisi tersebut segera diisi secara definitif, termasuk untuk memperkuat konsolidasi kepemimpinan birokrasi bersama para kepala perangkat daerah.

Dengan telah lengkapnya struktur kepemimpinan birokrasi, termasuk Sekda definitif dan jajaran perangkat daerah yang telah memiliki kewenangan penuh, maka saat ini merupakan momentum penting untuk mempercepat kerja-kerja pembangunan secara lebih terarah dan terukur.

“Mesin birokrasi kita kini telah lengkap, dengan arah kebijakan yang jelas, serta didukung oleh pimpinan dan perangkat yang memiliki kewenangan penuh. Ini saatnya kita bergerak cepat, bekerja efektif, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat NTB,” lanjutnya.

Aka juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi positif dalam membangun daerah.

“Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah bersama. Mari kita letakkan kepentingan daerah di atas segalanya, dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal, menilai, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB. Setiap masukan adalah bagian penting dari upaya kita mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Mataram.Amarmedia.co.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP mewakili Bupati Sumbawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepala Daerah serta kepala Bappeda se-Provinsi NTB. Acara yang dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ini berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan agraria yang kian kompleks.

Kepada amarmedia.co.id, Doktor Budi akrab disapa menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ruang diskusi terbuka yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten. Menurutnya, arahan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sangat dibutuhkan untuk mengurai sumbatan persoalan tata ruang di tingkat lokal.

"Ini menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan kendala nyata di lapangan. Kami mendapatkan arahan langsung guna menyelesaikan persoalan tata ruang dan pertanahan agar sinkron dengan visi pembangunan nasional," ujar Doktor Budi

Sekda menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa fokus pada tiga isu utama yang menjadi perhatian Menteri pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Menanggapi arahan Gubernur mengenai ketahanan pangan dan sertifikasi aset, Sekda memaparkan kondisi spesifik yang dihadapi Kabupaten Sumbawa. Sebagai lumbung pangan di NTB, Sumbawa menghadapi dilema antara akselerasi investasi industri dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan masuknya berbagai investasi besar di sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, pemetaan tata ruang yang presisi sangat mendesak agar lahan produktif tidak tergerus secara liar.

Selaras dengan komitmen Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa juga tengah memacu sertifikasi aset-aset daerah guna memperkuat administrasi dan nilai ekuitas pemerintah daerah.

Sinkronisasi tata ruang kabupaten menjadi kunci agar para investor yang masuk ke Sumbawa memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada hambatan administratif di masa mendatang.

Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Dikatakannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian alih fungsi lahan adalah kunci mutlak. Hal ini senada dengan langkah proaktif yang ingin diambil Pemkab Sumbawa dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sambil tetap membuka diri terhadap industri.

"Langkah percepatan sertifikasi aset dan sinkronisasi tata ruang ini sangat penting sebagai dasar penguatan nilai daerah dan dukungan terhadap skema pembiayaan pembangunan ke depan," tambah Sekda.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan tata ruang yang rapi dan status lahan yang jelas, Kabupaten Sumbawa optimis dapat meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan produktivitas petani.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id, 10 April 2026 – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal membuka acara Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh Kepala Daerah se-NTB yang berlangsung di Ruang Tambora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/04).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Gubernur NTB.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Selain fokus pada isu tata ruang, Rapat Koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pengamanan aset daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur memaparkan bahwa dari total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kita lakukan, kita akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," tegasnya.

Melalui kehadiran Menteri ATR/BPN, Pemprov NTB berharap forum koordinasi ini dapat menjadi ruang diskusi terbuka bagi para wali kota, bupati, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan, sekaligus mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Kepala Samsat Sumbawa, Syaharuddin, SE, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan pelayanan yang terus dilakukan oleh jajaran Bapenda Sumbawa. Salah satunya melalui kegiatan Samsat Night yang digelar di area Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan malam ini.

Syaharuddin menegaskan bahwa inisiatif jemput bola ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas instansi untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Dalam keterangannya, Sabtu 11 April 2026, Syaharuddin Daeng akrab disapa merasa bangga dengan sinergi yang terbangun. Baginya, memberikan kemudahan akses layanan adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Samsat di tengah pusat keramaian merupakan strategi penting dalam memajukan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas supportnya di giat CFN malam nanti," tambahnya.

Layanan STNK 5 Tahun di Alas: Didukung Dana Sharing Opsen

Selain fokus pada kegiatan malam nanti, Syaharuddin juga membawa kabar baik mengenai peningkatan infrastruktur layanan di wilayah Sumbawa. Rencana perluasan layanan administrasi kendaraan, khususnya perpanjangan STNK 5 tahun, kini sudah memasuki tahap persiapan akhir.

Layanan ini telah mendapatkan persetujuan (ACC) dari Dirlantas Polda NTB. Menariknya, pemenuhan infrastruktur pendukung untuk layanan ini akan disokong penuh melalui skema dana sharing Opsen dari Bapenda Kabupaten Sumbawa.

"Insya Allah, bulan Agustus mendatang kita akan melakukan launching pelaksanaan layanan STNK 5 tahun di Drive Thru Alas. Terkait infrastruktur pelayanannya, akan disuport oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa melalui dana sharing Opsen," jelas Syaharuddin.

Pemanfaatan dana Opsen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik. Dengan adanya layanan di Alas, masyarakat di wilayah barat Sumbawa seperti alas Barat, Rhee, Utan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kota Sumbawa Besar untuk mengurus siklus lima tahunan kendaraan mereka.

"Saat ini kita tinggal menunggu persiapan perangkat pendukungnya saja. Harapannya, ini menjadi kado bagi masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan dekat. Gass Pull! pungkasnya.

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Ada kabar gembira bagi warga Sumbawa yang ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus mengganggu jam kerja. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui layanan Samsat Night kembali hadir menyapa masyarakat di lokasi Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan nanti malam (11/4)

Layanan jemput bola ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan yang sibuk di siang hari, sekaligus memberikan suasana bayar pajak yang lebih santai sambil menikmati hiburan malam minggu.

Bapenda tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menyiapkan kejutan khusus bagi para wajib pajak yang taat. 

Kepada awak media, Sabtu 11 April 2026, mewakili kepala Bapenda Sumbawa melalui Kabid Penagihan dan pemeriksaan Pajak, Muhammad Yakub, SE, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momen ini. Ia menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak akan langsung diganjar dengan apresiasi kecil namun berkesan.

 "Ayo bayar Pajak Kendaraan Bermotor anda nanti malam di Samsat Night lokasi CFN Lapangan Pahlawan. Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan hadiah souvenir menarik atas pembayaran PKB anda di stand Layanan Samsat Keliling," ujar Jakub.

Kenapa Harus ke Samsat Night? karena Praktis."Tidak perlu mengantre lama di kantor induk pada jam kerja, Lokasi Strategis Berada di pusat keramaian CFN Lapangan Pahlawan Sumbawa, bisa sambil jalan-jalan atau kulineran. Menarik lagi, ada Hadiah Langsung. Khusus malam ini, ada souvenir cantik menanti Anda di stand" ujarnya.

Ia mengingatkan untuk warga yang ingin membayar agar jangan lupa membawa dokumen persyaratan seperti STNK asli dan KTP asli sesuai nama di STNK untuk mempercepat proses layanan.

"Sampai jumpa nanti malam di Lapangan Pahlawan! Mari menjadi warga bijak yang taat pajak demi pembangunan daerah yang lebih baik" pungkasnya

Kolaborasi Kuat demi Optimalisasi PAD

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Samsat Sumbawa, Syahruddin, SE. Beliau menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata kolaborasi antar instansi untuk mempermudah masyarakat sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, Syahruddin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penting dalam memajukan daerah.

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas support-nya di giat CFN nanti malam " tambahnya.  (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair, Ak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis 09 April 2026. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026 yang ditetapkan pada 17 Maret 2026.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap gubernur melantik.

Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam terdapat ibadah sholat dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendiri-sendiri akan mendapatkan pahala hanya satu tetapi kalau dilakukan secara berjamaah maka pahalanya dua puluh tujuh kali lipat. Untuk itu, membangun NTB harus dilakukan berjamaah dan kolaborasi bersama. 

"Mari kita berjamaah untuk membangun NTB, sehingga kita mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar membangun NTB ke depan diridhoi, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT," harap Miq Iqbal.

Miq Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda NTB yang baru dilantik, semoga ini menjadi awal yang baik mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih terarah. Gubernur mengakui bahwa selama setahun ini dirinya belum maksimal membangun networking di luar karena harus berkantor setiap hari disebabkan belum adanya Sekda NTB Definitif. Sehingga agenda besar di luar daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

"Alhamdulillah hari ini kita sudah punya Sekda. Pak sekda nanti kita jarang bertemu karena saya harus banyak kegiatan diluar untuk mengkonsolidasikan program kita NTB. Nanti pak Sekda yang mengurus NTB dari dalam," ungkap Miq Iqbal 

Gubernur mengungkapkan bahwa roda kepemimpinan sudah berjalan selama setahun dan alhamdulillah pemerintah Provinsi NTB sudah membangun pondasi yang cukup kuat. Miq Iqbal memilih membangun NTB tidak untuk berlari dengan suasana rapuh. Beliau memilih berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan pondasi yang kuat.

"Bapak sekarang sudah dilantik hari ini insyaallah pondasi kita sudah cukup kuat untuk melangkah," tegasnya dengan bangga

Miq Iqbal juga menambahkan bahwa siapapun yang mencintai tanah ini, siapapun yang mencintai provinsi ini maka dia adalah orang NTB. Karena itu, selamat datang dan jadilah warga NTB yang merupakan bagian dari keluarga besar kami di NTB. Gubernur yakin bahwa siapa pun yang pernah ke NTB pasti akan merasa aman. 

"Kita sama-sama mencintai NTB dan mengabdi untuk membangun NTB ke depannya. Saya yakin budaya latar belakang bapak dengan budaya kami di NTB tidak jauh sehingga tidak sulit buat bapak untuk mencintai NTB seperti bapak mencintai tanah kampung halaman bapak sendiri," harap Miq Iqbal pada Sekda NTB yang baru.

Seperti diketahui, Sekda NTB, Abul Chair yang dilantik hari ini merupakan pria kelahiran Madura dan menjabat sebagai kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB, Forkompinda Provinsi NTB serta seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (Manikpkominfo)

Rapat yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. Sidang ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta para pejabat teras lingkup Pemkab Sumbawa.

Apresiasi Kinerja "Jarot-Ansori" dan Filosofi Bagerik

Dalam laporannya, juru bicara Pansus, H. Zainuddin Sirat memberikan apresiasi tinggi atas capaian nyata Pemerintahan Jarot-Ansori yang baru dilantik pada 2025 lalu. Pansus menilai pemerintah berhasil melakukan lobi anggaran pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai total Rp380 miliar untuk tiga ruas strategis: Batu Dulang-Tepal, Tepal-Batu Rotok, dan Lenangguar-Teladan.

"Kami mengapresiasi kolaborasi apik Bupati dan Wakil Bupati dalam mengamalkan Filosofi Bagerik'. Di tengah keterbatasan APBD akibat refocusing, pemerintah mampu menjemput dana pusat untuk membangun infrastruktur Sumbawa," ujar H. Zainuddin Sirat.

Selain proyek besar, Pansus juga memuji langkah cepat pemeliharaan rutin (patching jalan) di puluhan ruas jalan kota dan desa, seperti Jalan Diponegoro, Bung Karno, hingga akses menuju Olat Rarang.

Catatan Kritis: Waktu Pelaksanaan dan Evaluasi Ropang

Meski memberi apresiasi, Pansus memberikan catatan tegas terkait teknis pelaksanaan di lapangan diantaranya 

Pansus meminta pemeliharaan jalan dilakukan pada awal tahun (Triwulan I atau II). Kebiasaan mengerjakan proyek di akhir tahun dinilai kurang tepat karena tingginya curah hujan yang membuat jalan cepat rusak kembali.

Pansus meminta pertanggungjawaban dinas teknis terkait perbaikan jalan di Kecamatan Ropang yang dianggap belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pansus menyoroti beberapa titik krusial yang membutuhkan intervensi segera yaitu SPAM Desa Kelungkung, Anggaran Rp1,58 miliar pada 2025 dinilai belum tuntas karena masalah teknis pipa. Pansus meminta penggantian pipa menjadi jenis Pressure Nominal (PN) 20 agar mampu menahan debit air dari sumber Batu Dulang.

Pansus mendorong penataan bantaran sungai di wilayah Brang Biji-Samapuin melalui pembangunan talud dan penguatan tebing pengaman secara terpadu.

Jalan Langam-Mamak menjadi sorotan tajam karena sudah 27 tahun belum tersentuh perbaikan. Ruas ini bersama jalur Simpang Rhee-Seseng dan akses Bajo (Utan) diminta menjadi prioritas utama tahun depan.

Jembatan Cinta (Alas). Pembangunan jembatan penghubung tiga desa di Kecamatan Alas (Desa Luar, Baru, dan Kalimango) dinilai mendesak sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan siswa di wilayah tersebut.

Laporan disusun dan dirumuskan oleh para anggota Pansus sebagai berikut H. Zainuddin Sirat (Ketua), H. Zohran, SH (Wakil Ketua), Syamsul Hidayat, SE., M.Si. (Sekretaris), dengan para anggota H. Andi Mappelepui, Gathan Hanu Cakita, H. Jabir, S.Pd.,Bunardi, A.Md.Pi.,Muhammad Zain, S.AP.,Andi Rusni, SP., MM.,Muhammad Tahir, SH.,Sri Wahyuni, Alen Taryadi, SH. M. dan Taufik

Pansus berharap seluruh rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh dinas teknis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (9/4), ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa LKD dan LKK, yang mencakup RT, RW, PKK, LPM, Posyandu, hingga Karang Taruna, bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

"Lembaga-lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu yang telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Eksistensi kalian adalah kunci dalam memastikan pelayanan dasar—mulai dari kesehatan melalui Posyandu hingga kerukunan warga melalui RT/RW—berjalan dengan baik," ujar Bupati di hadapan 165 perwakilan desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya adaptasi terhadap regulasi terbaru, seperti transformasi Posyandu dan penguatan peran Karang Taruna. Ia menegaskan bahwa posisi LKD dan LKK kini semakin kuat secara hukum untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan ini.

"Kami menyadari penguatan lembaga memerlukan dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran pendukung melalui APBD maupun DPA perangkat daerah terkait. Saya juga meminta komitmen serupa dari Pemerintah Desa agar meningkatkan anggaran operasional LKD/LKK melalui APBDes," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk bekerja secara kolaboratif dan partisipatif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif.

"Mari kita bangun Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera dengan semangat kebersamaan. Dengan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan, kita songsong masa depan menuju Indonesia Emas," tutup Bupati.

Acara ini turut dihadiri oleh Asisten I dan III, Kepala Perangkat Daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Sumbawa, serta para Camat dan Lurah se-Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa maupun kelurahan (RT, RW, LPM, Posyandu, PKK, Karang Taruna) sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis (9/4/2026) ini menjadi ruang sinergi bagi perangkat daerah, maupun kecamatan, desa dan kelurahan peserta yang terdiri dari Camat, Lurah, Kepala Desa, hingga perwakilan pengurus RT, RW, kelompok PKK RT/Kelompok PKK RW maupun Kelompok PKK Dusun, Posyandu, dan Karang Taruna se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, saat membuka acara secara resmi, menekankan bahwa LKD maupun LKK bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga. Dengan gaya yang akrab, Bupati bahkan mengawali sambutannya dengan pantun yang menekankan pentingnya peran RT dan RW baik di desa maupun di kota.

 "RT dan RW adalah ujung tombak. Mau Bupati, Gubernur, bahkan Presiden pun, urusan paling bawah tetap bersinergi dan ada di tangan RT/RW. Mereka adalah mitra kerja pemerintah desa maupun kelurahan dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, hingga pelayanan masyarakat," tegas Bupati.

H Jarot juga menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga ini, baik melalui APBD maupun dorongan penguatan operasional melalui APBDesa.

Dalam sesi yang sama, Ketua Tim Penggerak -PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, mengajak seluruh elemen untuk mengakhiri budaya kerja sektoral atau "jalan sendiri-sendiri". 

Hj. Ida menyoroti transformasi Posyandu yang kini tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia memperkenalkan tiga budaya kerja baru bagi para kader yakni berbasis data, bukan asumsi, Berbasis kolaborasi, bukan sektoral dan berorientasi hasil bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

"Jika keluarga sehat, maka desa akan kuat. Dan jika desa kuat, maka Kabupaten Sumbawa akan maju," ujarnya optimis sebelum menutup dengan pantun ajakan kolaborasi.

Laporan DPMD: Adaptasi Regulasi Terbaru

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.SE melaporkan bahwa Rakor ini bertujuan meningkatkan capacity building pengurus LKD/LKK dalam menghadapi dinamisasi kebijakan pusat, termasuk implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU Desa) maupun juknis LKD Posyandu yaitu permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dan Permensos Nomor 9 tahun 2025 sebagai perubahan atas permenso nomor 25 thn 2019 tentang Karang Taruna. 

"LKD dan LKK harus menjadi wadah partisipatif yang optimal sebagai aktor pembangunan yang mandiri," jelas Rachman.

Dukungan Bank NTB Syariah: Sinergi dan Apresiasi Kader

Acara Rakor kali ini terasa lebih semarak dengan kehadiran dan dukungan penuh dari Direktur Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa. Kehadiran pihak perbankan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pengurus LKD dan LKK, Bank NTB Syariah memberikan dukungan moral serta menyediakan berbagai doorprize menarik bagi para peserta. Hal ini disambut antusias oleh para kader yang hadir, menambah semangat sportivitas dan kebersamaan dalam forum koordinasi tersebut.

Secara teknis, pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang LKD serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbu) untuk LKK agar sinkron dengan regulasi terbaru.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta di akar rumput. Beberapa poin penting yang muncul dalam diskusi interaktif meliputi Kepala Desa Baru Tahan berbagi pengalaman mengenai konsistensi peningkatan insentif kader Posyandu melalui Dana Desa sebagai bentuk apresiasi kewenangan lokal. Kepala Desa Juru Mapin menyoroti pentingnya data riil dari kelompok Dasa Wisma dalam pemenuhan SPM pekerjaan umum, seperti kebutuhan sanitasi dan air bersih.

Dalam kesempatan itu juga muncul apresiasi perwakilan Ketua RT "Baru kali ini kami dilibatkan dalam kegiatan setingkat kabupaten seperti ini. Ini membuat kami tambah semangat bekerja," ungkap salah satu pengurus RT dari Desa Kerato.

Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap tercipta kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa maupun keluraha. Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif menuju Indonesia Emas.

Dalam sesi pemaparan teknis, Kabid Kelembagaan desa dan Sosbudasyarakat DPMD , Yuni Ilmi kurniati S.STP.M.Si memaparkan pentingnya kedudukan LKD/LKK yang tersebar di seluruh wilayah. Sebagai tindak lanjut, akan terus upaya dilakukan tinjauan ulang upaya fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK serta (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk penyusunan Ranperbup LKK.

Meskipun kondisi fiskal daerah fluktuatif, komitmen penguatan LKD tetap menjadi prioritas. Desa Baru Tahan, misalnya, berbagi pengalaman tetap konsisten meningkatkan insentif kader Posyandu melalui dana desa sebagai bentuk ikhtiar memajukan kewenangan lokal berskala desa dan inovasi dlm kegiatan posyandu dan melibatkan BUMDesa.

Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Camat, Kepala Desa, dan seluruh elemen LKD/LKK serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Sumbawa - Dr.H. Budi Prasetiyo,S.Sos.,M.AP, membuka secara resmi sppg yayasan Kemala Bhayangkari cabang Sumbawa, pada kesempatan tersebut turut hadir Forkopimda, KA spbg Yayasan Kemala Bhayangkari, forkopimja Kecamatan Sumbawa, Lurah seketeng dan Lurah Uma Sima, Rabu (8/4/2026) acara bertempat di belakang Polsek Sumbawa

Pada kesempatan tersebut Sekda menekankan pentingnya SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) untuk masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting. SPPG yang baru dibuka pertama kali ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran.

"SPPG ini adalah bentuk pengejawantahan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Kita harus memastikan bahwa sasaran-sasaran itu adalah sasaran yang tepat," kata Sekda Sumbawa.

Sekda Sumbawa menyampaikan bahwa semua SOP (Standar Operasional Prosedur) telah dipenuhi dan harus dijalankan dengan baik. Ia juga meminta dukungan penuh dari semua pihak untuk memastikan bahwa SPPG dapat berjalan dengan lancar.

"SPPG ini juga menandakan bahwa kuantitas SPPG di kabupaten Sumbawa mulai meningkat. Kita menuju target di angka 122 SPPG yang harus ada di kabupaten," ujarnya.

Sekda Sumbawa juga menyampaikan bahwa SPPG yang sempat ditutup sementara akan segera dibuka kembali setelah dilakukan pendampingan oleh dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup.

"Kita berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting," tutup Sekda Sumbawa.

Sementara itu Kapolres Sumbawa - AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S .I. K mengatakan, bahwa Polres Sumbawa siap mengawasi pelaksanaan SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) di Sumbawa. SPPG ini akan memberikan manfaat kepada 2.976 penerima manfaat di Kecamatan Sumbawa.

"Untuk sementara, kita akan melayani 1000 penerima manfaat dan akan melakukan evaluasi untuk memastikan SPPG ini berjalan dengan baik dan lancar," kata Kapolres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa juga menyatakan bahwa Polres Sumbawa akan melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses SPPG untuk memastikan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti.

"BGN sudah menunjuk kepala dan ada yang sudah ditunjuk dari BGN dengan sertifikasi yang ada. Kami dari Polres akan tetap melakukan pengawasan," ujarnya.

Kapolres Sumbawa berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumbawa dan dapat berjalan dengan berkelanjutan,"tutup Kapolres Sumbawa. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  09 April 2026 - Bupati Sumbawa, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam efisiensi energi dengan bersepeda menuju Kantor, saat akan memimpin apel pagi rutin di halaman kantor bupati sumbawa, yang dihadiri oleh para Asisten, serta OPD terkait, pada Kamis, 09 April 2026.   

Bupati Sumbawa mengayuh sepeda menuju kantor sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini juga menjadi simbol perubahan pola pikir, bahwa kebijakan tidak cukup disampaikan, tetapi harus dimulai dari teladan pimpinan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan, kegiatan bersepeda yang dilakukan ini juga telah dijadikan contoh baik bagi OPD di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, beliau mengajak untuk terus membiasakan kegiatan ini. Kegiatan bersepeda ini merupakan suatu langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, ungkapnya.  

Selain bersepeda, Bupati Sumbawa juga sudah terlebih dahulu menggaungkan dan melaksanakan program “Sumbawa Hijau Lestari”, yaitu dengan melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Juga dengan melakukan penertiban terhadap illegal logging (pembalakan liar). Hal ini dilakukan untuk terus menjaga bumi Sumbawa.

Bupati Sumbawa melanjutkan, banyak pihak yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam program “Sumbawa Hijau Lestari Ini”. Beliau berharap, impian untuk Sumbawa hijau dengan hutan yang terjaga akan segera terwujud. Dengan begitu, maka akan semakin banyak dan terjaga juga sumber mata air di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, satu pohon yang ditanam tidak hanya bermanfaat untuk Kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga berfungsi secara global sebagai penjaga iklim, pungkasnya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Suasana pagi di Kota Sumbawa Besar pada Kamis (9/4/2026) terasa sedikit berbeda. Alih-alih deru mesin kendaraan dinas, masyarakat yang melintas di sepanjang jalur Pendopo menuju Kantor Bupati disuguhi pemandangan menarik: rombongan pimpinan daerah yang kompak mengayuh sepeda untuk berangkat bekerja.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, tampak memimpin rombongan didampingi Sekretaris Daerah, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., MAP. Keduanya memulai perjalanan dari kediaman resmi (Pendopo) dengan semangat pagi yang menular sejak beberapa hari secara berkelanjutan Bupati Sumbawa bersepeda ke Kantor.

Ada yang unik dari penampilan Sekda Sumbawa pagi itu. Doktor Budi tampil ikonik dengan sepeda ontel klasik, yang merupakan ciri khas komunitas PUSAKA (Purang Sapeda Loka). Komunitas ini dikenal konsisten menjaga semangat pelestarian budaya melalui kecintaan terhadap sepeda tua.

Sembari mengayuh pedal, Sekda sesekali melempar senyum dan menyapa warga yang berpapasan. "Mari bersepeda hari ini!" serunya ramah kepada para pengguna jalan, mengajak masyarakat untuk sesaat beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.

Turut serta dalam rombongan "Gowes Dinas" ini antara lain Muhammad Sofyan, ST (Kepala Dinas PU), Khairuddin, SE., M.Si (Kabag Pembangunan Setda), H. Yudi Patria Negara, ST., MT (Sekdis DPM PTSP) Sejumlah staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pesan Bupati: Menjawab Tantangan Global dengan Efisiensi

Setibanya di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa aksi bersepeda ini bukan sekadar hobi atau ajang olahraga, melainkan sebuah pernyataan sikap (statement) menghadapi situasi ekonomi dunia.

"Kondisi global saat ini menuntut kita untuk lebih peka. Fluktuasi ekonomi dan tantangan energi mengharuskan kita melakukan langkah-langkah konkret dalam penghematan dan efisiensi," ujar Bupati Jarot. 

Ia menambahkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh terdepan dalam mengubah gaya hidup yang lebih hemat energi namun tetap produktif. Menurutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat adalah langkah kecil dengan dampak besar bagi lingkungan dan anggaran daerah.

Sehat dan Hemat Sebagai Budaya Kerja

Senada dengan Bupati, Sekda Dr. Budi Prasetyo mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus mengedepankan pola hidup sehat sebagai penunjang kinerja.

"Setiba di kantor, semangatnya harus tetap sama tetap berorientasi pada penghematan dan gaya hidup sehat. Jika badan bugar dan mindset kita efisien, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan jauh lebih maksimal," pungkas Doktor Budi sebelum memulai rutinitas birokrasinya.

Aksi spontan para petinggi Kabupaten Sumbawa ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk kembali memasyarakatkan olahraga sepeda sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di "Tanah Samawa". (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  7 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat melalui program Desa Sadar Zakat. Sebagai bagian dari persiapan implementasi program tersebut, jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa melaksanakan audiensi bersama Bupati Sumbawa pada Senin, 6 April 2026, bertempat di ruang kerja Bupati Sumbawa.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Ketua BAZNAS Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hakim, M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, MSI, dan Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, MHI. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan secara langsung rencana pelaksanaan launching program Desa Sadar Zakat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang. Desa Brang Kolong dipilih sebagai salah satu pilot project dalam implementasi awal program tersebut, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumbawa.

Program Desa Sadar Zakat sendiri merupakan salah satu inovasi BAZNAS dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan zakat berbasis desa. Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem zakat yang lebih terorganisir, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para mustahik.

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS juga menjelaskan bahwa kegiatan launching nantinya akan dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada para mustahik melalui Program 100 Mustahik per Desa. Program ini menjadi salah satu bentuk konkret pendayagunaan zakat yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berencana mengundang seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sumbawa untuk hadir dalam kegiatan launching tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program Desa Sadar Zakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah progresif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, program Desa Sadar Zakat merupakan salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh camat dan kepala desa dalam menyukseskan program tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diharapkan program Desa Sadar Zakat dapat berkembang secara luas dan berkelanjutan.

Selain itu, Bupati Sumbawa juga mengingatkan pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat. Ia berharap BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus melakukan inovasi dan penguatan kelembagaan guna menjawab tantangan pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya meningkatkan peran zakat sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, program Desa Sadar Zakat diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa optimis bahwa melalui program ini, kesadaran masyarakat dalam berzakat akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Kebijakan syarat kepemilikan SIM A bagi peserta pelatihan excavator yang disorot Pansus DPRD dalam LKPJ 2025 dijelaskan oleh Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Aulia Asman, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan dunia kerja yang mensyaratkan kelengkapan administrasi dan kompetensi tenaga operator alat berat.

Hal ini disampaikan saat ditemui media ini, Rabu (08/04/2026), menyusul kritik pansus yang menilai syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi membatasi akses peserta.

Aulia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan persyaratan yang berlaku di dunia kerja, di mana operator alat berat umumnya diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi atau SIO serta SIM B1 Umum atau B2 Umum.

“Ketika mereka masuk dunia kerja, minimal harus memiliki SIM B1 Umum. Sementara untuk mendapatkan SIM B1 Umum, syarat dasarnya adalah memiliki SIM A. Jadi, kebijakan ini kami ambil agar pelatihan benar-benar mengarah pada kesiapan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa pemenuhan syarat dasar tersebut, peserta berpotensi menghadapi hambatan administratif saat melamar pekerjaan meskipun telah memiliki sertifikat pelatihan.

“Kalau peserta sudah punya sertifikat, tapi tidak memenuhi syarat administrasi kerja, itu justru akan menghambat mereka sendiri. Maka kami siapkan dari awal,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut, terutama jika dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip akses pelatihan yang inklusif.

“Kalau memang dipandang terlalu berat, tentu akan kami diskusikan kembali dengan pimpinan,” katanya.

Di sisi lain, usulan pansus agar seleksi peserta dilakukan melalui uji kompetensi awal seperti tes kepribadian, psikomotorik, kesadaran keselamatan kerja, hingga ketahanan kerja dinilai sebagai pendekatan yang lebih komprehensif. Namun, Disnakertrans mengakui penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

“Secara substansi itu memang dibutuhkan, tetapi penerapannya memerlukan tim seleksi dan biaya tambahan. Kemarin kami memilih syarat yang paling dasar karena menyesuaikan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Selain persoalan persyaratan, efektivitas pelatihan juga dihadapkan pada keterbatasan sarana. Dalam satu kelas berisi 16 peserta, Disnakertrans saat ini hanya mampu menyediakan satu hingga dua unit excavator, sehingga peserta harus bergantian dalam praktik lapangan.

Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi intensitas latihan peserta. Kehadiran simulator excavator disebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan waktu belajar, khususnya bagi peserta yang menunggu giliran praktik.

“Dengan simulator, peserta yang belum mendapat giliran tetap bisa berlatih. Itu akan membuat proses pelatihan jauh lebih efektif,” jelasnya.

Namun, pengadaan fasilitas tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia. Saat ini, jumlah instruktur dan tenaga pelatihan di BLK Sumbawa sekitar 16 orang, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan maupun pengembangan program baru.

“Kondisi ini membuat tidak semua pelatihan bisa memiliki instruktur. Ini juga menjadi kendala kalau ingin meningkatkan kapasitas pelatihan,” katanya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Disnakertrans menegaskan tetap berupaya menjaga agar pelatihan tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta melalui penyesuaian dengan kebutuhan industri.

“Kami tidak mendiamkan persoalan yang ada. Semua sudah kami usulkan untuk dianggarkan. Intinya, kami tetap berupaya agar pelatihan ini benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta,” pungkasnya. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id -5 APRIL 2026 – Suasana khidmat menyelimuti Istana Bala Kuning pada Minggu malam (5/4). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang juga menyandang gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, menghadiri acara Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati 15 tahun Penobatan sekaligus Malikelis (ulang tahun) ke-85 Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Bagi Bupati Jarot, momentum ini bukan sekadar seremoni adat, melainkan refleksi mendalam atas jati diri Tau Samawa (orang Sumbawa) di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyimak dengan seksama Pasatotang (pesan/titah) Sultan yang dibacakan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM. Bupati menegaskan bahwa filosofi Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah harus tetap menjadi kompas dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan sosial.

 "Kehadiran Sultan sebagai Puen Rea adalah pilar yang menjaga marwah Tau ke Tana Samawa. Titah beliau agar kita tetap jernih, tidak goyah oleh provokasi, dan memperkuat persatuan adalah pesan yang sangat relevan bagi kita semua saat ini," ujar Bupati H.Jarot.

Salah satu poin penting dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikan Bupati adalah mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ia menyoroti kearifan lokal Sumbawa yang telah lama mengenal konsep keberlanjutan.

Bupati Jarot memaparkan bahwa nilai-nilai seperti Mole Pade Antap (Keberhasilan panen dan pangan), Balong Ai Kayu (Ketersediaan air dan hutan yang terjaga),

dan Telas Kebo Jaran (Kesejahteraan ternak dan hewan),

Nilai-nilai ini, menurutnya, sangat sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Sumbawa Hijau Lestari. 

"Alam Tana Samawa bukanlah warisan yang bisa kita habiskan begitu saja, melainkan titipan untuk anak cucu. Apa yang kita lakukan di pemerintahan hari ini harus bersinergi dengan nafas kebudayaan kita yang sangat menghargai kelestarian alam," tegasnya.

Persaudaraan Tanpa Batas: Sumbawa dan KSB

Kehadiran Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si. (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), dalam acara tersebut juga mempertegas ikatan emosional dan sejarah yang tak terpisahkan antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. 

Bupati Jarot sepakat bahwa kedua daerah ini berasal dari akar peradaban yang sama, yakni Kesultanan Sumbawa. Sinergi antara dua pemimpin daerah ini menunjukkan bahwa nilai Basiru (gotong royong) dan Tulung (tolong menolong) tetap hidup dalam pembangunan di wilayah Samawa secara keseluruhan.

Acara yang berlangsung hingga pukul 23.00 WITA ini ditutup dengan ramah tamah yang hangat. Bupati Sumbawa berharap agar semangat takwa dan falsafah Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu berbuat buruk) senantiasa menjadi jati diri kolektif demi mewujudkan Sumbawa yang beradab dan bermartabat.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB.

Hadir pula pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat).  (AM/Yuli)

Sumbawa.Istana Bala Kuning,Amarmedia.co.id -  Hari Ahad  5 April 2026 kemarin,  Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mengadakan Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati dua momen penting sekaligus yaitu 15 (lima belas) tahun Penobatan Sultan dan Malikelis (Milad/Ulang Tahun) ke- 85 Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Tepat setelah shalat Isya’ para undangan mulai berdatangan di Istana Bala Kuning, diantaranya pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat). 

Turut hadir dalam acara ini Bupati Sumbawa yang telah disematkan gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP beserta istri; Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si.; Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB. Sambil menunggu para undangan, panitia menyuguhkan pemutaran cuplikan rekaman video penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang berlangsung pada tanggal 5 April 2011.

Tepat pukul 20.00 WITA, acara pertama dimulai. Diisi dengan Dzikir bersama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syara’ LATS. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an. Setelah acara pembukaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu Pengantar dan Penyampaian Titah Sultan Sumbawa XVIII, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang disampaikan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Titah ini diawali dengan refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan. Refleksi ini mengingatkan kita tentang kekayaan sejarah terutama di Era Kesultanan Sumbawa yang mewarnai peradaban Islam di Nusantara. 

“Penobatan Sultan Sumbawa tidak hanya penting bagi keberlanjutan peradaban Tau Samawa yang dapat menghadirkan historical pride (kebanggan sejarah) pada generasi kita sekarang, namun juga memberikan arah dan panduan terhadap jati diri kita sebagai Tau Samawa kepada anak cucu kita di masa sekarang dan akan datang,” tegas Buya Zul, sapaan akrab Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Nilai-nilai luhur Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah adalah filosofi warisan leluhur Tau Samawa yang sangat kaya makna. Kehadiran Sultan dimaknai sebagai “Puen Rea” dimana entitas masyarakat adat Tau Samawa masa kini berlindung dan bernaung. Sultan adalah penjaga marwah Tau Ke Tana Samawa.

Selanjutnya Manik/Titah Sultan dibacakan yang buntinya sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta dengan penuh tanggung jawab terhadap masa depan Tana Samawa, pada momentum yang penuh makna ini, Kami menyampaikan PASATOTANG sebagai berikut: 

“Di tengah gelombang zaman yang penuh ketidakpastian, kami menyerukan kepada seluruh Tau Samawa: tetaplah teguh, tetaplah jernih, dan jangan pernah goyah oleh provokasi. Perkuat persatuan, eratkan kebersamaan, karena di sanalah kekuatan kita bertumpu. Hidupkan Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah. Jangan biarkan filosofi ini hanya menjadi simbol—jadikan ia napas dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Bangkitkan kembali semangat Basiru (Gotong Royong) dan Tulung (Tolong Menolong), agar kita saling menguatkan, saling menjaga, dan tidak meninggalkan satu pun di antara kita. 

Kami ingatkan: jadilah penjaga harmoni—bagi lembaga adat, bagi seluruh elemen masyarakat—untuk merawat kesejukan, meneguhkan persaudaraan, dan menolak segala yang memecah belah. Dan kepada kita semua, ingatlah: alam adalah amanah. Ia bukan warisan yang dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga, agar tetap lestari bagi anak cucu kita. 

Berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang pada falsafah ‘Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge’, marilah kita teguhkan kebersamaan Tau dan Tana Samawa—menuju kehidupan yang selamat, beradab, dan bermartabat. Kini, esok, dan sepanjang masa.” 

Demikian PASATOTANG ini Kami sampaikan untuk menjadi parenti (pedoman) bagi seluruh Tau Samawa. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa membimbing langkah kita, menjaga Tana Samawa, dan menguatkan kita dalam menjaga nilai, budaya, dan kehidupan yang beradab dan bermartabat. 

Samawa Datu, 5 April 2026 M / 17 Syawwal 1447 H 

DEWA MASMAWA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN IV 

Setelah pembacaan Manik/Titah Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Bupati Sumbawa (Dea Pati Kanadi Ling Samawa) Ir. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan Pidato Kebudayaan. Refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat jati diri kita sebagai Tau Samawa dan melihat hubungan relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Harmonisasi antara Tau Samawa dan alam sekitarnya dapat dilihat dari adanya istilah “Mole Pade Antap”, “Balong Ai Kayu”, dan “Telas Kebo Jaran”. Hal ini sinergi dengan program Sumbawa Hijau Lestari yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sumberdaya alam dan budaya Sumbawa bukan untuk dihabiskan, namun titipan untuk generasi mendatang. Alam dan budaya kita selalu bersinergi dan melengkapi.

Usai pidato dari Bupati Sumbawa, giliran H. Amar Nurmansyah, ST., MT., Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu) menyampaikan sambutannya yang diawali dengan cerita personal tentang kawasan Kesultanan Sumbawa yang hari ini berada di Kecamatan Sumbawa. Ingatan personal ini menjadi refleksi dari memori kolektif yang dapat dilihat sebagai pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya Tau Samawa bagi generasi muda. “Kabupaten Sumbawa dan KSB memiliki akar yang sama yaitu sebuah peradaban masa lalu di Era Kesultanan Sumbawa. Kita memiliki akar dan pohon besar yang sama tempat kita bernaung. Hal ini merupakan kekayaan dan warisan yang tak ternilai harganya yang harus kita jaga untuk semakin memperkuat jadi diri kita sebagai Tau Samawa.” 

Berakhirnya sambutan dari Bupati KSB, maka acara inti ditutup dan diisi dengan silaturrahmi dan ramah tamah. Suasana keakraban muncul sebagai bentuk kekuatan tali persaudaraan yang penuh dengan harmoni. Acara berakhir pada pukul 23.00 WITA. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 3 April 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memacu program "Desa Berdaya" sebagai senjata utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Gora. Program ambisius ini dirancang untuk menyentuh akar persoalan di tingkat desa melalui dua skema utama: Tematik dan Transformatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan sebuah gerakan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi lokal.

"Inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi wisata desa agar menjadi destinasi mendunia," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

Skema Tematik: Lompatan Ekonomi Desa

Dalam skema Tematik, Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa (1.021) dan kelurahan (145) di NTB mendapatkan bantuan keuangan khusus hingga tahun 2029. Untuk tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan terpilih menjadi pionir dengan kucuran dana masing-masing sebesar Rp300 juta.

Namun, Lalu Hamdi menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah telah menyiapkan 'menu' kegiatan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang harus dipatuhi.

"Ini bantuan keuangan khusus. Desa harus mengajukan proposal sesuai potensi keunggulan mereka agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Kami akan melakukan verifikasi administrasi dan substansi sebelum merekomendasikan penetapan kepada Gubernur," jelasnya.

Skema Transformatif: Intervensi Langsung ke Kepala Keluarga

Berbeda dengan skema Tematik yang berbasis wilayah, skema Transformatif menyasar langsung unit terkecil, yakni Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem. Berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), teridentifikasi 6.711 KK di 40 desa yang akan diintervensi pada tahap pertama tahun 2026.

Lalu Hamdi memaparkan bahwa pemilihan 40 desa tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang, mencakup karakteristik wilayah mulai dari pesisir, rural, lingkar hutan, hingga kawasan pertanian, serta tingkat kedalaman kemiskinannya.

"Setiap KK sasaran akan menerima bantuan sosial sebesar Rp7 juta. Uang ini diarahkan untuk membangkitkan mata pencaharian mereka," tambahnya.

Pendampingan Ketat dan Revitalisasi Usaha

Guna memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan dana, Pemprov NTB mengerahkan 144 pendamping desa. Para pendamping ini akan menjalani diklat khusus pada 6-8 April mendatang untuk membekali mereka dengan kemampuan pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pasca diklat, para pendamping diwajibkan turun langsung menemui keluarga sasaran untuk menentukan jenis usaha yang paling relevan dengan minat dan potensi lokal.

"Kami ingin melihat apakah mereka punya keahlian yang sempat mati suri, misalnya karena dampak pandemi lalu. Fokus kita adalah revitalisasi usaha. Pendamping akan membantu menentukan mata pencaharian yang pas agar bantuan Rp7 juta tersebut benar-benar menjadi modal produktif, bukan konsumtif," pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pihak swasta (filantropi), program Desa Berdaya diharapkan mampu mengubah wajah desa di NTB dari wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(Am/san/diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id (2/4/2026) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan pembentukan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respons cepat atas tingginya angka kekerasan yang terus meningkat di NTB, termasuk kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Aplikasi yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB ini akan dilengkapi dengan nomor darurat serta sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Urgensi pembentukan layanan ini tidak lepas dari kondisi masih maraknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 tercatat sebanyak 637 kasus terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan total korban mencapai 654 anak.

Dari total korban tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Tak hanya itu, praktik pernikahan anak juga masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan, sekaligus berdampak pada masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, Lalu Juhamdi, ditemui di ruang kerjanya Rabu (1/3/2/026). 

Menurut Miq Jo sapaan akrabnya menambahkan, melalui aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke instansi tertentu untuk melapor. Cukup melalui aplikasi atau nomor darurat, laporan dapat disampaikan secara cepat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Sebagai bagian dari penguatan langkah tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB bersama para mitra juga akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi dalam memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan dan mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. (AM/kominfotikntb)

Mataram, Amarmedia.co.id -2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat arah kebijakan pelatihan vokasi dengan mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, guna memastikan lulusan siap kerja dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat melakukan kunjungan kerja ke BLK dalam rangka evaluasi program pelatihan serta kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi dinamika pasar kerja.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur meninjau sejumlah fasilitas pelatihan, khususnya pada kejuruan teknik dan otomotif, serta berdialog langsung dengan para instruktur untuk menyerap berbagai masukan dari lapangan.

“BLK harus menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Pelatihan harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” tegasnya.

Berdasarkan pemaparan pihak BLK, program pelatihan saat ini berjalan dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana prasarana serta belum optimalnya keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda menekankan pentingnya penguatan konsep link and match antara BLK dan dunia industri sebagai kunci peningkatan kualitas lulusan.

Selain itu, ia juga mendorong agar pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi turut mengembangkan aspek kewirausahaan.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor formal. Lulusan BLK juga harus mampu menjadi wirausahawan dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta dilakukan evaluasi kurikulum secara berkala, peningkatan kompetensi instruktur, serta penguatan kerja sama strategis dengan dunia industri agar pelatihan yang diberikan tetap relevan dan adaptif.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri, BLK diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pengembangan talenta yang adaptif, produktif, dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.(AM/Diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 2 April 2026 - Awal tahun 2026 menjadi periode krusial bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingginya intensitas hujan pada bulan Januari hingga Februari memicu bencana banjir yang berdampak langsung pada rusaknya akses jalan, terutama di wilayah Pulau Sumbawa meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat dengan menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis di lapangan.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., mengungkapkan bahwa penanganan kerusakan jalan akibat bencana banjir akan menggunakan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil agar fungsi infrastruktur dapat segera pulih demi kelancaran mobilisasi masyarakat.

"Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali," ujar Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4).

Meski demikian, Ilham memberikan catatan bahwa perbaikan melalui dana BTT bersifat sementara, bukan permanen. Penanganan permanen memerlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang dan waktu pengerjaan yang lebih lama sesuai kaidah normatif.

Ia juga menyebutkan terkait penurunan nilai TKD dari pusat berdampak langsung pada daya jangkau pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak rencana perbaikan jalan yang sebelumnya telah masuk dalam daftar tunggu, kini harus dievaluasi kembali.

"Kondisi anggaran kita saat ini memang sedang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi berimplikasi pada berapa kilometer jalan yang bisa kita perbaiki tahun ini," ujarnya.

Akibat pemangkasan ini, PUPR tidak lagi bisa menggunakan pendekatan "pemerataan," melainkan harus beralih ke strategi "skala super prioritas." Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki dampak ekonomi paling vital yang akan mendapatkan intervensi anggaran.

Lebih jauh, penanganan skala besar melalui BTT, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini dirancang untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan, seperti lubang-lubang kecil yang jika dibiarkan dapat meluas dan membahayakan pengguna jalan.

"Hajat Pak Gub dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah, yang nantinya justru akan memakan biaya lebih besar jika kerusakannya melebar," jelasnya.

Sistem kerja TRC akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui laporan warga, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan eksekusi perbaikan.

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Kepala Balai masing-masing wilayah yang memegang kendali agar responsnya bisa cepat (fast response). Namun, kami juga menekankan bahwa keberhasilan TRC ini harus didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran tidak ada, tentu gerak kami terbatas," tegasnya.

Melalui kombinasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca ekstrem.(AM/san/diskominfotik)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id – Capaian pembangunan infrastruktur di tingkat desa menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Jarot-Ansori. Melalui alokasi APBDes Tahun Anggaran 2025, pembangunan jalan perdesaan tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap target "Peningkatan Jaringan Jalan Mantap Hingga 80%".

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, mengungkapkan bahwa keterlibatan desa melalui anggaran mandiri sangat membantu mendongkrak persentase jaringan jalan dalam kondisi baik, yang mencakup jalan kabupaten, jalan usaha tani, hingga jalan lingkungan.

"Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dibiayai dari APBDes turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap indikator persentase jalan mantap dalam Program Unggulan ke-3 Pemerintah Daerah," ujar Rachman Ansori saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Capaian Infrastruktur Desa Tahun 2025

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat progres masif di ratusan desa sepanjang tahun 2025. Berikut adalah rincian capaiannya:

• Jalan Perdesaan ± 34 Kilometer  di 133 Desa  dengan total anggaran Rp 20,424 Miliar
• Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 15,7 Kilometer di  77 Desa dengan total anggaran Rp 9,45 Miliar
• Drainase Lingkungan sepanjang 6,26 Kilometer di  54 Desa | Rp 6,26 Miliar 

Mantan Seklur Seketeng ini menjelaskan bahwa angka 34 kilometer untuk jalan desa tersebut masih merupakan data awal yang belum terkoreksi sepenuhnya, namun sudah mencerminkan realisasi fisik di lapangan yang didanai langsung oleh desa.

Meski mencatatkan tren positif pada tahun 2025, Rachman Ansori memberikan catatan kritis untuk tahun berjalan (2026). Pihaknya memprediksi akan terjadi penurunan drastis pada volume pembangunan infrastruktur perdesaan.

Hal ini dipicu oleh merosotnya alokasi APBDes di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 yang mencapai angka 46%. Penurunan anggaran yang hampir setengah dari tahun sebelumnya ini dipastikan akan memukul kemampuan desa dalam membiayai pembangunan fisik.

"Untuk tahun 2026, kami akan kembali melakukan rekapitulasi setelah seluruh APBDes terinput di Siskeudes. Namun, diprediksi akan terjadi degradasi (penurunan) pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan mengingat adanya penurunan APBDes sekitar 46%," pungkas Ansori.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan desa untuk lebih kreatif dalam menentukan skala prioritas agar target "Jalan Mantap" tetap dapat terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran. (AM)

Moyo Utara.Amarmedia.co.id– Sebuah pesan menyentuh menjadi penutup sekaligus penyemangat dalam rangkaian Workshop Rencana Aksi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Forum PSDAT. 

"Jika kita laksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh, kita sedang mewariskan mata air, bukan air mata, bagi generasi anak cucu kita di masa datang,"ujar Yuni Ilmiati Kurnia, S.STP., M.Si., saat memberikan pernyataan penutup (closing statement) dalam diskusi kelompok di wilayah Moyo Utara, Selasa (31/03/2026).

Kalimat ini merangkum esensi dari Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan), sebuah inisiatif yang bertujuan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan Sumbawa.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Moyo Utara ini melibatkan peserta dari tiga desa strategis yang dilalui oleh DAS Moyo, yakni Desa Sebewe, Desa Penyaring, dan Desa Barutahan. Ketiga desa ini merupakan bagian dari 22 desa dampingan Program CERAH yang tersebar di 7 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Workshop ini dipandu oleh tim fasilitator yang solid, terdiri dari Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si., dan koordinator Wahyu Indrajaya, ST., MM.Inov., serta didukung oleh tim teknis Yuni Linda Handayani dari Bapperida dan Samsul Rizal dari Dinas Kesehatan.

Program CERAH ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Salah satu prioritas utama pasangan Jarot-Ansori adalah mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari.

"Aspek utama dalam penyusunan rencana aksi ini meliputi pengelolaan lahan, ketahanan air, hingga pemberdayaan masyarakat. Kami merumuskan usulan program yang akan diintegrasikan ke dalam APBD maupun APBDesa, dengan dukungan dari Plan Indonesia serta pihak lainnya," jelas Yuni Ilmi kurniati

Sebelum menyusun rencana aksi, para peserta diajak untuk mendalami kondisi wilayah mereka secara historis. Mereka membandingkan potensi sumber daya air masa lalu dengan kondisi saat ini, mengidentifikasi kerentanan lingkungan, serta menganalisis kekuatan kelembagaan di tingkat desa.

Dinamika kelompok menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem. Permasalahan pengelolaan DAS yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemeliharaan sarana prasarana hingga pola tanam yang ramah lingkungan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Moyo Utara Awaluudin Safari.SH dan menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan serta mengajak masyarakat agar bijak dan partisipatif dalam kelola air dan lahan untuk keberlanjutan. Hadir pula Ketua TP PKK dan Ketua Tim Posyandu Kecamatan Moyo Utara, menunjukkan bahwa isu lingkungan kini menjadi perhatian serius dari level akar rumput hingga pemangku kebijakan.

Dengan tersusunnya rencana aksi ini, diharapkan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan dan pemeliharaan sumber mata air dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, demi keberlanjutan hidup di Tana Samawa. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 30 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong percepatan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam membangun ekonomi berbasis desa.

Berdasarkan update data minggu ke-IV Maret 2026, capaian pembinaan menunjukkan progres yang signifikan. Dari total target, sebanyak 1.166 KDKMP telah memiliki legalitas usaha, yang menjadi fondasi utama dalam penguatan kelembagaan koperasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Dari sisi tata kelola, 196 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 121 koperasi telah aktif beroperasional, menunjukkan bahwa sebagian koperasi mulai bergerak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Namun demikian, pemerintah menilai tantangan utama saat ini adalah mempercepat transformasi koperasi dari aspek administratif menuju operasional yang produktif.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, menegaskan bahwa fokus pembinaan saat ini tidak lagi pada pembentukan, melainkan pada penguatan aktivitas usaha koperasi.

“Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang kita dorong koperasi ini benar-benar hidup, berusaha, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Dari sisi penguatan sarana usaha, tercatat 373 koperasi sedang dalam tahap pembangunan gerai, dan 12 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh (100%). 

Sementara itu, masih terdapat 137 koperasi yang belum memulai pembangunan, yang menjadi fokus percepatan ke depan.

Dalam mendukung tata kelola berbasis data, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi melalui sistem Agrinas. Hingga saat ini, 510 KDKMP telah masuk dalam portal Agrinas, sementara 656 koperasi lainnya belum terintegrasi dalam sistem, sehingga menjadi prioritas dalam proses pendataan dan pembinaan lanjutan.

Sebaran perkembangan koperasi menunjukkan dinamika yang berbeda di tiap daerah. Beberapa wilayah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa mencatat jumlah pembangunan gerai yang cukup tinggi, sementara daerah lain masih membutuhkan akselerasi, khususnya dalam aspek operasional dan digitalisasi.

Menurut Wirawan, percepatan ke depan akan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan jumlah koperasi aktif, percepatan pembangunan gerai usaha, serta integrasi penuh ke dalam sistem digital.

“Kita ingin koperasi ini tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi benar-benar kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Itu kunci keberlanjutan,” tegasnya.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pendekatan kelembagaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.(AM/Diskominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 30 Maret 2026 — Tidak sekadar imbauan, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP langsung menunjukkan komitmennya dalam efisiensi energi dengan bersepeda menuju Kantor Bupati Sumbawa pada Senin pagi. Aksi ini menjadi tindak lanjut nyata dari ajakan yang disampaikannya pada malam sebelumnya dalam kegiatan Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Berangkat dari Pendopo, Bupati Jarot mengayuh sepeda menuju kantor sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di kalangan aparatur sipil negara (ASN) tentang pentingnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini juga menjadi simbol perubahan pola pikir, bahwa kebijakan tidak cukup disampaikan, tetapi harus dimulai dari teladan pimpinan.

“Kalau ingin mengajak, harus dimulai dari diri sendiri. Ini langkah kecil, tapi kalau dilakukan bersama, dampaknya akan besar,” ungkapnya di sela aktivitas pagi tersebut.

Seperti diketahui, dalam sambutannya pada Halal Bihalal Pemkab Sumbawa 1447 H/2026 M, Bupati Jarot telah mengingatkan potensi tantangan energi global yang bisa berdampak hingga ke daerah. Meski kondisi stok BBM di Sumbawa masih aman, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif melalui efisiensi penggunaan energi, termasuk mendorong ASN untuk mulai menggunakan sepeda ke kantor.

Aksi bersepeda ini pun mendapat respons positif dari jajaran pemerintah daerah. Sejumlah ASN terlihat mulai mengikuti langkah tersebut, menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus kontribusi nyata terhadap penghematan energi.

Selain aspek efisiensi BBM, kegiatan ini juga membawa pesan lain yang tak kalah penting, yakni membangun budaya hidup sehat di lingkungan birokrasi. Dengan bersepeda, ASN tidak hanya mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan kebugaran tubuh yang berdampak pada produktivitas kerja.

Langkah cepat yang ditunjukkan Bupati Jarot ini mempertegas arah kepemimpinan yang mengedepankan aksi nyata. Dari Halal Bihalal yang sarat nilai kebersamaan, hingga implementasi langsung di lapangan, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat : perubahan dimulai dari contoh, bukan sekadar imbauan.

(YH / WRM - Prokopim Sumbawa)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., terus memacu transformasi daerah melalui 12 Program Unggulan. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di hadapan DPRD, Senin (30/3/2026), Bupati memaparkan progres signifikan pada sektor ekonomi kerakyatan dan penataan wajah kota.

Dua program yang menjadi sorotan adalah Program Kesembilan (Penguatan Ekonomi UMKM) dan Program Kesepuluh (Penataan Lingkungan dan Tata Kota), yang dinilai sebagai kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Melalui Program Kesembilan, Bupati Jarot menegaskan komitmennya untuk menghidupkan ekonomi dari unit terkecil. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah telah menyalurkan bantuan sarana usaha kepada 145 pelaku UMKM dan 79 pelaku industri kecil.

Tak hanya bantuan fisik, penguatan sumber daya manusia juga menjadi fokus melalui program Bale Berdaya. "Kami telah melakukan pembinaan terhadap 110 UMKM yang kini melahirkan puluhan wirausaha lokal, termasuk entrepreneur milenial. Mereka inilah motor penggerak ekonomi masyarakat Sumbawa yang sesungguhnya," ujar Bupati Jarot.

Wajah Baru Kota: Dari "Simpang Bingung" Menuju Pusat Konvensi

Selaras dengan penguatan ekonomi, Program Kesepuluh difokuskan pada penataan lingkungan yang lebih bermartabat. Bupati mengungkapkan bahwa penataan kawasan kumuh Jempol terus dilanjutkan dengan alokasi anggaran mencapai Rp11 Miliar.

Namun, yang paling menarik perhatian adalah visi besar Bupati untuk mengubah wajah pusat kota. Pemerintah Daerah tengah menyiapkan perencanaan strategis untuk kawasan Saliper Ate – Pantai Goa serta revitalisasi Taman Kerato sebagai pusat kegiatan publik.

"Kami ingin Sumbawa memiliki pusat kegiatan yang representatif. Jika Mataram punya Narmada atau Islamic Convention Hall, maka di Sumbawa akan ada Sumbawa Convention Hall yang berlokasi di Taman Kerato," tegas Bupati.

Bupati juga menyinggung penataan Simpang Sabalong Samalewa. Ia bertekad mengubah titik ikonik tersebut agar lebih tertata dan fungsional. "Kita tata kembali agar tidak lagi menjadi 'simpang bingung', melainkan menjadi persimpangan yang membanggakan dan memperlancar arus transportasi serta ekonomi," tambahnya.

Membangun Ekosistem Pariwisata dan Investasi

Penataan kota ini bukan sekadar mengejar keindahan estetika, melainkan bagian dari strategi besar untuk menarik investasi dan wisatawan. Dengan hadirnya Convention Hall dan kawasan pesisir yang tertata, Sumbawa diharapkan menjadi destinasi utama kegiatan skala regional maupun nasional.

"Penataan ini adalah bentuk keseriusan kami dalam membangun fondasi. Kota yang tertata dan UMKM yang berdaya adalah kombinasi sempurna untuk membawa Sumbawa menjadi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera," pungkas Bupati Jarot disambut apresiasi oleh anggota dewan yang hadir.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Visi Kabupaten Sumbawa untuk melakukan transformasi ekonomi dari sektor hulu ke hilir mulai menampakkan hasil signifikan. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin 30 Maret 2026, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memaparkan progres fantastis pada Program Unggulan Kelima: Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Peningkatan Investasi.

Langkah berani Pemerintah Daerah dalam mendorong proyek investasi strategis ini diklaim menjadi motor penggerak utama dalam memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat Tau dan Tana Samawa.

Tiga Proyek Strategis Bernilai Triliunan

Bupati Haji  Jarot mengungkapkan bahwa beberapa inisiatif investasi besar telah memasuki tahap groundbreaking dan menjadi fondasi industri masa depan Sumbawa. Tiga sektor utama yang menjadi primadona adalah hilirisasi peternakan, perikanan, dan industri garam.

Pertama ; Hilirisasi Ayam Terintegrasi (Kawasan Serading).

Proyek yang berlokasi di Serading ini mencatatkan nilai investasi sebesar Rp1,3 Triliun  Kehadiran industri ini diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menciptakan ekosistem bisnis unggas yang mandiri di Sumbawa.

Kedua ; Sentra Akuakultur Udang (Moyo Utara).

Wilayah Moyo Utara kini bersiap menjadi pusat udang nasional dengan potensi investasi mencapai Rp2,1 Triliun. Pengembangan sentra akuakultur ini diproyeksikan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan meningkatkan devisa melalui jalur ekspor.

Ketiga : Sentra Industri Garam (Plampang dan Empang)

Tak tanggung-tanggung, potensi investasi di sektor ini mencapai Rp2,5 Triliun. Kawasan Plampang dan Empang disiapkan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan garam nasional, baik untuk konsumsi maupun industri.

Keberhasilan menarik minat investor dengan total potensi nilai investasi lebih dari Rp5,9 Triliun ini tidak lepas dari stabilitas daerah dan kemudahan perizinan yang ditawarkan. Bupati menegaskan bahwa industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, melainkan upaya sistematis untuk memastikan produk mentah asal Sumbawa memiliki nilai jual berkali lipat saat keluar dari daerah.

"Kami mendorong investasi strategis yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Ini adalah momentum awal dalam meletakkan fondasi kebijakan agar pembangunan daerah terus bergerak menuju kualitas yang lebih baik," tegas Bupati Jarot di hadapan Sidang Paripurna DPRD.

Capaian investasi ini juga dibarengi dengan kinerja fiskal daerah yang impresif. Berdasarkan data LKPJ 2025, Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2,37 Triliun atau 101,30% dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui rencana dengan capaian 100,80% (Rp242,2 Miliar).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jarot-Ansori, Kabupaten Sumbawa tidak hanya mampu mengelola anggaran rutin, tetapi juga berhasil menciptakan daya tarik bagi modal besar untuk membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan. ( AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Komitmen pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Drs. H. Mohammad Ansori (Jarot-Ansori), dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mulai membuahkan hasil nyata. Melalui Program Unggulan Keempat: Penciptaan Tenaga Kerja Unggul dan Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sukses menyelenggarakan serangkaian pelatihan berbasis kompetensi sepanjang tahun anggaran 2025.

Dalam Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 di Gedung DPRD Sumbawa, Bupati Jarot mengungkapkan bahwa program ini dirancang untuk menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) untuk memastikan masyarakat mendapatkan keahlian teknis yang dibutuhkan pasar industri saat ini. Anggaran tersebut dikonversi menjadi pelatihan bersertifikat bagi 122 orang peserta yang terbagi ke dalam berbagai bidang keahlian strategis.

Adapun rincian peserta pelatihan tersebut meliputi:

• 32 Orang Pelatihan Barista (Mendukung sektor UMKM dan pariwisata).
• 16 Orang Pelatihan Alat Berat (Menjawab kebutuhan sektor pertambangan dan konstruksi)
• 16 Orang Pelatihan Tata Boga.
• 16 Orang Pelatihan Desain Grafis.
• 16 Orang Pelatihan Pengelasan (Welding)
• 16 Orang Pelatihan Kelistrikan.

"Pelatihan ini bukan sekadar kursus singkat, melainkan pelatihan bersertifikat kompetensi keahlian. Kami ingin memastikan putra-putri Sumbawa memiliki 'senjata' berupa keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional," ujar Bupati Jarot dalam pidatonya.

Selain pelatihan teknis, program ini juga menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui program magang kerja. Sebanyak 10 orang lulusan terbaik SMK telah dikirim untuk mengikuti program magang guna meningkatkan keterampilan (skill) dan menyelaraskan kemampuan mereka dengan kebutuhan dunia usaha yang dinamis.

Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam memperkecil celah (gap) antara kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan riil industri.

Capaian di bidang ketenagakerjaan ini menjadi salah satu pilar dalam tema pembangunan tahun 2025, yakni "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul". Bupati Jarot menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi arah pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan.

Dengan tersedianya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, diharapkan para peserta tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan mandiri yang membuka lapangan pekerjaan baru di Tau dan Tana Samawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Peningkatan konektivitas wilayah menjadi salah satu prioritas utama dalam tahun pertama kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Wakil Bupati Drs. Mohamad Ansori. Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (30/3/2026), Bupati memaparkan capaian ambisius Program Unggulan Ketiga, yakni peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan target besar untuk mencapai angka 80 persen jalan mantap di seluruh wilayah kabupaten. Untuk merealisasikan hal tersebut, sepanjang tahun anggaran 2025, dukungan dana sebesar Rp129,6 Miliar telah dikucurkan untuk membiayai berbagai proyek strategis.

Bupati Jarot menjelaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan secara merata, mulai dari jalan utama, jalan lingkungan, hingga jalur logistik pertanian. Salah satu capaian yang menonjol adalah rampungnya rehabilitasi ruas Jalan Labuhan Sangoro–Maronge sepanjang 3,9 kilometer yang menjadi urat nadi ekonomi warga setempat.

"Infrastruktur adalah kunci aksesibilitas. Kita ingin memastikan mobilitas warga, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan, tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan," tegas Bupati Jarot dalam pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Berdasarkan data teknis yang dipaparkan, berikut adalah rincian pengerjaan jalan selama tahun 2025:

• Rehabilitasi Jalan Labuhan Sangoro–Maronge sepanjang 3,9 KM.
• Pemeliharaan Berkala Jalan Lebih dari 10 KM.
• Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 73,7 KM
• Pembangunan/Peningkatan JUT & JPP (Jalan Pertanian) sepanjang 24 KM.
• Peningkatan Jalan Lingkungan tersebar di berbagai wilayah pemukiman.

Tahun Fondasi untuk Konektivitas

Bupati menekankan bahwa pembangunan jalan tani (JUT/JPP) sepanjang 24 KM merupakan bentuk sinergi dengan program unggulan pertama di sektor pertanian. Hal ini bertujuan agar hasil panen petani dapat diangkut dengan biaya logistik yang lebih murah dan cepat.

"Tahun 2025 adalah tahun fondasi. Dengan anggaran hampir 130 miliar rupiah ini, kita telah melakukan pemeliharaan rutin pada lebih dari 70 kilometer jalan. Ini adalah bukti komitmen kami bahwa pembangunan tidak boleh stagnan," tambahnya.

Penyampaian LKPJ ini juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan catatan kritis terkait kualitas pengerjaan di lapangan. Bupati menyatakan keterbukaannya terhadap masukan dewan demi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan kualitas jalan yang tahan lama.

Dengan capaian di tahun pertama ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis target 80 persen jalan mantap dapat tercapai lebih cepat, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dari desa hingga ke kota. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan taringnya dalam pengelolaan fiskal daerah. Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Senin (30/3/2026), Bupati secara resmi memaparkan keberhasilan Program Unggulan Kedua, yakni Peningkatan Pendapatan Daerah yang melampaui target tahunan.

Dalam pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 tersebut, Bupati Jarot mengungkapkan bahwa penguatan struktur keuangan daerah merupakan prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Tana Samawa.

Realisasi 11,13 Persen: Melampaui Estimasi Awal

Pemerintah Daerah sebelumnya telah mematok target ambisius, yakni meningkatkan pendapatan daerah hingga 50% dalam rentang waktu lima tahun. Artinya, setiap tahun daerah ditargetkan tumbuh rata-rata 10%. Namun, pada tahun pertama pemerintahan Jarot-Ansori, realisasi pertumbuhan justru tercatat di angka 11,13%.

"Peningkatan ini adalah langkah awal menuju kekuatan fiskal daerah yang lebih mantap. Kami tidak hanya ingin membangun, tapi kami ingin memastikan bahwa mesin pendanaan pembangunan kita sehat dan mandiri," tegas Bupati Jarot di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Berdasarkan data yang disampaikan, kenaikan tersebut terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah yang semula berada di kisaran Rp2,1 Triliun, kini melonjak tajam menjadi Rp2,34 Triliun pada penutupan tahun 2025.

Bupati menjelaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hasil dari kerja keras dalam mengoptimalkan berbagai sektor pendapatan serta efisiensi tata kelola keuangan daerah. Pertumbuhan pendapatan sebesar Rp240 miliar dalam satu tahun ini menjadi modal penting bagi eksekutif untuk mengeksekusi program-program kerakyatan lainnya.

Capaian pada tahun pertama ini memberikan optimisme tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mencapai target akumulatif 50% di akhir periode nanti. Dengan pendapatan yang terus meningkat, Bupati berharap ketergantungan terhadap fiskal pusat dapat diimbangi dengan kekuatan sumber daya daerah yang dikelola secara profesional.

"Capaian 11,13 persen ini membuktikan bahwa potensi Sumbawa sangat besar jika dikelola dengan serius. Ini menjadi fondasi kuat bagi kita untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera melalui kemandirian finansial," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Sumbawa. Hal ini ditegaskan dalam pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Ketua DPRD.Hador Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kapolres Sumbawa, Dandim Sumbawa, dan Kajari  Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Bupati Jarot menempatkan Penguatan Infrastruktur Air dan Irigasi Pertaniannsebagai program unggulan pertama dari 12 program strategis pemerintahan Jarot-Ansori. Langkah ini diambil sebagai respons nyata atas kebutuhan mendesak petani akan ketersediaan air guna meningkatkan produktivitas lahan.

Bupati mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melakukan akselerasi pembangunan fasilitas pengairan secara masif. Tercatat, dukungan anggaran lebih dari Rp16,8 Miliar telah dikonversi menjadi infrastruktur fisik yang kini mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani.

"Ini adalah upaya strategis kita untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Kita ingin memastikan air sampai ke lahan-lahan pertanian masyarakat, sehingga indeks pertanaman kita bisa meningkat," ujar Bupati Jarot.

Beberapa rincian pembangunan fasilitas pengairan yang berhasil dirampungkan pada tahun 2025 meliputi Pembangunan Check Dam Pertanian 12 Unit, Sumur Bor Pengairan (Berbagai Tipe)  39 Unit, Sumur Dangkal, 17 Unit, Irigasi Perpipaan sepanjang 3.875 KM Jaringan Irigasi Usaha Tani 27 Unit.

Selain infrastruktur permanen tersebut, Pemkab Sumbawa juga membangun embung pertanian, kantong air, serta mendistribusikan berbagai fasilitas mesin pompa pengairan di titik-titik rawan kekeringan.

Bupati Jarot menekankan bahwa infrastruktur irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk memberikan kepastian bagi petani saat musim tanam. Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, diharapkan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisir secara signifikan.

"Program unggulan pertama ini adalah fondasi. Tanpa air yang cukup, mustahil kita bicara tentang swasembada pangan atau kesejahteraan petani. Oleh karena itu, anggaran Rp16,8 Miliar ini kita arahkan tepat sasaran pada wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi," tambahnya.

Melalui keberhasilan program pertama ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis bahwa sektor pertanian akan terus menjadi motor penggerak ekonomi yang stabil, sekaligus memperkuat posisi Sumbawa sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Maret 2026. Pidato pengantar yang disampaikan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.  ini menjadi momentum penting dalam memaparkan progres transisi kepemimpinan sekaligus capaian kinerja tahun pertama pemerintahan Jarot-Ansori.

Dalam pidatonya, Bupati Haji Jarot menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode strategis yang berfungsi sebagai "fondasi" pembangunan ke depan. Dilantik pada Februari 2025, pasangan Jarot-Ansori mengelola tahun anggaran tersebut dalam dua fase penting: penyelesaian kebijakan sebelumnya dan inisiasi program baru pasca-perubahan APBD.

"Tahun 2025 adalah tahun konsolidasi dan transisi. Kami meletakkan fondasi kebijakan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat sesuai visi dan misi yang telah kami janjikan," ujar Bupati di sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov

Salah satu poin menonjol dalam LKPJ kali ini adalah kinerja keuangan daerah yang cukup impresif. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2,37 Triliun atau melampaui rencana sebesar 101,30%. Capaian ini didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp242,29 Miliar (100,80%) dan Dana Transfer  terealisasi Rp2,09 Triliun (101,40%).

Di sisi Belanja Daerah, Pemerintah mencatat serapan sebesar Rp2,25 Triliun (92,93%). Meski belanja modal dan operasional terserap cukup baik, terdapat catatan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terealisasi 32,38% serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp202,2 Miliar pada APBD tahun Anggaran 2025 dan sebesar  Rp93.48 Miliar pada penjabaran APBD Perubahan yang akan menjadi bahan evaluasi dan penguatan pada tahun anggaran berikutnya.

Progres 12 Program Unggulan

Bupati juga membedah capaian 12 Program Unggulan yang menjadi fokus perhatian publik. Beberapa capaian signifikan di antarany Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp16,8 Miliar telah dikonversi menjadi pembangunan 12 check dam, 39 sumur bor, serta jaringan irigasi perpipaan sepanjang 3.875 KM.

Di bidang Infrastruktur dilakukan Penguatan infrastruktur jalan dengan total anggaran Rp129,6 Miliar untuk mengejar target 80% jalan mantap di seluruh wilayah Sumbawa.

Untuk Program Industrialisasi & Investasi,  Langkah berani diambil melalui groundbreaking sejumlah proyek raksasa, termasuk hilirisasi ayam di Serading (Rp1,3 T), akuakultur udang di Moyo Utara (Rp2,1 T), serta industri garam di wilayah timur (Rp2,5 T).

Terhadap kesejahteraan & sosial dilakukan pemberian insentif bagi lebih dari 600 tokoh agama serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 21.736 pekerja rentan.

Terkait isu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Bupati menyampaikan kejujuran fiskal. Ia menyatakan bahwa meski berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ASN, peningkatan TPP pada 2025 belum dapat dilakukan secara menyeluruh akibat tingginya proporsi belanja pegawai. Pemerintah daerah kini tengah fokus melakukan rasionalisasi agar kesejahteraan ASN dapat sejalan dengan ruang fiskal publik.

Diakhir pidatonya yang sarat dengan data pencapaian, Bupati Jarot juga menyelipkan pesan persaudaraan mengingat bertepatan dengan momentum menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Ia menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat yang menjaga kondusivitas daerah.

"Kebersamaan yang terjalin sepanjang 2025 menjadi modal utama bagi kita untuk menyongsong tahun 2026 yang lebih unggul, maju, dan sejahtera," pungkasnya yang diakhiri dengan pantun hangat di depan sidang dewan yang terhormat. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa diwakili oleh Asisten Administrasi Umum – Rachman Ansori menghadiri acara Peletakan Batu Pertama (groundbreaking) Pembangunan Jembatan GARUDA di wilayah territorial Kodim 1607/Sumbawa yang dipusatkan di Desa Gontar Kecamatan Alas Barat, Senin (30/03/2026).

Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Kav. Basofi Cahyowibowo, S.T dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program Jembatan Garuda adalah program strategis Presiden Prabowo Subianto yang diinisiasi bersama TNI AD untuk membangun ratusan jembatan gantung perintis di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, peningkatan akses masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan lainnya di pedesaan, serta mengurangi dampak akibat bencana.  

“Program Jembatan Garuda ini mendukung penuh Asta Cita ke-3 yang menekankan pembangunan infrastruktur dari desa untuk kesejahteraan Masyarakat”, papar Dandim.

Selanjutnya, Dandim Basofi menyampaikan bahwa pada tahap ini terdapat 3 (tiga) Lokasi yang akan dibangun Jembatan Garuda yaitu di Desa Gontar Kecamatan Alas Barat, Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dan Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas.

Pada tahap berikutnya, direncanakan juga Pembangunan Jembatan Garuda di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, Desa Lebangkar dan Desa Ropang Kecamatan Ropang, Desa Selante Kecamatan Plampang, Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh dan Desa Mata Kecamatan Tarano.

“Kami mohon dukungan semua pihak, dari Pemda, Polri, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai wujud manunggal TNI Bersama rakyat”, pungkas Dandim. 

Bupati Sumbawa dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum – Rachman Ansori menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran TNI, khususnya Kodim 1607/Sumbawa, yang telah mengambil peran strategis dalam pembangunan ini. ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

“Kolaborasi seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Pemerintah Daerah tidak bisa berjalan sendiri. kita membutuhkan sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Desa dan tentu saja Masyarakat”, urai Bupati.

“Momentum groundbreaking ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan harus terus bergerak. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh stagnan. kita harus terus memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program, benar-benar menjawab kebutuhan Masyarakat”, pungkas Bupati.

Selanjutnya acara peletakan batu pertama secara online dipimpin oleh Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi untuk seluruh wilayah teritorial Kodam IX / Udayana. Hadir pada acara ini antara lain yang mewakili Forkompimda, Komandan Batalyon Infantri TP 835/Samota Yudha Bhakti, Letkol Inf M. Arifianto, Danramil Alas, Kapolsek Alas Barat, Kepala Desa Gontar dan para Kepala Desa se Kecamatan Alas dan Alas Barat dan tokoh Masyarakat.  (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (30/03/2026). 

Momen ini menjadi sangat strategis karena tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Jarot-Ansori, pasca dilantik pada Februari 2025 lalu. Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa tahun 2025 adalah tahun konsolidasi sekaligus peletakan fondasi pembangunan daerah.

Realisasi APBD 2025: Melampaui Target Pendapatan

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta tokoh masyarakat, Bupati memaparkan capaian kinerja keuangan daerah yang cukup menggembirakan. Pendapatan daerah tercatat melampaui target yang ditetapkan:

Pendapatan Daerah Terealisasi sebesar Rp2,37 Triliun (101,30% dari rencana).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp242,29 Miliar (100,80% dari target).

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2,25 Triliun (92,93% dari rencana), yang dialokasikan untuk belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.

"Capaian ini merupakan langkah awal menuju kekuatan fiskal daerah yang lebih mantap. Pendapatan daerah kita meningkat 11,13% dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Bupati Jarot.

Akselerasi 12 Program Unggulan Jarot-Ansori

Bupati juga merinci capaian nyata dari 12 Program Unggulan yang menjadi komitmen politiknya kepada masyarakat Sumbawa. Beberapa poin menonjol di antaranya:

Pertama Infrastruktur Pertanian dengan penguatan sistem irigasi dengan anggaran lebih dari Rp16,8 Miliar, mencakup pembangunan 12 check dam, 39 sumur bor, dan ribuan kilometer perpipaan irigasi.

Kedua : Kualitas Jalan.Alokasi sebesar Rp129,6 Miliar untuk mencapai target 80% jalan mantap, termasuk rehabilitasi ruas jalan Labuhan Sangoro–Maronge.

Ketiga nvestasi & Industrialisasi melalui langkah besar hilirisasi dengan groundbreaking industri ayam terintegrasi di Serading (Rp1,3 Triliun) dan potensi investasi tambak udang serta industri garam yang mencapai triliunan rupiah.

Keempat : Kesejahteraan Sosial & Agama dengan pemberian insentif bagi lebih dari 600 tokoh agama (Imam Masjid, Guru Ngaji, Penyuluh) serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 21.736 pekerja rentan.

Kelima Pendidikan Pemberian beasiswa kedokteran, farmasi, serta pendidikan umum bagi ratusan mahasiswa Sumbawa.

Transisi Menuju 2026

Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 terbagi dalam dua fase penting: masa sebelum perubahan APBD dan masa setelah perubahan yang menjadi momentum implementasi visi-misi Jarot-Ansori.

"Tahun 2025 adalah tahun transisi. Berbagai program yang dijalankan menjadi momentum awal dalam meletakkan fondasi kebijakan menuju perekonomian yang adil dan berkelanjutan," tambahnya.

Menutup pidatonya, Bupati Jarot yang didampingi jajaran Forkopimda menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat atas terjaganya kondusifitas daerah. 

Mengingat suasana masih dalam nuansa Idul Fitri 1447 H, Bupati menutup penyampaiannya dengan permohonan maaf lahir dan batin serta sebuah pantun yang menggugah semangat kebersamaan untuk menyongsong tahun 2026 yang lebih baik. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  – Suasana khidmat menyelimuti Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pagi ini Senin 30 Maret 2026. Sebelum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP memulai sapaannya dengan rangkaian pesan menyentuh, mulai dari duka mendalam hingga ajakan menghadapi krisis energi dunia.

Di hadapan jajaran pimpinan daerah, instansi vertikal, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Bupati mengajak seluruh hadirin menundukkan kepala sejenak menyampaikan Alfatihah.Beliau mengenang wafatnya beberapa putra terbaik daerah saat bertugas, termasuk personil Damkar yang gugur dalam upaya penanganan pasca-kebakaran di Desa Kalimango.

"Mari kita kirimkan doa terbaik, Al-Fatihah, untuk saudara-saudara kita yang telah gugur saat mengabdi di tengah ujian musibah yang menimpa daerah kita belakangan ini," ajak Bupati dengan nada bergetar.

Beralih ke isu global, Bupati menyoroti ketegangan di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat yang mulai mengganggu distribusi logistik dunia. Ia memperingatkan bahwa kenaikan harga BBM di negara tetangga sudah mencapai 25% hingga 75%

"Indonesia sejauh ini masih menahan harga, tapi stok nasional kita sangat terbatas. Jika distribusi terganggu, kita bisa menghadapi masa-masa sulit. Itulah mengapa efisiensi adalah harga mati," tegasnya.

Membuktikan ucapannya, Bupati datang ke Kantor Bupati menggunakan sepeda dan ke Gedung DPRD tidak menggunakan mobil mewah Bupati dan jajaran pejabat Pemda pun terlihat kompak tiba menggunakan bus dinas.

Dikatakan Bupati, Biasanya rombongan menggunakan puluhan mobil pribadi, kali ini Bupati dan jajaran memaksimalkan kapasitas bus 

Bupati juga mengimbau staf yang jarak rumahnya dekat untuk bersepeda, sementara yang jauh disarankan menggunakan sepeda motor atau carpooling (satu mobil penuh penumpang).

"Saya yakin, mulai hari ini bengkel-bengkel sepeda di Sumbawa akan ramai lagi. Mari kita keluarkan sepeda yang selama ini berdebu di gudang," canda Bupati yang disambut tawa hangat audiens.

Menutup sapaannya, Bupati menekankan bahwa gerakan hemat BBM ini bukan sekadar mengikuti isu global, melainkan bentuk ibadah dan disiplin diri setelah melewati bulan suci Ramadan. Beliau mengajak seluruh anggota dewan dan masyarakat untuk memberikan dukungan moril terhadap kebijakan efisiensi yang akan segera diperkuat melalui regulasi daerah.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Pemandangan berbeda terlihat di lingkungan Kantor Bupati Sumbawa pagi ini Senin 30 Maret 2026 Bupati Sumbawa terpantau berangkat ke kantor dengan mengayuh sepeda. Demikian pula dalam rangka mengikuti Sidang Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Bupati Sumbawa bersama dengan kepala OPD berangkat menggunakan bus Pemda dan para staf. Aksi ini merupakan langkah nyata implementasi imbauan Presiden RI terkait penghematan energi nasional.

Camat Sumbawa Drs Iwan Sofyan dalam wawancaranya bersama wartawan di kantor DPRD, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan pusat. Menurutnya, Bupati secara tegas menindaklanjuti imbauan Presiden yang disampaikan tadi malam mengenai urgensi penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tadi malam sudah dibahas secara intensif, dan dalam waktu dekat akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi. Pak Bupati tidak hanya bicara, tapi langsung memberi contoh pagi ini dengan bersepeda," ujar Camat Sumbawa.

Urgensi penghematan ini bukan tanpa alasan kuat. Kondisi geopolitik dunia saat ini memberikan dampak sistemik ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Camat memaparkan data krusial mengenai ketahanan energi kita berdasarkan informasi yang kami baca bahwa Kebutuhan Nasional ±1,5 juta barel BBM per hari Produksi Domestik baru mampu memenuhi ±1 juta barel per hari.Defisit sekitar 500 ribu barel per haribmasih harus ditutup melalui jalur impor.

"Ketergantungan pada impor ini membuat kita rentan terhadap gejolak global. Maka, menghemat BBM adalah langkah penyelamatan ekonomi kita bersama," tambahnya.

Selain faktor ekonomi dan energi, Camat Sumbawa menekankan bahwa gerakan bersepeda atau menggunakan transportasi umum ini memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Bagi kesehatan, bersepeda membuat tubuh lebih bugar dan menjadi gaya hidup yang "keren" di masa kini.

Gerakan ini beririsan dengan semangat beragama. Efisiensi dan sikap tidak boros (tabzir) merupakan bagian dari ibadah dan juga menunjukkan kesetiakawanan sosial empati terhadap kondisi ekonomi dunia.

"Hari ini Pak Bupati bersepeda, para staf menggunakan bus Pemda, dan saya sendiri juga menyesuaikan dengan menggunakan sepeda motor jika jarak memungkinkan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Bagi warga yang jarak kantornya dekat, yuk kita gunakan sepeda," tutup Camat Sumbawa dengan penuh semangat.(AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Pentas Dakwah II tingkat Kabupaten Sumbawa dalam rangka Harlah ke-4 Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Sumbawa, yang digelar di Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Sabtu, 28 Maret 2026.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa DGH Faisal Salim SAg.M.M.Inov, Camat Moyo Hulu dan jajaran Forkopimcam.

Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menyampaikan apresiasi kepada BKMT Kabupaten Sumbawa yang tetap mampu menyelenggarakan kegiatan tersebut meskipun dengan berbagai keterbatasan.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BKMT yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini. InsyaAllah, ke depan pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang lebih besar lagi,” ujarnya.

H. Ansori juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus mendukung berbagai kegiatan BKMT, sebagai bagian dari upaya pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Menurutnya, peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan daerah. Ia menilai, kemajuan suatu daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana perempuan diberdayakan secara optimal.

“Suatu daerah yang kuat ekonominya salah satunya karena kaum perempuannya diberdayakan dengan baik. Untuk itu, BKMT diharapkan terus meningkatkan perannya dalam memajukan daerah melalui pemberdayaan majelis taklim,” ungkapnya.

Pentas Dakwah II BKMT tingkat Kabupaten Sumbawa ini diikuti oleh 8 pengurus cabang BKMT dari berbagai kecamatan. Para peserta akan berkompetisi dalam enam cabang lomba, yaitu Lomba Mars BKMT, Qasidah Lasqi, Asmaul Husnah, Tausiyah, Hafalan Juz 30, serta Cerdas Cermat.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Maret 2026, sebagai wadah silaturahmi, syiar Islam, serta penguatan peran majelis taklim di tengah masyarakat.( AM/Prokopim Sumbawa)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat memastikan warga Desa Kalimango, Kecamatan Alas, tidak berlama-lama dalam duka. Melalui Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang digelar di Kantor Bupati, Kamis (26/03/2026), pemerintah daerah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana adalah prioritas kemanusiaan yang harus dituntaskan dengan segera.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan gerak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Baznas Kabupaten Sumbawa dalam satu komando pemulihan.

Tiga Fokus Utama: Hunian, Infrastruktur, dan Jiwa

Dalam arahannya yang tegas namun sarat empati, Sekda Haji Budi Prasetiyo menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh sekadar administratif, melainkan harus menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Ia menetapkan tiga pilar utama pemulihan: perbaikan hunian warga, pembangunan kembali infrastruktur dasar, dan pemenuhan kebutuhan hidup selama masa transisi.

“Penanganan harus terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga terdampak merasakan kehadiran pemerintah di sisi mereka agar proses pemulihan berjalan efektif,” ujar Dr. Budi di hadapan para pimpinan OPD.

Instruksi spesifik pun diberikan kepada setiap lini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) diminta melakukan asesmen presisi terhadap kerusakan rumah, sementara Dinas Sosial diwajibkan menjaga denyut logistik bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Menariknya, pemerintah tidak berjalan sendiri. Pelibatan Baznas menjadi strategi kunci, terutama dalam skema bantuan pembangunan rumah dan program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan Kalimango dilakukan secara holistik—tidak hanya membangun fisik bangunan, tapi juga membangun kembali martabat ekonomi warga.

“Pemulihan tidak hanya berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan masyarakat bisa bangkit secara mandiri melalui penguatan ekonomi pascabencana,” tambah Sekda.

Menyadari pentingnya kepercayaan publik, Pemkab Sumbawa menekankan bahwa pencairan dana hibah bencana dari APBD dan Dana Tak Terduga (DTT) akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. 

Pemerintah menargetkan dalam tiga bulan ke depan, wajah Desa Kalimango sudah harus menunjukkan progres rehabilitasi yang signifikan. Komunikasi intensif antara pemerintah kecamatan, desa, dan warga menjadi urat nadi agar pendataan berlangsung partisipatif dan bantuan tersalurkan secara merata.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat hingga pulih sepenuhnya. Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama,” tegas Dr. Budi menutup arahannya.

Melalui langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis bahwa senyum warga Kalimango akan segera kembali, seiring dengan pulihnya kondisi sosial dan ekonomi desa yang sempat teruji oleh api tersebut.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Di balik riuh rendah pembangunan fisik, ada denyut nadi pembangunan manusia yang sedang berdetak kencang di tanah Samawa. Memasuki tahun pertama kepemimpinan Bupati Ir H. Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Drs H. Mohamad Ansori, sebuah perubahan besar sedang dirasakan langsung di ruang-ruang kelas dan bangku kuliah.

Bukan sekadar janji di atas kertas, Program Unggulan ke-12 yang diusung pasangan Jarot–Ansori kini telah menjelma menjadi napas baru bagi ribuan generasi muda. Melalui sentuhan tangan dingin mereka, gizi anak-anak terjaga, dan mimpi kuliah bukan lagi sekadar bunga tidur bagi warga kurang mampu.

Dalam keterangan resmi Jumat 27 Maret 2026, bagi Jarot–Ansori, membangun daerah harus dimulai dari kesehatan pelajarnya. Melalui program Siswa Sehat & Bergizi, sebanyak 33.951 siswa dan santri di seluruh penjuru Sumbawa kini mendapatkan perhatian gizi yang lebih sistematis.

Pemerintah menyadari bahwa kecerdasan hanya bisa tumbuh di dalam tubuh yang sehat. Dengan menyasar lingkungan sekolah dan pesantren, program ini menjadi benteng pertahanan pertama bagi masa depan anak-anak Sumbawa agar tumbuh kuat, cerdas, dan kompetitif. Ini adalah bentuk dedikasi "Ibu dan Ayah" daerah dalam memastikan tidak ada anak yang belajar dengan perut lapar atau raga yang lemah.

Kartu Sumbawa Pintar: Membuka Gerbang Langit Pendidikan

Dedikasi untuk umat berlanjut ke jenjang pendidikan tinggi. Melalui Kartu Sumbawa Pintar (KSP), hambatan ekonomi perlahan mulai terkikis. Tercatat, 679 mahasiswa dari jenjang Diploma hingga Pascasarjana kini dapat bernapas lega melanjutkan studi mereka.

Langkah ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi peradaban. Secara khusus, pemerintah telah mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk beasiswa kedokteran. Langkah visioner ini bertujuan agar di masa depan, putra-putri asli Sumbawa-lah yang akan merawat kesehatan saudara-saudaranya sendiri di puskesmas dan rumah sakit daerah.

Beasiswa ini tersebar luas di berbagai kampus kebanggaan daerah seperti UTS, UNSA, hingga AKOM, membuktikan bahwa pemerintah hadir merangkul semua lini pendidikan tanpa sekat.

Di balik data statistik puluhan ribu penerima manfaat, ada narasi kemanusiaan yang lebih dalam. Program ini adalah tentang Wajah ceria seorang anak yang mendapatkan asupan gizi layak di sekolah,tangis haru orang tua yang melihat anaknya tetap bisa kuliah meski dalam keterbatasan ekonomi dan harapan baru bagi mahasiswa kedokteran yang kelak akan menjadi pahlawan kesehatan bagi sesamanya.

Setiap rupiah yang dilokasikan untuk gizi dan pendidikan adalah investasi untuk memuliakan umat. Pemda ingin memastikan bahwa anak-anak Sumbawa tidak hanya bermimpi besar, tapi juga memiliki sarana untuk mewujudkannya,tulus rilis berita sebagai sebuah semangat yang tercermin dalam setahun langkah nyata Jarot–Ansori.

Tahun pertama ini barulah permulaan. Di bawah panji Jarot–Ansori, Sumbawa sedang bergerak menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga luhur dalam membangun sumber daya manusianya. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda besar yang dimotori oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini dijadwalkan berlangsung serentak mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, ST., MM, Jumat 27 Maret 2026, menegaskan bahwa SE2026 merupakan momentum strategis untuk memotret gambaran utuh kondisi ekonomi daerah. Fokus utama pendataan ini adalah sektor usaha non-pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbawa.

“Sensus Ekonomi ini bukan sekadar pendataan rutin sepuluh tahunan, tetapi menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada potensi riil daerah,” ujar Ivan dalam keterangannya.

Pelaksanaan SE2026 bertujuan menyediakan informasi menyeluruh mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Data ini nantinya akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan ekonomi di masa depan.

Ivan menjelaskan bahwa hasil sensus ini akan berdampak signifikan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi jenis usaha yang memiliki potensi berkembang pesat.

Selanjutnya dapat merumuskan intervensi kebijakan yang lebih terarah (seperti akses permodalan) dan memperkuat daya saing dan perluasan pasar bagi pelaku usaha lokal.

Sensus ini akan menyasar seluruh unit usaha, mulai dari skala besar hingga usaha mikro dan sektor informal. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran riil mengenai kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan inklusif.

Mengingat pentingnya akurasi data, Ivan menekankan bahwa keberhasilan agenda nasional ini sangat bergantung pada kejujuran para pelaku usaha. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumbawa untuk bersikap kooperatif saat petugas sensus datang.

“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026,” tambahnya.

Melalui SE2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap arah pembangunan ekonomi daerah menjadi lebih terukur dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  28 Maret 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs H. Mohamad Ansori, meresmikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Lenangguar, Sabtu (28/3). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan program tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada para mitra, investor, relawan MBG, serta jajaran perangkat kecamatan, desa, dan tokoh agama yang telah berkontribusi hingga terlaksananya peluncuran dapur MBG di Lenangguar.

“Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kolaborasi semua pihak. Kami sangat mengapresiasi kesiapan dan kerja sama yang telah ditunjukkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan tepat sasaran dan memberikan pelayanan yang optimal.

“Mari kita kawal dan sukseskan bersama. Harapannya, program MBG ini benar-benar menjadi program unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kehadiran dapur MBG di Kecamatan Lenangguar diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak, khususnya siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas.

Selain itu, program ini diharapkan berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut melalui penyediaan makanan bergizi secara berkelanjutan.

Peresmian dapur MBG ini menandai langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat program kesejahteraan masyarakat berbasis pemenuhan gizi, sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia di daerah.(AM)

NTB Jadi Tuan Rumah Rakornas BPR Syariah, Gubernur Iqbal Dorong Pelibatan UMKM Lokal

Mataram.Amarmedia.co.id - Lombok dipastikan akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) tahun 2026. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut positif rencana tersebut dan menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan berskala nasional itu.

"Kami menyambut baik dan sangat mendukung pelaksanaan Rakornas BPR Syariah di Lombok. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah sekaligus mempromosikan daerah kita ke tingkat nasional," ujarnya usai audiensi dengan di Ruang Rapat Kantor Gubernur pada Jumat, 27 Maret 2026.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov NTB siap memberikan dukungan, baik dari sisi fasilitas maupun kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan.

"Kami ingin kegiatan ini tidak hanya berhenti pada forum, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan ekonomi daerah. BPR Syariah ke depan harus semakin kuat, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman," kata Iqbal.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakornas, Ivan Eroka Yuliadji, yang juga Direktur BPR Syariah Tulen Amanah, menjelaskan bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 174 BPR Syariah dari seluruh Indonesia.

"Yang akan hadir insya Allah dari 174 BPR Syariah seluruh Indonesia yang akan memenuhi Lombok ini," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 19 April 2026 dengan kedatangan peserta dan penyelenggaraan UMKM Fest yang dipusatkan di area Car Free Day Jalan Udayana, Kota Mataram. Acara tersebut akan melibatkan pelaku usaha lokal dan masyarakat umum.

Adapun agenda utama Rakornas akan berlangsung pada 20 April dan direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur NTB. Kegiatan akan ditutup pada 21 April 2026.

Selain Rakornas, juga akan digelar BPR Syariah Summit 2026 yang mengangkat sejumlah topik strategis, mulai dari pengembangan bisnis, teknologi informasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di BPR Syariah Summit nanti ada beberapa agenda, kami bagi menjadi tiga topik, mulai dari bisnis, IT, dan pengembangan SDM. Peserta bisa memilih topik yang akan diikuti," ungkapnya.

Sebagai bagian dari promosi daerah, panitia juga menyiapkan agenda kunjungan ke UMKM serta kegiatan wisata untuk memperkenalkan potensi Lombok kepada peserta dari seluruh Indonesia.

"Kami juga akan mengunjungi beberapa UMKM dan tadabur alam ke destinasi wisata di Lombok. Jadi sekaligus memperkenalkan Lombok kepada Indonesia, sesuai tema kami dari Lombok untuk Indonesia," katanya.

Ivan menambahkan, pihaknya juga menggandeng Bank NTB Syariah dalam penyelenggaraan UMKM Fest yang akan digelar di depan kantor bank tersebut, serta melibatkan tiga BPR Syariah lokal sebagai tuan rumah.

"Insya Allah nanti di Car Free Day di depan kantor Bank NTB Syariah, UMKM Fest akan kita adakan. BPR Syariah di Lombok seperti Patuh Beramal, Dinar Asri, dan Tulen Amanah akan menjadi tuan rumah," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi NTB, termasuk penyediaan lokasi kegiatan dan fasilitasi pelibatan UMKM.

"Dukungan Pemprov luar biasa, termasuk dari Bank NTB Syariah yang memberikan venue dan membantu menghadirkan UMKM untuk meramaikan kegiatan," pungkasnya. (Rab/Diskominfotikntb).

Mataram.Amarmedia.co.id– Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum ilmiah bergengsi, Regional V Integrated Eye Workshop and Symposium (REVIEWS) 3 Nasional tahun 2026. Pertemuan para pakar mata ini dijadwalkan berlangsung pada 10-11 April 2026 di Lombok Raya Hotel, Mataram.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap acara yang diinisiasi oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) NTB bekerja sama dengan Indonesian Ocular Infection & Immunology Society (INOIIS) tersebut.

"Kita harap ini menjadi ajang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mata di NTB. Pemprov NTB siap memberikan dukungan penuh," ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat menerima audiensi jajaran pengurus Perdami di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).

Miq Iqbal menekankan bahwa kolaborasi riset dan penguatan keahlian di bidang oftalmologi sangat krusial bagi NTB. Mengingat angka gangguan penglihatan di wilayah ini masih tergolong tinggi, forum ini diharapkan menjadi solusi konkret.

"Dengan kolaborasi antara Pemprov NTB dan Perdami melalui kegiatan ini, kita optimis penderita kebutaan di NTB bisa kita atasi bersama," tegasnya.

Fokus pada Inovasi dan Semangat "BEGIBUNG"

Ketua Panitia Penyelenggara REVIEWS 3, dr. I Gede Suparta, Sp.M, menjelaskan bahwa penunjukan NTB sebagai tuan rumah merupakan suatu kehormatan. Forum ini nantinya akan menjadi pusat pengembangan ilmu bagi dokter spesialis mata, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

"Kami ingin meningkatkan kemampuan para dokter spesialis mata agar ke depannya penanganan kasus-kasus penyakit mata masyarakat NTB bisa ditangani sepenuhnya secara mandiri di daerah," ungkap dr. Gede.

Menariknya, simposium tahun ini mengusung tema lokal "BEGIBUNG". Tema ini diambil untuk merepresentasikan semangat kebersamaan dalam berinovasi dan mengembangkan keahlian generasi baru dokter mata.

Selain menjadi wadah pertukaran ilmu, REVIEWS 3 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkini di bidang oftalmologi.

Memperluas jaringan profesional antar dokter spesialis dan nemperkuat riset dan kolaborasi klinis untuk penanganan penyakit mata yang lebih efektif.

Penyelenggaraan forum nasional ini diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi NTB sebagai destinasi Medical Tourism dan lokasi strategis penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di tingkat nasional. (AM/Man/her/kominfotik)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berinovasi untuk menyukseskan program unggulan "Sumbawa Hijau Lestari". Tak tanggung-tanggung, Bupati Sumbawa telah menyiapkan apresiasi khusus berupa satu ekor sapi bagi masyarakat yang dinilai berhasil melakukan penghijauan secara berkelanjutan di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Binongko ST.M.Eng., saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada Kamis (26/03/2026). Ia menjelaskan bahwa reward tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara tanaman, bukan sekadar menanam.

"Sebagai bentuk apresiasi, Bapak Bupati menyiapkan hadiah satu ekor sapi dan bibit tanaman buah bagi masyarakat yang berhasil melaksanakan penghijauan dengan baik. Saat ini, tim teknis sedang memfinalisasi indikator keberhasilannya," ujar Pipin.

Foto ; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pipin Shakti Binongko ST.M.Eng 

Capaian Signifikan di 24 Kecamatan

Program Sumbawa Hijau Lestari menunjukkan tren positif. Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 264.645 bibit pohon telah tertanam, tersebar dari hulu hingga hilir di 24 kecamatan. Data DLH menunjukkan bahwa seluruh bibit kemiri pengadaan tahun 2025 sebanyak 114.285 pohon telah terdistribusi 100 persen. Sementara untuk bibit sengon, dari total 400.000 bibit, sebanyak 150.360 telah berada di lahan penanaman.

Dalam monitoring di kawasan vital seperti Bendungan Beringin Sila, Pipin mengakui adanya tantangan lapangan. Kelompok masyarakat Ai Papang telah menanam 14.500 bibit, namun tantangan berupa musim kemarau panjang dan pelepasan hewan ternak pasca-panen jagung menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan tanaman.

"Untuk mengantisipasi gangguan ternak, pada tahun 2026 ini kami berencana membangun pagar kawat di area seluas 42 hektar. Kami ingin memastikan bibit yang sudah tertanam, terutama kemiri dan tanaman buah yang daya tahannya lebih tinggi dari sengon, bisa tumbuh maksimal," jelasnya.

Selain insentif ternak, program ini juga menyentuh aspek teknologi dengan melibatkan generasi muda. Para pemuda yang melek digital diterjunkan untuk melakukan geotagging pada setiap pohon yang ditanam. Langkah ini memastikan setiap bibit terpantau posisinya secara akurat.

Menatap sisa tahun 2026, DLH fokus melakukan perluasan di daerah tangkapan air (catchment area). Targetnya adalah penanaman 60.000 bibit kemiri baru di lokasi strategis seperti Bendungan Batu Bulan, Mamak, Ngali, Tiu Kulit, hingga kawasan hutan kritis Batulanteh.

"Kegiatan rehabilitasi lahan ini bukan hanya soal angka, tapi untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kita. Jika tanaman sudah mencapai tinggi minimal 2 meter, kemampuan tanah menyerap air akan meningkat signifikan sehingga ancaman banjir bisa kita cegah sejak dini," pungkas Pipin. (AM)

Bupati Sumbawa dan Forkopimda Bersama jajaran pemerintahan daerah dan Masyarakat pada kegiatan safari menanam pohon

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian alam melalui program unggulan "Sumbawa Hijau Lestari". Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 264.645 bibit pohon telah berhasil tertanam di 24 kecamatan, mencakup wilayah dari hulu hingga hilir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Binongko,ST.M.Eng dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (26/03/2026), memaparkan capaian serta rencana strategis perluasan rehabilitasi lahan di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLH Tahun 2025, pengadaan bibit difokuskan pada dua jenis tanaman utama, yakni Sengon dan Kemiri. Dari total 400.000 Bibit Sengon, sebanyak 150.360 telah terdistribusi, sementara 249.650 sisanya akan dilanjutkan pada periode berikutnya.

Untuk Bibit Kemiri, Seluruh pengadaan sebanyak 114.285 bibit telah terdistribusi 100% kepada masyarakat dan kelompok tani.

"Total bibit yang sudah tertanam di lapangan hingga bulan ini mencapai 264.645 pohon. Lokasinya tersebar merata di 24 kecamatan guna memastikan dampak ekologis yang menyeluruh," ujar Pipin akrab disapa.

Salah satu titik fokus pemantauan adalah kawasan Bendungan Beringin Sila. Di lokasi ini, Kelompok Ai Papang telah menanam 14.500 bibit (Sengon dan Kemiri), ditambah tanaman buah produktif bantuan dari aspirasi (pokir) anggota DPR RI.

Pipin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi sementara, pohon Kemiri dan tanaman buah memiliki daya tahan (survival rate) yang lebih tinggi dibandingkan Sengon di lokasi tersebut. 

"Dinas Lingkungan Hidup telah menganggarkan biaya penanaman dan pemeriharaan tanaman di Lokasi ini. Dari hasil monitoring dan evaluasi di Bendungan Beringin Sila oleh Tim DLH diketahui bibit Sengon mempunyai kemampuan hidup lebih rendah dibandingkan pohon Kemiri dan tanaman buah" ujarnya 

Terkait kendala lapangan seperti gangguan hewan ternak pasca-panen jagung dan musim kemarau panjang, DLH telah menyiapkan solusi teknis. Pada tahun 2026, direncanakan pembangunan pagar kawat di lahan seluas kurang lebih 42 hektar untuk melindungi tanaman yang baru tumbuh.

Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Sumbawa telah menyiapkan reward berupa 1 ekor sapi dan bibit tanaman buah bagi masyarakat yang dinilai berhasil melakukan penghijauan dengan baik. Indikator keberhasilan saat ini sedang difinalisasi oleh tim teknis.

Rencana Perluasan 2026: Fokus Daerah Tangkapan Air

Memasuki tahun 2026, DLH Sumbawa menargetkan penanaman 60.000 bibit Kemiri baru. Fokus utama diarahkan pada wilayah kritis dan daerah tangkapan air (catchment area), di antaranya Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, Bendungan Ngali, Bendungan Tiu Kulit dan Kawasan Hutan Kritis Batulanteh

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui peningkatan vegetasi lahan, tetapi juga memperkuat kemampuan tanah dalam menyerap air untuk mencegah bencana banjir di masa depan.

Untuk Tahun 2026 akan ditanam sengon sisa bibit tahun 2025, untuk Lokasi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Bupati. 

"Pada tahun 2026 juga akan ditanam bibit Kemiri sebanyak 60.000 bibit dengan focus di daerah tangkapan air, wilayah bendungan Batu Bulan, bendungan Mamak, Bendungan Ngali, bendungan Tiu Kulit, dan wilayah kritis Kawasan hutan Batulanteh"Imbuh Pipin 

Kegiatan penghijauan atau rehabilitasi lahan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada indikator Indeks Vegetasi Lahan pada saat tanaman sudah mencapai tinggi minimal 2 meter dengan luasan lahan minimal 0,5 hektar. 

Selain bibit Kemiri dan Sengon, terdapat juga bibit produktif yang dibagikan kepada Masyarakat berasal dari pokir DPR pusat dengan jenis : Klengkeng, Mangga, Jambu Kristal dan Nangka.

Kegiatan geotagging menjadi salah satu contoh peran generasi muda untuk ikut ambil bagian, generasi muda sebagai generasi yang melek digital tetap ikut serta dalam kegiatan penanaman serentak untuk melakukan geotagging pada setiap pohon yang telah ditanam di berbagai Lokasi. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 26 Maret 2026 — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M. P secara resmi membuka Kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di La Grande Ballroom, Kamis (26/03/2026).

Forum ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, para kepala perangkat daerah, perencana se-Kabupaten Sumbawa, serta Tim Siap Siaga. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini awalnya direncanakan secara virtual, namun berkat inisiatif Tim Siap Siaga, forum dapat dilaksanakan secara tatap muka.

Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian penting dalam siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, berbagai usulan masyarakat yang dihimpun dari Musrenbang dan aspirasi lainnya diolah dan diselaraskan dengan rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah.

“Tujuannya adalah memastikan adanya keselarasan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kita dapat menetapkan prioritas pembangunan tahun 2027 secara tepat,” ujarnya.

Namun demikian, ia juga menyoroti tantangan dalam perencanaan, yakni tingginya jumlah usulan masyarakat yang belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi di lapangan. Ia pun mengusulkan pendekatan “1 desa 1 usulan” dengan nilai sekitar Rp100 juta untuk menjamin pemerataan pembangunan, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus sejalan dengan amanat perencanaan pembangunan nasional serta visi-misi daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar utama pembangunan Kabupaten Sumbawa, yaitu people, power, dan planet.

Pada aspek people, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, baik lokal maupun internasional.

Untuk pilar power, Bupati menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif. Ia menyebut, komunikasi rutin antar perangkat daerah melalui pertemuan mingguan berbasis digital menjadi langkah konkret dalam memantau perkembangan program. Capaian opini WTP tahun ini juga menjadi bukti komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel dan harus terus dipertahankan.

Selain itu, digitalisasi sistem pengawasan juga terus diperkuat, termasuk melalui pembentukan berbagai satuan tugas seperti satgas hutan dan satgas LPG.

Pada pilar planet, Bupati menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Program “Sumbawa Hijau Lestari” menjadi salah satu upaya strategis, termasuk melalui penanaman tanaman produktif dan penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan hutan.

“Sebagus apa pun SDM dan pemerintahan kita, jika alam rusak, maka semua akan sia-sia. Karena itu, keseimbangan ketiga pilar ini harus kita jaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menanggapi usulan “1 desa 1 program” yang disampaikan Kepala Baperida. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dikaji secara proporsional, mengingat setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama bagi desa dengan kondisi yang lebih mendesak.

Ia mengajak seluruh peserta forum untuk memanfaatkan momentum ini dalam merangkum dan menyelaraskan seluruh aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan aspek sosial, politis, dan 12 program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tema pembangunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2027 adalah “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintah Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.”

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap arah pembangunan ke depan semakin terfokus, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (AM -Prokopim)

Mataram,Amarmedia.co.id -  Rabu 25 Maret 2026 - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat NTB, sekaligus mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah. 

“Atas nama pribadi, bersama Ibu Wakil Gubernur serta seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerima seluruh amal ibadah kita,” ujar Gubernur. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan selama menjalankan amanah kepemimpinan. 

“Dalam perjalanan kepemimpinan ini, kami menyadari sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon keikhlasan seluruh pihak untuk memberikan maaf,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Gubernur berharap momentum Ramadan yang telah dilalui dapat menjadi sarana pembentukan karakter yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. 

“Semoga ibadah puasa yang telah kita jalani menjadikan kita pribadi yang lebih bersih, lebih kuat, dan lebih baik, serta mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. 

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, kerja sama, dan doa dari seluruh pihak dalam membangun Nusa Tenggara Barat. Ia menegaskan bahwa ke depan, tantangan pembangunan akan semakin besar dan membutuhkan sinergi yang lebih kuat. 

“Kami berharap dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan. Tantangan ke depan tidak semakin ringan, tetapi dengan kebersamaan, insya Allah kita dapat menghadapi dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat,” tegasnya. 

Melalui momentum halal bihalal Idul Fitri, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan daerah. 

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan pentingnya penguatan kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan jajaran untuk terus menyelaraskan langkah dengan arahan pimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

“Kita semua adalah pelayan masyarakat. Masyarakat hari ini tidak hanya melihat prestasi, tetapi juga menilai kekurangan dalam pelayanan. Oleh karena itu, seluruh jajaran harus memahami dengan baik tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya. 

Memasuki akhir triwulan pertama tahun 2026, Wakil Gubernur mendorong percepatan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2026. 

“Kita harus terus mengejar target pembangunan sesuai tahapan yang telah direncanakan, agar capaian kinerja dan prestasi dapat diwujudkan secara optimal,” katanya. 

Ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak, baik oleh individu maupun instansi, sebagai sarana komunikasi publik yang efektif sekaligus menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. 

Usai menjalani ibadah Ramadan, Wakil Gubernur mengajak seluruh jajaran untuk menjaga semangat, dedikasi, dan loyalitas dalam bekerja. 

“Dengan semangat yang sama, kita wujudkan NTB yang makmur dan mendunia. Memasuki triwulan kedua, capaian kinerja harus lebih diakselerasi agar target tahun 2026 dapat dituntaskan dengan baik,” tutupnya. (AM/diskominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  ( 25 Maret 2026) – Mengawali hari pertama kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan cuti bersama, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP didampingi Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum melakukan pemantauan langsung ke sejumlah perangkat daerah, untuk memastikan kesiapan pelayanan publik kembali berjalan optimal.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran pemantauan meliputi, RSUD Sumbawa, Dikes, Disdukcapil,Dinas PUPR, Dispussip, DLH, DPMPTSP, serta Dikbud Kabupaten Sumbawa

Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan ini tidak hanya bertujuan untuk mengecek kehadiran dan kinerja aparatur, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antara pimpinan daerah dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pemantauan ini sebagai bentuk kunjungan silaturahmi kami dengan OPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Dari hasil pemantauan tersebut, secara umum aktivitas pelayanan publik telah kembali berjalan dengan baik dan normal. Namun demikian, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap salah satu unit layanan yang dinilai masih perlu peningkatan, terutama dari sisi tingkat kunjungan masyarakat.

“Secara umum hampir semua aktif, hanya saja di salah satu unit layanan perpustakaan dan kearsipan, pelayanannya masih perlu ditingkatkan karena pengunjungnya tidak terlalu ramai,” lanjutnya.

Di akhir kunjungannya, Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan tugas, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur dan kualitas layanan, demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id – Pemerintah memberikan peringatan keras kepada seluruh pimpinan instansi pusat maupun daerah terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Batas waktu penyampaian usulan kebutuhan CPNS dan PPPK kini tinggal menyisakan delapan hari lagi, yakni hingga 31 Maret 2026.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi mengenai perpanjangan waktu. Ia meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera bergerak cepat mengirimkan data formasi melalui aplikasi e-formasi.

 "Deadline 31 Maret 2026 bagi pimpinan instansi untuk mengajukan formasi CASN 2026. Belum ada informasi perpanjangan," ujar Prof. Zudan kepada JPNN, Senin (23/3).

Sanksi Bagi Instansi yang Melampaui Batas Waktu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, melalui Surat Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026, memberikan peringatan tegas. Instansi yang tidak menyampaikan usulan hingga tenggat waktu yang ditentukan akan dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2026.

Langkah ini diambil guna mempercepat penetapan formasi nasional agar proses rekrutmen dapat berjalan sesuai jadwal. Selain itu, BKN menyatakan kesiapannya sebagai ketua pelaksana nasional untuk menyukseskan seleksi tahun ini, sembari menunggu koordinasi anggaran dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

4 Kriteria Utama Usulan Formasi

Dalam menyusun usulan, instansi pemerintah wajib memperhatikan empat poin krusial yang digariskan oleh KemenPAN-RB:

1. Prinsip Zero Growth: Penambahan pegawai dibatasi, kecuali untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan.

2. Anggaran: Usulan harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD masing-masing daerah.

3. Program Prioritas: Jabatan yang diusulkan harus mendukung program prioritas nasional dan pencapaian tujuan instansi.

4. Peta Jabatan & Pensiun: Penyusunan harus berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan serta memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tahun 2026.

Dampak Penataan Kabinet Merah Putih

Rekrutmen CASN 2026 kali ini juga menjadi sangat krusial karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai dampak dari Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih.

Instansi diharapkan melakukan penyesuaian komposisi ASN yang mendukung transformasi organisasi tersebut. Seluruh usulan wajib diunggah secara daring melalui tautan resmi [https://formasi.menpan.go.id]

Sumbawa.Alas Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen penuh dalam penanganan pascabencana kebakaran yang melanda Desa Kalimango. Minggu (22/3/2026), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa hadir mendampingi Bupati Sumbawa dalam rangkaian kunjungan yang sarat akan rasa empati, mulai dari rumah duka anggota pemadam kebakaran hingga ke titik pengungsian warga.

Rangkaian kunjungan diawali dengan suasana khidmat saat rombongan menyambangi kediaman almarhum M. Solikin, anggota Damkartan yang gugur saat bertugas memadamkan api di Kalimango pada Minggu dini hari lalu.

Bagi Pemerintah Daerah, sosok almarhum M. Solikin adalah teladan dedikasi. Sekda Sumbawa menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pimpinan daerah di rumah duka merupakan bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan pengabdian almarhum selama belasan tahun.

"Kami hadir di sini untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan. Almarhum M. Solikin telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi sebagai benteng terakhir keselamatan warga. Kepergian beliau adalah duka bagi seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Sekda di sela-sela takziah.

Usai melayat, rombongan langsung bergerak menuju lokasi kebakaran di Dusun Po’, Desa Kalimango. Selain menyerahkan bantuan logistik secara simbolis kepada warga terdampak, Sekda bersama Bupati melakukan inspeksi mendalam terhadap fasilitas penanganan darurat yang telah didirikan.

Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah kesiapan Dapur Umum. Sekda memastikan bahwa stok logistik dan kualitas distribusi makanan bagi puluhan keluarga yang kehilangan tempat tinggal harus berjalan tanpa kendala.

"Sesuai arahan Bapak Bupati, fokus utama kita saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Saya sudah mengecek langsung kesiapan dapur umum agar suplai pangan tetap lancar dan bergizi bagi warga di pengungsian. Kita ingin penanganan darurat ini berjalan optimal, cepat, dan terkoordinasi dengan baik," tegasnya.

Dalam kunjungannya, Sekda juga berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk BPBD dan Dinas Sosial, untuk mempercepat pendataan administrasi maupun kerugian material guna langkah pemulihan jangka panjang.

Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini membawa pesan kuat bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat saat masa sulit. Di tengah puing-puing sisa kebakaran, Sekda menekankan pentingnya semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat untuk membangkitkan kembali Desa Kalimango.

"Musibah ini berat, namun dengan sinergi semua pihak—pemerintah, relawan, dan kepedulian masyarakat—kita akan pastikan warga Kalimango bisa segera pulih dan bangkit kembali," pungkas Sekda.(AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id — Minggu dini hari (22/3/2026), saat sebagian besar warga tengah terlelap dalam senyapnya malam, sebuah musibah besar melanda Dusun Sawo, Desa Kalimango, Kecamatan Alas. Kobaran api yang hebat seketika mengubah langit malam menjadi merah mencekam, menghanguskan sedikitnya 40 unit rumah warga.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.30 WITA ini menyisakan duka mendalam. Di kawasan permukiman padat tersebut, api merambat begitu cepat dari satu atap ke atap lainnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun si jago merah terlalu perkasa untuk ditaklukkan secara mandiri sebelum bantuan tiba.

Kehilangan dalam Sekejap

Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, kerugian materiil yang dialami warga sangatlah besar. Puluhan keluarga kini harus kehilangan tempat berteduh dan harta benda yang telah mereka kumpulkan bertahun-tahun. Kini, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan abu, saksi bisu betapa cepatnya garis hidup berubah dalam satu malam.

Merespons tragedi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung bergerak. Kepala Pelaksana BPBD Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, menyatakan pihaknya terjun langsung ke lokasi pada pagi hari ini.

“Kami membawa logistik darurat untuk warga terdampak, mulai dari makanan siap saji, air mineral, hingga kebutuhan mendesak seperti terpal, matras, dan selimut,” ujar Nurhidayat. 

Tidak hanya BPBD, tim dari PB-TRC, Pramuka Peduli, hingga para relawan turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan di lapangan serta memastikan distribusi bantuan sampai ke tangan yang tepat.

Panggilan Nurani: Saatnya Saling Membantu

Di balik angka-angka kerugian dan data rumah yang terbakar, ada ayah yang bingung mencari tempat bernaung bagi anaknya, ada ibu yang kehilangan dapur tempatnya meramu kasih, dan ada anak-anak yang kehilangan buku sekolahnya.

Saat ini, warga Dusun Sawo sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bukan sekadar materi, namun dukungan moril dan kehadiran kita sebagai sesama manusia. Semangat Saling Pedi Saling Beme yang menjadi jati diri kita sedang diuji.

Mari kita tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi cobaan ini. Bantuan sekecil apa pun—baik berupa pakaian layak pakai, kebutuhan pokok, maupun doa—akan menjadi lentera harapan bagi mereka untuk kembali bangkit.

Bagi Anda yang tergerak untuk membantu, bantuan dapat disalurkan melalui posko-posko resmi yang telah didirikan di lokasi bencana atau melalui lembaga kemanusiaan terpercaya. Karena pada akhirnya, kemanusiaan kita diukur dari seberapa peduli kita pada tetangga yang sedang tertimpa musibah. (AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan Drs. H. Mohamad Ansori, berserta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah OPD, Sholat Idul Fitri 1447 H Bersama masyarakat di Lapangan Pahlawan, Sumbawa, pada Sabtu, (21/3/2026).

Bupati Sumbawa menyampaikan, idul fitri ini merupakan saat yang tepat untuk melaksanakan refleksi bersama. Dalam satu tahun jalannya pemerintahan Jarot-Ansori, beberapa langkah awal telah ditempuh. Dalam hal tata kelola keuangan daerah, Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . 

Di bidang perencanaan pembangunan, berbagai dokumen strategis daerah telah berhasil disusun dan diselesaikan dalam fase awal pemerintahan Jarot-Ansori ini, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini penting agar arah pembangunan Kabupaten Sumbawa memiliki pijakan yang jelas, terukur dan berkelanjutan.

 Di sektor ekonomi kerakyatan, juga mulai menunjukan pergerakan yang positif. Selain itu, sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk anak - anak dari keluarga kurang mampu juga telah mulai beroperasi, agar setiap anak bangsa berkesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah. Di sektor Ketenagakerjaan, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih representative terus didorong, agar generasi muda Kabupaten Sumbawa memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, jelasnya. 

Kemudian lanjut Bupati Sumbawa, arah pembangununan ekonomi Sumbawa saat ini juga mulai digeser secara sadar. Hal ini karena tidak mungkin Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang selamanya hanya menjual bahan mentah. Oleh karena itu, beberapa agenda hilirisasi terus didorong secara serius, mulai dari hilirisasi udang, garam, hingga industri peternakan. Keseriusan ini salah satunya dibuktikan dengan penandatangan MoU pada tanggal 9 Maret 2026 di Jakarta, antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia, terkait pengembangan program Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Nusa Tenggara Barat, yang salah satu titik pengembangannya berada di Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong pengembangan ekonomi berbasis kelautan melalui konsep ekonomi biru berkelanjutan, lanjutnya. 

Pembangunan ekonomi ini, juga harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian alam Sumbawa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah juga menggagas gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan safari menanam dengan target 1 juta pohon di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Sumbawa menyampaikan, membangun Sumbawa bukan merupakan pekerjaan satu orang, bukan pekerjaan satu kelompok, tetapi merupakan kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Ia mengajak untuk menjadikan semangat kebersamaan Idul Fitri ini sebagai kekuatan untuk terus melangkah kedepan, terus merawat persaudaraan, terus menjaga persatuan untuk membangun Kabupaten Sumbawa dengan hati yang bersih dan tulus, sehingga pada akhirnya menjadi Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera, pungkasnya.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id - Sabtu 21 Maret 2026– Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Pemprov NTB menunaikan Sholat Idul Fitri  1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026) di halaman Bumi Gora Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa Ramadan merupakan madrasah kehidupan yang mengajarkan umat untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, berakhlak, dan peduli terhadap sesama.

“Ramadan adalah perjalanan spiritual yang indah dan penuh makna. Setiap detik terasa bernilai, setiap doa terasa dekat dengan langit, dan setiap kebaikan dilipatgandakan pahalanya,” ujar Miq Iqbal, sapaan Gubernur NTB ini.

Ia menambahkan,Ramadan menggambarkan suasana yang penuh kehangatan mulai dari sahur, lantunan ayat suci Al-Qur’an, hingga momen kebersamaan saat berbuka yang menurutnya menjadi sumber kedamaian dan penyejuk hati. 

Gubernur yang pernah Dubes Indonesia untuk Turki ini menekankan, bahwa nilai-nilai yang tumbuh di bulan suci tidak boleh berhenti setelah Ramadan berlalu.

Mamiq Iqbal juga menyoroti inti ajaran puasa yang menekankan pentingnya menahan diri, baik dalam tindakan, ucapan, maupun perilaku sehari-hari.

Pengendalian diri, lanjutnya, merupakan fondasi untuk menjaga keseimbangan hidup dan keseimbangan alam.

“Puasa mendidik kita menahan diri dari haus dan lapar, juga menahan diri membeli walau mampu, berbicara walau bisa, dan bertindak walau mampu. Semua dilakukan untuk mengedepankan manfaat di atas mudarat dan mengendalikan hawa nafsu,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa melalui puasa dan zakat, umat diingatkan bahwa kehidupan bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh manusia. Semangat berbagi perlu dijaga sebagai bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan.

Miq Iqbal mengajak seluruh masyarakat NTB menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial. Menurutnya, kemenangan sejati bukan hanya karena tuntas menjalankan ibadah puasa, tetapi ketika umat mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

“Kemenangan sejati adalah ketika hati kita lebih peduli, tangan kita lebih ringan berbagi, dan langkah kita lebih kuat membantu sesama,” ujarnya.

Miq Iqbal menekankan pentingnya menguatkan komitmen bersama dalam membangun NTB yang makmur dan mendunia, berlandaskan nilai persatuan dan kepedulian sosial.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh masyarakat NTB, baik atas nama pemerintah, pribadi, maupun keluarga.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua dan memberi kekuatan untuk terus bekerja, mengabdi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB,” tutupnya. (AM/dony/hrw/komonfotik)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, melakukan pemantauan langsung ke sejumlah posko pengamanan Lebaran dan Hari Raya Nyepi tahun 2026 pada Rabu (18/3/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta stabilitas keamanan wilayah menjelang dua hari besar keagamaan tersebut.

Dalam peninjauan ini, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Dandim 1607 Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sumbawa, Asisten Administrasi Umum, serta jajaran pimpinan OPD terkait. Selain memantau situasi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan agenda berbuka puasa bersama sebagai bentuk kebersamaan dengan para petugas di lapangan.

Peninjauan Titik Strategis dan Arus Mudik

Rombongan Bupati menyisir beberapa titik vital yang menjadi pusat pergerakan masyarakat. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah posko di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III, disusul dengan peninjauan arus mudik penumpang di Terminal Sumer Payung, dan berakhir di posko pengamanan kawasan Pertokoan Kota Sumbawa.

Bupati ingin memastikan bahwa fasilitas publik dan pusat keramaian mendapatkan pengamanan maksimal guna memberikan rasa nyaman bagi warga yang akan merayakan Lebaran maupun umat Hindu yang akan melaksanakan prosesi Nyepi.

Di sela-sela pemantauannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi atas kesiapsiagaan seluruh personel gabungan yang bertugas."Alhamdulillah, semua posko yang kita kunjungi personelnya standby. Pasukan dari berbagai unsur terkait lengkap, mulai dari Polri, TNI, hingga Dinas Perhubungan. Dengan persiapan yang sudah matang ini, insya Allah kondisi daerah secara umum aman dan terkendali," ujar Bupati.

Bentuk Apresiasi untuk Petugas

Sebagai bentuk dukungan moril, Bupati Sumbawa juga menyerahkan paket bingkisan kepada para petugas yang berjaga di setiap posko, baik di bandara, terminal, maupun area pertokoan. Pemberian ini diharapkan dapat menambah semangat para petugas yang tetap berdedikasi menjaga keamanan di saat masyarakat lainnya bersiap merayakan hari raya.

Kegiatan pemantauan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menciptakan suasana yang kondusif, toleran, dan harmonis di tengah perayaan dua hari besar yang berdekatan pada tahun 2026 ini.(AM)

Semoga kebersamaan yang sudah terjalin syahdu selama ini semakin memperkuat kita semua dalam mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Idul Fitri 2026 melalui pelaksanaan pasar murah maupun penjualan paket sembako murah.

"Langkah itu, sebagai upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa mengintensifkan pelaksanaan pasar murah dan penjualan paket sembako murah di berbagai lokasi di Kabupaten Sumbawa umbawa melalui instansi pemerintah, swasta hingga Danantara yang ada," ungkap Ketua TPID Kabupaten Sumbawa, Dr.H. Budi Prasetiyo S.Sos.MAP

Ia mengatakan dalam pengendalian inflasi di daerah perlu peran serta semua pemangku kepentingan terkait serta pengusaha yang ada.

"Dalam menjaga stabilitas inflasi penting adanya semangat gotong royong seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas yang kerap memicu inflasi," jelasnya saat ditemui media ini pada Selasa, (17/03).

Dijelaskannya salah satu komoditas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah cabai yang sering menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Karena itu, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Gerakan Pangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menanam cabai dan sayur-sayuran lannya di halaman rumah agar fluktuasi harga komoditas tersebut dapat dikendalikan secara lebih efektif.

"Secara historis inflasi di Kabupaten Sumbawa menjelang hari besar keagamaan ini cenderung meningkat, sehingga penguatan koordinasi melalui TPID menjadi langkah penting yang kami laksanakan dalam menjaga stabilitas harga pangan," terangnya.

Adapun sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai dan berpotensi menyebabkan inflasi menjelang hari raya idul fitri antara lain cabai rawit, beras, daging ayam, dan bawang merah.

"Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, perlu mengintegrasikan antara petani, pelaku usaha, perbankan hingga pemerintah daerah dalam satu ekosistem ketahanan pangan," ujarnya.

Budi prasetiyo mengungkapkan sejumlah langkah konkret yang dilakukan antara lain penyelenggaraan pasar murah, penjualan paket sembako murah, peningkatan pengawasan distributor, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Ia juga memastikan ketersediaan sejumlah bahan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng serta kesiapan bulog dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  Selasa 17 Maret 2026 — Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong penguatan ekonomi umat melalui zakat kembali ditunjukkan oleh jajaran pimpinan daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, secara resmi menunaikan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan yang berlangsung khidmat, bertempat di ruang kerja Sekda.

Penyerahan zakat tersebut diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., yang didampingi oleh Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hamim, S.H., M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si., serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian keteladanan pimpinan daerah, setelah sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa juga telah lebih dahulu menunaikan zakat melalui BAZNAS. Kini, Sekda sebagai pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumbawa turut menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung gerakan zakat sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut. Penunaian zakat ini tidak hanya menjadi simbol ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Dr. H. Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa zakat memiliki peran strategis, tidak hanya dalam dimensi ibadah, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

“Zakat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Melalui zakat, kita tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini diharapkan menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh ASN dan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran berzakat di kalangan ASN maupun masyarakat luas. Ia menyampaikan bahwa kontribusi melalui BAZNAS tidak hanya terbatas pada infak dan sedekah, tetapi juga harus ditingkatkan pada kewajiban zakat secara menyeluruh.

Dalam himbauannya, Sekda menekankan bahwa ke depan seluruh ASN dan masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat diharapkan dapat menunaikan zakat pendapatan atau zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

“Kami mengimbau kepada seluruh ASN dan masyarakat Sumbawa, tidak hanya menunaikan infak dan sedekah melalui BAZNAS, namun ke depan juga diharapkan dapat menunaikan zakat pendapatan (zakat profesi) bagi yang telah mencapai nisab atau memenuhi kewajiban zakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi zakat profesi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sumbawa.

Sekda juga menambahkan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai teladan di tengah masyarakat. Dengan memberikan contoh nyata dalam menunaikan zakat, diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif yang lebih luas.

“ASN harus menjadi pelopor dan teladan. Jika kita memulai dari diri sendiri, maka masyarakat akan ikut bergerak. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun Sumbawa yang lebih adil, sejahtera, dan penuh keberkahan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan yang terus diberikan oleh jajaran pemerintah daerah, khususnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bapak Sekda. Ini adalah teladan luar biasa yang menunjukkan komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pengelolaan zakat yang terstruktur dan tepat sasaran. Kepercayaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa siap mendukung penuh himbauan pemerintah daerah, khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi di kalangan ASN.

“Kami siap memfasilitasi pengumpulan zakat, termasuk zakat profesi, secara profesional, transparan, dan akuntabel. Potensi zakat di Kabupaten Sumbawa sangat besar. Jika dikelola secara optimal, maka akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana zakat yang dihimpun akan disalurkan kepada para mustahik melalui berbagai program unggulan, seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.

“Zakat yang ditunaikan hari ini adalah harapan bagi banyak orang. Ini adalah bentuk gotong royong dalam bingkai keimanan. Kami memastikan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dikelola dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola amanah umat, pengurus BAZNAS Kabupaten Sumbawa senantiasa menjalankan prinsip-prinsip syariat dalam setiap proses penghimpunan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu wujudnya adalah melaksanakan doa bagi para muzakki dan munfik, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur’an, sebagai bentuk penghargaan dan harapan atas keberkahan harta yang telah ditunaikan.

Usai prosesi penyerahan zakat mal tersebut, jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Sumbawa secara langsung memanjatkan doa untuk Dr. H. Budi Prasetiyo sebagai muzakki. Doa tersebut dipanjatkan agar zakat yang ditunaikan diterima oleh Allah SWT, dilipatgandakan pahalanya, serta membawa keberkahan bagi kehidupan dan tugas pengabdian yang dijalankan. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id Momentum bulan suci Ramadhan menjadi panggung penguatan kolaborasi internasional dalam memajukan literasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bunda Literasi NTB, Sinta Agathia M Iqbal, bersama Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, menegaskan komitmen bersama untuk membangun masa depan generasi muda melalui akses pengetahuan yang lebih luas.

Konjen RRT, Zhang Zhisheng, dalam sambutannya menekankan filosofi bahwa pengetahuan adalah "makanan" bagi akal yang mampu memutus rantai kemiskinan secara permanen. Ia berbagi pengalaman sejarah China yang berhasil meningkatkan angka literasi dari di bawah 10% menjadi hampir menyeluruh melalui kerja keras para pengajar.

"Satu-satunya cara membuat orang keluar dari kemiskinan adalah memberikan mereka pengetahuan. Jika mereka memiliki uang, mereka memiliki makanan, tapi setelah uang habis mereka akan kesulitan lagi. Dengan pengetahuan, mereka bisa membangun hidup sendiri," ujar Zhang Zhisheng. 

Beliau juga menyoroti harmoni kehidupan 20 juta umat Muslim di China yang didukung oleh fasilitas lebih dari 40.000 masjid sebagai bentuk kedekatan budaya dengan masyarakat Indonesia.

Bunda Literasi NTB, Sinta Agathia M Iqbal, mengapresiasi kehadiran Konjen RRT sebagai bentuk dukungan moral bagi para relawan. Ia berharap kerja sama ini dapat berkembang ke arah yang lebih strategis, terutama dalam mendukung gerakan literasi yang dijalankan oleh anak-anak muda di NTB.

"Harapannya, apa yang dibagikan dari teman-teman Konjen China di Denpasar ini bisa menambah keceriaan dan semangat kita untuk terus bergerak. Kita ingin menceritakan kepada Mr. Zhang apa gerakan yang kita lakukan di sini, siapa tahu ke depan kita bisa bekerja sama di bidang literasi karena masa depan ada di tangan teman-teman semua," ungkap Sinta Agathia.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, SH., MH., menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bunda Literasi, NTB telah menunjukkan perkembangan signifikan. NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan Kemah Literasi disertai pengukuhan Bunda Literasi Desa se-NTB untuk menggerakkan kreativitas hingga ke tingkat akar rumput.

Selanjutnya pembagian paket buk secara simbolis untuk perwakilan dari 16 komunitas relawan literasi se-Pulau Lombok ini menjadi ajang diskusi mengenai potensi kolaborasi teknologi dan edukasi. 

Pihak Dinas Perpustakaan menyambut baik rencana bantuan dari Konsulat China untuk pengembangan Perpustakaan NTB ke depan demi meningkatkan minat baca masyarakat di seluruh provinsi.

Sinta Agathia juga berharap gerakan ini dapat terus meluas, tidak hanya di Pulau Lombok tetapi juga menjangkau rekan-rekan relawan di Pulau Sumbawa untuk menciptakan ekosistem literasi yang merata.(AM/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa mengeluarkan himbauan khusus bagi seluruh masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Warga diminta untuk tidak mengeluarkan atau membuang sampah rumah tangga pada hari pertama dan kedua lebaran.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Persampahan dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Aryan Perdana Putra, S.Si, M.Ling pada Selasa (17/03/2026). 

Apresiasi untuk Petugas Kebersihan

Aryan menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memberikan penghormatan kepada para petugas kebersihan yang selama ini bekerja tanpa lelah menjaga wajah kota.

"Menunda membuang sampah selama hari raya memberikan kesempatan kumpul keluarga kepada teman-teman pasukan persampahan yang sudah setiap hari mengurus sampah kita. Ini adalah bentuk apresiasi kita atas dedikasi mereka," ujar Aryan yang juga ketua KNPI kabupaten Sumbawa ini.

Selain faktor kemanusiaan, kondisi teknis tempat pembuangan akhir juga menjadi alasan kuat. Menurut data DLH, rata-rata volume sampah yang dihasilkan masyarakat Sumbawa mencapai 290 ton setiap hari.

"Jika kita bisa mengelola sampah secara mandiri di rumah selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, itu akan sangat membantu mengurangi beban di TPA Raberas yang saat ini kondisinya sudah hampir overload (melebihi kapasitas)," tambahnya.

Titik Penitipan Sampah Darurat

Bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak atau khusus sehingga harus membuang sampah, DLH telah menyediakan titik-titik kontainer sampah strategis di beberapa lokasi berikut:

1. Jl. Yos Sudarso: Depan Kodim – Toko Mawar Motor (Kel. Bugis/Uma Sima).
2. Jl. Yos Sudarso:Depan Pasar Seketeng.
3. Jl. Yos Sudarso: Depan SMPN 3 Sumbawa.
4. Jl. Lintas Sumbawa Bima: Tugu Kuda (Kel. Pekat).
5. Pasar Milenial Brang Bara.
6. Jl. Dr. Sutomo: Depan Asrama Lama – Gang Karang Cemes (Kel. Pekat).
7. Depan Pasar Brang Biji.
8. Depan Pasar Labuhan Sumbawa.

Di akhir keterangannya, Aryan mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan kepada seluruh masyarakat. "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Mari kita jaga kesucian hari raya dengan juga menjaga kebersihan lingkungan kita." (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, mengeluarkan instruksi tegas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjelang perayaan Idulfitri 1447 H. 

Dua poin utama yang ditekankan adalah kewajiban kembali berkantor tepat waktu pada 25 Maret 2026 dan larangan penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) untuk aktivitas mudik ke luar daerah.

Dalam pernyataannya, sosok yang akrab disapa Doktor Budi ini menegaskan bahwa kedisiplinan bukan sekadar soal jam kerja, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. 

 "Libur dan cuti bersama adalah hak yang sudah diberikan negara untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, per 25 Maret, kewajiban sebagai pelayan publik kembali menjadi prioritas. Tidak ada alasan untuk memperpanjang libur tanpa urgensi yang sah," tegas Doktor Budi.

Ia mengingatkan bahwa roda pemerintahan tidak boleh mandek hanya karena euforia hari raya. Ketegasan ini diambil demi memastikan masyarakat Sumbawa langsung mendapatkan pelayanan optimal begitu masa libur usai.

Terkait penggunaan fasilitas negara, Sekda Budi memberikan garis batas yang jelas. Meskipun penggunaan kendaraan dinas di dalam wilayah Sumbawa masih ditoleransi dengan prinsip tanggung jawab, ia melarang keras Randis digunakan untuk perjalanan mudik ke luar daerah.

Penggunaan masih dimungkinkan untuk koordinasi kedinasan yang mendesak di dalam kabupaten.Sementara luar daerah/Mudik dilarang keras. Kendaraan dinas harus tetap mengacu pada prinsip fungsionalitas dan kepentingan negara.

"Mobil dinas adalah amanah untuk menunjang pekerjaan. Karena wilayah kita tidak terlalu jauh, mobil masih bisa digunakan dalam batas wajar di dalam daerah, tetapi dilarang keras untuk perjalanan jauh keluar daerah apalagi untuk keperluan pribadi mudik," tambahnya secara lugas.

Doktor Budi berharap seluruh ASN dapat memahami kebijakan ini secara bijak. Di satu sisi, pemerintah mendukung penuh momen silaturahmi ASN, namun di sisi lain, integritas dan marwah sebagai abdi negara harus tetap dijaga dengan tidak menyalahgunakan fasilitas serta menaati jadwal masuk kerja.

"Aturannya sudah sangat jelas. Mari kita kembali bertugas dengan semangat baru setelah Lebaran nanti, demi membangun Sumbawa yang lebih baik," pungkasnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 16 Maret 2026 – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P memimpin langsung Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 1447 H. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Senin (16/03/2026).

Rapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, para Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta stakeholder terkait.

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna memastikan perayaan Idul Fitri berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pelaksanaan Salat Idul Fitri direncanakan dipusatkan di Lapangan Pahlawan, meskipun terdapat potensi irisan waktu dengan perayaan Nyepi pada malam harinya.

Bupati juga memastikan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sumbawa dalam kondisi aman dan terkendali sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan harga menjelang hari raya. Pemerintah daerah juga melakukan langkah antisipasi, termasuk mendatangkan pasokan cabai dari daerah Sulawesi.

Terkait LPG 3 kilogram, Bupati menegaskan bahwa kuota sebenarnya telah mencukupi. Namun kelangkaan di lapangan sering terjadi karena penggunaan yang tidak tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar LPG subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan berlubang yang telah ditangani sementara oleh Dinas PUPR, termasuk ruas jalan di depan rumah sakit dan jalur menuju Kecamatan Moyo Hilir. Menjelang malam takbiran, Bupati juga berencana melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pos pengamanan guna memastikan kesiapan petugas serta mengantisipasi potensi keramaian.

Sementara itu, unsur Forkopimda menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah menjelang Idul Fitri. Pengamanan akan diperkuat melalui pos terpadu dan pos pelayanan di sejumlah titik strategis, termasuk bandara, kawasan kota, dan terminal.

Pihak kepolisian bersama TNI juga akan meningkatkan patroli guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti penggunaan knalpot racing, petasan, maupun balap liar yang kerap terjadi menjelang hari raya.

Perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Kabupaten Sumbawa saat ini dalam kondisi aman, bahkan telah disiapkan tambahan pasokan LPG untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri dan Nyepi.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui OPD terkait juga memastikan kesiapan sektor pangan, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Stok kebutuhan pangan dilaporkan masih aman meskipun terdapat sedikit kenaikan harga telur, sementara perbaikan sementara ruas jalan terus dilakukan guna mendukung kelancaran arus mudik. Rumah sakit dan Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan petugas kesehatan di sejumlah pos pelayanan serta memastikan layanan kesehatan tetap berjalan selama masa cuti bersama.

Di akhir rapat, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa kesiapan menghadapi Idul Fitri dan Nyepi membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Dengan kerja sama pemerintah daerah, TNI, Polri, serta dukungan masyarakat, kita optimistis perayaan Idul Fitri dan Nyepi di Kabupaten Sumbawa dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya. (AM– Prokopim)

Mataram, Amarmedia.co.id - 16 Maret 2026 — Menghadapi perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu yang waktunya berdekatan dengan malam takbiran dan Hari Raya Idul Fitri umat Islam, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memimpin langsung rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (16/3/2026).

Rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan berjalan aman, tertib, dan tetap mencerminkan kuatnya tradisi toleransi masyarakat NTB.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakapolda NTB, Kabinda NTB, perwakilan Korem 162/WB, Lanal Mataram, Lanud ZAM, Ketua FKUB NTB, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia NTB, Kapolresta Mataram, Asisten I Setda Kota Mataram, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan, bahwa secara umum situasi keamanan dan kerukunan masyarakat di NTB dalam kondisi kondusif, namun tetap perlu dilakukan langkah antisipatif karena dinamika yang terjadi di daerah lain dapat mempengaruhi psikologi masyarakat.

“NTB sejak lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi toleransi. Kita ingin memastikan bahwa perayaan dua hari besar keagamaan ini justru menjadi momentum untuk menunjukkan wajah kerukunan dan kebersamaan masyarakat NTB,” ujar Gubernur.

Menurutnya, pengamanan dan pengelolaan kegiatan keagamaan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, maupun masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga menekankan pentingnya menghadirkan contoh nyata toleransi dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Salah satu contoh yang disepakati adalah penghentian sementara musik atau sound system pawai ogoh-ogoh ketika waktu azan tiba, sebagai bentuk penghormatan kepada umat Islam yang sedang menunaikan ibadah.

Sebaliknya, ketika kegiatan pawai takbiran melintasi kawasan permukiman umat Hindu yang sedang menjalankan Catur Brata Penyepian, peserta takbiran juga diimbau tidak menggunakan pengeras suara secara berlebihan.

“Kita ingin toleransi itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Timeline Perayaan Keagamaan

dalam rapat tersebut juga dipaparkan timeline pelaksanaan kegiatan keagamaan, yaitu:- 18 Maret: Pawai ogoh-ogoh menjelang Hari Raya Nyepi- 19 Maret: Hari Raya Nyepi (Catur Brata Penyepian)- 19 atau 20 Maret malam: Pawai takbiran menjelang Idulfitri- 20 Maret: Idulfitri bagi warga Muhammadiyah, dan - 21 Maret: Kemungkinan Idulfitri Fitri sesuai hasil sidang istbat Kementerian Agama RI.

Karena sebagian wilayah di NTB belum terbiasa dengan tradisi ogoh-ogoh, terutama di beberapa kawasan di Pulau Sumbawa, Gubernur meminta agar dilakukan sosialisasi dan pengamanan yang lebih intensif.

Dalam rapat tersebut, unsur Forkopimda juga menyoroti munculnya sejumlah narasi di media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kabinda NTB mengingatkan bahwa sejumlah narasi yang berkembang di media sosial terkait dinamika perayaan keagamaan di daerah lain berpotensi memicu sentimen negatif jika tidak disikapi secara bijak.

Karena itu, Gubernur Miq Iqbal menekankan pentingnya mengimbangi narasi negatif dengan pesan-pesan toleransi dan kebersamaan.

“Saya minta kita semua aktif membangun narasi positif bahwa NTB adalah daerah yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama,” ujar Gubernur.

Disiplin pelaksanaan dan pengawasan beberapa kesepakatan penting yang dihasilkan dalam rapat tersebut antara lain,

pelaksanaan kegiatan harus disiplin terhadap waktu sesuai kesepakatan bersama.

Perli dilakukan sosialisasi luas kepada masyarakat Hindu dan Muslim di seluruh wilayah NTB mengenai kesepahaman bersama dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti konsumsi minuman keras di ruang publik saat kegiatan ogoh-ogoh, tidak diperkenankan.

Penguatan pengawasan dan koordinasi di wilayah yang belum terbiasa dengan kegiatan ogoh-ogoh.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta dukungan pasokan listrik selama berlangsungnya rangkaian perayaan keagamaan.

Dalam rapat tersebut, FKUB NTB juga memaparkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi NTB yang menunjukkan angka 73,84, masuk kategori tinggi dan menuju sangat tinggi.

Rinciannya meliputi indeks toleransi: 87,44 (sangat tinggi), Indeks kesetaraan: 81,19 (tinggi), Indeks kebersamaan: 52,88 (masih perlu diperkuat). Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat NTB memiliki tingkat toleransi yang sangat baik, meskipun masih perlu terus diperkuat dalam aspek kebersamaan sosial.

Gubernur Miq Iqbal juga meminta agar sejumlah kesepakatan yang telah dibahas segera ditindaklanjuti dalam bentuk surat edaran dan langkah-langkah koordinatif di tingkat daerah.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat penyebaran pesan-pesan toleransi kepada masyarakat.

“NTB harus menjadi contoh bagaimana masyarakat yang berbeda agama dapat hidup rukun dan saling menghormati. Ini adalah warisan sosial yang harus terus kita jaga,” pungkasnya. (ALiF/her/Diskominfotik)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id- Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemkab Sumbawa bersama PT Pertamina (Persero) menyiapkan tambahan alokasi LPG 3 Kg serta memastikan pasokan BBM tetap stabil. Hal tersebut disampaikan Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., saat dihubungi pada Senin (16/03/2026).

Ivan akrab disapa menjelaskan, tambahan alokasi LPG 3 Kg diberikan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya konsumsi energi rumah tangga menjelang hari raya. Penambahan tersebut akan disalurkan melalui agen dan pangkalan agar distribusi tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Pertamina terus berupaya menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram di masyarakat. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Hari Raya Nyepi, kami mendapatkan tambahan alokasi fakultatif yang akan disalurkan melalui agen dan pangkalan,” ujarnya.

Ia merinci, tambahan alokasi LPG 3 Kg akan disalurkan pada 17 dan 18 Maret sebesar 74 persen dari kuota harian. Rinciannya masing-masing 37 persen per hari atau sekitar 10 ribu tabung yang didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, pada 19 dan 22 Maret juga disiapkan tambahan alokasi sebesar 174 persen dari kuota harian, dengan rata-rata 87 persen per hari atau sekitar 4.408 tabung LPG 3 Kg per hari.

Ivan menegaskan, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan distribusi LPG di lapangan melalui koordinasi dengan agen dan pangkalan agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Distribusi LPG terus kami pantau melalui koordinasi dengan agen dan pangkalan, sehingga penyalurannya bisa berjalan lancar dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Selain LPG, Pemkab Sumbawa juga memastikan ketersediaan stok BBM di wilayah Kabupaten Sumbawa dalam kondisi aman menjelang perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Pasokan BBM tetap berjalan normal karena kapal pengangkut BBM datang secara berkala sesuai jadwal.

“Stok BBM aman untuk empat hari ke depan. Kapal pembawa BBM tetap datang sesuai jadwal setiap empat hari, sehingga kami berharap tidak terjadi panic buying di Kabupaten Sumbawa,” jelas Ivan.

Ia juga menegaskan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini tidak mempengaruhi ketersediaan stok BBM di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Adapun kondisi stok BBM per hari ini tercatat Pertalite sebanyak 1.744 kiloliter (KL), BioSolar 3.514 KL, Pertamina Dex 35 KL, dan Pertamax 682 KL. Dengan jumlah tersebut, stok BBM dinilai masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Dengan stok yang tersedia saat ini, kebutuhan BBM masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih dalam kondisi aman menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi,” pungkasnya. (AM/Yah)

Sumbawa Besar, NTB, Amarmedia.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa melakukan dropping logistik bagi warga terdampak banjir di Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Senin (16/03/2026).

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 300 jiwa dari 72 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban banjir yang terjadi pada sore hari sebelumnya.

Adapun jenis bantuan yang disalurkan berupa mie instan, air mineral, matras, dan selimut. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, dan diserahkan kepada Sekretaris Desa (Sekdes) Ropang, Satria Utama. Selanjutnya, pemerintah desa akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat terdampak di tiga dusun di Desa Ropang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, mengatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah pihaknya menerima data jumlah korban pada malam hari sebelumnya.

“Setelah tadi malam kami mendapatkan data jumlah korban, pagi ini kami langsung melakukan dropping bantuan untuk warga yang terdampak di tiga dusun. Kami juga melakukan asesmen terhadap kerusakan akibat banjir yang terjadi kemarin sore. Tentunya kami akan melakukan pendataan yang lebih akurat,” ujarnya saat ditemui di lokasi banjir di Desa Ropang.

Pemerintah daerah melalui BPBD memastikan akan terus memantau kondisi di lapangan serta melakukan langkah-langkah penanganan lanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir tersebut. (AM/ Jack)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id (15 Maret 2026)-Suasana haru dan penuh kekhusyukan menyelimuti Musholla Pendopo Bupati Sumbawa saat Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP meresmikan Rumah Tahfizh Al-Imam, sebuah langkah nyata untuk menumbuhkan generasi pecinta Al-Qur’an di Kabupaten Sumbawa.

Peresmian tersebut diawali dengan kegiatan ngaji bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa. Lantunan ayat suci Al-Qur’an menggema di pendopo, menghadirkan suasana damai yang menyentuh hati para peserta yang hadir.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang juga Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Sumbawa.

Turut hadir pula Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov bersama Sekretaris Dr. Supriyadi, M.HI yang menjadi mitra utama dalam menghadirkan program mulia tersebut.

Setelah kegiatan ngaji bersama, acara dilanjutkan dengan penandatanganan peresmian Rumah Tahfizh Al-Imam, sebagai simbol dimulainya program pembinaan hafiz dan hafizah di lingkungan Pendopo Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa program Rumah Tahfizh ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, BAZNAS Kabupaten Sumbawa, dan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar bersama untuk melahirkan generasi Qur’ani yang kelak menjadi kebanggaan daerah.

“Program Rumah Tahfizh ini kita hadirkan sebagai upaya melahirkan hafiz dan hafizah di Kabupaten Sumbawa. Pesertanya terbuka untuk semua kalangan, baik ASN maupun masyarakat umum,” ujar Bupati dengan penuh harap.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ngaji bersama yang dilaksanakan sebelum peresmian merupakan kegiatan rutin bulanan yang menjadi salah satu program unggulan Jarot-Anshari dalam meningkatkan iman dan taqwa di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Dea Guru Syukri Rahmat menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh program tersebut.

“BAZNAS siap menanggung honor para tenaga pengajar di Rumah Tahfizh Al-Imam ini agar program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Kegiatan yang penuh makna tersebut kemudian ditutup dengan foto bersama, menjadi simbol kebersamaan dan komitmen seluruh pihak dalam membumikan Al-Qur’an di Tanah Samawa.

Rumah Tahfizh Al-Imam diharapkan menjadi cahaya baru yang menerangi generasi muda Sumbawa, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta memperkuat nilai keimanan di tengah masyarakat.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai membenahi tata kelola distribusi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan masyarakat penerima prioritas dan pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, ditetapkan sebagai wilayah pertama pelaksanaan pendataan sekaligus pilot project yang dimulai pada Jumat (13/03/2026).

Pendataan dilakukan dengan melibatkan perangkat lingkungan mulai dari tingkat RT hingga kelurahan. Masyarakat yang masuk kategori penerima prioritas akan mendapatkan kupon sebagai dasar pengaturan distribusi LPG bersubsidi di wilayah tersebut.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki sistem distribusi LPG subsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, terutama rumah tangga yang membutuhkan dan pelaku usaha mikro,” ujar Ivan pada Jumat (13/03/2026).

Ia menjelaskan, pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Bupati Sumbawa sebagai langkah untuk memperbaiki sistem distribusi sekaligus memudahkan pengawasan di lapangan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 kilogram Kabupaten Sumbawa.

“Melalui pendataan ini, pemerintah daerah akan memiliki basis data penerima prioritas. Data tersebut nantinya akan kami koordinasikan dengan Pertamina, agen, dan pangkalan LPG sebagai dasar pengaturan penyaluran di lapangan,” jelasnya.

Selain melakukan pendataan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah menerbitkan Surat Edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai BUMN dan BUMD untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut diambil agar LPG bersubsidi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ivan juga mengapresiasi langkah cepat Camat Sumbawa bersama jajaran kelurahan yang telah memulai proses pendataan di Kelurahan Seketeng sebagai wilayah percontohan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Camat Sumbawa dan jajaran kelurahan yang telah memulai pendataan di Seketeng. Model pendataan ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa,” katanya.

Sementara itu, kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa saat ini juga mulai melakukan pendataan dari tingkat RT hingga desa dan kelurahan. Seluruh data tersebut nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa sebagai dasar penetapan penerima prioritas LPG 3 kilogram di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG pada tingkat agen dan pangkalan. Para agen dan pangkalan diminta menyalurkan LPG sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak menjual kepada pengecer maupun pihak yang melakukan penimbunan.

“Apabila ditemukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah akan melakukan penindakan mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” tegas Ivan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pangkalan LPG di setiap wilayah. Evaluasi ini bertujuan memastikan jumlah pangkalan sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga distribusi LPG dapat lebih proporsional dan mudah dijangkau.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengusulkan perluasan sasaran penerima LPG 3 kilogram bagi petani dan nelayan yang menggunakan LPG dalam aktivitas usahanya.

Sebagai penutup, Ivan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Ia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran distribusi LPG melalui Call Centre Lapor Gas di nomor 081337577972.

“Partisipasi masyarakat sangat penting agar LPG subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Kami berharap semua pihak dapat ikut mengawasi distribusinya di lapangan,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (13-3-2026) – Wakil Bupati Mohamad Ansori membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Adipura Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, persoalan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga memerlukan perhatian dan kerja sama semua pihak.

“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan lingkungan di Kabupaten Sumbawa, karena lingkungan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari,” ujar Wabup.

Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Karena itu, Rakor Adipura ini diharapkan mampu menjadi forum koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi persoalan kebersihan tersebut.

Wabup menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan bukan semata-mata untuk kepentingan penilaian penghargaan Adipura Award, tetapi lebih dari itu merupakan kebutuhan dasar dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

“Permasalahan kebersihan ini tidak hanya untuk penilaian saja, tetapi merupakan persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, melalui rakor ini kita harapkan semua pihak dapat bergerak bersama menyelesaikan persoalan sampah dan kebersihan sehingga tercipta Sumbawa yang bersih dan bebas dari sampah,” pungkasnya (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan perkembangan realisasi salah satu program unggulan kepemimpinan Bupati Ir H Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Drs H Mohamad Ansori, yakni peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam keterangan Jumat 13 Maret 2026, Penyampaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, guna memastikan masyarakat dan para aparatur mendapatkan gambaran utuh mengenai progres serta tantangan dalam implementasi program prioritas daerah.

Realisasi Bertahap dan Kondisi Fiskal 2025

Berdasarkan evaluasi implementasi tahun 2025, pemerintah daerah mengakui bahwa peningkatan TPP ASN belum dapat direalisasikan secara menyeluruh bagi seluruh pegawai. Langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan matang terhadap stabilitas keuangan daerah.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi tantangan fiskal tahun ini:

Pertama : Rasio Belanja Pegawai: Angka belanja pegawai masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan total belanja daerah secara keseluruhan.

Kedua : Penurunan Dana Transfer: Adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang terjadi secara nasional pada tahun 2025.

Bukti Komitmen: Kenaikan TPP 13 & 14 Sebesar 100%

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Sumbawa menegaskan bahwa kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi. Sebagai bukti nyata, pemerintah daerah berhasil merealisasikan pembayaran TPP ke-13 dan TPP ke-14 sebesar 100 persen.Kebijakan ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan TPP Terbatas bagi ASN yang mengalami perubahan kelas jabatan secara resmi dan penguatan regulasi melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai landasan hukum penyesuaian TPP pada jabatan tertentu.

 Langkah ini menunjukkan bahwa meski kenaikan TPP secara total masih terkendala fiskal, pemerintah tetap berupaya memberikan perhatian maksimal pada kesejahteraan ASN melalui skema yang memungkinkan.

Menjaga Keseimbangan Pembangunan

Pemkab Sumbawa memilih pendekatan yang hati-hati demi menjaga akuntabilitas. Strategi bertahap ini diambil untuk memastikan keseimbangan antara belanja pegawai, keberlanjutan pembangunan daerah, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjaga.

Melalui transparansi ini, Pemkab Sumbawa berharap dapat membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil telah melalui perhitungan yang matang demi keberlanjutan keuangan daerah di masa depan.

Sumber: ppid.sumbawakab.go.id

Sumbawa,Amarmedia.co.id 12 Maret 2026 — Dalam rangkaian Safari Ramadan di Kabupaten Sumbawa, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengunjungi SLBN 1 Sumbawa, Kamis (12/3/2026), untuk memperkuat dukungan terhadap pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh para siswa dan guru. Para siswa menampilkan permainan angklung sebagai bentuk penyambutan sebelum Gubernur meninjau sejumlah fasilitas sekolah.

Pada kesempatan itu, Gubernur meresmikan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang keterampilan, serta ruang kelas yang telah direvitalisasi menggunakan anggaran tahun 2025. Revitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Sumbawa.

“Mudah-mudahan secara bertahap semua sekolah dapat direvitalisasi. Silahkan siapkan datanya agar bisa kita lihat kebutuhan yang ada,” ujar Miq Iqbal.

Selain bangunan, revitalisasi juga mencakup penambahan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk perlengkapan layanan kesehatan di ruang UKS serta sarana pembelajaran lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Miq Iqbal berdialog langsung dengan para siswa, guru, dan pengelola sekolah untuk mendengar berbagai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan sarana pendidikan sekaligus peningkatan kemandirian ekonomi bagi para lulusan sekolah luar biasa.

“Anak-anak kita di SLB memiliki potensi besar. Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang baik sekaligus peluang untuk mandiri setelah lulus sekolah,” katanya.

Gubernur juga menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan keterampilan yang dikembangkan di sekolah tersebut. Ia melihat para siswa yang sedang belajar membatik, menyablon kaos, serta memproduksi berbagai karya kreatif lainnya.

Dengan penuh perhatian, Miq Iqbal mengamati para siswa yang membatik menggunakan canting di atas kain putih. Para siswa tersebut terdiri dari penyandang tuna rungu, tuna wicara, serta berbagai ragam disabilitas lainnya.

Salah seorang guru menjelaskan bahwa siswa tuna rungu umumnya memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi ketika melakukan aktivitas tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mendorong agar pengembangan keterampilan siswa juga diarahkan pada bidang kreatif seperti desain komunikasi visual.

“Mereka bisa diajarkan desain komunikasi visual. Dengan tingkat fokus yang mereka miliki, hasilnya bisa sangat baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga membeli sejumlah kaos hasil karya siswa sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas mereka.

Selain peninjauan fasilitas, Gubernur memberikan sejumlah arahan strategis kepada perangkat daerah terkait untuk memperkuat dukungan terhadap SLBN Sumbawa.

Pemerintah Provinsi NTB akan memfasilitasi kerja sama antara sekolah dengan Bank NTB Syariah guna membuka akses bantuan permodalan bagi alumni SLB yang ingin mengembangkan usaha mandiri.

Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi siswa guna memudahkan akses transportasi peserta didik.

Gubernur juga mendorong pihak sekolah untuk lebih aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dunia usaha maupun komunitas, terutama dalam memasarkan berbagai produk keterampilan yang dihasilkan siswa.

“Produk-produk karya siswa SLB memiliki nilai ekonomi. Kita perlu membuka akses pasar yang lebih luas agar karya mereka bisa dikenal masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap kondisi asrama siswa untuk memastikan kelayakan serta kenyamanan tempat tinggal bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah.

Melalui kunjungan tersebut, Gubernur berharap dukungan terhadap pendidikan inklusif di NTB dapat terus diperkuat, sekaligus mendorong kemandirian serta pemberdayaan peserta didik penyandang disabilitas agar mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (AM)

Konsep desa berdaya yang digaungkan pemerintah provinsi NTB dibawah kepemimpinan Iqbal Dinda di pulau Sumbawa tidak hanya bergelut di pembangunan fisik, tetapi juga tentang penguatan sumber daya manusia. Kelompok Tani, nelayan, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan dan pemuda dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan potensi lokal.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam kunjungannya ke Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,pada Jumat (13/3), mengungkapkan, salah satu tujuan hadirnya desa berdaya yakni menjadi solusi dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa hingga dusun termasuk kemiskinan ekstreme.

"Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Desa berdaya hadir, sebagai sebuah program solutif yang miliki dua karakter, yakni orkestratif dan kolaboratif," jelas Iqbal. 

Tak hanya itu, memaksimalkan potensi desa juga menjadi fokus dari desa berdaya. Iqbal menilai potensi Sumbawa Barat sangat melimpah untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Untuk itu Iqbal berharap sebagai roda penggerak desa beserta sumberdayanya harus memaksimalkan potensinya secara kolektif dengan Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat sehingga fondasi ekonomi berbasis lokal semakin kuat.

"Jadi arahnya nanti melalui desa Berdaya kita intervensi persoalan tingkat desanya Dan juga intervensi persoalan di tingkat KK Sehingga harapannya setiap KK dalam setahun ke depan sudah punya mandiri sudah punya income," katanya.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan, insentif seperti bantuan modal usaha juga tetap diberikan kepada warga yang memiliki usaha kecil sebagai dukungan keberlanjutan kegiatan ekonomi keluarga.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha yang dijalankan, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Ia menambahkan penyaluran bantuan harus lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk bantuan konsumtif bagi warga yang tidak berdaya maupun bantuan produktif bagi masyarakat yang masih memiliki potensi usaha.

“Target kita bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memastikan masyarakat dapat berdaya dan hidup lebih sejahtera,” tutupnya. (AM/kominfotik/adpimntb).

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Suasana Ramadan di Kabupaten Sumbawa diwarnai dengan aksi kepedulian sosial yang kuat. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri acara bertajuk "Sinergi Zakat untuk Umat" yang dirangkaikan dengan pendistribusian 1.000 paket sembako Ramadan oleh Baznas Sumbawa serta penunaian Zakat Pimpinan Daerah, Jumat (13/03/2026).

Acara yang berlangsung khidmat di Pendopo 1 Sumbawa ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua Baznas Sumbawa, perwakilan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), kepala OPD, serta masyarakat penerima manfaat.

Zakat Sebagai "Mata Air" Rezeki

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot memberikan perumpamaan yang mendalam mengenai filosofi zakat dan infak. Ia menekankan bahwa berbagi bukan sekadar kewajiban agama, melainkan cara menjaga keberlangsungan rezeki itu sendiri.

“Zakat dan infak itu ibarat mata air yang mengalir. Jika mata airnya besar, maka alirannya pun besar. Namun, jika kita tidak mengeluarkannya, maka mata air itu akan tersumbat dan bahkan bisa hilang,” ujar Bupati yang akrab disapa Jarot tersebut.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggalakkan gerakan berzakat demi mensucikan harta, perlindungan diri dari marabahaya, serta menjaga kesehatan lahir dan batin. Ia juga mengapresiasi kinerja Baznas Kabupaten Sumbawa yang dinilai amanah dan profesional dalam mengelola dana umat.

Capaian Signifikan Baznas Sumbawa*

Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa, DG Sukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., melaporkan perkembangan positif kesadaran berzakat di wilayahnya. Tren peningkatan ini terlihat jelas dari angka pengumpulan dana sejak awal tahun.

Total Zakat Terkumpul (Januari - Maret 2026): Rp1,5 Miliar.Total Pendistribusian: Rp1.489.207.000.

"Alhamdulillah, dukungan dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh masyarakat Sumbawa sangat luar biasa. Zakat ini akan membawa keberkahan bagi daerah dan keluarga kita semua," ungkap DG.Sukri.

Dukungan Sektor Swasta dan Penyerahan Zakat Mal

Sinergi ini semakin kuat dengan kontribusi nyata dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan tambang tersebut menyalurkan bantuan sosial yang cukup masif untuk didistribusikan di 8 kecamatan, meliputi 5.760 Paket Sembako dan 150 Lembar Sarung

Puncak acara ditandai dengan aksi teladan dari pimpinan daerah. Bupati Syarafuddin Jarot didampingi istri, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot secara langsung menyerahkan Zakat Mal pribadi kepada Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk nyata komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan ekonomi umat. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Februari 2026. Data menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga secara tahunan, di mana inflasi Year-on-Year (YoY) tercatat sebesar 4,88 persen dengan IHK mencapai 111,60.

Meskipun angka tahunan merangkak naik, laju kenaikan harga bulanan menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya, memberikan sinyal adanya pengendalian harga yang mulai bekerja di beberapa sektor.

Rincian Capaian Inflasi Februari 2026

Berdasarkan rilis pada 13 Maret 2026, berikut adalah rincian statistik inflasi di Kabupaten Sumbawa Inflasi Tahunan (YoY): 4,88%,Inflasi Bulanan (M-to-M): 0,67%, Inflasi Tahun Kalender (Y-to-D): 1,47%

Analisis Perbandingan: Tren Menanjak Namun Terkendali

Kenaikan inflasi tahunan dari 3,77% ke 4,88% menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, penurunan tipis pada angka bulanan (dari 0,80% ke 0,67%) mengindikasikan bahwa laju kenaikan harga di pasar mulai sedikit mereda di bulan Februari.

Sektor Penyumbang Inflasi Terbesar

Tiga kelompok pengeluaran utama yang menjadi "motor" pendorong inflasi di Sumbawa pada periode ini adalah Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil paling besar, yakni 1,93%.Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya berkontribusi sebesar 1,54%. Makanan, Minuman, dan Tembakau: menyumbang andil sebesar 1,23%.

Sementara itu, kelompok pengeluaran lain memberikan kontribusi yang relatif kecil, seperti Pakaian dan alas kaki sekitar 0,06 persen, Pendidikan sekitar 0,05 persen, Kesehatan sekitar 0,02 persen, Transportasi sekitar 0,01 persen, Penyediaan makanan dan minuman/restoran sekitar 0,03 persen

Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta rekreasi, olahraga dan budaya tercatat tidak memberikan andil inflasi pada periode tersebut.

Posisi Sumbawa di Lingkup Provinsi NTB

Dalam skala regional, tingkat inflasi di Kabupaten Sumbawa (4,88%) masih berada di bawah Kota Bima yang mencatatkan angka cukup tinggi sebesar 6,40%. Meski demikian, angka mendekati 5% ini tetap memerlukan perhatian serius dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memantau pergerakan harga komoditas pokok guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika harga nasional.

Sumber:ppid.sumbawakab.go.id / BPS Kabupaten Sumbawa

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., bertindak sebagai pimpinan apel bersama Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi sektoral lainnya.

"Apel gelar pasukan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memastikan kesiapan personel serta sarana prasarana untuk mendukung kelancaran perayaan Idul Fitri. Operasi ini akan berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 13 hingga 25 Maret 2026 dengan tagline 'Mudik Aman, Keluarga Nyaman'," ujar Kapolres Sumbawa saat membacakan amanatnya.

Dalam arahannya, AKBP Marieta menekankan bahwa dedikasi petugas diuji saat masyarakat tengah menikmati masa libur bersama keluarga. Ia meminta seluruh personel gabungan tetap berdiri tegak memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik sebagai bentuk ibadah.

Senada dengan Kapolres, Sekda Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Beliau memberikan instruksi khusus agar petugas di lapangan mengedepankan sikap ramah dan simpatik.

"Kami instruksikan agar seluruh personel mengedepankan sikap santun dalam melayani pemudik. Pastikan fasilitas di Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan berfungsi optimal sebagai pusat informasi dan tempat istirahat yang layak bagi masyarakat," tegas Sekda.

Operasi Ketupat Rinjani 2026 ini melibatkan pasukan gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Brimob, Sat Samapta, Lantas, hingga instansi samping seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD, Basarnas, serta tenaga medis. Fokus utama operasi meliputi deteksi dini gangguan kamtibmas, pencegahan kecelakaan lalu lintas, serta pengamanan pusat keramaian dan objek wisata.

Seluruh rangkaian apel yang dimulai pukul 16.00 WITA tersebut berakhir pada pukul 16.37 WITA dengan situasi yang aman, tertib, dan lancar. Dengan digelarnya apel ini, Polres Sumbawa bersama stakeholder terkait menyatakan siap memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan kemenangan Idul Fitri 1447 H. (AM/MA)

Wagub NTB Resmi Buka Bazar Ramadan BPR NTB, Dorong Perbankan Perkuat Kepercayaan Publik

Mataram.Amarmedia.co.id – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, secara resmi membuka kegiatan Bazar Ramadan dan Pasar Murah Sembako yang diselenggarakan oleh PT BPR NTB Perseroda di Kota Mataram, Jumat (13/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama bulan suci Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran lembaga perbankan di daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme serta menjaga persaingan yang sehat. Hal tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, khususnya lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah daerah.

“Seluruh lembaga perbankan di NTB harus mampu bersaing secara sehat dan profesional agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga perbankan yang ada,” ujar Wagub.

Menurutnya, keberadaan perbankan daerah memiliki kontribusi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

Wagub juga mengapresiasi inisiatif sosial yang dilakukan oleh lembaga perbankan selama Ramadan, seperti penyelenggaraan bazar dan pasar murah hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama pada periode Ramadan yang tahun ini berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.

“Tujuannya memastikan kebutuhan sembako masyarakat tersedia dan harganya tetap terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT BPR NTB Perseroda, Lalu Didi Januardi, menyampaikan bahwa Bazar Ramadan ini merupakan kegiatan besar pertama yang digelar setelah proses konsolidasi lembaga sejak tahun 2022. Melalui kegiatan ini, BPR NTB juga ingin semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi momentum bagi BPR NTB untuk lebih dikenal masyarakat sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga,” ujarnya.

Kegiatan bazar tersebut turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, serta sejumlah mitra usaha lainnya. Selain menyediakan sembako dengan harga terjangkau, bazar ini juga menghadirkan berbagai produk UMKM yang dapat dinikmati oleh masyarakat. (kominfotikntb/biroadpim)

Deretan lapak pedagang di Pasar Tana Mira, Kabupaten Sumbawa Barat, tampak ramai pada Jumat pagi (13/3). Di tengah aktivitas jual beli yang berlangsung, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah dalam safarai ramadhannya, menyusuri lorong-lorong pasar, berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pangan.

Satu per satu komoditas ditanyakan. Mulai dari cabai, minyak goreng, beras, gula, hingga kacang-kacangan. Gubernur ingin memastikan kondisi harga kebutuhan pokok tetap terkendali sekaligus memahami dinamika pasokan di tingkat pedagang.

Usai melakukan peninjauan, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut menyampaikan bahwa sebagian besar komoditas pokok yang berada dalam kewenangan pemerintah saat ini masih berada pada kondisi yang relatif stabil.

“Gula, minyak goreng, kemudian beras juga, relatif harganya bahkan di bawah harga acuan. Sama dengan harga acuan atau di bawah harga acuan. Artinya dengan kemampuan pemerintah melalui BULOG untuk melakukan intervensi pasar itu, harga tetap terjaga,” jelas Gubernur.

Namun, untuk komoditas yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti cabai, fluktuasi harga masih kerap terjadi. Kondisi tersebut, menurut Gubernur, semakin dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu.

Ia menjelaskan bahwa sebagian petani saat ini masih menunda panen cabai sambil menunggu kondisi cuaca yang lebih stabil. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan pasokan di pasar.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan program penguatan produksi cabai melalui keterlibatan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh NTB. Dengan jumlah lebih dari 200 sekolah, program ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat produksi baru sekaligus menjadikan sekolah sebagai penggerak atau champion komoditas cabai di daerah.

Di sisi lain, pemerintah provinsi juga akan terus mendorong petani di setiap kabupaten dan kota untuk meningkatkan produksi hortikultura. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat pasar. (AM/biroadpim)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai membenahi tata kelola distribusi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui pendataan masyarakat penerima prioritas dan pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, ditetapkan sebagai wilayah pertama pelaksanaan pendataan sekaligus pilot project yang dimulai pada Jumat (13/03/2026).

Pendataan dilakukan dengan melibatkan perangkat lingkungan mulai dari tingkat RT hingga kelurahan. Masyarakat yang masuk kategori penerima prioritas akan mendapatkan kupon sebagai dasar pengaturan distribusi LPG bersubsidi di wilayah tersebut.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki sistem distribusi LPG subsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan LPG 3 kilogram benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, terutama rumah tangga yang membutuhkan dan pelaku usaha mikro,” ujar Ivan pada Jumat (13/03/2026).

Ia menjelaskan, pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Bupati Sumbawa sebagai langkah untuk memperbaiki sistem distribusi sekaligus memudahkan pengawasan di lapangan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 kilogram Kabupaten Sumbawa.

“Melalui pendataan ini, pemerintah daerah akan memiliki basis data penerima prioritas. Data tersebut nantinya akan kami koordinasikan dengan Pertamina, agen, dan pangkalan LPG sebagai dasar pengaturan penyaluran di lapangan,” jelasnya.

Selain melakukan pendataan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah menerbitkan Surat Edaran yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai BUMN dan BUMD untuk tidak menggunakan LPG 3 kilogram. Kebijakan tersebut diambil agar LPG bersubsidi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ivan juga mengapresiasi langkah cepat Camat Sumbawa bersama jajaran kelurahan yang telah memulai proses pendataan di Kelurahan Seketeng sebagai wilayah percontohan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Camat Sumbawa dan jajaran kelurahan yang telah memulai pendataan di Seketeng. Model pendataan ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa,” katanya.

Sementara itu, kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa saat ini juga mulai melakukan pendataan dari tingkat RT hingga desa dan kelurahan. Seluruh data tersebut nantinya akan dihimpun dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa sebagai dasar penetapan penerima prioritas LPG 3 kilogram di masing-masing wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi LPG pada tingkat agen dan pangkalan. Para agen dan pangkalan diminta menyalurkan LPG sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak menjual kepada pengecer maupun pihak yang melakukan penimbunan.

“Apabila ditemukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah akan melakukan penindakan mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” tegas Ivan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pangkalan LPG di setiap wilayah. Evaluasi ini bertujuan memastikan jumlah pangkalan sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga distribusi LPG dapat lebih proporsional dan mudah dijangkau.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana mengusulkan perluasan sasaran penerima LPG 3 kilogram bagi petani dan nelayan yang menggunakan LPG dalam aktivitas usahanya.

Sebagai penutup, Ivan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Ia juga mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran distribusi LPG melalui Call Centre Lapor Gas di nomor 081337577972.

“Partisipasi masyarakat sangat penting agar LPG subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Kami berharap semua pihak dapat ikut mengawasi distribusinya di lapangan,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., melakukan pengawalan serta pendampingan melekat pada agenda Safari Ramadhan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si., di wilayah hukum Polres Sumbawa, Kamis (12/03/2026).

Kehadiran Kapolres dalam rangkaian kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan seluruh agenda pimpinan daerah, mulai dari pemantauan harga pangan hingga peresmian fasilitas pendidikan, berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Sejak tiba di Bandara Sultan Kaharuddin, AKBP Marieta bersama unsur Forkopimda lainnya menyambut langsung kedatangan Gubernur beserta rombongan. Kapolres menekankan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel di berbagai titik strategis untuk menjamin keamanan objek kunjungan.

Mengawali rangkaian kegiatannya, Gubernur NTB melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Brangbiji. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gubernur berinteraksi langsung dengan para pedagang guna memantau fluktuasi harga komoditas penting di pasar tradisional tersebut.

Puncak kegiatan Safari Ramadhan berlangsung di SLB Negeri 1 Sumbawa pada pukul 11.30 WITA. Kehadiran rombongan disambut dengan persembahan musik angklung yang harmonis oleh para siswa-siswi berkebutuhan khusus. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB meresmikan Gedung UKS yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita.

Di sela-sela kegiatan, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., menyatakan bahwa Safari Ramadhan ini bukan sekadar agenda seremoni, melainkan momentum mempererat silaturahmi antara pejabat daerah dan masyarakat.

"Kami dari Polres Sumbawa memastikan pengamanan maksimal di setiap lokasi. Fokus kami adalah memastikan rombongan Gubernur dapat berinteraksi dengan warga tanpa ada kendala keamanan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur yang dilewati," tegas Kapolres.

Hingga rombongan bertolak menuju Masjid Agung Nurul Huda untuk ibadah bersama dan berlanjut ke Pendopo Bupati, seluruh rangkaian kegiatan terpantau aman dan kondusif. Kapolres Sumbawa berkomitmen untuk terus mengawal setiap agenda pembangunan dan sosial di wilayah Kabupaten Sumbawa demi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat. (MA)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 12 Maret 2025 - Gubernur NTB, membuka acara Ramadhan Camp 2026, yang merupakan rangkaian kegiatan dari Kunjungan kerja dan Silaturahmi Safari Ramadhan 1447 H Pemprov NTB. Hadir juga Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, anggota Forkopimda Kabupaten Sumbawa, serta OPD terkait. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Nurul Huda Kabupaten Sumbawa, Kamis, (12/03/2026). 

Hadir Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP, Wakil Bupati Drs.H.Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo S.Sos MAP, Ketua MUI Sumbawa DGH Faisal Salim SAg.M.M Inov, Ketua BAZNAS Sumbawa DG Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov dan Jajaran.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Hub.Int., menyambut baik kegiatan Ramadhan Camp ini. Beliau menyampaikan, usia muda merupakan usia yang sangat kritis dan menentukan kehidupan di masa depan. Masa muda harus diisi dengan berbagai hal positif, karena generasi muda merupakan pemimpin di masa depan. Hal ini berarti menyiapkan masa depan bangsa, juga harus menyiapkan masa depan anak anak bangsa, jelasnya.

Kemudian lanjutnya, tidak ada pilihan yang mudah, pilihannya yaitu, hanya bersenang-senang dan mendahulukan masa sekarang, atau terus berusaha untuk mewujudkan masa depan terbaik. Masa muda merupakan suatu kesempatan untuk bekerja keras, mencoba hal-hal baru, serta tidak takut gagal, ungkapnya.

Ke depan, yang dibutuhkan tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional serta kecerdasan spritual. Dan dalam kegiatan Ramadhan Camp ini, ketiga jenis kecerdasan tersebut dibangun dan ditempa untuk kesuksesan dimasa depan, pungkasnya. 

Sebelumnya, Gubernur NTB terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Pasar Brang Biji, SLB Negeri 1 Sumbawa serta SMK Negeri 1 Sumbawa. (AM)

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini berdialog langsung dengan sejumlah pedagang dan mengecek harga komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan utama warga.

Temuan utama dalam sidak ini adalah masih tingginya harga cabai rawit yang menyentuh angka Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Gubernur menilai angka tersebut cukup memberatkan konsumen. Faktor distribusi disinyalir menjadi penyebab utama harga di Pasar Brang Biji belum melandai.

"Dari hasil pengecekan langsung, harga cabai rawit memang masih cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi karena Pasar Brang Biji bukan merupakan pasar induk, sehingga volume distribusi pasokan tidak sebesar di pusat distribusi utama," jelas Miq Iqbal di sela-sela kunjungannya.

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh mekanisme pasar, di mana terbatasnya pasokan dari petani lokal tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan selama bulan suci Ramadan.

Intervensi Lintas Provinsi dan Koordinasi Bapanas

Pemerintah Provinsi NTB sebenarnya telah melakukan langkah cepat dengan mendatangkan lebih dari satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, upaya tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga di tingkat pedagang eceran.

Sebagai langkah lanjutan yang lebih masif, Pemprov NTB kini tengah menjajaki opsi penambahan pasokan dari daerah surplus lainnya melalui koordinasi ketat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kami terus berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional untuk memetakan daerah mana yang memiliki surplus produksi dan harga lebih rendah. Data distribusi antarwilayah dari Bapanas akan menjadi dasar kami untuk mendatangkan pasokan tambahan ke NTB sebagai bentuk intervensi pasar," tegas Gubernur.

Selain cabai, perhatian Gubernur juga tertuju pada komoditas minyak goreng bersubsidi, "Minyak Kita", yang harganya ditemukan masih relatif tinggi di wilayah Sumbawa. Dugaan sementara, tingginya harga disebabkan oleh rantai distribusi yang terlalu panjang, di mana banyak pedagang kecil belum terhubung langsung dengan jalur distributor resmi.

Untuk mengatasi hal ini, serta menjaga stabilitas harga beras, Pemprov NTB akan memperkuat sinergi dengan Perum Bulog. Pemerintah berkomitmen membuka ruang intervensi melalui operasi pasar atau penyaluran stok cadangan jika harga terus merangkak naik.

Menutup kunjungannya, Miq Iqbal menegaskan bahwa pemantauan pasar akan terus dilakukan secara berkala di seluruh kabupaten/kota di NTB hingga Idulfitri mendatang.

"Pemerintah harus hadir untuk memastikan harga tetap terkendali dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Terutama menjelang hari raya, stabilitas pasokan adalah prioritas kami agar masyarakat bisa beribadah dengan tenang tanpa terbebani harga pangan," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tantangan krisis lingkungan global. Berkolaborasi dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), Pemkab Sumbawa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik bertajuk "Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dan Sumber Daya Air Terpadu untuk Adaptasi Perubahan Iklim" di Sumbawa Besar, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini dirancang sebagai respons cepat terhadap laju degradasi hutan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Sumbawa yang kian mengkhawatirkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam arahannya menegaskan bahwa keseimbangan alam di Sumbawa tengah berada dalam titik kritis. Ia menyoroti adanya ketimpangan tajam antara pemanfaatan lahan dengan upaya pemulihan lingkungan.

"Saat ini laju eksploitasi lahan jauh melampaui tindakan konservasi. Ketimpangan ini memicu penurunan daya dukung DAS dan secara otomatis meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat," ujar Dr. Dedy.

Sebagai solusi konkret, ia mengumumkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah kerusakan hutan lebih lanjut. Satgas ini nantinya akan terintegrasi dalam program unggulan daerah, Sumbawa Hijau Lestari.

"Melalui Musrenbang Tematik ini, kita berkomitmen mengidentifikasi titik degradasi lahan secara komprehensif. Tujuannya satu: memperkuat ketahanan hidrologis kita agar siap menghadapi ancaman banjir di musim hujan maupun kekeringan ekstrem di musim kemarau," tambahnya.

Sinergi Program CERAH dan Inovasi Lahan

Dukungan terhadap langkah pemerintah daerah juga datang dari sektor non-pemerintah. Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menekankan pentingnya konvergensi program antara pihak internasional dan pemerintah lokal. Ia menyoroti sinergi antara Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang didukung oleh ANCP-DFAT dengan Program Sumbawa Hijau Lestari.

“Kolaborasi ini bukan sekadar urusan teknis lingkungan, tapi tentang masa depan. Kami berharap anak-anak di Sumbawa dapat tumbuh di lingkungan yang sehat, di mana kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan masa depan mereka terlindungi dari dampak buruk perubahan iklim,” ungkap Ida Ngurah.

Dalam diskusi panel yang berlangsung, forum menyepakati lima isu prioritas yang akan menjadi fokus utama ke depan:

Pertama ; Perlindungan hutan, penjagaan mata air, dan restorasi lahan kritis. Kedua ; Mitigasi dan pengurangan risiko bencana hidrologi. Ketiga ; Pendayagunaan air untuk kebutuhan domestik (air minum dan sanitasi). Keempat ; Pemanfaatan air untuk sektor ekonomi (pertanian, perikanan, dan industri) dan Kelima ; Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi serta implementasi agroforestri.

Selain aspek teknis lingkungan, Musrenbang kali ini menekankan paradigma pembangunan inklusif. Pemerintah mendorong penerapan agroforestri sebagai jalan tengah yang memberikan vegetasi permanen bagi bumi sekaligus nilai ekonomi bagi petani.

Koordinasi lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diperkuat guna memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.

Menariknya, forum ini memberikan ruang luas bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan generasi muda. Keterlibatan aktif mereka dianggap kunci agar kebijakan publik—mulai dari akses sanitasi hingga pemberdayaan ekonomi—benar-benar menyentuh kebutuhan spesifik seluruh lapisan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi ini, Kabupaten Sumbawa optimistis mampu mewujudkan tata kelola lingkungan yang tangguh demi mencapai visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera secara berkelanjutan. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id -11 Maret 2026-Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadhan. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), dinas terkait hadir di tengah kemeriahan acara Lentera Ramadhan yang dipusatkan di halaman Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram, Rabu (11/3/2026).

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, S.P., menyatakan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah rutin untuk membantu masyarakat mendapatkan komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kami di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan Lentera Ramadhan ini dalam bentuk GPM," ujar Eva di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya terfokus di Kota Mataram, namun juga merambah ke berbagai kabupaten lainnya di NTB. Pihaknya pun menggandeng sejumlah mitra untuk memastikan ketersediaan berbagai produk dan komoditas pangan bagi warga.

"Alhamdulillah yang di Mataram ini kita juga tetap konsisten bersama mitra untuk menjual semua produk atau komoditas dengan harga lebih murah dan terjangkau," tambahnya.

Meski kegiatan di tingkat provinsi akan berlanjut setelah lebaran, Eva mengungkapkan bahwa pergerakan GPM di tingkat kabupaten/kota tetap berjalan intensif. Ia menjadwalkan kunjungan kerja ke Sumbawa untuk mengoordinasikan kegiatan serupa.

"Besok ada di Sumbawa, di Alas, KSB. Tapi itu kami kerja samanya dengan kabupaten/kota. Kalau untuk yang provinsi, nanti kita lanjutkan setelah lebaran," pungkasnya.(AM/san/her/diskominfotik)

Jakarta.Amarmedia.co.id– Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya sepakat menjadikan NTB sebagai role model nasional dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ekonomi kreatif. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung Selasa, 10 Maret 2026, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, serta Kepala Bappeda NTB. Pertemuan membahas penguatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk rencana kerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai mitra penyaluran pembiayaan di daerah.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor masa depan yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi daerah sekaligus membuka peluang besar bagi generasi muda.

“Jika skema pembiayaan ekonomi kreatif ini dapat berjalan baik di NTB, maka modelnya dapat menjadi contoh nasional. NTB siap menjadi laboratorium kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia,” ujar Gubernur Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penguatan skema KUR industri kreatif berbasis kekayaan intelektual (intellectual property) yang memungkinkan pelaku usaha kreatif memperoleh akses pembiayaan melalui aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, karya digital, maupun produk kreatif lainnya yang telah terdaftar.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa pemerintah pusat melihat NTB memiliki potensi kuat untuk menjadi daerah percontohan dalam implementasi pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

“NTB memiliki visi yang jelas dalam pengembangan ekonomi kreatif. Karena itu kami melihat NTB sangat tepat untuk menjadi role model nasional dalam implementasi KUR ekonomi kreatif, termasuk melalui sinergi dengan Bank NTB Syariah,” ujar Menteri Riefky.

Melalui skema ini, pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah melalui proses kurasi akan memperoleh akses pembiayaan hingga ratusan juta rupiah. Kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha dapat menjadi faktor pendukung dalam penilaian kredit sehingga membuka peluang pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau oleh banyak pelaku ekonomi kreatif.

Selain pembiayaan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan ekosistem ekonomi kreatif di NTB. Pemerintah Provinsi NTB mendorong pengembangan event kreatif berbasis intellectual property (IP) agar NTB tidak hanya menjadi penyelenggara acara, tetapi juga mampu melahirkan event creator dengan kekayaan intelektual sendiri yang dapat dipasarkan secara nasional maupun internasional.

Gubernur Iqbal juga memaparkan arah pengembangan NTB yang tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi pada integrasi pariwisata, ekonomi kreatif, teknologi digital, energi terbarukan, serta konektivitas internasional. Menurutnya, pendekatan pembangunan kawasan Bali–NTB-NTT ke depan harus diarahkan pada integrasi regional, bukan sekadar kolaborasi antarwilayah.

Dalam konteks penguatan ekosistem digital, Pemprov NTB juga mendorong pengembangan talenta digital melalui program pendidikan teknologi informasi dan multimedia yang terhubung langsung dengan industri, termasuk rencana menghadirkan model pendidikan teknologi global di Lombok.

Selain itu, pengembangan kawasan Mandalika juga diarahkan untuk menjadi pusat ekosistem ekonomi digital. Salah satu gagasan yang dibahas adalah pengembangan data center di kawasan timur Indonesia yang didukung oleh energi baru terbarukan, termasuk pemanfaatan energi surya yang potensinya sangat besar di NTB.

Menurut Gubernur Iqbal, pengembangan Mandalika ke depan tidak hanya fokus pada investasi hotel dan event olahraga, tetapi juga harus diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi digital dan komunitas digital nomad yang dapat menghidupkan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat, mulai dari pengembangan talenta, pembiayaan, hingga penguatan infrastruktur digital.

Dengan dukungan kebijakan pembiayaan melalui KUR ekonomi kreatif, serta penguatan ekosistem digital dan industri kreatif di daerah, NTB diharapkan dapat menjadi contoh nasional dalam pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. (AM/Kominfotik)

Jakarta.Amarmedia.co.id– Langkah strategis untuk mentransformasi sektor peternakan di Kabupaten Sumbawa resmi diperkuat. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menghadiri langsung prosesi penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD di Jakarta, Senin (09/03/2026).

Kerja sama ini berfokus pada pemanfaatan lahan untuk pengembangan industri ayam terintegrasi yang mencakup hulu hingga hilir. Bagi Bupati Jarot, langkah ini bukan sekadar seremoni, melainkan realisasi dari komitmen pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa kehadiran industri peternakan ayam terintegrasi ini sangat sejalan dengan Program Unggulan ke-5 pasangan Jarot–Ansori, yaitu industrialisasi produk daerah dan peningkatan investasi.

"Ini adalah ikhtiar kita untuk memperkuat sektor peternakan. Kita tidak ingin Sumbawa hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi harus mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Penandatanganan ini menjadi bagian dari upaya mendorong investasi yang langsung menyentuh potensi dasar kita di daerah," ujar Bupati Jarot di Jakarta.

Dalam rencana pengembangan ini, Kabupaten Sumbawa memegang peranan sentral. Dua lokasi utama telah disiapkan untuk mendukung ekosistem industri ini:

Pertama : BPTHMT Serading (Moyo Hilir) sebagai lokasi pembangunan kandang Parent Stock (PS) dan hatchery (penetasan telur).

Kedua ; Desa Bage Tango (Lopok) direncanakan sebagai pusat Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas pengolahan produk ayam.

"Artinya, perputaran ekonomi mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil akan terjadi di Sumbawa. Ini akan membuka lapangan kerja baru bagi anak muda kita dan menciptakan peluang bagi peternak lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri ini," tambah Bupati.

Bupati Jarot juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, serta dukungan dari Kementerian Pertanian dan ID FOOD. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari ground breaking yang telah dilakukan di Desa Serading pada Februari lalu.

Meski menjadi peluang besar, Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kehati-hatian teknis.

"Proses ini kami lakukan secara bertahap, mulai dari kajian teknis hingga skema operasional yang matang. Kami ingin masyarakat mengetahui setiap perkembangan rencana investasi ini, karena tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa," tegasnya.

Dengan pengembangan kawasan industri terintegrasi ini, Kabupaten Sumbawa optimistis mampu menjadi pelopor hilirisasi peternakan di Nusa Tenggara Barat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui produksi daging ayam dan pakan ternak yang efisien. (AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id 9 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.

Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.

Gubernur juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.

Karena itu, menurut Miq Iqbal, pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking mega proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Selanjutnya Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan.

Saat ini ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.

Pada kesempatan ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. drh. Agung Suganda, M.Si menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri perunggasan yang melibatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dari rantai produksi.

“Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.

NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan akan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.

Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat. (AM/Kominfotik).

Awak media bersama Kapolres Sumbawa dalam acara Buka puasa Bersama di Lapangan Voli  Kantor Polres Sumbawa 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Momentum bulan suci Ramadan 1447 H dimanfaatkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa untuk memperkuat tali silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat. Pada Senin sore (9/3/2026), Polres Sumbawa menggelar acara Buka Puasa Bersama yang bertempat di Mapolres Sumbawa.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Andini jajaran Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta mengundang pimpinan organisasi keagamaan seperti Ketua FKUB dan FKNE Kabupaten Sumbawa. Turut hadir pula pengurus Bhayangkari Cabang Sumbawa, awak media, organisasi kepemudaan (OKP), serta perwakilan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Andini menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni makan bersama, melainkan wadah untuk menjaga rasa persaudaraan.

"Tujuannya adalah agar kita semua menjaga silaturahmi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Polres Sumbawa tidak mungkin bisa bekerja maksimal tanpa dukungan rekan-rekan media, mahasiswa, OKP, diantaranya HMI, PMII, GMNI, UTS, UNSA dan seluruh elemen masyarakat," ujar AKBP Marieta.

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka jika dalam pelayanan kepolisian selama ini terdapat kekurangan atau kekhilafan, baik secara institusi maupun personel di lapangan. "Kami polisi hanyalah manusia biasa. Kami memohon dukungan, saran, dan masukan agar ke depannya Polres Sumbawa dapat menjalankan tugas dengan lebih baik demi keamanan daerah kita," imbuhnya.

Sebelum memasuki waktu berbuka, acara diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Salsa MPdI. Dalam ceramahnya, Ustadz Salsa mengapresiasi langkah Polres Sumbawa yang juga mengawali kegiatan dengan pembagian takjil kepada masyarakat di depan Mapolres.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Salsa mengingatkan jamaah tentang betapa tak terhitungnya nikmat Allah SWT. Beliau menekankan pentingnya memanfaatkan waktu-waktu istimewa yang dipilih Allah, salah satunya adalah waktu antara Ashar hingga Maghrib.

"Para ulama menjelaskan bahwa waktu antara Ashar dan Maghrib adalah saat Allah mengutus malaikat untuk memberikan rizqul arwah, yaitu rezeki ketenangan jiwa dan rohani," urai Ustadz Salsa.

Kegiatan yang diawali dengan pembagian takjil kepada masyarakat di depan Mapolres Sumbawa ini mendapat apresiasi khusus. Ustadz Salsa mengutip hadis bahwa siapa pun yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya ampunan dosa dan pembebasan dari api neraka, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun.

"Meski hanya sebutir kurma atau seteguk air, pahalanya luar biasa. Apalagi yang dibagikan hari ini lengkap dengan takjil yang nikmat. Ini adalah inisiatif luar biasa dari Ibu Kapolres dan seluruh jajaran," tambahnya.

Tiga Tingkatan Kebahagiaan Orang Berpuasa

Lebih lanjut, Ustadz Salsa memaparkan tiga tingkatan kebahagiaan (farhatun) bagi orang yang berpuasa Pertama : Farhatul Awam (Bahagia Umum): Kebahagiaan saat berbuka karena bisa menikmati hidangan setelah seharian menahan lapar dan dahaga.

Kedua ; Farhatul Khawas (Bahagia Khusus): Kebahagiaan mereka yang mampu menyempurnakan ibadah, menjaga lisan, tangan, dan hati dari perbuatan tercela selama berpuasa.

Ketiga Farhatul Khawasul Khawas (Bahagia Istimewa): Kebahagiaan tertinggi saat berjumpa dengan Allah SWT kelak, di mana mereka dipanggil melalui pintu surga khusus bernama Ar-Rayyan.

Menutup tausiyahnya, Ustadz Salsa mengajak seluruh keluarga besar Polres Sumbawa dan tamu undangan untuk terus menyambung silaturahmi. Sebagaimana janji Allah, silaturahmi akan melapangkan rezeki dan memperpanjang umur.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan masyarakat Sumbawa agar tetap aman, nyaman, dan religius dilanjutkan buka Puasa bersama dan shalat Magrib secara berjamaah. (AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id - 9 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial. Dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3), Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang sedang dilakukan Kementerian Sosial, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Gus Men, sistem data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru di mana pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.

“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.

Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional. Proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga dibekali pembinaan karakter dan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Bagi siswa berprestasi, pemerintah akan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Men juga menyampaikan program pembangunan Kampung Nelayan, yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR.

Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yaitu level keluarga dan level desa.

Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.

Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.

Selain itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar 1 hektare, dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas dan dukungan CSR sektor swasta, sehingga masyarakat nelayan yang selama ini rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. (AM/Kominfotik)

Jakarta, Amarmedia.co.id - 9 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial. Dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3), Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik dan Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Supono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial memaparkan berbagai pembenahan mendasar yang sedang dilakukan Kementerian Sosial, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Gus Men, sistem data bantuan sosial kini diperkuat melalui mekanisme baru di mana pengelolaan dan validasi data diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional. Langkah ini dilakukan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.

“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujar Gus Men.

Selain pembenahan data sosial, Menteri Sosial juga menjelaskan program Sekolah Rakyat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional. Proses seleksi dilakukan secara ketat berbasis data kemiskinan yang telah tervalidasi. Seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain pendidikan formal, para siswa juga dibekali pembinaan karakter dan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Bagi siswa berprestasi, pemerintah akan menyiapkan jalur beasiswa untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Men juga menyampaikan program pembangunan Kampung Nelayan, yang telah mulai dilaksanakan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Miq Iqbal menjelaskan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program CSR.

Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yaitu level keluarga dan level desa.

Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse yang dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.

Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan tani, perbaikan rumah tidak layak huni, maupun penyediaan infrastruktur dasar lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.

Selain itu, Kemensos juga menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi akan dibangun di atas lahan sekitar 1 hektare, dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang terdiri dari sekitar 100 unit rumah lengkap dengan fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.

Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas dan dukungan CSR sektor swasta, sehingga masyarakat nelayan yang selama ini rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.

“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.

Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. (AM/Kominfotik)

SUMBAWA Anarmedia.co.id- Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama rombongan secara resmi menutup rangkaian Safari Ramadhan 1447 H pada Kamis (5/3/2026). Kegiatan hari terakhir ini menyasar dua titik, yakni Masjid Besar Darussalam di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, serta Masjid Al-Muttaqin di Dusun Kukin B, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara.

Dalam sambutannya di Desa Kukin, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pembagian tugas bersama Bupati Sumbawa untuk memastikan seluruh wilayah dapat tersentuh. Tim 2 yang dipimpin oleh Wabup telah berhasil menuntaskan agenda Safari Ramadhan di 11 kecamatan

"Alhamdulillah, malam ini kami menyelesaikan Safari Ramadhan. Dimulai dari Orong Telu dan Lenangguar di hari pertama, hingga berakhir di Rhee dan Moyo Utara hari ini. Bersama Tim 1 yang dipimpin Bupati, praktis seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah kami kunjungi," ujar Drs. H. Mohamad Ansori.

Selama perjalanan lima hari tersebut, rombongan turut didampingi oleh instansi vertikal, Forkopimda, Baznas, serta tokoh agama setempat.

Sarana Komunikasi Program Strategis

Lebih dari sekadar agenda religi, Wabup menekankan bahwa Safari Ramadhan merupakan instrumen penting untuk menyampaikan progres pembangunan kepada masyarakat. Ia memaparkan berbagai program unggulan daerah serta sinergitasnya dengan Asta Cita Presiden dan program strategis nasional.

 "Kami sampaikan terkait kesiapan menuju Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk melaporkan apa yang telah dicapai dan apa yang sedang diperjuangkan bagi masyarakat," tambahnya.

Wabup Ansori juga mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme warga. Momen ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap masukan dan saran secara langsung, sekaligus mempererat silaturahmi antara pemimpin dan rakyatnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap sarana ibadah dan kesejahteraan umat, dalam kesempatan tersebut diserahkan sejumlah bantuan untuk kedua masjid yang dikunjungi berupa Bantuan Pembangunan Masjid masing-masing sebesar Rp25.000.000.Bantuan Keagamaan masing-masing 10 buah Al-Qur'an dari Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Bantuan Sosial masing-masing 20 paket bantuan dari Baznas Kabupaten Sumbawa.

Menutup rangkaian kegiatan, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah menerima rombongan dengan hangat, sehingga pelaksanaan Safari Ramadhan 1447 H dapat berjalan dengan lancar dan khidmat (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus memacu penataan kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sesuai dengan regulasi terbaru. Sebagai langkah awal, sebanyak 44 Posyandu di Kabupaten Sumbawa telah resmi mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmiati Kurnia S.STP.M.Si menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan tindak lanjut dari permohonan registrasi yang diajukan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

"Tahap pertama telah kami ajukan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Hal ini merupakan amanah dari Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/2834 Tahun 2025 mengenai tata cara pemberian nomor registrasi," ujar Yuni dalam keterangannya Jumat 6 Maret 2026.

Penetapan nomor registrasi tersebut tertuang dalam Surat Dirjen Bina Pemdes tertanggal 11 Februari 2026 dengan nomor 100.3.2.7/9994/BPD. Dalam surat tersebut, 44 Posyandu di Kabupaten Sumbawa dinyatakan telah lolos verifikasi bersama dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Dinas PMD Kabupaten Sumbawa menegaskan tidak akan berhenti pada angka tersebut. Laporan dan Koordinasi intensif bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE terus dilakukan bersama anggota mitra kerja pemerintah daerah yakni Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses sosialisasi dan advokasi terkait penataan kelembagaan posyandu berdasarkan Permendagri 13/2024 dapt berjalan maksimal di seluruh wilayah.

"Kami akan terus melakukan pendampingan secara berjenjang agar seluruh Posyandu di Kabupaten Sumbawa, yakni 100 persen, memiliki nomor registrasi. Ini adalah bagian penting dari penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD/LKK), khususnya bagi Posyandu," tambah Yuni.

Dengan adanya nomor registrasi ini, diharapkan tata kelola Posyandu di Kabupaten Sumbawa menjadi lebih terstruktur, legal, dan optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan serta penguatan pendataan kebutuhan pelayanan sosial dasar 6 SPM bagi masyarakat di tingkat akar rumput. (Gam)

Lombok Tengah,Amarmedia.co.id -  6 Maret 2026 - Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, menghadiri Peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Jami' Praya pada Jumat malam (6/3). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya menjaga nilai toleransi yang telah lama menjadi kekuatan sosial masyarakat Lombok, sekaligus memaparkan sejumlah rencana pembangunan strategis di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa kawasan sekitar Masjid Jami’ Praya sejak lama menjadi contoh nyata kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Ia menyebut kawasan Peken Laek di belakang masjid yang juga menjadi tempat tinggal masyarakat Tionghoa.

“Di belakang masjid ini ada kawasan pecinan, Peken Laek. Teman-teman Tionghoa kita banyak tinggal di sini, bahkan dulu ada sekolah Tionghoa di dekat sini. Masjid ini dikelilingi oleh masyarakat Tionghoa, tetapi kita hidup berdampingan dengan damai,” ujar Gubernur.

Ia juga mengenang peristiwa kerusuhan tahun 1998 yang sempat melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Lombok menunjukkan sikap yang berbeda dengan menjaga keselamatan sesama warga tanpa memandang latar belakang.

“Ketika kerusuhan 1998 terjadi, di kawasan ini tidak ada satu pun orang yang terluka. Inilah bentuk toleransi masyarakat Lombok yang sangat saya banggakan,” katanya.

Gubernur juga berbagi pengalaman pribadinya saat berada di Jakarta pada masa kerusuhan tersebut. Ia segera menghubungi keluarganya di Lombok untuk memastikan keselamatan mereka.

“Saya ingat ketika kerusuhan 1998 di Jakarta, saya sedang berada di sana. Orang pertama yang saya telepon adalah paman saya. Saya minta beliau masuk ke pondok pesantren Al-Muhajirin agar aman. Alhamdulillah, kita patut bersyukur hidup di daerah dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi seperti di NTB,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan strategis yang akan menjadikan Lombok Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan penting di NTB. Ia menyebut keberadaan dua fasilitas strategis di wilayah tersebut, yakni Bandara Internasional Lombok dan Sirkuit Mandalika.

Menurutnya, Bandara Internasional Lombok direncanakan akan dikembangkan menjadi bandara hub internasional.

“Bandara Lombok akan kita dorong menjadi hub atau bandara transit. Wilayah seperti NTT, Timor Leste, hingga Perth dan Darwin nantinya bisa masuk ke Indonesia melalui Lombok,” jelasnya.

Tidak hanya itu, bandara tersebut juga dirancang menjadi bandara multimoda pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi air melalui pengembangan fasilitas seaplane.

“InsyaAllah Lombok akan memiliki bandara multimoda pertama di Indonesia. Akan ada waterbase di Bendungan Batujai, sehingga pesawat seaplane bisa menghubungkan bandara langsung ke resort, pulau-pulau wisata, hingga Gili Trawangan,” kata Gubernur.

Selain sektor transportasi dan pariwisata, kawasan Mandalika juga diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan pusat data (data center) yang akan memperkuat posisi Lombok Tengah sebagai kawasan strategis pembangunan NTB.

Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Jalur tersebut akan memangkas waktu tempuh logistik dan mobilitas masyarakat di Pulau Lombok.

“Jalan dari Lembar ke Kayangan sepanjang sekitar 15 kilometer sebagian besar berada di wilayah Lombok Tengah. Nantinya perjalanan dari Lembar ke Kayangan bisa ditempuh sekitar dua jam saja,” ujarnya.

Ia menargetkan proyek tersebut dapat mulai dibangun setelah proses desain dan penyelesaian persoalan lahan selesai.

“Studi kelayakan sudah ada. Dalam satu sampai dua bulan ke depan akan masuk tahap detail desain. Setelah itu kita selesaikan persoalan tanah, dan tahun berikutnya mulai pembangunan. Mudah-mudahan bisa selesai tahun 2028 atau paling lambat awal 2029,” jelasnya.

Menurut Gubernur, pembangunan jalur ini akan membantu menurunkan biaya transportasi logistik di NTB. Jija transportasi lebih murah, biaya angkut sapi, bawang, dan berbagai komoditas lainnya juga akan turun. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah selatan. 

Dalam audiensi dengan Menteri Pertahanan sebelumnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa jalur tersebut dirancang memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat bagi pesawat tempur jika dibutuhkan.

“Jalur itu juga bisa berfungsi sebagai emergency landing bagi pesawat tempur. Karena Lombok berada di jalur pelayaran internasional yang sangat strategis. Dukungan dari Menteri Pertahanan sudah kita dapatkan,” ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Pulau Lombok juga memiliki catatan sejarah dalam sistem pertahanan udara Indonesia. Pada masa lalu, wilayah Lombok pernah digunakan sebagai lokasi bandara militer yang dikenal dengan Bandara Rambang di Lombok Timur, yang difungsikan untuk kebutuhan pertahanan maupun sebagai lokasi emergency landing pesawat.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa berbagai ikhtiar pembangunan tersebut membutuhkan dukungan seluruh masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat agar ikhtiar dan cita-cita kita untuk memajukan Lombok Tengah dan NTB diridai oleh Allah SWT,” tutupnya yang kemudian diakhiri dengan pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. (nov/her/kominfotikntb)

Dari Masjid Jami’ Praya: Pesan Nuzulul Qur'an Miq Iqbal untuk Masa Depan NTB

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kepala Dinas Kominfotik NTB

Peringatan Nuzulul Qur’an yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam (6/3/2026) di Masjid Jami’ Praya bukan sekedar seremoni keagamaan. Momentum ini menjadi ruang refleksi bersama tentang nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menekankan pentingnya menjaga tradisi toleransi yang telah lama menjadi kekuatan masyarakat Lombok, sekaligus memaparkan arah pembangunan yang sedang dan akan diikhtiarkan bagi masa depan Nusa Tenggara Barat.

Nuzulul Qur'an selalu menghadirkan ruang perenungan yang dalam bagi umat Islam. Ia bukan sekedar peringatan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pengingat bahwa Al-Qur’an hadir untuk membimbing manusia membangun kehidupan yang berkeadaban, kehidupan yang penuh kedamaian, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masa depan.

Pesan itu kembali bergema. Di hadapan jama'ah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Miq Iqbal, mengajak masyarakat untuk membaca kembali kekuatan sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Lombok: toleransi dan kebersamaan.

Masjid Jami’ Praya berdiri di sebuah ruang sosial yang unik. Di belakangnya terdapat kawasan Peken Laek, yang sejak lama menjadi tempat tinggal masyarakat Tionghoa. Kedekatan ruang antara masjid dan kawasan pecinan itu bukan sekedar fakta geografis, tetapi simbol kehidupan sosial yang tumbuh dalam harmoni.

Di ruang itulah masyarakat Lombok belajar bahwa keberagaman bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kenyataan sosial yang harus dirawat dengan saling menghormati.

Refleksi itu menjadi semakin bermakna ketika Miq Iqbal mengenang peristiwa kerusuhan sosial tahun 1998 yang sempat mengguncang berbagai daerah di Indonesia. Di tengah situasi nasional yang penuh ketegangan saat itu, masyarakat Lombok justru menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak ada luka yang ditinggalkan oleh kebencian. Masyarakat memilih menjaga satu sama lain.

Sikap seperti itu sejatinya sejalan dengan pesan Al-Qur’an yang menempatkan persaudaraan sebagai fondasi kehidupan sosial.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (QS. Al-Hujurat: 10).

Dalam perspektif Islam, iman tidak hanya tercermin dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kemampuan menjaga kedamaian dan merawat persatuan di tengah perbedaan.

Nilai-nilai seperti ini bukan hal baru bagi masyarakat NTB. Tradisi Islam Sasak sejak lama dikenal sebagai tradisi yang memadukan religiusitas yang kuat dengan sikap sosial yang terbuka. Ulama-ulama Lombok sejak masa lalu mengajarkan bahwa keberagamaan tidak boleh melahirkan permusuhan, melainkan harus menjadi sumber kedamaian dan kebijaksanaan dalam kehidupan bersama.

Namun pesan Nuzulul Qur'an tidak berhenti pada hubungan sosial semata. Al-Qur’an juga mengajarkan manusia untuk berpikir, bekerja, dan mengelola bumi dengan penuh amanah. Dalam banyak ayatnya, Al-Qur’an mendorong manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui ikhtiar dan kerja keras.

Dalam konteks itulah Lombok Tengah hari ini sedang membaca masa depannya sebagai salah satu simpul penting pembangunan Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Bandara Internasional Lombok dan kawasan Mandalika membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah mendorong pengembangan Bandara Lombok menjadi hub internasional, yang dapat menghubungkan berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia hingga negara-negara di sekitar Australia. Bagi Miq Iqbal, konektivitas bukan sekedar soal transportasi, tetapi tentang membuka jalan rezeki dan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam tradisi pemikiran para ulama, pembangunan yang menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat merupakan bagian dari konsep maslahah, yaitu upaya menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Gagasan lain yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan bandara multimoda yang terintegrasi dengan transportasi air melalui pesawat seaplane, yang nantinya dapat menghubungkan bandara dengan berbagai kawasan wisata dan pulau-pulau di sekitarnya.

Selain itu, kawasan Mandalika juga diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan pusat data (data center) yang akan memperkuat posisi NTB dalam peta ekonomi digital di kawasan timur Indonesia.

Di saat yang sama, pemerintah daerah juga sedang mendorong pembangunan jalur strategis yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh transportasi logistik sekaligus menurunkan biaya distribusi berbagai komoditas masyarakat.

Namun pesan penting yang ingin ditegaskan Miq Iqbal bukan semata tentang proyek pembangunan itu sendiri. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak pernah menjadi pekerjaan pemerintah saja. Ia selalu merupakan kerja bersama antara negara dan masyarakat.

Al-Qur’an memberikan pengingat yang sangat jelas mengenai hal ini:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan selalu lahir dari ikhtiar kolektif sebuah masyarakat.

Karena itu pesan yang lahir dari malam Nuzulul Quran di Masjid Jami’ Praya sesungguhnya bukan hanya pesan keagamaan, tetapi juga pesan kebangsaan. Bahwa toleransi sosial yang telah lama menjadi kekuatan masyarakat NTB harus terus dijaga, dan bahwa pembangunan hanya akan berhasil jika seluruh elemen masyarakat berjalan bersama.

Bandara, jalan, kawasan pariwisata, dan berbagai proyek pembangunan memang penting. Namun yang jauh lebih penting adalah modal sosial masyarakat: kepercayaan, kebersamaan, dan semangat untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman.

Di situlah masa depan Nusa Tenggara Barat sesungguhnya bertumpu.

Dari Masjid Jami’ Praya, melalui momentum Nuzulul Qur'an, Miq Iqbal mengingatkan bahwa iman harus melahirkan toleransi, toleransi melahirkan persatuan, dan dari persatuan itulah sebuah daerah dapat melangkah menuju masa depan yang lebih maju, damai, dan diridai Allah SWT.(Kominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, bersama Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Serta OPD terkait, Safari Ramadhan sekaligus memperingati malam Nuzulul Qur’an 1447 H, di masjid Agung Nurul Huda, Sumbawa, Jum’at, (6/3/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan Safari Ramadhan ini penting untuk dapat bertemu dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan memperkuat persatuan selama bulan Ramadhan. Selama satu Tahun ini, telah banyak program-program yang dijalankan pemerintah. Beberapa program tersebut merupakan program nasional, seperti pembangunan sejumlah wilayah melalui Inpres Jalan Daerah, yang sedang dikerjakan, Sumbawa juga merupakan salah satu daerah yang berhasil menarik dan mendapatkan program unggas terintegrasi, serta program sekolah rakyat yang di beasiswakan penuh oleh pemerintah dan masih banyak lagi", ujarnya.

Pada kesempatan ini pula, sambung Bupati, merupakan malam istimewa, yaitu malam Nuzulul Qur’an yang merupakan malam turunnya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, Bupati mengajak masyarakat untuk jangan hanya bisa membaca Al-Qur’an tetapi harus dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bupati juga mengharapkan do’a dan dukungan dari masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dalam membangun Kabupaten Sumbawa, menuju Sumbawa unggul, maju dan sejahtera, tutupnya.

Pada Kesempatan ini juga, Bupati juga menyerahkan bantuan Pembangunan masjid Agung Nurul Huda sebesar Rp25.000.000., Bantuan Al-Qur’an sebanyak 10 buah dari Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, serta 20 paket sembako yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya DPMD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah adat istiadat dan tradisi lokal melalui penguatan identitas kain tenun khas daerah. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Motif dan Kere Alang sebagai Ekspresi Budaya Samawa menuju Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang digelar di Loka, Senin (2/3/2026) lalu

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurnia, S.S.TP., M.Si., kepada awak media Sabtu 7 Maret 2026, menyatakan bahwa Kere Alang bukan sekadar kain tenun biasa, melainkan simbol peradaban maju masyarakat Sumbawa yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, proses penciptaan motif yang dilakukan dengan penuh dedikasi oleh para leluhur harus dipahami oleh generasi muda sebagai bukti sejarah.

"Motif Kere Alang adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang dikerjakan oleh leluhur kita dengan passion dan sepenuh hati. Ini adalah bagian vital dari pelestarian adat istiadat. Kita perlu melestarikannya agar generasi mendatang paham bahwa Tau Tana Samawa memiliki peradaban budaya yang maju dan beradab melalui karya tenun ini," ujar Yuni Ilmi di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendaftarkan 50 motif Kere Alang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) kategori Kekayaan Intelektual Komunal. Langkah ini diambil setelah melalui proses penelitian mendalam, observasi, identifikasi, serta penelusuran sejarah di 24 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Senada dengan hal tersebut, sebelumnya dalam Diseminasi, narasumber ahli dari Universitas Samawa (UNSA), Dr. Ieke Wulan Ayu, STP., M.Si., menjelaskan bahwa setiap corak Kere Alang menyimpan filosofi kehidupan yang sangat dalam.

"Kere Alang ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan bagi masyarakat Sumbawa. Di dalamnya tergambar deskripsi tentang hubungan sesama makhluk, hubungan manusia dengan alam, interaksi pejabat dengan rakyat, hingga fase kehidupan manusia kembali ke Sang Pencipta," papar Dr. Ieke.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi kerja keras tim peneliti dan budayawan yang telah mengidentifikasi kekayaan corak ini. Ia berharap keterbatasan alat di masa lalu yang mampu menghasilkan karya adiluhung dapat menjadi pemicu bagi generasi sekarang untuk terus berinovasi dengan sumber daya yang lebih modern.

Selain narasumber dari akademisi, kegiatan ini juga menghadirkan budayawan H. Hasanuddin, S.Pd., perwakilan Kanwil Kemenkumham NTB I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., serta dukungan dari sektor swasta yang diwakili oleh Vice President Social Impact Amman Mineral, Priyo Pramono.

Dengan adanya pendaftaran KIK ini, diharapkan motif-motif asli Sumbawa tidak hanya terlindungi secara hukum dari klaim pihak luar, tetapi juga semakin meningkatkan nilai ekonomis dan kebanggaan masyarakat atas identitas budayanya sendiri. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id -  6 Maret 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa terus melakukan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pada Kamis (5/3) di Kantor Bappeda Sumbawa Besar, Bapenda melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) guna mengimplementasikan sistem himbauan otomatis bagi para Wajib Pajak.

Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dapat dilakukan tepat waktu, khususnya bagi jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment) oleh Wajib Pajak.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Heri Kusmanto, S.Sos, MM, yang mewakili Kepala Bapenda, menjelaskan bahwa selama ini proses sosialisasi dan penagihan masih mengandalkan cara-cara konvensional yang dinilai sudah tidak efisien.

 "Selama ini kami memberikan himbauan secara manual, baik dengan mendatangi langsung wajib pajak maupun menghubungi via telepon satu per satu. Hal ini kurang efektif karena keterbatasan SDM dan luasnya jangkauan wilayah di Kabupaten Sumbawa," ujar Heri.

Melalui digitalisasi ini, Bapenda berharap dapat mengirimkan pengingat (reminder) secara rutin setiap bulan sebelum masa pajak berakhir melalui sistem yang terintegrasi.

Solusi My Ads untuk Efisiensi

Dalam pertemuan tersebut, Risky Hartanto selaku Supervisor Territory Mobile Customer Business wilayah Sumbawa, memaparkan solusi teknologi melalui produk My Advertising (My Ads). Layanan ini memungkinkan Bapenda mengirimkan pesan massal secara otomatis kepada ribuan pelanggan sekaligus.

"Melalui My Ads, user dapat memanfaatkan fasilitas SMS blast maupun WhatsApp untuk mengirimkan pesan secara terjadwal dengan biaya yang relatif terjangkau. Kami berharap penjajakan ini berlanjut ke tahap implementasi sebagai bentuk kemitraan kami dalam mendukung kerja praktis pemerintah melalui teknologi informasi," jelas Risky.

Digitalisasi himbauan ini nantinya akan menyasar para Wajib Pajak yang mengelola jenis pajak daerah dengan sistem hitung sendiri, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan/Minuman, Tenaga Listrik dan Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Kesenian, dan Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dengan adanya sistem ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan Sumbawa yang lebih baik. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Gas Melon), Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa pada Rabu (4/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati tersebut menjadi ruang dialog untuk memetakan akar masalah serta mencari solusi atas persoalan distribusi energi bersubsidi di wilayah tersebut.

Hadir langsung dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Kabag Ekonomi dan SDA, Ivan Indrajaya ST,MM, serta Kadis Koperasi UKM Perindag E.S Adi Nusantara S.Sos.MT. 

Sementara itu, delegasi HMI dipimpin oleh Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, bersama Kabid Pembinaan Anggota, Khairul Akbar.

Keterbatasan Kuota dan Wewenang Daerah

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengklarifikasi bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kuota maupun penunjukan agen dan pangkalan. Seluruh mekanisme distribusi berada di bawah kendali pemerintah pusat dan Pertamina.

"Kami telah berupaya maksimal dengan bersurat resmi hingga mendatangi Direktorat Jenderal Migas untuk mengajukan penambahan kuota bagi Kabupaten Sumbawa. Namun, pada tahun 2026 ini memang terjadi penurunan kuota secara nasional yang berdampak langsung ke daerah," jelas Bupati.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat menemui massa pada aksi sebelumnya lantaran agenda dinas di luar daerah, sembari menegaskan bahwa Pemda selalu terbuka terhadap ruang komunikasi dengan mahasiswa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menjalankan beberapa langkah strategis untuk memastikan LPG subsidi tepat sasaran, di antaranya Pendataan Ulang Penerima. Kabag Ekonomi dan SDA, Ivan Indrajaya, mengungkapkan pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data penerima subsidi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan.

Pemda terus mendorong Pertamina untuk memberikan akses data distribusi yang lebih detail guna melakukan pemetaan ulang di setiap wilayah, meskipun saat ini akses tersebut masih terbatas dalam sistem internal Pertamina.

Sanksi Tegas bagi Pangkalan Nakal.

 Kadis Koperasi UMKM Perindag Adi Nusantara, menegaskan bahwa pengawasan di lapangan terus ditingkatkan. Sejumlah pangkalan yang terbukti menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) telah diberikan sanksi, mulai dari teguran hingga penutupan izin usaha.

Di sisi lain, HMI Cabang Sumbawa menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah ini terletak pada transparansi data. Wahyudin menilai, tanpa keterbukaan data distribusi, sulit untuk mengidentifikasi titik kebocoran yang menyebabkan kelangkaan.

"Kehadiran kami adalah untuk mencari solusi bersama. Kami menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih kuat guna mencegah aksi borong oleh pihak yang tidak berhak, sehingga hak masyarakat kecil benar-benar terlindungi," ujar Wahyudin.

Audiensi tersebut berakhir dengan kesepakatan bahwa Pemda dan HMI akan terus berkoordinasi secara intensif. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong komunikasi lebih lanjut dengan Pertamina pusat demi menjamin ketersediaan stok LPG 3 kg bagi warga Sumbawa.(AM)

Sumbawa.Utan.Amarmedia.co.id - Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memimpin kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Masjid Baitul Amal, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Rabu, 4 Maret 2026.

Kegiatan ini, menurut Wabup H. Ansori, merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat terkait berbagai persoalan pembangunan.

“Melalui kegiatan ini pemerintah dapat mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, termasuk berbagai kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian dan penanganan serius”, ucapnya.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah persoalan gas elpiji 3 kg yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa sulitnya masyarakat memperoleh elpiji 3 kg diduga akibat ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Pemerintah daerah melalui satgas yang telah dibentuk terus berupaya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi agar penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia menyebut pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan masyarakat, dan menindak tanpa pandang bulu jika ada pangkalan yang melanggar aturan.

“Sudah ada beberapa oknum pangkalan yang dicabut izinnya karena melanggar aturan”, tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup H. Ansori juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus merealisasikan 12 program unggulan yang telah dicanangkan sebagai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa. Program-program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pengembangan UMKM, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.

Ia menekankan bahwa realisasi program unggulan tersebut dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wabup H. Ansori juga menyalurkan bantuan untuk pembangunan Masjid Baitul Amal sebesar Rp25 juta, puluhan paket Al-Qur’an, serta paket sembako bagi masyarakat kurang mampu. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id - 3 Maret 2026 — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., melaksanakan silaturahmi sekaligus Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Masjid Jami’ Nurul Huda, Desa Empang Atas, Selasa (03/03/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, para asisten dan staf ahli, kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta jamaah Masjid Jami’ Nurul Huda Desa Empang Atas.

Tausiah Ramadan disampaikan oleh Ustadz Saefullah, S.Pd., yang mengangkat tema keistimewaan beriman kepada Allah SWT. Dalam ceramahnya, ia mengajak jamaah untuk memaknai Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan harapan agar ibadah puasa yang dijalankan seluruh masyarakat mendapatkan berkah dan rahmat Allah SWT. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Safari Ramadan tahun ini dilakukan dengan pola yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan dibagi dalam beberapa waktu pelaksanaan, yakni usai salat Zuhur, Asar, dan Magrib, sehingga jajaran pemerintah tetap dapat menjalankan tugas kedinasan secara optimal sekaligus memiliki kesempatan berbuka puasa bersama keluarga.

Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati telah genap satu tahun mengemban amanah memimpin Kabupaten Sumbawa. 

Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program strategis telah diupayakan dan sebagian telah berhasil direalisasikan, di antaranya program jalan lintas Batudulang–Tepal–Batu Rotok, pengembangan unggas terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, serta proses pengembangan industri garam.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tegasnya, terus berkomitmen untuk menuntaskan berbagai program tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar cita-cita mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera dapat tercapai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Jami’ Nurul Huda sebesar Rp25 juta. Selain itu, turut diserahkan 10 buah Al-Qur’an dan 20 paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Sumbawa yang religius dan berdaya saing.(AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id– Tim Penggerak PKK Provinsi NTB bersama TP PKK Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan Ramadhan Berbagi di Aula TP PKK Sumbawa, Senin, 2 Maret 2026.  Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan ratusan paket sembako bagi desa berdaya di Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris TP PKK Provinsi NTB Rima Hendri, B.S., Ketua Bidang III Argi, Ketua Bidang IV Baiq Fajri Masrianthi, SP., serta Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Ida Fitria Jarot, SE.

Adapun desa berdaya yang menerima bantuan yakni Desa Motong Kecamatan Utan, Desa Labu Aji Kecamatan Badas, Desa Lape Kecamatan Lape, serta Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan masing-masing desa, termasuk perwakilan dari wilayah pulau dan Lunyuk.

Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE., menjelaskan bahwa awalnya bantuan direncanakan untuk diserahkan langsung ke masing-masing desa. Namun karena kondisi dan pertimbangan tertentu, bantuan akhirnya diserahkan secara simbolis melalui perwakilan.

“Bantuan sembako ini diharapkan dapat membantu meringankan beban teman-teman di desa berdaya. Kami berharap ke depan tetap ada bantuan dari provinsi untuk desa-desa berdaya di Sumbawa,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat empat desa berdaya yang menerima bantuan, yakni Desa Lape, Desa Padasuka, Desa Labu Aji Badas, dan Desa Motong.

Sementara itu, Sekretaris TP PKK Provinsi NTB Rima Hendri, B.S., yang mewakili Ketua TP PKK Provinsi NTB karena sedang berada di Kabupaten Bima, menyampaikan bahwa kader PKK merupakan ujung tombak dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan.

“Kader adalah garda terdepan PKK. Bantuan yang diberikan ini difokuskan untuk para kader, kemudian juga untuk masyarakat. Kami berharap seluruh desa bisa menjadi desa berdaya, namun karena keterbatasan, penyaluran dilakukan secara bergiliran di 40 desa berdaya di NTB, termasuk di Sumbawa dan Sumbawa Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 TP PKK Provinsi NTB menargetkan penguatan sinergi lintas pokja guna meningkatkan efektivitas program. Selain itu, PKK juga berencana kembali menghidupkan dasa wisma sebagai basis gerakan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah.

Melalui kegiatan Ramadhan Berbagi ini, TP PKK berharap para kader tetap semangat dan bekerja maksimal dalam mendukung pembangunan daerah.

PKK dinilai memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah membangun Kabupaten Sumbawa melalui program-program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. (AM)

Seaplane Batujai: Arsitektur Besar Konektivitas Kepulauan NTB

Oleh: Ahsanul Khalik - Kepala Dinas Kominfotik NTB Sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB_

Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, menjadi babak baru yang menandai lebih dari sekadar pembukaan rute wisata baru. Ini adalah simpul awal dari arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB. 

Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing. Bagi provinsi kepulauan seperti NTB, konektivitas bukan pelengkap, ia adalah prasyarat pemerataan dan pertumbuhan.

Gubernu NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menyadari bahwa NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa. Potensinya besar, namun aksesibilitas kerap menjadi hambatan. 

Transportasi laut tetap vital, tetapi memerlukan waktu tempuh panjang dan sangat bergantung pada cuaca. Dalam banyak kasus, perjalanan antarpulau bisa memakan waktu beberapa jam; seaplane berpotensi memangkasnya menjadi puluhan menit—sebuah lompatan efisiensi yang signifikan. 

Karena itu, transportasi udara berbasis air bukan simbol kemewahan, melainkan konsekuensi logis dari karakter kepulauan NTB.

Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan keunggulan yang tidak dimiliki lokasi lain:

- Integrasi ATC (Air Traffic Control) memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali, meminimalkan fragmentasi pengawasan.

- Radius navigasi menjadi lebih efisien karena proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal. 

- Integrasi fasilitas juga mengurangi duplikasi perangkat dan biaya, meningkatkan kelayakan fiskal proyek.

- Dari sisi keselamatan, respons darurat menjadi lebih cepat karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional. 

Dengan pendekatan ini, Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan, bukan pertimbangan estetika.

Adapun roadmap implemntasi dan tata kelola, adalah bagaimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari:

- Penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan, 

- Sinkronisasi perizinan dan SOP operasional termasuk prosedur water aerodrome, 

- Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan, 

- Hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute. 

Koordinasi dengan pengelola bendungan memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan, sehingga pembangunan berjalan berdampingan dengan fungsi infrastruktur yang telah ada.

Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism: jumlah wisatawan yang terkontrol dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi. Dampaknya tidak berhenti pada operator penerbangan, tetapi menjalar pada: 

- Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, 

- Kenaikan okupansi homestay dan eco-resort, 

- Pertumbuhan UMKM pesisir, serta 

- Peningkatan PAD sektor pariwisata.

Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini berpotensi mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.

Konektivitas udara - air ini juga memiliki implikasi lintas sektor. Ia juga: 

- Mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor, 

- Memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil,

- Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi. 

- Menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.

Dengan demikian, seaplane bukan proyek tunggal, melainkan simpul integrasi kebijakan yang mempertemukan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.

Kebijakan baru ini pasti akan menimbulkan Pertanyaan publik, dan tentunya merupakan hal yang wajar muncul, sebagai perhatian publik dalam arah baru sebuah pembanguan. Pertanyaan yang pasti muncul adalah:

Apakah ini elitis? 

Segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan, tetapi manfaatnya menyebar melalui lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal. 

Kemudian Apakah ramah lingkungan? Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan, dengan prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring. 

Bagaimana dengan fungsi bendungan? Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat. 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik.

Kita pastinya memahami, bahwa tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi ini memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahawa kebijakan ini merupakan transformasi dari sekedar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.

Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur. Ia adalah wujud keberanian mengambil langkah berbasis kalkulasi teknis, perencanaan kebijakan, dan visi jangka panjang. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan, di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama yang mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional. (AM/Kominfotik)

Kabupaten Dompu.Amarmedia.co.id - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, melakukan Safari Ramadan ke Kabupaten Dompu, didampingi langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus untuk meninjau program Desa Berdaya dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Dompu, Minggu (1/3). 

Kegiatan program Desa Berdaya dipusatkan di Desa Saneo, Kecamatan Woja. Dalam kesempatan itu, Wagub Dinda meninjau langsung beberapa rumah tidak layak huni milik warga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.

Dalam keterangannya, Wagub Dinda, menegaskan bahwa program Desa Berdaya merupakan wujud konkret komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Program Desa Berdaya bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana kita mendorong kemandirian, memperkuat ekonomi warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan”, ujar Wagub Dinda.

Menurutnya, Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperkuat kepedulian dan gotong royong. Kami ingin mendengar langsung aspirasi warga sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran”, tambahnya.

Selain itu, rombongan Safari Ramadan melalui Baznas menyerahkan bantuan sembako serta bantuan uang tunai kepada warga disabilitas dan para lansia. Wagub Dinda turut memberikan dukungan dana untuk renovasi mushola warga setempat guna memperkuat sarana ibadah di bulan suci Ramadan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di lapangan Desa Saneo untuk menghijaukan lahan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Warga Desa Saneo menyambut hangat kunjungan tersebut. Kehadiran Wagub Dinda dan Bupati Bambang secara langsung dinilai memberikan semangat dan perhatian nyata bagi masyarakat desa. Salah seorang warga Desa Saneo, Ilyas, mengungkapkan rasa bahagia atas kunjungan tersebut.

“Kami sangat senang dan terharu bisa dikunjungi langsung oleh Ibu Wakil Gubernur yang datang jauh-jauh dari Mataram. Bantuan ini sangat membantu, apalagi bagi warga lansia dan disabilitas. Semoga program seperti ini terus berlanjut”, kata Ilyas.

Sementara itu, Kepala Desa Saneo, Nur Aini, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami berterima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Program Desa Berdaya ini sangat membantu masyarakat kami, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kehadiran langsung Ibu Wakil Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun desa”, tuturnya.

Usai kegiatan di Desa Saneo, rombongan melanjutkan agenda ke Desa Kandai Dua untuk meninjau progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah dalam tahap penyelesaian. Pembangunan koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Rangkaian Safari Ramadan ditutup dengan beristirahat di Pendopo Bupati Dompu sembari menunggu waktu berbuka puasa bersama rombongan Safari Ramadan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Dompu. (Edo/Her/Kominfotik)

Lotim.Amarmedia.co.id - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa ibadah puasa memiliki fungsi mendasar sebagai latihan menahan diri dan memperkuat kepedulian sosial. Hal itu disampaikannya saat Safari Ramadan di Masjid Syiarul Islam At Thayyibi, Desa Beriri Jarak, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (27/2).

Dalam tausiahnya, Gubernur mengutip makna kewajiban puasa sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa puasa adalah mekanisme ilahiah untuk membentuk karakter manusia. 

“Puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi latihan mengendalikan diri. Karena manusia ini makhluk yang terbatas, mudah tergoda, mudah berlebihan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh unsur kehidupan pada dasarnya memiliki batas. Air terbatas, udara terbatas, harta pun terbatas. Karena itu, keseimbangan harus dijaga. Jika manusia melampaui batas, maka yang terjadi adalah kerusakan, baik kerusakan alam, sosial, maupun mental. 

“Puasa melatih kita supaya tidak serakah, supaya tahu kapan harus berhenti,” katanya.

Gubernur juga menyinggung berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di NTB, sebagai pengingat pentingnya menjaga keseimbangan. Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa puasa membangun empati. Dengan merasakan lapar dan dahaga, seseorang belajar memahami kondisi saudara-saudaranya yang hidup dalam kekurangan. 

“Kalau kita mampu menahan diri, di situ lahir kepekaan untuk berbagi. Di situlah makna takwa itu tumbuh,” ungkapnya.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap penting, meskipun bukan satu-satunya prioritas. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik merupakan prasyarat agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal. 

“Kita tidak boleh mengabaikan infrastruktur, karena tanpa akses yang baik, pertumbuhan akan terhambat,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan, pembangunan fisik harus dibarengi pembangunan karakter dan kesadaran sosial. Infrastruktur memang membuka konektivitas dan mempercepat mobilitas, tetapi tanpa penguatan nilai dan pengendalian diri, kemajuan bisa kehilangan arah. Karena itu, menurutnya, keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan pembinaan batiniah menjadi kunci agar NTB tumbuh tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan spiritual. (AM/kominfotik)

Lombok Timur, Amarmedia.co.id - 27 Februari 2026 - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan Provinsi NTB. Dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa atau hampir seperempat dari total 5,7 juta penduduk Provinsi NTB, Lombok Timur dinilai menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang disampaikan pada saat Safari Ramadhan di Masjid Al-Muttaqin, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Jum’at (27/02).

Menurut Gubernur Iqbal, Lombok Timur dianugerahi bentang alam yang lengkap, mulai dari kawasan pegunungan hingga pesisir dengan potensi pertanian dan perikanan yang melimpah. Dalam 4-5 tahun ke depan, potensi tersebut akan terus dikembangkan secara terarah agar Lombok Timur tidak hanya dikenal luas, tetapi juga mengalami kemajuan dan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

“Jika sebagian besar masyarakat Lombok Timur produktif dan kuat secara ekonomi, maka pendapatan daerah dan Provinsi juga akan meningkat secara signifikan”, ujar Gubernur Iqbal.

Sejak awal masa pembangunan, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Salah satu capaian penting adalah perbaikan ruas jalan strategis yang telah 11 tahun tidak tersentuh dan akhirnya diperbaiki pada 2025. Infrastruktur yang memadai disebut sebagai pondasi dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah.

Di sektor pendidikan, pembangunan sekolah terus digencarkan termasuk sekolah keagamaan dan vokasi. Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah lembaga pendidikan terbanyak di Provinsi NTB. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Kampung Nelayan pertama yang sudah berjalan terletak di Ekas Lombok Timur, pemerintah Provinsi NTB merencanakan pengusulan hingga 40 kampung nelayan baru, dengan porsi signifikan berada di Lombok Timur.

Gubernur Iqbal juga menyoroti perkembangan Sekolah Rakyat yang kini berjalan di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Sumbawa. Meski masih bersifat temporer, program ini dinilai telah membawa perubahan nyata terutama bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin dan kategori kemiskinan ekstrem.

Di Lombok Timur, Sekolah Rakyat menampung anak-anak yang sebagian bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal. Setelah mengikuti pembelajaran, terjadi perubahan signifikan pada sikap, semangat serta kepercayaan diri mereka.

“Ini bukti bahwa pendidikan dengan pendekatan yang tepat mampu mengubah masa depan anak-anak kita”, tegas Gubernur Iqbal.

Ke depan, penguatan tidak hanya dilakukan pada kurikulum tetapi juga pada teknik dan metode pembelajaran yang lebih humanis dan berbasis karakter. Pengembangan sumber daya manusia disebut menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus ruang inovasi bagi setiap sekolah.

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kini sedang menata sistem pendidikan yang lebih inklusif. Program rehabilitasi dan digitalisasi sekolah serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak lagi membedakan sekolah negeri dan swasta, selama memenuhi persyaratan administrasi dan aktif menyelenggarakan pendidikan.

Selain itu, pengembangan konten lokal menjadi perhatian penting. Konten berbasis karakter dan budaya daerah dinilai mampu memperkuat identitas serta menyesuaikan pembelajaran dengan realitas sosial masyarakat.

Saat ini, pemerintah juga tengah menyusun Dewan Pendidikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pendidikan di Provinsi NTB. Dengan dukungan Pemerintah Pusat, koordinasi lintas daerah yang solid serta potensi besar yang dimiliki Lombok Timur, NTB optimistis mampu mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

“Kita ingin pendidikan di NTB berjalan tanpa diskriminasi, berbasis karakter lokal, dan dikelola dengan tata kelola yang kuat. Dengan sinergi semua pihak, insya Allah NTB akan semakin maju dan kompetitif”, tutup Gubernur Iqbal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haerul Warisin, dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi NTB serta Kabupaten Lombok Timur terkait.(Edo/kominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Jumat (27/2/2026) pukul 07.00 WITA.

Sebelumnya, Bupati juga menyambut langsung kedatangan Menteri di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa. Kunjungan kerja tersebut menjadi momen istimewa bagi masyarakat pesisir, khususnya warga Pulau Bungin yang sejak pagi memadati lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H Andi Mappelepui serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat, Kadis Koperasi, UMKM Perindistrian dan Perdagangan, E. S Adi Nusantara, Kadis PRKP Dian Sidarta, Asisten 3 Setda Rahman Ansori.

Bupati Sumbawa menyampaikan rasa bangga dan terhormat atas kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Pulau Bungin.

“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, khususnya masyarakat Bungin dan Sumbawa, dikunjungi langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah, pada tahun 2025 kita mendapat kesempatan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri dan jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat nelayan Sumbawa. Menurutnya, kehadiran program KNMP membawa banyak manfaat, mulai dari pembangunan dermaga, mesin pendingin ikan, hingga penataan kawasan yang kini menjadi lebih representatif dan bahkan menjadi lokasi kunjungan masyarakat.

Bupati mengingatkan warga agar menjaga dan merawat seluruh fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengusulkan 5 desa agar agar dapat ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2026 yakni Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Desa Buer Kecamatan Buer, Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape dan Desa Gapit Kecamatan Empang.

Ia menyampaikan masih ada lima desa lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program serupa.

“Sumbawa memiliki potensi tambak, laut, hingga produksi garam yang cukup besar. Karena itu kami mohon dukungan dan arahan Pak Menteri agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah kami terus dibantu dan diperkuat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pulau Bungin, M. Jaelani, mengungkapkan bahwa ini merupakan kunjungan kedua Menteri ke wilayah tersebut. Ia berharap kunjungan kali ini membawa lebih banyak program dan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah kami kembali dibantu. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden atas program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Lokasi ini kini menjadi bagus dan membanggakan,” katanya.

Dalam peninjauan, Menteri Trenggono melihat langsung mesin pendingin ikan bantuan kementerian. Menurutnya, fasilitas tersebut sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan agar tetap segar dan tidak cepat rusak meskipun belum langsung dipasarkan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Menteri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Pulau Bungin. Ia menjanjikan bantuan kapal bagi nelayan serta pembangunan kampung budidaya lobster dan mutiara.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program kementerian tahun 2025. Di tahun 2026, kami akan membantu 1.000 keramba untuk masyarakat Bungin,” ujarnya di hadapan warga.

Kunjungan ini diharapkan semakin mendorong Pulau Bungin sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya unggulan di Kabupaten Sumbawa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id– Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Jumat (27/2/2026) pukul 07.00 WITA. Kegiatan dipusatkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pulau Bungin dan disambut antusias masyarakat yang telah hadir sejak pagi hari.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono didampingi Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa H Andi Mappelepui, Kapolres Sumbawa Marieta Dwi Ardhini, Kajari Sumbawa Iwan Arto Koesoemo, Kasdim Mayor Inf Dahlan S.Sos, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP.

Setibanya di lokasi, Menteri meninjau langsung sejumlah mesin pendingin ikan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Ia memastikan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan setempat.

Menurutnya, keberadaan mesin pendingin sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Dengan fasilitas tersebut, ikan dapat tetap segar dan tidak cepat rusak meski belum langsung dipasarkan.

Dalam sesi dialog bersama masyarakat, Menteri Trenggono menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Pulau Bungin. Ia menjanjikan bantuan kapal bagi nelayan serta pembangunan kampung budidaya lobster dan mutiara di wilayah tersebut.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program kementerian tahun 2025. Di tahun 2026, kami akan membantu 1.000 keramba untuk masyarakat Bungin,” ujarnya di hadapan warga.

Ia menegaskan, bantuan keramba tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi budidaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, pengembangan budidaya lobster dan mutiara dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

Menteri juga mengingatkan masyarakat agar menjaga seluruh fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Ia berharap sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang demi kesejahteraan bersama.

Di akhir kegiatan, Menteri Trenggono bersama Bupati Sumbawa menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat Pulau Bungin sebagai bentuk kepedulian terhadap warga pesisir.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat Pulau Bungin sebagai sentra perikanan tangkap dan budidaya unggulan di Kabupaten Sumbawa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

Sumbawa,Amarmedia.co.id  – Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Mustafa ST., MT., bergerak cepat melakukan pemantauan intensif sekaligus koordinasi penanganan terhadap sejumlah ruas jalan terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumbawa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta mempercepat pemulihan infrastruktur di tengah cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Mustafa mengatakan, cuaca dengan intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah titik mengalami longsor dan kerusakan struktur jalan.

“Kami tidak ingin akses masyarakat terputus terlalu lama. Begitu mendapat laporan, tim langsung kami turunkan bersama alat berat untuk memastikan jalur vital tetap bisa dilalui,” ujarnya.

Penanganan dimulai di Kabupaten Sumbawa. Salah satu titik terdampak berada di ruas Lenangguar–Lunyuk. Longsoran terjadi hampir setiap hari akibat hujan deras yang membuat kondisi tanah menjadi labil.

“Di Lenangguar–Lunyuk, longsor terjadi berulang karena tanah tidak mampu menahan beban lereng. Kami kerahkan ekskavator sejak Rabu, 25 Februari 2026, dan pekerjaan masih berlanjut hingga keesokan harinya karena kondisi jalan masih berlumpur,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah membuka akses secepat mungkin agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Selain itu, perbaikan juga dilakukan di ruas depan RSUD Sering Sumbawa atau ruas Kaharudin. Kerusakan tidak hanya disebabkan oleh cuaca, tetapi juga faktor struktur jalan yang perlu diperkuat.

“Karena ini akses menuju rumah sakit, tentu menjadi prioritas. Kami turunkan becko loader untuk pembersihan dan alat pemadat agar hasil perbaikan lebih kuat dan tahan lama. Penanganan dilakukan tanpa mengganggu aktivitas layanan kesehatan,” katanya.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, longsor parah terjadi di ruas Sejorong–Tatar, tepatnya di tanjakan Liang See. Kondisi tersebut sempat menyebabkan isolasi lalu lintas dan menghambat konektivitas antarwilayah.

Mustafa turun langsung ke lokasi untuk melakukan koordinasi lintas pihak. Penanganan dilakukan melalui kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

“Kami berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan mereka merespons cepat dengan menurunkan ekskavator. Alhamdulillah, pada hari yang sama jalur berhasil dibuka kembali sehingga masyarakat tidak lagi terisolir,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan penanganan di wilayah barat Pulau Sumbawa, Mustafa melanjutkan pemantauan ke Kabupaten Bima dan Dompu.

Di ruas Simpasai–Parado, tepatnya di lokasi longsor Pelaparado KM 49, kondisi kerusakan tergolong sangat berat. Jalan eksisting mengalami longsor dengan kedalaman mencapai sekitar 75 meter.

“Ini termasuk kategori longsor ekstrem. Tidak hanya memutus akses, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan jika tidak ditangani dengan perencanaan matang. Saat ini kami melakukan identifikasi detail untuk menentukan langkah teknis terbaik,” terangnya.

Sementara di ruas Labuan Kenanga–Kawinda Toi, kerusakan terjadi akibat erosi yang menggerus permukaan dan struktur jalan. Faktor drainase yang kurang optimal serta kondisi tanah labil memperparah situasi.

“Tim wilayah timur sudah melakukan identifikasi menyeluruh. Ke depan kemungkinan akan dilakukan perbaikan drainase dan penguatan lereng agar tidak terjadi kerusakan berulang,” jelas Mustafa.

Ia menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan.

“Kami terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan. Seluruh tim siaga agar jalur-jalur vital di Pulau Sumbawa tetap aman dan dapat digunakan masyarakat,” tegasnya.

Dengan langkah cepat dan kolaborasi lintas pihak, Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB berkomitmen menjaga konektivitas wilayah di tengah tantangan cuaca ekstrem. Upaya ini diharapkan mampu menjamin keselamatan masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa di seluruh Pulau Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Maraknya pengeluaran ternak secara ilegal, terutama sapi betina produktif dan pedet (anak sapi), menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi ternak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Merespons hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Sumbawa mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnak Sumbawa, drh. Rini Handayani, M.Si, mengungkapkan bahwa pengawasan di pintu-pintu keluar seperti Pelabuhan Poto Tano saat ini belum optimal. Penyebab utamanya adalah krisis personel akibat kebijakan seleksi P3K yang mengurangi jumlah tenaga lapangan.

"Kami tidak sanggup menjaga wilayah Barat dan Timur selama 24 jam penuh dengan personel yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Tim Pengawasan Terpadu sangat mendesak untuk dibentuk," ujar drh. Rini.

Sapi Betina: "Mesin" yang Harus Dijaga

Salah satu perhatian utama adalah penyelundupan sapi betina produktif. Drh. Rini mengibaratkan ternak betina sebagai "mesin" produksi. Jika pengiriman ilegal ini terus dibiarkan, populasi ternak di Sumbawa terancam punah.

"Betina itu mesinnya. Kalau mesinnya habis, apa lagi yang akan kita kerjakan di sini? Kita harus tegas mengatur pengeluaran ini demi masa depan peternakan kita," tegasnya.

Dukungan Legislatif dan Sinergi Antarinstansi

Usulan ini mendapat dukungan kuat dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Ridwan, SP.MSi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Disnak, pihak Karantina, dan Kepolisian.

"Karantina harus menjadi titik tekan utama. Jika ditemukan hewan tanpa dokumen resmi, segera koordinasi dengan dinas teknis. Jangan sampai ada komunikasi yang terputus," ujar Ridwan. Ia juga mendorong penganggaran khusus untuk tim pengawas agar ternak hasil tangkapan dapat diamankan dengan layak di holding ground.

Di sisi lain, para pelaku usaha dan asosiasi menyoroti kendala teknis di lapangan. Ketua PEPEHANI, Indra Majid, serta perwakilan Asosiasi Pedagang Peternak Hewan (AP2H), Fatahollah MS, mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap oknum "tengkulak" nakal.

Beberapa poin krusial yang disoroti yakni terkait biaya operasional. "Belum adanya anggaran khusus untuk mobilisasi ternak hasil tangkapan menuju holding ground" ujar Indra

Demikian pula Fatahollah mendesak pemerintah untuk memproses pelanggaran hingga ke pengadilan sesuai Perda/Perbup yang berlaku, bukan sekadar mengembalikan ternak ke pemiliknya.

Kepala UPT Puskeswan Kecamatan Alas Abdul Kadir SPt menekankan Keamanan. " Memang benar sering terjadi penangkapan ternak selundupan diatas truk di pelabuhan Poto Tano tanpa surat ternak yang sah. Sehingga saat itu ternak dikembalikan ke pemiliknya atau ke holding ground di Sumbawa. Sehingga disinilah letak permasalahan lanjutan dari penindakan seperti ini, perlu anggaran mobilisasi dan juga  jaminan keamanan di lokasi penampungan (holding ground) agar ternak sitaan tidak hilang atau disalahgunakan" jelasnya.

Diketahui bahwa Kabupaten Sumbawa mendapatkan Kuota 17.000 Ekor.Dengan target pengeluaran ternak sebesar 17.000 ekor tahun ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci. 

"Pembentukan tim terpadu ini diharapkan bukan hanya menutup celah kebocoran PAD, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat dan pengusaha yang selama ini taat pada prosedur legal" pungkas Abdul Kadir. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi guna mematangkan kesiapan pengiriman hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, Kamis (26/2/2026), fokus pada antisipasi penumpukan logistik dan penguatan tata niaga ternak.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Disnakeswan NTB Nomor 500.7.2/205/2026 terkait antisipasi lalu lintas ternak. Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran otoritas veteriner, Bappeda Litbang, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT), Komisi II DPRD Sumbawa, hingga asosiasi pengusaha ternak (PEPEHANI dan AP2H).

 Cegah Penumpukan di Pelabuhan

Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev. menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kendala logistik, seperti penumpukan truk di Pelabuhan Gili Mas dan Lembar yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terulang kembali. Sebagai solusi, pemerintah telah mengusulkan penambahan armada kapal pengangkut ternak kepada Kementerian Perhubungan RI, termasuk optimalisasi trayek melalui Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas.

"Kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dan mengatur skema pergerakan truk pengangkut dari daerah asal secara lebih ketat untuk menjamin efisiensi di pelabuhan," ungkapnya dalam arahan pembuka.

Dampak Ekonomi dan Peran Strategis Sumbawa

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Dr. Basuki, memaparkan bahwa sektor peternakan menjelang Idul Adha memiliki nilai strategis dengan perputaran ekonomi mencapai Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Menurutnya, potensi besar ini memerlukan manajemen profesional agar memberikan dampak maksimal bagi daerah.

Senada dengan hal itu, Tim  Ahli Gubernur Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Dahlanuddin, PhD, menyoroti posisi Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung ternak terbesar di NTB. "Dukungan kelancaran mulai dari proses pendaftaran hingga pengiriman sangat krusial. Pasar untuk ternak bakalan dan potong masih terbuka sangat luas di luar daerah," ujar putra daerah Sumbawa tersebut.

Digitalisasi Simlantaskwan dan Pengawasan Ketat

Dalam upaya modernisasi pelayanan, Pemprov NTB mewajibkan penggunaan aplikasi Simlantaskwan dan integrasi laporan ISIKHNAS. Pejabat Otoritas Veteriner menekankan bahwa pengambilan sampel darah harus mengikuti SOP ketat guna memastikan kesehatan hewan.

Di sisi pengawasan, Penanggung Jawab Satpel Pelabuhan Laut Badas (BKHIT NTB) memastikan kesiapan kandang penampung dan fasilitas uji PCR untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemeriksaan akan difokuskan pada kandang penampung pengguna jasa yang telah tersertifikasi.

Sinergi Regional dan Pemberantasan Ternak Ilegal

Rapat juga menghasilkan kesepakatan penting terkait pemerataan kuota, di mana jumlah ternak per izin dibatasi maksimal 200 ekor. Selain itu, disepakati kolaborasi antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB) dalam optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) serta pengadaan 1.000 ekor bibit bakalan untuk penggemukan.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Ridwan, SP., M.Si., memberikan catatan tegas mengenai perlindungan aset daerah. "Pengawasan harus diperketat. Jangan ada lagi pengiriman ternak ilegal yang merugikan daerah. Kami mengapresiasi langkah sigap Disnakeswan NTB dalam memfasilitasi kebutuhan ini," tegasnya.

Pihak asosiasi pengusaha menyambut positif langkah digitalisasi ini dan berharap adanya percepatan pelayanan rekomendasi dari kabupaten lain di Pulau Lombok guna memperlancar distribusi sesuai jadwal yang ditetapkan. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 25 Februari 2026– Memasuki genap satu tahun masa pemerintahan pasangan Jarot–Ansori, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuktikan komitmennya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui program unggulan "Penciptaan Tenaga Kerja Unggul dan Mandiri", Pemkab Sumbawa sukses mencetak tenaga kerja lokal yang kompetitif dan siap bersaing di dunia industri.

Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, sebanyak 122 tenaga kerja telah berhasil menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi dan resmi mengantongi sertifikat keahlian melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Sumbawa.

Fokus pada 6 Bidang Keahlian Strategis

Program pelatihan ini dirancang secara spesifik untuk menjawab kebutuhan pasar kerja modern dan industri alat berat yang menjadi sektor vital di Sumbawa. Berikut adalah rincian capaian lulusan per bidang keahlian Barista Sebanyak 32 orang, Alat Berat 16 orang, Boga 16 orang, Desain Grafis: 16 orang, Las 6G (High Pressure): 16 orang dan Kelistrikan 16 orang

Selain pelatihan teknis, Pemkab Sumbawa juga memfasilitasi program magang khusus bagi 10 lulusan SMK terpilih untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai mitra industri.

Dukungan Anggaran dan Revitalisasi BLK

Untuk memastikan program ini berjalan optimal, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,08 miliar dari APBD. Dana tersebut dikucurkan untuk penguatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa kini tengah melakukan revitalisasi BLK Sumbawa. Langkah ini mencakup pembaruan alat-alat praktikum dan penyelarasan kurikulum pelatihan agar sesuai dengan standar industri terkini.

Pemkab Sumbawa tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga aktif membangun jembatan dengan pihak swasta. Kerjasama dengan berbagai sektor industri dijalin untuk memastikan para lulusan BLK dapat langsung terserap ke lapangan kerja atau mampu membuka unit usaha mandiri.

"Program ini adalah bagian dari realisasi janji politik untuk mendorong daya saing tenaga kerja lokal. Kita ingin putra-putri Sumbawa tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pemain kunci dalam pembangunan ekonomi daerah," tulis pernyataan resmi Pemkab Sumbawa.

Melalui keberhasilan program ini, Kabupaten Sumbawa optimis dapat menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih mandiri dan profesional di masa depan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id-, 25 Februari 2026 – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Kabupaten Sumbawa mulai menunjukkan taringnya di peta investasi nasional. Melalui Program Unggulan 05, duet Jarot–Ansori sukses menggeser arah ekonomi daerah dari sekadar produsen bahan mentah menuju era industrialisasi berbasis nilai tambah.

Langkah berani ini bukan sekadar wacana. Sejumlah proyek strategis dengan nilai investasi fantastis kini mulai terealisasi, menandai transformasi besar-besaran di sektor peternakan, perikanan, dan kelautan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat mengonsolidasikan potensi lokal dengan mitra swasta dan pemerintah pusat. Berikut adalah tiga proyek raksasa yang menjadi motor penggerak industrialisasi:

Sektor Peternakan dengan program unggulan Hilirisasi Ayam Terintegrasi berlokasi di Kawasan Serading dengan nilai investasi Rp1,3 Triliun dengan status Groundbreaking (Awal Pembangunan) |

Sektor Kelautan dengan program Kawasan Industri Garam (10rb Ha) di Plampang–Empang dengan nilai investasi Rp2,5 Triliun dengan progress Konsolidasi Lahan & Potensi 

Sektor erikanan dengan program unggulan PSN Akuakultur Udang di Moyo Utara dengan nilai investasi Rp2,1 Triliun Usulan Proyek Strategis Nasional

Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa "menjual bahan mentah adalah masa lalu." Melalui strategi hilirisasi, komoditas primer dari petani, peternak, dan nelayan Sumbawa akan diolah terlebih dahulu di dalam daerah sebelum dipasarkan.

"Kami tidak ingin masyarakat Sumbawa hanya menjadi penonton. Dengan industrialisasi, ada nilai tambah yang tertinggal di sini—mulai dari lapangan kerja, tumbuhnya UMKM pendukung, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Haji Jarot.

Satu hal yang menarik dari kepemimpinan Jarot–Ansori adalah kepiawaian dalam mengelola tata kelola anggaran. Alih-alih membebani APBD secara berlebihan, Pemkab Sumbawa justru berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Dengan mengoptimalkan peran investasi swasta (PMA/PMDN), APBD Kabupaten Sumbawa tetap sehat dan dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar serta pelayanan publik. Kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin menjadi kunci utama daya tarik bagi para investor kakap.

Dampak nyata dari transformasi ini diharapkan segera dirasakan oleh masyarakat luas melalui Penyerapan Tenaga Kerja. Ribuan peluang kerja baru di sektor industri.

Dan Stabilitas Harga Petani dan peternak memiliki kepastian pembeli (offtaker) dengan harga yang lebih kompetitif serta Kemandirian Ekonomi dengan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar pusat kota.

Realisasi Program Unggulan 05 di tahun pertama ini menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Sumbawa yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. (AM)

Lombok Utara, Amarmedia.co.id - Rabu, 25 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantu keluarga nelayan di Desa Sukadana Kabupaten Lombok Utara yang terdampak cuaca ekstrem. Sebanyak 50 paket sembako diberikan di Desa Sukadana dan 100 paket sembako diberikan di Desa Anyar. Pemprov NTB juga akan menyiapkan program pelatihan ekonomi produktif guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir saat tidak melaut.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Tim Penggerak PKK NTB di Kantor Desa Sukadana dan Desa Anyar sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya pada masa paceklik dan cuaca yang kurang bersahabat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB Sinta Agathia, menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga, terutama saat para nelayan tidak melaut. Ia mendorong para ibu untuk tetap produktif melalui kegiatan yang menghasilkan.

“Saat tidak melaut, ibu-ibu bisa bertani atau melakukan kegiatan lain yang menghasilkan. Kita harus tetap produktif untuk membantu ekonomi keluarga,” ujarnya, di Kantor Desa Sukadana (25/2/2026). 

Ia juga menegaskan, bahwa penanganan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki potensi besar dalam pemenuhan gizi keluarga karena ketersediaan ikan yang melimpah.

“Masalah stunting masih menjadi prioritas kami. Masyarakat pesisir seharusnya tidak punya masalah gizi karena ikan sangat mudah didapat saat bapak-bapak melaut. Saya titip, berikan ikan terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak lebih sering makan yang lain, padahal ikan itu gizinya luar biasa,” tegasnya.

Ia berharap upaya bersama dapat mendorong penurunan angka stunting secara signifikan pada tahun mendatang.

“Capaian penurunan dari 200 ke 80 bukan hal yang mudah, tetapi dengan kebersamaan dan komitmen, Insyaallah bisa kita wujudkan. Tolong bantu kami untuk lebih banyak mengonsumsi ikan,” tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak semata dilihat dari jumlahnya, melainkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Jangan dilihat dari angka bantuan yang kami bawa, tetapi lihat bahwa kami hadir dan bersama teman-teman semua,” ujarnya.

Ke depan, TP PKK NTB siap memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi keluarga nelayan dengan syarat adanya konsistensi dan kemauan belajar.

“Kalau ingin ada pelatihan untuk membantu saat tidak melaut, mari kita sepakati bersama. Kami siap membantu, asalkan konsisten dan mau belajar. Harapannya, saat cuaca tidak baik, keluarga sudah punya persiapan dan anak-anak tetap sehat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukadana Zulrahman, S.H., S.Pd.. menyampaikan bahwa Desa Sukadana berstatus desa mandiri dengan 11 dusun dan lebih dari 27 RT. Desa ini memiliki 23 kelompok nelayan dan menjadi kelompok nelayan terbesar kedua di Kabupaten Lombok Utara setelah Desa Malaka. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan, terutama bagi para ibu yang belum tersentuh bantuan dari kabupaten.

Di tengah musim hujan, masyarakat Desa Sukadana tetap produktif karena selain sebagai nelayan, sebagian besar warga juga aktif di sektor pertanian, khususnya jagung dan ubi. Pemerintah desa juga telah membangun 71 Posyandu serta memaksimalkan program penanganan stunting yang berhasil ditekan dari tahun ke tahun. Selain itu, penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan warga.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus hadir, memperkuat ketahanan keluarga pesisir, serta mendorong peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AM/nov/her/kominfotik-adpim)

Sumbawa. Alas.Amarmedia.co.id — Suasana khidmat dan penuh rasa syukur menyelimuti "Tana Alas Balong Pasiki" saat rombongan Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 1447 H tiba di Kecamatan Alas, Selasa (24/2/2026). Momentum ini menjadi istimewa karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Besar Al-Ihsan di Desa Kalimango yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Camat Alas, Dr Usman, SE., ME., menyampaikan rasa bahagianya atas kelancaran acara yang mempertemukan pimpinan daerah dengan masyarakat Alas dalam bingkai silaturahmi Ramadhan.

"Alhamdulillah.Barakallah. Safari Ramadhan Bapak Bupati Sumbawa di Tana Alas berjalan lancar dan penuh khidmat. Kami sangat bersyukur atas peresmian Masjid Besar Al-Ihsan Desa Kalimango ini," ujar Usman kepada awak media.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Usman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini. Kehadiran para tamu undangan mencerminkan soliditas pembangunan di Sumbawa, mulai dari Eksekutif. Hadir Bupati Sumbawa beserta Ibu Ketua TP PKK, Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo dan jajaran kepala OPD.

Dari Legislatif hadir Pimpinan DPRD (Wakil Ketua 1 HM Berlian Rayes, Gitta liesbano dan Zulfikar Demitry. Dari Yudikatif & Keamanan hadir Jajaran Forkopimda dan Kapolres Sumbawa. Juga dari Lembaga Keagamaan & Sosial diantaranya MUI Kabupaten Sumbawa, Baznas, KUA, para Imam, serta pengurus masjid.

Ucapan terima kasih juga mengalir kepada elemen pendidikan (Korwil Dikbud, PGRI, pengawas, kepala sekolah), jajaran Kades, BPD, KUPT, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, hingga grup Jango Ummat yang turut menyemarakkan suasana.

Sambutan Bupati: Masjid Bukan Sekadar Tempat Ritual

Bupati Sumbawa dalam sambutannya saat meresmikan Masjid Besar Al-Ihsan, menekankan bahwa kemegahan bangunan fisik harus dibarengi dengan semangat memakmurkan masjid.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada panitia pembangunan masjid dan masyarakat yang telah berkontribusi hingga masjid berdiri megah dan siap dimanfaatkan sebagai pusat ibadah serta kegiatan keagamaan.

“Kehadiran pemerintah melalui Safari Ramadan ini adalah bagian dari upaya mempererat silaturahmi serta memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya berharap Masjid Al-Ihsan tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual (salat), tetapi juga bertransformasi menjadi Pusat Pendidikan, Tempat menimba ilmu agama bagi anak-anak dan dewasa.

Juga Laboratorium Ekonomi sebagai wadah diskusi mengenai ekonomi syariah untuk kesejahteraan warga serta Wadah Pembinaan Karakter yakni tempat membentengi generasi muda Desa Kalimango dari pengaruh negatif.

"Peresmian ini adalah bukti nyata keberhasilan semangat gotong royong antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat Alas," tegas Bupati. Ia juga memuji kepemimpinan Camat Alas dan Forpimcam yang dinilai mampu menjaga sinergi sehingga pembangunan infrastruktur di Alas terus menunjukkan tren positif.

Dialog Hangat: Dari Kuis Hingga Pesan Kamtibmas

Sebelum memasuki waktu berbuka puasa, suasana mencair dalam sesi dialog interaktif di Rumah Dinas Camat Alas dilanjutkan dengan shalat Magrib di masjid safinatunnajah Dusun Santong Desa Dalam.

Bupati Sumbawa memberikan motivasi tentang pentingnya membangun daerah dan menjaga lingkungan.

Acara semakin hangat saat Bupati melontarkan kuis santai mengenai "siapa orang yang gila dan siapa orang yang gagal di era jaman now". Gelak tawa dari sekitar 400 hadirin pecah, menciptakan kedekatan emosional yang erat antara pemimpin dan rakyatnya.

Menutup rangkaian dialog, Ibu Kapolres Sumbawa memberikan pesan-pesan terkait Kamtibmas, mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah, terutama di bulan suci Ramadhan.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati sumbawa ke masjid Al Ihsan Rp 20 juta dan masjid Nurul Hijriyah Desa Marente Rp 25 juta serta bantuan al quran dari kemenag dan paket sembako 20 paket dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Camat menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara ini dan menegaskan bahwa Safari Ramadhan di Kecamatan Alas tahun ini berhasil menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan humanis bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Memasuki tahun pertama masa kepemimpinan, pasangan Bupati Ir H Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Drs H.Mohamad Ansori menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan sekadar komoditas politik, melainkan prioritas nyata. Melalui realisasi anggaran sebesar Rp16,8 miliar, Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi memperkuat infrastruktur pengairan sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah.

Langkah ini merupakan perwujudan dari salah satu dari 12 Janji Prioritas Jarot–Ansori yang berfokus pada penguatan sarana dan prasarana pertanian.

Keberhasilan realisasi ini tidak lepas dari koordinasi taktis antara Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa. Fokus utamanya adalah memastikan lahan-lahan pertanian yang selama ini bergantung pada tadah hujan atau sistem irigasi yang rusak, kini memiliki akses air yang lebih stabil.

Daftar Infrastruktur Pengairan yang Telah Direalisasikan:

1. Kantong Air & Check Dam:Untuk menahan laju air dan cadangan saat musim kemarau.
2. Sumur Bor Pertanian:Solusi air tanah untuk lahan kering.
3. Embung Desa: Revitalisasi dan pembangunan waduk skala kecil di desa-desa strategis.
4. Irigasi & Perpipaan:Optimalisasi distribusi air langsung ke petak sawah.
5. Mesin Pompa:Modernisasi alat angkut air untuk meningkatkan efisiensi petani.

Bukan sekadar membangun fisik, program ini diarahkan untuk mencapai tiga target krusial bagi kesejahteraan petani Sumbawa:

Pertama Meningkatkan Indeks Tanam (IP). Memungkinkan petani menanam lebih dari sekali atau dua kali dalam setahun.

Kedua : Mitigasi Risiko Gagal Panen: Mengurangi ketergantungan ekstrem pada curah hujan yang tidak menentu.

Ketiga Penguatan Fiskal Pertanian: Memastikan investasi daerah berdampak langsung pada peningkatan produktivitas hasil bumi.

Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa infrastruktur pengairan adalah investasi jangka panjang. Meskipun tantangan anggaran daerah sering kali menjadi ganjalan, komitmen untuk menunaikan janji politik tetap menjadi kompas utama pemerintahan.

"Pembangunan ini adalah investasi masa depan. Meski anggaran terbatas, kami berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi ruang fiskal pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat, terutama para petani kita," tegas Bupati.

Realisasi senilai Rp16,8 miliar di tahun pertama ini mengirimkan sinyal kuat kepada para investor dan pelaku sektor agrobisnis bahwa Sumbawa di bawah Jarot–Ansori sedang serius melakukan modernisasi sektor hulu. Tantangan berikutnya adalah memastikan perawatan (maintenance) infrastruktur tersebut agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Mengawali Safari Ramadhan 1447 H, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, turun langsung menemui masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lenangguar, pada Senin (22/2/2026).

Kegiatan ini dipusatkan di dua titik utama: Masjid Nurul Iman (Desa Sebeok, Orong Telu) dan Masjid Nurul Iksan (Dusun Teladan, Desa Telaga, Lenangguar). Selain mempererat silaturahmi, kunjungan ini dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan pembangunan rumah ibadah dan paket sembako bagi warga kurang mampu.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Haji Ansori menekankan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen penting bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat.

"Maksud dan tujuan dari safari ini adalah ingin lebih dekat dengan rakyat, mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai bahan evaluasi program tahun mendatang. Baik itu terkait ekonomi, pertanian, hingga infrastruktur pelayanan dasar seperti sekolah dan kesehatan," ujar Wabup Ansori.

Ia juga menitipkan pesan penting mengenai kelestarian lingkungan. Haji Ansori mengajak seluruh jamaah dan warga untuk bersama-sama menjaga hutan agar tetap hijau dan lestari demi keberlangsungan hidup anak cucu di masa depan.

Sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap sarana ibadah dan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Baznas menyerahkan sejumlah bantuan di masing-masing lokasi:

Bantuan Pembangunan Masjid sebesar Rp25.000.000 untuk masing-masing masjid (Nurul Iman dan Nurul Ikhsan).

Logistik Masjid berupa 10 mushaf Al-Qur'an untuk tiap masjid.

Paket Sembako Baznas sebanyak 20 paket sembako untuk pengurus (marbot/tammir) di masing-masing lokasi dan santunan Pribadi sebanyak 10 paket sembako tambahan dari Wakil Bupati Sumbawa khusus untuk warga kurang mampu di Desa Sebeok dan Dusun Teladan.

Kunjungan ini disambut hangat oleh jamaah, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah kecamatan dan desa setempat. Safari Ramadhan ini direncanakan akan terus berlangsung selama kurang lebih dua minggu ke depan, menyisir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Baru setahun menjabat, pasangan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) langsung tancap gas. Salah satu janji kampanye paling ambisius mereka—menaikkan pendapatan daerah—mulai menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi awal.

Berdasarkan data realisasi Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 11,13 persen. Angka ini tercatat melampaui target rata-rata tahunan yang dipatok sebesar 10 persen guna mengejar akumulasi kenaikan 50 persen di akhir masa jabatan (2029).

Lompatan Angka yang Signifikan

Peningkatan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan suntikan dana segar sebesar lebih dari Rp234 miliar bagi kas daerah dalam kurun waktu satu tahun saja.

Tahun 2024 Total Pendapatan Rp2.109.335.628.713 dan Tahun 2025 Rp2.344.039.765.235 terdapat Selisih (Kenaikan) Rp234.704.136.522 dengan Persentase 11,13%

Strategi di Balik Pencapaian

Bupati Sumbawa, yang akrab disapa Haji Jarot, mengungkapkan bahwa rahasia di balik tren positif ini adalah kombinasi antara efisiensi birokrasi dan optimalisasi potensi lokal.

“Peningkatan ini adalah fondasi penting untuk memperluas ruang fiskal. Dengan pendapatan yang lebih besar, kita punya kemampuan lebih untuk membiayai program prioritas, meningkatkan layanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Haji Jarot kepada media, Selasa (24/2/2026).

Langkah-langkah strategis yang telah diterapkan meliputi Optimalisasi PAD dengan menjaring potensi Pendapatan Asli Daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

Juga Tata Kelola Digital dengan memperkuat sistem pengelolaan pendapatan agar lebih transparan dan efektif. Serta Sinergi Fiskal untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan aliran dana transfer tepat sasaran.

Dengan realisasi yang menembus angka Rp2,34 triliun, pemerintah optimis bahwa target jangka menengah (kenaikan 50% pada 2029) kini bukan lagi sekadar impian, melainkan target yang sangat realistis.

Haji Jarot menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci. Jika ritme pertumbuhan di atas 10 persen ini dapat dipertahankan setiap tahunnya, maka kapasitas fiskal Sumbawa akan semakin kuat untuk membawa perubahan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (AM)

Janji Terbukti! 8.080 Meter Jalan Lingkungan Tuntas, Jarot-Ansori Pacu Kemantapan Jalan Sumbawa

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Satu tahun kepemimpinan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Melalui Program Unggulan 03, pasangan ini berhasil merealisasikan pembangunan 8.080 meter jalan lingkungan, sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah secara luas.

Hingga Februari 2026, tingkat kemantapan jalan kabupaten kini telah menyentuh angka 50 persen. Capaian ini menjadi fondasi kuat menuju target besar pemerintah daerah untuk mencapai 80 persen jalan mantap di seluruh wilayah Sumbawa.

Infrastruktur Permukiman dan Pertanian Jadi Prioritas

Realisasi nyata terlihat pada penataan kawasan permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) telah menuntaskan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 8.080 meter menggunakan pengaspalan dan paving block dengan total anggaran sebesar Rp5,4 miliar.

Tak hanya di area perkotaan, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumbawa juga mendapat perhatian besar. Sepanjang tahun 2025, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pertanian telah merehabilitasi dan meningkatkan 24 kilometer Jalan Usaha Tani (JUT) dengan alokasi anggaran Rp7,2 miliar guna memperlancar distribusi hasil panen masyarakat pedesaan.

Salah satu capaian monumental dalam masa jabatan Jarot-Ansori adalah keberhasilan menggaet dukungan pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD). Proyek strategis ruas Batu Dulang – Tepal sepanjang 26 kilometer kini tengah berjalan dengan anggaran fantastis sebesar Rp89 miliar.

"Peningkatan konektivitas wilayah, khususnya di bagian selatan, menjadi prioritas agar distribusi barang, jasa, dan hasil pertanian semakin lancar," tegas Bupati Haji Jarot kepada media, Selasa (25/2/2026) malam.

Menatap Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, optimisme pembangunan terus dipacu. Pemerintah daerah menargetkan pemeliharaan rutin dan berkala pada lebih dari 83 kilometer jalan kabupaten serta rehabilitasi jembatan strategis. Dua ruas penting di wilayah selatan, yakni Tepal – Batu Rotok dan Lenangguar – Teladan, juga diusulkan untuk masuk dalam program IJD lanjutan.

Dengan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan ini, Pemkab Sumbawa optimis bahwa infrastruktur yang mantap akan menjadi katalisator utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (AM)

Apel Siaga Kamtibmas, Gubernur Iqbal Tekankan Pentingnya Keamanan bagi Masyarakat

Mataram.Amarmedia.co.id -Senin, 23 Februari 2026- Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal bertindak sebagai Inspektur upacara pada Apel Siaga Kamtibmas Bulan Ramadhan 1446 H/ 2026 M di Lapangan Baradaksa Mapolda Nusa Tenggara Barat. Senin, (23/2/2036)

Dalam amanatnya, Gubernur Iqbal menekankan, pentingnya keamanan bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan, dan perlu meningkatkan kewaspadaan terjadinya gangguan keamanan di titik rawan di berbagai titik keramaian masyarakat. 

"Alhamdulillah satu hal yang patut kita syukuri bahwa hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Nusa Tenggara Barat secara umum terpantau kondusif. Namun memang masih terdapat isu penting yang menjadi fokus utama kita, khusunya memasuki bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M," ujarnya

Dijelaskan, bahwa Bulan Ramadhan adalah bulan ibadah, bulan kedamaian dan bulan penguatan nilai-nilai kebersamaan, pemerintah provinsi NTB ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat NTB dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk.

"Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama saat ini, pertama terkait keamanan di titik-titik rawan, seperti pusat keramaian pasar, terminal, tempat ibadah dan lokasi kegiatan masyarakat malam hari," jelasnya.

Selanjutnya kata Gubernur yang biasa disapa Miq Iqbal ini menyebutkan, perlu diantisipasi potensi ganguan keamanan lainnya seperti balapan liar, petasan berbahaya, peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkoba serta potensi konflik sosial yang harus ditindak cepat, tegas namun tetap humanis.

Demikian juga stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok selama bulan Ramadhan tidak boleh menjadi momentum menaikan harga yang memberatkan rakyat.

Terakhir harus memperkuat sinergi. Tidak ada instansi yang bekerja sendiri-sendiri. Saat ini eranya kolaborasi bukan kompetisi. Kolaborasi TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci keberhasilan daerah.

Bagi Gubernur Iqbal peran Babinkantibmas, Babinsa, SatpolPP serta aparat Kelurahan dan Desa menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan deteksi dini dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Kehadiran mereka ditengah masyarakat sebagai pengawas, tetapi juga menjadi pengayom, mediator sosial dan penguat kohesi sosial," tuturnya. 

Selain itu, seluruh unsur tersebut meningkatkan kepekaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat, kelompok agama serta mendorong partispasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan harmonis. 

"Apel siagai ini menunjukkan komitmen bahwa negara hadir, menjaga masjid-masjid tetap khusyuk, jalanan tetap aman, ruang digital tetap aman dan generasi muda terlindungi," pesanya. 

Miq Iqbal mengajak untukemperkuat sinergitas. Di bulan Ramadan ini momentum memperkuat keamanan baik secara fisik, moral dan sosial. 

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo menjelaskan, bahwa Apel Siaga Kambtibmas Ramadhan 1447 H ini untuk memastikan tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat-tempat umum, tempat aktifitas remaja harus aman. 

Selain itu ia berpesan kepada generasi muda, di tengah bulan suci Ramadhan untuk mengisi berbagai kegiatan yang positif. 

"Jangan balap liar, ganti dengan kegiatan keagamaan yang lebih produktif,' tukasnya. (alif/her/diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id. - Senin, 23 Februari 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi pembiayaan syariah. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menjadikan NTB sebagai pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan pengembangan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Economic Talk bertajuk "Pariwisata Berdaya: Pembiayaan Syariah untuk Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif NTB" yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Senin (23/2/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa Pemprov NTB mengusung konsep pariwisata berdaya, yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan setiap destinasi. Terlebih untuk mengembangkan ekosistem pariwisata di daerah. 

Menurutnya, pariwisata bukan hanya tentang peningkatan jumlah kunjungan, tetapi tentang membangun kesadaran wisatawan agar menghargai nilai-nilai lokal, budaya, serta kelestarian lingkungan. 

"Kita ingin membangun pariwisata yang berkualitas, bukan sekadar ramai. Pariwisata yang datang menghormati kita, menghormati budaya dan alam kita," tuturnya.

Pemerintah Daerah juga terus mendorong penguatan konektivitas antara ekosistem pariwisata dan budaya agar keduanya tumbuh seiring dan saling mendukung.

Dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas, Pemprov NTB mempercepat pembenahan destinasi wisata guna memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Pondasi konektivitas internasional mulai dibangun sebagai langkah strategis membuka akses global.

"Dalam waktu dekat kita akan memiliki enam penerbangan baru langsung , termasuk rute menuju Darwin dan Bangkok," jelasnya. 

Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga tetap memiliki identitas lokal yang kuat. 

Transformasi Pembiayaan untuk UMKM Kreatif

Sebagai Bank Pembangunan Daerah berbasis syariah, Bank NTB Syariah menegaskan perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah dengan memprioritaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem desa wisata menjadi fokus utama tahun ini.

"Fokus utama tahun ini adalah memperkuat ekosistem Desa Wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif," ujarnya. 

Dalam pengembangan desa wisata, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pengelola sistem transaksi yang terintegrasi. 

Ia menambahkan, seluruh aktivitas ekonomi di dalam desa wisata diarahkan melalui sistem perbankan, mulai dari penjualan tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu wisata. Digitalisasi melalui tiket elektronik dan sistem pembayaran non-tunai menjadi instrumen utama.

"Tujuannya agar transaksi tidak bocor ke luar desa, melainkan tetap berputar dalam satu ekosistem keuangan yang terkontrol," jelas Agus.

Meski demikian, penguatan ekosistem desa wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses permodalan, kapasitas manajerial, serta literasi keuangan dan digital pelaku UMKM lokal. Untuk itu, sinergi antar-stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai langkah konkret, Bank NTB Syariah berencana membentuk UMKM Center di kawasan desa wisata. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus ruang promosi dan pemasaran produk lokal, terutama saat penyelenggaraan festival desa, kegiatan budaya, dan agenda pariwisata lainnya.

UMKM Center juga akan difungsikan sebagai ruang pendampingan usaha, literasi keuangan, serta penguatan digitalisasi pembayaran sehingga perputaran ekonomi desa dapat terkelola secara sistematis dan terintegrasi.

Sinergi dan Inovasi Digital

Penguatan pariwisata berdaya di NTB dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, dan media. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong inovasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemimpin Redaksi TribunLombok.com, Sirtupillaili, menegaskan peran media dalam membangun optimisme publik di tengah tantangan ekonomi. Ia mengatakan media harus membawa harapan dalam upaya pembangunan daerah. Terlebih untuk menyakinkan publik agar tak cepat pesimis dengan segala tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. 

"Media harus memberikan harapan, tidak langsung secara praktis tetapi memberikan harapan di tengah tahun yang susah semoga bisa menumbuhkan ekonomi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB juga meluncurkan media The Journal Lombok sebagai media pertama di NTB yang memiliki dan menggunakan fitur bahasa Inggris. Kehadiran media ini diharapkan memperluas jangkauan promosi pariwisata NTB ke pasar internasional serta memperkuat narasi NTB sebagai destinasi wisata halal unggulan yang berdaya saing global.

Melalui penguatan pembiayaan syariah, integrasi ekosistem desa wisata, serta dukungan konektivitas dan digitalisasi, Pemerintah Provinsi NTB optimistis pariwisata berdaya dan bermartabat dapat terwujud, tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan daerah. (rabuang/her/diskominfotik)

Mataram,Amarmedia.co.id 23 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa seluruh guru tetap akan menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2025. Keterlambatan pencairan yang masih terjadi hingga awal 2026 bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan akibat proses penyesuaian anggaran yang harus dijalani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi berbagai pertanyaan dan keluhan guru yang ramai disampaikan, termasuk melalui media sosial.

“Kami memahami kegelisahan para guru. Namun perlu kami luruskan, keterlambatan ini bukan karena kelalaian pemerintah daerah. Ada proses sistem anggaran yang harus dilalui agar pencairan dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Aka menjelaskan, sumber persoalan bermula dari masuknya anggaran TPG dan THR guru provinsi ke kas daerah yang datang lebih lambat dibandingkan anggaran serupa untuk guru kabupaten/kota. Di kabupaten/kota, dana tersebut telah masuk sebelum penetapan APBD 2026 sehingga dapat langsung diakomodasi dan dicairkan lebih cepat.

Sementara itu, untuk guru di bawah kewenangan provinsi, dana TPG dan THR baru diterima setelah APBD 2026 ditetapkan. Kondisi tersebut membuat anggaran tidak bisa langsung dibelanjakan, melainkan harus melalui mekanisme pergeseran APBD terlebih dahulu.

“Proses pergeseran ini sedang berjalan. Namun perlu dipahami, pergeseran anggaran tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh satu perangkat daerah. Semua OPD harus menyelesaikan input secara bersamaan. Saat ini seluruh perangkat daerah sedang bekerja mempercepat proses tersebut,” jelasnya.

Selain itu, terdapat kekurangan anggaran lebih dari Rp1 miliar yang harus terlebih dahulu dikonsolidasikan agar pembayaran dapat dilakukan secara utuh kepada seluruh guru sesuai data yang ada.

“Ini bukan sekedar soal teknis keuangan, tetapi soal kepatuhan pada prosedur hukum. Kita ingin memastikan tidak ada kesalahan administrasi dan tidak menimbulkan risiko hukum bagi para pelaksana,” tambahnya.

Pemprov NTB menegaskan bahwa tidak ada satu pun guru yang akan diabaikan haknya. Seluruh pembayaran TPG dan THR akan direalisasikan setelah proses pergeseran anggaran rampung.

“Yang pasti, semua guru akan menerima haknya. Pemerintah hanya membutuhkan waktu untuk menuntaskan tahapan sesuai aturan,” tegas Aka.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan permohonan ma'af kepada seluruh guru di Nusa Tenggara Barat.

“Sebagai Juru Bicara atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan permohonan ma'af yang sebesar-besarnya kepada para guru di mana pun berada, dari ujung barat Pantai Pondok Perasi Ampenan hingga ujung timur pesisir Sape Bima. Kami mohon bersabar. Begitu pergeseran anggaran selesai, pembayaran akan segera dilakukan,” InsyaAllah minggu ini sudah berproses untuk pencairan mudah-mudahan kamis ini sudah bisa di ajukan pencairannya ke BKAD, pungkasnya.(AM/Kominfotik)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Sebuah kios milik Suryati HS di RT 001 RW 003, Kelurahan Seketeng (Ai Awak), Kecamatan Sumbawa, ludes dilalap si jago merah pada Minggu sore (22/02/2026).

Api yang berkobar hebat sempat mengejutkan warga setempat, mengingat lokasi kebakaran berada di area pemukiman yang cukup padat.

Berdasarkan laporan resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, kronologi peristiwa bermula Pukul 16.32 WITA Petugas Satgas 1 Mako Damkar menerima laporan melalui telepon dari masyarakat.

Pukul 16.37 WITA Pasukan Peleton 1 Mako tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) dengan mengerahkan 2 unit mobil fire truck.

Pukul 17.00 WITA Api berhasil dikendalikan sepenuhnya setelah petugas melakukan pemadaman intensif dibantu warga sekitar.

Kebakaran diduga kuat dipicu oleh petasan yang menyambar bensin jenis Pertalite dalam botol yang dijual di kios tersebut. Mengingat adanya bahan bakar minyak (BBM), api dengan sangat cepat membesar dan membakar seluruh isi kios.

Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp50.000.000. Adapun rincian aset yang terbakar meliputi 1 unit bangunan kios permanen 1 unit sepeda motor dan berbagai bahan klontong/dagangan di dalam kios.

Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos.M.Si, menyampaikan apresiasinya atas kesigapan petugas di lapangan serta bantuan warga yang membantu memutus perambatan api.

 "Berkat kesigapan petugas dan sinergi dengan warga setempat, api berhasil dipadamkan tepat waktu sehingga tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama terhadap penggunaan petasan di dekat bahan yang mudah terbakar," ujar H. Sahabuddin.

Operasi pemadaman ini juga melibatkan Danton, Danru, Korlap, Anggota Satgas 1 Mako, Ketua RW setempat, serta anggota Babinkamtibmas guna memastikan situasi tetap terkendali.

Setelah memastikan area benar-benar aman dari sisa-sisa bara api, pasukan pemadam kembali ke mako pada pukul 17.00 WITA. (AM)

PRAYA.Amarmedia.co.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi peningkatan cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi ini diprediksi berlangsung mulai 22 hingga 27 Februari 2026.

Kepala Stasiun Meteorologi ZAM, Satria Topan Primadi, S.Si, menjelaskan bahwa hasil analisis dinamika atmosfer menunjukkan adanya gangguan yang signifikan. Fenomena seperti aktifnya gelombang atmosfer (MJO, Kelvin, dan Low Frequency) serta adanya pertemuan angin menjadi pemicu utama pertumbuhan awan konvektif yang masif.

Wilayah Terdampak Cuaca Ekstrem

Berdasarkan prakiraan, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi merata di seluruh kabupaten/kota di NTB, meliputi:

Kota Mataram dan seluruh wilayah di Pulau Lombok (Lombok Utara, Barat, Tengah, dan Timur).

Seluruh wilayah di Pulau Sumbawa (Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima).

 Waspada Gelombang Tinggi

Selain cuaca di darat, BMKG juga memberikan peringatan khusus bagi sektor kelautan. Selama periode 22-24 Februari 2026, tinggi gelombang laut diprediksi mencapai kategori Sangat Tinggi (2.5 – 4.0 meter)di beberapa titik berikut Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas bagian Selatan, Samudera Hindia Selatan NTB.

Sementara itu, wilayah perairan lainnya seperti Selat Lombok bagian Utara dan Selat Sape terpantau memiliki tinggi gelombang di kategori 1.25 – 2.5 meter.

Rekomendasi dan Imbauan Keamanan

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang. Berikut adalah beberapa langkah antisipasi yang direkomendasikan BMKG:

1. Tidak membuang sampah sembarangan dan menghindari pemotongan lereng yang tidak terkontrol.

2. Memangkas dahan pohon yang rapuh dan memperkuat tiang-tiang penyangga agar tidak roboh diterjang angin.

3. Maskapai penerbangan diminta memperhatikan informasi cuaca saat lepas landas maupun mendarat demi keselamatan penumpang.

4. Jika terjadi hujan lebat, segera menjauh dari lokasi rawan bencana (sungai, lereng, atau daerah pesisir yang terkena banjir rob).

 "Kami meminta pihak terkait untuk memastikan infrastruktur sumber daya air siap menampung peningkatan curah hujan dan terus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mitigasi bencana," ujar Satria Topan Primadi dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Masyarakat dapat memantau perkembangan cuaca terbaru secara real-time melalui akun resmi Instagram @infobmkgntb atau situs resmi BMKG di stamet-ntb@bmkg.go.id. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi mengumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir.

Pengumuman dengan Nomor: 006/PANSELJPT/II/2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, pada Sabtu, 21 Februari 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Berita Acara penetapan hasil akhir yang telah disusun pada 19 Februari lalu.

Dalam keterangannya, Pansel menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama-nama yang diumumkan merupakan peserta terbaik yang direkomendasikan untuk dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi di masing-masing instansi.

"Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan final serta tidak dapat diganggu gugat," tulis pengumuman tersebut.

Berikut adalah daftar pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan posisi jabatan yang dilamar (disusun berdasarkan urutan abjad):

I.  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah :  1. Ishak Rahman, S.E., M.Si, 2. Kaharuddin, SE., M.Ec.Dev. 3. Usman, SE., ME 

II. Kepala Dinas Sosial : 1. Dwi Rahayu Ratih Wulandari, S.ST., M.M, 2. Drs. Iwan Sofian, 3. Jufrie, S.Si., M.M 

III. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : 1. Evi Supiati, S.STP., M.Si,  2. Hizbullah, S.Sos, 3. Ulumuddin, S.E 

IV. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Arif Alamsyah, S.STP., M.Si., 2. Khaeruddin, SE, M.Si., 3. Wahyu Indrajaya, ST., M.M.Inov 

"Pasca pengumuman ini, nama nama tersebut sudah disampaikan ke Pak Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan 1 orang oleh Bupati sebagai kepala perangkat daerah" pungkas  Doktor Budi. (AM)

‎

‎Sumbawa.Amarmedia.co.id – Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik ke dua desa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Plampang pada Sabtu malam (21/2). Langkah ini diambil merespons laporan dari Camat Plampang terkait meluapnya air di Desa Brangkolong dan Desa Muer.

‎Tim yang dikomandoi oleh Kabid I Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto, AR, turun langsung ke lokasi guna memastikan bantuan diterima oleh warga yang membutuhkan.

‎Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, mengonfirmasi bahwa bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar mendesak.

‎“Tim langsung menuju lokasi untuk mengantarkan bantuan logistik berupa mie instan, air mineral, dan telur bagi warga terdampak. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat,” ujar Nurhidayat.

‎ 

‎Banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Plampang sejak siang hingga sore hari. Luapan air dilaporkan masuk ke pemukiman warga dengan sebaran terdampak sebagai berikut:

‎1. Desa Brangkolong (Dusun Kolong)

‎  RT 001/RW 001: 40 KK (±100 jiwa)

‎ RT 002/RW 001: 24 KK (77 jiwa)

‎  RT 001/RW 002: 22 KK (56 jiwa)

‎  RT 003/RW 002: 8 KK (20 jiwa)

‎2. Desa Muer

‎ Tercatat sebanyak 12 KK (40 jiwa) terdampak.

‎Hingga saat ini, BPBD menyatakan bahwa data tersebut masih bersifat sementara. Petugas di lapangan masih terus melakukan penyisiran dan validasi data untuk memastikan seluruh warga tertangani.

‎“Malam tadi tim BPBD menuju lokasi untuk melakukan pendataan lanjutan dan menyempurnakan data warga terdampak,” jelas Nurhidayat.

‎Sampai berita ini diturunkan, tidak ada laporan korban jiwa. Namun, pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan yang dapat memperparah kondisi di lapangan. (AM)

Satu Tahun Iqbal-Dinda Entaskan Kemiskinan 

Petani Menguat, Desa Bergerak: Wajah Baru Ekonomi NTB di Tengah Tantangan Kemiskinan

Mataram, Amarmedia.ci.id - 20 Februari 2026 - Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang berada di persimpangan penting transformasi ekonomi desa. Di satu sisi, struktur ekonomi masih kokoh bertumpu pada sektor pertanian. Di sisi lain, industri mikro dan konektivitas digital mulai membuka jalan baru menuju kesejahteraan yang lebih merata. Data terbaru menunjukkan, dari 1.180 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 943 desa atau 79,92 persen masih menggantungkan penghasilan utama pada sektor pertanian. Angka ini menegaskan denyut ekonomi NTB tetap berakar kuat pada sektor agraris, terutama subsektor tanaman pangan yang menjangkau 798 desa. Namun desa-desa di NTB tak lagi berjalan dalam pola lama semata.

Dibalik dominasi pertanian, geliat ekonomi baru mulai terlihat. Sebanyak 1.155 desa telah memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK) dan 195 desa berkembang menjadi sentra industri. Fenomena ini paling terasa di Kabupaten Lombok Timur, yang mencatat konsentrasi sentra industri tertinggi di NTB. Industri kecil berbasis lokal ini menjadi jembatan antara produksi primer dan nilai tambah. Hasil pertanian tidak lagi hanya dijual mentah, tetapi mulai diolah, dikemas, dan dipasarkan lebih luas. Desa perlahan bergerak dari sekadar produsen bahan baku menjadi pelaku ekonomi kreatif berbasis komunitas.

Transformasi ini semakin diperkuat oleh akses digital yang hampir merata. Seluruh desa/kelurahan di NTB telah terjangkau sinyal internet, dengan 1.139 desa menikmati jaringan 4G/5G. Konektivitas ini menjadi fondasi penting digitalisasi UMKM, pemasaran hasil tani hingga akses informasi harga pasar. Pertanian yang kuat, IMK yang tumbuh, dan internet yang menjangkau desa. Kombinasi ini menjadi modal besar bagi percepatan pemerataan ekonomi.

Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat 654,57 ribu orang atau 11,78 persen. Angka ini turun 4,03 ribu orang dibanding September 2024, dengan penurunan 0,13 poin persen. Garis kemiskinan NTB naik menjadi Rp.556.846 per kapita per bulan, meningkat 3,05 persen. Biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin tinggi. Struktur garis kemiskinan menunjukkan 75,86 persen disumbang oleh kebutuhan makanan. Komoditas seperti Beras, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, hingga Rokok Kretek dan Rokok Filter menjadi penyumbang utama.

Kabar Baik dari Petani, NTP Menguat

Di tengah tantangan tersebut, kabar menggembirakan datang dari sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) NTB pada Desember 2025 tercatat 134,14, naik 4,50 persen dibanding bulan sebelumnya. Karena NTP di atas 100, berarti petani mengalami surplus, angka ini menunjukkan daya beli dan margin usaha petani membaik secara signifikan.

Kenaikan terbesar datang dari subsektor Hortikultura dengan NTP mencapai 255,85 menjadi motor utama peningkatan kesejahteraan petani. Disusul tanaman pangan (125,53), peternakan (112,94), perikanan (106,82), dan perkebunan rakyat (102,59). Seluruh subsektor berada dalam posisi surplus. Artinya, di tingkat produsen, pendapatan petani relatif lebih kuat dibanding biaya yang dikeluarkan. Jika tren ini konsisten dan diiringi penguatan hilirisasi serta stabilitas harga, sektor pertanian dapat menjadi lokomotif penurunan kemiskinan yang lebih cepat pada masa mendatang.

Momentum Transformasi Desa

Gambaran besar ekonomi NTB, menunjukkan dinamika yang menarik.Desa yang agraris, tetapi mulai terdorong ke arah diversifikasi.Kemiskinan menurun, namun dipengaruhi harga pangan.Kesejahteraan petani membaik, terutama pada subsektor Hortikultura.Digitalisasi membuka peluang percepatan nilai tambah.

Ke depan, penguatan hilirisasi pertanian dan agroindustri desa menjadi kunci. Produk Hortikultura unggulan perlu didorong masuk ke rantai pasok modern, didukung cold storage, pengemasan, hingga pemasaran digital. Stabilisasi harga pangan juga harus menjadi strategi utama pengendalian kemiskinan. Adapun di NTB, harga Cabai dan Beras bisa menentukan nasib ribuan keluarga.

NTB sedang bergerak. Ada pula Program Desa Berdaya yang menyasar pengentasan kemiskinan ekstrem secara gradual pada 106 desa di NTB. Dari desa yang bertumpu pada sawah dan ladang, menuju desa yang terhubung, produktif, dan mandiri. Jika momentum ini terus terjaga, transformasi ekonomi desa bukan hanya wacana. Melainkan jalan nyata menuju kesejahteraan yang lebih merata. (edo/dyd/kominfotikntb)

Mataram Amarmedia.co.id - 21 Februari 2026 - Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda, menjadi periode penting konsolidasi konektivitas wilayah. Melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB, pemerintah daerah mempercepat pembukaan akses transportasi udara, laut, dan darat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan layanan publik.

Hasilnya mulai terasa nyata sepanjang 2025. Mobilitas masyarakat meningkat, jalur-jalur strategis kembali hidup, dan NTB kian terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan nasional maupun internasional.

Langit NTB Kembali Ramai

Sektor penerbangan menjadi salah satu indikator paling jelas dari kebangkitan konektivitas NTB. Sepanjang 2025, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) melayani 2.497.163 penumpang, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 2.377.410 penumpang. Rata-rata, bandara kebanggaan masyarakat NTB ini melayani lebih dari 208 ribu penumpang per bulan atau hampir 7 ribu orang per hari.

Tak hanya jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga tumbuh 5,9 persen, dari 24.879 penerbangan pada 2024 menjadi 26.337 penerbangan di tahun 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan maskapai sekaligus gairah perjalanan masyarakat dan wisatawan menuju NTB.

Momentum ini diperkuat dengan pembukaan tujuh rute penerbangan baru sepanjang 2025, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu, dan Tambolaka. Jumlah tersebut melampaui capaian 2024 yang hanya membuka empat rute baru. Kehadiran maskapai TransNusa dengan rute Lombok–Denpasar–Lombok turut memperluas pilihan perjalanan, terutama bagi pelaku pariwisata dan bisnis.

Bagi pemerintahan Iqbal–Dinda, penguatan konektivitas udara bukan sekrdar soal angka statistik. Ini adalah pintu masuk investasi, pariwisata, dan pertumbuhan UMKM lokal yang bergantung pada kelancaran mobilitas manusia dan barang.

Jalur Laut Bangkit, Wisata Bergerak

Dari langit, perhatian pemerintah juga diarahkan ke laut sebagai urat nadi transportasi antar pulau di NTB.

Kabar baik datang dari Pelabuhan Lembar. Sepanjang 2025, jumlah penumpang luar negeri meningkat hingga 28 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini menandai mulai pulihnya arus wisatawan mancanegara melalui jalur laut, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai gerbang maritim kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, rute strategis Sape–Labuan Bajo mencatat pertumbuhan signifikan. Total penumpang sepanjang 2025 mencapai 32.633 orang, naik 22,4 persen dibandingkan 2024 yang hanya 26.676 penumpang. Jalur ini menjadi simpul penting integrasi pariwisata antara Pulau Sumbawa dan destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Peningkatan ini tak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, pelaku transportasi lokal, hingga UMKM di sekitar pelabuhan.

Jalan Terang, Akses Makin Aman

Di darat, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui pemasangan 447 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Program ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan jalan yang lebih aman, terutama pada malam hari, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan-kawasan strategis. Bagi wilayah yang selama ini minim penerangan, kehadiran PJU menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam pelayanan publik.

Transportasi dengan Sentuhan Kemanusiaan

Tak hanya membangun infrastruktur, tahun pertama Iqbal–Dinda juga diwarnai terobosan layanan berbasis empati sosial. Salah satunya melalui Program Penyeberangan Ambulans Gratis di lintasan Kayangan–Pototano.

Pada Desember 2025, program ini melayani 63 unit ambulans, dan meningkat menjadi 96 unit pada Januari 2026. Angka ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat lintas pulau terhadap akses layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau.

Bagi pasien rujukan dan keluarga mereka, program ini bukan sekedar fasilitas transportasi, melainkan harapan hidup yang dipercepat oleh kebijakan publik yang berpihak.

Fondasi Menuju NTB yang Terkoneksi

Berbagai capaian di sektor perhubungan sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan Iqbal–Dinda: membangun NTB dari konektivitas. Dari udara, laut, hingga darat, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap wilayah terhubung, setiap potensi terbuka, dan setiap warga mendapat akses yang lebih adil.

Transportasi tidak lagi dipandang sebagai sektor teknis semata, melainkan sebagai pengungkit utama pembangunan daerah. Ketika bandara ramai, pelabuhan hidup, dan jalan terang, maka ekonomi bergerak, pariwisata tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.

Setahun memang waktu yang singkat. Namun langkah-langkah awal ini telah menanam fondasi penting bagi NTB yang lebih terhubung, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda, perhubungan bukan hanya soal berpindah tempat—tetapi tentang membuka masa depan.(Kominfotik)

Sumbawa Moyo Hulu.Amarmedia.co.id— Memasuki hari-hari awal bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat melalui agenda Safari Ramadhan. Kali ini, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyambangi warga Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu, pada Jumat (20/02/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid At-Taqwa tersebut diawali dengan pelaksanaan Sholat Jumat berjamaah. Momentum ini dimanfaatkan oleh Bupati untuk berdialog langsung sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di tengah suasana bulan yang penuh keberkahan.

Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menekankan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar kunjungan formal, melainkan wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antara jajaran birokrasi dan rakyat.

"Bulan Ramadhan adalah momentum terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial kita. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat kegiatan positif yang membangun karakter masyarakat," ujar Bupati.

Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap sarana ibadah, Bupati menyerahkan bantuan tunai senilai Rp25.000.000 untuk kelanjutan pembangunan Masjid At-Taqwa.

Tidak hanya bantuan fisik, sinergi antara Pemkab Sumbawa dengan instansi vertikal juga terlihat dari penyaluran bantuan lainnya, antara lain dari Kementerian Agama Kab. Sumbawa Penyerahan Mushaf Al-Qur’an untuk operasional masjid. Bantuan Sosial BAZNAS 25 paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di Desa Batu Tering.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa, Pengurus MUI Sumbawa, BAZNAS Sumbawa, unsur pimpinan kecamatan, tokoh agama, kepala Desa serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para kepala dinas ini dimaksudkan agar koordinasi program pembangunan di wilayah Moyo Hulu dapat berjalan lebih sinkron dengan kebutuhan riil warga.

Menutup kegiatannya, Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat mempercepat penyelesaian fasilitas masjid sehingga jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk selama bulan Ramadhan dan seterusnya.

"Semoga semangat kolaborasi ini membawa Sumbawa ke arah yang lebih religius, maju, dan sejahtera," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Suasana khusyuk menyelimuti Masjid Agung Nurul Huda pada Rabu malam (18/02/2026). Ribuan jamaah memadati ruang utama hingga selasar masjid untuk menunaikan Sholat Tarawih malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Di tengah deretan jamaah, tampak Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir memulai perjalanan spiritual bulan suci ini bersama rakyatnya.

Sholat tarawih yang diimami oleh Ustad M. Dahlan, S.Pd.I. tersebut tidak sekadar menjadi ritual pembuka bulan puasa, namun juga menjadi tonggak sejarah penting bagi kepemimpinan di "Tanah Samawa".

Refleksi Satu Tahun Pengabdian

Ramadan tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati H. Syarafuddin Jarot bersama Wakil Bupati H. Mohamad Ansori. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Haji Jarot ini menjadikan momen tersebut sebagai waktu refleksi atas pondasi pembangunan yang telah diletakkan berdasarkan RPJMD.

“Satu tahun adalah waktu yang cukup bagi kita untuk menakar progres dan konsistensi. Kita ingin memastikan setiap program tidak berjalan tanpa arah, melainkan terencana dan terukur,” ungkap Bupati Jarot di hadapan jamaah.

Meski baru seumur jagung, Haji Jarot mengakui telah banyak perubahan yang dirasakan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor vital. Pada Sektor Pertanian, menunjukkan tren positif dalam produktivitas dan kesejahteraan petani.Pada bidang Infrastruktur dengan perbaikan aksesibilitas mulai terlihat meski prosesnya dilakukan secara bertahap.

“Perubahan memang tidak terjadi secara instan, melainkan melalui kerja keras berkelanjutan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus berlari untuk membangun Sumbawa*” tegasnya dengan penuh semangat.

Memperkuat Nilai Spiritual: Dari Subuh hingga Zakat

Sejak awal menjabat, pasangan Jarot-Ansori memang dikenal konsisten mendorong program-program religius sebagai penguat nilai spiritual masyarakat. Beberapa program yang terus digalakkan antara lain Gerakan Sholat Subuh Berjamaah dan Optimalisasi Zakat dan Sedekah sebagai instrumen jaring pengaman sosial.

“Dari masjid kita menyalakan cahaya kebersamaan. Malam ini, tarawih berjamaah menjadi penggerak bagi kita untuk terus berbuat kebaikan bagi sesama. Semoga setiap rakaat menjadi penguat iman dan penjernih hati untuk membangun daerah kita,” tambahnya.

Diakhir  sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan untuk mendoakan keselamatan daerah. Ia berharap Kabupaten Sumbawa senantiasa diberkahi, dijauhkan dari marabahaya, serta diberikan kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Momentum satu tahun kepemimpinan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah komando Jarot-Ansori, Sumbawa tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan fisik, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang religius dan harmonis. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 20 Februari 2026 - Suasana Aula Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat sore, terasa khidmat sekaligus penuh makna. Ratusan aparatur sipil negara berdiri membentuk formasi barisan untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah 392 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Momen itu bukan sekadar seremoni kepegawaian, melainkan bagian dari proses konsolidasi kelembagaan, sebuah penataan ulang mesin pemerintahan yang akan menentukan arah gerak kebijakan publik memasuki fase berikutnya.

Pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dipahami tidak sekadar sebagai rutinitas administrasi kepegawaian. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, mutasi merupakan instrumen manajerial untuk memastikan organisasi tetap bergerak dinamis, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan. 

Terlebih ketika pemerintahan memasuki tahun kedua, fase ini lazim menjadi titik transisi dari konsolidasi awal menuju percepatan implementasi kebijakan.

Secara konseptual, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara adalah bagian dari sistem merit yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa manajemen ASN harus diarahkan pada profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, mutasi bukanlah semata soal perpindahan posisi, melainkan upaya menyelaraskan kapasitas individu dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutan pelantikan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa proses ini didahului oleh uji kompetensi (beauty contest), penelusuran profil aparatur, serta catatan pengawasan internal. Pendekatan tersebut mencerminkan praktik evidence-based decision making dalam manajemen birokrasi. 

Walaupun subjektivitas tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya dalam setiap keputusan publik, penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur menjadi cara untuk menjaga objektivitas relatif sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Perampingan organisasi yang menyertai mutasi ini juga merupakan konsekuensi dari kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi. Pengurangan jabatan struktural dan penguatan jabatan fungsional menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi yang bertumpu pada hierarki menuju birokrasi berbasis keahlian dan kinerja. 

Transformasi ini menuntut aparatur yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi mampu menghasilkan keluaran kerja yang terukur dan berdampak.

Dalam konteks tersebut, penempatan Eselon III menjadi sangat strategis. Level ini merupakan simpul utama antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Eselon III bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan operasional yang menentukan cepat atau lambatnya realisasi agenda pemerintah daerah. Karena itu, mutasi pada level ini dapat dibaca sebagai upaya membangun mesin kebijakan yang lebih responsif menghadapi tuntutan pembangunan tahun kedua.

Lebih jauh, Gubernur memberikan penekanan, bahwa Eselon IV sebagai ruang kaderisasi, hal ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan birokrasi. Reformasi tata kelola tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan regenerasi aparatur yang disiapkan sejak dini melalui pembinaan berjenjang. 

Dalam perspektif manajemen talenta, langkah ini membangun cadangan kepemimpinan internal sekaligus menjaga stabilitas kelembagaan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa mutasi bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pasca-pelantikan: bagaimana pejabat yang baru dilantik membangun kerja tim, menyesuaikan ritme organisasi, serta menyelaraskan target program lintas perangkat daerah. 

Tanpa konsolidasi internal yang kuat, perubahan struktur hanya akan menghasilkan dinamika administratif tanpa peningkatan kinerja yang berarti.

Di sinilah aspek komitmen menjadi penentu. Kompetensi teknis dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi komitmen terhadap integritas, etos pelayanan, dan tanggung jawab publik merupakan fondasi moral birokrasi. 

Organisasi pemerintahan yang sehat adalah organisasi yang diisi oleh aparatur yang tidak sekedar cakap, tetapi juga memiliki orientasi pengabdian.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, ekspektasi publik pun meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu arah kebijakan, tetapi menagih hasil nyata: layanan yang lebih cepat, program yang lebih tepat sasaran, serta kehadiran negara yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kerangka ini, mutasi menjadi bagian dari strategi membentuk konfigurasi kerja yang lebih selaras dengan agenda prioritas daerah.

Dari sudut pandang komunikasi publik, penting untuk dipahami bahwa kebijakan kepegawaian adalah proses institusional, bukan personal. 

Ia tidak dirancang untuk menyenangkan semua pihak, melainkan untuk menjaga agar birokrasi tetap bergerak dan mampu menjalankan mandat pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan mutasi ini bukan terletak pada komposisi jabatan semata, tetapi pada sejauh mana ia mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya, pelantikan ini patut dicatat sebagai momentum konsolidasi birokrasi menuju fase akselerasi kebijakan. Jika sistem merit dijaga secara konsisten, evaluasi kinerja dilakukan objektif, dan pembinaan aparatur berlangsung berkelanjutan, maka mutasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan NTB.

Bukan sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai pijakan menuju birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi hasil, sebuah prasyarat utama agar pembangunan daerah pada tahun kedua dan seterusnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.(Aka/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - Jumat, 20 Februari 2026 - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026), sebagai bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan kinerja birokrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB memutasi sebanyak 392 pejabat Eselon III dan IV OPD lingkup Pemprov NTB. Rinciannya, 147 pejabat Eselon III dan 245 pejabat Eselon IV. Mutasi sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan ini turut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta ratusan pejabat administrator dan pengawas. Para pejabat yang dilantik ditargetkan mulai menjalankan tugas pada Senin (23/2/2026) mendatang. 

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya komitmen, integritas, serta penguatan sistem karier berjenjang dalam birokrasi.

Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi menyusul perampingan struktur sesuai arahan pemerintah pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan struktural mengalami penghapusan sehingga terjadi penyesuaian posisi di berbagai OPD.

“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi. Yang terpenting adalah komitmen terhadap sumpah dan janji jabatan yang telah diucapkan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari proses seleksi, Pemprov NTB telah melaksanakan mekanisme uji kompetensi (beauty contest) guna memetakan potensi aparatur secara lebih objektif. Gubernur menjelaskan bahwa hasil uji kompetensi, profil kepegawaian, serta catatan inspektorat menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan, bahwa jabatan Eselon III memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, sekaligus menjadi tahapan penting menuju jabatan Eselon II. Oleh karena itu, pejabat Eselon III dipandang sebagai calon pemimpin masa depan di lingkungan Pemprov NTB.

“Saya ingin sistem karier berjenjang berjalan dengan baik. Harapannya, suatu saat pejabat Eselon II di setiap OPD berasal dari kader terbaik Eselon III di OPD tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Eselon IV disebut sebagai jabatan kaderisasi awal. Gubernur menitipkan kepada para pejabat Eselon III untuk membina dan mengembangkan pejabat Eselon IV sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB juga akan lebih mendorong penguatan jabatan fungsional. Sistem kerja akan disesuaikan agar jabatan fungsional semakin menarik dan memberikan ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN.

Dalam penutup sambutannya, Gubernur memberikan pesan moral kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan hati, namun tidak memasukkan persoalan pekerjaan ke dalam hati. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak.

“Jika dihadapkan pada pilihan antara kemampuan intelektual dan komitmen, pilihlah komitmen. Kemampuan bisa dibangun, tetapi komitmen lahir dari integritas dan niat yang bersih,” pesannya.

Gubernur juga mengingatkan agar para ASN tidak menggantungkan karier kepada siapa pun, melainkan membangun kepercayaan diri, bekerja dengan kinerja terbaik, serta menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan percepatan kinerja pelayanan publik di Provinsi NTB. (Am/ser/her/kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - Jumat, 20 Februari 2026 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan daerah berbasis tiga pilar utama yang sejalan dengan visi misi kepala daerah serta program nasional. Tiga pilar tersebut yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menjelaskan hal tersebut dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (20/2/2026).

Menurut Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini, bahwa Gubernur dan Bupati selain sebagai kepala daerah, juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, pelaksanaan program daerah harus selaras dan mendukung agenda nasional.

Pilar pertama dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di NTB mendekati angka 12 persen, dengan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen. Dari estimasi jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, sekitar 720 ribu orang masih berada dalam kategori miskin.

Tercatat terdapat 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Bahkan di lebih dari 300 desa lainnya masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem, yakni desa dengan lebih dari 20 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Berbagai persoalan sosial seperti stunting, pernikahan dini, narkoba hingga perdagangan manusia dinilai berakar dari kemiskinan. “The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegas Gubernur Iqbal.

Salah satu program unggulan dalam pengentasan kemiskinan adalah Desa Berdaya. Dari total 106 desa kategori miskin ekstrem dan absolut, penanganan dilakukan bertahap sebanyak 40 desa per tahun.

Pendekatannya langsung menyasar kepala keluarga miskin ekstrem. Tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di 40 desa menjadi prioritas intervensi.

Langkah pertama adalah verifikasi dan validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, dilakukan identifikasi potensi penghidupan yang memungkinkan setiap kepala keluarga memperoleh penghasilan minimal Rp1 juta per bulan, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.

Di sektor ketahanan pangan, pemerintah mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk memastikan produksi sayur dan cabai dapat berlangsung sepanjang tahun. Langkah ini juga sebagai respons atas tingginya permintaan pasar yang kerap memicu lonjakan harga komoditas.

Pemprov NTB mengajak seluruh elemen, mulai dari perangkat desa, perguruan tinggi, TNI-Polri hingga masyarakat luas untuk berkolaborasi menyukseskan program Desa Berdaya.

Dengan konstruksi tiga pilar yang saling terintegrasi, pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama serta ketahanan pangan dan pariwisata sebagai solusi, maka NTB optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan mewujudkan desa-desa yang berdaya serta mandiri.

Untuk mengatasi kemiskinan, Pemprov NTB mengoptimalkan pilar kedua dan ketiga, yakni ketahanan pangan dan pariwisata. Sektor pertanian, peternakan, agroforestri hingga agro maritim dipandang sebagai kekuatan historis NTB. Begitu pula pariwisata yang telah lama menjadi andalan daerah.

Pendekatan ini juga diselaraskan dengan program nasional seperti MBG yang mengedepankan penciptaan permintaan (demand) sebelum meningkatkan produksi (supply). Jika sebelumnya pemerintah fokus pada produksi lalu mencari pasar, kini permintaan lebih dulu dipastikan agar petani tidak kesulitan menjual hasil panen.

Fenomena anjloknya harga saat panen raya menjadi pelajaran penting. Melalui pendekatan baru, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi sekaligus memastikan pasar tersedia, guna mencegah gejolak harga dan inflasi.

Pemprov NTB menargetkan pada Juli mendatang suplai kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan telah terpenuhi 100 persen. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah.

Pemprov NTB mengakui tantangan terbesar ada pada komoditas susu. Pengembangan sapi perah dinilai tidak mudah karena membutuhkan kawasan dataran tinggi dan prosesnya memakan waktu hingga dua tahun. Karena itu, fokus percepatan saat ini diarahkan pada komoditas telur, ikan, dan sayur.

“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci”, tegasnya.

Upaya percepatan ini diintegrasikan dengan skema pembiayaan melalui Bank NTB Syariah. Penerima bantuan produktif akan dievaluasi per siklus usaha dengan sistem kategorisasi merah, kuning, dan hijau.

Kelompok hijau yang dinilai berhasil dan produktif dapat langsung mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Saat ini Bank NTB telah menyiapkan dana awal KUR sebesar Rp30 miliar untuk kredit sektor produktif/UMKM, serta tengah diajukan tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Dukungan pembiayaan untuk sektor peternakan juga akan menyusul dengan nilai lebih besar yaitu 3 persen.

Skema ini diharapkan memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan, sehingga intervensi pemerintah tidak berhenti pada bantuan awal, tetapi berlanjut pada pembiayaan usaha mandiri.

Selain ketahanan pangan, pariwisata menjadi pilar ketiga dalam strategi pembangunan NTB. Daerah ini dinilai memiliki potensi alam kelas dunia yang menjadi daya tarik utama.

Pemerintah daerah mencatat peningkatan konektivitas udara dengan dibukanya tujuh rute domestik baru. Dalam waktu dekat, NTB juga menargetkan pembukaan rute internasional menuju Darwin, Perth dan Bangkok, serta penjajakan ke sejumlah kota lain di kawasan Asia dan Australia.

Strategi utama yang diperkuat adalah pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Event (MICE) melalui penyelenggaraan event berskala besar. Pengalaman penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) sebelumnya menunjukkan dampak signifikan. Kehadiran sekitar 22 ribu wisawatan mampu mendorong kenaikan kunjungan wisata dari 9,9 persen menjadi 12 persen pada bulan berikutnya.

Pemerintah menilai wisatawan domestik memberikan dampak belanja (spending) yang lebih besar bagi ekonomi lokal dibanding wisatawan internasional, karena konsumsi mereka langsung menyentuh UMKM, kuliner, dan sektor informal.

Tahun ini, sejumlah event besar telah disiapkan termasuk penyelenggaraan Pocari Sweat Run, MotoGP dan beberapa agenda nasional lainnya. Pemerintah juga mendorong lebih banyak kementerian dan lembaga menggelar kegiatannya di NTB.

Salah satu tantangan dalam pengembangan event adalah proses perizinan keamanan yang dinilai masih rumit dan memakan waktu, bahkan untuk event berskala besar harus melalui Mabes Polri.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Polda untuk menyusun sistem perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian biaya. Model indeks biaya berdasarkan skala kegiatan tengah dirumuskan agar pelaku usaha mendapatkan kepastian prosedur dan kepastian anggaran.

“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujar Gubernur Iqbal.

Dengan integrasi ketahanan pangan, pembiayaan produktif, penguatan konektivitas serta strategi event pariwisata, Pemprov NTB optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan secara signifikan pada 2026.

Pemprov NTB menyoroti pentingnya penguatan keamanan destinasi wisata seiring meningkatnya kunjungan dan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Sejumlah kasus pencurian infrastruktur seperti kabel lampu jalan, baterai, hingga komponen penerangan di kawasan wisata selatan NTB menjadi perhatian serius. Bahkan, infrastruktur yang baru dipasang kerap hilang dalam hitungan hari.

“Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius, terutama di wilayah selatan,” ungkapnya.

Berbeda dengan wilayah utara yang relatif aman, kawasan selatan masih menghadapi gangguan keamanan berulang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan serta merusak citra daerah.

Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk memperkuat pengamanan objek wisata dan infrastruktur pendukungnya. Pemprov siap mendukung peningkatan kapasitas personel, termasuk penyediaan peralatan dan penguatan infrastruktur bagi satuan yang ditugaskan khusus di sektor pariwisata. Koordinasi dengan jajaran kepolisian daerah terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik.

“Kami ingin ada kepastian sistem pengamanan destinasi. Pariwisata tidak bisa tumbuh tanpa rasa aman,” tegasnya.

Pemprov NTB juga menegaskan bahwa keberhasilan tiga pilar pembangunan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh aparat keamanan.

Selain isu keamanan pariwisata, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangan pengelolaan IPR kepada pemerintah provinsi, sebuah langkah yang dinilai jarang terjadi dalam pola hubungan pusat-daerah.

Pemprov NTB menegaskan tidak ingin kewenangan tersebut disalahgunakan. Spirit utama pengelolaan IPR adalah menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita”, ujarnya.

Karena itu, pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur pengawasan serta regulasi lingkungan sebelum implementasi berjalan optimal. Saat ini, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR tengah dipercepat bersama DPRD.

Perda induk dan aturan turunannya ditargetkan menjadi landasan praktik pertambangan rakyat yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat. Bahkan sejumlah daerah lain disebut mulai mempelajari langkah NTB dalam merancang tata kelola IPR.

Pemprov NTB menegaskan seluruh agenda pembangunan baik penguatan ketahanan pangan, percepatan pariwisata, maupun tata kelola pertambangan rakyat memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, DPRD, dan masyarakat. Ke depan, NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Apapun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama”, tutupnya. (AM/edo/her/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 20 Februari 2026 — Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas, Lombok Timur, sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut Tropis Dunia, sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi fondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.(AM/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - Kamis, 19 Februari 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Kamis (19/2/2026), di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB. Kegiatan ini menegaskan komitmen penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M.Iqbal, dalam sambutannya, menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan kolaborasi lintas sektor belum optimal.

“PKK sudah menyusun rencana pergerakannya ke depan dan kami merasa pergerakan kami di tahun lalu itu belum bergerak cukup efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting ini,” ujarnya.

Ia menilai, selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial. Padahal, persoalan stunting sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan.

“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sekali sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.

Sinta mencontohkan, faktor pernikahan usia dini, pola asuh, hingga persoalan lingkungan dan perumahan juga berkontribusi terhadap stunting. Ia mengungkapkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok yang menunjukkan bahwa penyebab stunting bukan semata-mata persoalan gizi, melainkan kondisi rumah yang tidak sehat.

“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa, memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar sampai ke desa.

“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan, yakni data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibanding sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Penguatan penggerakan sasaran ke posyandu menjadi salah satu strategi efektif, dengan target partisipasi minimal 80 persen.

Fikri juga menekankan pentingnya mencegah kasus baru. Menurutnya, intervensi pada anak dengan faktor risiko lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.

“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, serta rendahnya angka ASI eksklusif juga menjadi perhatian serius dalam strategi 2026.

Dalam rakor tersebut juga dibahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, cakupan program tersebut di NTB baru sekitar 40 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2026.

“Kita berharap MBG ini punya kontribusi nyata untuk menurunkan angka stunting, terutama pada kelompok 3B, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil,” kata Fikri.

Mengakhiri rakor, kedua pihak sepakat bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat, penguatan pendampingan hingga tingkat desa, serta sinergi lintas sektor yang konsisten.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh upaya tersebut berjalan optimal sebelum pelaksanaan survei nasional pada April hingga Agustus 2026, sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Rakor itu, juga dihadiri Kepala BKKBN NTB, Koordinator Badan Gizi Nasional NTB, Tim Ahli Gubernur, praktisi gizi, serta para pemangku kepentingan terkait. [AM/Rab/her/Kominfotikntb].

Tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda berlangsung dalam situasi ekonomi yang tidak sepenuhnya ideal. NTB memasuki 2025 dengan tekanan sektor pertambangan, kontraksi ekonomi pada dua triwulan awal, serta fase awal operasional industri hilirisasi yang belum sepenuhnya stabil.

Namun justru di tengah masa transisi inilah, kinerja ketenagakerjaan menunjukkan arah yang patut diapresiasi.

Sepanjang 2025, pasar kerja NTB bergerak positif. Dalam periode Agustus–November 2025 saja, tercatat penambahan tenaga kerja sekitar 29,57 ribu orang. Jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi sekitar 3,05 persen, lebih rendah dibanding Februari dan Agustus 2025.

Angka ini penting karena menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada statistik pertumbuhan, tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja.

Lebih jauh lagi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat, terutama pada kelompok perempuan. Ini menandakan dua hal sekaligus: membaiknya peluang kerja serta meningkatnya kepercayaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi daerah.

*Lapangan Kerja Mulai Bergeser ke Sektor Produktif*

Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi sepanjang 2025 adalah:

- Akomodasi dan Makan Minum

- Konstruksi

- Jasa Lainnya

Kombinasi ini memberi gambaran yang cukup jelas. Pariwisata mulai pulih, proyek-proyek konstruksi kembali bergerak, dan sektor jasa kembali menggeliat. Ini sejalan dengan meningkatnya tamu hotel, naiknya mobilitas penumpang udara, serta menguatnya konsumsi rumah tangga.

Artinya, ekonomi NTB tidak hanya pulih karena aktivitas industri besar, tetapi karena roda ekonomi lokal kembali berputar.

Sektor akomodasi dan makan minum kini kembali menjadi mesin pencipta kerja. Dampaknya terasa langsung hingga ke UMKM, pedagang kecil, pekerja informal, dan pelaku jasa pendukung pariwisata.

Konstruksi pun memainkan peran penting. Setiap proyek bukan hanya menciptakan pekerjaan langsung, tetapi juga memicu permintaan material lokal, transportasi, hingga konsumsi masyarakat sekitar.

*Bukan Hanya Bertambah, Kualitas Tenaga Kerja Juga Meningkat*

Capaian ketenagakerjaan 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.

Proporsi pekerja formal meningkat, terutama dari kelompok buruh dan karyawan. Ini menunjukkan pergeseran dari pekerjaan rentan menuju hubungan kerja yang lebih stabil dan terlindungi.

Lebih menggembirakan lagi, proporsi penduduk bekerja lulusan Diploma dan Universitas naik menjadi sekitar 14,20 persen. Ini sinyal awal bahwa SDM NTB mulai naik kelas dan semakin terserap ke sektor yang membutuhkan keterampilan.

Pada saat yang sama, jumlah pengangguran periode Februari–November 2025 turun sekitar 3,91 ribu orang.

Kombinasi meningkatnya pekerja formal, naiknya tenaga kerja terdidik, dan menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tidak sekedar pulih, tetapi mulai mengalami perbaikan struktur.

*Sebaran Ketenagakerjaan NTB 2025: Ekonomi Rakyat Jadi Tulang Punggung*

Struktur ketenagakerjaan NTB menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sektor non-tambang. Berdasarkan data 2025, sebarannya sebagai berikut:

1. Pertanian dan Perikanan – 35,37%.

Sekitar 1,1 juta tenaga kerja terserap di sektor ini. Dominasi ini mencerminkan karakter agraris NTB. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara kumulatif mencapai 125 pada 2025 memperkuat bahwa kebangkitan pertanian langsung berdampak pada penghidupan jutaan rumah tangga.

2. Perdagangan Besar dan Eceran – 18–19%.

Menyerap sekitar 560.000–600.000 tenaga kerja. Perdagangan menjadi tulang punggung distribusi ekonomi: menghubungkan produksi dengan konsumsi sekaligus menciptakan lapangan kerja massal.

3. Industri Pengolahan – 8–10%.

Sekitar 280.000–300.000 tenaga kerja, termasuk pengolahan makanan dan industri kecil. Angka ini mulai meningkat seiring bergulirnya hilirisasi, menandai awal transformasi ekonomi dari ekstraksi menuju pengolahan.

4. Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) – 6–8%.

Menyerap sekitar 200.000–240.000 tenaga kerja. Sektor ini menjadi salah satu prioritas karena potensi alam, budaya, dan kuliner NTB yang besar serta efek gandanya ke UMKM.

5. Pertambangan dan Penggalian – 1,3–1,5%.

Hanya sekitar 40.000–50.000 tenaga kerja (termasuk proyek sementara). Meski berpengaruh besar pada PDRB, sektor ini relatif kecil dalam menyerap tenaga kerja, bahkan sebagian bersifat temporer dan berkeahlian khusus.

Komposisi ini menegaskan satu hal penting: mayoritas masyarakat NTB hidup dari pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Karena itu, keberhasilan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ini jauh lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan lonjakan angka pertumbuhan semata.

*Tahun Transisi yang Produktif*

Jika pertumbuhan ekonomi 2025 dibaca sebagai tahun transisi, maka kinerja ketenagakerjaan menunjukkan bahwa transisi tersebut berlangsung relatif produktif.

Di tengah kontraksi awal tahun akibat penurunan produksi tambang, lapangan kerja tetap tumbuh. Ketika smelter mulai beroperasi dan ekonomi bangkit di paruh kedua tahun, penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Ini menandakan bahwa proses transformasi ekonomi mulai memberi dampak nyata.

Dalam konteks satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, capaian ini menjadi fondasi penting: investasi besar dikawal, sekaligus dipastikan pertumbuhan merembes ke sektor padat karya.

*Tantangan ke Depan: Menjaga Momentum dan Meningkatkan Produktivitas*

Meski capaian 2025 patut diapresiasi, tantangan ke depan tidak ringan:

1. Memperluas lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan lulusan baru.

2. Meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, dan penguatan kewirausahaan.

3. Memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal agar investasi menciptakan efek berganda yang nyata.

Arah kebijakan 2026 yang menekankan pertanian bernilai tambah, industrialisasi pangan lokal, penguatan UMKM, serta pariwisata berbasis ekonomi rakyat menjadi kunci menjaga keberlanjutan penciptaan kerja.

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDRB. Ukuran keberhasilan paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan meningkat, dan masa depan generasi muda makin terbuka.

Satu tahun pertama Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa di tengah fase koreksi ekonomi, NTB mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran, meningkatkan pekerja formal, serta mulai mengangkat kualitas SDM.

Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses panjang transformasi ekonomi daerah.

Dan satu hal sudah jelas: pemulihan 2025 tidak berhenti di grafik pertumbuhan, ia hadir dalam bentuk pekerjaan nyata, meningkatnya partisipasi kerja, dan membaiknya kualitas tenaga kerja.

Di situlah makna paling penting dari capaian ketenagakerjaan tahun pertama ini: ekonomi NTB mulai bergerak kembali bersama rakyatnya.(Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 17 Februari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan viral di sejumlah media Malaysia dan Indonesia mengenai warga negara Malaysia atas nama Norida Akmal Ayob yang disebut-sebut ditelantarkan selama 18 tahun di Lombok dan hidup sebagai tukang sapu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa berbagai informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

Klarifikasi ini didasarkan pada penelusuran langsung yang dilakukan Plt Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB bersama aparat desa setempat di Dusun Benjelo, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan menghimpun keterangan dari Wirawan (keluarga dekat Badi), Kepala Dusun Benjelo Agus, serta Kepala Desa Ubung Mastaal.

Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, Norida Akmal Ayob merupakan warga negara Malaysia yang menikah pada tahun 2005 di Thailand dengan pria bernama Badi, warga Dusun Benjelo, Desa Ubung. Setelah menikah, Norida melahirkan anak pertama, Nurpatin Akmadiana, di Malaysia. Pada 2007, Norida bersama suami dan anaknya kembali ke Lombok karena ayah Badi meninggal dunia.

Pada tahun yang sama, keluarga tersebut berangkat ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan sawit. Pada 2008, Norida melahirkan anak kedua, Muhamad Sabani Daniel, di Sumatera. Keluarga ini kemudian kembali menetap di Lombok sejak 2021, sementara Badi bekerja di bidang ekspedisi.

Terkait pendidikan anak, pemerintah daerah memastikan keduanya sempat mengenyam pendidikan formal. Anak pertama menempuh pendidikan SMP di Sumatera dan melanjutkan SMA di SMA Negeri 2 Jonggat, sedangkan anak kedua menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Jonggat dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Jonggat. Pada 2024, anak pertama diterima melalui jalur beasiswa Bidikmisi pada Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Mataram, meskipun tidak melanjutkan kuliah akibat kondisi keluarga pascaperceraian.

Norida dan Badi resmi bercerai pada 24 Juni 2024, setelah diketahui Badi kawin lagi. Namun dalam proses perceraian tersebut, Norida menerima uang sebesar Rp20 juta dari mantan suami untuk membantu pengurusan biaya kepulangan ke Malaysia.

“Karena itu sangat tidak tepat jika disebut ada penelantaran selama 18 tahun, apalagi setelah perceraian Norida juga menerima bantuan biaya kepulangan,” tegas Aka.

Pada 2024, Norida sempat berangkat ke Bali untuk mengurus dokumen kepulangan, kemudian kembali tinggal sementara di rumah keluarga mantan suami di Dusun Benjelo. 

Setelah perceraian, Norida bekerja di Lesehan Bambu Bonjeruk selama kurang lebih delapan bulan pada 2025. Selama masa pernikahan, Norida berstatus sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan keluarga, kepala dusun, dan kepala desa, tidak benar bahwa Norida bekerja sebagai tukang sapu selama tinggal di Lombok sebagaimana narasi yang berkembang. Sebelum kembali ke Malaysia pada 14 Februari 2025, Norida berpamitan dan bersalaman dengan keluarga mantan suami. 

Selain itu, Norida juga tercatat menerima bantuan BLT Kesra pada November 2025. Saat klarifikasi ini disampaikan, Badi diketahui sedang berada di Pulau Jawa dalam rangka pengantaran barang ekspedisi.

Pemprov NTB menegaskan bahwa narasi yang berkembang di media sosial dan sebagian pemberitaan luar negeri telah membentuk persepsi seolah-olah Norida sepenuhnya ditinggalkan tanpa perlindungan negara selama 18 tahun. Padahal, berdasarkan data lapangan, Norida hidup bersama keluarga suami, memiliki akses pekerjaan pascaperceraian, menerima bantuan sosial, serta difasilitasi proses kepulangan ke Malaysia.

“Kami menghormati sisi kemanusiaan dalam kasus ini. Namun kami juga berkewajiban meluruskan fakta agar opini publik tidak berkembang berdasarkan asumsi. Fakta lapangan menunjukkan keluarga ini berpindah-pindah antara Malaysia, Lombok, dan Sumatera, serta anak-anaknya tetap mendapatkan akses pendidikan,” ujar Aka.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap warga dan pendatang sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengimbau publik dan media agar menyajikan informasi secara objektif dan berimbang, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif terhadap daerah maupun masyarakat NTB.(AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 16 FEBRUARI 2026 – Gedung Dea Guru PGRI Kabupaten Sumbawa menjadi saksi dimulainya era baru perjuangan dakwah dan sosial kemasyarakatan di wilayah Moyo Hilir. Dalam suasana khidmat, jajaran Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Moyo Hilir periode 2026–2031 resmi dilantik, menandai komitmen lima tahun ke depan untuk memperkuat akidah dan pemberdayaan umat.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua BKMT Kabupaten Sumbawa Dra. Hj. Suryani Sofyan, Ketua MUI Kecamatan Moyo Hilir, para Kepala Desa se Kecamatan Moyo Hilir serta tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi keagamaan setempat.

Ketua BKMT Moyo Hilir terpilih, Andi Rusdiana, S.Sos.I., M.Pd.I., dalam sambutan perdananya menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, BKMT tidak hanya akan berfokus pada kegiatan rutin Majelis Taklim seperti bersholawat.

"Fokus kami ke depan mencakup pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, hingga kegiatan sosial ekonomi. Kami ingin kehadiran BKMT memberikan nilai positif bagi perkembangan akidah dan ruang lingkup kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tentu, ini membutuhkan tekad bulat dan kebersamaan dari seluruh pengurus," ujar Andi Rusdiana.

Sementara itu Ketua BKMT Kabupaten Sumbawa, Dra. Suryani Sofyan, mengingatkan bahwa tantangan di era sekarang semakin kompleks. Ia menyoroti tingginya angka pernikahan usia dini di NTB, bahaya narkoba, pornografi, hingga judi online yang kian merambah desa-desa.

"Melalui 10 'Permata' (Persatuan Majelis Taklim) desa di Moyo Hilir, kita harus bersinergi dalam dakwah. BKMT harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman bahaya stunting mental akibat pergaulan bebas dan zat adiktif. Kita fokus pada aksi nyata meningkatkan ketahanan ekonomi dan keimanan keluarga," tegas pensiunan Kementerian Agama tersebut.

Keprihatinan Wakil Bupati: Titipkan Generasi pada Ibu-Ibu BKMT

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus pesan "darurat" terkait kondisi sosial saat ini. Ia menyinggung fenomena pengeroyokan remaja dan meningkatnya kasus HIV yang sangat memprihatinkan.

"Pemerintah daerah menangis melihat kondisi generasi muda kita sekarang. Banyak anak sekolah yang sudah terpengaruh miras dan nongkrong di jembatan hingga larut malam. Kami tidak bisa bekerja sendiri," ungkap Wabup Ansori dengan nada emosional.

Wabup juga menyoroti dilema dunia pendidikan, di mana guru sering kali ragu mendisiplinkan siswa karena takut dilaporkan ke jalur hukum. Oleh karena itu, ia menitipkan kendali moral sepenuhnya kepada peran ibu di rumah.

"Kuncinya ada pada ibu-ibu. BKMT adalah wadah wanita muslimah untuk menjaga moral generasi. Kami ingin berkolaborasi dengan BKMT untuk menumbuhkan gerakan moral, mencegah anak-anak terjerumus narkoba melalui kontrol orang tua yang kuat," pungkasnya.

Acara yang berlangsung tertib dan hikmat layaknya pelantikan formal kenegaraan ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa, Ahmad Yani, yang memfasilitasi lokasi kegiatan. Pemerintah berharap, pengukuhan ini bukan sekadar seremoni "kumpul-kumpul", melainkan awal dari gerakan terstruktur untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang Maju Unggul dan sejahtera serta Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 13 Februari 2026 – Suasana di Lapangan Pahlawan (Taman Serunai) tampak lebih ramai dari biasanya pada Jumat pagi. Ratusan warga mulai memadati tenda-tenda berisi bahan pokok. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut—sebuah langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan dapur warga tetap "ngebul" menjelang bulan suci Ramadhan.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi apik antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Perum Bulog, serta Baznas Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menekankan bahwa GPM bukan sekadar seremoni, melainkan tameng bagi masyarakat terhadap potensi kenaikan harga (inflasi) yang sering terjadi saat permintaan pangan melonjak di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Menjelang Ramadhan, kebutuhan bahan pokok pasti meningkat. Gerakan Pangan Murah ini sangat penting untuk menekan inflasi agar harga tetap terjangkau dan tidak terjadi kelangkaan barang di tengah masyarakat," tegas Haji Ansori.

Dirinya juga mengapresiasi peran aktif kaum perempuan, khususnya GOW Kabupaten Sumbawa, yang terlibat langsung dalam koordinasi teknis. Menurutnya, peran ibu-ibu sangat krusial dalam memahami dinamika kebutuhan rumah tangga dan stabilitas ekonomi keluarga.

Kabar baiknya, GPM tidak hanya terpusat di Lapangan Pahlawan saja. Untuk memastikan asas keadilan dan jangkauan yang lebih luas, kegiatan serupa akan dilaksanakan di beberapa lokasi strategis lainnya di Kota Sumbawa Besar, termasuk di Taman Sabalong Samalewa (Simpang Bingung) mulai tanggal 13 hingga 25 Februari 2026.

Bahan pokok yang tersedia dengan harga subsidi/terjangkau antara lain:

Beras (stok dari Perum Bulog),Minyak Goreng, Telur Ayam,Gula Pasir, Daging dan Sayur-mayur segar

Sinergi Lintas Sektor

Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori sebelumnya, memgatakan bahwa keterlibatan GOW adalah bentuk tanggung jawab moral untuk meringankan beban ekonomi keluarga, terutama kelompok kurang mampu.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kapolres Sumbawa,AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP Kepala BPS, Yudi Wahyudin, SST, M.Si hingga jajaran pimpinan OPD terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk mengawal distribusi pangan yang jujur dan tepat sasaran.

Acara ditutup dengan pemantauan langsung oleh Wakil Bupati ke lapak-lapak pedagang, memastikan bahwa stok yang tersedia mencukupi kebutuhan warga yang sangat antusias mengantre sejak pagi. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 16 Februari 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Kabupaten Sumbawa periode 2026–2031 yang digelar di Aula Hotel Sernu Raya Sumbawa, Minggu (15/02/2026).

Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD APJATI Prov. NTB dan ditandai dengan penyerahan pataka kepada Ketua DPC APJATI Kabupaten Sumbawa yang baru. Turut hadir jajaran pengurus DPD APJATI NTB, kepala OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pengurus yang dilantik.

Ketua DPC APJATI Kabupaten Sumbawa periode 2026–2031, H. Abdul Ghafur, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dan berharap kepengurusan baru dapat memperkuat silaturahmi serta kerja sama lintas sektor. Senada dengan itu, Ketua DPD APJATI NTB, H. Edy Sofyani, ST, mendorong peningkatan koordinasi antarwilayah di Pulau Sumbawa agar proses penempatan tenaga kerja semakin efektif dan profesional, termasuk melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pengembangan pelatihan keterampilan serta bahasa asing seperti bahasa Jepang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori menegaskan bahwa APJATI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan ketenagakerjaan. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap kepengurusan periode ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, penempatan pekerja migran yang dikelola secara baik akan membuka peluang kerja sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui remitansi bagi keluarga di daerah, bahkan mendorong tumbuhnya usaha baru saat para pekerja kembali ke tanah air. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi jika terjadi persoalan di luar negeri, agar perlindungan bagi pekerja dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, Wabup Ansori mendorong agar penempatan tenaga kerja ke luar negeri diiringi peningkatan keterampilan dan kompetensi khusus. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan mumpuni diyakini akan lebih mampu bersaing dan membawa nama baik daerah. 

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap kepengurusan yang baru dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan terus memperkuat kolaborasi demi terwujudnya tenaga kerja yang sejahtera dan terlindungi.(AM/IP/ADR-Prokopim)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  14 Februari 2026 – GOR Mampis Rungan menjadi saksi sejarah baru dalam dunia olahraga dan hiburan di Kabupaten Sumbawa. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati arena untuk menyaksikan Eternal Fight Show Vol. 2: Sumbawa Series, sebuah ajang yang menandai babak baru kolaborasi antara prestasi olahraga dan industri ekonomi kreatif di Tanah Samawa.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa diwakili Staf Ahli Bupati Sumbawa Agus Mustamin S.Sos M.Si, yang menegaskan dukungan penuh terhadap transformasi olahraga menjadi ekosistem yang bernilai ekonomi tinggi.

Hadir Ketua Umum KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH.MSi, Anggota DPRD kabupaten Sumbawa Sri Wahyuni,H Zohran SH dan Polres Sumbawa bersama Kejari Sumbawa 

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Eternal Fight Show bukan sekadar pertunjukan adu ketangkasan fisik. Lebih dari itu, ajang ini adalah refleksi dinamika olahraga modern yang terintegrasi dengan industri hiburan dan promosi daerah.

"Kegiatan hari ini bukan hanya aktivitas fisik semata, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif dan industri hiburan. Ketika olahraga dikelola secara profesional, ia menciptakan ruang baru bagi atlet untuk berkembang, pelaku UMKM untuk tumbuh, dan sektor jasa ikut hidup. Ini adalah rantai nilai yang nyata bagi daerah kita," ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan etika bagi para atlet. Beliau mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pukulan, melainkan pada disiplin dan rasa hormat terhadap lawan.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah, Iwan Kurniawan, ST selaku Pembina Olahraga, mengapresiasi konsistensi penyelenggara dalam membina atlet lokal. Menurutnya, olahraga adalah instrumen terbaik dalam membangun karakter pemuda yang tangguh dan sportif.

"Kita sedang melihat proses pembinaan. Olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang disiplin melawan tekanan dan mengalahkan diri sendiri. Kami sangat mengapresiasi event yang konsisten membina atlet lokal ini untuk menjadi juara di tingkat nasional hingga internasional," tutur Iwan Kurniawan sebelum prosesi pembukaan.

Putra Daerah Membangun Industri "Sportainment"

Sultan, selaku promotor acara yang juga putra asli Sumbawa, menyampaikan pesan emosional tentang dedikasinya untuk daerah. Ia berkomitmen membawa nuansa baru bagi Sumbawa dengan memadukan unsur adat dalam setiap pagelaran kelas dunia.

"Saya ingin mengabdi dan membawa nuansa baru. Kita buka dengan adat Sumbawa untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Sumbawa itu hebat. Kami ingin membangun industri olahraga (sport industry) di sini dan memberikan panggung bagi talenta lokal," tegas Sultan.

Dukungan juga datang dari Promotor Garuda, yang mengumumkan bahwa Sumbawa terpilih sebagai titik pertama Roadshow yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Sebagai bentuk apresiasi nyata, promotor menyiapkan bonus pelatihan sebesar 100 USD bagi atlet dengan performa terbaik untuk memacu semangat juang di atas ring.

Dengan mengucapkan"Bismillahirrohmanirrohim", kegiatan Eternal Fight Show Vol. 2 secara resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap event ini menjadi barometer baru bagi penyelenggaraan acara olahraga yang profesional, tertib, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang hadir pun tidak hanya disuguhi pertandingan yang sengit, tetapi juga beragam hiburan serta door prize*menarik dari sponsor lokal seperti D’luk Samawa Hotel, menambah kemeriahan malam Minggu di Sumbawa Besar.(AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id - 13 Februari 2026.Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa semakin diperkuat melalui pertemuan strategis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan sejumlah mitra nasional maupun internasional dalam rangka mendukung Program Sumbawa Hijau Lestari.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Ketua DPRD Sumbawa H.M Berlian Rayes, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dr Dedy Heriwibowo, bersama Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah. Turut hadir mendampingi, Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim, Akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin, serta Tim Ford Foundation.

Dalam forum diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif tersebut, Direktur Julmansyah menegaskan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk mempercepat upaya penyelamatan dan rehabilitasi hutan serta lahan yang telah diinisiasi dan dimasifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Sumbawa.

“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumbawa merupakan fondasi penting. Ke depan, sinergi program dan dukungan multipihak menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan dan penguatan tata kelola tenurial,” ujar Julmansyah.

Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi merupakan strategi pembangunan daerah yang menyatukan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi hutan, penguatan perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial menjadi bagian integral dalam menjaga daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Para peserta diskusi menunjukkan antusiasme tinggi dan menyampaikan berbagai peluang dukungan, baik dalam bentuk program teknis, pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga akses pendanaan melalui berbagai skema kehutanan dan pembiayaan lingkungan yang relevan. Skema pendanaan dari BPDLH, dukungan teknis dari lembaga mitra, serta penguatan riset dan advokasi kebijakan menjadi bagian dari opsi kolaborasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Hasil pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai pola kolaborasi multipihak yang akan ditindaklanjuti secara operasional di Kabupaten Sumbawa. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis, memperkuat pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial, serta membangun model tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

Menanggapin inisiasi ini, Dr. Tri Joko Direktur BPDLH memberikan dukungan dengan menjelaskan windows yang ada di BPDLH. Hal yang sama juga disampaikan oleh The Asia Foundation, lembaga filantropi ini akan membantu bersama KONSESPI NTB dan Bappeda Sumbawa agar ada beberapa pilot Project dan memastikan Sumbawa Hijau Lestari terimplementasi. 

Menurut Julmansyah, kami berupaya merajut parapihak ada agar pembiayaan non APBN di saat efesiensi dan ruang fiskal terbatas. Bahkan kata Julmansyah beberapa lembaga filantropi lain juga akan ikut dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari ini. 

Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan juga akan berkontribusi seluasnya kurang lebih 500 Ha program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) Perhutanan Sosial. 

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Direktur Julmansyah dalam menggalang dukungan para pihak untuk mendukung semangat dan langkah bupati Sumbawa yang telah ditunjukan secara masif di lapangan. DPRD Sumbawa akan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Bupati Sumbawa dalam mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari.

Kepala Bapperida, Dedy Heriwibowo akan mengagendakan tindak-lanjut pertemuan ini untuk mengkonsolidasikan berbagai gerakan bersam tersebut dengan melibatkan pemerintah, legislatif, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta elemen komunitas masyarakat dalam menjaga warisan ekologis Sumbawa bagi generasi mendatang melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera. (AM)

Sumbawa.Lunyuk.Amarmedia.co.id – Keinginan masyarakat Kecamatan Lunyuk untuk memiliki layanan darurat yang cepat dan dekat akhirnya terwujud. Camat Lunyuk,Anhuyas, S.STP., M.Si. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas peresmian Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Zona Lunyuk yang mulai beroperasi.

Camat Anhuyas menegaskan bahwa kehadiran pos ini adalah jawaban atas kekhawatiran warga terkait jarak tempuh layanan darurat selama ini. Dengan adanya armada fire truck berkapasitas 4.000 liter di wilayah sendiri, standar operasional prosedur (SOP) waktu tanggap di bawah 15 menit kini dapat dipenuhi.

"Warga sangat senang luar biasa. Mereka merasa tenang karena kini Damkar hadir langsung di wilayah kami. Ini bukan hanya soal memadamkan api saat kebakaran, tapi juga pos penyelamatan. Mulai dari evakuasi ular yang masuk ke rumah warga hingga bantuan darurat lainnya, semua bisa dilayani di sini," ujar Camat Anhuyas dalam sambutannya.

Meski menyambut baik operasional pos tersebut, Camat Anhuyas memberikan catatan strategis demi optimalnya pelayanan ke depan. Saat ini, Pos Damkar Lunyuk diperkuat oleh 14 personel yang terbagi dalam tiga shift piket.

"Secara teknis, jumlah 14 personel ini belum ideal. Kami berharap Pemerintah Kabupaten bisa menambah personel hingga mencapai angka ideal 18 sampai 20 orang, agar setiap shift bisa diisi minimal 5 petugas secara maksimal," jelasnya.

Selain masalah personel, Camat juga menyoroti kondisi fisik bangunan pos yang saat ini ditempati. Meski sudah layak, ia mengusulkan adanya rehabilitasi bangunan dan pagar dengan estimasi anggaran Rp50-70 juta. Hal ini mendesak dilakukan terutama untuk perbaikan plafon dan atap agar ruang Pesanggrahan (kamar petugas) dapat ditempati dengan nyaman oleh personel yang berjaga 24 jam.

 Pesan Bupati: Keselamatan Adalah Investasi

Peresmian ini oleh Kadis Damkartan,H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si mewakili Bupati Sumbawa dihadiri Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang dalam sambutannya, menekankan bahwa waktu respons adalah segalanya dalam musibah kebakaran.

"Selisih 5 sampai 10 menit menentukan apakah hanya satu rumah yang terbakar atau menjadi musibah satu kampung. Dengan pos ini, warga Lunyuk tidak lagi berada di ujung antrean pelayanan darurat," tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Di akhir acara yang ditandai dengan penyerahan nozel secara simbolis kepada Danpos Damkar Lunyuk, Camat Anhuyas mengajak seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir untuk menjaga fasilitas tersebut.

"Pos ini adalah milik kita bersama. Jadikan ini pusat edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya kebakaran sejak dari rumah masing-masing. Mari kita jaga dan dukung para petugas kita yang bekerja siang malam demi keselamatan rakyat," pungkas Camat. (AM)

Sumbawa.Lunyuk.Amarmedia.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan keselamatan warga dan mempercepat response time darurat kembali diwujudkan. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka dan mengoperasikan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Zona Kecamatan Lunyuk, pada hari Rabu 12 Februari 2026.

Sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si, menekankan bahwa kehadiran pos ini adalah jawaban atas tantangan geografis wilayah selatan Sumbawa yang memiliki jarak antar-desa cukup berjauh.

Dalam arahannya, Bupati menggarisbawahi pentingnya menekan waktu tanggap (response time) di bawah 15 menit. Belajar dari pengalaman di Zona Empang, keberadaan pos strategis terbukti efektif meminimalisir luas kebakaran dan risiko korban jiwa.

"Selisih 5 sampai 10 menit sangat menentukan apakah api hanya menghanguskan satu rumah atau menjalar menjadi musibah satu kampung. Dengan adanya pos di Lunyuk, kita ingin memastikan warga tidak lagi berada di ujung antrean pelayanan darurat," tegas Bupati dalam sambutannya.

Selain penanganan kebakaran, Pos Damkar Lunyuk juga berfungsi sebagai garda kemanusiaan untuk layanan non-kebakaran, seperti evakuasi kecelakaan, penanganan pohon tumbang, hingga evakuasi hewan berbahaya.

Usai peresmian, Kepala Dinas Damkartan, H. Sahabuddin, menjelaskan secara mendetail kesiapan operasional pos baru tersebut.

Armada satu unit fire truck terbaru dengan kapasitas tangki 4.000 liter. Sebanyak 14 personel disiagakan yang terbagi dalam tiga shift (1 Komandan Peleton, 3 Komandan Regu, dan 10 anggota).Sembilan di antaranya merupakan personel P3K yang berdomisili asli di Kecamatan Lunyuk untuk memudahkan koordinasi lapangan.

"Nomor kontak pos dan seluruh komandan regu sudah kami sebar melalui spanduk di titik-titik strategis. Kami meminta masyarakat tidak ragu melapor jika terjadi keadaan darurat," ujar Haji Sahabuddin.

Kegiatan peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbawa, Sekda, anggota DPRD Dapil 3, para kepala OPD, serta unsur Forkopimcam Lunyuk. Acara ditandai secara simbolis dengan penyerahan nozzle (pipa pemancar air) oleh Bupati kepada Komandan Pos Damkar Lunyuk.

Ke depan, Dinas Damkartan berharap dapat terus memperluas jangkauan dengan membentuk pos serupa di wilayah Lape, Lantung, dan Moyo Hulu, bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.

"Jaga pos ini seperti milik sendiri. Ingat, dalam urusan keselamatan, menunda laporan berarti mempertaruhkan segalanya," tutup pesan Bupati disambut hangat oleh tamu undangan. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 10 Februari 2026 - Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat krusial dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan memberikan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr L Muhamad Iqbal saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur, Selasa (10/02/2026). 

"Saya yakin teman teman di provinsi dan kabupaten kota sudah capek dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih alih dapat promosi dan jabatan tapi dihantui musibah sampai pensiun", tegas Gubernur. 

Untuk itu, Gubernur dengan tegas pula tengah melakukan pembenahan sistem yang sedang berjalan di awal pemerintahannya. 

Dirinya mengatakan, sejak setahun lalu, Pemprov telah mengajukan permohon pemeriksaan tujuan khusus terkait beberapa temuan masalah dalam sistem pemerintahan. 

"Samasekali bukan bermaksud mencari siapa yang salah namun bertujuan untuk memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan dalam upaya pembenahan sistem untuk mengetahui apa dan dimana masalahnya", tegasnya lagi. 

Dirinya juga menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya adalah kebijakan tak populer namun dinilai penting agar tata kelolanya semakin baik yang dapat mendukung jalannya pemerintahan seperti pemeriksaan di Bank NTB, Dikbud, Bappenda dan rumah sakit beberapa waktu lalu. 

Gubernur berharap, kemitraan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dengan BPKP dalam membangun tata kelola yang baik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program program pemerintah. 

Acara pengukuhan dihadiri pula oleh para Bupati, Wakil Bupati dan Walikota serta pejabat BPKP dan para kepala OPD Pemprov NTB. (jmy/her/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Akses transportasi di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa kini memasuki babak baru. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi meluncurkan (launching) pelaksanaan preservasi jalan ruas Batu Dulang-Tepal di titik alih trase Brang Tereng, Selasa (10/2/2026).

Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH bersama Anggota H Zohran SH. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbawa  Asisten 1 dan 2 Sekretariat Daerah bersama kepala OPD dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum syukuran atas dimulainya konstruksi lanjutan yang akan menyambungkan konektivitas masyarakat di wilayah pegunungan Batulanteh.

Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari paket besar tiga ruas strategis, yakni Batu Dulang – Tepal,Tepal – Batu Rotok, Lenangguar – Teladan.

Total anggaran yang dikucurkan untuk menuntaskan ketiga ruas di wilayah selatan ini diproyeksikan mencapai Rp385 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN melalui skema multiyears (tahun jamak).

"Skema ini kami pilih secara sengaja agar pembangunan dilakukan menyeluruh dan berkualitas tinggi. Kita tidak ingin sekadar perbaikan sementara, tapi hasil yang berkelanjutan," tegas Bupati.

Ada fakta menarik di balik terealisasinya proyek ini. Bupati membeberkan bahwa ketiga ruas jalan tersebut sempat beberapa kali tercoret dari daftar prioritas pemerintah pusat. Namun, melalui lobi intensif dan diplomasi yang kuat, Pemkab Sumbawa berhasil mengamankan anggaran tersebut.

"Sumbawa menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi NTB yang berhasil memperoleh program Inpres Jalan Daerah (IJD) ini. Ini adalah buah dari ikhtiar kita bersama," jelasnya.

Dari total 27 kilometer ruas Batu Dulang-Tepal, sepanjang 20,5 kilometer telah tertangani sebelumnya. Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan sisa 8,1 kilometer, termasuk pengalihan jalur (alih trase) Brang Tereng sepanjang 700 meter untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pembangunan jalan sepanjang 93 kilometer yang menghubungkan Batu Dulang hingga Batu Rotok ini diharapkan menjadi urat nadi ekonomi baru. Selain menurunkan biaya logistik bagi petani, infrastruktur ini disiapkan untuk mendukung kawasan Batulanteh sebagai destinasi agrowisata.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTB, Rikson, ST., MT., menekankan pentingnya dukungan masyarakat, terutama dalam penyelesaian urusan lahan agar pekerjaan tidak terhambat.

"Ruas ini adalah penunjang utama ekonomi, apalagi Kecamatan Batulanteh adalah sentra kopi terbaik di Sumbawa. Kami berharap dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat agar proses tender dan pelaksanaan ruas selanjutnya bisa segera tuntas," ujar Rikson. (AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, buka Lokakarya Strategi Adaptasi Perubahan Iklim, di Aula PKK Kabupaten Sumbawa, Senin, (9/1/2026). Kegiatan ini diikuti sejumlah Organisasi masyarakat Kelompok Perempuan, Anak Muda, dan Disabilitas, Lokakarya ini merupakan kerjasama antara TP PKK Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menyampaikan, Lokakarya ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah perubahan iklim. Sejalan dengan Progam Cerah yang digalakkan Plan Internasional Indonesia, Pemkab Sumbawa juga menggalakkan Program Sumbawa Hijau Lestari. Program ini merupakan upaya memperbaiki dan menjaga alam Sumbawa dengan penanaman pohon kembali. Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan lahir strategi kampanye yang konkret dan aplikatif, serta terbentuknya jaringan kolaborasi yang kuat antara TP PKK, Plan International Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa, Ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan atas perjanjian kemitraan yang telah dilakukan antara Plan Internasional Indonesia dengan TP PKK Kabupaten Sumbawa dalam proyek yang bernama "CERAH" (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Berkelanjutan). Kegiatan ini sangat bermakna karena tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi membahas strategi dan aplikasi bagaimana cara yang tepat mengkampanyekan perubahan iklim agar dapat menggerakkan perubahan perilaku masyarakat, Jelasnya.

Lebih lanjut, Disampaikan, Perubahan iklim bukan cuma persoalan alam, tetapi juga persoalan bagaimana manusia memperlakukan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan perempuan, anak Muda, dan orang dengan disabilitas dapat memiliki andil dalam membangun strategi adaptasi Perubahan Iklim, Harapnya.

Project Coordinator Cerah NTB, Abdul Rohman menyampaikan kegiatan ini disasarkan untuk perempuan, anak muda dan disabilitas. Terget sasaran dipilih dikarenakan mereka termasuk salah satu kelompok yang rentan dalam menghadapi Perubahan iklim. Sehingga dengan mengajak kelompok perempuan, anak muda dan disabilitas membangun strategi adaptasi perubahan iklim ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adaptasi perubahan lingkungan khususnya kelompok rentan ini, Tutupnya.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi tentang dasar-dasar perubahan iklim dan dampaknya di tingkat lokal, prinsip kampanye perubahan perilaku, strategi komunikasi yang inklusif, serta praktik penyusunan rencana kampanye adaptasi perubahan iklim. Peserta juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok serta story telling untuk mengidentifikasi isu prioritas di wilayah masing-masing dan merancang pesan kampanye yang sesuai dengan konteks lokal. (AM)

Lombok Timur, Amarmedia.co.id - 9 Februari 2026 — Pemerintah Pusat mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat produksi bawang putih nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau sejumlah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain lantai jemur bawang putih serta gudang benih milik UD. Bayanaka. Keduanya juga melakukan penanaman bawang putih bersama Kelompok Tani Pusuk Pujanta sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani lokal.

Menteri Pertanian menyampaikan bahwa penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis dan tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara signifikan.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang menjadi pusat komoditas jagung nasional. Menurutnya, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan, baik untuk Pulau Jawa maupun pasar yang lebih luas.

“Bisa ya. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah NTB mensuplai pakan ke Pulau Jawa. Bila perlu, negara lain,” ujar Amran.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi strategis menyerap produk pertanian langsung dari petani. Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani serta menjadi teladan melalui kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil direalisasikan hanya dalam satu tahun.

“Ini capaian spektakuler. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi selama Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal penetapan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar target produksi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” tegas Miq Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

“Target kami jelas: petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. (AM/Aka/Diskominfotik)

Sumbawa, Amarmedia.co.id -5 Februari 2026 — Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, meninjau lokasi kebakaran di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, sekaligus menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan penanganan terpadu terhadap para korban.

Kebakaran terjadi pada Rabu (4/2/2026) sekitar pukul 14.16 WITA, mengakibatkan satu unit rumah milik Didi Krishnadi di RT 002/RW 01 terbakar 100 persen beserta isinya, serta tiga rumah permanen terdampak milik Mansur, Siti Sarah, dan Khairuddin. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa, tidak terdapat korban jiwa. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik, dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp500 juta, termasuk dua unit sepeda motor dan bahan klontong.

Dalam peninjauan pada Kamis (5/2/2026), Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Camat Moyo Hulu, Kepala Desa Batu Bulan, Kepala Dinas Pangan, serta perwakilan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah juga mengarahkan agar pembangunan kembali rumah warga menggunakan atap genteng, bukan seng, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terkait program gentengisasi, serta menekankan pentingnya keamanan instalasi listrik sesuai standar.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran berupa uang tunai, beras, air bersih, mie instan, paket sembako, telur, terpal, matras, dan selimut, guna mendukung proses pemulihan awal. (AM/IP/ADR – Prokopim)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  Februari 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (09/02/2026).

Bimtek yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD, camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Ketua Pelaksana, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov, menyampaikan bahwa Bimtek telah dilaksanakan pada tanggal 2–5 Februari 2026 dan berjalan dengan baik. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari seluruh PPK dan Admin RUP dengan rincian 32 perangkat daerah, 24 kecamatan, 26 UPT Puskesmas, 9 bagian lingkup Setda, serta 9 kelurahan.

“Perkembangan penginputan RUP saat ini telah mencapai 73,6 persen. Kami berharap kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat segera dituntaskan 100 persen,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Bimtek SiRUP bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan aksi nyata pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

“Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Ansori menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dapat diakses oleh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan tidak hanya berlaku pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga sejak tahap perencanaan.

“Sekarang ini, gerak dan kerja perangkat daerah sangat mudah dilihat oleh masyarakat. Karena itu, saya berpesan khusus kepada pengguna anggaran, PPK, dan unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab, karena perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa.

“Dengan perencanaan yang tertib dan transparan, kita optimistis Sumbawa dapat terus bergerak menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.(AMI/P/ADR-Prokopim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, memberikan apresiasi tinggi terhadap adedikasi insan pers. Pria yang akrab disapa Doktor Budi ini menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan mitra strategis dalam menjaga roda pembangunan di Tanah Samawa tetap pada relnya.

Dalam penyampaiannya pagi ini,(9/2) Doktor Budi menekankan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan media massa adalah elemen kunci bagi pemerintahan yang sehat.

“Pers adalah pilar demokrasi yang sangat penting. Keberadaannya membantu menjaga keseimbangan informasi, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi masyarakat,” ujar Sekda.

Selaras dengan tema nasional tahun ini, Sekda mendorong seluruh wartawan di Sumbawa untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Menurutnya, informasi yang berkualitas adalah katalisator bagi stabilitas ekonomi dan sosial, nenghasilkan produk jurnalistik yang objektif dan berimbang, menjaga marwah profesi di tengah derasnya arus informasi digital dan mendorong narasi yang mendukung kedaulatan ekonomi lokal, termasuk penguatan sektor UMKM dan pariwisata Sumbawa.

Di era transformasi digital yang serba cepat, tantangan terbesar adalah disinformasi. Sekda mengajak insan pers untuk menjadi filter utama bagi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga etika jurnalistik dan menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks. Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dan sinergi yang transparan. Dengan informasi yang akuntabel, berbagai program pembangunan—mulai dari infrastruktur hingga kesehatan diharapkan dapat tersosialisasi dengan utuh kepada publik.

Doktor Budi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang telah bekerja keras menyajikan informasi edukatif bagi warga Sumbawa.

"Selamat Hari Pers Nasional 2026. Mari bersama-sama kita wujudkan Sumbawa yang lebih informatif, transparan, dan berdaya saing," pungkasnya. (AM/SR)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Intensitas hujan yang tinggi di wilayah timur Kabupaten Sumbawa memicu banjir luapan di Kecamatan Empang pada Sabtu (07/02/2026) sore. Banjir dengan ketinggian air mencapai satu meter tersebut merendam permukiman warga serta memutus akses jalan raya, memaksa otoritas terkait segera melakukan tindakan darurat.

Respons Cepat BPBD Sumbawa

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat sejak menerima laporan pertama. Koordinasi intensif dengan pihak kecamatan dilakukan untuk memetakan sebaran dampak secara akurat.

"Tadi Malam, tim BPBD Kabupaten Sumbawa langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan dropping bantuan logistik awal sekaligus melakukan asesmen mendalam guna melengkapi data lapangan. Rencananya, bantuan logistik tambahan akan kami salurkan kembali besok pagi," tegas Nurhidayat dalam keterangannya.

Berdasarkan rilis resmi sementara BPBD Kabupaten Sumbawa hingga Sabtu pukul 22.00 WITA, tercatat sebanyak 1.143 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang tersebar di delapan desa. Berikut adalah rincian desa terdampak: Desa Empang Bawah  350 KK, Desa Empang Atas  288 KK ,Desa Lamenta  125 KK ,Desa Pamanto  117 KK, Desa Gapit  91 KK , Desa Jotan Beru  65 KK , Desa Bunga Eja  58 KK, Desa Jotang  49 KK Total 1.143 KK

Sementara itu, dua desa di wilayah yang sama, yakni Desa Ongko dan Desa Boal, dilaporkan aman dan tidak terdampak oleh banjir kali ini.

BPBD Kabupaten Sumbawa mengimbau seluruh masyarakat di wilayah terdampak maupun wilayah rawan lainnya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan pantauan cuaca, potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Hingga berita ini diturunkan, tim reaksi cepat (TRC) BPBD masih terus berada di lokasi untuk memantau penurunan debit air dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. (AM)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Rasa haru dan sujud syukur mewarnai prosesi groundbreaking Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat sore (06/02/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyebut momen ini sebagai titik balik sejarah bagi kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot tidak mampu menyembunyikan sisi emosionalnya. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran investasi senilai Rp1,3 Triliun ini adalah buah dari "pertempuran" diplomasi yang panjang dan penuh liku di tingkat nasional.

Bupati Jarot membeberkan bahwa proyek raksasa di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini sempat hampir terlempar dari daftar prioritas nasional.

"Jujur, saya sempat sangat gelisah. Ada fase di mana proyek ini hampir keluar dari daftar nasional. Namun, berkat doa masyarakat dan komunikasi tanpa henti dengan pemerintah pusat serta dukungan penuh Gubernur NTB, alhamdulillah Sumbawa tidak hanya masuk, tapi menjadi fase pertama dari enam proyek strategis di Indonesia. Ini adalah mukjizat bagi kami," ujar Bupati Jarot penuh syukur.

Bagi Bupati Jarot, proyek ini bukan sekadar tentang angka investasi, melainkan tentang keselamatan usaha para peternak lokal. Ia menekankan bahwa industrialisasi ini akan menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir yang akan melindungi peternak dari permainan harga pasar.

"Dulu peternak kita menangis karena pakan mahal dan bibit (DOC) sulit didapat. Sekarang, pabrik pakan dan pembibitannya ada di depan mata kita. Ini akan menekan biaya produksi secara drastis," jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Jarot memaparkan dampak ekonomi yang luas (multiplier effect) Penyediaan Lapangan Kerja, Menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar, tersedia dukungan bagi kelompok masyarakat yang ingin mengelola DOC.

Demikian pula di sektor transportasi. Frekuensi penerbangan ke Sumbawa yang kini meningkat menjadi tiga kali sehari adalah bukti geliat ekonomi mulai terasa dnq produk peternak lokal akan menjadi pemasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional.

Menutup sambutannya, Bupati yang dikenal dekat dengan rakyat ini memberikan pesan kuat kepada seluruh warga Sumbawa untuk menjaga iklim investasi.

"Saya titip pesan kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga kondusivitas. Jika ada yang mencoba merusak keamanan, kita hadapi bersama. Tugas kita adalah memastikan investor merasa aman, sehingga investasi yang ada bertahan dan investasi baru akan terus berdatangan demi kesejahteraan anak cucu kita di Sumbawa," pungkasnya.

Acara yang berlangsung serentak secara virtual di enam titik nasional ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan, pimpinan DPRD, Zulfikar Demitry SH MH, Anggota DPRD Provinsi NTB H Salman Alfarizi SH Forkopimda, serta jajaran Direksi BUMN PT Berdikari.

Dari Pemda Sumbawa hadir Sekretaris Daerah Dr H.Budi Prasetyo,  Asisten 1,2 dan 3 Kepala Baparida,dan kepala Dinas terkait.(Am)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarmedia.co.id– Keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi pilar utama dalam menyukseskan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Sumbawa. Komandan Kodim (Dandim) 1607/Sumbawa, Letkol Kav Basofi Cahyowibowo, S.T., menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal penuh proses pembangunan industri ayam terintegrasi hingga benar-benar beroperasi di Desa Serading.

Hadir dalam acara groundbreaking pada Jumat (06/02/2026), Letkol Basofi menyampaikan bahwa TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan tidak ada kendala lapangan yang mengganggu jalannya investasi.

Dandim Letkol Basofi menilai bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang sangat positif bagi masa depan Kabupaten Sumbawa. Sebagai perpanjangan tangan institusi keamanan di daerah, Kodim Sumbawa memberikan dukungan penuh (all-out) untuk menyukseskan program yang dicanangkan Presiden tersebut.

"Kami dari Kodim Sumbawa sangat mendukung dan siap mensukseskan proses pembangunannya. Ini adalah proyek strategis Presiden yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Tugas kami adalah memastikan proses ini berjalan lancar tanpa kendala," tegas Dandim.

Dukungan TNI tidak hanya berhenti pada seremoni peletakan batu pertama. Letkol Basofi menegaskan bahwa personelnya akan membantu dalam pengawasan dan pengawalan pembangunan fisik hingga industri ini siap beroperasi secara mandiri.

"Kami akan bantu dalam pengawasan dan pengawalan sampai selesai dan bisa berjalan operasional. Harapan kita, tidak ada kendala dalam proses pembangunan ini sehingga tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan nilai tambah di daerah bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Dandim Basofi meyakini bahwa kehadiran hilirisasi industri peternakan ini akan membawa perubahan besar pada struktur ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi warga Sumbawa.

"Secara umum dampaknya akan sangat luas. Jika industri ini sudah berjalan, pasti akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya. Ini adalah nilai tambah yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.

Pernyataan Dandim ini sekaligus memperkuat komitmen Forkopimda Kabupaten Sumbawa untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan jaminan keamanan dari TNI-Polri serta dukungan regulasi dari DPRD, Kabupaten Sumbawa kini siap bertransformasi menjadi pusat agribisnis unggulan di Nusa Tenggara Barat.

"Kami support penuh pemerintah daerah agar harapan masyarakat akan kesejahteraan melalui hilirisasi ini bisa terwujud," pungkas Letkol Kav Basofi Cahyowibowo. (AM)

Sumbawa, Moyo Hilir.amarmedia.co.id – Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti prosesi groundbreaking pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat (06/02/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, bahkan tak kuasa menahan rasa syukurnya atas dimulainya proyek strategis yang sempat menguras energi dan emosi ini.

Dalam sambutannya, Bupati  Haji Jarot mengungkapkan bahwa sebelum hari bersejarah ini tiba, dirinya sempat dilanda kegelisahan mendalam. Pasalnya, proyek raksasa ini sempat dikabarkan keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Jujur, saya sempat gelisah luar biasa karena proyek ini sempat hampir lepas. Tapi alhamdulillah, berkat perjuangan banyak pihak yang penuh liku, kita berhasil masuk enam besar nasional dan Sumbawa masuk pada fase pertama. Saya sujud syukur, hari ini mimpi itu mulai menjadi nyata," ungkap Bupati dengan nada bergetar.

Ia memberikan apresiasi dan Terima kasih kepada Kementrian Pertanian bersama Danantara dan PT Berdikari  Prof Syahrul Bosang, dan juga Pak Agung dan Makmum, Gubernur NTB, Anggota DPR RI H Johan Rosihan, juga tokoh Sumbawa di Pusat seperti Prof Din Syamsuddin dan H Fahri Hamzah dan juga yang lainnya.

Bupati Jarot menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan pabrik, melainkan menciptakan multiplayer effect yang dahsyat bagi ekonomi lokal. Dengan adanya industri ini, seluruh rantai produksi unggas—mulai dari pakan, bibit (DOC), hingga pasar—kini terpusat di NTB, khususnya Sumbawa.

"Ini adalah kesatuan yang utuh. Peternak ayam pedaging, petelur, hingga ayam pejantan tidak perlu bingung lagi. Pakannya ada di sini, bibitnya ada di sini, dan pasarnya sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah keselamatan usaha bagi rakyat kami," tegasnya.

Dampak ekonomi yang dibawa tidak main-main. Bupati memaparkan bahwa terdapat alokasi sekitar Rp20 Triliun untuk sarana prasarana, serta dukungan luar biasa sebesar Rp50 Triliun bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang ingin mengambil bibit ayam (DOC).

Efek domino dari investasi ini pun mulai terasa pada sektor transportasi. "Dulu pesawat ke Sumbawa hanya sekali sehari. Sekarang, mobilitas sudah ramai. Ada tiga kali penerbangan ke Lombok dan satu ke Denpasar bolak-balik. Ini bukti ekonomi kita mulai bergerak cepat," tambah Bupati Jarot.

Menutup sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif mendukung terwujudnya project ini. Bupati Jarot mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Sumbawa. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah dan masyarakat saat ini adalah memastikan para investor merasa aman.

"Mari kita jaga bersama kondusivitas daerah. Jika ada yang ingin merusak keamanan kita, harus kita lawan bersama agar investor yang sudah ada tetap bertahan dan yang baru akan berdatangan. Kita harus melindungi investasi yang masuk karena inilah jalan menuju kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkasnya.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penetapan Sumbawa sebagai pusat industri unggas terintegrasi adalah keputusan yang sangat tepat dan strategis. Dalam sambutannya pada groundbreaking di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Jumat (06/02/2026), Gubernur Mamiq Iqbal memaparkan visi besar di balik keseriusan Pemerintah Provinsi NTB menghibahkan tanah demi proyek ini.

Gubernur Iqbal secara jujur mengakui adanya rasa cemas dalam beberapa bulan terakhir terkait lonjakan permintaan protein hewani. Dengan target 600 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh NTB, kebutuhan akan telur dan daging ayam melonjak drastis.

"Saya jujur merasa cemas. Jika permintaan (demand) dari MBG ini sangat tinggi sementara pasokan (supply) kita belum siap, maka hukum pasar akan berlaku: inflasi akan meledak. Harga akan melambung tinggi. Inilah alasan mengapa pemerintah harus fokus total pada sektor supply melalui industri ini," tegas Gubernur.

Selama ini, NTB sangat bergantung pada Pulau Jawa untuk pasokan pakan dan bibit ayam (DOC). Gubernur Iqbal ingin ketergantungan ini segera berakhir. Dengan ketersediaan jagung yang melimpah di NTB—yang mencakup 50% bahan baku pakan—Gubernur telah menginstruksikan riset mendalam untuk menciptakan formula pakan lokal yang 100% mandiri.

"Kita punya jagung. Sekarang saya minta Dinas Peternakan dan tim ahli untuk meriset bahan alternatif seperti kelor dan magot yang dikeringkan menjadi tepung nutrisi. Kita harus bisa produksi pakan sendiri agar tidak lagi didikte oleh harga industri luar yang tidak terprediksi," tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur mengumumkan kabar baik mengenai pembukaan kembali akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank NTB Syariah setelah sempat tertutup selama 7 tahun.

"Kami siapkan akses KUR untuk UMKM sebesar 30 miliar pada tahap awal, dan khusus untuk sektor peternakan, kami sedang perjuangkan bunga hanya 3%. Ini harus berjalan cepat, kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu," kata Lalu Iqbal.

Meskipun Sumbawa menjadi titik utama hilirisasi terintegrasi, Gubernur menekankan bahwa wilayah lain seperti Bima dan Dompu tidak akan ditinggalkan. Pemprov NTB telah menyiapkan lahan milik provinsi di wilayah tersebut untuk diarahkan menjadi industri pakan pendukung.

"Keputusan meletakkan industri di Sumbawa ini benar karena kita adalah provinsi yang paling serius. Kami ikhlas memberikan tanah kepada negara, taat kepada 'langit' (pusat), demi kesejahteraan rakyat di bumi NTB," ujarnya disambut tepuk tangan meriah.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot , yang disebutnya sebagai sosok yang paling lega atas realisasi proyek ini. Ia berharap kolaborasi antara BPI Danantara, PT Berdikari, dan pemerintah daerah dapat menjadikan NTB sebagai contoh nasional dalam hilirisasi pangan.(AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Kabupaten Sumbawa dipastikan menjadi salah satu titik sentral dalam peta ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Operasional PT Berdikari, Mukhammad Agung Aulia, dalam kunjungannya di Sumbawa pada Jumat (6/2/2026).

Dalam penjelasannya dihadapan Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan Forkopimda. Agung mengungkapkan bahwa melalui koordinasi di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, telah disiapkan rencana investasi besar senilai kurang lebih Rp20 triliun secara nasional. Program ini bertujuan untuk pemerataan suplai produksi pangan, khususnya komoditas ayam dan telur.

Agung menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa masuk dalam inventarisasi lokasi klaster yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari total 323 proyek yang direncanakan di seluruh Indonesia, Sumbawa mendapatkan porsi strategis untuk pembangunan fasilitas produksi.

"Izin Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, kami melaporkan bahwa saat ini kami tengah melakukan proses kajian bersama Danantara. Dalam waktu dekat, program pembangunan kandang baik untuk Grand Parent Stock (GPS) maupun Parent Stock (PS) akan segera dirilis sesuai mekanisme yang ditentukan," ujar Agung.

Investasi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur industri, tetapi juga membawa misi sosial sebagai representasi kehadiran negara melalui BUMN.

Dalam Jangka Pendek menunjang program pemenuhan gizi nasional melalui ketersediaan protein hewani (ayam dan telur) dan Jangka Panjang menciptakan efek domino ekonomi bagi masyarakat lokal dan memperkuat posisi Sumbawa sebagai lumbung pangan di NTB.

"Niat khusus kami hadir di sini adalah membawa dampak maslahat bagi masyarakat. Sebagai satu-satunya BUMN yang menangani masalah perunggasan, kami memohon dukungan penuh dari Bapak Gubernur, Bupati, serta jajaran Forkopimda agar program ini berjalan lancar," tambahnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa pada hari ini juga dilakukan peresmian berbagai proyek industri secara nasional yang disiarkan langsung (live). Selain menyentuh sektor pelayanan, kehadiran PT Berdikari di Sumbawa menandai dimulainya penguatan sisi industri pangan di wilayah tersebut.

"Sumbawa adalah wilayah yang sangat potensial. Ke depan, kami berencana untuk terus membangun tambahan fasilitas karena daerah ini merupakan salah satu pilar penting bagi produksi nasional," tutup Agung. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   (5 Februari 2026) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa. Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah merekomendasikan pencabutan izin terhadap sejumlah pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi gas subsidi.

“Sudah ada beberapa pangkalan yang kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Dan belasan yang ditegur. Ketika Pemda mengeluarkan rekomendasi itu ke Pertamina, dampaknya bukan hanya ke pangkalan, tetapi juga berpengaruh pada agen melalui pengurangan kuota,” tegas Haji Ansori, akrab Wabup disapa saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/2/26).

Menurutnya, elpiji 3 Kg adalah barang subsidi yang peruntukannya jelas, yakni bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Namun di lapangan, masih ditemukan praktik permainan oleh oknum, baik di tingkat agen maupun pangkalan, yang menyebabkan kelangkaan dan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Haji Ansori menyebut, indikasi permainan terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Ada dugaan penimbunan, penjualan tidak sesuai aturan, hingga praktik menaikkan harga saat terjadi kelangkaan.

“Kalau sudah ada satu pangkalan yang menaikkan harga, yang lain ikut. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Ini yang kita rasakan di Sumbawa. Di daerah lain seperti Lombok atau Jawa, tidak separah ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemda bersama tim dan Satgas akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan. Peringatan dan aturan sudah berulang kali disampaikan, namun jika masih ada yang melanggar, tindakan tegas akan diambil.

“Ini untuk kepentingan rakyat. Masih ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mestinya disadari, jual sesuai HET. Kalau habis, ya habis. Jangan ditimbun untuk dijual mahal,” tegasnya.

Wabup juga mengimbau masyarakat yang sudah tergolong mampu agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 Kg dan beralih ke elpiji nonsubsidi, sehingga kuota yang ada benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Ia menilai, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pusat dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat kesejahteraan meningkat berdasarkan data terbaru, maka secara otomatis peruntukan gas subsidi juga akan menyesuaikan.

“Ini soal data juga. Kalau masyarakat sudah masuk kategori mampu, mestinya tidak lagi menggunakan gas subsidi. Subsidi ini untuk yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, menyebutkan ada dua pangkalan yang direkomendasikan Pemda Sumbawa untuk dicabut izinnya, satu yang dicabut langsung oleh Pertamina.

Selain itu Pemda juga telah memberikan teguran kepada 11 pangkalan lainnya. Jika teguran ini tidak diindahkan akan direkomendasikan untuk pencabutan izin. (AM/SR)

Mataram. Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, serta Satgas Percepatan MBG kabupaten dan kota se-Provinsi NTB di Mataram, Rabu (4/2).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Selama kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di Provinsi NTB.

Gubernur Iqbal menuturkan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.

Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena pada umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun, melalui Program MBG, hal itu dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat.

“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tetapi di NTB dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini memperoleh harga yang lebih layak,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan program MBG. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat Provinsi NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah 3T.

“Tantangannya ada di daerah kepulauan dan 3T. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar peningkatan demand tidak menimbulkan inflasi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa pembahasan program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Melalui forum itu, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan, kita akan mendukung upaya percepatan. NTB bahkan sudah melampaui target awal,” jelas Iqbal.

Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (serly/her)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pada sore hari ini Rabu/04/02/26

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kasi Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa bersama PB-TRC Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

Adapun bantuan yang didistribusikan meliputi air bersih, mie instan, terpal, telur, paket sembako, matras, serta selimut, yang diperuntukkan bagi korban kebakaran guna memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam masa tanggap darurat.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat t. Melalui Kasi Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sagenta, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan langkah awal untuk meringankan beban para korban, sekaligus memastikan kebutuhan mendesak dapat segera terpenuhi.

“Kami langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan kejadian. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para korban, terutama untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu langkah penanganan lanjutan,” ujarnya.

BPBD Kabupaten Sumbawa juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait guna memantau kondisi korban dan kebutuhan tambahan yang diperlukan di lapangan.

Musibah kebakaran tersebut mengakibatkan warga terdampak harus kehilangan tempat tinggal dan sebagian harta benda. Dari pendataan kerugian mencapai 500 Juta (AM)

Moyo Hulu.Amarmedia.co.id – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menangani musibah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah permanen dan berdampak pada tiga rumah lainnya di RT 002/01 Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, pada Rabu siang (04/02/2026).

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, yang turun langsung memimpin jalannya operasi pemadaman, mengonfirmasi bahwa api pertama kali dilaporkan warga pada pukul 14.16 WITA.

Dalam keterangannya, H. Sahabuddin menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, tim Satgas 1 Mako segera dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 14.41 WITA. Sebanyak 3 unit truk pemadam kebakaran (fire truck) diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah yang sudah berkobar hebat.

"Begitu tiba di lokasi (TKK), api memang dengan cepat melalap seluruh ruangan rumah utama milik saudara Didi Krishnadi. Fokus utama petugas saat itu adalah melakukan lokalisir agar api tidak merembet luas ke bangunan di sebelahnya," ungkap H. Sahabuddin dalam laporannya kepada jajaran pimpinan daerah (Bupati, Wabup, dan Sekda).

Berkat kerja keras petugas dibantu aparat Polsek, Babinsa, Camat, Kades, serta masyarakat setempat, api berhasil dinyatakan padam total (Aman dan Terkendali) pada pukul 16.05 WITA.

Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Kerugian tersebut mencakup 1 unit rumah batu beserta isinya (rusak 100%),2 unit sepeda motor, Barang dagangan/bahan kelontong serta dampak kerusakan pada 3 rumah warga sekitar (Mansur, Siti Sarah, dan Khairuddin).

"Berdasarkan investigasi awal di lapangan, penyebab kebakaran diduga kuat akibat arus pendek listrik (korsleting). Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing," tambah Kadis.

H. Sahabuddin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kabid Ops, Korlap, hingga warga sekitar yang bahu-membahu bersama petugas pemadam. Pelaksanaan tugas ini berjalan sesuai dengan payung hukum Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Perbub Nomor 42 Tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran.

"Kami melaporkan bahwa operasi pemadaman berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan. Seluruh personel telah kembali ke Mako setelah situasi dipastikan benar-benar aman," tutupnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, H.Lukman Bayuwarsah, SH., memberikan catatan kritis terkait konsistensi PT Ngali Sumbawa Mining dalam mematuhi regulasi lintas sektor. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumbawa, Kamis (29/01/2026), H. Lukman Bayuwarsyah menegaskan bahwa kepemilikan izin operasional tidak serta-merta memberi kebebasan penuh bagi perusahaan tanpa menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.

Dalam paparannya, H. Bayu akrab disapa menjelaskan bahwa perizinan tambang bersifat lintas sektoral yang melibatkan kementerian berbeda, mulai dari aspek kehutanan, analisis dampak lingkungan (AMDAL) di KLHK, hingga operasional produksi di Kementerian ESDM.

"Keterkaitan regulasi-regulasi inilah yang menjadi notifikasi sah atau tidaknya sebuah perusahaan berjalan. PT Ngali memang memiliki Izin Operasi Produksi (IOP) periode 2017-2027, namun kita harus bedah lagi: apakah izin itu untuk tahap konstruksi infrastruktur atau sudah produksi? Ini yang harus kita pilah," ujar H.Bayu di hadapan pimpinan rapat dan masyarakat.

Kabag Hukum menyoroti ketimpangan antara dokumen yang dimiliki dengan realita di lapangan. Meskipun PT Ngali telah mengantongi izin lingkungan sejak tahun 2018, banyak rekomendasi teknis yang hingga kini belum dilaksanakan secara maksimal.

"Sejak 2018 hingga saat ini, kewenangan yang diberikan harus dijalankan. Ada rekomendasi pembuatan sistem perendaman sedimentasi yang belum dilakukan, serta drainase jalan yang sudah dibangun tapi belum berfungsi maksimal. Dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang baru keluar Juni 2024 hingga 2026 nanti akan menentukan apakah kegiatan mereka sesuai aturan atau tidak," tambahnya.

Pemkab Sumbawa berencana melakukan penyandingan data antara keluhan warga desa dengan linimasa perizinan perusahaan. H.Lukman bayuwarsyah meminta masyarakat memberikan bukti konkret mengenai kapan kerusakan lingkungan mulai terjadi.

"Kapan kerusakannya? Buktinya mana? Nanti akan kita sandingan dengan dokumen perizinan mereka. Jika perusahaan tidak melaksanakan semua rekomendasi dan ketentuan yang ditentukan, maka ada prosedur sanksi yang harus dihormati, mulai dari teguran hingga pemberhentian izin operasional," tegas H.Lukman mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Terkait isu Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR, Lukman mengingatkan adanya pergeseran aturan yang sangat mendasar. Menurutnya, CSR bukan lagi kegiatan sukarela yang dilakukan hanya saat perusahaan sudah meraup untung (eksploitasi).

"Berdasarkan undang-undang, PPM/CSR harus masuk dalam rencana anggaran kegiatan sejak tahap perencanaan eksplorasi, bukan hanya saat eksploitasi. Ini adalah bagian dari komitmen anggaran yang wajib dilaporkan," tutupnya.

Pernyataan Kabag Hukum ini memperkuat posisi Pemkab Sumbawa untuk meninjau ulang kepatuhan PT Ngali Sumbawa Mining, mengingat banyaknya laporan terkait kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian warga yang diduga akibat pengabaian rekomendasi teknis lingkungan. (AM)

Hal ini ditandai dengan kehadiran Forkopimda Sumbawa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/02/2026) lalu.

Dalam forum yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyatakan bahwa kehadiran seluruh pimpinan daerah ini merupakan bentuk kesiapan Sumbawa menjawab tantangan nasional.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Bupati Syarafuddin Jarot, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari Sumbawa menghadiri Rakornas yang sangat penting ini. Ini adalah momentum untuk menyinkronkan langkah kita di daerah dengan arah kebijakan strategis pemerintah pusat,” ujarnya

Rakornas yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia tersebut, menurut Wabup Ansori, memberikan penekanan kuat pada pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan ketahanan nasional. Presiden Prabowo, dalam arahannya, tidak hanya memaparkan capaian strategis, tetapi juga memberikan peringatan mengenai dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

“Presiden menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dan konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Ini menjadi landasan bagi daerah untuk juga membangun ketahanan di level lokal,” jelas Haji Ansori.

Secara khusus, Wabup Ansori menyoroti beberapa poin krusial arahan Presiden yang relevan dengan konteks pembangunan Sumbawa:

Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut Presiden sebagai kebijakan unggulan berpotensi contoh dunia. “Ini bukan sekadar program kesehatan, tapi juga pencipta lapangan kerja. Di Sumbawa, prinsip ini bisa kita integrasikan dengan penguatan produk pangan lokal dan UMKM kuliner,” ujarnya.

Kedua, revolusi Sawit dan Larangan Ekspor Minyak Jelantah sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi. “Sumbawa dengan potensi pertanian dan perkebunannya dapat mengambil spirit ini, yaitu mengutamakan nilai tambah dan kemandirian energi terbarukan.” jelasnya.

Ketiga, kritik terhadap Pengelolaan Pariwisata, khususnya di Bali terkait kebersihan dan tata kelola lingkungan. Ini menjadi peringatan keras bagi semua destinasi wisata, termasuk Sumbawa yang sedang berkembang. Pemerintah daerah harus menjaga keberlanjutan dan kebersihan lingkungan dari sekarang agar tidak mengalami masalah serupa.

Keempat, Gerakan “Gentengisasi” atau penggantian atap tidak layak. Program ini sangat konkret untuk meningkatkan kualitas hunian. Ini bisa menjadi prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur dasar di daerah.

Wabup Ansori menegaskan bahwa Rakornas 2026 telah memberikan kejelasan arah. Pembangunan kedepan harus menyentuh substansi peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya angka statistik.

“Dari isu geopolitik global hingga genteng rakyat, semuanya terangkum. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan kebijakan nasional ini menjadi aksi nyata di Sumbawa. Kehadiran Forkopimda lengkap di Rakornas ini menandakan komitmen kita untuk bersinergi mewujudkannya, dengan fokus pada kemandirian pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan membawa pulang arahan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Forkopimda ditantang untuk merancang implementasi yang konkret, memperkuat sinergi, dan memastikan pembangunan di daerah selaras dengan visi Indonesia 2027 yang dicanangkan pemerintah pusat. (AM)

Dalam arahannya, Ahsanul Khalik menyatakan bahwa transformasi digital pemerintah membawa implikasi langsung terhadap kompleksitas keamanan siber. Menurutnya, sistem digital yang aman dan terpercaya merupakan fondasi utama dari NTB Smart Government.

"Sistem pengamanan informasi harus terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Di sinilah peran krusial bidang persandian sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas data pemerintah," ujar Ahsanul.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia.

"Bukan hanya sistemnya yang harus bagus, tapi integritas manusianya juga. Jika SDM tidak memiliki integritas, maka keamanan sistem yang kita bangun akan sia-sia," tegasnya.

Terkait kondisi di lapangan, Ahsanul menyoroti pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) yang belum merata. Saat ini, baru lima Kabupaten/Kota di NTB yang memiliki tim tersebut, namun belum sepenuhnya teregistrasi. Ia menargetkan pada tahun 2026, seluruh 10 Kabupaten/Kota di NTB sudah memiliki tim yang terdaftar resmi.

"Kami di Provinsi siap memfasilitasi koordinasi dengan Komdigi maupun BSSN. Kita ingin membangun ekosistem digital di NTB dengan satu suara dan satu langkah, sesuai arahan Pak Gubernur untuk bergerak bersama menghadapi persoalan siber," tambahnya.

Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB untuk mewaspadai maraknya penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan.

"Makin banyak penggunaan data pribadi dalam aplikasi pemerintah, makin besar pula risiko penyalahgunaannya. Kita tidak ingin insiden kebocoran data pelamar kerja yang sempat viral di level nasional terjadi di NTB. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama sepanjang 2026," tegas Danang.

Dalam pemaparannya, Danang menjelaskan transisi besar yang akan dihadapi Pemda tahun ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mulai beralih menuju Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski berganti nama, seluruh indikator keamanan informasi dari standar sebelumnya tetap akan menjadi acuan utama.

Untuk meningkatkan indeks tersebut di seluruh NTB, terdapat tiga poin fokus yang akan dilakukan sepanjang 2026:

• Peningkatan Kematangan Kebijakan: Saat ini, rata-rata indeks keamanan informasi di NTB berada di angka 4,196 (Kategori Baik). Namun, penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di tingkat Kabupaten/Kota masih bervariatif, dengan beberapa daerah masih berada di level 1.

• Audit Keamanan Informasi: Ini menjadi rapor merah yang harus diperbaiki. Rata-rata nilai pelaksanaan audit keamanan di NTB masih di angka 1,7. BSSN mendorong Diskominfotik Provinsi untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) dengan melakukan audit langsung ke Kabupaten/Kota.

• Pengukuran Indeks KAMI: Dari 10 Kabupaten/Kota, baru 4 daerah (termasuk Provinsi) yang melakukan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Sebanyak 7 daerah lainnya ditargetkan melakukan verifikasi dengan BSSN tahun ini.

Danang juga menyoroti pentingnya registrasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber. Saat ini, meski 5 Kabupaten/Kota telah membentuk tim, mereka belum teregistrasi secara resmi di BSSN.

"Provinsi NTB memiliki tugas krusial sesuai UU No. 23 Tahun 2014 untuk membina Kabupaten/Kota. Kami di BSSN siap membantu melalui penempatan sensor-sensor monitoring serangan siber. Jika CSIRT daerah sudah teregistrasi dan bekerjasama dengan Gov-CSIRT Nasional, kami bisa memberikan notifikasi dini atau early warning kepada admin di daerah jika ada serangan," jelasnya.

Menutup pemaparannya, Danang memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mencapai predikat "Sangat Baik" dalam indeks keamanan siber, dan berharap keberhasilan ini menular ke daerah lain di NTB, khususnya di wilayah bagian timur yang saat ini statusnya masih berada di level "Cukup".

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Safrudin, SH., MH., melaporkan bahwa rakor ini bertujuan untuk melahirkan kesepakatan bersama antarperangkat daerah. Fokus utamanya adalah percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber dan peningkatan Indeks Keamanan Informasi (IKI).

"Harapan kami di tahun 2026, semua kabupaten/kota sudah terregistrasi tim tanggap insidennya. Selain itu, kami juga akan menyepakati pelaksanaan audit keamanan informasi yang nantinya akan didampingi oleh Diskominfotik Provinsi sesuai arahan BSSN," jelas Safrudin.

Dari Rakor ini dihasilkan berupa kesepakatan dengan komitmen bersama dalam menyelesaikan proses registrasi Tim Tanggap insiden siber (CSIRT) pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh BSSN.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota di NTB wajib melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi siber dan sandi, sebagai dasar evaluasi, perencanaan dan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keamanan siber di masing-masing daerah.

Adapun pelaksanaan kesepakatan ini melalui koordinasi berkelanjutan anatara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta ditindaklanjuti melalui program, kegiatan dan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan masing-masing.(AM/san/diskominfotik)

Berlokasi di desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Dompu, ribuan pohon buah-buahan dan tanaman bernilai ekonomis tinggi ditanam di sejumlah titik lahan kritis. Aksi ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa gerakan pelestarian hutan ini akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar penanaman pohon, namun juga menjadi pesan kuat kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menyelamatkan alam Sumbawa yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

“Hutan kita sudah banyak tergerus. Dampaknya mulai kita rasakan bersama, mata air menghilang, jalan-jalan rusak, bahkan jembatan putus. Ini semua menjadi pengingat bahwa alam harus kita jaga bersama,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah berkomitmen mengembalikan Sumbawa menjadi daerah yang hijau dan lestari. Untuk itu, upaya penyelamatan hutan tidak hanya dilakukan melalui penanaman, tetapi juga melalui pengawasan yang lebih ketat.

Pemda Sumbawa telah membentuk Satuan Tugas Penyelamatan Hutan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta berbagai pihak terkait yang siap setiap saat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan.

Bupati juga menekankan pentingnya peran aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Ia mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas penebangan pohon secara ilegal.

“Kalau ada yang menebang pohon secara ilegal, segera laporkan. Satgas akan turun dan menindak. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan hutan Sumbawa,” tegasnya. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - Ahad, 1 Februari 2026 — Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyalurkan bantuan dan logistik ke sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir bandang akibat intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmad Yani, S.Pd., M.M. Inov, usai rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat, Minggu (1/2/2026) menyampaikan bahwa pada tanggal 29 dan 30 Januari 2026 telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang memicu banjir bandang di beberapa kabupaten.

Di Kabupaten Sumbawa, banjir bandang dilaporkan terjadi di Kecamatan Ropang, Empang, Plampang, dan Kecamatan Rhee, dengan sebaran kejadian yang hampir merata. Sementara itu, di Kabupaten Bima, banjir bandang dilaporkan terjadi cukup kuat di Kecamatan Soromandi.

“Di Pulau Sumbawa terjadi banjir bandang di beberapa tempat, di Bima dan di Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa itu tanggal 29 terjadi banjir bandang, tanggal 30 juga terjadi banjir bandang. Di sana di Kecamatan Ropang, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, kemudian Kecamatan Rhee dan lain sebagainya, dan hampir merata. Dan di Bima cukup kuat juga banjir bandang di Kecamatan Soromandi, sehingga menjadi atensi pimpinan kita untuk segera memperhatikan kondisi ini,” ujar Sekretaris BPBD Provinsi NTB.

Menindaklanjuti laporan dan permintaan resmi dari pemerintah daerah terdampak, Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB langsung mengambil langkah strategis dengan menyiapkan dan mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak, khususnya di Kabupaten Sumbawa.

“Langkah-langkah strategis yang kami lakukan sesuai dengan permintaan dan surat dari Kabupaten Sumbawa yang meminta bantuan logistik. Hari ini kita kirim logistik ke sana, apa yang ada dulu seperti sembako, air, tikar, dan tambahan logistik-logistik lainnya,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bima, Tim Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB saat ini masih melakukan koordinasi terkait kesiapan armada dan pembiayaan pengiriman logistik agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

“Sedangkan di Kabupaten Bima, sambil kami koordinasikan untuk kendaraannya dan biaya kirimnya ke sana, yang memang harus kami pikirkan. InsyaAllah untuk Kabupaten Sumbawa, siang nanti sekitar jam satu atau jam dua, truk sudah tersedia dan logistik berupa sembako, air, tikar, dan lainnya sudah siap dikirim,” tambahnya.

Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. (AM/cun/her/kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 30 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Korem 162/Wira Bhakti menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (30/1).

Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program strategis nasional KDKMP, khususnya dalam penyelesaian persoalan administrasi lahan dan progres pembangunan gerai di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan arahan Gubernur NTB agar pembangunan gerai KDKMP dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

“Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal proses pinjam pakai lahan agar dapat segera direalisasikan sepanjang didukung kelengkapan administrasi dari pemerintah kabupaten dan kota,” tutur Pj Sekda NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan solusi, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.

“Program KDKMP membutuhkan sinergi kuat antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa,” ujarnya.

Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos., menyampaikan dukungan penuh TNI dalam percepatan pembangunan KDKMP sebagai bentuk sinergi mendukung program pemerintah pusat di daerah.

“Berdasarkan data terkini, dari total target 1.166 titik desa/kelurahan di NTB, sebanyak 489 titik telah terdata pada Portal Agrinas, 310 titik sedang dalam tahap pembangunan, dan 179 titik masih belum dibangun. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik dan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi intensif lintas sektor,” tuturnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat penyelesaian administrasi lahan, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, serta memastikan distribusi perlengkapan gerai KDKMP yang dijadwalkan pada awal Februari 2026 dapat berjalan lancar.

Pemprov NTB optimistis, dengan komitmen dan kolaborasi bersama, Program KDKMP dapat menjadi penggerak utama penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan desa di Nusa Tenggara Barat. (AM/ser/her/DiskominfotikNTB)

Mataram, Amarmedia.co.id - 31 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hearing Asosiasi Pemuda Pertambangan Rakyat (APPR) ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB terkait belum terbitnya IPR bagi koperasi tambang rakyat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang sekaligus juru bicara Pemprov NTB, mengatakan Pemprov NTB menghargai langkah APPR sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol publik terhadap pelayanan pemerintah.

“Pemerintah menghormati hearing yang dilakukan APPR. Itu bagian dari hak warga negara. Kami memandangnya sebagai bentuk cinta dengan cara yang berbeda serta wujud kepedulian terhadap tata kelola pertambangan rakyat,” ujar Aka.

Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil sama sekali bukan untuk menahan izin, melainkan penataan agar semua berjalan dengan baik dan dalam koridor yang benar.

Pemprov NTB hingga saat ini belum menerbitkan IPR untuk 15 dari total 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diajukan. Sejauh ini, pemerintah provinsi baru menerbitkan satu IPR, yakni di Blok Lantung, Kabupaten Sumbawa, yang sengaja ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project).

Menurut Pemprov NTB, langkah tersebut diambil bukan untuk menghambat, melainkan sebagai uji tata kelola agar praktik pertambangan rakyat benar-benar berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

“IPR bukan sekadar soal izin. Ini menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, dan masa depan wilayah. Karena itu, pemerintah tidak ingin gegabah, apalagi ugal-ugalan,” kata Aka.

Ia mengajak semua pihak belajar dari dampak yang selama ini membuat masyarakat menderita. Pengalaman masa lalu, menurutnya, menjadi pelajaran penting. Berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah NTB, seperti banjir dan tanah longsor, disebut tidak lepas dari pengelolaan kawasan hutan dan pertambangan yang kurang hati-hati.

Ketika intensitas hujan meningkat, kawasan yang tidak tertata dengan baik menjadi rentan terhadap bencana. Karena itu, Pemprov NTB memilih bersikap ekstra hati-hati agar kebijakan hari ini tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.

“Sekali salah dalam menerbitkan izin, dampaknya bisa bertahun-tahun. Pemerintah tidak ingin dikenang sebagai pihak yang meninggalkan masalah bagi generasi berikutnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemprov NTB menekankan perlunya selektivitas dan proses berbasis dokumen. Gubernur NTB telah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memproses permohonan IPR secara selektif dan berdasarkan kelengkapan dokumen.

Salah satu perhatian utama adalah dokumen lingkungan dan rencana reklamasi pascatambang. Pemprov NTB menilai, tanpa jaminan pemulihan lingkungan, penerbitan izin justru berisiko menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekologis.

Selain aspek teknis, Pemprov NTB saat ini juga tengah menyelesaikan dua peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi fondasi tata kelola pertambangan rakyat, yaitu Perda penarikan retribusi pertambangan dan Perda tata kelola pertambangan rakyat (WPR/IPR). Perda tersebut mengatur mekanisme retribusi dan tata kelola WPR/IPR agar pengelolaan tambang rakyat memiliki kepastian hukum dan standar yang jelas.

“Yang ingin dibangun adalah sistem. Tanpa dasar hukum dan tata kelola yang kuat, izin justru berpotensi disalahgunakan. Dan kita tidak menginginkan hal itu,” kata Aka.

Pemprov NTB menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses WPR bagi masyarakat lingkar tambang. Namun, pemerintah daerah menilai WPR dan IPR tidak boleh dipahami semata sebagai legalisasi tambang ilegal.

WPR/IPR diarahkan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi dirasakan terlebih dahulu oleh warga sekitar, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pemprov juga menekankan pentingnya penguatan perangkat daerah dan fungsi pengawasan, menyusul berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini menunjukkan lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk penyimpangan di sektor pertambangan.

“Pemprov NTB memastikan proses penerbitan IPR tetap berjalan, namun dilakukan secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” tegas Aka.

Ia menambahkan, kebijakan IPR tambang rakyat bukan semata soal penerimaan daerah (PAD), melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, penerbitan IPR harus ditopang regulasi daerah yang kuat, memastikan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menerbitkan izin, tetapi memastikan pertambangan rakyat benar-benar membawa kesejahteraan dan tidak merusak masa depan lingkungan NTB,” pungkas Aka. (AM/AKA/DiskominfotikNTB)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id — Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, pada Kamis (29/01) sejak pukul 14.30 WITA hingga 16.30 WITA, mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang merendam permukiman warga.

Banjir tersebut menggenangi rumah-rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar satu meter atau sepinggang orang dewasa di sejumlah titik. Luapan air terjadi secara cepat dan membawa material lumpur.

Berdasarkan data sementara, dampak banjir meluas di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Dusun Lebangkar A: 30 Kepala Keluarga (KK) atau 90 jiwa terdampak

Dusun Lebangkar C: 40 KK atau 120 jiwa terdampak

Dusun Lebangkar B: 10 KK atau 30 jiwa terdampak

Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 6 hektare lahan pertanian dilaporkan terdampak dan diperkirakan mengalami gagal panen. Jaringan air bersih mengalami kerusakan parah, serta sejumlah kendaraan turut menjadi korban, yakni satu unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua.

Akibat kejadian tersebut, total kerugian material diperkirakan mencapai ± Rp500 juta. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Data sementara mencatat nihil korban meninggal, hilang, luka berat, maupun pengungsi.

Menindaklanjuti laporan dari pihak Kecamatan Ropang dan Pemerintah Desa Lebangkar, BPBD Kabupaten Sumbawa langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen guna memperkuat data dampak banjir.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, melalui Kepala Bidang II Kedaruratan dan Logistik, Dr. Rusdianto Ar, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian.

“Kami sudah langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dampak dari banjir yang terjadi kemarin sore. Penyebab banjir diduga akibat luapan anak sungai atau kakar yang berada di dekat permukiman masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan masih tinggi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras. Anak-anak agar tidak bermain di sungai ketika terjadi banjir, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP,, Melaksanakan Safari penanaman pohon yang ke-9 di Desa SP-2 Prode, Kecamatan Plampang, pada kesempatan tersebut turut hadir perwakilan dari Forkopimda, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Camat Plampang Para Karyawan /Karyawati Dilingkup Pemerintah Daerah Kepala Desa SP-2 Prode, Kepala Dusun serta Masyarakat, acara bertempat di Desa SP-2 Prode, Kamis (29/1/2026)

Dalam Sambutanya Bupati menyampaikan, Hari ini kita melaksanakan Safari penanaman pohon yang ke-9 di Desa SP-2 Prode, Kecamatan Plampang, penanaman pohon Sengon Laut dan Buah -buahan merupakan bagian dari program penghijauan lingkungan 

"Hari ini kita menanam Sengon Laut lebih kurang 17.000, di tambah ada beberapa pohon Nangka dan Alpukat. Antusias masyarakat luar biasa hari ini," ujar Bupati 

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini merupakan hasil kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. "Sebenarnya tahun ini bibit cukup terbatas, antusias masyarakat cukup banyak tapi karena kita persiapannya telat dan sekarang sudah di pertengahan musim hujan. Insyallah kita rencanakan di kecamatan Plampang di sekitran desa SP 1, Sp 2, Sp 3 termasuk di kawasan Ale,"jelasnya.

Bupati Sumbawa juga mengatakan, bahwa tahun depan, pemerintah akan menanam pohon jambu mente dan tanaman kemiri. "Tahun depan kita pastikan untuk penanaman kayu mereka meminta tadi untuk penanaman pohon jambu mente dan tanaman kemiri. Insyallah itu akan disiapkan tahun depan termasuk juga kita akan menanam tumpang sari dan porang," katanya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Kenapa Sumbawa mulai tahun ini kita tertibkan hutan dan menanam pohon? Saya punya mimpi, mimpi saya ingin Sumbawa ini masyarakatnya sejahtera, penghasilannya tinggi, tetapi alamnya lestari," ucap Bupati.

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan lingkungan. "Kita akan siapkan bibit sebanyak-banyaknya tahun depan dan insyaallah kita akan hijaukan Sumbawa sehingga mata air akan tetap ada, BPBD tidak akan datang, dan kita tidak akan mengalami kekeringan," jelas Bupati.

Bupati Sumbawa meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan penebangan hutan secara ilegal dan meminta agar semua pihak untuk bekerja sama dalam pelestarian hutan. "Tolong jangan hanya KPH saja, hanya polisi saja, hanya tentara saja yang mengawasi, masyarakat sekarang mengawasi siapa yang ada bunyi senso di tengah hutan ini," ujar Bupati

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan lingkungan. "Kita akan siapkan bibit sebanyak-banyaknya tahun depan dan insyaallah kita akan hijaukan Sumbawa sehingga mata air akan tetap ada, BPBD tidak akan datang, dan kita tidak akan mengalami kekeringan,"jelasnya.

pada kesempatan tersebut Bupati berjanji akan memberikan hadiah sapi kepada masyarakat yang berhasil menanam pohon dan meminta masyarakat terus menjaga dan melestarikan hutan,"tutup Bupati.(AM)

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Panitia Seleksi (Pansel) resmi membuka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor: 002/PANSELJPT/I/2026.

Seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif.

Ketua Pansel yang juga Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, dalam pengumumannya mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Pendaftaran seleksi dibuka mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman asnkarier.bkn.go.id menggunakan akun MyASN masing-masing pelamar.

Pelamar diperbolehkan mendaftar maksimal pada dua jabatan yang diseleksi.

Pansel menetapkan sejumlah persyaratan administrasi yang cukup ketat, di antaranya, berstatus PNS dengan pangkat minimal Pembina (IV/a), pernah/sedang menduduki jabatan Administrator minimal 2 tahun, memiliki pengalaman jabatan terkait minimal 5 tahun, usia maksimal 56 tahun saat pelantikan, nilai kinerja dua tahun terakhir minimal baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak berstatus tersangka pidana, telah menyerahkan LHKPN/LHKASN 2025 dan SPT Pajak 2025, dan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

Selain itu, peserta wajib mengunggah sejumlah dokumen seperti SK jabatan terakhir, ijazah, CV, pakta integritas, sertifikat diklat, surat keterangan bebas disiplin, surat keterangan sehat, hingga pasfoto berlatar merah.

“Format dokumen dapat diunduh melalui laman bkpsdm.sumbawakab.go.id,” imbuhnya.

Seleksi akan berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi dan rekam jejak, asesmen kompetensi (assessment center), penulisan makalah on the spot, wawancara akhir.

“Pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan pada 21 Februari 2026,” tandasnya.

Sekda yang disapa Doktor Budi, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Namun biaya pemeriksaan kesehatan, administrasi, transportasi dan akomodasi selama proses seleksi menjadi tanggungan peserta.

“Dengan dibukanya seleksi ini, diharapkan jabatan-jabatan strategis tersebut dapat segera terisi oleh figur-figur ASN yang kompeten, berintegritas, dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE, menyalurkan bantuan sembako kepada penyandang disabilitas, lansia, serta empat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sebagai bentuk kepedulian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahim sekaligus memperkuat peran LKKS dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Adapun empat LKSA yang menerima bantuan sembako tersebut yakni LKSA Tritunggal, LKSA Muhammadiyah, LKSA Putri Annisa, dan LKSA Nyi Walidah. Selain itu, bantuan juga disalurkan langsung kepada penyandang disabilitas dan para lansia yang membutuhkan perhatian khusus.

Ketua LKKS Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian LKKS terhadap kelompok rentan di tengah masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan silaturahim dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai wujud kepedulian LKKS Kabupaten Sumbawa. Insyaa Allah ke depannya akan kami upayakan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan lebih intens,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa sembako sebagai buah tangan dari LKKS, dengan harapan dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat.

Melalui kegiatan ini, LKKS Kabupaten Sumbawa berharap dapat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga sosial, penyandang disabilitas, serta lansia, sekaligus mendorong terwujudnya kepedulian dan solidaritas sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (28 Januari 2026)- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memimpin langsung kegiatan Safari Menanam Pohon di Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Rabu pagi. Kegiatan ini diikuti para Kepala OPD, ASN, serta masyarakat umum sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa Sumbawa merupakan daerah dengan kawasan hutan terluas di NTB. Namun, kondisi hutan saat ini dinilai sangat memprihatinkan akibat berbagai kerusakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kerusakan hutan telah menimbulkan dampak serius, mulai dari hilangnya sumber mata air hingga memicu berbagai bencana alam. Banjir dan longsor tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada infrastruktur, seperti jalan rusak, jembatan putus, rumah warga hancur, bahkan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Kerusakan hutan ini dampaknya sangat nyata. Mata air hilang, bencana datang, infrastruktur rusak, bahkan nyawa warga terancam. Ini tidak bisa kita biarkan,” tegas Bupati.

H. Jarot juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghentikan praktik ilegal logging. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah Satgas Perlindungan Hutan sebagai langkah konkret dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumbawa.

Selain upaya penegakan hukum, Pemkab Sumbawa juga akan melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga selain menjaga lingkungan, juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.

“Hutan harus kita jaga dan lestarikan. Kita akan hijaukan kembali dengan pohon-pohon yang bernilai ekonomis agar masyarakat juga merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, upaya menjaga hutan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat.(AM)

Manggarai Barat, Amarmedia.co.id (Rabu, 28 Januari 2026) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR BNN) dalam Pertemuan Ketiga KR BNN yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal para Gubernur di Bali pada 3 November 2025 serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Mandalika, Lombok, NTB, pada 25 November 2025. 

Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, bahwa kerja sama regional Bali–NTB–NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali–NTB–NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Miq Iqbal dapaan akrab Gubernur NTB ini.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni:

- Optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,

- Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan,

- Penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi,

- Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta

- Integrasi perencanaan pembangunan regional.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, kesiapan NTB untuk mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali–NTB–NTT. Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, bahwa NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. 

Ia menekankan, pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan, bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Wali kota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT, ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AM/AKA/Diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (26 Januari 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar Rapat Koordinasi Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) di Hotel Kaloka, Sumbawa Besar, Senin (26/1). Pertemuan ini menandai fase baru kolaborasi melalui program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang berfokus pada ketahanan iklim dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang inklusif.

Forum yang diinisiasi sejak 2022 ini menjadi wadah krusial bagi sinkronisasi program antar-pemangku kepentingan (stakeholder), baik pemerintah maupun non-pemerintah, guna memastikan keberlanjutan sumber daya air di Tau dan Tana Samawa.

Integrasi dengan Program Sumbawa Hijau Lestari

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa (Asisten II) Lalu Sudarmaji Kertawija ST.MT, mewakili Bupati Sumbawa, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa inisiatif PSDAT dan program CERAH sangat selaras dengan visi unggulan daerah.

"Kegiatan forum ini sangat baik dan sejalan dengan program Sumbawa Hijau Lestari. Keberlanjutan perbaikan lingkungan mutlak diperlukan. Sebagai langkah nyata, pemerintah akan melanjutkan safari penanaman pohon di tiga zona dalam waktu dekat," tegas Asisten II.

Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Panitia Muttaqin ST.MSi kepada Plan Indonesia yang telah melanjutkan kemitraan dengan Pemkab Sumbawa, bertransformasi dari proyek Water for Women (2018-2024) menuju fokus baru pada pengelolaan air dan lahan yang lebih luas.

Tiga Pilar Utama Program CERAH

Koordinator Plan Indonesia Abdurrahman memaparkan tiga capaian utama (outcomes) yang menjadi fokus pendampingan di 22 desa sasaran wilayah hulu hingga hilir:

Pertama ; Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat melalui pendampingan agroforestry di wilayah hulu dan tengah, serta penerapan pertanian cerdas iklim (Climate Smart Agriculture) di wilayah hilir.

Kedua : Penguatan Kebijakan dan Anggaran dengan Penyusunan studi kebijakan terkait manajemen DAS, analisa peran sektor swasta, serta advokasi rekomendasi kebijakan guna mendukung perencanaan program yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketiga : Peningkatan Ketahanan Iklim Inklusif melalui Penguatan kapasitas dan kampanye yang melibatkan kelompok perempuan, anak muda, serta penyandang disabilitas dalam adaptasi perubahan iklim.

Dorong Advokasi hingga Tingkat Desa

Dari sisi pemberdayaan, perwakilan Dinas PMD Sumbawa, Yuni Ilmiati Kurnia S.STP M.Si, menjelaskan bahwa program ini akan diimplementasikan secara inklusif di tingkat desa dan kelurahan. Strategi yang diusung meliputi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta integrasi sosialisasi mitigasi perubahan iklim melalui layanan Posyandu 6 SPM.

Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD teknis, mulai dari Bapperida, BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, hingga jajaran Camat se-Kabupaten Sumbawa. Turut hadir elemen akademisi dan pemerhati lingkungan dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) serta Universitas Samawa (UNSA), termasuk peneliti senior Dr. Wulan Ayu, Yudi Hartono, SP., M.Si., dan tim dari Samawa Center.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan rencana aksi yang konkret, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian nyata, demi menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang di Kabupaten Sumbawa. (am)

Mataram, Amarmedia.co.id - Senin, 26 Januari 2026 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, melantik dan mengambil sumpah jabatan 26 Kepala Sekolah SMA/SMK se-NTB di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Senin (26/1/2026).

Wagub NTB Umi Dinda menyampaikan ucapan selamat kepada para Kepala Sekolah yang baru dilantik. 

Ia menegaskan, bahwa pengisian jabatan Kepala Sekolah merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan dunia pendidikan sebagai indikator utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.

“Dunia pendidikan adalah salah satu indikator yang akan mendorong lebih baiknya angka IPM di daerah kita. Karena itu, amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Umi Dinda aapaan akrab Wagub NTB ini.

Ia juga menjelaskan, pelantikan kali ini seiring adanya pergeseran dan penetapan definitif sejumlah Kepala Sekolah yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt). Umi Dinda mengingatkan para Kepala Sekolah untuk memahami secara utuh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam lima tahun ke depan, sehingga kebijakan dan langkah di satuan pendidikan dapat selaras dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam memajukan kualitas pendidikan.

ia meminta para Kepala Sekolah bekerja dengan sepenuh hati, mengedepankan profesionalisme, serta membuktikan bahwa penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik atau titipan pihak tertentu.

Selain itu Umi Dinda menyoroti tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu yang masuk dalam kategori favorit, sehingga ia meminta agar sistem penerimaan peserta didik baru terus diperbarui agar lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis regulasi. Ia memberikan catatan kepada Kepala Dinas Dikpora NTB yang hadir agar kedepan sebagian besar sekolah SMA/SMK di NTB menjadi sekolah favorit.

“Kita ingin semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan pemerataan kualitas, sehingga penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu bisa dihindari,” pintanya. (AM/cun)

Mataram,Amarmedia.co.id ( Senin, 26 Januari 2026 ) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa penayangan Piala Dunia 2026 melalui TVRI menjadi kebanggaan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Melalui TVRI, perhelatan sepak bola dunia tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga ke pelosok daerah, tanpa dipungut biaya.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena Piala Dunia dapat ditayangkan secara langsung. Masyarakat, termasuk yang berada hingga ke pelosok daerah, dapat menyaksikan secara langsung perhelatan Piala Dunia,” tuturnya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda tersebut juga menegaskan bahwa TVRI bersama Pemerintah Provinsi NTB akan menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Piala Dunia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan semangat sportivitas.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala TVRI Stasiun NTB, Ina Djara, menyampaikan bahwa TVRI telah dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar Piala Dunia. Melalui siaran tersebut, negara diharapkan hadir memberikan tontonan berkualitas yang gratis, tidak berbayar, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TVRI akan menggelar kick off Piala Dunia secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Februari 2026. Untuk wilayah NTB, kegiatan direncanakan berlangsung di Teras Udayana, Mataram, pada pukul 07.00 hingga 09.00 WITA, bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day, dan akan disiarkan secara langsung.

Ina Djara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Provinsi NTB. Dukungan Pemprov NTB dinilai berperan penting dalam keberlangsungan berbagai program siaran TVRI yang terus berkesinambungan ke depan.

Selain menyajikan program berita, TVRI juga menghadirkan berbagai tayangan dialog, sosialisasi, pelestarian budaya daerah, hingga pemberdayaan UMKM. Sejumlah program unggulan seperti tayangan musik daerah dan tradisional Sasambo serta Pojok UMKM dikemas secara kreatif dan disesuaikan dengan perkembangan generasi masa kini.

Seiring dengan transformasi digital, TVRI kini sepenuhnya bersiaran secara digital setelah dilaksanakannya analog switch off. Selain siaran terestrial digital, TVRI juga aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. (AM/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (25 Januari 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi luar biasa dan menyambut antusias keberhasilan penyelenggaraan Alas-Sumbawa Charity Run 67 KM yang mencapai garis finish di Pantai Saliper Ate, Minggu sore (25/1). Ajang ini dinilai bukan sekadar perayaan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa, melainkan representasi nyata dari semangat ketangguhan masyarakat serta sinergi antara pemerintah, komunitas, dan aparat keamanan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang hadir langsung menyambut para pelari, menegaskan bahwa Pemda melihat kegiatan ini sebagai terobosan baru yang menggabungkan pembinaan olahraga, misi kemanusiaan, dan kampanye lingkungan hidup.

Bagi Pemda Sumbawa, jarak 67 kilometer yang ditempuh para pelari dari perbatasan Alas Barat hingga jantung kota adalah cerminan dari usia kabupaten yang kian matang. Bupati H. Jarot menyampaikan bahwa ketahanan fisik dan mental para runners menjadi inspirasi bagi pembangunan daerah.

"Pemda menyambut kegiatan ini dengan penuh antusias. Apa yang dilakukan oleh 34 pelari ini meskipun yang finish 33 orang karena 1 orang mengalami cedera adalah simbol ketangguhan karakter Tau Samawa. Mereka tidak hanya berlari untuk prestasi, tapi untuk berbagi bagi saudara kita yang tertimpa bencana di Aceh dan Sumatra. Ini adalah implementasi nilai Sabalong Samalewa yang sesungguhnya," ungkap Bupati H. Jarot dengan bangga.

Pemkab Sumbawa juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lebih dari 1.000 partisipan, mulai dari ASN, pelajar, hingga tokoh masyarakat di Kecamatan Alas, yang menyertai pelepasan pelari dengan aksi pungut sampah massal.

"Instruksi kami jelas, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam. Gerakan pungut sampah yang mengiringi start di Alas merupakan dukungan nyata terhadap program unggulan Pemkab Sumbawa untuk mewujudkan daerah yang bersih, hijau, dan lestari," tambah Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., mewakili unsur Pemda di lapangan.

Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Basarnas Pos SAR Sumbawa. Pemda menilai peran Basarnas sangat strategis dalam menjamin keselamatan (safety) di sepanjang rute ekstrem sejauh 67 KM tersebut. Tanpa pengawalan ketat dari Basarnas, personel TNI/Polri, serta tim medis Puskesmas lintas rute, kegiatan berisiko tinggi ini tidak akan berjalan sesukses sekarang.

Melihat kesuksesan luar biasa ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk menjadikan Charity Run sebagai agenda rutin tahunan yang lebih besar.

"Kami dari jajaran eksekutif berkomitmen, tahun depan kegiatan ini harus naik kelas. Kita akan kemas lebih meriah dengan konsep Sport Tourism yang lebih profesional untuk menarik minat pelari nasional maupun internasional ke Sumbawa," tutup Bupati H. Jarot.

Dengan berakhirnya ajang ini, Pemda berharap semangat solidaritas dan etos kerja keras yang ditunjukkan para pelari dapat menular ke seluruh elemen birokrasi dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumbawa yang lebih maju. (AM)

Sumbawa, Alas.Amarmedia.co.id – Semangat sportivitas dan kepedulian sosial menyatu dalam ajang Alas-Sumbawa Charity Run 67 Km, yang digelar pada Minggu pagi (25/1/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas Samawa Runners bekerja sama dengan Panitia HUT Kabupaten Sumbawa ke-67, sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi kabupaten tahun 2026.

Titik start mengambil lokasi di perbatasan Alas Barat dan Alas atau depan SMPN 1 Alas Barat. Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., melepas secara resmi para pelari didampingi Kebid Olahraga Raga Disporapar Iwan Setiawan SP.M.Si, Ketua TP PKK Kecamatan Alas, unsur Forkopimcam, kepala desa, serta jajaran korwil Dikbud dan PGRI.

Kemeriahan pelepasan ini tidak hanya dihadiri oleh para atlet, tetapi juga didukung oleh sekitar 1.000 partisipan yang terdiri dari guru, siswa, pegawai BUMN/BUMD, komunitas sepeda, hingga ibu-ibu Dharma Wanita.

Lari Sambil Berbagi untuk Korban Bencana

Ketua Panitia Pelaksana, Ns. Alfian, S.Kep.,M.Kep, menjelaskan bahwa angka 67 KM dipilih sebagai simbol transformasi usia Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 34 pelari tangguh berpartisipasi dalam ajang ini, yang berasal dari berbagai instansi seperti TNI (Batalyon Kereke), Polri (Polsek Rhee), serta komunitas lari dari Sumbawa, Dompu, Bima, KSB Berlari, Runjani Mataram, dan Lombok Timur.

Sesuai namanya, Charity Run ini bukan sekadar lomba lari biasa. "Setiap peserta yang terdaftar memiliki kewajiban untuk melakukan penggalangan dana melalui panitia dengan nomor rekening yang sudah disediakan panitia. Dana yang terkumpul akandisalurkan untuk saudara kita yang terdampak bencana alam di Aceh atau Sumatra" jelas Alfian

Kemudian lanjutnya, sejalan dengan filosofi Sabalong Samalewa, pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga keseimbangan jiwa dan kepedulian sosial. "Di usia ke-67 ini, kami ingin Sumbawa semakin kuat dalam berbagi dan menebar manfaat," ujar Alfian.

Kesuksesan acara yang menempuh rute dari Alas Barat dan berakhir (finish) di Pantai Saliper Ate, Labuhan Sumbawa ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. 

Panitia menyampaikan apresiasi tinggi kepada para sponsor, di antaranya BASARNAS Pos SAR Sumbawa dan Dinas Kesehatan/Puskesmas Lintas (Keamanan & Medis),Personel Polsek dan Koramil setempat dan Mitra pendukung: Fitbar, Cemong Ecek, Roti Beta, IM3, serta Pemerintah Kecamatan Alas.

Dukung Program "Sumbawa Bersih dan Lestari"

Camat Alas Dr. Usman menambahkan selain misi kemanusiaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi lingkungan. Sepanjang garis start hingga Desa Labuhan Alas, para peserta sekitar 1.000 partisipan yang terdiri dari guru, siswa, pegawai BUMN/BUMD, komunitas sepeda, hingga ibu-ibu Dharma Wanita dan pendukung melakukan gerakan pungut sampah. "Aksi ini bertujuan mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam mewujudkan daerah kabupaten Sumbawa bersih, hijau, dan lestari"ujar Usman.

Ajang ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya memajukan dunia olahraga lari di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga mempererat solidaritas kemanusiaan antarwarga.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (24 Januari 2026)– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni SMAN 2 Sumbawa (IKA SMANDA) masa bhakti 2026–2031. Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum transformasi organisasi alumni dari sekadar wadah nostalgia menjadi instrumen pembangunan daerah yang strategis.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa alumni sekolah merupakan aset intelektual dan sosial yang luar biasa. Dengan tema “Merajut Kebersamaan Melalui Silaturahim dan Kontribusi Hebat bagi Masyarakat Luas,” Bupati menilai IKA SMANDA memiliki keselarasan visi dengan semangat kolaborasi yang sedang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

“Ikatan alumni ini adalah kekuatan besar. Jika dirajut dengan baik melalui silaturahim dan kebersamaan, maka akan menjadi energi positif yang mampu memberi dampak luas bagi daerah. Bahkan, ini bisa menjadi kekuatan politik yang sehat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah di masa depan dari rahim alumni,” ujar Bupati dalam pidatonya yang disambut antusias oleh para hadirin.

Bupati berharap pengurus baru IKA SMANDA mampu menggerakkan roda organisasi untuk menyentuh aspek-aspek krusial seperti sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia meminta para alumni yang telah sukses di berbagai bidang, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk tetap menoleh ke kampung halaman (Tau dan Tana Samawa).

“Jangan hanya menjadi wadah reuni dan nostalgia semata. IKA SMANDA harus menjadi motor penggerak. Kontribusi nyata kalian sangat ditunggu untuk mendukung program pembangunan menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Jarot menitipkan pesan khusus kepada keluarga besar SMANDA terkait isu lingkungan. Ia mengajak para alumni untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Program Hijau Lestari melalui gerakan penanaman pohon.

“Langkah ini sangat mendesak untuk melindungi alam kita, menjaga ketersediaan mata air, dan mengembalikan fungsi hutan. Saya titip lingkungan Sumbawa kepada para alumni demi keberlanjutan generasi mendatang,” tambahnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Bupati menyampaikan selamat bekerja kepada seluruh jajaran pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian yang tulus.

“Selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Semoga amanah ini dijalankan dengan keikhlasan demi kemajuan organisasi dan daerah kita tercinta,” tutup Bupati.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (23 Januari 2026) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Gubernur menyatakan pemerintah provinsi siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum'at (23/1/2026).

Gubernur Iqbal mengungkapkan, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini, terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah.

“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.

Dalam arahan yang disampaikan, Gubernur Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal, lantaran kurangnya kolaborasi yang terstruktur.

"Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri." tandasnya.

Dijelaskannya, kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan program "Desa Berdaya" sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.

Gubernur NTB memastikan pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa tersebut. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja, sesuai dengan arahan pemerintah agar tidak tumpang tindih.

"Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama," jelasnya mengibaratkan sinergi seperti orkestra.

Lebih lanjut diterangkannya, visi utamanya adalah mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat (tools) atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

"Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua, nomor tiga sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan dari kemiskinan tersebut," jelasnya.

Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Bekerja secara terpadu dan terintegrasi, demi mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem. (AM/Tim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Sumbawa pada Jumat (23/01/2026). Peristiwa ini memicu rangkaian bencana alam simultan mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga angin puting beliung (Bansor & APB) yang tersebar di 11 kecamatan.

Berdasarkan laporan mutakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, ribuan jiwa terdampak dan sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan serius.

Kecamatan Tarano dan Empang Terparah

Wilayah timur Sumbawa menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Di Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Bontong luluh lantak diterjang banjir bandang yang merendam 5 dusun. Tercatat sebanyak 612 KK atau sekitar 1.567 jiwa terdampak. Selain pemukiman, banjir juga merendam fasilitas pendidikan (2 PAUD, 1 SD) serta menghanyutkan 67 hektare lahan pertanian dan 60 hektare tambak warga.

Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Empang. Banjir luapan menggenangi lima desa sekaligus, yakni Desa Empang Atas, Empang Bawah, Bunga Eja, Jotang, dan Ongko. Fasilitas publik seperti MIN Empang, Pasar Empang, dan Masjid Babussalam turut terendam, memaksa aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh sementara.

Infrastruktur Putus dan Pemukiman Terisolir

Di Kecamatan Maronge, akses utama menuju Desa Labuhan Sangor terputus setelah jembatan di Dusun Sangor A roboh akibat hantaman debit air yang sangat besar. Masyarakat setempat kini berupaya membangun jembatan darurat secara gotong royong agar desa tidak terisolir total.

Sementara itu, di Kecamatan Moyo Hilir, akses jalan lintas desa di Dusun Sengakal dan Batu Bangka tidak dapat dilalui kendaraan karena genangan air yang tinggi, menyebabkan mobilitas warga terhambat sepenuhnya.

Ancaman Longsor di Wilayah Perkotaan

Di pusat kota Sumbawa Besar, ancaman utama bergeser pada bencana tanah longsor. Lima kelurahan (Pekat, Seketeng, Umasima, Brang Biji, dan Lempeh) melaporkan ambruknya penahan tebing pemukiman dan beronjong sungai.

"Terjadi tanah longsor dan kerusakan penahan tebing di beberapa titik kota dengan total panjang kerusakan mencapai lebih dari 300 meter," lapor BPBD. Di Kelurahan Lempeh, ketinggian air masih bertahan di angka 20-30 cm, memaksa 55 KK melakukan evakuasi mandiri.

Amukan Puting Beliung

Selain banjir, angin kencang juga merusak permukiman di Kecamatan Batulanteh dan Buer. Di Desa Kelungkung, atap bangunan sekolah dan Balai Pertemuan Desa dilaporkan rusak parah. Sementara di Desa Pulau Kaung dan Desa Luk (Kecamatan Rhee), sejumlah rumah warga dilaporkan ambruk akibat terjangan angin pada siang hari.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat, ST, menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke seluruh titik lokasi untuk melakukan asesmen cepat (assessment).

"Prioritas kami saat ini adalah keselamatan jiwa. Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk pendataan serta penyaluran bantuan darurat. Kami juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan," ujar Muhammad Nur Hidayat dalam keterangan resminya.

Hingga berita ini diturunkan, para pengungsi dan warga terdampak sangat membutuhkan bantuan darurat berupa Logistik Natura meliputi Bahan pokok (beras, minyak, mie instan) dan makanan siap saji. 

Dibutuhkan sarana hunian berupa Terpal dan bahan bangunan (kayu, seng, paku) untuk rumah yang roboh. Demikian pula Air bersih dan obat-obatan serta Peralatan Kebersihan Untuk penanganan pasca-banjir di rumah warga dan sekolah.

Laporan ini telah diteruskan secara resmi kepada Kepala BNPB-RI, Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, dan jajaran otoritas terkait guna penanganan lebih lanjut secara terpadu.

Berikut Kutipan laporannya 

Kepada Yth.

- Bapak Kepala BNPB-RI

- Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bapak Bupati Sumbawa

- Bapak Wakil Bupati Sumbawa

- Bapak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat

- Bapak Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB

- Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku ex-officio.

Dengan ini disampaikan Laporan Sementara kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Jenis Bencana: