SUMBAWA, amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan penuh untuk membiayai program-program prioritas masyarakat. Dalam draf rancangan tersebut, Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp224,51 miliar atau naik 11,70 persen.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membacakan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Jumat (25/9/2026).

Rapat Paripurna III tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan 31 Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, hingga para Kepala OPD se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam jawabannya, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan, saran, dan kritikan membangun dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 atas Perda Nomor 5 Tahun 2025. Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif sangat vital agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.

Struktur Perubahan APBD & Penguatan Belanja Modal

Pemerintah Daerah memaparkan bahwa selain kenaikan belanja daerah sebesar Rp224,51 miliar, Pendapatan Daerah juga diproyeksikan bertambah Rp45,83 miliar atau naik 2,42 persen. Adapun selisih kebutuhan belanja tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit.

Wabup menegaskan bahwa alokasi tambahan belanja ini tidak ditujukan untuk menciptakan beban tetap yang menekan APBD tahun-tahun berikutnya. Penggunaannya diarahkan secara cermat untuk penyelesaian kegiatan berjalan, kebutuhan mendesak, hingga akselerasi 12 Program Unggulan Daerah.

Salah satu lompatan signifikan terlihat pada postur Belanja Modal, yang meroket sebesar 103,12 persen dari semula Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar.

"Peningkatan belanja modal ini merupakan langkah awal perbaikan struktur anggaran daerah yang terukur, berdampak langsung pada perekonomian rakyat, penanganan infrastruktur, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hingga percepatan penurunan angka kemiskinan," terang Wabup Ansori.

Sementara itu, untuk Belanja Barang dan Jasa mengalami penambahan sebesar Rp126,81 miliar (25,23 persen) dengan kontrol ketat berbasis standar harga satuan pelayanan publik.

Penyelesaian SiLPA dan Reklasifikasi Retribusi Daerah

Menjawab sorotan fraksi mengenai SiLPA, Pemkab Sumbawa menjelaskan bahwa target awal SiLPA dalam APBD murni adalah Rp25 miliar. Namun, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang telah diaudit BPK RI, realisasi SiLPA mencapai Rp201,68 miliar yang terdiri dari SiLPA terikat Rp89,89 miliar dan SiLPA bebas Rp111,79 miliar).

Untuk mencegah potensi SiLPA tinggi di masa depan, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan perencanaan kas, mempercepat pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, serta mengintensifkan pemantauan realisasi anggaran triwulanan.

Terkait penurunan pos retribusi daerah sebesar Rp32,28 miliar, Pemkab meluruskan bahwa hal tersebut terjadi akibat reklasifikasi pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan RSUD ke dalam kelompok Lain-Lain PAD yang Sah sesuai standar akuntansi dan rekomendasi BPK RI.

"Secara netto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berkurang sama sekali. PAD justru naik secara konsisten sebesar Rp108,36 juta, dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar," jelasnya.

Fokus Pembangunan Sektor Strategis Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sumbawa merincikan sejumlah penanganan sektor vital yang diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026:

Pertama; Infrastruktur Jalan & Irigasi:

Pemeliharaan rutin pada ruas jalan strategis, seperti Simpang Raberas–Simpang Boak, Lintas Moyo–Kakiang, Berare–Olat Rawa, Langam–Ropang, hingga akses kampus.

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk penanganan Jembatan Kayu Madu di Desa Labuhan Badas.

Sebanyak 72 dari 99 usulan infrastruktur irigasi daerah disetujui untuk ditangani melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) Kemen PUPR.

Kedua : Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Blok Elang:

Mempersiapkan tenaga kerja lokal menghadapi tahap konstruksi dan eksploitasi PT AMNT di Blok Elang dan Lempui. Proyeksi kebutuhan mencapai 20.000 tenaga kerja hingga tahun 2030, dengan komitmen serapan tenaga kerja lokal ditargetkan mencapai 70 persen melalui pelatihan bersertifikasi.

Ketiga : Pendidikan dan Kesehatan:

Keberlanjutan program Kartu Sumbawa Pintar (Program Unggulan ke-12) bagi siswa miskin dan berprestasi.

Penuntasan pembangunan RSUD Sering bersinergi dengan Kemenkes RI, jaminan stok obat esensial di seluruh Puskesmas, serta pemenuhan sisa kuota Universal Health Coverage (UHC).

Empat; Mitigasi Bencana dan Tata Kelola Tambang

Pengalokasian anggaran kebencanaan untuk bantuan air bersih dan armada mitigasi kekeringan ekstrem.

Peningkatan koordinasi bersama Pemprov NTB dan APH untuk penataan serta fasilitasi legalisasi Tambang Rakyat berbasis kelestarian lingkungan.

Mengakhiri tanggapannya, Wabup Mohamad Ansori menekankan bahwa seluruh pandangan fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi utama dalam pembahasan tingkat akhir bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa demi mewujudkan pembangunan Sumbawa yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebudayaan Tau Samawa sebagai landasan utama pembangunan karakter masyarakat di tengah arus modernisasi. Tegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri ajang 'Silatulfikri 99 Tokoh Tana Samawa' yang berlangsung di Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan pemikiran lintas tokoh tersebut turut dihadiri oleh pendiri sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea Malela, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A., Rektor Universitas Samawa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd., Ustadz H. Yadi Surya Diputra, S.Sos., M.A. (Ustadz Suryo), serta puluhan tokoh adat, akademisi, dan pimpinan lembaga di Tanah Samawa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Silatulfikri bukan sekadar forum silaturahmi biasa, melainkan sebuah ruang strategis untuk menyatukan gagasan, persepsi, dan visi dalam merumuskan arah masa depan daerah.

“Yang kita pikirkan bukan hanya Sumbawa hari ini, tetapi Sumbawa seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Mohamad Ansori di hadapan para tokoh yang hadir.

Ia menekankan bahwa falsafah hidup dan nilai-nilai luhur Tau Samawa tidak boleh berhenti sebagai dokumen historis atau wacana semata. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat hingga mengakar menjadi budaya penuntun. Menurutnya, keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter serta jati diri daerah.

Di sisi lain, Wabup juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 4,12 persen, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 11,79 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi 2,60 persen.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan angka-angka statistik tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akar budayanya.

“Pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang manusia seperti apa yang tumbuh di dalamnya. Kita harus tetap tahu dari mana kita berasal. Falsafah Taket ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu Berbuat Buruk) harus tetap menjadi kompas moral kita menghadapi masa depan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati berharap forum Silatulfikri mampu bertindak sebagai penyaring (filter) budaya di era globalisasi. Ia mengajak seluruh elemen tokoh daerah untuk bersatu memilih dan mengadaptasi nilai-nilai histori yang masih relevan guna menjawab berbagai tantangan zaman.

“Tidak semua hal baru harus kita terima mentah-mentah. Kita membutuhkan filter. Karena itu, mari kita bersama-sama bertanya dan merumuskan, nilai apa dari masa lalu yang masih sangat relevan untuk menjaga dan membimbing generasi kita ke depan,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Pasca RDP Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu dengan manager Lisdes PLN Wilayah NTB terkait dengan Listrik Masuk Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kini menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas lebih teknis. 

Diketahui, hambatan utama pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah terpencil Kabupaten Sumbawa akhirnya resmi terurai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan izin penggunaan kawasan hutan untuk jalur akses jalan dan jaringan listrik telah tuntas diterbitkan.

Kepastian ini menjadi angin segar bagi masyarakat di wilayah selatan dan barat Kabupaten Sumbawa yang selama ini mendambakan hadirnya pasokan listrik dan jalan yang memadai.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan kabar penting ini saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Dukungan Akses Jalan untuk Program Listrik Desa (Lisdes) APBN 2026 di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (23/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Manajer Lisdes PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat beserta jajaran.

Dalam arahannya, Bupati H. Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa terbitnya izin kawasan hutan merupakan kunci pembuka yang selama ini dinantikan. Kejelasan status hukum lahan menjadi fondasi mutlak agar pengerjaan fisik di lapangan tidak membentur kendala administratif.

"Alhamdulillah, salah satu kendala terbesar sudah tuntas. Dengan adanya izin kawasan untuk jalan ini, pihak PLN akan jauh lebih mudah masuk untuk merealisasikan jaringan listrik," ujar Bupati Jarot.

Dengan selesainya perizinan tersebut, mobilisasi material bangunan dan alat berat menuju lokasi proyek dijamin tidak lagi terkendala aturan hukum. Mengingat medan geografis yang tergolong ekstrem, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk memanfaat momentum cuaca sebelum musim hujan tiba.

Ia mendedikasikan percepatan pengerjaan fisik jalan dengan mengerahkan minimal 2 hingga 3 unit alat berat ke lokasi target.

"Jangan sampai kita kehilangan momentum. Cuaca saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya minta dukungan alat berat minimal dua sampai tiga unit segera diturunkan ke lapangan," tegasnya.

Skenario Pengerjaan Bertahap dan Fokus Jalur Strategis

Secara teknis, Pemkab Sumbawa memberikan prioritas pengerjaan pada ruas Batu Rotok–Bao Desa. Berdasarkan hasil survei lapangan, ruas ini dinilai memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih rendah dibandingkan titik lainnya.

Pengerjaan pada ruas Batu Rotok–Bao Desa akan dijadikan pintu masuk logistik sebelum tim teknis merambah ke medan yang lebih berat menuju kawasan Tangkam Pulit. Strategi bertahap ini diterapkan guna menjamin efisiensi waktu, tenaga, serta anggaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T., M.T., memaparkan bahwa terdapat enam wilayah prioritas yang masuk dalam skema Lisdes APBN 2026, yaitu Desa; Tangkam Pulit, Bao Desa, Tepal, Batu Rotok, Bakti Jaya, Dusun Matemega (Desa Marente)

Tantangan Logistik: Angkut 70 Tiang Listrik Seberat 1 Ton

Lalu Suharmaji mengungkapkan, tantangan terbesar dalam program Lisdes ini terletak pada distribusi logistik tiang listrik PLN yang melewati jalur perbukitan dan hutan.

"Pemda Sumbawa diminta memfasilitasi kesiapan akses jalan untuk mobilisasi sekitar 70 tiang listrik. Setiap tiang memiliki panjang kurang lebih 12 meter dengan bobot mencapai 1 ton per unit," papar Suharmaji.

Tanpa akses jalan pembuka yang memadai, pemancangan tiang listrik seberat satu ton menuju perbukitan akan sangat berisiko dan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor antara Pemkab Sumbawa dan PLN menjadi kuintat utama kesuksesan proyek ini.

Program Lisdes APBN 2026 ini bukan sekadar proyek pembangunan rutin, melainkan bagian dari pemenuhan Program Strategis Nasional (PSN). Masuknya aliran listrik ke enam wilayah pelosok ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa, membuka isolasi informasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dengan selesainya legalitas kawasan hutan dan komitmen penuh Pemkab Sumbawa, terang masa depan kini tinggal menghitung hari bagi masyarakat di pedalaman Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar .Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama manajemen perusahaan PT AMNT menggelar kegiatan Konsultasi Publik Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan Rencana Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas beserta fasilitas pendukungnya Selasa 22 September 2026.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ketua DPRD dan Anggota, Para Camat dan Kepala Desa bersama BPD, pimpinan manajemen perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, Organisasi Kemahasiswaan, serta pemuda dari kawasan sekitar wilayah operasional ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan saran masukan dari warga setempat.

Komitmen Perusahaan Terhadap Keterbukaan Informasi

Dalam sambutannya, Vice Presiden PT AMNT Syamsul Kipli ST menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan sarana komunikasi dua arah yang sangat krusial. Selain menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memahami kondisi sosial budaya serta karakteristik wilayah dari pengalaman masyarakat lokal.

"Kami menyadari pentingnya saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Seluruh pandangan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan kajian akhir dokumen lingkungan kelak," ujarnya.

Bupati Sumbawa: Investasi Harus Beri Manfaat Nyata untuk Warga

Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP dalam arahannya memberikan apresiasi atas tingginya tingkat partisipasi elemen masyarakat serta kehadiran jajaran manajemen puncak perusahaan. Bupati menegaskan bahwa potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Sumbawa merupakan karunia besar yang harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.

Bupati menyampaikan bahwa proyek pertambangan ini menjadi salah satu investasi terbesar di daerah dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Proyek ini diproyeksikan mampu memberikan dampak ekonomi balikan (multiplier effect) yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat adalah unsur paling utama dalam setiap proses pembangunan. Investasi yang masuk harus kita kawal bersama. Jangan sampai industri berjalan, tetapi masyarakat lokal justru menjadi penonton di tanahnya sendiri," tegas Bupati Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa konsultasi publik ini dilaksanakan dalam tahap penyusunan AMDAL dan uji kelayakan, sebelum melangkah ke tahap konstruksi. Proses ini penting untuk mengidentifikasi serta merumuskan langkah mitigasi terhadap potensi dampak lingkungan maupun dampak sosial yang mungkin timbul.

Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis, saling menghormati perbedaan pandangan, dan mengedepankan semangat musyawarah.

Di akhir sambutan, Bupati Sumbawa secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Uji Kelayakan dan AMDAL Pertambangan Tembaga dan Emas (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas 55 motif tenun Kre Alang Sumbawa dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat HAKI ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., kepada Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Serah terima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pelestarian warisan budaya sekaligus memastikan kekayaan intelektual daerah terdokumentasi dan terlindungi secara resmi.

Turut hadir asisten pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, staff ahli Bupati, Sejumlah Kepala OPD Kabupaten Sumbawa, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Senior Manager Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan jajarannya, Wakil Rektor Universitas Samawa Muhammad Yamin SE.M.Si, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (18/09/2026).

Bupati Sumbawa menyampaikan, sertifikat HAKI tidak semata-mata menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi pengingat atas kekayaan budaya Sumbawa yang harus terus dijaga dan diwariskan. Pendokumentasian 55 motif Kre Alang ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggali kembali berbagai kekayaan intelektual Sumbawa yang selama ini belum terdokumentasi.

“Ini bukan akhir, tetapi merupakan awal untuk melestarikan Kre Alang. Ini tugas bersama untuk terus melestarikan dan mewariskan Kre Alang kepada generasi muda agar kelestariannya tetap terjaga. Ini merupakan tantangan besar,” ujarnya.

Setiap motif Kre Alang juga perlu dilengkapi dengan literasi singkat mengenai sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, motif tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai pengetahuan dan budaya yang dapat memperkuat identitas sekaligus menambah nilai produk, jelas Bupati.

Pelestarian Kre Alang, lanjut Bupati, tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan penenun. Pemanfaatan motif juga perlu diperluas agar Kre Alang tidak hanya hadir pada perayaan adat maupun kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sebagai salah satu upaya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN dan instansi pemerintah agar menggunakan pakaian bermotif Kre Alang setidaknya sekali dalam sepekan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas penggunaan sekaligus menciptakan pasar bagi produk tenun lokal.

“HAKI penting agar jangan sampai kekayaan budaya kita diklaim dan diakui oleh pihak lain,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., mengapresiasi komitmen Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pendataan hingga 55 motif tenun Sumbawa dan penerbitan sertifikat HAKI merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

“Sekarang tinggal bagaimana membuat 55 motif tenun tersebut menjadi ada barangnya di pasaran, bukan cuma sekadar di atas kertas saja,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB juga mendorong seluruh pihak untuk terus menggali dan menginventarisasi kekayaan budaya Sumbawa. Menurut beliau masih banyak potensi budaya dan kesenian daerah yang dapat didaftarkan sebagai KIK guna memperkuat pelindungan sekaligus mendukung pelestariannya, ajaknya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa sertifikasi HAKI ini merupakan langkah awal dalam menjaga keberlanjutan adat dan kebudayaan Sumbawa.

Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa menyebutkan, saat ini penenun Kre Alang masih didominasi generasi berusia di atas lima puluh tahun dengan jumlah yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk mendorong regenerasi penenun sekaligus memperkenalkan Kre Alang kepada generasi muda.

“Selain itu, kita juga harus memikirkan bagaimana membuat produk turunan dari Kre Alang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?." pungkasnya. (AM)

Jakarta.Amarnedia.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan dan pelaksanaan program yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Tiga apresiasi tersebut mencakup bidang perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Apresiasi itu diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9). NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur.

Menurut Miq Iqbal, penilaian tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai solid pada tiga isu tersebut.

“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.

Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dukungan itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Pada sektor perumahan, Iqbal menjelaskan bahwa program bedah rumah diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Intervensi terhadap kualitas hunian ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan karena kondisi rumah menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.

“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, antara lain melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.

Pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.

“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Miq Iqbal.

Gubernur menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan tujuan akhir. Pengakuan pemerintah pusat justru menjadi dorongan agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi capaian yang konkret dan dirasakan masyarakat.

“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.

Miq Iqbal menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.

“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat.

“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Selain NTB di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi pada berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi tidak hanya berada pada level provinsi, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah di berbagai jenjang dalam memperkuat pelayanan dasar. Bagi Pemprov NTB, pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya harus diukur dari seberapa jauh kebijakan itu mampu memperbaiki kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(AM/ Tim Kominfo)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat dukungan anggaran melalui APBD untuk mengoptimalkan peran Posyandu serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang pelayanan dasar.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir H. Syarafuddin Jarot, MP saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, serta para pengurus dan kader Posyandu se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi dedikasi para kader dan seluruh pihak yang konsisten memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan, Posyandu kini memegang peran strategis sebagai garda terdepan pemenuhan pelayanan dasar seiring berjalannya transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Transformasi tersebut mencakup pemenuhan enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

"Transformasi ini sejalan dengan visi daerah menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbawa tahun 2024 telah mencapai 72,36, sementara indeks penerapan SPM naik dari 97,85 persen pada 2023 menjadi 99,64 persen pada 2024," ujar Bupati Jarot.

Guna mempertahankan tren positif tersebut, Bupati menekankan pentingnya penguatan di berbagai lini, mulai dari kapasitas kader, mutu pelayanan, sarana dan prasarana, kelembagaan, hingga pendanaan. Selain dukungan APBD, ia mengimbau pemerintah desa untuk turut mengalokasikan anggaran melalui APBDes guna mendukung ketahanan pangan, gizi masyarakat, dan penguatan lembaga Posyandu.

Bupati juga meminta Tim Pembina Posyandu di semua tingkatan aktif melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan secara terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, melaporkan saat ini terdapat 756 Posyandu berbasis sasaran siklus hidup di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 513 Posyandu telah diajukan untuk memperoleh nomor registrasi, dan 44 lembaga di antaranya telah resmi memiliki nomor registrasi pada tahap I tahun 2025.

Rakor ini menjadi wadah konsolidasi strategis untuk merumuskan langkah konkret terkait tata kelola kelembagaan dan penyelarasan program kerja Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (17/9/2026), bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan pelatihan vokasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., serta dihadiri langsung oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Khairuddin SE, M.Si.para Kepala Bidang, Kepala UPTD BLK, para instruktur, serta puluhan peserta pelatihan.

Dalam laporan resminya, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa penyelenggaraan PBK mengacu pada regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta Perbup Nomor 18 Tahun 2022.

Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumbawa melalui DPA Disnakertrans pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

"Pelatihan vokasi ini bertujuan membekali, mengalihkan, dan meningkatkan kompetensi kerja peserta agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI), serta mampu berwirausaha secara mandiri," ungkap Kepala Disnakertrans.

Animo masyarakat terhadap program ini tergolong sangat tinggi. Dari total 152 pendaftar, sebanyak 48 peserta dinyatakan lulus seleksi ketat untuk mengikuti tiga kejuruan prioritas, masing-masing diisi oleh 16 peserta.

Pengoperasian Instalasi Kontrol Listrik Industri Berbasis PLC (Pelaksanaan: 17 September – 16 November 2026), Desain Grafis (Pelaksanaan: 1 Oktober – 16 November 2026) dan Barista (Pelaksanaan: 15 Oktober – 16 November 2026)

Pada kesempatan yang sama, Disnakertrans juga melaporkan capaian luar biasa pada PBK Tahap I 2026 , di mana 100% peserta dinyatakan lulus uji kompetensi. Sebanyak 16 peserta kejuruan Operator Alat Berat berhasil meraih Surat Izin Operator (SIO) dari Kemnaker RI, dan 16 peserta kejuruan Teknisi AC lulus uji sertifikasi dari LSP Logam dan Mesin Indonesia (tinggal menunggu sertifikat BNSP). Sementara untuk kejuruan Las 6G, pelatihan akan berakhir pada 30 September 2026 dan dilanjutkan uji kompetensi pada 1–2 Oktober 2026.

Merespons laporan tersebut, Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., memberikan apresiasi atas capaian positif Disnakertrans dan UPTD BLK Sumbawa. Dalam arahannya, Doktor Budi menekankan pentingnya penguatan SDM lokal agar memiliki daya saing yang tinggi di tengah dinamika pasar kerja.

“Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu berkompetisi. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri,” puji Sekda.

Sekda juga mengingatkan para peserta bahwa keberhasilan di dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis (hard skill), tetapi juga oleh pembentukan karakter (soft skill), kedisiplinan, serta etika kerja.

“Selama mengikuti pelatihan, saya berharap seluruh peserta dapat menunjukkan sikap profesional, disiplin, taat terhadap ketentuan, serta mampu membangun kerja sama yang baik. Pelatihan ini merupakan sebuah proses awal. Kompetensi yang diperoleh hendaknya terus dikembangkan seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja,” pesan Doktor Budi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sarana dan prasarana UPTD BLK, menyiagakan instruktur yang kompeten, serta melibatkan pimpinan OPD terkait untuk memberikan materi pembanding.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan secara resmi oleh Sekda Sumbawa, diiringi harapan agar seluruh 48 peserta dapat menyerap ilmu dengan maksimal, lulus uji kompetensi BNSP, dan segera terserap di pasar kerja atau membuka lapangan kerja baru secara mandiri.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang tertib, transparan, dan kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Implementasi Pengawasannya pada Kamis (17/9/2026), bertempat di Meeting Room Kaloka Hotel, Sumbawa Besar.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., serta dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, Sekretaris Dinas, jajaran pejabat teknis terkait, serta puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach) merupakan elemen krusial dalam merawat tata kelola pelayanan publik. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para investor dan pelaku usaha lokal.

Menurut Doktor Budi akrab disapa, pemahaman komprehensif terhadap mekanisme berbasis risiko tidak hanya diwajibkan bagi jajaran aparatur birokrasi sebagai penyedia layanan, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Pemahaman yang selaras terhadap mekanisme perizinan ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi aparatur, ini memandu tata cara pelayanan yang akuntabel. Sedangkan bagi pelaku usaha, ini membantu memenuhi kewajiban perizinan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai regulasi,” ujar H.Budi.

Lebih jauh, Sekda menggarisbawahi pentingnya keterbangunan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Melalui DPMPTSP dan OPD teknis pendukung, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, memberikan transparansi informasi, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan proporsional sesuai dengan tingkatan risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi).

Doktor Budi mengingatkan bahwa semangat penyederhanaan izin tidak boleh mengabaikan aturan keselamatan dan kepatuhan hukum. Pemerintah daerah ingin memastikan proses bisnis berjalan lancar tanpa menanggalkan aspek kontrol.

“Pelayanan perizinan harus mampu memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha, tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemkab Sumbawa berharap dapat menyamakan persepsi dan membangun pemahaman kolektif antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah sinkronisasi ini diproyeksikan dapat menekan hambatan birokrasi, meminimalisir kendala di lapangan, serta mampu memacu pertumbuhan nilai investasi yang berimbas langsung pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr.H Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., memberikan arahan strategis kepada para peserta Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) yang berlangsung di Gedung Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada Kamis (17/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menegaskan agar seluruh peserta mengikuti rangkaian penilaian ini dengan penuh keseriusan dan sungguh-sungguh. Hasil dari *profiling* ProASN ini memiliki peran krusial karena akan menjadi basis data potensi serta kompetensi ASN yang objektif, terukur, dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

"Data yang dihasilkan dari penilaian ini sangat penting untuk mendukung pengembangan karier, pemetaan talenta, hingga penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN secara menyeluruh," ujar Budi Prasetiyo di hadapan para peserta.

Ia juga memotivasi para pegawai untuk memanfaatkan momentum ini sebagai wadah refleksi dalam mengenali serta mengukur kapasitas diri masing-masing demi menunjang kinerja organisasi.

Guna memastikan seluruh proses seleksi dan asesmen berjalan transparan, tertib, serta lancar, Sekda turun langsung memantau jalannya pelaksanaan uji kompetensi. Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan kegiatan ProASN ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis merit, kompetensi, dan potensi. Langkah strategis ini diharapkan dapat melahirkan aparatur sipil yang profesional, adaptif, serta siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id - Setelah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat paripurna pertama tentang nota keuangan dan perubahan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menyerahkan dokumen penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di ruang sidang DPRD kantor Gubernur, Jumat (11/09/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal, dalam penjelasannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Abul Chair menyampaikan, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah menuntut perubahan kebijakan anggaran yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” jelas Sekda.

Dalam postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5,62 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,52 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Adapun dalam rancangan perubahan tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp399 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pemprov menegaskan, kebijakan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

"Perubahan ini untuk tujuan bersama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan", tambahnya.

Saat ini, lanjutnya pembenahan tata kelola pemerintahan dalam mitigasi korupsi akibat kelemahan sistem dilakukan berbasis risiko. (jmy/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta maskapai penerbangan menambah kapasitas penerbangan menuju Lombok sejak awal periode MotoGP Mandalika 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sekaligus mencegah keterbatasan kursi dan tingginya harga tiket menghambat wisatawan datang ke NTB.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, aksesibilitas udara menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Pengalaman dari sejumlah event internasional sebelumnya menunjukkan, tingginya minat masyarakat untuk datang tidak selalu berujung pada kunjungan ketika ketersediaan kursi terbatas dan harga tiket meningkat.

“Banyak calon wisatawan sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk datang, bahkan sudah membeli tiket acara. Namun ketika mencari tiket pesawat, ternyata kursinya sudah terbatas atau harganya terlalu tinggi. Akhirnya mereka membatalkan perjalanan,” ujar Iqbal dalam rapat koordinasi bersama maskapai dan pemangku kepentingan penerbangan melalui konferensi daring dari Mataram, Selasa (8/9).

Indikasi peningkatan permintaan mulai terlihat dari data pemesanan yang disampaikan sejumlah maskapai. Tingkat keterisian beberapa penerbangan menuju Lombok telah mendekati 90 persen, sementara ketersediaan kursi pada sejumlah jadwal semakin terbatas.

Karena itu, Miq Iqbal mendorong maskapai menyiapkan tambahan kapasitas sejak jauh hari, tidak semata-mata mengandalkan extra flight menjelang puncak pelaksanaan MotoGP.

Menurutnya, penambahan kapasitas dapat dilakukan melalui dua skema. Pertama, penerbangan tambahan yang diumumkan lebih awal sehingga masyarakat dan pelaku industri perjalanan memiliki kepastian dalam merencanakan perjalanan. Kedua, extra flight yang disiapkan secara fleksibel untuk merespons lonjakan permintaan menjelang pelaksanaan event.

“Kalau tambahan penerbangan diumumkan lebih awal, masyarakat bisa merencanakan perjalanan dan kita juga bisa melakukan promosi lebih maksimal di daerah-daerah potensial,” katanya.

Selain penerbangan tambahan, Gubernur meminta maskapai mempertimbangkan penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar serta mengaktifkan kembali sejumlah slot penerbangan yang sebelumnya tidak beroperasi. Rute Jakarta–Lombok, Surabaya–Lombok, Yogyakarta–Lombok, dan kemungkinan pengaktifan kembali rute Malang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Perhatian juga diarahkan pada arus kepulangan penonton. Miq Iqbal meminta maskapai mempertimbangkan penerbangan malam setelah rangkaian MotoGP berakhir, mengingat penonton diperkirakan masih berada di kawasan Mandalika hingga sore hari dan menghadapi potensi kepadatan lalu lintas saat meninggalkan kawasan sirkuit.

“Yang paling penting bagi kita adalah tambahan kapasitas kursi. Apakah melalui extra flight atau penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar, semuanya perlu dipertimbangkan,” tegasnya.

Sejumlah maskapai telah menyiapkan langkah antisipasi. Garuda Indonesia menyiapkan penerbangan tambahan pada 8–11 Oktober serta penyesuaian kapasitas pada 12 Oktober. Pelita Air meningkatkan frekuensi penerbangan menjadi dua kali sehari mulai 8 Oktober, sementara Citilink menyiapkan tambahan kapasitas pada rute Jakarta–Lombok dan Surabaya–Lombok.

Lion Air juga membuka kemungkinan penambahan extra flight berdasarkan perkembangan permintaan penumpang. Untuk penerbangan internasional, AirAsia tetap mengoperasikan rute Kuala Lumpur–Lombok setiap hari dan akan meneruskan pembahasan mengenai kemungkinan penambahan kapasitas.

Bagi NTB, penguatan akses udara tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas penonton. Kemudahan akses menjadi bagian penting dari upaya memastikan dampak ekonomi MotoGP dapat dirasakan lebih luas melalui peningkatan kunjungan wisatawan, aktivitas usaha, transportasi, akomodasi, kuliner, hingga UMKM.

Miq Iqbal menegaskan, keberhasilan MotoGP Mandalika tidak cukup diukur dari kesiapan sirkuit dan penyelenggaraan balapan. Pengalaman wisatawan sejak merencanakan perjalanan, tiba di Lombok, hingga kembali ke daerah asal juga menjadi bagian dari kualitas penyelenggaraan event internasional tersebut.

“MotoGP adalah momentum besar bagi NTB. Karena itu, kita harus memastikan akses menuju Lombok semakin mudah, pilihan penerbangan semakin banyak, dan masyarakat memiliki kepastian dalam merencanakan perjalanan,” pungkasnya.

Dengan memastikan kapasitas penerbangan tersedia sebelum lonjakan terjadi, NTB ingin memastikan MotoGP tidak berhenti sebagai agenda olahraga internasional, tetapi menjadi momentum yang menggerakkan pariwisata dan ekonomi daerah secara lebih luas.(AM/KominfotikNTB)

Mataram.Amarmedia.co.id --- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026). Agenda yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB ini mencakup program BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, dan SMA Double Track guna memperkuat penyerapan serta daya saing tenaga kerja.

Sekda NTB, Abul Chair mengatakan, tantangan nyata yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang semakin berkualitas, produktif, dan terlindungi serta memberikan penghasilan yang layak. Karena itu, perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan.

“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Sekda NTB.

Sekda menjelaskan, pertama, pelatihan harus mengikuti pasar, jangan karena 10 tahun lalu NTB punya pelatihan tertentu maka 10 tahun ke depan tidak ada perubahan. Kedua, sertifikasi harus menjadi paspor kompetensi. Dirinya sangat menyambut baik penguatan LSP P2 dan rencana uji kompetensi gratis. Sertifikat jangan hanya menyatakan yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pelatihan tanpa keterampilan nyata yang dimilikinya, sebab dunia kerja membaca sertifikat tersebut.

“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, 'Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.' Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” jelas Sekda.

Lanjut Sekda, poin berikutnya adalah jangan semua anak diarahkan menjadi pencari kerja, melainkan sebagian harus menjadi pencipta kerja. Menurutnya, jika semua lulusan hanya membawa map dan mencari lowongan tanpa berniat berwirausaha, hal itu hanya akan terus memperpanjang antrean pencari kerja. Karena itu, kewirausahaan harus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.

Selain itu, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja langsung dari desa melalui Mobile Training Unit (MTU).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh selalu dituntut datang ke tempat pelatihan, melainkan pelatihannya yang harus menjemput bola ke masyarakat.

“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Sekda menegaskan agar terus ada kolaborasi yang luar biasa antar semua pihak karena NTB membutuhkan sebuah orkestrasi lintas sektor.

“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa membuka secara resmi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini digelar guna memperkuat tata kelola data daerah agar senantiasa akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Sekda Dr. H.Budi menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Kebijakan serta program pemerintah daerah menurutnya harus dirumuskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan.

“Data bukan sekadar angka dan informasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, kualitas data harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sekda di hadapan para peserta forum.

Imbau Sinergi Seluruh Perangkat Daerah

Lebih lanjut, penerapan kebijakan Satu Data memerlukan komitmen tinggi serta sinergi lintas sektor. Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menjaga keseragaman standar dan keterpaduan pengelolaan.

Keberadaan Forum Satu Data 2026 diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi konkret untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun operasional pengelolaan data di wilayah Kabupaten Sumbawa. Langkah ini penting agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Forum strategis ini dihadiri oleh pemangku kepentingan kunci di lingkungan Pemkab Sumbawa, antara lain Kepala BPS Kabupaten Sumbawa (sebagai pembina data), Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumbawa, Para Camat se-Kabupaten Sumbawa dan Unsur terkait lainnya

Melalui penguatan integrasi data ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Dengan begitu, setiap program pembangunan daerah ke depan dirancang lebih presisi, efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan keuangan daerah ini secara khusus diarahkan dan berorientasi pada percepatan perbaikan infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa pembenahan sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemkab Sumbawa. Pernyataan tersebut ditegaskan Budi seusai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Kamis (10/9/2026).

Peningkatan kualitas infrastruktur serta konektivitas wilayah dinilai memiliki dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Aksesibilitas yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi modal vital dalam memperlancar jalur distribusi dan aktivitas produksi masyarakat.

“Dari semua itu adalah kita akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi.

Secara teknis, pembenahan fisik mencakup penanganan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan drainase guna mengantisipasi genangan, hingga penyediaan sarana penunjang sektor pertanian seperti pembuatan sumur dangkal/dalam dan akses jaringan irigasi air. Pemerintah daerah bertekad memastikan seluruh sentra produksi masyarakat terhubung dengan jaringan transportasi yang layak.

“Kita ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pemaknaan pembangunan infrastruktur harus dilihat secara holistik. Pembangunan tidak semata-mata berfokus pada konstruksi fisik jalan atau gedung, melainkan sebagai instrumen pendukung sistemik untuk sektor-sektor strategis lain, termasuk penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif.

“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kita akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kita penguatan di investasi,” jelas Budi.

Kebijakan Perubahan APBD 2026 ini dirancang terintegrasi dengan 88 program prioritas daerah. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi awal untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pada T.A. 2027 mendatang.

Meskipun postur kemampuan fiskal daerah pada 2027 mendatang masih akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan serta penerimaan daerah, pemkab telah mengunci desain besar pembangunan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

“Kita belum tahu kekuatan fiskal kita di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kita bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kita bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Lawang Tuwa, Kecamatan Lantung, kembali ditegaskan secara langsung di lapangan.

Rabu sore (9/09/2026), Bupati Sumbawa kembali turun meninjau lokasi tambang Lawang Tuwa. Didampingi Sekretaris Daerah, Dr H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa,H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH serta Kabag Prokopim Syahrudin. Bupati ingin memastikan bahwa larangan aktivitas pertambangan ilegal yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar dipatuhi.

Peninjauan kali ini bukan sekadar kunjungan. Bupati ingin melihat langsung kondisi terkini kawasan tersebut sekaligus memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Di lokasi, Bupati bersama rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kawasan dan memastikan aktivitas penambangan telah dihentikan.

Bupati menegaskan, keselamatan masyarakat merupakan garis terdepan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, larangan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari ancaman kecelakaan hingga kemungkinan jatuhnya korban jiwa.

"Saya datang langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa larangan yang telah kita keluarkan benar-benar dilaksanakan,” tegas Bupati"

Menurutnya, pemerintah tidak pernah bermaksud mematikan mata pencaharian masyarakat. Namun, setiap aktivitas pertambangan harus berada dalam koridor hukum, memiliki izin yang sah, memenuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Silakan masyarakat mencari nafkah, tetapi jangan dengan cara yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pertambangan harus legal, aman dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Bupati juga meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta masyarakat di sekitar kawasan untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai setelah larangan dikeluarkan, aktivitas pertambangan kembali berlangsung secara diam-diam.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi sesaat. Potensi sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah, namun tetap dengan mengedepankan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

“Sumber daya alam kita memang harus dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi pengelolaannya harus legal, aman, tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, justru nyawa yang menjadi taruhannya,” pungkasnya. (AM/Fir)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Aula Hasan Usman, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Rabu (9/9/2026). Rapat ini digelar guna membedah efektivitas intervensi harga pangan, penyaluran bantuan, dinamika lonjakan harga gabah, hingga reorientasi tata kelola Gerakan Pangan Murah (GPM) serta keamanan komoditas peternakan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H. Zohran, SH, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Syaikhu, SP, Kabid Perekonomian Setda Sumbawa Andi Rusmayadi, SPi, M.Si, Pimpinan Cabang (Pinca) Perum BULOG Sumbawa M. Nur Ristanto, perwakilan Dinas Koperasi UMKM Perindag, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) NTB, serta para pelaku usaha daging ayam dan distributor pangan lokal.

Bantuan Pangan Berlanjut hingga Desember 2026

Dalam kesempatan tersebut, Pinca Perum BULOG Sumbawa, M. Nur Ristanto, memaparkan progres penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Juli–September yang disalurkan sekaligus sebesar 30 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penyaluran Bantuan Pangan tahap ini telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir September 2026. Sesuai arahan Presiden, bantuan pangan beras ini dipastikan berlanjut untuk periode Oktober hingga Desember 2026," tegas Ristanto.

Ristanto juga meluruskan pertanyaan Komisi II DPRD Sumbawa terkait surat penyesuaian harga beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) sebesar Rp16.621,39 per kg. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan harga buku (audited price) atau biaya pokok internal Bulog untuk transaksi antar-kementerian/lembaga, bukan harga jual ke masyarakat.

"Harga beras SPHP untuk masyarakat tetap konsisten pada HET yang ditetapkan pemerintah (Rp11.000–Rp12.000/kg). Selisih biaya ditanggung oleh subsidi pemerintah, sehingga tidak ada kenaikan harga SPHP di tingkat konsumen," tambahnya.

Dilema Kenaikan Harga Gabah dan Penggilingan Lokal

Dinamika sektor perberasan turut diwarnai curhatan pelaku usaha penggilingan padi. Perwakilan Perpadi NTB, Fajar Samudra dan Mastur, mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani saat ini telah menyentuh Rp7.500 per kg. Sementara itu, penggilingan dituntut mempertahankan harga beras medium sesuai HET lama di angka Rp13.500 per kg.

"Harga bahan baku naik signifikan. Jika dipaksa menjual sesuai HET lama tanpa adanya batasan harga atas (ceiling price) untuk pembelian gabah, pengusaha lokal akan kesulitan bertahan. Kami berharap pemerintah dan Satgas Pangan melihat kondisi riil margin penggilingan secara bijak," ujar Fajar.

Menanggapi dilema ini, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sumbawa, Syaikhu, mengakui bahwa daerah belum memiliki formulasi baku terkait penetapan harga keekonomian beras lokal.

"Secara teori, harga beras berada di kisaran dua kali harga gabah. Jika gabah Rp7.500, maka harga beras idealnya sekitar Rp15.000 per kg. Ke depan, kita bersama Bagian Perekonomian, Bulog, DPRD, dan Perpadi akan menggelar diskusi teknis khusus merumuskan usulan harga acuan daerah yang objektif untuk dikoordinasikan dengan Satgas Pangan," jelas Syaikhu.

Dinamika Daging Ayam dan Pengawasan Keamanan Pangan

Di sektor peternakan, perwakilan supplier daging ayam, Mulyadi, menjelaskan bahwa harga ayam hidup di NTB berada di kisaran Rp26.500–Rp27.000 per kg, dengan lonjakan harga eceran mencapai Rp38.000–Rp47.000 per kg. Menurutnya, fluktuasi ini dipicu oleh kenaikan harga dari tingkat peternak serta biaya distribusi.

"Margin yang diambil pedagang atau supplier sangat tipis, berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kg. Perubahan harga harian bahkan bisa terjadi 1 hingga 3 kali dalam sehari mengikuti tren nasional," papar Mulyadi.

Isu keamanan pangan juga menjadi perhatian serius rakor. Hasil pemetaan menunjukkan masih maraknya distributor komoditas daging ayam di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Sumbawa yang belum terdaftar secara resmi. Legalitas dari Dinas Peternakan dinilai krusial untuk menjamin pemenuhan standar Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) demi mencegah risiko keracunan pangan. Saat ini, pelaku usaha terdaftar dengan legalitas jelas di Kabupaten Sumbawa antara lain PT Dharma Raya, Raja Daging (Haji Rul), dan Sumbawa Utama Food.

Reformasi Tata Kelola Gerakan Pangan Murah (GPM)

Sebagai langkah konkret menekan inflasi, Pemkab Sumbawa bersepakat mengadopsi pola baru dalam penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan mereformasi peran pemerintah dan mengintegrasikan ekosistem pasar lokal yakni Pemerintah sebagai Fasilitator, Pemda tidak bertindak sebagai pedagang, melainkan sebagai koordinator dan penyedia sarana-prasarana (lokasi, panggung, tempat usaha) serta pengawas kegiatan.

Dan membangun Kemitraan Pedagang Lokal, Konsolidasi dilakukan bersama distributor dan pengecer lokal (daging ayam, telur, cabai, bawang) untuk menyepakati harga komitmen tanpa merusak ekosistem pasar eksisting.

Oleh karena itu dukungan anggaran & subsidi oleh Pemda yang memfasilitasi intervensi harga melalui insentif, kemudahan perizinan (OSS), pengawasan Satgas Pangan, serta skema insentif/subsidi pendukung (seperti subsidi transportasi dari APBD/BTP) agar harga di tingkat konsumen tetap stabil.

Selanjutnya dilaksanakan Konsolidasi Bertahap pada Komoditas beras (SPHP Bulog) dan minyak goreng (Minyakita) dinilai memiliki rantai pasok sangat siap. Sementara konsolidasi untuk telur ayam (melibatkan 6 pelaku usaha terdaftar) serta pemetaan distributor gula pasir dan terigu per zonasi wilayah akan terus dimaksimalkan.

Sebagai penutup rakor, Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan kembali Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), memperketat pengawasan PSAH bersama Satgas Pangan, dan menggelar GPM secara berkala guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani, keberlanjutan usaha penggilingan, serta daya beli masyarakat Sumbawa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kembali melakukan penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Sumbawa. Selasa 8 September 2026. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua I dan III DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta para rohaniwan.

Pelantikan kali ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa resmi menjadi daerah pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menerapkan pendekatan Sistem Manajemen Talenta dalam proses mutasi dan rotasi jabatan, pasca persetujuan penetapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 850/2026.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP menegaskan bahwa mutasi jabatan bukan sekadar agenda rutin untuk memindahkan pegawai atau mengisi kekosongan posisi, melainkan langkah strategis demi meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

"Mutasi kali ini memiliki arti sangat penting. Kita tidak lagi melalui proses panitia seleksi (pansel) yang panjang karena seluruh profil, portofolio, kompetensi, rekam jejak, hingga kinerja pejabat sudah terukur secara jelas dan detail di dalam sistem," ujar Bupati.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Melalui penerapan manajemen talenta, pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, integritas, loyalitas, serta kesesuaian profil pejabat dengan posisi yang dituju. Bupati menegaskan bahwa penempatan ini murni berbasis sistem dan terbebas dari kepentingan tertentu.

"Saya tegaskan kembali, jabatan itu bukan hak, bukan hadiah, dan bukan balas jasa. Jabatan adalah amanah, kepercayaan, tanggung jawab, serta sarana pengabdian kepada masyarakat," tegasnya di hadapan para pejabat yang dilantik.

Kepada para pejabat baru, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami peta permasalahan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang melayani, disiplin, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa kinerja para pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Sistem Manajemen Talenta tidak hanya digunakan untuk penempatan awal, tetapi juga menjadi acuan dalam pembinaan karir, promosi, hingga rotasi lanjutan.

Bagi pejabat yang menunjukkan integritas, inovasi, dan kinerja terbaik, peluang pengembangan karir akan terbuka lebar. Sebaliknya, pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah dengan baik akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk menyikapi dinamika mutasi ini secara dewasa dan profesional.

"Di mana pun ditempatkan, tunjukkan prestasi, tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan bangun rekam jejak kinerja yang baik," imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik dan mengajak seluruh jajaran untuk bekerja ikhlas, cepat, serta tuntas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul dan Maju.

Berikut adalah tiga pejabat eselon II yang menempati posisi baru:

H. Junaidi, S.Pt. (Haji Jun): Mengisi jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si. bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, dari posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Rosmin Junaidi, S.Pt., M.Si. (Edot) Dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan.  (AM)

Sumbawa.Amarnedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, resmi melantik dan merotasi tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Selasa (8/9/2026). Pergeseran ini menyasar sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris DPRD Sumbawa.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Agenda tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, SAP M.M.Inov, bersama Wakil Ketua DPRD H.M Berlian Rayes SAg.M.M.Inov dan Zulfikar Demitry SH MH. Sekda Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos.MAP., jajaran Anggota Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkup Pemkab Sumbawa dan GOW Kabupaten Sumbawa.

Berikut adalah tiga pejabat eselon II yang menempati posisi baru:

H. Junaidi, S.Pt. (Haji Jun): Mengisi jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si. bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, dari posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Rosmin Junaidi, S.Pt., M.Si. (Edot) Dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan.

Rotasi jabatan ini diharapkan dapat menyegarkan kinerja birokrasi dan memaksimalkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pidato penyampaian tersebut dibacakan dalam Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung pada Senin (7/9/2026).

Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Forkopimda, Para Anggota DPRD, Dan jajaran kepala Dinas 

Dalam penjelasannya, Bupati Haji Jarot menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab Sumbawa dan DPRD agar tahapan pembahasan Perubahan KUA-PPAS dapat disepakati bersama sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 demi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp1,94 Triliun

Dalam dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026, target Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp45,83 miliar (2,36%), dari anggaran semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp251,59 miliar (naik Rp108,37 juta atau 0,04%). Terjadi pergeseran pencatatan akibat rekomendasi BPK-RI atas LKPD TA 2025, di mana pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD beralih dari komponen Retribusi Daerah ke komponen Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp1,67 triliun (naik Rp36,78 miliar atau 2,20%). Kenaikan berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat serta peningkatan penyesuaian DBH Pajak Daerah dari Pemprov NTB.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Ditargetkan sebesar Rp209,5 miliar (meningkat Rp8,94 miliar atau 42,68%), yang bersumber dari deviden atau keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025.

Bupati Syarafuddin Jarot garis bawahi bahwa struktur pendapatan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer (85,96%), sementara PAD baru berkontribusi sekitar 12,96%. Berdasarkan PMK No. 97/2025, kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa berada pada kategori rendah (0,034). Oleh karena itu, Pemkab terus melakukan langkah strategis seperti digitalisasi pemungutan pajak (elektronifikasi), optimalisasi aset daerah, serta pengelolaan dana transfer yang adaptif.

Sementara itu, Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 direncanakan mencapai Rp2,14 triliun, atau meningkat sebesar Rp224,52 miliar (10,48%) dari anggaran semula yang sebesar Rp1,92 triliun.

Peningkatan alokasi belanja tersebut difokuskan untuk membiayai pelayanan dasar serta program prioritas daerah, di antaranya Pendidikan & Keagamaan, Pembayaran TPG THR/ke-13 bagi guru, insentif tenaga pendidik, beasiswa mahasiswa kurang mampu, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten/kecamatan, serta bonus qori/qoriah berprestasi.

Di bidang Kesehatan & Sosial u tuk pengalokasian sisa belanja BLUD, jaminan kesehatan, JKK dan JKM bagi pekerja rentan, hingga insentif dokter internship.

Pada Sektor Kebencanaan & Infrastruktur untuk Penanganan dampak bencana banjir, bantuan pembangunan rumah korban kebakaran, penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2025, serta pemenuhan insentif PDRD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal menarik di bidang Olahraga & Program Unggulan ada Bonus atlet berprestasi pada Porprov NTB 2026, program strategis daerah/nasional, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumbawa.

Dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan meningkat signifikan menjadi Rp201,69 miliar (naik Rp176,69 miliar dari target awal Rp25 miliar). Angka ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang telah disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI atas Lapangan Keuangan Pemkab Sumbawa TA 2025.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan 

disesuaikan menjadi Rp0,00, lantaran alokasi penyertaan modal awal sebesar Rp2,01 miliar pada PT BPR NTB dialihkan langsung ke Belanja Operasional dan Belanja Modal Program UPLAND sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Harapan Sinergi dan Keberlanjutan

Menutup penjelasannya, Bupati Sumbawa berharap pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan secara obyektif, transparan, dan konstruktif.

"Kita berharap kebijakan anggaran yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Bupati Syarafuddin Jarot. (AM)

Sumbawa.Amar.media.co.id— Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP secara resmi menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa. Senin 7 September 2026. 

Hadir Pimpinan Sidang paripurna Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, bersama pimpinan DPRD lainnya H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, Zulfikar Demitry SH MH.

Dari pemerintah daerah hadir Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo. Forkopimda dan jajaran Kepala OPD.

Dalam pidatonya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memproyeksikan kenaikan pada target pendapatan maupun belanja daerah, serta menegaskan komitmen untuk mengawal potensi masuknya kawasan strategis Samota di Sumbawa ke dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).

                                                                                                                                                                              Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Proyek Strategis Nasional (PSN)

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Bupati adalah langkah strategis daerah dalam menembus ruang fiskal nasional melalui sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat (RKP). Bupati mengungkapkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis di Jakarta terkait peluang masuknya kawasan di Sumbawa ke dalam agenda prioritas nasional.

Pembahasan internal bersama Bappenas dan Kemendagri terus dimatangkan agar pengembangan kawasan ekonomi di Samota - Sumbawa dapat masuk dalam Prioritas Kelima pembangunan nasional, mengikuti jejak kawasan pertumbuhan seperti Mandalika dan Labuan Bajo.

Pemkab Sumbawa telah mengalokasikan lahan seluas 15.000 hektar untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian industri garam nasional.

Dukungan anggaran pusat (Kementerian Kebudayaan) senilai Rp22 miliar hingga diproyeksikan mencapai Rp40 miliar diarahkan untuk restorasi situs-situs cagar budaya dan cagar alam di Sumbawa.

Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran TA 2026

Target total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,94 Triliun meningkat Rp 45,83 Miliar (2,36%) dari target awal. Rinciannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp 251,59 Miliar (naik tipis Rp 108,37 juta atau 0,04%).

Pendapatan Transfer dengan Target Rp 1,67 Triliun (naik Rp 36,78 Miliar atau 2,20%). Kenaikan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Kurang Bayar DBH, penyesuaian DAU, Dana TDF) dan Transfer Antar Daerah (bagi hasil pajak provinsi).

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah denganTarget Rp 20,95 Miliar (naik Rp 8,94 Miliar atau 42,68%), bersumber dari keuntungan bersih PT. Amman Mineral Nusa Tenggara TA 2025.

Ketergantungan pada dana transfer masih sangat tinggi (85,96%), sementara kontribusi PAD hanya 12,96%. Kapasitas fiskal daerah masuk kategori rendah. Pemerintah Daerah sedang melakukan langkah intensifikasi/ekstensifikasi PAD berbasis digital, optimalisasi aset, dan sinkronisasi dana transfer.

Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,14 Triliun, meningkat signifikan sebesar Rp 224,52 Miliar (10,48%)dari anggaran APBD Murni.

Perubahan belanja diarahkan untuk:

1. Pelayanan Dasar & Wajib yakni Pemenuhan belanja wajib, jaminan kesehatan, JKK/JKM pekerja rentan, gaji/tunjangan guru (TPG/THR/gaji-13), insentif tenaga pendidik dan dokter.

2. Kewajiban Tahun Lalu berupa Sisa belanja BLUD, DAK, DBH-CHT, DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2025, serta pembayaran kurang bayar bagi hasil PDRD.

3. Penanganan dampak banjir, bantuan kebakaran, pelaksanaan MTQ, penghargaan atlet (Porprov), beasiswa mahasiswa miskin, Tambahan Alokasi Dana Desa, Program Unggulan Daerah, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Penerimaan Pembiayaan Diproyeksikan sebesar Rp 201,69 Miliar, naik Rp 176,69 Miliar dari target awal. Sumber utama adalah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya berdasarkan audit BPK.

Pengeluaran Pembiayaan menjadi Rp 0,00 (semula dialokasikan Rp 2,01 Miliar untuk penyertaan modal PT. BPR NTB), dialihkan menjadi belanja operasional/modal pada program UPLAND.

Mengakhiri penjelasannya, Bupati Sumbawa berharap proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan konstruktif, transparan, dan tepat waktu guna menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026 yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id— Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag.M.M.Inov, menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (4/9/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Dr. H. Zamroni Aziz, S.HI., M.HI., yang bertempat di Aula Lantai IV Kantor Wilayah Kemenag NTB. Acara sakral ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag NTB serta para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam kesempatan tersebut meliputi:  H. Suryanto, S.Ag. — Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Mukhlasudin, S.H. — Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI),  Suryadin, S.E. — Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad),  Sri Astuti, S.Pd.I. — Penyelenggara Zakat dan Wakaf,  H. Adiat Hasan, S.Ag. — Kepala MAN 1 Sumbawa, Muhammad Ridwan, S.Pd. — Kepala MAN 3 Sumbawa, Lalu Istiqlal — Kepala MTsN 2 Mataram,  Masbuhin, S.Pd. — Kepala MAN 2 Lombok Timur,  Abdullah Asyikin, S.Ag. — Kepala MTsN 3 Sumbawa,  H. Abdul Wahid, S.Ag. — Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Sumbawa, Winadi Al Bayani, S.Pd. — Kepala MTsN 1 Sumbawa, Alia Farida, S.Pd. — Kepala MIN 1 Sumbawa,  Drs. H. Ahyar — Kepala MTsN 3 Sumbawa dan  Ahmad Jafar, S.Pd. — Kepala MAN 2 Sumbawa

Rangkaian acara pelantikan berlangsung dengan hikmat, tertib, dan lancar dari awal hingga akhir. Melalui rotasi dan penyegaran struktur ini, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan di wilayah NTB. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Rusunawa Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kota Mataram, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya pada peringatan Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diiringi peningkatan permintaan kebutuhan pokok masyarakat.

Mewakili Kepala Distanbun NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irene Selviani, SP., MM., menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di kawasan pemukiman warga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan murah secara langsung dan mudah.

"Kegiatan GPM ini dilaksanakan di Kelurahan Mandalika, salah satu kelurahan berdaya. Kami sengaja memilih lokasi yang langsung berada di kawasan pemukiman penduduk seperti Rusunawa Montong Are agar antusiasme dan akses warga semakin dekat," ujar Irene di lokasi kegiatan.

Irene menjelaskan, selama peringatan bulan Maulid, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan permintaan cukup tinggi di pasaran. Di antaranya adalah minyak goreng serta daging ayam ras, yang menjadi komoditas paling banyak diburu oleh warga.

"Di GPM ini, kami mengusahakan komoditas seperti daging ayam tetap hadir. Harga daging ayam di sini dijual seharga Rp37.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram," terangnya.

Melihat antusiasme warga yang tinggi, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus hadir dalam mengawal ketersediaan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Setelah Kelurahan Mandalika, rangkaian GPM selanjutnya dijadwalkan berlangsung di halaman Rumah Sakit Mandalika, Sengkol, pada 5 September mendatang.

Di akhir penyampaiannya, Irene mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan.

"Kami berharap masyarakat tetap bijak berbelanja, belilah sesuai dengan kebutuhan, dan mari bersama-sama stop boros pangan," pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin, S.H., menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat tidak lepas dari publikasi masif yang dilakukan pihak kelurahan melalui media sosial jauh sebelum kegiatan berlangsung.

"Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Informasi kegiatan ini sudah kami publikasikan jauh hari melalui media sosial. Ternyata yang datang bukan hanya warga Rusunawa, tetapi juga masyarakat dari kelurahan sekitar seperti Babakan, Turida, hingga Bertais," ujar Lalu Heru Nuryadin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Heru menjelaskan, bahan pokok yang paling diburu warga antara lain beras, minyak goreng, dan bawang merah. Meski wilayah Kelurahan Mandalika berada dekat dengan Pasar Induk Bertais, warga tetap memilih berbelanja di program pangan murah ini karena terdapat selisih harga yang cukup signifikan dari harga pasar.

"Walaupun lokasi kami dekat dengan pasar induk, masyarakat sangat peka terhadap selisih harga. Beda harga sedikit saja, warga langsung berbondong-bondong datang. Ke depan, jika ada kegiatan serupa, kami di tingkat kelurahan selalu siap untuk memfasilitasi," tambahnya.

Sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Mandalika mencatat jumlah penduduk mencapai 4.558 Kepala Keluarga (KK) dengan total 13.650 jiwa. Angka tersebut menempatkan Mandalika di urutan ke-4 terbanyak secara jumlah jiwa di wilayah Kota Mataram.

Melihat potensi demografi tersebut, Kelurahan Mandalika kini resmi masuk ke dalam program strategis Kelurahan Berdaya Transformatif yang digagas oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, guna memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis kelurahan.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan agenda berkala. Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah digelar oleh Pemerintah Kota Mataram pada bulan Ramadan lalu untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.(AM/san)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus memperkuat komitmennya dalam memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prosesi penandatanganan berlangsung dalam acara Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (1/9/2026).

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., bersama Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPJS Kesehatan Sumbawa, Kabag Pemerintahan, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama ini secara khusus menyasar optimalisasi kepesertaan JKN bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang iurannya dibayarkan langsung oleh APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa penandatanganan rencana kerja ini merupakan wujud sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan.

“Melalui kerja sama ini diharapkan cakupan kepesertaan JKN semakin optimal, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori PBPU dan Bukan Pekerja yang iurannya menjadi tanggungan pemerintah daerah,” ujar Budi Prasetiyo dalam sambutannya.

Ia menambahkan, perlindungan jaminan kesehatan sangat krusial bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap maupun masyarakat yang tidak bekerja sebagai penerima upah. Kehadiran negara melalui jaminan kesehatan ini memastikan seluruh warga Sumbawa tetap bisa mengakses pelayanan medis yang layak tanpa terkendala biaya.

Selain penandatanganan dokumen kerja sama, Forum Komunikasi dan Kemitraan ini dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dengan BPJS Kesehatan.

Diharapkan melalui kolaborasi yang makin erat ini, Pemkab Sumbawa dan BPJS Kesehatan tidak hanya mampu memacu angka kepesertaan (Universal Health Coverage), tetapi juga terus meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa.amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Nurul Yakin Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng. Acara keagamaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa memegang teguh akhlak Rasulullah SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya meneladani sifat Siddiq atau kejujuran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

"Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Sifat jujur ini harus kita perjuangkan dan terapkan dalam kehidupan. Allah SWT juga telah mengingatkan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya," ujar Bupati.

Peringatan Maulid Nabi tersebut juga diisi dengan uraian hikmah oleh Ustadz Nasrullah, S.Sos. Dalam ceramahnya, Ustadz Nasrullah mengupas mendalam mengenai pentingnya sifat Amanah (dapat dipercaya) yang terbagi menjadi tiga tingkatan:

Pertama ; Amanah kepada Allah SWT Diwujudkan dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta selalu bersyukur. "Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya, namun jika kufur, azab Allah sangat pedih," jelasnya.

Kedua ; Amanah kepada Sesama Manusia. Menjauhi sifat munafik dan mampu menjaga rahasia sesama.

Ketiga ; Amanah terhadap Diri Sendiri, Memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat terus istiqomah dalam beribadah.

Melalui momentum Maulid Nabi ini, masyarakat diharapkan dapat betul-betul berusaha mengikuti jejak dan akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M., M.Inov., Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., serta Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa H. Andi Mappelepui, H Zainuddin Sirat dan Kaharuddin Z dan tuan rumah Ridwan SP MSi.( AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP.,  mewakili Pemkab Sumbawa menegaskan pentingnya penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus menyambut inisiatif pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi pelaku usaha.

Kegiatan yang diselenggarakan KUMPUL bekerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tersebut merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi AI.

Dalam Sambutannya pada Pembukaan Artificial Intelligence Training AI Ignition Road to Sumbawa, di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (1/9/2026), Sekda H Budi menyebut UMKM sebagai bagian penting dari ekonomi masyarakat Sumbawa. Menurutnya, penguatan UMKM berarti memperkuat pendapatan keluarga, membuka kesempatan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Karena itu, pemerintah daerah menyambut baik setiap inisiatif yang meningkatkan kapasitas pelaku usaha,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Pengurus AI Ignition Road To Sumbawa, Perwakilan PT Amman dan para pelaku UMKM.

Sekda menyoroti bahwa dunia usaha berubah sangat cepat. Teknologi, khususnya AI, kini dapat digunakan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil. AI dapat menjadi “asisten usaha” yang membantu pekerjaan seperti pemasaran, pembuatan konten, hingga pencatatan keuangan.

Namun, ia menekankan bahwa teknologi hanya akan bermanfaat jika pelaku UMKM mau belajar dan mencoba menggunakannya.

Pelatihan Skala Global untuk 50 UMKM

Pelatihan ini merupakan program berskala global yang dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan AI. Melalui pelatihan ini, sekitar 50 UMKM diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendukung inovasi produk dan layanan , meningkatkan efisiensi operasional usaha dan memperluas akses pasar, termasuk pasar digital  

“Sehingga UMKM dapat semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital,” tambah Sekda. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI NTB Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyatukan kembali seluruh kekuatan olahraga NTB menjelang PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi organisasi harus berakhir dengan persatuan untuk satu tujuan: membawa olahraga NTB semakin berprestasi.

Pesan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Musorprov XIII KONI NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu (30/8). Musorprov menjadi forum evaluasi kepengurusan sekaligus penentuan arah kepemimpinan KONI NTB periode berikutnya, di tengah persiapan NTB bersama Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028.

“Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama. Setelah proses musyawarah selesai, kita semua harus kembali bersatu,” tegas Indah Dhamayanti Putri.

Menurut Wagub, tantangan olahraga NTB menuju PON 2028 tidak ringan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kekompakan seluruh cabang olahraga, atlet, pelatih, pengurus, pemerintah daerah, dan seluruh insan olahraga.

Ia mengapresiasi pengabdian pengurus KONI NTB periode 2022–2026 yang telah menjalankan berbagai program pembinaan olahraga. Berbagai capaian yang telah dibangun harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh.

“Yang kita perlukan ke depan adalah kerja sama, kekompakan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan olahraga NTB,” ujarnya.

Indah menegaskan PON 2028 tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda pertandingan olahraga. Sebagai tuan rumah bersama, NTB memiliki kesempatan memperkenalkan daerah melalui olahraga, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, sekaligus mendorong berkembangnya sport tourism.

Karena itu, terdapat dua tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara bersamaan: menjadi tuan rumah yang profesional, ramah dan berkelas, serta melahirkan prestasi atlet yang membanggakan.

“Kita ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa NTB bukan hanya mampu menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi olahraga yang membanggakan,” katanya.

Wagub juga mengingatkan bahwa olahraga memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kemenangan dan perolehan medali. Disiplin, kerja keras, sportivitas, keberanian, kebersamaan dan semangat pantang menyerah merupakan nilai penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Karena itu, pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberi ruang yang lebih besar bagi atlet muda untuk tumbuh dan menjadi penerus prestasi NTB.

Terkait proses pemilihan Ketua KONI NTB, Wagub meminta seluruh peserta Musorprov menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati mekanisme organisasi. Siapa pun yang nantinya mendapat amanah harus diterima sebagai pemimpin seluruh keluarga besar olahraga NTB.

“Ketua yang terpilih harus kita dukung bersama, kita doakan bersama, dan bersama-sama membawa nama NTB menuju prestasi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Musorprov XIII menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi organisasi. Ia berharap seluruh peserta tetap mengedepankan demokrasi dan menjaga persatuan demi kemajuan olahraga NTB.

“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap bersatu. Tujuan kita satu, yaitu kemajuan olahraga NTB,” katanya.

Mori juga menyampaikan bahwa berbagai program pembinaan selama periode 2022–2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah olahraga NTB ke depan, termasuk persiapan menghadapi PON 2028.

Musorprov XIII KONI NTB menjadi titik penting untuk menyatukan kembali energi olahraga NTB. Kontestasi kepemimpinan adalah bagian dari dinamika organisasi, tetapi PON 2028 adalah kepentingan yang jauh lebih besar. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, seluruh perbedaan harus ditinggalkan dan seluruh kekuatan kembali bergerak dalam satu barisan untuk prestasi atlet dan kehormatan NTB.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat tali silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Jami’ An-Nur, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Ahad (30/8/2026).

Turut hadir dalam peringatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa M. Taufik, Camat Sumbawa Ardiansyah yang baru menjabat, jajaran Polsek Sumbawa, Lurah Samapuin beserta jajaran, Babinsa dan Babinkantibmas Samapuin Ketua LPM Kelurahan Samapuin, tokoh agama Dea Guru Ustadz Ahmad Jamaan, serta para tokoh masyarakat, majelis taklim, dan warga.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh masyarakat Kelurahan Samapuin yang konsisten menggemakan syiar Islam. Menurutnya, Samapuin sejak dahulu dikenal sebagai gudang para ustadz, guru ngaji, serta qori dan qoriah.

"Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi ini dapat bersilaturahmi. Masjid Jami' An-Nur ini sangat megah dan jamaahnya nyaman beribadah. Peringatan Maulid ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta membawa keberkahan bagi daerah kita," ujar Wabup.

Wabup Ansori menyoroti keunikan budaya keagamaan di Tanah Samawa. Jika di daerah lain peringatan Maulid Nabi umumnya hanya dirayakan sehari pada 12 Rabiul Awal, di Kabupaten Sumbawa tradisi perayaan dan syiar Maulid digaungkan secara berkesinambungan hingga beberapa bulan ke depan.

"Ini adalah wujud kecintaan yang mendalam dari masyarakat Sumbawa kepada Rasulullah SAW. Budaya peradaban yang mulia ini patut kita junjung tinggi. Namun, peringatan ini jangan berhenti pada seremonial semata, melainkan harus ditingkatkan menjadi peneladanan sifat Nabi dalam tindakan nyata," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga memperkenalkan Camat Sumbawa yang baru, Ardiansyah, sekaligus memberikan arahan tegas terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ia meminta jajaran kecamatan, kelurahan, hingga aparat kepolisian untuk sigap menindaklanjuti potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seperti penanganan limbah botol bekas dan sampah liar.

"Saya ingatkan langsung kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek, aktivitas ketertiban lingkungan harus dirapikan kembali. Jangan sampai sampah bertebaran di mana-mana agar Sumbawa tetap bersih, aman, dan nyaman," tambah Ansori.

Meneladani Rasulullah SAW sebagai Usawatun Hasanah, Wabup Ansori menekankan pentingnya menerapkan prinsip kejujuran yang dicontohkan Nabi—yang bergelar Al-Amin, Siddiq, dan Fathanah—baik dalam kehidupan bertetangga, dunia usaha, maupun tata kelola pemerintahan.

Dalam kehidupan bertetangga, Rasulullah mengajarkan sikap rukun, gotong royong, dan peduli sesama. Sementara di bidang ekonomi, kejujuran merupakan kunci utama kesuksesan perdagangan.

"Rasulullah adalah pedagang sukses yang sangat jujur. Para pedagang dan ibu-ibu yang berjualan harus jujur; pilah barang yang baik dan tidak baik, jangan dicampur, dan timbangan harus pas tidak boleh dikurangi," imbaunya.

Prinsip tersebut, tegas Wabup, berlaku mutlak bagi para penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat.

"Pemerintah dan DPRD juga harus jujur kepada rakyat. Kalau bilang A, lakukan A. Jangan dipolitisir. Jika kondisi fiskal daerah memang terbatas, katakan apa adanya. Kejujuran kepemimpinan ini akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," kata Wabup Ansori menutup sambutannya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan uraian hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jamaan MY. Dalam tausiyahnya, penceramah mengulas relevansi peneladanan akhlak Nabi di era modern dan digitalisasi.

Ia mengingatkan para orang tua agar bijak mendampingi anak-anak dalam membatasi penggunaan gawai (smartphone) agar tidak merusak kesehatan, pola pikir, dan moralitas generasi muda. Mengutip Surah Al-Ahzab ayat 21 dan Surah Yunus ayat 58, ia menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah satu-satunya teladan utama yang membawa manusia dari zaman kegelapan (zhulumat) menuju cahaya Islam (nur).

Ustadz Jamaan juga menjelaskan bahwa tradisi peringatan Maulid di Nusantara, khususnya di Sumbawa, merupakan wujud ikhtiar wasyukur' (rasa syukur) atas lahirnya Nabi serta atas karunia alam yang melimpah. Pendekatan dakwah yang moderat (wasathiyah) dan toleran terhadap kebiasaan lokal—selama tidak bertentangan dengan syariat—menjadi fondasi kuat kelestarian nilai-nilai Islam di Tanah Samawa.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami' An-Nur Kelurahan Samapuin berakhir dengan tertib dan penuh kekhusyukan serta di dukung penampilan Shalawat Majelis Taklim An-nur. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengajak Gerakan Pramuka tidak berhenti sebagai organisasi pembentuk karakter, tetapi tampil sebagai kekuatan anak muda yang terjun langsung menggerakkan swasembada pangan dari desa, sekolah hingga komunitas.

Ajakan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Kwartir Daerah (Kwarda) NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Sabtu (29/8).

Mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Gubernur menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan bangsa. Menurutnya, Pramuka perlu bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan serta kedaulatan pangan.

“Pramuka jangan hanya hadir di tengah masyarakat ketika ada kegiatan seremonial. Pramuka harus hadir di lahan pertanian, lingkungan sekolah, desa, dan komunitas masyarakat,” tegas Gubernur dalam amanatnya.

NTB, kata Miq Iqbal, memiliki modal kuat untuk mengambil peran sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Berdasarkan data BPS 2025, luas panen padi di NTB mencapai 322,90 ribu hektare dengan produksi 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 17,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi masyarakat mencapai 973,14 ribu ton.

Potensi tersebut, menurut Gubernur, harus menjadi ruang pengabdian baru bagi Gerakan Pramuka. Satuan Karya, Gugus Depan, hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput dapat mengambil peran melalui berbagai aksi sederhana tetapi berdampak, seperti urban farming, kebun pangan sekolah, pemanfaatan lahan tidur, penghijauan, pengolahan pangan lokal, edukasi gizi, hingga kampanye mengurangi pemborosan pangan.

“Melalui aksi nyata ini, nilai-nilai Dasa Darma seperti disiplin, gotong royong, cinta alam, rela menolong, dan bertanggung jawab benar-benar diterjemahkan di lapangan,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak boleh dimaknai sebatas kemampuan memenuhi kebutuhan beras. Kemandirian pangan harus dibangun melalui penguatan berbagai komoditas dan sumber pangan lokal, termasuk jagung, bawang merah, kedelai, hortikultura, peternakan, hingga perikanan.

Di saat yang sama, Pramuka diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal pangan bukan hanya sebagai komoditas yang dikonsumsi, tetapi sebagai bagian dari kemandirian dan kekuatan ekonomi masyarakat.

“Pramuka harus menjadi sekolah kehidupan. Kita ingin anak-anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, inovator, dan pelopor yang mandiri serta memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Iqbal.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan upaya menyiapkan Generasi Emas 2045. Karakter, kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan keberanian mengambil peran di tengah masyarakat harus tumbuh melalui pengalaman nyata.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kwarda, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting, hingga Gugus Depan se-NTB yang selama ini bersinergi mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Dalam upacara tersebut, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyerahkan sejumlah Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka kepada anggota dan pembina yang dinilai berjasa dalam pengabdian kepramukaan.

Lencana Melati diberikan kepada Gufranuddin. Lencana Darma Bakti kepada Lalu Firman Wijaya, Hendrayadi, dan Junaedi. Lencana Karya Bakti kepada Jaka Agusta Pratama, Lencana Pancawarsa VI kepada Lalu Ahmadi, Lencana Pancawarsa IV kepada Didi Sumardi, serta Lencana Teladan kepada Winda Miranti.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan peragaan keterampilan Pramuka dan foto bersama.

Bagi Miq Iqbal, usia 65 tahun Gerakan Pramuka harus menjadi momentum untuk memperluas makna pengabdian. Swasembada pangan tidak akan lahir hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi dari kebiasaan masyarakat yang mandiri. Dan Pramuka, dengan jutaan anak muda yang ditempa oleh disiplin, gotong royong dan kecintaan pada alam, dapat menjadi salah satu kekuatan terdepan untuk menanam, mengolah, menjaga, dan memastikan pangan tetap tersedia bagi generasi Indonesia.(AM/kominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat komitmen dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang masif. Salah satu langkah strategis yang terus digalakkan adalah melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan jajaran pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga masyarakat, media, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Sumbawa sekaligus Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi GENTING Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa, pimpinan BUMN/BUMD, serta jajaran pemangku kepentingan terkait.

Komitmen Menyiapkan Generasi Unggul 2045

Dalam sambutannya, Wabup Ansori menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian vital dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara serius, terpadu, dan berkelanjutan.

“Pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pihak. Langkah ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan dalam rangka menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Wabup Ansori.

Ia juga menginstruksikan agar pelaksanaan Program GENTING terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap intervensi dan bantuan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa pencegahan stunting tidak boleh dipersempit hanya pada pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu. Intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sejak masa pranikah, kehamilan, menyusui, hingga pengawalan tumbuh kembang balita.

Capaian Positif di Tengah Tantangan Prevalensi

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, Junaedi, S.Si., Apt., M.Si., mengungkapkan bahwa persoalan stunting di Kabupaten Sumbawa masih menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa tercatat sebesar 29,8 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 24,7 persen.

Di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Sumbawa justru mencatatkan capaian kinerja yang sangat positif dalam pelaksanaan aksi nyata di lapangan melalui Program GENTING yakni Realisasi Bantuan & Edukasi mencapai 151,40 persen, melampaui target awal dan  pada Prestasi Regional menjadi salah satu capaian kinerja GENTING tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sasaran & Fokus Program GENTING

Junaedi menjelaskan, GENTING yang telah diluncurkan sejak tahun 2025 dirancang untuk mendorong aksi gotong royong dalam bentuk kemitraan orang tua asuh. Melalui program ini, para pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan langsung kepada keluarga berisiko stunting, baik berupa Dukungan Nutrisi melalui Bantuan pangan bergizi, susu, dan suplemen mikronutrien, dan  Edukasi pengasuhan, penyebarluasan informasi kesehatan, serta pendampingan sanitasi keluarga.

Adapun sasaran utama gerakan ini mencakup keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan anak di bawah usia dua tahun (baduta).

“Kolaborasi seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan SDM Kabupaten Sumbawa yang sehat, unggul, berprestasi, berakhlak mulia, dan produktif sebagai langkah menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Junaedi.

Melalui penguatan sinergi GENTING, Pemkab Sumbawa optimistis bahwa gerakan ini tidak sekadar menjadi program bantuan sesaat, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan demi menghadirkan generasi Sumbawa yang sehat dan berkualitas. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat jangkauan dan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui peresmian Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Zona Kecamatan Moyo Hulu, Jumat (28/8/2026).

Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keberadaan pos anyar ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik semata, melainkan wujud kehadiran pemerintah yang nyata, cepat, dan responsif dalam merespons situasi darurat masyarakat, baik musibah kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan layanan penyelamatan khusus.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan sarana dan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan wilayah,” tegas Wakil Bupati Sumbawa saat memberikan sambutan.

Menurutnya, peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan secara nyata dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Pelayanan darurat yang cepat, tanggap, dan tepat sasaran menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman serta perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan beroperasinya Pos Damkar dan Penyelamatan Zona Kecamatan Moyo Hulu, waktu tanggap (response time) petugas dalam menangani berbagai kondisi darurat di wilayah Kecamatan Moyo Hulu dan sekitarnya dapat dipangkas secara siginifikan. Jarak tempuh yang lebih singkat memungkinkan personel bergerak lebih cepat sesaat setelah menerima laporan dari warga.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh Pemkab Sumbawa dalam memperluas jangkauan layanan darurat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi bencana di tingkat lokal (AM)

Sumbawa Besar.Amarmdia.co.id — Pengerjaan proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Batu Dulang–Punik di Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Memasuki pekan ke-33 pelaksanaan, progres fisik pengerjaan telah mencapai 55,29 persen. Salah satu perkembangan paling signifikan terlihat pada segmen Brang Treng menuju Punik yang kini sudah memasuki tahap pengaspalan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengungkapkan bahwa capaian fisik tersebut berhasil melampaui target yang telah direncanakan.

"Progresnya saat ini berada di angka 55,29 persen dari rencana awal 55,216 persen. Artinya, ada deviasi positif sekitar 0,013 persen," ujar Suharmaji saat memberikan keterangan resmi, Senin (24/8/2026).

Suharmaji menjelaskan, proyek ini dialokasikan waktu pengerjaan selama 330 hari kalender, terhitung sejak November 2025 hingga November 2026. Memasuki hari ke-231 pelaksanaan, sisa waktu efektif yang dimiliki pelaksana yakni sekitar 99 hari kalender.

Menurut Suharmaji, sebagian besar capaian progres 55 persen saat ini masih disumbang oleh pekerjaan persiapan konstruksi dan struktur penunjang. Hal tersebut meliputi pembangunan saluran air, pemasangan pengaman tebing, bronjong penahan, pengeprasan tebing, hingga penghamparan Lapisan Pondasi Agregat (LPA).

Kendati demikian, titik-titik krusial proyek mulai menunjukkan perubahan fisik yang menggembirakan. Selain segmen Brang Treng hingga Punik, pengaspalan juga telah dilakukan pada segmen awal sebelum memasuki kawasan Brang Treng.

“Yang cukup menggembirakan, pengaspalan sudah mulai dilakukan dari segmen Brang Treng sampai Punik. Begitu pula pada segmen awal sebelum memasuki Brang Treng,” jelasnya.

Khusus di segmen Brang Treng, kontraktor pelaksana saat ini tengah merampungkan sejumlah pekerjaan pendukung. Pekerjaan tersebut mencakup persiapan pemasangan saluran U-ditch dan perkerasan lahan pada lokasi perubahan trase (realignment).

Perubahan trase ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi medan yang berbukit dan didominasi material batuan keras, sehingga membutuhkan penanganan khusus berupa pengorasan dan pengerjaan tanah.

“Untuk Brang Treng, fokus saat ini pada pemasangan U-ditch dan perkerasan lahan karena ada penyesuaian trase baru. Pengeprasan masih dilakukan pada titik-titik yang banyak material batu,” tambah Suharmaji.

Mampukah Rampung Mulus di Akhir Oktober?

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh segmen jalan—baik segmen satu, dua (Brang Treng), maupun segmen tiga—dapat tuntas teraspal pada akhir Oktober 2026.

Setelah pengaspalan rampung, pelaksana akan melanjutkan ke tahap penyelesaian pekerjaan minor dan kelengkapan keselamatan jalan, seperti pemasangan patok beton, pengarah lalu lintas (delineator), serta marka jalan.

Dukungan cuaca yang relatif cerah dalam beberapa pekan terakhir diharapkan dapat mempercepat akselerasi pengerjaan tanah dan pengaspalan di lapangan.

“Kita harapkan cuaca tetap mendukung dan tidak terjadi hujan berkepanjangan. Kami meminta komitmen dan akselerasi dari pihak rekanan agar target seluruh segmen teraspal pada akhir Oktober bisa tercapai, sehingga sisa waktu hingga November tinggal penyelesaian item pelengkap,” pungkas Suharmaji.(AM/Ran)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Momentum Peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi utama dalam mengawali masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung khidmat dan gema shalawat melingkupi seantero Masjid Agung Syiarul Islam, Sumbawa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry, S.H., M.H., anggota DPRD H. Zohran, S.H., Kapolres Sumbawa, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran jemaah masjid.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang hadir menyemarakkan peringatan Maulid Nabi. Ia menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan pasangan Jarot-Ansori, langkah kepemimpinan senantiasa diawali dengan semangat meneladani syariat dan ajaran Rasulullah SAW.

"Sebagai wujud penghormatan kita terhadap rumah Allah yang menjadi simbol kesucian, hal pertama yang kami benahi di awal pemerintahan adalah kebersihan fasilitas toilet dan sarana Masjid Agung. Kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah harus menjadi prioritas," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah inisiatif keagamaan yang telah berjalan di lingkungan Pemkab Sumbawa, di antaranya Pembangunan Masjid Kantor Bupati.  "Kami Menginisiasi pembangunan masjid di kompleks kantor Bupati Sumbawa melalui gotong royong ASN, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan Yayasan Assidiq Alkhairiyyah" ungkap Haji Jarot 

Termasuk gerakan Shalat Subuh Berjamaah,  mengeluarkannya imbauan dan ajakan bagi masyarakat serta ASN untuk meramaikan masjid melalui shalat Subuh berjamaah dan mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk menyalurkan infak dan sedekah secara teratur melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Acara peringatan Maulid Nabi tersebut juga diisi dengan penyampaian dakwah Islamiyah oleh Ustadz Heruman Basyir, yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dalam ceramahnya, Ustadz Heruman menekankan pentingnya bersyukur, memperbanyak shalawat, serta menjaga persatuan sebagai pondasi utama kemenangan dan keberkahan daerah.

Ustadz Heruman mengingatkan bahwa teladan (uswah) dari para pemimpin, kepala sekolah, hingga tokoh masyarakat akan melahirkan kepercayaan (ikram), kepatuhan (ta'ah), dan keberkahan bagi masyarakat. Prinsip keadilan, tenggang rasa (toleransi), dan saling memahami (tafahum) menjadi tiga syarat utama dalam menjaga kerukunan serta mendukung terwujudnya visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Menutupi sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta HUT Kemerdekaan RI sebagai pijakan untuk menguatkan rasa cinta kepada Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi.

Sebagai penutup, Bupati menyampaikan sebuah pantun indah di hadapan para jemaah "Burung merpati terbang ke awan, Hinggap sebentar di atas menara.Nabi Muhammad suri teladan,Akhlak mulia sepanjang masa"(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Pemkab Sumbawa berhasil meraih Juara 3 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada ajang Penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Rabu (26/8/2026).

Penghargaan bergengsi yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB dengan didampingi Direktur SUPD Kementerian Dalam Negeri serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa).

Kepada Wartawan, Sekretaris Daerah mengatakan penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara konsisten. "Sumbawa dinilai sukses memperluas cakupan kepesertaan pekerja, meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja, serta mempererat sinergi lintas sektor bersama BPJS Ketenagakerjaan" ujar Doktor Budi .

Tak hanya bagi pekerja formal, Pemkab Sumbawa juga dinilai sangat aktif mendorong perluasan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal. Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis serta program nyata yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.

Capaian Juara 3 Jamsostek Award 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadirkan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan pekerja di wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Solidaritas kemanusiaan Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana dipastikan terus berlanjut meski masa tanggap darurat telah berakhir. Setelah menyalurkan layanan kesehatan, logistik, air bersih, dan kebutuhan dasar, kini fokus bantuan mulai diarahkan pada tahap pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam dialog program NTB Bicara TVRI NTB bertema “NTB–NTT Bersatu: Solidaritas di Tengah Bencana”, Selasa (25/8).

Ketua Tim Solidaritas Kemanusiaan NTB–NTT sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa empati besar dari Gubernur dan warga NTB dilandasi pengalaman pahit saat menghadapi gempa besar Lombok pada 2018 lalu.

“Pengalaman tahun 2018 masih membekas. Pak Gubernur sangat memahami rasa takut, kecemasan, dan trauma yang dirasakan saudara-saudara kita di NTT. Musibah bukan sekadar bangunan rusak, tetapi juga soal psikologis warga,” ujar Aka, sapaan akrabnya.

Aka menjelaskan, tim relawan tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga kehadiran emosional untuk menguatkan warga terdampak. Di lapangan, tim menemukan modal sosial yang sangat kuat, seperti ketertiban pembagian bantuan, semangat gotong royong, hingga toleransi antarumat beragama yang saling mendoakan di posko pengungsian.

Meski demikian, fase pemulihan membawa tantangan baru. Kebutuhan warga kini bergeser ke perbaikan hunian, fasilitas publik, akses jalan, pemulihan pendidikan, kesehatan, serta keberlanjutan ekonomi. Untuk itu, percepatan pendataan dan asesmen kebutuhan menjadi kunci utama.

“Pengalaman di Lombok membuktikan recovery butuh data yang akurat dan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Aka.

Dukungan serupa disampaikan Relawan Peduli NTT, Dr. Furkan. Menurutnya, hubungan NTB dan NTT didasari ikatan sejarah, sosial, dan budaya yang erat, sehingga musibah di NTT turut dirasakan sebagai duka warga NTB.

Sementara itu, Koordinator NGO Connection NTB, Lalu Lauhul Hamdi, mengingatkan bahwa ujian kemanusiaan sejati terletak pada pendampingan pasca-bencana ketika perhatian publik mulai mereda.

“Tantangan utamanya adalah siapa yang bertahan mendampingi masyarakat pada tahap rekonstruksi. Konsorsium NGO dan relawan terus berkoordinasi agar dukungan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek,” pungkasnya.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah Komunitas Janda Samawa (Kojas) Sumbawa dan Relawan Perempuan Johan Rosihan (RPJR). Pemkab Sumbawa menilai kehadiran kedua organisasi ini efektif merangkul serta memberdayakan kaum perempuan secara inklusif di Tana Samawa.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten I Sekda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., saat membacakan sambutan tertulis Bupati Sumbawa pada Acara Puncak HUT ke-2 Kojas Sumbawa dan HUT ke-4 RPJR yang berlangsung semarak di Lapangan Pahlawan, Kabupaten Sumbawa, Minggu malam (23/8/2026).

Mewakili Bupati Sumbawa, Rachman Ansori menegaskan bahwa Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan menjadi wadah kebersamaan dan pemberdayaan bagi perempuan Tau Tana Samawa.

"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi keberadaan Kojas. Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan merangkul dan memberdayakan perempuan. Perayaan tahun ini terlihat jauh lebih berkembang dibanding tahun sebelumnya, membuktikan adanya peningkatan aktivitas yang menyentuh kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tegas Rachman Ansori.

Dalam amanat tertulisnya, Bupati dan Pemda kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen untuk terus memperkuat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh lini sektor pembangunan sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan hak, partisipasi, dan kebutuhan perempuan menjadi bagian integral dari kebijakan daerah.

Pemkab Sumbawa juga mendorong agar Kojas dan RPJR tidak sekadar berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi.

"Kami berharap Kojas dan RPJR dapat mendorong lahirnya produk-produk unggulan dari ibu-ibu anggota, lalu dikolaborasikan dengan dinas terkait. Jika ada anggota yang belum berhasil atau jatuh, bantu untuk bangkit; jika ada produk bagus, bantu pasarkan. Pemkab Sumbawa siap mendukung," lanjutnya.

Bupati Sumbawa turut menyampaikan ucapan selamat melalui pantun penutup yang disambut antusias oleh warga yang hadir:

“Motor pergi ke Empang membawa terasi, kalau Kojas terus berkembang, Bupati siap ikut promosi.”

Acara yang bertepatan dengan momentum bulan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI / Wakil Ketua Banggar DPR RI H. Johan Rosihan, ST., MH., beserta istri, Hjh. Wahidah Hakim Johan Rosihan.

Dalam arahannya, Johan Rosihan memuji keberanian anggota Kojas dalam mengubah cara pandang (mindset) masyarakat.

"Menjadi janda bukanlah pilihan, melainkan takdir. Keberanian memproklamirkan diri dalam wadah komunitas harus kita hormati dan dukung bersama agar mereka tetap mandiri, bermartabat, dan terlindungi," ujar Johan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov., menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk senantiasa mendukung program-program sosial dan kemasyarakatan yang diusung oleh Kojas dan RPJR.

Ketua Kojas Sumbawa sekaligus Ketua Panitia, Ibu Masri, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama dua tahun berdiri, Kojas rutin melaksanakan berbagai program sosial, pengajian, hingga aksi peduli masyarakat. Ia mengajak publik untuk tidak memandang status anggotanya, melainkan karya dan kontribusi nyata yang dihasilkan.

Rangkaian acara yang diawali dengan penampilan Hadrah Al-Islah Moyo Utara dan doa bersama pimpinan Baznas Sumbawa Ustadz M. Lutfi Maki di meriahkan penampilan shalawat dari Forsa Sumbawa, Tarian dari kelompok Seni Liscahaya, Grup KOJAS Sumbawa dan RPJR ini ditutup dengan pemotongan tumpeng, Pengumuman dan pembagian hadiah kepada para juara serta foto bersama. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumbawa menjadi momentum penting bagi akselerasi transformasi digital daerah. Bupati Sumbawa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Branch Manager PT Bank NTB Syariah Sumbawa secara resmi melakukan launching aplikasi Smart Tax yang dirangkaikan dengan Malam Tasyakuran HUT RI ke-81 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa malam (18/8/2026).

Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Bapenda Hardianto ST dengan branch manager PT Bank NTB Syariah Kabupaten Sumbawa Ika Gita listiana M.M. Inov. tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Sistem Pembayaran.

"Langkah strategis ini merupakan ikhtiar nyata Pemkab Sumbawa dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)" ujar kaban Bapenda Hardianto ST

Kemudian lanjutnya, Penerapan sistem pembayaran berbasis aplikasi digital ini membawa tiga dampak utama bagi tata kelola keuangan daerah yaitu Kemudahan Akses. Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dan wajib pajak dalam bertransaksi secara fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu.

Kemudian ujarnya dapat mendekatkan Pelayanan. Hal ini akan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, responsive, dan ramah pengguna. Dan juga mencegah risiko kebocoran dalam penyetoran penerimaan pajak daerah demi tata kelola yang bersih.

Cakupan Jenis Pajak Daerah

Pada tahap awal implementasinya, aplikasi Smart Tax terintegrasi untuk melayani pembayaran 9 jenis pajak daerah, meliputi: Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hotel, Rumah Makan, dan Restoran serta Pajak Hiburan dan Tenaga Listrik

Peluncuran aplikasi ini disaksikan langsung oleh deretan pejabat tinggi daerah dan instansi vertikal, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.SAP., M.M.Inov, beserta Wakil Ketua Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori beserta Ny. Hj. Sudarti Mohamad Ansori., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sumbawa. Dandim 1607/Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa beserta jajaran pimpinan organisasi wanita (Persit KCK, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan Dharmayukti Karini).

Hadir pula Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Danyonif TP 835/SIB, Danyonif 742/SWY, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda NTB, Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa, pimpinan BUMN/BUMD, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Inovasi digital ini menegaskan bahwa 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar deretan angka, melainkan bukti nyata keberlanjutan semangat para pejuang. Melalui hadirnya Smart Tax, Pemkab Sumbawa merapatkan barisan untuk meneguhkan komitmen bahwa api kemerdekaan terus menyala melalui kerja nyata, transparansi, dan kemandirian pembangunan daerah. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - 19 Agustus 2026_ — Malam resepsi dan tasyakuran HUT Kemerdekaan RI ke-81 di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa 18 Agustus 2026, terasa semakin bermakna. Di tengah kemeriahan peringatan, Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 5 keluarga penerima manfaat program "Bale Umat/Bale Umin" dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Penyerahan ini menjadi kado istimewa untuk rakyat Sumbawa di hari ulang tahun kemerdekaan. Rumah layak huni tersebut dibangun sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dari dana infak dan sedekah masyarakat. Proses pembangunannya dilakukan dari nol, mulai dari pondasi, pemasangan bata, plester, hingga pengecatan, agar keluarga penerima benar-benar mendapatkan hunian yang sehat, aman, dan layak huni.

Kelima penerima manfaat tersebut berasal dari 8 asnaf, khususnya dari golongan fakir dan miskin. Mereka adalah Nurhadianto Dwi Prayitno dari Jl. Cendrawasih RT.03/RW.06 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Kemudian Ahmat dari RT 004/RW 002, Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir. Selanjutnya Isah dari RT.003/RW.004 Desa Luar, Kecamatan Alas. Lalu Salamuddin dari Dusun Pungkit A RT.002/RW.001 Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara. Dan Samsun dari Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumbawa.

Saat menyerahkan kunci rumah satu per satu kepada para pemilik, Bupati Sumbawa menyampaikan pesan hangat. "Selamat dan sukses untuk Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak Ibu resmi memiliki rumah baru. Semoga rumah ini membawa keberkahan, membawa kesehatan untuk keluarga, dan menjadi tempat mendidik anak-anak menjadi generasi yang membanggakan. Ini adalah kado kecil dari kita semua untuk menyambut kemerdekaan," ucap Bupati.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menyampaikan bahwa program Bale Umat adalah bentuk komitmen BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. "Alhamdulillah, setiap bulan BAZNAS menargetkan membangun 2 unit Bale Umat. Untuk bulan Agustus ini kita serahkan sekaligus 5 unit sebagai syukur di bulan kemerdekaan. Semua ini dari dana infak dan sedekah umat yang kami kelola secara amanah," jelas Syukri Rahmat.

Ia menambahkan, para penerima merupakan saudara kita dari asnaf fakir dan miskin yang telah melalui proses verifikasi ketat. "Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran. Kami bangun dari awal agar kualitasnya terjaga dan bisa ditempati dalam jangka panjang," tambahnya.

Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori dan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin juga mengapresiasi langkah BAZNAS. Menurut mereka, program seperti Bale Umat membuktikan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Malam tasyakuran yang dirangkaikan dengan penyerahan kunci ini menjadi simbol bahwa kemerdekaan harus dirasakan sampai ke dapur dan kamar keluarga. Dengan adanya rumah baru ini, diharapkan lima keluarga penerima manfaat dapat memulai lembaran hidup baru yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bermartabat.

Melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi masyarakat. Dengan target 2 unit setiap bulan, diharapkan semakin banyak keluarga di Sumbawa yang merasakan manfaat rumah layak huni sebagai hasil gotong royong seluruh masyarakat melalui BAZNAS. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Suasana hangat dan penuh optimisme mewarnai Malam Tasyakuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Senin 18 Agustus 2026. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan pidato kebangsaan yang mengunggah semangat dan motivasi, mengajak seluruh elemen masyarakat merawat kedamaian serta memperkuat gotong royong demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa Drs. H.Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov, Wakil Ketua Zulfikar Demitry SH MH, dan Anggota DPRD, Kapolres Sumbawa,Kejari Sumbawa , Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan jajaran Forkopimda. Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati dan jajaran Kepala OPD 

Mengawalinya dengan salam kehangatan, Bupati mengajak seluruh hadirin bersyukur atas karunia 81 tahun kemerdekaan. Di tengah dinamika nasional dan duka akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang menimpa saudara se-Tanah Air di Flores, NTT, Bupati mengingatkan bahwa rasa aman dan kebersamaan di Tana Samawa adalah nikmat besar yang harus dijaga. Pedagang bisa berikhtiar, petani melaut dan bersawah, serta roda pemerintahan berjalan lancar karena kondusivitas daerah yang terjaga.

Menjawab tantangan penyesuaian efisiensi anggaran pusat, Bupati memberikan kepastian bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tetap aman dan terkendali. Meskipun alokasi belanja pegawai (ASN dan PPPK) mencapai 44,5% dari APBD, kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan manusia di baliknya—termasuk para guru dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pelosok desa. Keamanan kesejahteraan ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan dedikasi dan kualitas pelayanan publik.

Di sektor perekonomian, Bupati Jarot memaparkan capaian membanggakan dengan nilai realisasi investasi yang menembus angka Rp7,6 triliun pada semester awal 2026. Dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, pemerintah daerah berkomitmen agar indikator makro ini tidak berhenti pada deretan angka statistik semata, melainkan menjelma menjadi pembukaan lapangan kerja baru, penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan sarana publik yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Apresiasi tinggi turut disampaikan atas kemeriahan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 yang melibatkan ribuan warga, termasuk ajang gerak jalan antardinas yang diikuti hampir 300 tim. Salah satu momen paling menyentuh hati Bupati adalah kepolosan pesan antikorupsional dari seorang anak saat parade kegiatan. Pesan murni "Jangan korupsi ya, Pak Bupati" dinilainya sebagai pengingat moral yang sangat kuat bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas.

Malam tasyakuran tersebut diakhiri dengan seruan bersama untuk menyatukan barisan, menjaga keharmonisan, serta melanjutkan kerja nyata dalam mengawal pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan.

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id 18 Agustus 2026 – Semangat kemerdekaan dan rasa syukur menyelimuti Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Senin malam (18/8). Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Malam Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan khidmat dan meriah.

Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda, Kepala BUMN/BUMD, pimpinan instansi vertikal, Rektor Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pimpinan organisasi wanita seperti Dharma Wanita Persatuan, Iswara, Persit Kartika Chandra Kirana, dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Mengawali acara, semangat nasionalisme dikobarkan dengan refleksi bahwa angka 81 tahun kemerdekaan bukanlah sekadar deretan waktu, melainkan bukti keringat, air mata, dan darah para pejuang yang semangatnya terus diwariskan. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Salim, S.Ag.

Semarak Rangkaian HUT RI di Sumbawa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa sekaligus Ketua Umum Panitia Peringatan HUT RI ke-81, Dr. H.Budi Prasetiyo S.Sos MAP, membuka laporannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak. "Semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah bukti nyata bahwa kebersamaan adalah kunci keberhasilan kita," ungkapnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 898 Tahun 2026 yang menindaklanjuti arahan Kementerian Sekretariat Negara, peringatan tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 1 Agustus dan akan berlanjut hingga 23 Agustus 2026, yang meliputi Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan menghasilkan antusiasme tinggi dengan banyaknya video kreatif yang dikirimkan warga ke media sosial. Lomba ini menjadi ikhtiar bersama mewujudkan "Indonesia Asri".

Lomba Gerak Jalan juga telah digelar pada 10-12 Agustus dengan jumlah peserta yang sangat membeludak dan meriah.

Layanan Kesehatan Gratis & Donor Darah juga sukses digelar yang berkolaborasi dengan Batalyon setempat. Kegiatan ini tidak hanya membantu ketersediaan darah, tetapi juga wujud implementasi visi misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan.

Pawai Alegoris menampilkan kekayaan khazanah budaya Nusantara dengan tema perjuangan dan pembangunan yang memukau masyarakat.

Upacara Inti Peringatan meliputi Pengukuhan 26 anggota Paskibraka terbaik Sumbawa, Renungan Suci di Makam Pahlawan (16/8), hingga Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera pada 17 Agustus yang berjalan lancar dan penuh khidmat.

Kampanye Anti-Korupsi hingga Penyerahan Bantuan

Malam tasyakuran ini tidak hanya sekadar seremonial. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggunakan momentum ini untuk menyuarakan kampanye anti-korupsi melalui Lomba Pariwara Anti-Korupsi guna mewujudkan visi "Sumbawa Bersih Melayani dan Bebas Korupsi". ujarnya.

Selain itu, malam puncak ini juga diisi dengan beberapa agenda penting, antara lain Pengumuman dan pemberian apresiasi kepada para pemenang lomba HUT RI.

Penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, Penyerahan bantuan Bale Umat/Bale Umin masyarakat hasil sinergi dengan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan sekolah-sekolah di Sumbawa.

Agenda Lanjutan: Festival Desa dan "Jarot Ansori (JA) Run"

Kemeriahan HUT RI ke-81 di Sumbawa dipastikan belum usai. Dr. Budi Prasetiyo menyebutkan bahwa semarak kemerdekaan masih menggema di tingkat kecamatan dan desa, seperti Festival Nimung Rame di Lopok dan Festival Paroso.

Sebagai penutup rangkaian kemerdekaan, masyarakat juga diundang untuk berpartisipasi dalam ajang lari "JA Run yang akan digelar pada Minggu, 23 Agustus 2026, dengan pilihan kategori jarak 5 km, 10 km, dan 15 km.

Menutup laporannya dengan bait Lawas khas Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan acara. Tasyakuran ini menjadi momentum peneguh komitmen bersama untuk terus membangun Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa berlangsung khidmat dan penuh semangat patriotisme. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Senin (17/8/2026).

Dalam pelaksanaan tugas kenegaraan tersebut, Bupati Sumbawa didampingi oleh sang istri, Ibu Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E. Upacara ini menjadi puncak rangkaian peringatan hari kemerdekaan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh elemen pemerintahan daerah.

Turut hadir dalam prosesi upacara tersebut antara lain Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi Ibu Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP Beserta Ibu Nur Isna Sitoresmi Budi Prasetiyo, S.Sos., M.Si., seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya.

Kelancaran dan kekhidmatan upacara tidak lepas dari peran para petugas yang telah dipersiapkan secara matang. Berikut adalah daftar pejabat yang bertugas pada Detik-Detik Proklamasi ke-81 di Kabupaten Sumbawa:

Komandan Upacara AKP Totok Ari Suwondo, S.H., M.Si. (Polres Sumbawa). Perwira Upacara: AKP Ruslan (Polres Sumbawa). Pembaca Naskah Proklamasi: Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Pembaca Doa:Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa DGH, Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Momen sakral pengibaran bendera Merah Putih dieksekusi dengan sempurna oleh Pasukan Pengibar Bendera yang merupakan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah menengah di Kabupaten Sumbawa. Pasukan ini merupakan hasil binaan dan asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa.

Formasi inti pengibaran bendera dipimpin dan dilaksanakan oleh Komandan Pasukan Letda Cpl Ivan S.Tr.Han. (Yonif TP 835/SYB).

Pembawa Baki:Dinda Nova Aulia (SMAN 1 Lunyuk).

Pendamping Pembawa Baki: Khalishah Aura Firdaus (SMAN 1 Sumbawa).

Pengatur Bendera:Ricky Risandy (SMAN 1 Alas).

Penggerek Bendera:Fajar Apriliano (SMAN 1 Lape).

Pembentang Bendera: Mohamad Ariq Setiawan (SMAN 1 Sumbawa Besar).

Paduan Suara Gita Bahana

Suasana upacara semakin semarak dan menggugah jiwa nasionalisme berkat persembahan lagu-lagu patriotik dari paduan suara Gita Bahana SMAN 1 Sumbawa Besar. Penampilan apik para pelajar ini berada di bawah asuhan pelatih Erna Dewi, S.Pd., dengan Penanggung Jawab H. Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd.

Lagu-lagu kebangsaan yang dilantunkan menambah kekhidmatan dan mempertebal rasa cinta tanah air bagi seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir di lokasi. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin, 17 Agustus 2026, dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk merefleksikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, termasuk dari sudut pandang pengawasan dan integritas birokrasi.

Pejabat Pengawas Pemerintah (Irban III) Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Abdurrahman, S.E., menyampaikan pandangan tegas mengenai pentingnya memerdekakan diri dari tindakan korupsi sebagai wujud nyata meneruskan perjuangan bangsa.

Merdeka dari Korupsi sebagai Amanah Perjuangan

Menurut Abdurrahman, hakikat kemerdekaan di masa kini tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga membebaskan diri dan bangsa dari belenggu praktik korupsi. Dengan terbebas dari korupsi, seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah, dapat fokus melanjutkan cita-cita luhur para pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan.

 "Kita merdeka dari korupsi sehingga kita dapat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan pendahulu kita," tegas Abdurrahman.

Integritas Adalah Harga Mati

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, Abdurrahman menekankan bahwa penjagaan nilai-nilai moral dan profesionalisme menjadi kunci utama. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk senantiasa memegang teguh komitmen antikorupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Sumbawa.

"Tetap Jaga Integritas" — Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap lini tugas pemerintahan.Integritas Harga Mati" — Ketegasan sikap bahwa prinsip kejujuran dan antikorupsi tidak dapat ditawar lagi dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara.

Melalui pesan ini, Inspektorat Kabupaten Sumbawa berharap semangat kemerdekaan ke-81 menjadi momentum kebangkitan bersama untuk memperkuat integritas birokrasi demi Sumbawa yang lebih maju, bersih, dan bermartabat. (AM)

MATARAM.Amaredia.co.id— Bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengundang duka mendalam dari berbagai penjuru tanah air, tak terkecuali dari tetangga dekat sesama wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB menyampaikan rasa turut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada warga Nagekeo dan sekitarnya yang terdampak musibah tersebut.

"Semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," demikian ungkapan kepedulian yang disampaikan dari Mataram, Sabtu (15/8/2026).

Sebagai sesama masyarakat yang berada di jalur sabuk alpide dan cincin api pasifik—wilayah yang kerap diuji dengan dinamika alam—ikatan emosional dan solidaritas kemanusiaan antara masyarakat NTB dan NTT terjalin kuat. Bencana yang merusak fasilitas umum dan pemukiman di Nagekeo dirasakan sebagai duka bersama bagi masyarakat Bumi Gora.

Pemerintah Provinsi NTB juga mendoakan agar proses penanganan darurat yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, serta instansi terkait di Nagekeo dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

"Semoga proses penanganan darurat berjalan dengan lancar dan kondisi segera pulih, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenteram," lanjut pernyataan resmi tersebut.

Melalui momentum ini, semangat persaudaraan antarwilayah diharapkan terus menyala, mengalirkan bantuan moril maupun materiil demi meringankan beban saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik terkait proses mediasi kasus perselisihan antara warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sebelumnya ramai di media sosial. Pemprov NTB menilai persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi persoalan antarsuku maupun antardaerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, menyampaikan hal tersebut di sela mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8), di Mataram.

Ahsanul mengatakan, Pemprov NTB menghormati proses mediasi yang telah dilakukan dan menghargai penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, terhadap munculnya sorotan publik mengenai cara proses mediasi tersebut berlangsung, Pemprov NTB memandang penting adanya sikap yang menyejukkan dari seluruh pihak.

“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku dan antardaerah,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Menurutnya, persoalan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa masyarakat NTB dan Bali memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan kekeluargaan yang sangat erat. Banyak warga Bali yang hidup, bekerja dan membangun keluarga di Lombok, demikian pula warga NTB yang bekerja dan mencari penghidupan di Bali.

“Hubungan masyarakat NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan. Karena itu, jangan sampai satu peristiwa membuat hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu,” katanya.

Aka juga menyampaikan bahwa Gubernur NTB telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali terkait persoalan tersebut. Komunikasi antarpemerintah daerah itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami,” ujarnya.

Di sisi lain, Aka menegaskan bahwa Pemprov NTB juga memandang penting prinsip netralitas, kepatutan dan keseimbangan sikap pejabat publik dalam menangani persoalan yang melibatkan masyarakat.

Menurut dia, seorang pejabat negara harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari institusi negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara, bukan semata-mata berdasarkan identitas daerah, kelompok, maupun kepentingan tertentu.

“Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegas Aka.

Ia menambahkan, upaya mediasi sejatinya harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang bersengketa. Karena itu, cara berkomunikasi, pilihan kata, posisi, serta perlakuan terhadap masing-masing pihak perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau tekanan terhadap salah satu pihak.

“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik,” jelasnya.

Aka menegaskan, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh persoalan maupun menghakimi seseorang. Pemprov NTB tetap memilih jalur komunikasi formal antarpemerintah daerah dan komunikasi informal dengan para tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan NTB dan Bali.

“Pemprov NTB menyayangkan apabila ada sikap pejabat publik yang dinilai tidak berimbang dalam sebuah persoalan yang menyangkut masyarakat. Tetapi kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan,” katanya.

Aka kembali mengajak masyarakat Lombok dan Bali untuk tidak terprovokasi oleh berbagai potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memberikan ruang kepada proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh kedua pihak dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan untuk melakukan generalisasi terhadap masyarakat Bali maupun masyarakat Lombok.

“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Bali yang tinggal di Lombok juga menyayangkan munculnya persoalan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan sosial kedua masyarakat jauh lebih kuat dibandingkan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.

“Saudara-saudara kita dari Bali yang hidup di Lombok juga menyayangkan cara atau sikap yang dipersoalkan dalam kasus ini. Mereka juga tentu tidak ingin persoalan tersebut menjadi sentimen terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.

Aka menegaskan bahwa NTB dan Bali adalah dua daerah yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas sosial, pariwisata, perdagangan, investasi dan hubungan antarmasyarakat.

“Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan penghormatan terhadap hukum, dengan etika, dan dengan semangat persatuan,” kata Aka.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut bahwa perbedaan latar belakang suku, daerah maupun kondisi sosial-ekonomi tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan seseorang.

“Ruang publik kita harus menjadi ruang saling menghormati. Kalau ada persoalan, selesaikan secara proporsional. Kalau ada kekeliruan, koreksi dengan cara yang bermartabat. Dan kalau ada pejabat publik yang menangani persoalan masyarakat, maka ukuran utamanya harus satu: kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Menurutnya, kekuatan fiskal daerah justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.

Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesai, karena tantangan baru akan selalu muncul.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.

KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Miq Iqbal, arah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, pemerintah juga mengarahkan pembangunan pada quality tourism, dengan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak serta berharap proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktu, tetapi memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (AM-KominfotikNTB)

Mataram Amarmedia.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengajak seluruh masyarakat dan insan olahraga menjaga suasana tetap tenang dan sportif menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang akan menentukan Ketua KONI NTB periode 2026–2030. Menurutnya, dinamika pergantian kepemimpinan harus menjadi energi positif untuk mempersiapkan NTB menghadapi tanggung jawab besar sebagai tuan rumah PON 2028.

Miq Iqbal mengatakan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses pemilihan Ketua KONI NTB merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan olahraga daerah. Namun, antusiasme tersebut perlu dikelola secara dewasa agar tidak berkembang menjadi ketegangan yang justru dapat mengganggu soliditas insan olahraga NTB.

“Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu membuat kita harus naik tensi. Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Jumat (14/8).

Gubernur memastikan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk menjaga proses transisi kepemimpinan KONI NTB berjalan kondusif. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KONI NTB Mori Hanafi, KONI Pusat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung secara baik dan sesuai dengan semangat olahraga.

“Saya terus berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, dengan KONI Pusat, dan semua pihak. Kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, baik, dan lancar,” tegasnya.

Menurut Miq Iqbal, NTB saat ini memiliki agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Bersama Nusa Tenggara Timur dan Daerah Khusus Jakarta, NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028 yang membutuhkan kesiapan panjang, kerja sama lintas pihak, serta soliditas seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Karena itu, suasana internal dunia olahraga harus dijaga sejak awal. Persiapan PON 2028 membutuhkan energi, konsentrasi, dan kolaborasi, bukan konflik yang menguras perhatian.

“Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, damai, karena kita punya beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik,” katanya.

Di tengah dinamika menjelang Musorprov, Gubernur juga mengajak masyarakat mengarahkan perhatian pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, momentum kemerdekaan merupakan kesempatan untuk merefleksikan capaian sekaligus memperkuat kebersamaan sebelum menghadapi berbagai agenda besar daerah.

“Mari sementara waktu kita fokus ke persiapan HUT RI. Ini momen yang sangat penting buat kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ingin kita capai ke depan,” ujarnya.

Miq Iqbal menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya maju dan terpilih memimpin KONI NTB diyakini memiliki niat dan komitmen untuk memajukan olahraga daerah. Karena itu, proses pemilihan harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme organisasi, bukan alasan untuk memecah persaudaraan.

“Tetap tenang, tetap sportif. Semua punya keinginan dan komitmen yang sama untuk melihat NTB lebih baik dalam semua hal, termasuk di dunia olahraga,” tegasnya.

Bagi Gubernur, Musorprov adalah bagian dari proses demokrasi organisasi, sedangkan PON 2028 adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin KONI NTB diharapkan dapat segera merangkul seluruh kekuatan olahraga dan mengubah seluruh dinamika hari ini menjadi energi bersama untuk satu tujuan: mengharumkan nama NTB di PON 2028.(AM-Kominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa secara resmi telah merampungkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan bersama ini ditandai dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga insan pers.

Dalam Pidato Pendapat Akhir Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras membahas dokumen anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Kesepakatan bersama ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Jarot.

Bupati Sumbawa memaparkan bahwa target pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2027 masih mengacu pada target tahun sebelumnya, yaitu dengan asumsi sekitar Rp1,568 triliun. Kendati demikian, alokasi belanja daerah diarahkan secara strategis untuk memenuhi sejumlah prioritas utama, antara lain:

Program Prioritas Berdampak Langsung yang Fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Target RPJMD 2025–2029 Khususnya menyasar target tahun 2027, serta menyelaraskan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas daerah lainnya.

Penguatan Layanan Dasar & Pertumbuhan Ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat serta efisiensi anggaran melalui penajaman program.

 Sorotan Alokasi Belanja Infrastruktur

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan tanggapan positif terhadap catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait porsi alokasi belanja infrastruktur yang dinilai masih relatif kecil, yakni sekitar Rp49,77 miliar atau 2,57 persen dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik masukan tersebut dan sepakat untuk terus meningkatkannya sepanjang ruang fiskal memungkinkan. Prioritas anggaran infrastruktur ini nantinya akan difokuskan pada pembangunan serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat.

Mengakhiri pidatonya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan elemen masyarakat Sumbawa untuk terus menjaga semangat kemitraan, kolaborasi, dan kebersamaan. Terlebih di tengah momentum peringatan HUT RI ke-81, kolaborasi yang kuat diyakini mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah demi mewujudkan visi besar: "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera."

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen resmi Pendapat Akhir Bupati serta penyampaian pantun khas yang mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah ke depan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sumbawa secara resmi memberangkatkan kontingen terbaiknya untuk mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026. Acara pelepasan khidmat ini dilangsungkan pada Minggu, 9 Agustus 2026 di Aula Madelau ADT Kantor Bupati Sumbawa.

Upacara pelepasan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Sandi, S.Pd., M.Pd., Sekda Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., Kapolres Sumbawa, Para Camat, para Ketua Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kabupaten Sumbawa, pembina pramuka, pengurus kwarcab, serta ratusan orang tua wali peserta.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam arahannya menyampaikan rasa bangga kepada para Pramuka Penggalang terpilih. Mengusung tema kegiatan “Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”, Bupati berpesan agar para peserta menyadari bahwa kesempatan mengikuti Jamnas merupakan momentum langka yang tidak bisa dirasakan oleh setiap anak sekolah.

"Kalian bukan sekadar membawa tas ransel dan seragam, tapi kalian membawa nama besar Kabupaten Sumbawa. Di Cibubur, kalian akan bertemu dengan ribuan Pramuka Penggalang dari Sabang sampai Merauke—dari Aceh, Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Jadilah duta daerah yang memperkenalkan potensi dan kebaikan Sumbawa,"pesan Bupati Jarot 

Bupati Jarot juga menekankan pentingnya karakter tangguh (fighter), kedisiplinan, serta kemampuan berinteraksi dalam komunitas besar. Menurutnya, pengalaman berorganisasi di kepramukaan adalah investasi masa depan yang sangat berharga.

"Pramuka mengajarkan banyak hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah biasa: membangun persahabatan, melatih kemandirian, dan mengasah mental kepemimpinan. Banyak tokoh besar dan pengusaha sukses lahir dari didikan Pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, saya titipkan anak-anak kita. Pastikan kesehatan, istirahat, dan asupan gizi mereka terjaga dengan baik selama di Cibubur," tambahnya.

Kesiapan Kontingen dan Gotong Royong Pembiayaan

Dalam laporannya, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi luar biasa yang terjalin antara Kwarcab, kwartir ranting, gugus depan, kepala sekolah, serta orang tua peserta.

"Alhamdulillah, terkait pembiayaan tidak ada kendala berarti. Meskipun anggaran dari pemerintah daerah memiliki keterbatasan, berkat gotong royong dan kerjasama yang solid antara kwartir cabang, gugus depan, kepala sekolah, dan orang tua, seluruh kebutuhan kontingen dapat teratasi dengan baik," ungkap H. Varian Bintoro.

Dikatakannya, kontingen Kwarcab Sumbawa berkekuatan total 65 orang yang terdiri atas 32 orang peserta inti (16 Pramuka Penggalang Putra dan 16 Pramuka Penggalang Putri). 33 orang pendukung, meliputi pimpinan kontingen, pembina pendamping, pelatih, serta tim pendukung.

Rombongan dijadwalkan mulai bergerak pada malam hari ini tanggal 9 Agustus 2026 menggunakan dua armada bus besar melalui jalur darat menuju perkemahan nasional di Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta. Pelaksanaan Jamnas XII sendiri akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026.

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah, Kwarcab Sumbawa juga dipercaya untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang pentas seni tingkat nasional di arena Jamnas nanti.

Pesan Bupati Sumbawa: Jadilah Duta Daerah yang Fight dan Mandiri

Upacara pelepasan ditutup secara resmi oleh Bupati Sumbawa dengan pembacaan Basmalah, diiringi doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan darat pergi-pulang, serta sukses membawa pulang prestasi dan nama harum bagi Bumi Samawa. Bupati menyemangati kontingen dengan sebuah pantun ; 

Ke hutan rimba membawa bekal

Jangan lupa membawa lampu penerang;

Selamat mengikuti Jambore Nasional,

Semoga sukses pulang membawa senang!

Salam Pramuka!" pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengajak masyarakat, khususnya anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), untuk mengubah lahan kering di kawasan pesisir menjadi kebun kelapa yang produktif. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan penanaman pohon di areal Kelompok Tani Pada Idi, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan penanaman pohon pada musim kemarau ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, para kepala OPD terkait, Camat Lape beserta jajaran, Kepala Desa dan Kepala Dusun Labuhan Kuris, serta unsur pengurus dan anggota KKSS.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa tidak hanya berpesan soal pelestarian lingkungan, tetapi juga membagikan wawasan ekonomi dan strategi peningkatan nilai aset tanah berdasarkan ilmu bisnis properti yang ditekuninya.

 "Ilmu properti bisnis itu saktinya ada di tanah. Tanah itu paling cepat naik harganya," ujar Bupati di hadapan para peserta yang hadir.

Bupati memaparkan dua cara utama yang dapat mendongkrak nilai ekonomis sebidang tanah secara signifikan, bahkan hingga sepuluh lipat dari kisaran Rp50 juta menjadi Rp500 juta.

Pertama, melalui pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang melintasi lahan tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas umum akan mendongkrak aksesibilitas dan nilai tawar kawasan secara otomatis.

Kedua, mengubah lahan kering menjadi kawasan produktif melalui pengembangan tanaman perkebunan. Bupati mencontohkan, lahan kering yang ditanami pohon kelapa dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan—ketika mulai berproduksi—tidak lagi bernilai sebagai lahan tidur. Nilai ekonominya akan melonjak, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata petik kelapa.

Berangkat dari potensi tersebut, Bupati mendorong KKSS agar bersama-sama merintis kawasan pesisir di lokasi kegiatan penanaman ini menjadi kawasan kebun atau hutan kelapa produktif. Langkah ini dinilai sejalan ganda: mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menghijaukan wilayah pesisir.

Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada KKSS atas konsistensinya menghadirkan kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beliau juga berpesan agar semangat kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin terus dipelihara demi kemajuan daerah.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan secara simbolis dengan penanaman pohon mangga manalagi oleh Bupati Sumbawa yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak dini. Kali ini, BPBD Kabupaten Sumbawa bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumbawa menggelar edukasi dan simulasi mitigasi bencana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Punik, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (8/8/2026).

Suasana di sekolah tersebut sempat mendadak tegang ketika sirene bahaya berbunyi. Beberapa detik kemudian, para siswa terlihat sigap berlindung di bawah meja sekolah. Tak lama berselang, mereka berlari keluar ruangan menuju titik kumpul sambil melindungi kepala menggunakan tas sekolah. Uniknya, beberapa anak tampak jongkok sambil mengangkat kursi dan jerigen air sebagai bentuk perlindungan darurat yang kreatif.

Kegiatan edukatif ini mendapat apresiasi penuh dari pihak sekolah. Kepala SDN Punik, Amiruddin, S.Pd., SD, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana sebagai bekal keselamatan diri sekaligus lingkungan sekitar. Ia juga menghimbau para siswanya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius.

"Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memperhatikan materi dan simulasi dengan saksama. Pengetahuan yang didapat hari ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bisa diteruskan di lingkungan keluarga dan masyarakat,"ujar Amiruddin.

Sebagai narasumber utama, Kepala Bidang II BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto AR** (yang juga menjabat sebagai Ketua MDMC Sumbawa dan akrab disapa Kak Anto), memaparkan materi pentingnya pengenalan bencana alam dan mitigasi gempa bumi di lingkungan satuan pendidikan.

"Hal ini sebagai upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, guna membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana alam, terutama gempa bumi," tegas Kak Anto di hadapan para siswa dan guru.

Usai sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi evakuasi mandiri menghadapi gempa bumi. Para siswa mempraktikkan langsung prosedur penyelamatan diri dengan bimbingan ketat dari tim BPBD, MDMC, serta dewan guru.

Pelaksanaan program mitigasi ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus MDMC Sumbawa, di antaranya Sekretaris MDMC Adrian Junior dan Bidang Media MDMC Sumbawa Aka Kurnia, serta didukung penuh oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok X Universitas Samawa (UNSA).

Melalui kolaborasi ini, BPBD Kabupaten Sumbawa berharap para siswa dan guru semakin memahami mitigasi bencana secara kognitif sekaligus meningkatkan kemampuan psikomotorik dalam merespons situasi darurat. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial sebagai bagian dari upaya kolektif jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari bencana gempa bumi di daerah.

Rangkaian kegiatan mitigasi bencana di SDN Punik ini berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme, serta ditutup dengan sesi pembagian door prize bagi para siswa yang aktif berpartisipasi.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  7 Agustus 2026- Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kota Mataram menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/8) tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda, menyampaikan rasa syukur karena bangsa Indonesia kembali diberikan kesempatan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Menurutnya, perjalanan bangsa selama delapan puluh satu tahun mencerminkan kematangan sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan, pengorbanan, dan persatuan para pendahulu bangsa.

Momentum peringatan kemerdekaan, lanjutnya, harus menjadi penguat semangat kebangsaan bagi seluruh masyarakat, khususnya di NTB, untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air dan bersama-sama membangun Indonesia.

“Keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki adalah kekuatan bangsa. Karena itu, mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu maupun upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah belah kebersamaan kita,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum mempererat persaudaraan, memperkuat semangat gotong royong, serta terus berkarya demi Indonesia yang semakin maju dan NTB yang semakin makmur dan mendunia.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan refleksi atas perjalanan panjang bangsa Indonesia yang selama 81 tahun telah melewati berbagai ancaman, tantangan, dan ujian.

Menurutnya, keberhasilan bangsa mempertahankan eksistensi hingga saat ini tidak terlepas dari semangat patriotisme, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa.

“Peringatan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun simbolik sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa. Lebih dari itu, ini merupakan manifestasi dari semangat patriotisme, rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta komitmen kita untuk terus membangun Indonesia yang lebih maju,” katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat persaudaraan, menjaga persatuan, serta memperkuat budaya gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Mohan optimistis selama nilai-nilai kebangsaan tetap tertanam dalam hati dan diwujudkan melalui tindakan nyata, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang kokoh, maju, dan berjaya.

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pembagian bendera kepada masyarakat, pemerintah berharap semangat nasionalisme semakin tumbuh, masyarakat terdorong mengibarkan Sang Merah Putih di lingkungan masing-masing, serta nilai-nilai persatuan terus terpelihara di tengah keberagaman.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme masyarakat sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, negara, serta komitmen bersama dalam menjaga persatuan menuju Indonesia Maju dan NTB yang Makmur Mendunia.

"Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81. Merdeka," seru Walikota Mataram. (AM)

Bekasi – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi pendidikan vokasi melalui penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan kunjungan kerja ke SMK Mitra Industri MM2100 di Kabupaten Bekasi, Selasa (4/8). Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan, serta Kepala SMKN 5 Mataram.

Kunjungan berlangsung selama tiga jam dan diisi dengan observasi implementasi Teaching Factory (TEFA), Project Based Learning (PBL), proses pembelajaran berbasis industri, hingga strategi sekolah dalam mempersiapkan siswa mengikuti program magang dan penempatan kerja ke Jepang maupun Jerman.

Rombongan juga meninjau bengkel praktik, laboratorium, serta berbagai fasilitas pembelajaran yang dirancang menyerupai lingkungan kerja sesungguhnya.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, persoalan utama pendidikan vokasi saat ini bukan terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Di situlah pentingnya membangun link and match yang nyata, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang menjadi standar perusahaan modern.

"Ketika masuk ke dunia industri, anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Karakter, disiplin, dan etos kerja harus dibangun sejak mereka masih berada di bangku sekolah," ujarnya.

SMK Mitra Industri MM2100 menjadi salah satu sekolah vokasi rujukan nasional karena menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan industri. Sekolah yang berdiri di kawasan industri MM2100 tersebut didukung langsung oleh asosiasi Human Resources Development (HRD) perusahaan-perusahaan besar sehingga kurikulum, kompetensi, hingga proses evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.

Selain memiliki fasilitas Teaching Factory (TEFA) sebagai tempat praktik sekaligus uji kompetensi siswa, sekolah ini juga mengintegrasikan pembinaan karakter, penguatan budaya industri, serta lembaga pelatihan kerja berlisensi Sending Organization (SO) yang memungkinkan lulusan memperoleh akses bekerja ke luar negeri tanpa melalui lembaga perantara.

Model tersebut menghasilkan tingkat penyerapan lulusan yang sangat tinggi, bahkan hampir seluruh lulusan setiap tahunnya langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur menilai praktik baik tersebut layak menjadi inspirasi bagi pengembangan SMK di NTB.

"Di NTB sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang baik, seperti Komatsu School Welding dan UT School. Ke depan, model-model seperti ini harus kita perbanyak agar lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Miq Iqbal mengungkapkan telah mengundang pendiri beserta manajemen SMK Mitra Industri MM2100 untuk berkunjung ke NTB guna membahas kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Kerja sama tersebut direncanakan mencakup supervisi dan pendampingan pengembangan SMK berbasis industri, penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan budaya kerja sekolah, hingga pengembangan model pendidikan terintegrasi dengan lembaga pelatihan kerja yang membuka akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak SMK yang berkembang menjadi SMK Go Global, yaitu sekolah vokasi yang mampu menghasilkan lulusan berstandar industri nasional dan internasional.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pendidikan vokasi bukan sekadar meningkatkan angka kelulusan, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan memperkuat kemitraan antara sekolah, industri, dan lembaga pelatihan kerja, NTB ingin membangun ekosistem pendidikan vokasi yang mampu mencetak tenaga kerja profesional sekaligus mengurangi pengangguran lulusan SMK secara berkelanjut, pungkas nya.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan pedoman mediasi sosial sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan beda agama. Pedoman tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan konflik sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum serta nilai-nilai keagamaan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pernikahan Beda Agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Rabu (5/8).

Surya Bahari menegaskan bahwa kerukunan yang selama ini terpelihara di NTB merupakan hasil komitmen bersama seluruh elemen masyarakat yang dibangun melalui dialog, saling menghormati, serta mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan terukur.

Menurutnya, pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, hukum, keluarga, budaya, dan kehidupan sosial. Karena itu, ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, pendekatan yang dibutuhkan tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

"Isu pernikahan beda agama merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada irisan norma agama, hukum negara, adat, dan kehidupan sosial. Karena itu penyelesaiannya memerlukan kebijaksanaan serta dialog yang mengedepankan perdamaian," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar persoalan yang muncul di NTB dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat terkait tanpa harus berujung pada proses litigasi.

Atas dasar itu, Pemprov NTB mengapresiasi inisiatif FKUB NTB menyusun pedoman mediasi sebagai panduan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Pedoman tersebut diharapkan memberikan kepastian prosedur tanpa memasuki wilayah doktrin agama maupun kewenangan lembaga hukum.

Selain itu, Surya Bahari juga mengingatkan bahwa NTB masih menghadapi persoalan serius tingginya angka pernikahan usia anak yang dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan perbedaan agama.

"Kami berharap forum ini tidak hanya menghasilkan pedoman penyelesaian sengketa, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret dalam mencegah pernikahan usia anak sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan generasi NTB," katanya.

Sementara itu, Ketua FKUB NTB, Dr. TGH. Subki Sasaki, M.H., mengatakan penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kerukunan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin majemuk.

Berdasarkan data FKUB NTB, setiap tahun terdapat sekitar empat hingga lima kasus pernikahan beda agama yang dilaporkan. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak persoalan baru terungkap ketika telah berkembang menjadi sengketa.

"FKUB tidak berada pada posisi menentukan boleh atau tidaknya seseorang menikah. Tugas kami adalah memfasilitasi dialog dan mediasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik sosial," ujarnya.

Subki menambahkan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi buku pedoman yang selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan regulasi daerah.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam FGD tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. yang hadir sebagai salah satu nara sumber.

Dalam paparannya, Aka menegaskan bahwa pembahasannya tidak menyentuh aspek sah atau tidaknya perkawinan beda agama karena hal tersebut merupakan kewenangan hukum negara dan ajaran agama masing-masing. Fokus yang ditawarkan adalah bagaimana pemerintah mampu mencegah konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari persoalan tersebut.

Menurut Aka, gagasan itu lahir dari pengalaman empirisnya saat menjabat Camat Cakranegara pada periode 2008–2013, ketika memimpin salah satu wilayah paling heterogen di Kota Mataram.

Ia mengisahkan, beberapa kali menghadapi sengketa yang berawal dari rencana maupun pelaksanaan pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul bukan semata-mata menyangkut administrasi perkawinan, tetapi berkembang menjadi konflik antarkeluarga, dugaan penculikan, tuduhan pemaksaan, mobilisasi massa, hingga berpotensi memicu benturan antarwarga apabila tidak segera ditangani.

"Jika ada yang beranggapan pernikahan beda agama tidak pernah memunculkan potensi konflik sosial di NTB, berarti ia belum pernah benar-benar berada di lapangan. Saya mengalami sendiri bagaimana persoalan keluarga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila komunikasi dan mediasi tidak segera dilakukan," ungkap Aka.

Pengalaman tersebut mendorongnya merumuskan Model Forum Mediasi Sosial, sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

Model ini tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak para pihak, serta tetap menghormati hukum negara dan ajaran agama.

Aka menjelaskan, model tersebut dibangun di atas delapan prinsip utama, yakni netralitas, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, keterbukaan, pencegahan konflik, penghormatan terhadap hukum negara dan agama, penguatan kerukunan, serta kesukarelaan para pihak.

Ia juga menawarkan tahapan mediasi yang dimulai dari deteksi dini oleh kepala lingkungan, verifikasi lapangan, komunikasi kepada keluarga kedua belah pihak, penempatan sementara di lokasi netral apabila diperlukan untuk menjamin keamanan, pelaksanaan mediasi secara bertahap, hingga penyusunan kesepakatan damai yang diikuti pemantauan pascamediasi.

Menurutnya, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat setelah konflik selesai.

"Pemerintah tidak hadir untuk menentukan benar atau salahnya pilihan seseorang. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, sehingga keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga," pungkas Aka.(AM/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - Rabu 5 Agustus 2026-Rapat Koordinasi (Rakor) guna mematangkan persiapan berbagai kegiatan pada HUT RI 81 Provinsi NTB kembali digelar, Rabu (5/8/2026) bertempat di Gedung Sankareang, Kantor Gubernur NTB. Dipimpin Sekda NTB, Abul Chair didampingi Asisten 1 dan Asisten III Seda Prov NTB, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan dari unsur TNI-Polri.

Agendanya penyampaian program kegiatan pada masing-masing bidang dalam SK Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI 81 tahun 2026.

Sekda NTB, Abul Chair mengingatkan agar seluruh anggota kepanitian yang sudah dibagi dari unsur Ketua hingga bidang-bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk tetap fojus pada kegiatan-kegiatan yang akan digelar bersama anggotanya termasuk koodinasi intensif dengan mitra bidang yang lain.

Konsentrasi dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing ini dihajatkan untuk terlaksananya dengan sukses dan baik berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan hingga upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih termasuk upacara penurunan bendera.

Sekda Abul Chair kembali mengingatkan, bahwa konsep peringatan HUT RI tahun ini akan lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Selain berbagai perlombaan yang lazim digelar, pemerintah juga mengusulkan sejumlah kegiatan baru yang sejalan dengan program nasional.

Melalui momentum HUT RI ini lanjut dia, sesungguhnya ingin menggugah rasa memiliki seluruh masyarakat. Tidak hanya milik Pemprov, Bersama OPD, namun lebih dari itu masyarakat juga turut merasa memiliki arti penting kemerdekaan yang sudah 81 tahun dalam sejarah perjalanan pembangunan bangsa.

Asisten 1 Setda NTB, H Fathul Gani menyampaikan, bahwa setelah mendengar pemaparan dan laporan dari sejumlah bidang termasuk dari unsur TNI-Polri, bahwa pelaksanaan HUT RI 81 2026 yang ditandai dengan berbagai kegiatan semarak yang secara langsung melibatkan masyarakat.

Secara umum masing-masing bidang sudah siap melaksanakan dan menggelar berbagai kegiatan semarak kemerdekaan hingga puncak peringatan pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab bidang masing-masing.

Pada rapat tersebut juga disepakati pakaian peserta upacara yakni mengenakan pakaian adat nusantara. Dan khusus Pegawai P3K Paruh Waktu lingkup Pemprov NTB nantinya dari masing-masing OPD untuk mengambil bagian dalam pembagian dan pengibaran bendera merah putih bagi masyarakat untuk dipasang di tempat tinggal, tempat kerja atau di lokasi-lokasi strategis.

Pada bagian penutup Asisten 1 Fathul Gani mengungkapkan, pada intinya pelaksanaan semarak berbagai kegiatan yang akan digelar memeriahkan HUT Kemerdekaan RI 81 2026 ini ingin mendekatkan kegiatan ini dengan masyarakat, dimana berbagai kegiatan tersebut akan dimulai dari tanggal 7 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut masyarakat dan aparatur pemerintah termasuk TNI-Polri dihajatkan agar bisa membaur termasuk dengan stand-stand dan Bazar UMKM yang akan digelar. Para pelaku UMKM yang diberikan ruang untuk Bazar bisa memperkenalkan dan menjual produknya sendiri.

Demikian juga pada pelaksanaan detik-detik proklamasi hinga penurunan bendera juga nantinya masyarakat juga hadir. Pada hari itu juga akan digelar hiburan, tarian kolosal NTB dan lomba Jurakan (Panjat Pinang) yang bisa diikuti oleh masyarakat maupun para peserta upacara lainnya.Tak lupa juga sajian kuliner khas para pelaku UMKM NTB juga disiapkan. (AM/her/kominfotik)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi menghadapi potensi kekeringan tahun 2026 bersama unsur TNI/Polri, Balai Wilayah Sungai (BWS), Palang Merah Indonesia (PMI), dan sejumlah pihak terkait.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu di daratan dan berpotensi menyebabkan kekeringan berkepanjangan di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST., mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB untuk pembangunan 10 titik sumur bor, khususnya di kawasan permukiman yang rawan mengalami krisis air bersih.

“Dari data yang kami miliki, terdapat 12 kecamatan yang terdampak dengan jumlah 24 desa. Hampir setiap tahun wilayah tersebut mengalami kekeringan, sehingga pendistribusian air bersih harus dilakukan secara rutin,” ujar Muhammad Nurhidayat.

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Karena itu, pihaknya menggandeng Polres Sumbawa, Kodim, PMI, BWS, serta Bank NTB untuk bersama-sama mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

Sementara itu, PMI Kabupaten Sumbawa telah melakukan pendataan sekaligus menyusun jadwal pendistribusian air bersih. Dropping air direncanakan mulai dilakukan besok dengan total sekitar 30 tangki selama satu bulan, melalui program bantuan dari PMI Pusat.

Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran distribusi di antaranya Hijrah, Kukin, Baru, Lenangguar, Batu Tering, serta wilayah lain yang masuk dalam daftar daerah terdampak.

Dalam pelaksanaannya, setiap unsur telah menyiapkan armada tangki air untuk mendukung distribusi kepada masyarakat. Adapun dukungan armada tersebut terdiri dari:

- Polres Sumbawa: 1 tangki

- TNI: 1 tangki

- BWS: 1 tangki

- PMI: 1 tangki

- BPBD: 2 tangki

- Bank NTB: 1 tangki

Dengan adanya koordinasi lintas sektor tersebut, BPBD Kabupaten Sumbawa berharap distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dapat tetap terpenuhi.

BPBD juga mengimbau masyarakat di daerah rawan kekeringan untuk menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 118 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat (31/7) di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi NTB. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair.

Dalam sambutannya, Sekda Abul menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk pengakuan negara atas kompetensi, keahlian, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Dari 118 pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama pada berbagai jabatan fungsional.

“Hari ini bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengakuan negara atas keahlian, kompetensi, dan profesionalisme masing-masing,” tegas Sekda Abul.

Sekda Abul mengungkapkan bahwa beragam jabatan fungsional yang ada mencerminkan semakin kuatnya pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, seluruh pejabat fungsional diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran, inovasi, dan pengembangan kompetensi.

Menurutnya, keberhasilan tidak cukup hanya dengan meniru praktik baik, tetapi juga harus diiringi dengan upaya mencari referensi, memperkaya pengetahuan, dan terus berinovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi.

“Jabatan struktural adalah nahkoda organisasi, sedangkan jabatan fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensinya. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat fungsional dapat mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah,” kata Sekda Abul.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Abul juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Seluruh aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat fungsional harus berlandaskan ilmu pengetahuan, standar profesi, data, etika, dan integritas.

“Keputusan yang diambil harus lahir dari ilmu, standar profesi, data, etika, dan integritas, bukan karena tekanan ataupun asumsi,” ujar Sekda Abul.

Sekda Abul berharap seluruh pejabat fungsional menjadi pusat pengetahuan sesuai bidang masing-masing dan mampu menghadirkan solusi bagi organisasi maupun masyarakat.

“Jadilah orang yang dicari karena mampu memberikan solusi, bukan karena memiliki kewenangan,” pesan Sekda Abul.

Menutup sambutannya, Sekda Abul menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sumber daya manusia yang profesional untuk mendukung pembangunan daerah.

“Provinsi NTB sedang bergerak maju dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik,” tutup Sekda Abul.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi maupun kelengkapan fasilitas, tetapi terutama oleh profesionalisme, integritas, dan komitmen aparatur dalam melayani masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut menjadikan evaluasi sebagai instrumen perbaikan, bukan sesuatu yang ditakuti.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat membuka Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/7/2026).

Menurut Abul Chair, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen terus membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Penilaian yang dilakukan Ombudsman harus dipandang sebagai cermin untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Evaluasi administrasi jangan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni profesionalisme, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Konsep pelayanan publik harus mengedepankan profesionalisme, integritas, serta mengutamakan nurani dan akal sehat dalam melayani masyarakat," katanya.

Menurut Sekda, transformasi digital dan kemajuan teknologi memang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, teknologi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti pelayanan publik.

"Kemajuan teknologi harus tetap diiringi dengan sentuhan kemanusiaan. Senyuman, kesediaan mendengar, kemauan membantu, dan kemampuan memberikan kepastian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi," tegasnya.

Abul Chair berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah terjadinya praktik maladministrasi.

"Saya berharap melalui sosialisasi ini kualitas pelayanan publik di NTB semakin meningkat, bebas dari maladministrasi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Dwi Sudarsono, menjelaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan mendorong setiap instansi pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penilaian tidak hanya mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga menilai kualitas proses pelayanan, persepsi masyarakat terhadap potensi maladministrasi, serta efektivitas pengelolaan pengaduan di setiap instansi.

"Penilaian ini merupakan instrumen untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai penyelenggara pelayanan publik di Provinsi NTB.

Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar administrasi, tetapi juga dari hadirnya aparatur yang berintegritas, mampu memberikan kepastian, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap layanan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, evaluasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan birokrasi yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (AM/Komimfotik)

Cegah Judi Online dan Pinjol Ilegal, Pemprov NTB Perkuat Mitigasi dan Perlindungan Masyarakat

Mataram, 30 Juli 2026—Maraknya pinjaman online ilegal serta judi online menjadi ancaman ekstrem pada masyarakat rentan di NTB. Pemprov NTB bersama Komisi 1 DPRD NTB berupaya mencari solusi pencegahan dan penanggulangan melalui kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal serta judi online, bertempat di Ruang Rapat Wane Sekretariat DPRD NTB, Kamis (30/7/2026).

Kepala Diskominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr. Ahsanul Halik mengungkapkan, kasus pinjol ilegal dan judol sudah merusak semua sendi kehidupan masyarat baik ekonomi hingga prilaku sosial. Untuk itu dirinya menjelaskan, Pemprov NTB dalam hal ini berfungsi sebagai command center terkait kasus aduan pinjol dan judol.

“Kami di Kominfotik menjadi pusat informasi pengaduan, dan memfasilitasi bahkan mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan jika diperlukan di pihak berwajib,” ujar Dr. AKA sapaan akrab Kadis Kominfotik ini.

Dr. AKA menambahkan, selain melakukan koordinasi lintas sektoral, Pemprov NTB dibawah Diskominfotik akan melakukan monitoring dan pengawasan pada ruang digital serta memperkuat kerja sama dengan Pihak kepolisian serta kementerian Komdigi RI. Upaya tersebut akan diaplikasikan dengan menggalakan literasi digital secara menyeluruh ke masyarakat.

“Pada kasus judol ilegal ini pencegahannya harus mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai mitigasi kita giatkan literasi, disamping melakukan pemetaan aplikasi yang terafilliasi terhadap judol dan pinjol ilegal di NTB,” ungkapnya kemudian.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD NTB TGH Achmad Muchlis menyebut bahwa, Rancangan Peraturan Daerah terkait pinjol illegal dan judol ini merupakan pertama dan satu satunya di Indonesia. Ia menilai hadirnya Raperda ini menjadi bukti komitmen bahwa negara hadir dalam rangka mencegah maraknya pinjol ilegal dan judol.

“NTB termasuk darurat pinjol dan judol maka perlu dibuat peraturan,” tandasnya.

Muchlis juga menyarankan dalam memaksimalkan pencegahan judol dan pinjol ilegal, untuk segera dibentuk Satgas untuk mendeteksi kasus judol dan pinjol ilegal di NTB.

“Setelah Raperda ini disahkan maka perlu Satgas untuk memberantas, terdiri dari dinas atau lembaga terkait. Kami di DPRD khususnya di komisi 1 sudah juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing,” lanjutnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Subdit siber Polda NTB serta tenaga ahli akademisi dari universitas Mataram. (AM/Kominfotik)

Zakat Jadi Instrumen Berdaya, NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan zakat sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, pengelolaan zakat diarahkan tidak lagi sekadar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi menjadi penggerak kemandirian ekonomi sehingga mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan, bahkan bertransformasi menjadi muzakki.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Program Mustahik Berdaya NTB oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemberdayaan Rumah Layak Huni dan Zakat Kelompok Usaha Produktif yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Rabu malam (29/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

"Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif. Kita ingin mengubah bantuan menjadi peluang, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, dan mengubah potensi yang selama ini terpendam menjadi kekuatan ekonomi yang nyata," ujarnya.

Menurut Wagub, pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, Program Mustahik Berdaya NTB dan Desa Berdaya diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa, terutama di tengah berkurangnya alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan, termasuk program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Mahani), benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Mari kita pastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Data harus menjadi acuan, sehingga masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2 dapat ditangani secara optimal. Dengan demikian, upaya menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal Murad, memaparkan bahwa pengelolaan zakat produktif di NTB terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sepanjang satu tahun terakhir, distribusi dana zakat produktif meningkat lebih dari 427 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya berbagai program pemberdayaan. Bantuan Rumah Layak Huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Bantuan Gerobak Zakat Kelompok Usaha Produktif juga naik dari 571 unit menjadi 681 unit, sementara penerima bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang, dan ditargetkan segera menjangkau 400 mustahik.

Selain bantuan permodalan, BAZNAS NTB memperkuat pemberdayaan melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha. Program tersebut meliputi Z-Auto, Z-Coffee, pelatihan pengelasan, pertukangan untuk mendukung program Mahani, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara (AC), hingga pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).

Menurut Iqbal Murad, berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Rata-rata pendapatan usaha mustahik meningkat antara 150 hingga 200 persen setelah memperoleh intervensi program pemberdayaan.

Lebih menggembirakan lagi, sekitar 15 persen mustahik kini telah bertransformasi menjadi muzakki karena penghasilannya telah melampaui nisab zakat sebesar Rp7,6 juta per bulan. Sementara itu, sekitar 40 persen lainnya telah menjadi munfik atau mutasaddiq yang secara rutin berinfak dan bersedekah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mengangkat mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Untuk menjaga keberlanjutan program, BAZNAS NTB bekerja samak dengan Bank NTB Syariah dan Bank BPR dalam pendampingan usaha selama enam bulan. Penerima manfaat yang menunjukkan perkembangan usaha secara signifikan akan direkomendasikan memperoleh tambahan modal usaha tanpa margin agar dapat memperluas skala usahanya.

Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, Pemerintah Provinsi NTB bersama BAZNAS menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya diharapkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga melahirkan semakin banyak masyarakat yang bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan menjadi muzakki yang kelak ikut menguatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T., didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Naeli Zakiyah, S.Pi., M.T., memberikan penjelasan terkait mekanisme perizinan usaha tambak udang serta polemik yang berkembang di Kecamatan Lunyuk. Penjelasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah wartawan di ruang kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Rahmat Hidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung iklim investasi yang sehat dan taat aturan. Menurutnya, seluruh proses perizinan usaha tambak harus melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, hingga proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, Naeli Zakiyah menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi teknis setelah seluruh persyaratan dasar dipenuhi. 

Rekomendasi tersebut diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang mencakup kesesuaian lokasi, kondisi lahan, struktur tanah, serta perkembangan pembangunan tambak. Setelah rekomendasi teknis diterbitkan, dokumen kembali diunggah ke OSS sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Standar Terverifikasi.

Menanggapi polemik yang berkembang di Kecamatan Lunyuk, khususnya terkait salah satu perusahaan tambak yang menjadi perhatian masyarakat, Naeli menjelaskan bahwa persoalan yang sempat muncul bukan berkaitan dengan pelanggaran perizinan, melainkan aktivitas perbaikan rumah pompa pengambilan air laut yang untuk sementara mengganggu akses masyarakat menuju pantai. Ia menegaskan pekerjaan tersebut berada di dalam areal perusahaan dan sebelumnya telah diberitahukan kepada pemerintah desa.

Lebih lanjut, Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa di Kecamatan Lunyuk terdapat tujuh perusahaan tambak yang telah terdaftar dalam OSS, dengan status yang berbeda-beda, mulai dari yang telah beroperasi, masih tahap konstruksi hingga pengadaan lahan. Secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 209 usaha budidaya tambak yang masuk dalam sistem OSS, terdiri atas usaha perorangan maupun badan usaha, termasuk perusahaan PMA dan PMDN.

Di akhir pertemuan, Rahmat Hidayat berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme perizinan investasi tambak sehingga tidak berkembang persepsi yang keliru. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong investasi yang memberikan manfaat bagi daerah, namun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.comid - 29 Juli 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Rabu (29/7/2026) kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kompetensi (BJKPK) Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, para pemangku kepentingan terkait, serta peserta pelatihan dan sertifikasi.

Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa saat ini tengah melaksanakan berbagai program pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jelasnya.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini merupakan upaya untuk menghasilkan tenaga ahli yang unggul, profesional, dan berkompeten di bidang teknik bangunan gedung. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas peserta sehingga ilmu dan kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, para tenaga ahli diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sumbawa serta mewujudkan bangunan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan dan Sertifikasi, Septiya Widiyastuty, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Dinas PUPRPKP Provinsi NTB dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, khususnya Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung. Program ini bertujuan mendukung terwujudnya pembangunan gedung yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah kedua yang menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung pada tahun ini.

Lebih lanjut, Septiya Widiyastuty, S.T., M.T., menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang telah memenuhi persyaratan. Para peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah, perusahaan konsultan, serta praktisi di bidang bangunan gedung di Kabupaten Sumbawa. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir tenaga ahli konstruksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa, tutupnya. (AM)

Lantung, Sumbawa Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke kawasan tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Selasa (21/7) lalu

Kegiatan peninjauan ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, De. H Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH serta unsur Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Kehadiran para pimpinan daerah ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi riil aktivitas pertambangan rakyat di lapangan sekaligus membuka ruang dialog interaktif dengan masyarakat dan para penambang setempat.

Fokus pada Legalitas, Keselamatan, dan Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa bersama Forkopimda menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat. Berbagai catatan dan masukan ini nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah penataan pertambangan rakyat yang komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menekankan bahwa penataan tambang rakyat harus berpijak pada empat pilar utama, yaitu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memberikan perlindungan dan standar keamanan yang layak bagi para pekerja tambang. Mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan dan memastikan sektor pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekitar.

 Komitmen Sinergi Lintas Sektor

Kunjungan lapangan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Forkopimda untuk menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat penambang. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Melalui langkah proaktif ini, diharapkan aktivitas pertambangan di Kecamatan Lantung dapat berjalan secara produktif tanpa mengesampingkan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum demi mewujudkan Sumbawa yang tertib dan berdaya saing. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id  – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng., menegaskan bahwa proses perizinan usaha budidaya tambak udang di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada ruang bagi praktik permainan perizinan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya pada 28 Juni 2026, menanggapi berkembangnya isu dugaan permainan izin lingkungan pada sejumlah usaha tambak di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa.

Menurut Pipin, seluruh dokumen lingkungan diproses melalui sistem perizinan berbasis elektronik dan melibatkan berbagai instansi teknis sesuai kewenangan masing-masing. 

Oleh karena itu, izin tidak dapat diterbitkan apabila persyaratan maupun dokumen yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

"Kalau semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan, tentu akan diproses. Tetapi kalau tidak sesuai aturan, tidak mungkin izin bisa diterbitkan. Semua melalui tahapan dan pembahasan lintas sektor, sehingga tidak ada proses yang dilakukan secara sepihak," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme perizinan saat ini disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, proses dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sedangkan usaha dengan skala lebih besar akan melalui tahapan pembahasan yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari aspek tata ruang, pemanfaatan ruang laut, hingga dokumen lingkungan.

Menurutnya, pemanfaatan ruang laut dengan luasan tertentu juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga tidak seluruh proses berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Selain proses perizinan, DLH juga secara rutin melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan budidaya tambak. Pengawasan dilakukan melalui monitoring berkala, pemeriksaan secara sampling, evaluasi kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, serta tindak lanjut atas setiap laporan masyarakat.

"Kalau ada laporan masyarakat, kami pasti turun ke lapangan. Kami mengecek apakah kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan. Kalau ada ketidaksesuaian tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pipin mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan koordinasi terkait tata kelola perizinan lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, DLH telah menyerahkan data yang diminta sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menambahkan, setiap perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan juga memiliki kewajiban melaksanakan seluruh komitmen yang tercantum dalam dokumen tersebut, termasuk pengelolaan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyampaian laporan secara berkala kepada pemerintah.

Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap dokumen lingkungan, pemerintah akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila pelanggaran tetap terjadi, maka penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi yang berwenang.

Pipin juga menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa saat ini menjadi salah satu daerah yang sangat diminati investor sektor budidaya udang karena memiliki potensi sumber daya alam yang baik, kualitas perairan yang mendukung, serta kondisi geografis yang dinilai sangat potensial untuk pengembangan akuakultur.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan hidup.

"Kami mendukung investasi karena memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Tetapi seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan lingkungan. Pengawasan akan terus dilakukan agar kegiatan budidaya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar," pungkas Pipin.

DLH Kabupaten Sumbawa juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab di Kabupaten Sumbawa. (AM/Jhe)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan ucapan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, serta seluruh pihak yang telah berjuang, mendedikasikan tenaga dan pikiran, serta mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul tuntasnya rangkaian perhelatan olahraga terbesar di tingkat Provinsi NTB yang ditutup secara resmi pada akhir Juli 2026 ini.

Berdasarkan data, total medali yang berhasil diborong kontingen Sumbawa pada ajang Porprov XII NTB 2026 meningkat tajam menjadi 195 medali, naik dari perolehan sebelumnya yang berjumlah 130 medali pada tahun 2023.Rincian medali membanggakan tersebut terdiri atas 54 medali emas, 59 medali perak, dan 82 medali perunggu.

Sekda Sumbawa menegaskan bahwa perjuangan para patriot olahraga dari Bumi Sabalong Samawa patut diapresiasi, terlepas dari dinamika dan ketatnya persaingan antarkabupaten/kota. Menurutnya, keringat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para atlet di arena pertandingan adalah wujud nyata dari kecintaan terhadap daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen, mulai dari atlet, pelatih, ofisial, hingga jajaran pengurus KONI Sumbawa. Kalian telah berjuang habis-habisan membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Sumbawa di kancah regional," ujar Dr. Budi Prasetyo Rabu 29 Juli 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ajang PORPROV XII NTB 2026 ini bukan sekadar panggung untuk meraih medali semata, melainkan momentum penting untuk mengukur peta kekuatan pembinaan prestasi olahraga jangka panjang. Terlebih lagi, Provinsi NTB saat ini bersiap mengemban amanat besar sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Oleh karena itu, hasil dari PORPROV 2026 akan dijadikan bahan evaluasi dan acuan strategis oleh Pemkab Sumbawa bersama KONI untuk membenahi sistem pembinaan atlet lokal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas pelatihan cabang olahraga unggulan, agar ke depannya para atlet Sumbawa dapat menjadi tulang punggung kontingen NTB di kancah nasional maupun internasional.

Agenda Terdekat di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB

Dikatakannya, menyongsong pertengahan hingga akhir tahun 2026, berikut adalah beberapa agenda penting dan strategis yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan lingkup Pemerintah Provinsi NTB:

Evaluasi Pasca-PORPROV dan Pemetaan Atlet PON 2028 (Agustus 2026):

KONI Provinsi NTB bersama KONI Kabupaten/Kota menjadwalkan konsolidasi lanjutan untuk mengidentifikasi potensi perolehan medali secara presisi serta memasukkan atlet-atlet terbaik hasil PORPROV XII ke dalam pemusatan latihan jangka panjang menuju PON 2028.

Penyambutan Rute "Sail Indonesia 2026" di Teluk Saleh (September 2026):

Kabupaten Sumbawa kembali dipercaya masuk dalam rute internasional Sail Indonesia 2026. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Kabupaten Sumbawa tengah mempersiapkan penyambutan serta promosi destinasi wisata unggulan, khususnya kawasan Teluk Saleh dan situs-situs sejarah lokal bagi para yachter mancanegara.

Akselerasi Program Pembangunan dan Mitigasi Kekeringan:

Menindaklanjuti arahan strategis pemerintah daerah dan provinsi, fokus kebijakan daerah diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi sektor pertanian/irigasi, serta mitigasi wilayah rawan kekeringan di beberapa titik di Kabupaten Sumbawa.

Agenda Rutin Pemerintahan dan Penguatan Fiskal Daerah:

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memacu realisasi target pendapatan daerah semester kedua serta menuntaskan sinkronisasi program pembangunan pascaditetapkannya sejumlah peraturan daerah baru pada masa sidang legislatif pertengahan tahun ini. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta KONI Kabupaten Sumbawa atas perjuangan gemilang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam keterangannya menilai bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan wujud nyata dedikasi para pahlawan olahraga daerah. "Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemantik semangat untuk terus melahirkan atlet-atlet yang berdaya saing tinggi, sekaligus menginspirasi generasi muda Tana Samawa dalam mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera" ujar Bupati Jarot Senin 27 Juli 2026.

Peningkatan Signifikan Perolehan Medali Kontingen Sumbawa

Komitmen dan kerja keras kontingen Kabupaten Sumbawa di arena pertandingan berbuah manis dengan melonjaknya perolehan medali secara signifikan dibandingkan ajang Porprov tahun 2023.

Berdasarkan data, total medali yang berhasil diborong kontingen Sumbawa pada ajang Porprov XII NTB 2026 meningkat tajam menjadi 195 medali, naik dari perolehan sebelumnya yang berjumlah 130 medali pada tahun 2023.

Rincian medali membanggakan tersebut terdiri atas 54 medali emas, 59 medali perak, dan 82 medali perunggu.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa peningkatan angka ini merupakan buah dari kedisiplinan, keringat, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh seluruh keluarga besar olahraga Sumbawa.

Pemerataan Pembinaan dan Ukiran Sejarah Baru

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan keikutsertaan dalam beberapa cabang olahraga—di mana Sumbawa hanya mengikuti 37 dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan—potensi atlet daerah tetap terpancar melalui berbagai pemecahan rekor dan sejarah baru.

Sejumlah cabang olahraga sukses menorehkan tinta emas pada Porprov kali ini, di antaranya:

Cabang Renang: Mencatatkan sejarah baru dengan mempersembahkan medali emas dan perak serta memecahkan rekor, setelah sebelumnya belum pernah meraih medali di ajang Porprov.

Cabang Balap Sepeda: Sukses mengamankan raihan dua medali emas bagi kontingen Sumbawa.

Cabang Bulu Tangkis: Berhasil memboyong tiga medali emas sekaligus secara bersejarah.

Cabang Panahan sukses meraih medali Emas empat pada divisi Barebow, compound dan Recurve. 

Selain itu, pemerataan prestasi juga terlihat dari persebaran medali yang kini merata ke hampir seluruh cabang olahraga yang diikuti. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem pembinaan atlet di Kabupaten Sumbawa yang tidak lagi bertumpu pada satu atau dua cabang unggulan saja.

Komitmen Pemkab Sumbawa untuk Masa Depan Olahraga

Menanggapi hasil akhir dan masukan dari KONI Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik berbagai catatan evaluasi serta langkah introspeksi yang konstruktif. Ke depannya, seluruh hasil dari ajang Porprov XII NTB 2026 ini akan dikaji secara menyeluruh untuk terus menyempurnakan sistem pembinaan prestasi olahraga di Bumi Samawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan perhatian optimal bagi para insan olahraga, demi memastikan kesinambungan prestasi dan kejayaan olahraga Sumbawa di kancah regional maupun nasional. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - Senin, 27 Juli 2026- Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka pada Senin (27/7/2026) di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat (NTB).

IGPR Summit 2026 ini mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, diharapkan forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial Intelligence (AI).

Tidak kurang dari 35 peserta yang mengampu tugas-tugas kehumasan hadir pada kegiatan tersebut. Diantaranya dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bertindak mewakili Gubernur NTB menegaskan, bahwa tantangan humas pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA sapaan akrabnya.

Menurut Aka, perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pemerintahan.

“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” AKA menegaskan.

AKA juga menekankan, bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi maupun konten yang viral melainkan juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan strategis nasional perlu dikomunikasikan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, benar, dan tidak menimbulkan ruang bagi disinformasi.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Sekjen DPP Iprahumas), mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, Dr. Mayrianti Annisa Anwar, menilai IGPR Summit 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.

“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

“Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag mengingatkan, bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa humas harus mampu hadir lebih cepat dalam memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi.

Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, forum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan komunikasi publik pemerintah sekaligus momentum penyusunan karya ilmiah nasional.

“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.

IGPR Summit 2026 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi yang membahas transformasi komunikasi publik di era digital dan AI.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang profesional, adaptif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (AM/Diskominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Ngemar Kawa (Festival Petik Kopi Batulanteh) Tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Sabtu (25/7/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir pada puncak festival didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kalender Event Kabupaten Sumbawa ini menjadi wadah promosi bagi Kopi Batulanteh, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis potensi lokal.

Sebelum mengikuti seremoni pembukaan, Bupati bersama rombongan terlebih dahulu turun langsung mengikuti kegiatan Ngemar Kawa atau panen kopi bersama masyarakat di Desa Pusu. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap para petani kopi sekaligus penanda dimulainya musim panen kopi di kawasan Batulanteh.

Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, S.Si., M.T., Dandim 1607/Sumbawa bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVI Kodim 1607/Sumbawa, Kapolres Sumbawa, jajaran Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Ida Rahayu SAP, kepala perangkat daerah, Camat Batulanteh, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku UMKM, komunitas pecinta kopi, petani, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Mengawali rangkaian acara, Camat Batulanteh, Adiman, S.STP., menyampaikan bahwa Festival Ngemar Kawa merupakan tradisi masyarakat yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen kopi. Menurutnya, penyelenggaraan festival tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya lokal, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan potensi wisata daerah, serta memperkuat implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan pembangunan infrastruktur yang semakin mempermudah akses menuju wilayah Batulanteh.

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa kopi merupakan salah satu identitas yang harus terus diperkuat sebagai keunggulan daerah. Oleh karena itu, Festival Ngemar Kawa diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi mampu menjadi penggerak lahirnya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan komoditas kopi secara berkelanjutan.

Menurut Bupati, Batulanteh memiliki modal besar untuk berkembang sebagai kawasan agrowisata karena didukung kekayaan alam, lingkungan yang masih terjaga, serta produk kopi berkualitas seperti Kopi Tepal, Kopi Punik, dan Kopi Batudulang yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG). Potensi tersebut perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik minat wisatawan.

Selain pengembangan kopi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan lainnya, seperti kemiri, alpukat, dan durian melalui Program Sumbawa Hijau Lestari. Pengembangan tersebut akan ditopang dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya petani, inovasi pengolahan hasil, penguatan kemasan produk, serta perluasan akses pemasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Saya ingin ketika orang mengingat Sumbawa, mereka ingat kopi. Dan ketika mengingat kopi, mereka langsung ingat Batulanteh," ujar Bupati.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan Tari Kreasi Ngemar Kawa, penyerahan cenderamata dari Camat Batulanteh kepada perwakilan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, serta penyerahan sertifikat kepada para pelaku UMKM sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam menyukseskan festival.

Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, S.Si., M.T., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terus membangun ekosistem kopi secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya hingga pemasaran. Ia mengungkapkan bahwa Kopi Tepal kini telah hadir di salah satu kafe di Kota Mataram dan memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas apabila didukung sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, Festival Ngemar Kawa menjadi contoh kolaborasi yang mampu menghubungkan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Puncak Festival Ngemar Kawa Tahun 2026 ditandai dengan prosesi peniupan serunai oleh perwakilan Gubernur NTB sebagai simbol resmi dibukanya festival. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap Kopi Batulanteh semakin dikenal luas dan menjadi salah satu produk unggulan yang mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mengeluarkan ajakan resmi kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/259/PROKOPIM/2026 yang diterbitkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Surat edaran ini ditujukan kepada berbagai kalangan, mulai dari kepala dinas, badan, kantor, unit kerja, instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, hingga pimpinan BUMD, BUMN, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat se-Kabupaten Sumbawa.

Penerbitan surat edaran ini didasari oleh tindak lanjut dari Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-99/M/S/TU.00.03/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 tentang penyampaian tema, logo, dan partisipasi menyemarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, serta Surat Radiogram Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.5.6/5370/SJ tertanggal 21 Juli 2026.

Imbauan Pemasangan Atribut dan Pengibaran Bendera

Melalui edaran tersebut, Pemkab Sumbawa menghimbau seluruh unsur masyarakat dan instansi untuk melakukan sejumlah langkah semarak kemerdekaan, di antaranya:

Pemasangan Logo Resmi: Memasang Logo Resmi HUT Ke-81 RI pada berbagai media publikasi seperti billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, videotron, banner digital, media cetak dan elektronik, produk atau suvenir resmi, serta kanal media sosial instansi masing-masing. Logo dan pedoman identitas visual dapat diunduh melalui laman resmi [https://logohutri.istanapresiden.go.id](https://logohutri.istanapresiden.go.id).

Pengibaran Bendera Merah Putih: Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.

Partisipasi Kegiatan: Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang melibatkan masyarakat luas dan selaras dengan program prioritas pemerintah.

Pemkab Sumbawa berharap perayaan kemerdekaan tahun ini dapat menjadi momentum peningkatan rasa syukur, nasionalisme, dan semangat kebersamaan demi mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AM)

Gubernur Miq Iqbal mengatakan revisi RTRW menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan daerah, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

"NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan," ujar Miq Iqbal.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat ratusan rencana investasi di NTB yang belum dapat diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS) akibat belum selesainya penyesuaian dokumen tata ruang. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya berbagai investasi di sektor perumahan, infrastruktur, pariwisata, hingga pengembangan kawasan ekonomi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membangun kesepahaman baru dalam penyelesaian revisi RTRW melalui pendekatan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi komitmen menjaga ketahanan pangan.

Menurut Miq Iqbal apabila sebelumnya target perlindungan lahan sawah dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kota, kini pengukurannya dilakukan pada tingkat provinsi sehingga memungkinkan adanya mekanisme subsidi silang antarwilayah.

"Alhamdulillah, melalui komitmen seluruh kepala daerah, NTB berhasil mencapai angka perlindungan lahan sawah sebesar 87,04 persen. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang sehingga investasi yang selama ini tertunda dapat segera berjalan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB menandatangani komitmen percepatan revisi RTRW dengan mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam dokumen tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pangan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia sehingga mitigasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

Memasuki musim kemarau, kata Suharyanto, perhatian pemerintah saat ini difokuskan pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan analisis BNPB dan BMKG, sebagian wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang cukup tinggi sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

"Mitigasi jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan setelah bencana terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, BNPB akan terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui penyediaan kendaraan operasional, pompa air, sumur bor, tangki air, logistik kebencanaan, hingga dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar instrumen perizinan, tetapi menjadi fondasi utama dalam mengatur arah pembangunan, melindungi kawasan pertanian, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengurangi risiko bencana.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 mengalokasikan penyusunan enam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi NTB sebagai bagian dari percepatan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pelayanan perizinan yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.

Dalam penyusunan RTRW tersebut, data kebencanaan dari BNPB akan diintegrasikan dengan data geospasial untuk menentukan kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, lokasi evakuasi sementara, serta kawasan yang harus dilindungi dari pemanfaatan berisiko tinggi.

Percepatan revisi RTRW yang mengintegrasikan kajian risiko bencana menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pangan. Dengan kepastian tata ruang yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi bencana, NTB diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membangun daerah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(AM/Kominfotik)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) LPG Kecamatan Plampang mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi atau yang dikenal sebagai "Gas Melon". Langkah ini diwujudkan melalui rapat evaluasi dan penertiban yang digelar di Aula Kantor Camat Plampang, Kamis (16/07/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Plampang, Sudarli, S.Pt., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh subpengecer LPG 3 kg di wilayah tersebut, serta perwakilan pemerintah desa yang terdiri atas 9 kepala desa dan 2 sekretaris desa.

Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring lapangan yang dilakukan oleh Satgas LPG Kecamatan Plampang, serta respons terhadap berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kendala dalam mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Sebanyak 41 subpengecer turut hadir untuk menyamakan persepsi guna memastikan penyaluran gas subsidi berjalan tertib, merata, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, ditegaskan kembali bahwa seluruh subpengecer wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketentuan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 750-444 Tahun 2023. Pelanggaran terhadap harga yang telah ditetapkan akan menjadi perhatian serius bagi pihak Satgas.

Selain itu, peran pemerintah desa kini diperkuat untuk melakukan verifikasi data penerima manfaat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

"Pemerintah desa akan berperan aktif melakukan verifikasi data agar penyaluran tepat sasaran. Bagi desa yang memiliki keterbatasan jumlah subpengecer maupun kuota, mekanisme pendistribusian akan diatur bersama agar pembagian berlangsung adil bagi seluruh masyarakat," ujar Camat Plampang, Sudarli, S.Pt., M.Si.

Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi konstruktif antara subpengecer dan perangkat desa. Sejumlah desa juga membagikan praktik-praktik baik (best practices) yang telah berhasil mereka terapkan dalam mengelola distribusi gas di wilayah masing-masing.

Sebagai hasil akhir, disepakati bahwa pengawasan distribusi akan diperketat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tim Satgas mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kecamatan atau pemerintah desa apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau kecurangan dalam penyaluran LPG bersubsidi di lapangan.

Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Plampang akan semakin tertib, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak secara merata. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Setelah menjadi perhatian nasional melalui berbagai agenda kementerian dan lembaga, termasuk kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Barat, kini NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Forum strategis tersebut dijadwalkan dihadiri para Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia serta rencananya dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abdul Chair, Ak., di Kantor Gubernur NTB, Senin (13/7/2026). Rapat dihadiri para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah terkait, kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, serta seluruh unsur kepanitiaan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Dalam arahannya, Abdul Chair menegaskan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah Raker APPSI merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terpadu, profesional, dan responsif agar setiap tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan forum nasional tersebut tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada seluruh tamu, mulai dari penyambutan, protokoler, transportasi, akomodasi, keamanan, kesehatan, kebersihan, publikasi, hingga kesiapan lokasi kegiatan.

Raker APPSI Tahun 2026 mengusung tema "Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

Selain agenda rapat kerja, para peserta juga akan diperkenalkan dengan berbagai potensi unggulan Nusa Tenggara Barat melalui pameran produk UMKM, promosi ekonomi kreatif, sajian seni budaya, serta kunjungan ke destinasi wisata unggulan. Momentum ini diharapkan menjadi ruang untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus memperkenalkan peluang investasi di Nusa Tenggara Barat.

Kepercayaan menjadi tuan rumah Raker APPSI semakin mempertegas posisi NTB sebagai daerah yang semakin dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan agenda-agenda strategis nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan kementerian dan lembaga, serta menerima kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas NTB dalam menyelenggarakan forum berskala nasional.

Sementara Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, menegaskan Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan Raker APPSI Tahun 2026 tidak hanya sukses sebagai penyelenggaraan acara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Di saat yang sama, forum ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi investasi, pariwisata, budaya, dan produk unggulan NTB kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia, sekaligus semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu pusat penyelenggaraan agenda nasional.

"Alhamdulillah, kepercayaan pemerintah pusat terhadap Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional terus menguat." pungkasnya. (AM/Kominfotik)

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Mataram, Amarmedia.co.id - 13 Juli 2026–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah di sejumlah UPTD tidak disajikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Senin (13/7) di Mataram, menjelaskan bahwa seluruh temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme audit dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua rekomendasi pada Temuan yang diberitakan bahkan telah ditindaklanjuti, termasuk penyetoran seluruh penerimaan yang menjadi temuan, sebelum maupun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

"Pemberitaan tersebut tidak memberikan informasi secara utuh. Yang diberitakan hanya sisi temuannya, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang menyesatkan," tegas pria yang akrab disapa Aka ini.

Ia menjelaskan, pada UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans, selisih penerimaan retribusi sebesar Rp92,17 juta telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Demikian pula pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, seluruh kewajiban penyetoran telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK.

Untuk UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, temuan sebesar Rp460,61 juta juga telah disetorkan pada saat pembahasan Nota Hasil Pemeriksaan (NHP), sehingga telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sementara itu, terhadap Balai Laboratorium Lingkungan, rekomendasi BPK bukan mengenai penyalahgunaan keuangan, melainkan perlunya penelaahan atas pengenaan biaya layanan di luar Peraturan Daerah agar ke depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Demikian pula pada Museum Negeri, Wisma Seruni, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada penyempurnaan tata kelola administrasi, optimalisasi penatausahaan retribusi, penggunaan karcis yang memenuhi ketentuan, serta percepatan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Aka, penting dipahami bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh temuan langsung disimpulkan sebagai kerugian daerah ataupun diartikan sebagai uang negara yang hilang, apalagi dikatakan masuk kantong pribadi.

"Setiap rekomendasi BPK ditindak lanjuti secara serius. Justru esensi pemeriksaan adalah memastikan adanya perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," dan ini sidah menjadi komitmen kuat sesuai perintah Bapak Gubernur, ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh media untuk menyampaikan informasi secara berimbang dengan mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas, yaitu menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tuntas, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah berlangsung semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Aka.(AM/Kominfotik)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  — Ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Sumbawa mendadak hangat. Sejumlah perwakilan dari Aliansi Sumbawa Bersatu yang terdiri atas gabungan 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media mendatangi gedung wakil rakyat. Mereka menyampaikan kegelisahan dan mosi tidak percaya atas aktivitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kecamatan Lantung yang dinilai telah melenceng jauh dari komitmen awal kesejahteraan rakyat.

Rapat pini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Kepala Bapperida Dr. Dedy Hariwibowo, Perwakilan Kapolres Sumbawa, Pimpinan DPRD dan Anggota Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa, unsur Forkopimda, serta perwakilan aliansi LSM Sumbawa Bersatu.

Perwakilan Aliansi LSM Sumbawa Bersatu Ary membuka penyampaian aspirasi dengan menyatakan sikap tegas menarik dukungan dari Koperasi Seloning Bukit Lestari. Komitmen awal pembentukan koperasi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal dinilai hanyalah kamuflase belata. Fakta mengejutkan di lapangan mengungkapkan adanya aktivitas pengerukan deposit atau area menambang (mining area) seluas 10 hektar yang nekat menerobos keluar dari wilayah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sekretaris Aliansi LSM Sumbawa Bersatu, Imran Efendi SH memaparkan rentetan kejanggalan administratif dan teknis. Ia menyebutkan bahwa perjalanan IPR ini telah membuat Pemerintah Daerah (Pemda) berada di posisi ambigu akibat ketiadaan juklak dan juknis di tingkat kabupaten.

"Sejauh ini IPR hanya dijadikan pemanis lisensi hukum administrasi, namun asas keberadaannya tidak ada di lapangan. Mereka mengabaikan kewajiban teknis seperti kepemilikan sertifikat tambang, pelaporan berkala ke Pemda, hingga pembuatan sistem environmental (sedimentasi) di daerah hulu. Kami tidak ingin IPR ini menjadi starting politik yang tidak humanis dan Pemda dijadikan bulan-bulanan di media sosial. Sikap kami jelas segera beri police line, ciduk oknum yang bermain, dan kembalikan hajat ekonomi ini seutuhnya kepada rakyat," tegas Imran.

Senada dengan Imran, Penanggung Jawab Aksi dari LSM Mandiri, Iying Gunawan (didampingi Dudung Jayadi), mengaku merasa tertipu oleh janji manis pihak investor.

"Awalnya investor menjanjikan akan mengakomodir 500 penambang manual tradisional untuk masuk menjadi anggota IPR dengan skema saham 40% investor dan 60% koperasi demi menyumbang PAD Sumbawa. Nyatanya, ini adalah praktik kapitalisme liberal. Kami bolak-balik mengawal ini ke Mataram, tapi PAD-nya nol besar. Sebelum sungai-sungai kita rusak parah, kami minta ketegasan aparat hukum untuk menutup para cukong yang merusak alam Sumbawa," cetus Iying.

Dugaan Operasi Ilegal dan Pengabaian Hak SHU

Ketua FPPK, Abdul Hataf, turut menyoroti adanya laporan dari Dinas ESDM yang menyatakan bahwa tiga investor di kawasan tersebut—yakni PT Metro, TIB, dan Nusantara—sebenarnya belum diperbolehkan beroperasi sebelum memenuhi dokumen persyaratan lengkap.

"Faktanya mereka sudah panen berkali-kali sejak bulan Februari, tapi hasil itu dikembalikan ke perusahaan, bukan ke rakyat anggota koperasi. Ini omong kosong," tukas Hattaf

Aji Rusdianto (Raja), perwakilan aliansi lainnya yang meminta ketegasan Bupati untuk mengusir perusahaan nakal tersebut.

Lebih jauh, perwakilan Aliansi LSM menambahkan bahwa ketiga investor yang beroperasi di kolam 1 hingga 6 tersebut diduga kuat beroperasi secara ilegal selama delapan bulan terakhir karena dokumen UKL-UPL belum resmi terbit. Ironisnya lagi, muncul dualisme kepengurusan Koperasi Selonong Bukit Lestari, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) masyarakat pasca-pembagian di kantor bupati bulan Oktober lalu hingga detik ini belum dicairkan.

Melihat kacaunya tata kelola ini, Pimpinan DPRD Sumbawa, HM. Berlian Rayes menganalogikan situasi ini bak terkena jebakan. Kita seperti di-prank. Demi menyelamatkan aset daerah dan mencegah gejolak sosial yang lebih besar, penting untuk menghadirkan seluruh pihak terkait. Pak Bupati juga perlu memberikan atensi khusus dan berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTB," saran Berlian.

Respon Bupati Sumbawa: Koperasi Terancam Dibekukan

Menanggapi rentetan protes keras dari mitranya di LSM, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan apresiasi mendalam atas fungsi kontrol yang dijalankan oleh Aliansi Sumbawa Bersatu. Bupati mengaku gerakan ini menjadi amunisi tambahan bagi Pemda untuk melakukan penertiban lapangan.

Namun, Bupati tidak menampik adanya dilema besar yang dihadapi pemerintah daerah di tingkat tapak.

"Saya harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan penutupan portal tambang rakyat. Sebab di satu sisi, saya kerap didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat Lantung yang meminta agar tambang rakyat ini tetap dibuka demi menekan angka pengangguran. Namun, prinsip saya jelas: selain menertibkan, lingkungan juga harus lestari," urai Bupati Jarot.

Bupati membeberkan sejumlah kejanggalan yang juga menjadi catatan krusial Pemda, di antaranya belum terlihatnya dokumen resmi UKL-UPL, belum adanya dana jaminan reklamasi (talangan), tidak adanya sistem monitoring, belum jelasnya program CSR/pemberdayaan masyarakat, hingga nihilnya kontribusi PAD.

"Ini kondisi dilematis yang sudah terjadi. Atas dasar itu, kami segera mengambil langkah cepat bersama Forkopimda melalui dua poin utama pertama memanggil Pengurus Koperasi. Pemda Sumbawa akan segera memanggil Ketua Koperasi Selonong Bukit Lestari untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban menyeluruh. Kedua Jika dalam klarifikasi tersebut ditemukan bukti kuat bahwa koperasi tidak berjalan sesuai koridor hukum atau menyalahgunakan kemitraan, Pemda secara tegas akan membekukan koperasi tersebut. Dengan dibekukannya koperasi, secara otomatis seluruh aktivitas ketiga investor di lokasi tersebut dinyatakan ilegal dan wajib angkat kaki.

Bupati menutup penjelasannya dengan menyebutkan bahwa saat ini Pemprov NTB juga tengah menggodok regulasi teknis terkait monitoring sistem tersebut, dan Pemda Sumbawa berkomitmen mengawal penuh agar hak-hak masyarakat lokal tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dalam kelanjutan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Senin (13/7/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara berturut-turut memberikan jawaban atas pemandangan umum yang diajukan oleh Fraksi Partai Gelora Indonesia dan Fraksi gabungan Demokrat-PPP (Persatuan Pembangunan).

Di hadapan pimpinan sidang H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Anggota DPRD Bupati menegaskan bahwa seluruh catatan, pertanyaan, dan masukan dari kedua fraksi tersebut merupakan kontribusi yang sangat konstruktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pembangunan daerah di masa mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Gelora

Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi Gelora Indonesia atas kejelian mereka membedah postur anggaran daerah. Menjawab kekhawatiran fraksi terkait ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat, Bupati memaparkan sejumlah langkah strategis.

Pemkab Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus menekan ketergantungan fiskal terhadap pusat melalui optimalisasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya tengah menjalankan berbagai program perluasan basis pajak dan digitalisasi layanan untuk memperkuat struktur fiskal daerah.

Lebih lanjut, Bupati memastikan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa akan benar-benar dikelola agar memberikan manfaat nyata yang langsung menyentuh masyarakat luas.

"Pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Langkah ini untuk memastikan bahwa setiap program prioritas yang dianggarkan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara konkret," tegas Bupati.

Pemkab Sumbawa menyambut baik seluruh usulan dan saran yang diajukan oleh Fraksi Gelora sebagai bahan evaluasi mutakhir demi menyempurnaan rencana pengelolaan keuangan dan blueprint pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan 

Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada Fraksi gabungan Demokrat-PPP Pembangunan. Bupati menyatakan bahwa pertanyaan mengenai optimalisasi PAD dan penanganan sengkarut gas LPG 3 kg memiliki substansi yang sama, sehingga penjelasannya selaras dengan jawaban yang telah diberikan kepada fraksi-fraksi sebelumnya.

Menjawab masukan mengenai efektivitas anggaran, Bupati menjelaskan bahwa Pemda terus berupaya menciptakan dampak ekonomi yang berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Strategi ini ditempuh dengan menaikkan standar kualitas perencanaan sejak awal dan memperketat evaluasi kinerja di setiap Perangkat Daerah (OPD).

Terkait desakan percepatan pembangunan infrastruktur vital, Pemkab Sumbawa memberikan perhatian khusus pada sektor air bersih.

 "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah pedesaan, Pemda akan terus meningkatkan alokasi dan pemerataan pembangunan fisik. Kami juga secara intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna menjemput dukungan anggaran luar," jelasnya.

Poin krusial yang disoroti oleh Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan adalah maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Lantung, Ai Mual, serta beberapa pedesaan lainnya. Menanggapi hal ini, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah mencermati persoalan pelik ini secara sangat serius.

Bupati tidak menampik bahwa praktik PETI membawa dampak buruk yang masif, mulai dari potensi kerusakan lingkungan hidup yang parah, ancaman keselamatan bagi para pekerja, hingga kerugian finansial negara akibat eksploitasi ilegal. Oleh karena itu, Pemda mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus melihat realitas sosial di mana sebagian masyarakat lokal menggantungkan mata pencaharian utama mereka pada sektor pertambangan tersebut.

"Kita butuh solusi yang legal dan berkelanjutan agar alam tidak rusak tetapi ekonomi rakyat tetap jalan. Oleh karena itu, Pemda mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini sudah banyak usulan pembentukan koperasi tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa," ungkap Bupati.

Bupati secara terbuka menyatakan dukungannya dan merekomendasikan agar aktivitas tersebut dilegalkan melalui jalur resmi. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat bahwa proses birokrasi ini tidak instan.

"Prosesnya panjang, perlu konsentrasi, ketekunan, dan biaya operasional yang lumayan, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Namun, dari sisi regulasi, kita terus mendorong legalitas ini agar ke depan aktivitas tambang rakyat dapat dilaksanakan sesuai kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)," tambahnya.

Melalui izin resmi (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR dan Izin Pertambangan Rakyat/IPR), Pemda meyakini kontrol terhadap keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan dapat ditegakkan secara ketat. Bupati mengakui isu ini memicu pro-kontra yang luar biasa, bahkan menarik perhatian masyarakat luar daerah untuk datang berduyun-duyun ke Sumbawa guna mempelajari dinamikanya. Pemda memastikan telah berkordinasi dengan jajaran Forkopimda agar penanganan di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis namun tetap tegas.

Sidang Paripurna ditutup dengan penyerahan berkas jawaban kepala daerah secara resmi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti dalam agenda pandangan akhir fraksi mendatang. (AM)

Jawab Pandangan Fraksi PKS, Bupati Sumbawa Tegaskan Komitmen Transparansi, Genjot PAD, hingga Atasi Kelangkaan LPG

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (13/7/2026).

Sidang Paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbawa ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam pengantarnya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan anggota dewan. Ia memandang seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai masukan yang sangat berharga demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun berjalan.

Secara berurutan, Bupati memberikan jawaban terperinci atas catatan dan pertanyaan yang dilayangkan oleh setiap fraksi, dimulai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bupati menjawab secara mendalam.

Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum, pertanyaan, serta saran konstruktif dari Fraksi PKS. Bagi pemerintah daerah, hal ini merupakan wujud nyata dari kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Sinergi Opini WTP dan Komitmen Fiskal

Pemda Sumbawa secara khusus berterima kasih atas apresiasi Fraksi PKS terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bupati menegaskan bahwa capaian prestisius ini adalah buah dari sinergi yang kuat antara Pemda dan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.

 "Kami berkomitmen penuh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan kontribusi besar dan manfaat nyata bagi rakyat Sumbawa," ujar Bupati.

Menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi penguatannya, Bupati memaparkan bahwa dari total realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 2,374 Triliun kontribusi PAD tercatat sebesar Rp 242,9 Miliar atau sekitar 11,29 persen. Sumber pendapatan ini ditopang oleh sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Ke depan, Pemkab Sumbawa bersama instansi pemungut seperti Bapenda, RSUD, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta sektor koperasi, akan terus memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi utama yang sedang dan sudah berjalan di antaranya:

Mengintegrasikan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan kebocoran, Perluasan Basis Pajak & Optimalisasi Aset, Mendata ulang potensi objek pajak baru dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang tidur.Penambahan Tenaga Kontrak Sementara. Menempatkan personel tambahan di Bapenda guna meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Klarifikasi Serapan APBD dan Silpa

Terkait catatan Fraksi PKS mengenai serapan APBD yang dinilai belum maksimal, Bupati menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah yang mencapai 92,9 persen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis:

 1. Sisa Belanja Pegawai. Banyaknya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terpenuhi dan posisinya belum terisi hingga akhir tahun anggaran.

 2. Keterlambatan Proyek Fisik:Adanya beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum dapat dirampungkan 100% hingga akhir tahun.

 3. Efisiensi Belanja Tidak Terduga (BTT): Pemda menganggarkan dana BTT yang cukup besar sebagai antisipasi darurat, namun bersyukur tidak perlu menggunakannya secara penuh.

Sedangkan untuk besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), hal itu dipengaruhi oleh realisasi PAD yang berhasil melampaui target, serta adanya sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik yang secara aturan tidak bisa dialihkan ke pos belanja lainnya. Selain itu, terdapat penundaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) akibat kendala teknis administrasi. Pemda berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai pelajaran berharga agar kualitas belanja daerah semakin efektif ke depan.

Mengatasi Sengkarut dan Kelangkaan LPG 3 Kg

Fraksi PKS juga menyoroti masalah distribusi LPG. Bupati mengungkapkan bahwa kebutuhan daerah mencapai 1,9 juta tabung per tahun. Keterbatasan kuota inilah yang kerap memicu kelangkaan di masyarakat dan memicu oknum menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di atas standar. Kondisi ini diperparah oleh adanya kelompok masyarakat mampu yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, padahal mereka tidak berhak.

Di sisi lain, pasokan LPG non-subsidi juga terhambat masalah logistik, yang sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi laut rute Tano – Kayangan (PP).

"Jujur saja, dalam beberapa waktu terakhir terjadi hambatan penyeberangan. Namun kami sudah berkoordinasi secara intensif, termasuk mengawal proses migrasi penggunaan tabung Bright Gas dari warna biru ke pink," jelas Bupati.

Sebagai langkah penanganan cepat, Pemkab Sumbawa terus menurunkan Satgas Ketahanan Pangan dan Energi untuk melakukan pengawasan ketat, serta mempercepat program OVOO (One Village One Outlet) agar distribusi pangkalan gas bisa menyentuh seluruh desa secara merata. Pemda juga menyambut baik usulan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang disarankan oleh fraksi.

Menanggapi aspirasi mengenai peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan, Bupati mengimbau seluruh Kepala OPD dan ASN yang masih menggunakan kendaraan dinas atau pribadi di luar wilayah untuk segera melakukan mutasi plat nomor.

"Pemerintah menyambut baik usulan ini. Saya telah memulai gerakan ini dari diri saya sendiri untuk memutasi plat kendaraan lain menjadi plat EA (Sumbawa), dan ini harus diikuti oleh seluruh ASN," himbauanya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id-13 Juli 2026 – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 1 Labuhan Badas Senin 13 Juli 2026 berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat. Ratusan peserta didik baru memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah dengan didampingi guru, orang tua, serta mendapat pendampingan langsung dari Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekolah ini menjadi salah satu lokasi pendampingan pelaksanaan MPLS Ramah untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung sesuai ketentuan pemerintah, mengedepankan pendekatan yang mendidik, serta bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan.

Sejak pukul 07.00 Wita, halaman SMP Negeri 1 Labuhan Badas mulai dipenuhi peserta didik baru yang datang mengenakan seragam dengan wajah ceria. Mereka tampak antusias memasuki gerbang sekolah sambil didampingi orang tua. Pemandangan yang paling menarik perhatian adalah banyaknya ayah yang hadir mengantar anak mereka pada hari pertama sekolah.

Sebagian ayah berjalan berdampingan dengan anaknya menuju lokasi kegiatan. Ada yang memberikan pelukan sebelum berpisah, ada pula yang menyempatkan diri berfoto bersama sebagai kenang-kenangan memasuki jenjang pendidikan yang baru. Suasana itu menghadirkan kesan hangat sekaligus menunjukkan besarnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak.

Kehadiran para ayah merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 100.2.3 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kabupaten Sumbawa. Melalui gerakan tersebut, para ayah diajak untuk hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang dan pendidikan mereka.

Upacara pembukaan MPLS Ramah berlangsung di lapangan sekolah. Seluruh peserta didik baru mengikuti kegiatan dengan tertib didampingi guru dan panitia. Lagu Indonesia Raya berkumandang mengawali rangkaian kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh makna.

Mewakili Kemendikdasmen, hadir Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag., Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga. Dalam kunjungannya, ia didampingi Rosmin Junaidi, S.STP., M.Si., Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya dan Aparatur, Kepala Bidang SMP Junaidi, S.Pd., M.Pd., serta disambut oleh Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas, Punijan, S.Pd., M.Pd., bersama seluruh guru.

Dalam sambutannya, Prof. Biyanto mengatakan bahwa hari pertama sekolah memiliki arti penting bagi setiap peserta didik. Menurutnya, kesan pertama yang diterima anak akan memengaruhi semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

"MPLS bukan kegiatan untuk membuat anak takut ataupun malu. Hari pertama sekolah harus menjadi pengalaman yang menyenangkan. Anak-anak harus merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selain itu, materi kegiatan juga telah diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 sehingga seluruh sekolah memiliki pedoman yang sama.

Menurutnya, selama lima hari pelaksanaan MPLS, sekolah diharapkan mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan karakter positif, pendidikan antiperundungan, penguatan disiplin, serta berbagai aktivitas yang mendorong peserta didik berani berinteraksi dan bekerja sama.

Prof. Biyanto juga mengingatkan seluruh guru agar menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak.

"Anak-anak datang ke sekolah membawa harapan dan cita-cita. Sambut mereka dengan senyuman, bimbing dengan kesabaran, dan jadilah teladan yang baik. Pendidikan yang berkualitas dimulai dari lingkungan sekolah yang ramah," katanya.

Usai memberikan sambutan, Prof. Biyanto bersama Rosimin Junaidi, Junaidi, dan Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas melakukan pelepasan balon warna-warni sebagai simbol dimulainya MPLS Ramah Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke beberapa ruang kelas. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Biyanto berdialog dengan guru dan peserta didik baru. Ia menanyakan kesan mereka mengikuti hari pertama sekolah sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Di setiap ruang kelas terlihat suasana belajar yang hidup. Guru memandu kegiatan perkenalan, permainan edukatif, diskusi sederhana, dan pengenalan lingkungan sekolah. Para peserta didik tampak aktif mengikuti setiap kegiatan. Sesekali terdengar tawa ketika mereka saling memperkenalkan diri dan bekerja sama dalam permainan kelompok.

Prof. Biyanto mengapresiasi pendekatan yang diterapkan guru di SMP Negeri 1 Labuhan Badas. Menurutnya, suasana belajar yang menyenangkan akan membantu peserta didik lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Sementara itu, Rosmin Junaidi, S.STP., M.Si., Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya dan Aparatur, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemendikdasmen terhadap pelaksanaan MPLS di Kabupaten Sumbawa.

Ia mengatakan pendampingan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Kami berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai aturan sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang positif sejak hari pertama. Pendidikan yang baik dimulai dari lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai setiap peserta didik," ujarnya.

Rosmin juga mengapresiasi tingginya partisipasi orang tua, khususnya para ayah, yang hadir mengantar anak mereka ke sekolah.

Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar dan perkembangan karakter anak. Dukungan sederhana berupa kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah menjadi kenangan yang akan diingat peserta didik dalam waktu yang lama.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa seluruh SMP di Kabupaten Sumbawa telah diingatkan untuk melaksanakan MPLS sesuai pedoman yang berlaku.

Ia berharap seluruh sekolah mengutamakan pembinaan karakter, pengenalan budaya sekolah, dan pembiasaan hidup disiplin tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik baru.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas, Punijan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai lokasi pendampingan MPLS Ramah.

Menurutnya, seluruh guru telah mempersiapkan kegiatan sejak jauh hari agar peserta didik baru dapat mengikuti MPLS dengan nyaman dan menyenangkan.

"Kami ingin memberikan kesan pertama yang baik kepada seluruh peserta didik baru. Mereka adalah bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Labuhan Badas. Karena itu, kami berkomitmen melaksanakan MPLS yang ramah, mendidik, dan sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Punijan berharap seluruh peserta didik baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru dan teman-teman baru, serta memiliki semangat belajar yang tinggi sejak awal tahun ajaran.

Pelaksanaan MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Labuhan Badas menjadi bukti bahwa masa pengenalan sekolah dapat berlangsung tanpa perpeloncoan ataupun tindakan yang merendahkan peserta didik. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi sekolah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, membangun karakter, serta mempererat hubungan antara sekolah, keluarga, dan peserta didik.

Melalui pendampingan Kemendikdasmen serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan MPLS Ramah diharapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menghadirkan pendidikan yang lebih humanis, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Hari pertama sekolah pun menjadi awal yang menyenangkan untuk memulai perjalanan belajar, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-cita. (AM/SA)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Pondok Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela menyambut usia satu dasawarsa atau sepuluh tahun dengan menggelar Tabligh Akbar yang berlangsung khidmat di Masjid Agung Nurul Huda, Sumbawa, pada Sabtu (11/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari tasyakuran atas perjalanan panjang pesantren dalam mendidik generasi bangsa sejak didirikan pada 18 Juni 2016.

Pengasuh PMI Dea Malela, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perkembangan pesantren yang kini telah mendatangkan santri dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh, bahkan dari mancanegara seperti Kamboja, Taiwan, Filipina, Pakistan, Rusia, dan segera menyusul dari Afghanistan.

"Banyak anak Sumbawa yang dididik di sini kini telah melanjutkan studi S1 di berbagai negara seperti Rusia, Amerika, Turki, Malaysia, Tiongkok, Kazakhstan, Saudi Arabia, hingga Mesir. Ini adalah upaya nyata kami dalam meningkatkan kualitas SDM untuk Sumbawa dan dunia Islam," ungkap Prof. Din Syamsuddin.

Prof. Din mengajak masyarakat untuk terus mendukung perkembangan pesantren dan mempersilakan para orang tua yang ingin menitipkan pendidikan putra-putrinya di PMI Dea Malela.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan apresiasi tinggi atas kiprah PMI Dea Malela dalam menyemai "Tunas Cendekia mewujudkan peradaban utama" di tanah Sumbawa.

"Peradaban besar tidak lahir dari bangunan semata, melainkan dari manusia yang berakhlak dan memiliki kedekatan dengan Allah SWT. Kehadiran pesantren ini adalah keistimewaan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai gerakan, seperti Shalat Subuh berjamaah, gerakan zakat profesi bagi ASN, serta program "Sumbawa Hijau Lestari" yang mengajak masyarakat menanam pohon sebagai bentuk sedekah jariyah dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Acara utama diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Dr H Adi Hidayat Lc MA (UAH). Dalam ceramahnya, UAH memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Sumbawa dan jajaran pemerintah daerah yang dinilainya sangat kompak, terutama dalam tradisi menjaga Shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung.

UAH mengulas secara mendalam makna kehidupan sebagai khalifah di bumi, merujuk pada kisah Nabi Adam AS dan Sayyidah Hawa. Ia menjelaskan bahwa hidup adalah amanah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya.

"Islam datang memberikan panduan bagaimana mengelola hidup agar melahirkan kualitas. Jika bicara harus bermanfaat, mendengar harus yang bermanfaat, dan melangkah harus ke tempat yang bermanfaat. Itulah kunci sukses dan kebahagiaan sebagai khalifah," jelas UAH di hadapan ribuan jamaah yang memadati Masjid Agung Nurul Huda.

Kegiatan Tabligh Akbar ini menjadi momen refleksi bagi masyarakat Sumbawa untuk terus berupaya meningkatkan kualitas diri, memperkuat keimanan, dan bersinergi membangun daerah yang lebih maju, cerah, dan berkemajuan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id– Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara Barat pada Jumat (10/7/2026) menghadirkan makna tersendiri bagi daerah. Bertepatan dengan momentum usia ke-54 Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, Presiden tidak hanya meresmikan Bendungan Meninting sebagai pusat peresmian lima bendungan nasional, tetapi juga menitipkan lima pesan besar bagi NTB, yakni memperkuat persatuan, membalas kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memastikan pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan hanya akan berhasil apabila seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Presiden juga mengingatkan agar Bendungan Meninting benar-benar memberikan manfaat bagi petani dengan memastikan air mengalir hingga ke lahan pertanian, karena ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Di hadapan para kepala daerah, Presiden berpesan agar setiap kebijakan dilandasi akal sehat, cinta kepada rakyat, menjauhi korupsi, dan mengelola setiap rupiah uang negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, perhatian Presiden kepada Nusa Tenggara Barat tidak berhenti di atas podium.

Sesaat setelah peresmian Bendungan Meninting berakhir, dalam perjalanan menuju helikopter kepresidenan, Presiden menyampaikan secara langsung kesan dan pesannya kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Gubernur mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan rasa senangnya akhirnya dapat kembali mengunjungi Nusa Tenggara Barat setelah sekian lama belum memiliki kesempatan datang ke daerah ini.

"Beliau menyampaikan langsung kepada saya bahwa beliau senang sekali bisa berkunjung ke NTB. Beliau bahkan menyampaikan keinginan tulus beliau untuk membantu lebih banyak hal di NTB," ungkap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Bagi Gubernur, penyampaian Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Nusa Tenggara Barat tidak berhenti pada pembangunan Bendungan Meninting maupun proyek-proyek strategis nasional lainnya. Keinginan Presiden untuk membantu lebih banyak pembangunan di NTB merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pesan yang disampaikan Presiden secara langsung kepada Gubernur juga memperkuat substansi pidatonya di Bendungan Meninting. Sejak awal, Presiden berkali-kali menegaskan kedekatannya dengan masyarakat NTB, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan, serta mengingatkan bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Presiden juga menitipkan pesan agar para pemimpin di NTB menjaga persatuan, mengelola pembangunan secara amanah, memastikan air bendungan sampai kepada para petani, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Rangkaian pesan tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Presiden ke Nusa Tenggara Barat bukan sekadar agenda peresmian infrastruktur, melainkan juga penegasan arah pembangunan daerah yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, perhatian Presiden tersebut menjadi energi baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah. Rangkaian pesan yang disampaikan, baik dalam forum resmi maupun dalam percakapan langsung dengan Gubernur NTB, memperlihatkan bahwa harapan Presiden terhadap NTB tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada lahirnya kepemimpinan yang melayani rakyat, pemerintahan yang bersih, sektor pertanian yang semakin kuat, serta pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (AM/KominfotikNTB)

MENINTING, Lombok Barat.Amarmedia.co.id– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh secara serentak dari Bendungan Meninting, Jumat (10/7/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur beserta Forkopimda NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang akan menerima manfaat langsung dari Bendungan Meninting.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden mengingatkan agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan oleh para petani.

"Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara," tegas Presiden.

Presiden mengatakan, pembangunan bangsa merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Menurutnya, sebuah proyek pembangunan dapat dimulai oleh satu pemerintahan dan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kerja besar membangun Indonesia yang harus dihargai sebagai wujud persatuan dalam pembangunan nasional.

"Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa," ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya sebuah infrastruktur, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bendungan harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas dalam mengelola amanah rakyat. Menurutnya, seluruh anggaran pembangunan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

"Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia," katanya.

Kepada para kepala daerah dan seluruh pemimpin, Presiden juga berpesan agar memimpin dengan ketulusan dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

"Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat," pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa lima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Lima bendungan tersebut meliputi Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik, didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mereduksi risiko banjir pada kawasan seluas sekitar 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui potensi PLTA sebesar 9,6 megawatt dan PLTS terapung sebesar 346 megawatt.

Khusus Bendungan Meninting, bendungan ini mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen setiap tahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100.000 jiwa, serta membantu mengurangi potensi banjir di wilayah Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram. Kehadirannya juga mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang selama bertahun-tahun terjadi pada musim kemarau.

Menteri PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bendungan tidak diukur dari selesainya konstruksi semata, melainkan dari kemampuannya mengalirkan air hingga ke lahan pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peresmian Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Dengan memastikan air benar-benar sampai kepada petani, pembangunan bendungan diharapkan menjadi penggerak peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya swasembada pangan Indonesia.(AM/Edo/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Universitas Mataram (Unram). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (9/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB yang dipadukan dengan program unggulan Profesor Berdampak Universitas Mataram tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan guru besar dan profesor lingkungan Universitas Mataram.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun hubungan erat dengan para profesor dan guru besar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan NTB, sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Dengan ilmu para guru besar dan profesor, Kami berharap dapat membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah terutama program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini," harap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal di hadapan para Guru Besar dan profesor Universitas Mataram.

Miq Iqbal menyampaikan bahwa masalah kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di berbagai desa di NTB masih menjadi PR bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan icon (tematik) lokal.

"Satu tahun terakhir, saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, kita menyadari bahwa mereka butuh lebih dari sekadar jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan atau bantuan PKH untuk sekadar meneruskan hidup," ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur menaruh harapan besar agar para profesor dapat menghadirkan inovasi baru. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi yang paling krusial adalah pendampingan dan inspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa mereka.

"Selain pendamping desa berdaya yang sudah direkrut, Kita butuh inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan perkembangan bisnis di tingkat desa," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram dalam mendukung pembangunan daerah. Program Profesor Berdampak Unram adalah inisiatif akademik dari Universitas Mataram yang mewajibkan para guru besar (profesor) agar riset dan keilmuannya tidak hanya berhenti pada publikasi, melainkan memberikan solusi nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rektor menegaskan bahwa sebanyak 22 kelompok yang melibatkan 120 Profesor telah disiapkan untuk diterjunkan langsung dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurutnya, Kedua program ini sangat sejalan dalam mendukung penguatan ekonomi lokal masyarakat desa. Dengan keilmuan, riset dan pengalaman dari para guru besar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

"Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kita. Program ini direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan target utama menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," jelas Prof. Sukardi.

Tidak berhenti di situ, Rektor Unram juga memaparkan rencana perluasan program ke depan. "Harapan kami tentu pendampingan ini semakin intensif. Selain para profesor, tahun depan kami akan melibatkan para dosen serta mahasiswa KKN untuk memperkuat ekosistem Desa Berdaya ini," ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat NTB, di mana ilmu pengetahuan dari menara gading kampus benar-benar menyentuh dan memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan di lapangan. (AM/Manikpkominfo)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis yang digulirkan selama beberapa tahun terakhir kini telah membuahkan hasil terukur dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.

Dalam upaya mengakselerasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sukses bersinergi dengan pemerintah pusat dengan merealisasikan investasi pembangunan sebesar Rp231 miliar. Anggaran yang bersumber dari dukungan APBD dan APBN tersebut difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas daerah di berbagai sektor vital.

Akselerasi Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Dalam keterangan resmi Pemda Sumbawa Kamis 9 Juli 2026, Di sektor infrastruktur, pemkab terus tancap gas dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Hingga saat ini, persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 54,11 persen. Capaian ini terus ditingkatkan secara bertahap guna memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi berjalan lebih efisien.

Selain jalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi prioritas utama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Sumbawa.

Tidak hanya fokus pada fisik, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan melalui program "Sumbawa Hijau Lestari". Program ini menjadi salah satu unggulan yang dinilai sukses memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomis.

Hingga pertengahan tahun 2026, program ini telah menyentuh 14 kecamatan dengan fokus pada pemulihan lahan kritis. Tercatat sebanyak 3.250 hektare lahan kritis telah berhasil direhabilitasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelibatan 85 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan aksi nyata penanaman lebih dari 1,2 juta bibit pohon. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan.

Optimisme Menuju "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera"

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan (pentahelix).

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi yang terus terjaga, visi "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera" akan segera terwujud. Fokus utama pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan tidak hanya sekadar catatan administratif di atas kertas, melainkan benar-benar hadir sebagai solusi dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi melepas kontingen atlet yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2026. Upacara pelepasan berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam laporannya, Ketua Umum KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kontingen kali ini terdiri dari 625 orang, yang mencakup 487 atlet serta 138 pelatih dan ofisial yang akan berlaga dari 51 cabang olahraga yang digelar di Porprov. Keikutsertaan ini bukan sekadar agenda empat tahunan, melainkan wujud komitmen dalam membangun olahraga prestasi yang berkualitas melalui pemusatan latihan dan pendampingan intensif selama empat tahun terakhir.

"Evaluasi terakhir menunjukkan 97 persen persiapan telah rampung. Target kita dalam Porprov kali ini adalah meraih 64 emas, 79 perak, dan 114 perunggu. Kami menargetkan posisi kedua, melampaui capaian 41 emas pada tahun 2023," ujar Abdul Rafiq. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sumbawa, DPRD, Forkopimda, serta sponsor yang telah berkolaborasi mendukung persiapan kontingen diantaranya PT Bank NTB Syariah, PT Amman dan lainnya.

Bupati Sumbawa, Ir. H Syarafuddin Jarot, M.P., dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Meskipun ada penyesuaian lokasi pertandingan ke beberapa wilayah di NTB karena kendala fiskal, Bupati menegaskan bahwa semangat para atlet tidak boleh surut.

"Kalian semua siap tempur. Tunjukkan kemampuan terbaik. Target memang penting sebagai spirit, namun yang utama adalah kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan. Sehebat apa pun fisik seorang atlet, tidak akan berarti tanpa kedisiplinan dan kekompakan," pesan Bupati Jarot kepada para atlet.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membagikan tips menjaga kesehatan melalui "tujuh dokter pribadi," yakni olahraga rutin, istirahat cukup, konsumsi air putih, pola makan berkualitas, pikiran positif, rasa syukur, serta doa.

"Kalian adalah duta daerah yang membawa nama baik dan aspirasi masyarakat Sumbawa. Jaga sportivitas dan disiplin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi melepas kontingen Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti Porprov NTB tahun 2026. Selamat bertanding, raih prestasi setinggi-tingginya, dan pulanglah membawa kebanggaan bagi Tana Sumbawa," pungkas Bupati.

Acara pelepasan diiringi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz H Muhammad Jurnawi Fachrudin, memohon kelancaran, kekuatan, dan keberhasilan bagi seluruh kontingen dalam membawa misi mulia mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa dan pembagian uang Saku kepada Atlet dan pelatih secara simbolis oleh Bupati Sumbawa, jajaran Forkopimda, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Asisten,dan Ketua Umum KONI Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Senin 6 Juli 2026– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., mengajak seluruh masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik (KTP-el) untuk segera melakukan perekaman.

H. Varian Bintoro menekankan pentingnya kepemilikan KTP-el bagi warga yang telah memenuhi syarat usia wajib KTP. Ia juga memberikan perhatian khusus bagi para pemula yang berusia 16 tahun untuk segera mendaftarkan diri.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk segera datang ke kantor Disdukcapil Sumbawa atau mengunjungi titik-titik pelayanan kami yang tersebar. Bagi adik-adik usia pemula, yakni 16 tahun, saat ini sudah bisa melakukan perekaman. Meskipun penerbitan fisik KTP-el dilakukan setelah usia 17 tahun, perekaman sejak dini sangat disarankan," ujar H. Varian.

Ia menambahkan bahwa waktu libur bisa dimanfaatkan oleh pelajar atau masyarakat umum untuk mengurus administrasi kependudukan. Adapun syarat yang diperlukan cukup mudah, yaitu hanya membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Selain perekaman KTP-el, Disdukcapil Sumbawa juga tengah gencar menyosialisasikan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). H. Varian menjelaskan bahwa IKD merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen kependudukan melalui ponsel pintar.

"Dengan IKD, dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Kami mengajak masyarakat untuk segera melakukan aktivasi," jelasnya.

 Langkah-Langkah Aktivasi IKD:

Bagi masyarakat yang ingin mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital, H. Varian memaparkan langkah-langkah praktis sebagai berikut:

Pertama : Unduh Aplikasi: Instal aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" melalui Google Play Store atau App Store.

Kedua : Input Data: Isi data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif.

Ketiga : Verifikasi Wajah: Lakukan foto selfie untuk verifikasi kebenaran data pemilik. Pastikan seluruh lingkaran frame terisi oleh wajah.

Keempat : Verifikasi via Email:Cek email masuk dari sistem pusat IKD, lalu klik tombol aktivasi.

Kelima : Masukkan Kode: Masukkan kode aktivasi yang diterima di email serta captcha, kemudian klik "Aktifkan".

Keenam : Penyelesaian: Buka kembali aplikasi, masukkan PIN sesuai kode aktivasi yang diterima di email. Disarankan untuk segera mengganti PIN tersebut demi keamanan.

"Segera lakukan aktivasi IKD di HP masing-masing dan rasakan manfaat kemudahan layanan kependudukan dalam satu genggaman. Jangan tunggu nanti, mari manfaatkan layanan kami hari ini," pungkas H. Varian.

Dengan langkah proaktif ini, Disdukcapil Sumbawa berharap tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dengan lebih cepat, efisien, dan modern bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB, terus memantapkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) XXXI Tahun 2026 dengan menggelar Training Center (TC) bagi kafilah terbaik NTB. Pemusatan latihan yang berlangsung di Asrama Haji Kelas I Lombok, Mataram, Minggu (5/7/2026), menjadi bagian dari upaya melahirkan kafilah yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga memiliki karakter Qur'ani.

Training Center secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Sebanyak 58 peserta terpilih mengikuti pembinaan intensif yang didampingi 16 pelatih lokal pada 8 cabang musabaqah dan 21 golongan. Pemusatan latihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai 5 hingga 15 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan secara luring dan daring hingga pelaksanaan MTQN XXXI di Semarang pada 11–20 September 2026.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pembinaan kafilah MTQ merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

"Visi NTB Makmur Mendunia tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata. NTB akan benar-benar makmur apabila masyarakatnya kaya ilmu, dan akan mendunia apabila generasi mudanya memiliki karakter Qur'ani. Kita ingin melahirkan generasi yang mampu membaca dunia tanpa kehilangan petunjuk wahyu," ujar Abul Chair.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sistem pembinaan yang lebih terukur, disiplin, dan profesional. Tahun ini, evaluasi peserta dilakukan secara sistematis melalui platform digital sehingga perkembangan kemampuan peserta maupun efektivitas pembinaan dapat dipantau secara objektif.

"Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen untuk terus memperbaiki kualitas pembinaan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik," jelasnya.

Selain itu, selama masa pemusatan latihan diterapkan disiplin yang lebih ketat, mulai dari pengaturan waktu, pembatasan kunjungan, hingga penggunaan telepon seluler. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun fokus, kedisiplinan, dan kesiapan mental peserta dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Sekda berharap seluruh peserta memanfaatkan masa pembinaan dengan sebaik-baiknya sebagai ikhtiar mempersiapkan diri menghadapi MTQ Nasional XXXI. Menurutnya, setiap peserta bukan hanya membawa nama pribadi dan daerah, tetapi juga mengemban amanah sebagai duta Al-Qur'an yang diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Provinsi bersama LPTQ akan memberikan dukungan terbaik selama proses pembinaan. Namun keberhasilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesungguhan dalam berlatih, kedisiplinan, keikhlasan, dan doa. Semoga seluruh ikhtiar ini menjadi jalan bagi NTB untuk meraih prestasi terbaik sekaligus melahirkan generasi Qur'ani yang membanggakan daerah," tuturnya.

Melalui pembinaan yang terstruktur, disiplin, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB optimistis kafilah NTB mampu tampil maksimal pada MTQ Nasional XXXI di Semarang. Lebih dari sekadar mengejar prestasi, pembinaan ini merupakan ikhtiar melahirkan generasi Qur'ani yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, pungkasnya.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id  - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal secara resmi meluncurkan Gerakan Literasi Tradisional (GELITRA) NTB dalam rangkaian Kemah Literasi NTB Tahun 2026 yang digelar di Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi NTB, Mataram, Minggu (5/7/2026). Peluncuran gerakan yang digagas Bunda Literasi Provinsi NTB bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTB membangun budaya membaca, menulis, dan karakter masyarakat mulai dari desa sebagai fondasi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Kegiatan Kemah Literasi GELITRA NTB Tahun 2026 dirangkaikan dengan Deklarasi Relawan GELITRA NTB, peluncuran Gerakan Hibah Sejuta Buku (HIBAH SAKU), penyerahan simbolis donasi buku, penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra strategis, serta gelar permainan tradisional sebagai media edukasi dan penguatan karakter. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama para pegiat literasi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat membangun kolaborasi untuk memperkuat ekosistem literasi berbasis budaya lokal.

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui budaya literasi.

"Kalau kita ingin mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, maka membangun budaya literasi harus dimulai dari desa. Desa adalah fondasi untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, dan membangun cara berpikir yang kritis di tengah masyarakat," ujar Miq Iqbal.

Menurut Gubernur, gerakan literasi tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah, tetapi harus berkembang menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari masyarakat. Kehadiran ratusan relawan literasi dalam Kemah Literasi menunjukkan bahwa NTB memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun budaya membaca secara berkelanjutan.

"Relawan literasi adalah lilin-lilin kecil yang terus menyala di berbagai pelosok NTB. Mereka menjadi kekuatan yang menjaga semangat literasi tetap hidup dan menginspirasi lahirnya generasi yang lebih cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman," katanya.

Miq Iqbal juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), tidak boleh menggeser budaya membaca buku.

"Teknologi dapat memberikan jawaban dengan cepat, tetapi membaca buku secara utuh akan membentuk cara berpikir yang lebih mendalam, memperluas wawasan, dan melahirkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Karena itu, budaya membaca harus terus kita hidupkan, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat," tegasnya.

Selain penguatan literasi, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi arsip sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"Kami ingin pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB semakin modern, efisien, transparan, dan berbasis digital sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel," tambah Gubernur.

Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, mengatakan bahwa GELITRA merupakan gerakan kolaboratif yang memadukan literasi, pelestarian permainan tradisional, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat dalam memperluas akses bahan bacaan melalui Gerakan Hibah Sejuta Buku (HIBAH SAKU). Menurutnya, gerakan ini diharapkan menjadi ruang bersama bagi pemerintah, komunitas, guru, dunia usaha, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Literasi bukan sekadar meningkatkan minat baca. Literasi adalah cara membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga penguatan karakter keluarga. Karena itu, gerakan ini harus menjadi milik bersama," ujar Sinta M. Iqbal.

Sebagai penguat program, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Ashari, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB telah memperkuat budaya literasi, mulai dari penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), pembentukan Bunda Literasi Desa, Gerakan Hibah Sejuta Buku, hingga kebijakan peningkatan budaya membaca di sekolah. Upaya tersebut turut mendorong NTB meraih peringkat kedua nasional dalam capaian literasi. Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan inovasi Wisata Arsip sebagai media edukasi sejarah sekaligus mendukung percepatan transformasi arsip digital di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Melalui GELITRA NTB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang harus dimulai dari penguatan budaya literasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Bunda Literasi, komunitas, dunia usaha, satuan pendidikan, dan masyarakat hingga ke tingkat desa, GELITRA diharapkan menjadi gerakan yang terus menumbuhkan budaya membaca, memperkuat karakter generasi muda, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern menuju NTB Makmur Mendunia.(AM/EdoKominfotik)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id - 4 JULI 2026 — Semangat gotong royong dan kesigapan petugas kembali menjadi kunci utama dalam mengatasi musibah kebakaran di Kabupaten Sumbawa. Kerja keras kolaboratif antara petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), aparat TNI/Polri, serta ratusan warga setempat berhasil melokalisir amukan si jago merah yang menghanguskan dua unit rumah (satu rumah permanen dan satu rumah panggung) milik Abu Bakar di Dusun Bonto, RT 014 RW 07, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, pada Sabtu (4/7/2026) sore.

Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Sahabuddin, M.Si kepada awak media sinergi tanggap darurat ini dimulai sejak diterimanya laporan telepon dari masyarakat pada pukul 17.02 WITA.

Menanggapi laporan darurat tersebut, pasukan Disdamkartan Kab. Sumbawa Regu 1 Zona Empang langsung memacu armada fire truck mereka menuju lokasi. Hanya dalam waktu enam menit, tepat pukul 17.08 WITA, petugas telah tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) dan langsung mengambil tindakan pemadaman yang agresif.

Api diketahui bermula dari area dapur rumah panggung saat ada aktivitas memasak menggunakan kompor tabung gas 3 kg. Akibat material rumah panggung yang mudah terbakar, api sempat membesar dengan sangat cepat dan merembet ke satu unit rumah permanen di dekatnya.

Di tengah situasi genting tersebut, aksi heroik ditunjukkan oleh elemen masyarakat yang terlibat aktif di lapangan

 Sinergi Lintas Sektor, dipimpin oleh Danru Satgas 1 Pos Empang, seluruh Anggota Regu 1 bahu-membahu bersama personel Polsek Empang dan Babinsa Kecamatan Empang.

Solidaritas Warga Sekitar sangat nampak. Tanpa rasa takut, warga Dusun Bonto langsung berhamburan keluar membawa peralatan seadanya untuk membantu petugas menarik selang air dan mengisolasi titik api agar tidak terus menjalar ke pemukiman padat lainnya.

"Berkat kesigapan anggota Damkar Pos Empang dan tingginya partisipasi aktif serta kepedulian masyarakat setempat, pergerakan api berhasil dipotong sehingga tidak menyebar lebih luas ke rumah warga yang lain," tegas H. Sahabuddin dalam keterangannya.

Setelah melalui perjuangan keras melawan kobaran api selama kurang lebih 42 menit, tepat pada pukul 17.50 WITA, api dipastikan berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kondisi yang aman, lancar, dan terkendali. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan sebelum akhirnya bertolak kembali ke Pos Zona Empang pada pukul 18.05 WITA.

Meskipun dua unit bangunan terdampak cukup parah, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam musibah ini. Sementara itu, total kerugian materiil sementara ditaksir mencapai Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Mengenai kepastian penyebab awal ledakan atau kegagalan teknis pada kompor gas, saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. (AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id - 5 JULI 2026 – Sebuah musibah kebakaran menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik warga bernama Rahma Yuli di RT 02 RW 06, Dusun Kalepe (Jompong Ode), Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar, pada Minggu (5/7/2026) dini hari.

Berdasarkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Sahabuddin, M.Si peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 00.31 WITA.

Mendapat laporan tersebut, petugas Pemadam Kebakaran Regu 1 Zona Plampang langsung bergerak cepat dan tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) pada pukul 00.36 WITA dengan mengerahkan satu unit armada fire truck.

"Api dengan cepat membakar habis bangunan rumah yang bermaterial semi permanen tersebut. Kebakaran ini diduga sempat lumayan lama tidak diketahui oleh warga sekitar karena pemilik rumah sedang tidak berada di tempat, melainkan sedang pergi ke Mataram," ujar H. Sahabuddin dalam keterangannya, Minggu (5/7).

Meskipun api sempat berkobar hebat, berkat kesigapan personil Damkar Pos Plampang, anggota Polsek Plampang, Babinsa Kecamatan Plampang, serta dibantu gotong royong masyarakat sekitarnya, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak meluas ke perumahan warga lainnya.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama hampir dua jam. Pada pukul 02.30 WITA, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam situasi yang aman, lancar, dan terkendali. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa, personel Disdamkartan Regu 1 Pos Plampang kembali ke posko mereka pada pukul 02.45 WITA.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil yang dialami korban akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi dari yayasan kemanusiaan lokal Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut digelar di ruang kerja Gubernur, Mataram, pada Jum'at (3/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Lombok Forgotten Children dan ONG Balanced World memaparkan laporan mengenai program-program kemanusiaan yang telah mereka jalankan bersama di NTB selama delapan tahun terakhir, tepatnya sejak pascabencana gempa bumi Lombok tahun 2018.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, didampingi penerjemah menjelaskan bahwa fokus utama pergerakan mereka adalah penyediaan akses air minum aman melalui pembagian filter air tanpa listrik ke sekolah-sekolah, panti asuhan, dan komunitas rentan. Selain itu, mereka juga aktif memberikan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pengelolaan sampah plastik yang dikonversi menjadi fasilitas sekolah. Selama ini, program tersebut didanai oleh dana publik dari Pemerintah Kepulauan Kenari (Canary Islands), Spanyol.

"Tiap tahun kami menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," ujar Rosa.

Merespons hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas konsistensi bantuan yang diberikan oleh NGO asal Negeri Matador tersebut kepada masyarakat NTB, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Namun, berkaca dari pengalamannya di dunia diplomasi internasional, Lalu Iqbal memberikan evaluasi mendasar. Ia menyoroti banyaknya organisasi internasional yang masuk ke NTB sejak puluhan tahun lalu, tetapi angka kemiskinan daerah belum turun secara signifikan. Menurutnya, kendala utama selama ini adalah masalah 'orkestrasi' atau koordinasi program yang berjalan sendiri-sendiri.

"Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Lalu Iqbal langsung memperkenalkan program unggulan Pemprov NTB bernama "Desa Berdaya". Program ini memfokuskan alokasi anggaran daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa, yang mencakup sekitar 114.000 jiwa atau 2% dari total populasi NTB.

Guna memperkuat dampak program kemanusiaan ini ke depan, Lalu Iqbal mengusulkan pembentukan kerja sama formal yang lebih kuat melalui skema Sister Province (Provinsi Kembar) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol. Hubungan G-to-G (Pemerintah ke Pemerintah) ini dinilai akan mempermudah Balanced World dalam mempertanggungjawabkan program mereka di parlemen lokal mereka.

"Jika kita memiliki payung hukum kerja sama (umbrella cooperation) yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengirimkan undangan resmi kepada Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung proyek lapangan sekaligus menandatangani kerja sama ini," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB untuk langsung memetakan kolaborasi program ke wilayah Lombok Barat, seperti Lembar dan Sekotong, yang menjadi target program berikutnya.(AM/san)

Ketujuh peserta yang berasal dari berbagai cabang lomba tersebut akan mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ XXXI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Sumbawa pada ajang bergengsi tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa kesempatan mengikuti Training Center harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas tilawah, hafalan, pemahaman, maupun kemampuan di cabang yang diikuti.

“Ikuti seluruh rangkaian Training Center dengan penuh disiplin, semangat, dan kesungguhan. Jaga kesehatan, bangun kekompakan, dan yang terpenting, jaga nama baik Kabupaten Sumbawa. Tampilkan kemampuan terbaik agar mampu mengukir prestasi di tingkat nasional,” pesan Bupati Jarot.

Menurutnya, keberhasilan dalam MTQ bukan semata-mata mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus membentuk karakter generasi yang religius, berakhlak mulia, dan berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjut Bupati, akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan qari, qariah, hafiz, hafizah, mufassir, serta peserta MTQ dari berbagai cabang agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut Jaya Kusuma, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, yang juga bertindak sebagai pendamping Kafilah Kabupaten Sumbawa selama pelaksanaan Training Center.

Suasana pelepasan berlangsung penuh keakraban dan doa. Sebelum keberangkatan, Bupati Jarot memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjaga integritas, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di tingkat nasional.

Keberangkatan tujuh peserta Training Center ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pembinaan tilawatil Qur’an secara berkelanjutan sekaligus mempersiapkan kafilah yang tangguh menghadapi MTQ XXXI Tingkat Nasional Tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (AM)

Jakarta, 1 Juli 2026 – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menghadiri undangan rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Pra Penelitian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027. Rapat koordinasi tersebut juga digunakan untuk memutakhirkan Dokumen Readiness Criteria Program Sekolah Rakyat Tahap II dan III Wilayah Timur.

Bupati Sumbawa menyampaikan rasa syukur karena dokumen Readiness Criteria Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan “clean & clear” oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya, seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan teknis yang dibutuhkan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat telah terpenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan.

“Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya 1 Juli 2026.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan tim teknis yang telah bekerja penuh dedikasi hingga proses pemutakhiran dokumen dapat diselesaikan dengan baik. Ia berharap capaian ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, merata, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi penerus di Kabupaten Sumbawa.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga capaian ini menjadi momentum baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.

Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa dokumen Readiness Criteria yang dinyatakan “clean & clear” merupakan salah satu syarat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Sekolah Rakyat di wilayah timur Indonesia.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berada pada posisi yang lebih siap secara administratif dan teknis untuk melanjutkan tahapan implementasi Program Sekolah Rakyat sesuai jadwal dan ketentuan pemerintah pusat. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id– Kebakaran hebat melanda satu unit rumah permanen milik warga di RT 15 RW 05, Dusun Tiu Sangat (Bonto), Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada Rabu malam, 1 Juli 2026.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkaran) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., mengonfirmasi bahwa kobaran api pertama kali dilaporkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 21.30 WITA.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, rumah permanen milik Saudara Junari tersebut terbakar dari bagian dalam. Dalam waktu yang relatif singkat, api langsung membesar dan menghanguskan seluruh bangunan," ujar H. Sahabuddin dalam keterangan tertulisnya.

Mendapat laporan darurat, Pasukan Damkaran Regu 3 Zona Empang langsung bergerak cepat. Tiba di lokasi kejadian pada pukul 21.45 WITA, petugas langsung berjibaku menjinakkan si jago merah.

Dengan mengerahkan satu unit fire truck dan dibantu secara gotong-royong oleh masyarakat sekitar, petugas berupaya keras memblokade pergerakan api. Sinergi yang kuat ini berhasil mencegah kobaran api merembet ke pemukiman padat penduduk di sekitarnya.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung intens hingga akhirnya dinyatakan aman, lancar, dan terkendali pada pukul 00.04 WITA. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa, personel Damkaran kembali ke pos zona pada pukul 00.20 WITA.

Meskipun api berhasil dipadamkan, bangunan rumah permanen tersebut dilaporkan telah terbakar habis. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, total kerugian materiil akibat insiden ini diperkirakan mencapai Rp150.000.000. Hingga saat ini, penyebab pasti munculnya api masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Sebagai informasi, operasi pemadaman yang dipimpin oleh Danton Zona Empang, Danru 3 Zona Empang, serta seluruh anggota Regu 3 Zona Empang.

Kejadian ini kembali menjadi bukti nyata pentingnya respons cepat petugas serta kuatnya sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. (AM)

Dalam arahannya yang dibacakan pada pembukaan kegiatan, Bupati Sumbawa menegaskan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelayanan terpadu. Pasal-pasal terkait mengamanatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan posyandu secara berjenjang sesuai kewenangan. Pembinaan dan pengawasan meliputi fasilitasi dukungan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, supervisi pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, Bupati meminta perhatian, fasilitasi, dan kehadiran seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan terpadu, kunjungan kerja menyapa posyandu, serta pembinaan tim pembina posyandu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan pengurus kader.

Kegiatan pembukaan diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, S.E., yang menyampaikan sambutan dan arahan. Hadir pula unsur Tim Pembina Posyandu Kabupaten dari sejumlah perangkat daerah, baik pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pendukung SPM, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas PRKP.

Kepala DPMD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa, termasuk penguatan posyandu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Camat dan jajarannya diharapkan berperan sebagai evaluator rancangan APBDesa agar pemetaan kebutuhan dan penetapan skala prioritas sesuai kewenangan lokal, sehingga program tematik posyandu dapat terakomodasi dalam perencanaan desa.

Sebagai bagian dari implementasi pemenuhan SPM perumahan rakyat, panitia menyerahkan secara simbolis bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada kelompok penerima manfaat di Desa Mokong dan Semamung (Kecamatan Moyo Hulu) serta Desa Kakiang (Kecamatan Moyo Hilir). Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan bantuan buku bacaan untuk salah satu posyandu di wilayah tersebut guna mendorong kembali semangat literasi masyarakat.

Materi transformasi posyandu disampaikan oleh Kabid Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD, Yuni Ilmi Kurniati, S.STP, M.Si. Ia menegaskan penguatan kelembagaan posyandu melalui pemberian nomor registrasi serta peran posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Peran ini diwujudkan melalui pendataan, penyuluhan, komunikasi informasi, dan edukasi yang mendukung enam bidang SPM.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan, Ni Komang Artini Aristyawati SKM, MKM, mendorong masyarakat untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sedini mungkin. Deteksi dini risiko penyakit tidak menular dianggap krusial sebagai upaya promotif dan preventif dalam pemenuhan SPM kesehatan.

Penyelenggara berharap pembinaan ini dapat memperkuat peran posyandu dalam pelayanan dasar, meningkatkan kapasitas kader, dan mendorong terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang lebih sehat, maju, dan sejahtera. (AM)

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB

Menjadikan Desa Mesin Pertumbuhan Baru

Keberhasilan mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem belum menjadi akhir dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka tidak kembali terperosok ke dalam kondisi yang sama. Untuk itu, desa harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat, mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, dan menjadi ruang tumbuh bagi masyarakatnya. Atas dasar itulah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan Desa Berdaya Tematik sebagai pasangan strategis Desa Berdaya Transformatif.

Jika Desa Berdaya Transformatif berfokus membangun ketahanan ekonomi keluarga, maka Desa Berdaya Tematik memperkuat ekosistem ekonomi desa. Keduanya saling melengkapi: keluarga dibantu bangkit melalui usaha produktif, sementara desa dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2026, program ini menjangkau 257 desa di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta untuk mengembangkan potensi unggulan sesuai karakteristik wilayah, dengan fokus pada tanaman pangan, pariwisata, lingkungan hidup, serta sektor-sektor produktif lainnya.

Perkembangan pelaksanaan program menunjukkan respons yang positif. Hingga saat ini telah diterima 254 proposal dari total 257 desa sasaran, sementara tiga proposal lainnya masih dalam proses penyampaian. Dari proposal yang masuk, 163 desa mengusulkan satu tema, sedangkan 91 desa mengajukan lebih dari satu tema sesuai potensi yang dimiliki.

Proses verifikasi juga terus berjalan. Hingga kini telah diterbitkan 119 rekomendasi teknis, terdiri atas 64 rekomendasi untuk desa dengan satu tema dan 55 rekomendasi bagi desa yang mengembangkan lebih dari satu tema. Selanjutnya, 45 desa telah memasuki tahap penyiapan dokumen pencairan, sedangkan 11 desa telah diproses pencairannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Desa Berdaya Tematik telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi. Verifikasi dilakukan secara paralel dengan proses pencairan agar pelaksanaan program berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dengan cara ini, desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama yang menggerakkan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayahnya.

Ketika Negara Memastikan Tak Ada Warga yang Tertinggal

Makna sesungguhnya dari seluruh konsep tersebut terlihat dalam kunjungan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Di lapangan, evaluasi tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan apakah bantuan benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat dan hambatan apa saja yang masih harus diselesaikan.

Di Desa Mekarsari, 134 kepala keluarga menjadi penerima manfaat Program Desa Berdaya Transformatif. Sebanyak 115 kepala keluarga memperoleh bantuan modal usaha produktif sebesar Rp7 juta per keluarga, sedangkan 19 kepala keluarga menerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total intervensi pemerintah di desa tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Namun, Gubernur juga menemukan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal. Jalan menuju Dusun Malaka masih sempit dan rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan peternakan,i serta akses menuju sekolah. Temuan itu memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Di sisi lain, Mekarsari menyimpan potensi besar. Pengelolaan air bersih didorong tidak hanya sebagai layanan dasar, tetapi juga dikembangkan menjadi unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi nira yang selama ini dipasarkan secara sederhana juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu memasok kebutuhan sektor pariwisata dan industri pangan.

Dari kunjungan tersebut lahir satu pelajaran penting: membangun desa tidak cukup dilakukan oleh satu program atau satu instansi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak dalam semangat kolaborasi. Ketika setiap persoalan dibaca berdasarkan data dan diselesaikan secara bersama-sama, pembangunan tidak lagi berhenti pada penyaluran anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Program Desa Berdaya pada hakikatnya bukan sekadar program penanggulangan kemiskinan. Ia merupakan model pembangunan yang memadukan data, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, perlindungan sosial, serta kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat.

Melalui Desa Berdaya Transformatif, pemerintah membangun kemandirian keluarga. Melalui Desa Berdaya Tematik, pemerintah memperkuat daya saing desa. Ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi merancang program baru, melainkan menjaga konsistensi pelaksanaan, memperkuat pendampingan, memperbarui kualitas data, dan memastikan kolaborasi lintas sektor terus berjalan. Dengan cara itulah Desa Berdaya dapat berkembang menjadi model pembangunan desa yang tidak hanya relevan bagi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Tulisan ini diawali oleh keyakinan bahwa pembangunan tidak pernah dimulai dari angka, melainkan dari manusia. Program Desa Berdaya membuktikan keyakinan itu. Ketika negara hadir hingga ke pintu rumah warga, mendengar, memberdayakan, dan membangun dari desa, maka angka-angka pembangunan tidak lagi sekadar statistik, tetapi berubah menjadi cerita tentang keluarga yang bangkit, desa yang tumbuh, dan masa depan yang dibangun bersama. Di situlah sesungguhnya makna NTB Makmur Mendunia menemukan wujudnya.

(Tamat)

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB

Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.

Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.

Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.

Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.

Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.

Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.

Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.

Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.

Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

(bersambung)

MATARAM, Amarmedia.co.id— Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 resmi ditabuh di Lapangan Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026). Mengusung semangat kolaborasi dan kebugaran, Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang membuka acara secara resmi menekankan bahwa esensi sejati dari ajang olahraga ini adalah melahirkan pikiran yang suci, bijaksana, serta menjaga integritas jurnalisme di daerah.

Acara bergengsi yang mempertemukan ratusan jurnalis dari berbagai kabupaten/kota se-NTB ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Dr Aka

Sinergi Strategis Pers dan Pembangunan Daerah

Membacakan sambutan dan salam takzim dari Gubernur NTB yang berhalangan hadir karena adanya agenda mendesak bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Kadis Kominfotik NTB mengingatkan kembali sejarah panjang dan peran strategis pers sebagai komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan.

"Semangat perjuangan yang diwariskan mengharuskan setiap insan pers menghadirkan media yang bertanggung jawab, kreatif, dan independen untuk mengawal proses pembangunan di negara ini, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat," tegas Kadis Kominfotik di hadapan ratusan atlet wartawan.

Pemerintah Provinsi NTB melihat posisi media memiliki keterkaitan yang sangat strategis dalam membangun visi bersama menuju Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia. Melalui ajang olahraga, hubungan kemitraan ini diharapkan semakin solid dan kokoh.

Lebih lanjut, Pemda Provinsi NTB menggarisbawahi bahwa Porwada bukan sekadar panggung untuk mengejar medali atau prestasi di papan skor. Esensi utama dari gerakan olahraga bagi para kuli tinta adalah investasi pada kesehatan jasmani dan rohani.

"Olahraga menghasilkan sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani akan melahirkan pikiran yang suci, dan di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran di dalam pikiran akan menghasilkan kebijaksanaan dalam diri setiap wartawan," paparnya.

Kebijaksanaan inilah yang nantinya akan menuntun para jurnalis di NTB untuk melahirkan karya-karya jurnalistik yang bermutu tinggi.

"Kebijaksanaan akan melahirkan tulisan-tulisan yang didasari oleh kebenaran, didasari oleh fakta-fakta, dan didasari oleh semangat membangun bangsa dan daerah ini. Oleh karenanya, sportivitas di dalam olahraga ini adalah juga sportivitas di dalam menulis berita-berita yang bertanggung jawab, jujur, dan mengedukasi masyarakat," tambahnya.

Melalui pembukaan Porwada NTB 2026 ini, Pemerintah Provinsi NTB menaruh harapan besar agar ajang ini menjadi kawah candradimuka yang mampu mencetak atlet-atlet wartawan tangguh. Para juara dari ajang ini nantinya akan mengemban misi besar membawa nama baik daerah dan mewakili Provinsi NTB pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2027 mendatang di Lampung.

Turut hadir menyaksikan langsung momentum pembukaan ini dari unsur pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., bersama Kabid Olahraga Iwan Setiawan, SP., M.Si., Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi, Asisten I Pemkot Mataram Lalu Martawan, serta Wakil Rektor Universitas Mataram yang memberikan dukungan fasilitas penuh demi kelancaran kompetisi.

Cetak Sejarah Baru, PWI NTB Jadikan Porwada 2026 Wadah Solidaritas Menuju Target Porwanas 2027

Sebelumnya aura kebahagiaan dan kebanggaan terpancar jelas dari raut wajah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Ikliluddin saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB 2026 Pasalnya, gelaran olahraga multi-event antarwartawan ini menjadi tonggak sejarah baru sebagai yang pertama kali diselenggarakan secara terpusat dan masif di NTB.

Ketua PWI NTB menegaskan bahwa Porwada 2026 merupakan sebuah manifestasi nyata dari profesionalitas, kebersamaan, dan ketangguhan fisik para pemburu berita di daerah ini.

Dalam pidatonya, Ketua PWI NTB menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara yang sudah lama dinanti-nantikan oleh seluruh anggota PWI se-NTB. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggelar seleksi perorangan secara terpisah, tahun 2026 ini dikemas secara mendalam dan terstruktur.

"Ini bukan kompetisi olahraga biasa, tapi manifestasi dari kebersamaan, profesionalitas, dan tentu saja sportivitas insan pers di NTB. Ini menjadi ruang bagi kita untuk menjalin silaturahmi, mempererat hubungan kita insan pers di NTB, dan memperkuat solidaritas. Ini menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya mampu berkarya melalui tulisan-tulisannya, tetapi juga tangguh dalam olahraga," seru Ketua PWI NTB disambut tepuk tangan riuh para peserta.

Porwada perdana ini diikuti oleh 180 atlet yang mewakili 8 kabupaten dan kota se-Provinsi NTB. Ketua PWI menekankan bahwa seluruh atlet yang berlaga merupakan jurnalis resmi dan profesional yang telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta memiliki kartu keanggotaan PWI yang valid.

Di balik kemeriahan dan fungsi silaturahminya, PWI NTB menetapkan target prestasi yang tidak main-main. Mengacu pada sejarah prestasi nasional, kontingen PWI NTB menorehkan tinta emas pada Porwanas 2024 di Banjarmasin dengan sukses menduduki posisi juara umum 3 secara nasional.

Melalui wadah Porwada NTB 2026 ini, PWI NTB ingin melakukan penyaringan ketat guna melahirkan bibit-bibit atlet wartawan potensial demi melampaui rekor sebelumnya.

 "Pada momen Porwada kali ini, mari kita jadikan wadah untuk melahirkan atlet-atlet terbaik sehingga pada Porwanas 2027 di Lampung kita bisa merebut posisi yang lebih baik, bahkan merdeka untuk bisa menjadi juara umum!" tegasnya optimis.

Menutup sambutannya, Ketua PWI NTB melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan acara sejarah ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang terus memberikan atensi luar biasa terhadap perkembangan pers daerah.

Apresiasi mendalam juga diberikan kepada Civitas Akademika Universitas Mataram yang telah meminjamkan fasilitas berupa Sport Center sebagai arena tanding, serta kepada jajaran panitia yang telah menunjukkan dedikasi tinggi bekerja keras mempersiapkan acara.

Kepada para jurnalis yang bertanding, Ketua PWI menitipkan pesan penting untuk selalu menjaga muruah profesi selama berkompetisi. "Mari kita manfaatkan Porwada ini untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan prestasi, dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas," pungkasnya.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbawa yang berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026.

Bentuk dukungan nyata tersebut ditunjukkan dengan kehadiran langsung Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., bersama Kepala Bidang Olahraga, Iwan Setiawan, SP., M.Si., di arena pembukaan Porwada NTB yang berlangsung meriah di Lapangan Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026).

Kepala Dispopar Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa sangat mengapresiasi semangat para jurnalis yang tergabung dalam kontingen PWI Sumbawa. Menurutnya, ajang ini merupakan pembuktian bahwa insan pers Tana Samawa tidak hanya andal dalam mengawal pembangunan lewat tulisan, tetapi juga memiliki kebugaran fisik dan mental bertanding yang kuat.

 "Kehadiran kami di sini adalah bentuk atensi dan dukungan langsung dari Pemda Sumbawa. Porwada ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa wartawan Sumbawa adalah pribadi yang tangguh, sehat jasmani rohani, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kami optimis rekan-rekan PWI mampu membawa pulang prestasi terbaik," ujar Tata Kostara di sela-sela memantau atmosfer pembukaan.

Senada dengan Kadispopar, Kabid Olahraga Dispopar Sumbawa, Iwan Setiawan, SP., M.Si., menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan PWI menjadi pondasi kuat bagi kemajuan olahraga di daerah. Ia berharap ajang ini juga menjadi batu loncatan bagi jurnalis Sumbawa untuk menembus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung mendatang.

"Olahraga mengajarkan kita kejujuran dan fair play. Nilai-nilai sportivitas di lapangan ini tentu sejalan dengan profesionalisme wartawan dalam menyajikan berita yang faktual dan bertanggung jawab. Selamat bertanding, jaga nama baik Sumbawa, dan raih prestasi dengan terhormat," kata Iwan Setiawan.

Sinergi dan Kemeriahan Pembukaan di Lapangan Unram

Pembukaan Porwada NTB 2026 yang baru pertama kali digelar ini berlangsung semarak. Acara resmi dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Turut hadir memberikan sambutan hangat, Asisten I Pemkot Mataram Lalu Martawan mewakili Walikota Mataram, serta Wakil Rektor Universitas Mataram yang menyambut baik digunakannya fasilitas kampus sebagai pusat pemersatu insan pers.

Atmosfer pembukaan kian membara dengan penampilan memukau Gendang Beleq dari SMPN 15 Mataram yang membawakan tabuhan dinamis, serta kawalan rapi dari Paskibra Nasional SMA Negeri 3 Mataram saat defile kontingen dimulai.

Kontingen PWI Sumbawa terpantau memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, bersanding dengan ratusan jurnalis bersertifikasi kompeten (UKW) dari 8 kabupaten/kota se-NTB, termasuk PWI Dompu, Mataram, Lombok Timur, Kota Bima, dan daerah lainnya.

Dukungan langsung yang diberikan oleh jajaran Pemda Sumbawa dan KONI Sumbawa di arena pertandingan mendapat respons positif dan apresiasi setinggi-tingginya dari Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, SE.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan suntikan motivasi langsung dari Kepala Dinas Dispopar dan Kabid Olahraga, serta dukungan total dari Ketua KONI Sumbawa Bapak Abdul Rafiq. Kehadiran para tokoh penting daerah di tribun penonton hari ini menjadi energi tambahan bagi para atlet wartawan Sumbawa untuk tampil maksimal," ungkap sosok yang akrab disapa Bang Zen tersebut, didampingi Sekretaris PWI Sumbawa Abu Sofyan Muchtar.

Bang Zen menegaskan, kontingen PWI Sumbawa berkomitmen penuh untuk menjaga marwah daerah, bertanding secara kompetitif, sekaligus menjadikan ajang ini sebagai wadah mempererat silaturahmi demi meningkatkan solidaritas pers dalam membangun daerah. (AM)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar wilayah perkotaan, termasuk Kota Mataram sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irine Silviani, SP., MM., menyatakan bahwa program GPM ini sengaja dihadirkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau.

"Kami mengadakan GPM di perkotaan untuk menjaga stabilitas harga. Jadi semua masyarakat, baik yang di pelosok kemarin maupun yang di perkotaan, bisa mengetahui dan mendapatkan harga yang stabil," ujar Irine saat diwawancarai di halaman KPPN Mataram, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan ini, kegiatan GPM turut memeriahkan gelaran Sinara Fest (Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan) yang digelar KPPN Mataram, mengusung tema "Perluasan Pemberdayaan UMKM Perkebunan, untuk Mendukung UMKM Perkebunan Naik Kelas". Sinergi ini juga melibatkan sekitar 30 mitra lokal, termasuk para pedagang pangan yang menyediakan komoditas segar seperti sayuran, bawang, hingga produk olahan.

Irine membeberkan bahwa komoditas yang paling diminati oleh masyarakat dalam setiap gelaran GPM masih tetap sama, yakni minyak goreng dan bawang merah. Menariknya, harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah kini terpantau sudah mulai mengalami penurunan dan kembali stabil. Di pasaran, harga cabai saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas minyak goreng yang disediakan melalui distributor termasuk Bulog menjadi buruan warga karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar, yakni sebesar Rp15.500 per liter.

Meski Sinara Fest hanya berlangsung selama dua hari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB memastikan bahwa program GPM akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya demi menyisir wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi harga untuk menekan inflasi.

"Ke depannya, pada bulan Juli nanti, kami merencanakan akan ada lagi minimal di dua titik, bahkan bisa lebih. Kemarin kami sudah adakan di Lombok Barat, dan tidak menutup kemungkinan akan menyasar kabupaten lain lagi untuk menekan inflasi," tambah Irine.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap masyarakat dapat terus menikmati komoditas pangan dengan harga yang aman dan ramah di kantong, sekaligus menjaga roda perekonomian para pelaku UMKM daerah agar tetap berputar.(AM/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 22 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Zoom Meeting usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zoom Meeting ini membahas kesiapan lokasi, kelengkapan dokumen, serta persyaratan pendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan inventarisasi data Kabupaten/Kota terkait Lahan Daerah Strategis (LDS) yang telah mencapai sekitar 87 persen.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTB dan para Bupati se-NTB dapat dilaksanakan pada minggu depan. Kesepakatan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan penyesuaian dan revisi terhadap RTRW Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung sepenuhnya pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

“Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan Sekolah Rakyat. Kami telah menyiapkan lokasi di pinggir jalan raya dengan luas kurang lebih 20 hektare, seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi, dan akses jalan masuk berada di pinggir jalan negara,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa siap menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Sumbawa.

Dengan kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa progres Lahan Daerah Strategis Kabupaten Sumbawa telah mencapai 87,03 persen. Selain itu, telah tersedia pula penetapan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat seluas kurang lebih 20 hektare dan telah bersertifikat.

Berbagai persyaratan administrasi juga telah dilengkapi, antara lain surat pernyataan Bupati, Surat Keputusan penunjukan lokasi, serta keterangan rencana penggunaan lahan. Dokumen kajian risiko bencana juga telah tersedia, sedangkan dokumen lingkungan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Selain itu, di Dinas PUPR Provinsi NTB telah tersedia Berita Acara Kesepakatan hasil inventarisasi luas lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta usulan kawasan pertanian.(AM)

Mataram Amarmedia.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya terjebak pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Bagi Bupati, fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada pembangunan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu lingkungan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam acara Sinergi Integrasi Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Ketua Tim Pembina Posyandu dari 11 Kecamatan di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/06/2026).

Prosesi pelantikan dan pengambilan ikrar sendiri dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Bupati Minta Pengurus Turun Langsung ke Lapangan

Dari sudut pandang orang nomor satu di Sumbawa ini, pelantikan 11 pengurus kecamatan tersebut merupakan sebuah amanah pengabdian yang sakral, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bupati Jarot secara khusus menantang para pengurus yang baru dilantik untuk keluar dari zona nyaman birokrasi dan rutinitas administratif.

"Saya minta agar dalam menjalankan tugas tidak hanya melahirkan kebijakan di atas meja, tetapi lihat langsung kondisi riil di lapangan. Pengurus harus aktif bergerak, kunjungi keluarga yang membutuhkan perhatian, pantau kondisi ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang memerlukan pendampingan," tegas Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.

Bupati menambahkan bahwa indikator performa utama (KPI) dari ketiga lembaga ini tidak boleh lagi diukur dari kuantitas atau banyaknya jumlah kegiatan yang sukses digelar.

"Keberhasilan tugas dari PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD bukanlah dilihat dari seberapa padatnya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, seberapa besar dan luasnya manfaat nyata yang dirasakan oleh setiap masyarakat dan siklus keluarga sebagai penerima manfaat dasar," imbuhnya.

Sentuhan Ibu Sebagai Fondasi Generasi Emas

Sebagai kepala daerah, Bupati Syarafuddin Jarot memandang peran para ketua organisasi wanita di tingkat kecamatan ini memiliki dampak domino yang sangat luar biasa bagi masa depan Sumbawa. Beliau menilai, sentuhan dan keteladanan seorang ibu adalah pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Ketika para ibu di kecamatan bergerak secara aktif dan mandiri, ketahanan keluarga akan otomatis terbentuk.

Keluarga yang memiliki ketahanan kuat akan melahirkan lingkungan masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Masyarakat yang tangguh inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera

Di akhir arahannya, Bupati menggarisbawahi bahwa TP-PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu merupakan mitra kerja strategis pemerintah daerah yang saling terintegrasi. Ketiganya mengawal siklus hidup manusia, mulai dari kesehatan bayi dan ibu di Posyandu, pendidikan karakter sejak dini melalui PAUD, hingga kesejahteraan keluarga lewat program PKK.

Bupati optimis, dengan pergerakan lapangan yang padu antara pemerintah daerah dan ketiga lembaga dari 11 kecamatan ini (Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara, Labuhan Badas, Alas, Alas Barat, Lopok, Maronge, Plampang, Labangka, Moyo Hulu, dan Orong Telu), maka roda pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa akan berjalan jauh lebih cepat, merata, dan tepat sasaran demi menyongsong generasi emas di masa depan.(AM)

MATARAM. Amarmedia.co.id  – Belum genap sehari setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal tanpa jeda langsung memimpin rapat strategis bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mematangkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PON. Langkah cepat tersebut menjadi penegasan bahwa Pemprov NTB bergerak sejak hari pertama untuk menindaklanjuti amanah pemerintah pusat setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi DKI Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, perwakilan Bappeda NTB, serta perangkat daerah terkait yang akan menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa waktu persiapan yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja yang cepat, terencana, dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta membangun kolaborasi sejak dini agar setiap tahapan persiapan berjalan efektif dan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang berkualitas.

Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan secara selektif, efisien, dan akuntabel dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki nilai strategis. Kita tidak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, dan melahirkan prestasi yang membanggakan bagi atlet-atlet NTB,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek penyelenggaraan, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi pembinaan olahraga, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, Gubernur menegaskan bahwa persiapan PON di NTB akan mengedepankan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Fokus diarahkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas venue sesuai kebutuhan sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung secara efisien tanpa pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak.

Rapat juga membahas kesiapan NTB dalam menyelenggarakan cabang-cabang olahraga yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menyesuaikan pembagian cabang olahraga sesuai keputusan nasional dengan mengedepankan kesiapan venue, efektivitas penyelenggaraan, dan potensi peningkatan prestasi atlet daerah.

Bagi Gubernur, status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di NTB. Persiapan tidak boleh hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan melalui pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“PON XXII Tahun 2028 harus menjadi titik balik kebangkitan olahraga NTB. Kita ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi yang tidak kalah penting adalah sukses melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa penyelenggaraan PON merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah semata. Dibutuhkan sinergi, komitmen, dan semangat kerja bersama dari seluruh unsur pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi olahraga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan persiapan PON sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan disiplin, koordinasi, dan saling mendukung antarsektor. Menurutnya, kolaborasi yang kuat sejak tahap perencanaan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses dan membanggakan.

Selain membahas kesiapan venue dan pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kebutuhan perencanaan pendanaan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan berjalan tepat waktu dan sesuai target.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya agenda olahraga nasional, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sport tourism, menggerakkan perekonomian daerah, memberdayakan UMKM, menarik investasi, serta memperkenalkan potensi NTB kepada khalayak yang lebih luas.

Melalui gerak cepat yang dimulai sejak hari pertama setelah penerimaan SK, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tekad untuk menjadikan PON XXII Tahun 2028 bukan sekadar sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai momentum lahirnya prestasi atlet, penguatan ekonomi daerah, dan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, NTB optimistis mampu menghadirkan PON yang profesional, efisien, dan membanggakan.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Suasana khidmat dan penuh optimisme menyelimuti Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (23/6/2026) siang. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi melepas kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq, S.H., M.Si., Wakil Ketua KONI Muhammad Yamin, S.E., M.Si., Kepala Dispopar Tata Kostara, S.Sos., Kepala Cabang Bank NTB Syariah Ika Gita Listiana, M.M., Inov., serta Ketua PWI Sumbawa Zainuddin, S.E dan jajaran pengurus sekaligus peserta Porwada. Acara diawali secara khidmat dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jamhur Husain.

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata, Bupati Jarot berjanji akan meluangkan waktu di tengah kesibukan dinasnya untuk mendukung langsung perjuangan kontingen Sumbawa di Mataram.

 "Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kebetulan agenda saya pada tanggal 26 dan 27 Juni ada di Mataram. Pada tanggal 28 Juni jadwal saya agak longgar, insya Allah saya akan datang langsung ke venue di Mataram untuk menonton dan mendukung rekan-rekan wartawan bertanding," ungkap Bupati Jarot disambut tepuk tangan riuh hadirin.

Bupati berharap 29 atlet dan 2 official yang dikirimkan mampu tampil percaya diri, menjaga soliditas, dan membawa pulang hasil terbaik. Baginya, ajang olahraga ini bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan wadah memperkuat semangat kebersamaan dan kebanggaan daerah.

Tidak hanya berbicara soal olahraga, Bupati Jarot memanfaatkan momentum ini untuk merefleksikan satu tahun empat bulan masa kepemimpinannya di tana Samawa. Di hadapan para kuli tinta, ia menegaskan posisinya yang sangat terbuka terhadap kritik. Bagi Jarot, fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers selama ini adalah hal positif yang membangun.

"Selama satu tahun empat bulan menjabat, saya banyak dikritik, dan alhamdulillah pers bisa memberitakan isu lokal dengan sangat baik," ujarnya dengan nada apresiatif.

Berbekal rekam jejak profesionalnya di perusahaan asing, Bupati Jarot menegaskan bahwa kritik tersebut ia jadikan pemacu untuk mengakselerasi birokrasi. Ia menuntut ritme kerja yang cepat dan taktis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dengan mengomandoi 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 24 Kecamatan.

 Menaungi sekitar 9.000-an Aparatur Sipil Negara (ASN) Bupati Jarot mengajar ASN "Berlari cepat", bukan sekadar maraton, apalagi berjalan santai.

"Memang tidak semua aparat siap bekerja cepat, tapi kita harus memilih yang terbaik secara terukur sesuai kemampuan daerah," tegas Bupati.

Sebelumnya, Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, S.E., melaporkan bahwa kontingen kali ini diperkuat oleh sejumlah atlet unggulan yang memiliki rekam jejak prestasi nasional, baik di ajang Porwada maupun Porwanas sebelumnya. Kekuatan Kontingen PWI Sumbawa pada beberapa cabor diantaranya di Atletik ada Zulkarnain Peraih medali emas 5.000 meter pada Porwanas lalu. 

Pada Tenis Meja ada atlet Jamhur Husain & Agus Talino Memecahkan rekor belasan tahun dengan meraih Medali Perunggu

Di nonro Biliar Tim Biliar Sumbawa menyumbang 3 medali perunggu di nomor Bola 8 dan Bola 9. Dan Olahraga Tradisional (Balogo) ada Fajar, Robi, Zakaria serta Fotografi ada Randi menjadi salah satu nomor andalan kontingen Sumbawa.

Kemudian lanjut Zen akrab disapa, pada nomor Bridge, Tim Bridge Sumbawa, satu-satunya perwakilan NTB, langsung mengantongi tiket Porwanas Lampung tanpa seleksi daerah. Ia optimis kontingen Sumbawa mampu mengulang sukses besar seperti pada Porwanas di Malang dan Banjarmasin, di mana NTB berhasil menembus posisi Tiga Besar Nasional dengan raihan 15 medali.

"Kami mohon doa restu Bupati dan masyarakat Sumbawa. Yang paling penting bagi kami adalah seluruh atlet pergi berjuang dan pulang dalam keadaan selamat," pungkas Zainuddin

Ditempat yang sama, Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq SH, M.Si, memberikan arahan kepada para atlet Porwada Kabupaten Sumbawa agar menjaga nama baik daerah, menjaga kondisi fisik dengan baik sebelum bertanding, serta berjuang untuk meraih prestasi dan juara.

Abdul Rafiq menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesiapan para atlet selama mengikuti pertandingan. Ia meminta seluruh kontingen untuk tampil maksimal dengan tetap menjunjung sportivitas dan menjaga nama baik Kabupaten Sumbawa. “Jaga nama baik daerah, jaga kondisi betul-betul untuk bertanding. Raih prestasi dan juara,” tegasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola keamanan siber di wilayahnya. Upaya serius ini ditandai dengan diterimanya Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., pada Selasa, 23 Juni 2026.

Penyerahan dokumen resmi ini berlangsung dalam rangkaian Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dr. H. Budi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh regulasi terkait keamanan siber diimplementasikan dengan optimal di lingkungan Pemkab Sumbawa. Fokus utamanya mencakup aspek pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, pengelolaan insiden siber, hingga tata kelola keamanan siber secara menyeluruh.

"Kita pastikan implementasi regulasi terkait keamanan siber yang meliputi pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, dan pengelolaan insiden siber serta tata kelola keamanan siber terlaksana di Sumbawa," ujar sosok yang akrab disapa Doktor Budi tersebut.

Registrasi TTIS yang diberikan oleh BSSN ini merupakan pengakuan resmi secara nasional bagi Pemkab Sumbawa. Status ini memberikan sejumlah keuntungan strategis, di antaranya mendapatkan akses ke jaringan koordinasi dan komunikasi dengan TTIS Nasional, TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT), serta TTIS organisasi lainnya.

Kemudian lanjutnya mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari BSSN untuk meningkatkan kapabilitas dan kesiapan TTIS, Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi oleh TTIS Nasional dan Gov-CSIRT dan kemudahan dalam proses koordinasi dan penanganan insiden siber secara efektif dan terintegrasi.

Doktor Budi menambahkan bahwa keterlibatan Pemkab Sumbawa dalam Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di daerah.

"Kegiatan ini merupakan sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi, penerapan kontrol keamanan, dan penanganan insiden siber," tambah Doktor Budi.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Sumbawa diharapkan dapat lebih responsif dan tangkas dalam menghadapi ancaman digital. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan data masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemkab Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.ci.id -  (22 Juni 2026) – Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi membuka pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi NTB Masa Jabatan 2026–2029. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat Tim Seleksi yang digelar pada Senin, 22 Juni 2026, di Sekretariat Tim Seleksi Kantor DPRD Provinsi NTB.

Ketua Tim Seleksi, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan pendaftaran dibuka mulai 22 Juni hingga 21 Juli 2026 dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi dalam proses seleksi.

“Seleksi ini merupakan kesempatan untuk menghadirkan figur-figur terbaik yang memiliki integritas, independensi, kompetensi, dan kepedulian terhadap kemajuan dunia penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Kami mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan mengabdikan diri melalui KPID,” ujarnya.

Untuk memudahkan masyarakat, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi https://ntbprov.go.id/seleksiKPID. Portal tersebut menyediakan informasi lengkap mengenai pengumuman, jadwal seleksi, persyaratan umum dan khusus, format dokumen yang harus dilengkapi, serta fasilitas pendaftaran secara online.

Calon peserta cukup mengakses laman tersebut, mempelajari ketentuan yang berlaku, menyiapkan dokumen dalam format hasil pemindaian (PDF), mengisi formulir pendaftaran secara elektronik, dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum batas akhir pendaftaran. Tim Seleksi mengingatkan agar setiap pelamar mencermati seluruh persyaratan administrasi karena kelengkapan dokumen menjadi dasar penilaian pada tahap seleksi administrasi. Persyaratan umum, persyaratan khusus, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya mengacu pada pengumuman resmi Tim Seleksi.

Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi acuan adalah Lampiran Bab III angka 2.4 butir (11) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa calon incumbent (petahana) yang lulus seleksi administrasi tidak mengikuti uji kompetensi dan selanjutnya langsung mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Provinsi.

“Ketentuan tersebut merupakan pedoman nasional yang menjadi acuan Tim Seleksi. Dengan demikian, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Tim Seleksi dengan menjanjikan kelulusan maupun meminta imbalan.

Tim Seleksi berharap proses penjaringan ini mampu menghasilkan anggota KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat yang profesional, berintegritas, independen, dan memiliki visi kuat dalam menjaga kualitas penyiaran. Kehadiran komisioner yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan kepentingan publik, mendorong penyiaran yang sehat dan edukatif, serta menjawab tantangan perkembangan media di era digital.

“Semakin banyak putra-putri terbaik NTB yang berpartisipasi, semakin besar peluang kita mendapatkan komisioner KPID yang kredibel dan mampu mengawal penyiaran yang berkualitas demi kepentingan masyarakat,” tutup Aka.(AM/Kominfotik)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id — Mengusung semangat gotong royong dan pelestarian nilai-nilai lokal, Lembaga Kreativitas Samawa Maras (LKSM) sukses menggelar perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-2. Acara yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa, pada Senin malam (22/06/2026).

LKSM merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa yang bergerak aktif sebagai wadah pengembangan kreativitas, seni, budaya, sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selama dua tahun berkiprah, lembaga ini konsisten memosisikan diri sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menghidupkan kembali gairah kebudayaan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal melalui falsafah “Batompok Basai Saling Satingi”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LKSM, Agus Purnawan, S.Pt., menyampaikan rasa syukur atas perjalanan dua tahun lembaga yang dipimpinnya. Ia memaparkan bahwa saat ini jumlah anggota LKSM telah mencapai hampir seratus orang yang tersebar di berbagai wilayah se-Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga secara khusus mengharapkan bimbingan, dedikasi, serta edukasi dari Wakil Bupati Sumbawa demi arah dan kemajuan lembaga ke depannya.

Apresiasi Pemda: LKSM Sebagai Pilar Gotong Royong

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan apresiasi yang tinggi. Menurut Wabup, momentum harlah ini merupakan ajang strategis dalam pengembangan kreativitas menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"LKSM menggelar kegiatan ini dalam rangka mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya, sehingga kebudayaan ini terus kita kedepankan. Kita harus selalu mempertahankan ajaran budaya kita," ujar H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa LKSM tidak hanya fokus pada seni dan budaya, melainkan juga aktif dalam berbagai gerakan keagamaan dan aksi sosial di tengah masyarakat.

"LKSM membawa fungsi sosial yang nyata dan perlu ada gerakan berkelanjutan. Kami meyakini dan berharap, ke depan akan lahir LKSM-LKSM lainnya di Sumbawa yang mampu mengamalkan nilai gotong royong dan persatuan," tambahnya.

Wabup juga menggarisbawahi bahwa suasana kondusif, harmonis, dan penuh kebersamaan seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam suatu roda pemerintahan. Dengan sinergi yang baik, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-2 untuk LKSM. Selamat berkiprah untuk kemajuan *Tau dan Tana* Samawa," pungkas Wakil Bupati, yang dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan oleh Wabup secara simbolis.

Pemotongan Tumpeng dan Pentas Seni

Sebagai bentuk rasa syukur, acara inti ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama oleh Wakil Bupati Sumbawa bersama jajaran pengurus inti LKSM.

Prosesi khidmat ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh penting yang hadir, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov., Penasehat LKSM Hj Hafsah SPd dan jajaran serta para budayawan, Ais Bing Syahmi, Anto Icak, tokoh adat, dan insan kesenian terkemuka di Kabupaten Sumbawa.

Malam puncak perayaan Harlah ke-2 LKSM ini kian semarak dengan penampilan paduan suara memukau dari jajaran pengurus LKSM yang berkolaborasi dengan Lembaga Seni dan Sholawat Cahaya Rahmati ( LESCAYA) Labuhan Sumbawa pimpinan Nur Aini Syehan , Tim paduan Suara Fahri Awad menampilkan harmoni yang mempertegas identitas kolektifitas kreatif lembaga tersebut.

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB. Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas masukan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat langkah-langkah pembenahan pemerintahan ke depan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukan, pemikiran, baik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kami, dan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi pemerintahan masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratif, sementara substansi pelayanan publik sering kali belum menjadi orientasi utama. Padahal, menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansi, bukan justru menghambat tujuan pembangunan.

“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Karena itu, Gubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincah, adaptif, dan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.

“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasi, kita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agile, pemerintahan yang lincah, adaptif, dan mampu bergerak cepat,” katanya.

Gubernur Iqbal juga memperkenalkan pendekatan coherent government, yaitu pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang harus dilayani.

“Pemerintahan ini harus dijalankan dengan orientasi pelayanan. Kita harus sadar siapa yang kita layani, siapa customer kita, dan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat. Karena itu, fokus utama kita haruslah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing program dan anggaran. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda-agenda prioritas.

Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini, kata Gubernur Iqbal, akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, sementara sektor-sektor lainnya harus dirancang untuk menopang dan memperkuat pencapaian tiga prioritas tersebut.

“Kita butuh refocusing. Karena itu kami mendorong agar kamus program dan menu kegiatan segera dituntaskan, sehingga pembahasan bersama DPRD menjadi lebih mudah dan semua program yang dirancang bisa selaras dengan visi pemerintahan. Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” jelasnya.

Ia menggambarkan ketiga sektor prioritas itu sebagai formasi utama dalam pembangunan daerah, sementara sektor lainnya berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara bersama-sama.

Menurut Gubernur Iqbal, kejelasan fokus program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat dengan mudah membaca arah kebijakan pemerintah. Ia ingin peta anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita perlu menjelaskan arah program dan arah anggaran secara lebih terang, supaya masyarakat bisa melihat dengan mudah bahwa anggaran kita benar-benar fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Dalam penjelasannya terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukuri, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.

Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikian, WTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansi, apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak, itu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP,” tegas Gubernur.

Karena itu, pemerintah daerah ke depan ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi juga kuat dari sisi kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi juga bagaimana kinerja kita bagus, substansinya bagus, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih belum cukup lincah dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, budaya kerja birokrasi selama ini masih terlalu terbiasa dengan rutinitas administrasi, sementara orientasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang belum sepenuhnya tertanam.

“Saya harus mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi masih belum memiliki agility, belum cukup luwes, belum cukup agile. Karena yang terlalu lama dipelajari adalah administrasi, bukan substansi pembangunan. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.

Ia pun meminta dukungan dari DPRD NTB agar proses pembenahan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh eksekutif tanpa dukungan legislatif.

“Kami sedang berubah, kami sedang berbenah. Karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, semangat pembenahan tersebut harus menjadi gerakan bersama antara eksekutif dan legislatif, karena pemerintahan pada hakikatnya dijalankan oleh keduanya secara bersamaan.

“Pemerintahan hari ini bukan hanya eksekutif, tetapi eksekutif dan legislatif. Kalau kita berdua berbenah bersama, insyaallah tiga pilar program yang kita cita-citakan akan bisa terwujud,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pandangannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.

Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.

Dalam forum itu, Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.

Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, mampu menciptakan solusi, dan kuat dalam orientasi hasil. Menurut DPRD, pola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnis, melainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatif, problem solving, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.

“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.

Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola program, tetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunan, menurut DPRD, tidak cukup berhenti pada output, tetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itu, critical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.

Lebih lanjut, Baiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya.

Dalam rapat tersebut, Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapan, melainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, kritis, namun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menutup pandangannya, DPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.

“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” tutup Baiq Isvie.(AM/Edo)

Sebagai upaya akselerasi, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah Batch 2 di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah uji coba kebijakan (sandbox) skala terbatas untuk mematangkan transisi regulasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Government yang lebih efisien.

Asisten Deputi Manajemen Transformasi Layanan Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital sebagai pengganti regulasi SPBE sebelumnya. Menurut Fahmi, perubahan paradigma ini sangat krusial untuk menggeser fokus dari sekadar perbaikan prosedur menjadi orientasi pada kebutuhan pengguna (user experience).

“Jika sebelumnya fokus kita adalah pada perbaikan prosedur layanan, kini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat. Rancangan regulasi baru ini akan memperkuat fondasi pemerintahan digital melalui empat pilar utama: identitas digital, sistem pertukaran data, portal pemerintah, dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” ujar Fahmi di hadapan para peserta FGD.

Dalam rancangan Perpres terbaru, terdapat perubahan signifikan berupa penciutan area manajemen. Jika pada era SPBE terdapat delapan area yang terpisah, kini disederhanakan menjadi lima area manajemen yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian PANRB, yakni Manajemen Risiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Keberlangsungan, dan Manajemen Relasi Pengguna.

Selain itu, Fahmi menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Menyongsong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan 90 persen populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2029.

“Kami membutuhkan masukan nyata dari lapangan di NTB mengenai apa saja yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Perwakilan dari NTB saat ini menjadi bagian penentu kebijakan nasional,” imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa bagi NTB, transformasi digital bukan sekadar penambahan aplikasi baru, melainkan tentang perubahan budaya organisasi dan proses bisnis yang lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, tetapi bagaimana seluruh sistem pemerintahan mampu memberikan dampak nyata. Kami terus berupaya mengatasi fragmentasi layanan dengan mengarahkan seluruh pengembangan aplikasi satu pintu melalui Dinas Kominfotik NTB,” ujar pria yang akrab disapa Dr. Aka ini.

Komitmen NTB dalam digitalisasi telah terbukti dengan capaian Indeks SPBE 2025 yang meraih nilai 4,20 dari skala 5, dengan nilai sempurna 5,00 pada sektor layanan publik. Berbagai platform seperti NTB Satu Data, JDIH, SP4N-LAPOR!, dan portal NTB DigiFest telah menjadi bukti nyata integrasi layanan di Bumi Gora.

Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB serta kabupaten/kota seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu melahirkan standar manajemen layanan digital yang solutif, memangkas ego sektoral antar-instansi, dan menjadi cetak biru (blueprint) bagi digitalisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. (san/diskominfotik)

Gorontalo,Amarmedia.co.id -  21 Juni 2026 – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong investasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional kembali membuahkan hasil. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, memastikan proyek unggas terintegrasi yang digagas Kementerian Pertanian bersama PT Berdikari akan segera dikembangkan di Pulau Sumbawa.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Jarot melakukan pembahasan strategis bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi di sela-sela agenda dinasnya di Gorontalo.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pengembangan industri unggas terintegrasi sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sektor peternakan, serta mendorong hilirisasi komoditas unggas di daerah.

Bupati Jarot mengungkapkan bahwa hasil pembahasan berlangsung sangat positif. Dalam waktu dekat, tim dari Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan verifikasi lapangan dan memastikan kesiapan lahan yang telah diusulkan Pemerintah Daerah.

“Alhamdulillah, hasil pembahasan bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi sangat menggembirakan. Tim Kementan dan PT Berdikari akan segera turun ke Sumbawa untuk memastikan kesiapan lahan yang telah kami usulkan. Ini menjadi langkah maju yang sangat penting bagi pengembangan sektor peternakan dan ekonomi daerah,” ujar Bupati Jarot.

Dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima resmi ditetapkan sebagai lokasi pengembangan proyek unggas terintegrasi di Pulau Sumbawa. Penetapan ini didasarkan pada besarnya potensi lahan, dukungan sumber daya peternakan yang memadai, serta peluang pengembangan industri hilir yang dinilai sangat menjanjikan.

Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produksi unggas nasional, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi masyarakat dan peternak lokal, serta menarik investasi berskala besar ke wilayah Pulau Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan proyek. Sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah diyakini akan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan industri unggas terintegrasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan rencana kunjungan tim Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dalam waktu dekat, masyarakat Sumbawa dan Bima menaruh harapan besar agar proyek ini segera terealisasi dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan peternak.(AM)

Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP bersama istri di stand Kabupaten Sumbawa pada PENAS XVII di Provinsi Gorontalo Sabtu 20  Juni 2026.

Gorontalo, Amarmedia.co.id - 20 Juni 2026 – Semangat memajukan sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Sumbawa terus digelorakan. Hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., hadir langsung di Gorontalo untuk mengikuti pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjemput inovasi teknologi dan memperluas jejaring kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di "Tana Samawa".

PENAS Petani Nelayan XVII tahun 2026 ini menjadi ajang strategis bagi para pelaku utama sektor pangan dari seluruh penjuru Indonesia. Bupati Jarot menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang berharga untuk bertukar gagasan, berbagi inovasi, dan memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah, hari ini kami hadir langsung untuk menyerap semangat dan inovasi dari berbagai daerah. Ini adalah momentum penting bagi para petani dan nelayan kita di Sumbawa untuk terus berkembang, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas hasil laut maupun hasil bumi kita," ujar Bupati Jarot di sela-sela kegiatan dalam ketenangan resminya.

Bagi Bupati Jarot, petani dan nelayan bukan sekadar profesi, melainkan garda terdepan dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berharap, hasil-hasil dari pertemuan nasional di Gorontalo ini dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar.

Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga menitipkan harapan besar agar semangat yang dibawa dari Gorontalo nantinya dapat dirasakan dampaknya hingga ke pelosok desa di Sumbawa.

"Semangat PENAS ini harus kita bawa pulang. Kita ingin petani dan nelayan kita di Sumbawa semakin berdaya, inovatif, dan sejahtera. Mereka adalah tulang punggung daerah yang harus kita dukung penuh agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang berdaya saing," tegasnya.

Keikutsertaan delegasi Kabupaten Sumbawa dalam ajang skala nasional ini menunjukkan bahwa Pemkab Sumbawa serius dalam memprioritaskan sektor ekonomi kerakyatan. Dengan kolaborasi yang lebih kuat pasca-PENAS, diharapkan tata kelola pertanian dan perikanan di Sumbawa dapat lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

Bupati Jarot optimis, melalui penguatan kapasitas SDM petani dan nelayan, visi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera akan lebih cepat terwujud. Kehadiran Bupati di Gorontalo menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan rakyat hingga ke kancah nasional. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  20 Juni 2026– Suasana haru penuh sukacita menyelimuti halaman Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (20/6/2026). Ratusan keluarga jamaah memadati lokasi penyambutan, menyambut kepulangan Jamaah Haji Kloter 14 asal Kabupaten Sumbawa musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Acara penyambutan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta istri, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan alim ulama. Lantunan doa syukur yang dipimpin oleh H. Mustaram, jamaah haji asal Kecamatan Moyo Utara, membuka rangkaian acara dengan khidmat, menggetarkan hati para hadirin yang telah lama menanti kepulangan sanak keluarga dari Tanah Suci.

Menjaga Martabat Penyelenggaraan Haji

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumbawa, H. Ardi Suzami, S.EI., M.M.Inov., dalam laporannya menyampaikan kabar membanggakan. Penyelenggaraan haji tahun ini dinilai sebagai salah satu yang terbaik.

Namun, di balik rasa syukur, terselip duka mendalam bagi masyarakat Sumbawa. Dua jamaah asal Kabupaten Sumbawa, yakni H. Muhammad Dewasi dari Kecamatan Lunyuk dan H. Beni Yasin dari Kecamatan Maronge, berpulang ke Rahmatullah di Tanah Suci. Selain itu, satu jamaah lainnya, H. Sirim, masih dalam perawatan medis di Arab Saudi.

"Alhamdulillah, sebanyak 327 jamaah telah tiba kembali di Tanah Samawa dengan selamat. Kami mohon doa agar jamaah yang masih dirawat segera diberikan kesembuhan,"ujar H. Ardi.

Pesan Wabup: Membawa Nilai Kemabruran untuk "Tau Samawa"

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan pesan menyentuh. Ia berharap para jamaah tidak hanya membawa gelar haji, melainkan nilai-nilai kesalehan yang berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

"Bapak dan Ibu adalah tamu-tamu pilihan Allah. Mari kita jaga kemabruran ini dengan perilaku yang menjadi teladan. Jadilah penyemangat di tengah masyarakat kita, dan mari bersama-sama berkontribusi membangun Tanah Samawa tercinta ini dengan semangat ikhlas dan persatuan," tutur Wabup dengan nada hangat.

Wabup Ansori juga mengajak seluruh hadirin untuk menundukkan kepala sejenak, membacakan Al-Fatihah bagi dua jamaah asal Sumbawa yang wafat di Makkah. 

"Mereka wafat saat menjemput ridho Allah, insya Allah menjadi syahid,"tambahnya.

Menutup rangkaian acara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus memperbaiki fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji di tahun-tahun mendatang. Sebagai bentuk penghormatan, Wabup Ansori bersama jajaran pejabat turun langsung menyalami satu per satu jamaah yang baru saja turun dari bus, sebuah pemandangan yang menunjukkan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Penyambutan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas kembalinya para tokoh penggerak spiritual di tingkat desa dan kecamatan. Diharapkan, sekembalinya ke tanah kelahiran, para haji dan hajjah ini mampu menjadi motor penggerak kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat "Tau Samawa".(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagai langkah nyata, BPBD membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan melalui rencana pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang di Kecamatan Moyo Utara, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 25 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh desa di Kecamatan Moyo Utara. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas masyarakat serta aparatur desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya banjir yang selama ini menjadi salah satu ancaman utama di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto Ar, menyatakan bahwa gladi posko dan gladi lapang ini merupakan langkah taktis untuk menanamkan pemahaman prosedur penanganan bencana sejak dini.

“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Ketika terjadi bencana, masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan, ke mana harus bergerak, dan bagaimana mengikuti prosedur evakuasi yang benar,” ujar Rusdianto saat memberikan keterangan pada Jumat (19/06/2026).

Rusdianto membeberkan bahwa Kecamatan Moyo Utara memiliki rekam jejak historis terkait bencana banjir yang cukup besar. Peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2012 dan 2017 menjadi pelajaran penting (lesson learned) bagi semua pihak untuk tidak lengah. Menurutnya, kapasitas dan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa di masa mendatang harus terus diasah.

Simulasi Alur Peringatan Dini hingga Evakuasi

Melalui rangkaian gladi posko dan gladi lapang ini, para peserta dan warga akan diberikan simulasi serta pemahaman langsung mengenai mekanisme Peringatan Dini (Early Warning System)

 Bagaimana informasi bahaya disebarkan secara cepat dan akurat.

Juga memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, kecamatam, desa, dan relawan dan mengarahkan warga bergerak secara tertib menuju lokasi aman sesuai jalur dan titik evakuasi yang telah ditetapkan.

“Ke depan, kami berharap masyarakat bersama pemerintah desa dan seluruh unsur terkait benar-benar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dengan demikian, proses evakuasi dapat berjalan tertib dan masyarakat dapat bergerak menuju titik evakuasi yang aman,” tambah Rusdianto.

BPBD Kabupaten Sumbawa menilai keterlibatan aktif seluruh desa dalam kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam membangun budaya sadar bencana (disaster awareness) serta memperkuat ketangguhan masyarakat (community resilience) di tingkat lokal.

Selain meningkatkan kemampuan respons cepat saat darurat, agenda ini juga diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang solid antara berbagai stakeholder yakni Pemerintah Daerah dan Kecamatan, Relawan Kebencanaan, Aparat Keamanan (TNI/Polri), Warga Masyarakat

Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem global saat ini, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dinilai sebagai langkah paling krusial. BPBD Sumbawa menegaskan, kesiapan yang matang adalah kunci utama untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian materil ketika bencana melanda. (AM/Jack)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (19 Juni 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa pada Jumat (19/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat upaya mitigasi serta sistem penanggulangan bencana di wilayah setempat.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang kian dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen KRB tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan arah pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana (PRB).

Nantinya, dokumen KRB yang telah direview dan diperbarui ini diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus rujukan kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi serta pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa ke depan.

### Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dan Program SIAP SIAGA

Rakor ini bertujuan utama untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja KRB. Sinergi ini dirasa krusial mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari **Program SIAP SIAGA**, kemitraan Australia-Indonesia yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah di Indonesia.

### Tiga Target Utama Forum Koordinasi

Melalui forum koordinasi ini, terdapat beberapa target konkret yang ingin dicapai untuk meletakkan dasar hukum dan operasional yang kuat, di antaranya:

 * **Penyusunan SK Tim:** Menyusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 * **Penyusunan KAK:** Merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

 * **Garis Waktu & Pembagian Peran:** Menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa (*timeline*) tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemkab Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

### Menuju Sumbawa yang Tangguh dan Aman

Dengan tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif, valid, dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan memiliki kesiapsiagaan yang jauh lebih matang dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa depan.

Ketersediaan data risiko yang akurat ini pada akhirnya akan memperkuat ketahanan wilayah, demi mendukung pembangunan daerah yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Perkuat Mitigasi, Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Review Dokumen Kajian Risiko Bencana

Sumbawa Besar. Gaung NUSRA Jumat, 19/06/26. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui BPBD Kabupaten Sumbawa mengadakan Rapat Koordinasi Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerah.

Kabid BPBD Dr.Rusdianto menjelaskan bahwa jegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen Kajian Risiko Bencana, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana.

"Dokumen KRB yang akan direview dan diperbarui diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa" ujarnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah.

Melalui forum ini, diharapkan dapat disusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, akan disusun pula Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

Tidak hanya itu, rapat koordinasi ini juga menargetkan menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

Dengan disusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu memperkuat ketahanan wilayah demi mendukung pembangunan daerah yang aman dan berkelanjutan (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Provinsi Nusa Tenggara Barat meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pencanangan yang berlangsung meriah di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTB bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026. Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan menghasilkan potret lengkap kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Bumi Gora.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Penancapan bendera tersebut melambangkan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan dukungan oleh para bupati dan wali kota. Secara bergantian, para kepala daerah membubuhkan tanda tangan pada papan deklarasi sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah masing-masing.

Di hadapan Wakil Kepala BPS RI dan seluruh hadirin, Gubernur NTB menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," kata Gubernur.

Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Melengkapi rangkaian pencanangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menampilkan berbagai produk unggulan yang dimiliki. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata denyut ekonomi NTB yang akan dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026. Stan-stan UMKM pun menjadi ruang interaksi yang hangat antara masyarakat, pelaku usaha, dan para tamu undangan yang hadir. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat benteng sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah SE, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan mempererat sinergi pengawasan demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan di rel yang tepat.

Wabup: Pengawasan Bukan untuk Mencari Kesalahan

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen vital dalam memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan output yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wabup secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memiliki komitmen baja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya minta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian poin-poin yang masih mengganjal,” tegas H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup mengingatkan pentingnya menempatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rujukan utama pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan (assurance & consulting), serta mitigasi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya preventif untuk memastikan semua program tepat sasaran, taat aturan, dan memberikan hasil optimal untuk masyarakat. Mari jadikan pengawasan ini sebagai bagian dari budaya kerja organisasi kita,” tambahnya.

Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Fokus Utama

Senada dengan Wakil Bupati, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., memaparkan bahwa esensi dari rakor ini adalah untuk mengunci komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Didi Hermansyah menggarisbawahi bahwa salah satu menu utama dalam rakor kali ini adalah akselerasi atau percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, menurut Didi, menjadi parameter mutlak dalam mengukur keseriusan pemda melakukan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan administrasi.

Melalui pelaksanaan rakor pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat membangun pola kemitraan yang lebih solid antara Inspektorat sebagai *auditor* internal dengan seluruh OPD selaku eksekutor program. Sinergi yang kuat ini diharapkan dapat mendongkrak capaian akuntabilitas daerah, mengikis potensi fraud, dan menyukseskan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AMDIN/ADR - Prokopim Sumbawa)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat dalam memperkuat benteng pertahanan wilayah terhadap ancaman bencana alam. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menggelar simulasi Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Bencana Banjir yang dipusatkan di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan ini dihajatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendongkrak kesiapsiagaan pemerintah desa, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menghadapi potensi banjir yang menjadi salah satu ancaman prioritas di wilayah tersebut.

Urgensi pelaksanaan simulasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen resmi Kajian Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Desa Kukin Tahun 2025, desa ini tercatat memiliki tingkat risiko banjir yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kerentanan tersebut, di antaranya Meningkatnya intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, Karakteristik topografi wilayah Desa Kukin, Kondisi aliran sungai serta sistem drainase setempat yang belum optimal.

Merespons ancaman nyata tersebut, Pemerintah Desa Kukin sebelumnya telah bergerak maju dengan menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir. Dokumen ini memuat skenario ancaman, mekanisme respons cepat, pembagian peran para pihak, hingga prosedur penanganan darurat yang menjadi kompas utama saat bencana melanda.

Menguji Dokumen di Atas Kertas Lewat Simulasi TTX

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, S.T., melalui Kepala Bidang II BPBD, Dr. Rusdianto Ar., menegaskan bahwa sebuah dokumen rencana kontinjensi tidak boleh hanya menjadi catatan di atas kertas. Keberadaan Renkon harus diuji secara berkala demi memastikan efektivitas implementasinya di lapangan.

“Melalui simulasi TTX (latihan berbasis diskusi terstruktur) ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab masing-masing ketika terjadi kondisi darurat banjir. Ini adalah cara kita menguji kesiapan mekanisme koordinasi yang telah disusun dalam Rencana Kontinjensi,” jelas Dr. Rusdianto kepada media.

Simulasi berskala desa ini berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat pemerintah desa, lembaga desa, relawan, tokoh masyarakat, kelompok rentan, hingga mitra terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat urat nadi koordinasi lintas sektor agar respons saat bencana menjadi lebih cepat, tepat, dan terarah.

Selain mengasah kesiapsiagaan, agenda TTX ini dirancang untuk mencapai sejumlah target sekunder yang tidak kalah penting, meliputi

Pertama : Meningkatkan pemahaman masyarakat akar rumput mengenai risiko dan dampak nyata banjir.

Kedua : Menguji efektivitas sistem pengambilan keputusan (decision making) saat situasi darurat.

Ketiga :Mengidentifikasi celah, kelemahan, atau kesenjangan (gap) yang masih ada dalam rencana penanganan bencana.

Keempat: Mendorong kepedulian warga dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mandiri.

Sebagai tindak lanjut, output konkret yang dihasilkan dari agenda ini adalah penyusunan laporan komprehensif hasil simulasi yang memuat jalannya kegiatan, temuan utama di lapangan, serta dokumentasi visual.

Lebih jauh, BPBD Kabupaten Sumbawa menargetkan lahirnya rekomendasi strategis baru. Rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan alur respons darurat, mempererat koordinasi antar-pihak, serta menajamkan fungsi tiap unsur kelembagaan di tingkat desa.

Melalui komitmen bersama dan simulasi TTX ini, Desa Kukin kini diproyeksikan menjadi desa yang lebih tangguh, siap siaga menghadapi potensi bencana, serta mampu meminimalkan risiko maupun dampak material dan non-material terhadap masyarakat. (AM/jak)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengeluarkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Jumat (12/6/2026) lalu. Langkah ini diambil guna merespons perkembangan situasi terkini di tengah masyarakat yang memerlukan perhatian bersama agar stabilitas daerah tetap terjaga.

Dalam pernyataan resminya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya menjaga ketenangan, persatuan, dan kondusivitas di wilayah Kabupaten Sumbawa. Ia meminta warga untuk menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

 "Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, baik yang beredar secara langsung maupun melalui media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang aman dan damai di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Bupati Sumbawa dalam rilis pers tersebut.

Bupati juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Warga diimbau keras untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau bersikap anarkis yang dapat merugikan ketertiban umum.

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan lembaga berwenang. Semua proses harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memastikan stabilitas daerah tetap kokoh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa

Tidak hanya menyoroti masalah keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), dalam rilis yang sama, Bupati Syarafuddin Jarot juga menyelipkan pesan mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumbawa sebagai warisan penting bagi generasi masa depan.

"Mari kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kekayaan alam Kabupaten Sumbawa agar tetap lestari, produktif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.

Menutup imbauannya, Bupati mengajak seluruh warga untuk bahu-bahu merawat Kabupaten Sumbawa agar tetap menjadi daerah yang aman, damai, unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menyerahkan lahan untuk pembangunan pangkalan Korps Marinir TNI AL di wilayah Sumbawa. Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah lahan dilakukan dalam acara yang dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Forkopimda, Seketaris Daerah, Dr. H Budi Prasetyo, Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa, Kepala OPD dan rombongan pejabat Korps Marinir, acara bertempat di lantai 1 Ruang Rapat Haji Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 9 Juni Tahun 2026 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran tamu kehormatan dari Mabes TNI AL, termasuk Dr. Endi Supadi. Bupati menyebut kerja sama ini merupakan impian yang telah dirintis hampir setahun, sejak pertemuan awal di Jakarta. 

“Hari ini impian kita terwujud. Dengan penandatanganan MoU dan penyerahan lahan, kita mulai langkah besar bersama,” ujar Bupati. Tahap awal, Pemkab Sumbawa menyerahkan lahan seluas 20 hektar di lokasi strategis dekat kota, pantai, dan pintu gerbang Teluk Saleh. “Lokasi ini dekat dengan habitat hiu paus terbesar di Indonesia, potensi wisata dunia yang kita miliki,” tambahnya.

Bupati juga menyatakan kesiapan menyerahkan tambahan lahan untuk pengembangan pangkalan. Lokasi tersebut dinilai sangat dekat dengan laut, hanya sekitar 500 meter, sesuai kebutuhan operasional Korps Marinir yang bergerak di darat dan laut.

Bupati Jarot menegaskan, kehadiran Marinir akan memperkuat pertahanan negara, mengingat Sumbawa berbatasan langsung dengan Australia. Selain aspek pertahanan, ia berharap keberadaan pangkalan memberi dampak positif bagi ekonomi, pariwisata, dan pembangunan daerah. 

“Alhamdulillah sekarang banyak potensi PSN yang sudah jalan, seperti stadion. Ada 700 tentara di sini. Kemarin juga sudah diputuskan lokasi Sekolah Rakyat untuk 3.000 murid, dan akhir tahun akan ada Sekolah Terintegrasi Kemendikdasmen untuk 1.000 murid SD-SMP-SMA,” ucap Bupati. 

Mengakhiri sambutannya, Bupati Jarot berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk membangun Sumbawa dan memperkuat pertahanan Indonesia. “Mudah-mudahan Marinir yang akan berpangkalan di sini membawa kontribusi positif. Kami siap membantu apa yang dibutuhkan,” tutup Bupati.

Sementara itu Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI Dr. Endi Supardi, S.E., M.M. memastikan pembangunan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Kabupaten Sumbawa akan langsung dimulai tahun ini. Kepastian itu disampaikan usai serah terima hibah lahan dari Pemkab Sumbawa, Juni 2026.

“Sore ini kami ditemani Bapak Bupati beserta seluruh unsur pimpinan daerah. Tadi sudah dilaksanakan penyerahan atau serah terima hibah tanah yang rencana akan dibangun untuk Batalyon Infanteri Marinir 16,” ujarnya.

Usai serah terima, proses administrasi akan langsung dilanjutkan. “Insyaallah dalam waktu dekat kita akan langsung dibangun Batalyon Infanteri Korps Marinir yang ke-16. Ini salah satu program Bapak Presiden lewat Menhan,” tegasnya.

Penambahan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Sumbawa merupakan bagian dari penambahan 5 batalyon baru Korps Marinir secara serentak di seluruh Indonesia. “Dengan proses penyerahan ini, kita langsung gas bangun Batalyon Infanteri Korps Marinir ini,” tambahnya

Letjen Endi berharap kehadiran Batalyon Marinir di Sumbawa membawa berkah, manfaat, dan kemajuan bagi daerah. Keberadaan 1.000 personel dipastikan berdampak pada pertahanan sekaligus menggerakkan ekonomi. “Kalau sudah berkeluarga, kali dua atau beranak kali tiga dan seterusnya. Sehingga perputaran ekonomi akan lebih cepat. Ini sama-sama menguntungkan buat wilayah Sumbawa dan juga buat Korps Marinir,” jelasnya.

Terkait target pembangunan, Pangkormar menegaskan tidak ada penundaan. “Insyaallah pembangunan langsung tahun ini juga. Kita tidak akan menunda. Kita langsung tindak lanjuti berkas yang ada. Di samping surat berjalan, kita juga akan koordinasi langsung agar pembangunan Yonif 16 ini bisa segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Letjen Endi menjelaskan Korps Marinir memiliki kriteria satuan yang lengkap. Di dalam satu Pasmar terdapat infanteri, kavaleri, artileri, hingga resimen bantuan tempur yang menaungi zeni, kesehatan, perhubungan, dan lainnya. 

“Insyaallah dari semua satuan ini bukan hanya infanteri. Karena nanti ke depan akan ada satu Pasmar atau satu divisi di Sumbawa ini, tergelar sampai Bima dan seterusnya,” tutupnya.

Dilanjutkan dengan peninjauan lahan pembangunan Batalyon infanteri Korps Marinir ke 16 di Samota (AM/Diskominfotiksandi Pemkab Sumbawa)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id 15 Juni 2026 – Wakil Bupati Sumbawa menghadiri penutupan Lomba Tahfidz Al-Qur'an tingkat kepala sekolah, lomba adzan, dan sholat berjamaah tingkat TK, PAUD, dan SD se-Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Deeniyat Sumbawa dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mangga, Sumbawa, Senin (15/6/2026). Turut hadir unsur FORKOPIMDA Kabupaten Sumbawa, jajaran OPD, serta pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan, momentum Tahun Baru Hijriah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Peringatan Tahun Baru Hijriah memiliki makna yang berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi karena lebih menitikberatkan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai bentuk kegiatan ibadah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah di Kabupaten Sumbawa identik dengan tradisi Melala, yaitu tradisi pembuatan Minyak Sumbawa yang dipercaya memiliki berbagai khasiat. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari syiar Islam melalui kegiatan yang bernilai positif. Selain itu, tradisi Melala juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam upaya penyembuhan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, serta meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera, tutupnya.

Puncak dari kegiatan ini yaitu pengumuman juara dari masing-masing kategori lomba yang telah dilaksanakan. Juara Terbaik Lomba Tahfidz Al-Qur'an Tingkat Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumbawa diraih oleh Aini Andriani, S.Pd.Sd., Kepala SD Negeri Kapas Sari. Sementara itu, Juara Terbaik Lomba Adzan Tingkat SD, TK/PAUD diraih oleh Zaid Abdurrahman dari SDIT Darussunnah.

Pada kategori Lomba Sholat Berjamaah Tingkat TK/PAUD, Juara Terbaik diraih oleh PAUD Deeniyat Sumbawa, sedangkan Juara Terbaik Lomba Sholat Berjamaah Tingkat SD diraih oleh SD Negeri 3 Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, 16 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan delegasi dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat dalam rangka program Ambasador Water Expert Program. Pertemuan berlangsung hangat di Aula H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (16/6/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyambut langsung kedatangan delegasi tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Adapun delegasi dari Amerika Serikat yang hadir terdiri dari lima orang, yaitu Mr. Steven Rice (Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S. dan Layanan Taman Nasional), Mr. John McDaniel (Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya), Ms. Tina Bucton (Pejabat Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), Mr. Rulli Rizki (Spesialis Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), dan Ms. Juliyana Safitri (Staf Ahli Ekonomi dan Politik Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya).

Fokus pada Pengelolaan Tambang Rakyat yang Berkelanjutan

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa isu pengelolaan tambang rakyat di Sumbawa telah menarik perhatian global.

"Pertambangan rakyat tidak hanya ada di Lantung, tetapi juga tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa terus berkomitmen mendorong praktik tambang rakyat yang legal, tertib, aman, dan ramah lingkungan," ujar Bupati.

Ia menambahkan, kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) dan penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh, Bupati melihat kunjungan ini sebagai peluang strategis untuk mempererat kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

"Sumbawa kaya akan sumber daya alam dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan pertambangan. Masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal, sehingga kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih maju," harapnya.

Mendalami Tantangan dan Peluang Lingkungan

Sementara itu, Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.

"Kami ingin memahami tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat lokal. Kami juga sangat tertarik pada aspek pengelolaan sumber daya air, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta model pemberdayaan masyarakat yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan," jelas John McDaniel.

Selaras dengan hal tersebut, Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S., Steven Rice, menyoroti urgensi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan konservasi sumber mata air. Menurutnya, mitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan sangat krusial.

"Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan suatu daerah," tutupnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi internasional untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan prinsip berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Keajaiban tradisi lokal menyapa malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Festival Malala, sebuah ritual penyulingan minyak tradisional khas Sumbawa yang sarat akan nilai magis dan budaya, resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Selasa (16/6/2026).

Acara yang dipusatkan di lapangan Desa Poto ini berlangsung meriah dengan dihadiri Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah desa dan kecamatan yang sukses menghelat festival ini meski dengan persiapan yang cukup singkat. Baginya, Festival Malala adalah permata budaya yang unik dan satu-satunya di Indonesia.

“Di NTB ada 10 kabupaten/kota, namun tradisi minyak 1 Muharram hanya ada di Sumbawa. Ini kebanggaan kita yang harus terus dilestarikan,” ujar Bupati dengan penuh semangat.

Atraksi Sandro yang Memukau

Satu momen yang paling menyita perhatian adalah atraksi para Sandro (praktisi pengobatan tradisional). Di hadapan ribuan warga, para Sandro dengan tenang memasukkan tangan ke dalam minyak yang tengah mendidih. Ajaibnya, tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di tangan mereka.

“Kalau kita kena percikan minyak goreng di dapur, kulit pasti melepuh. Tapi tadi, tangan dimasukkan ke minyak mendidih tidak terasa panas dan tidak melepuh. Budaya seperti ini tidak ada di tempat lain,” ungkap Bupati yang mengaku selalu menyediakan minyak Sumbawa sebagai obat pertolongan pertama di rumah.

Meski kagum, Bupati menitipkan pesan khusus kepada para 

Sandro agar tidak pelit membagikan ilmunya. Ia berharap ada regenerasi yang lebih antusias agar tradisi unik ini tidak hilang ditelan zaman.

“Saya melihat para Sandro kita rata-rata sudah senior. Saya berpesan, tolong ilmunya ditularkan ke generasi muda. Jangan sampai tradisi sehebat ini berhenti di tangan generasi tua saja,” tegasnya.

Selain prosesi Malala, malam perayaan tahun baru Islam ini dimeriahkan dengan Festival Shalawatan serta berbagai atraksi budaya lokal lainnya. Bupati menegaskan bahwa perayaan 1 Muharram di Sumbawa adalah harmonisasi antara spiritualitas dan kearifan lokal.

“Hijrah tidak hanya tentang sejarah, tapi juga bagaimana kita merawat identitas. Tahun baru Hijriah kita sambut dengan doa, dan kita kuatkan dengan budaya,” pungkas Bupati sebelum secara resmi membuka festival tersebut.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mempererat tali persaudaraan antar-wilayah di Bumi Samawa. (AM)

Gorontalo.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan perikanan daerah melalui partisipasi aktif dalam ajang Pertemuan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.

Dalam keterangannya Kamis 18 Juni 2026, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang memimpin langsung rombongan delegasi Kabupaten Sumbawa, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterima setibanya di lokasi kegiatan. Prosesi penyambutan adat khas Gorontalo yang diterima rombongan dinilai sebagai simbol kuat persaudaraan dan semangat kebersamaan antar-daerah dalam memajukan sektor pangan nasional.

“Penyambutan adat yang hangat ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol penghormatan dan semangat kolaborasi kita antardaerah. Ini adalah energi positif untuk bersama-sama membangun sektor pertanian dan perikanan Indonesia agar semakin maju, produktif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Jarot.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa PENAS Petani Nelayan merupakan forum strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh delegasi Kabupaten Sumbawa. Baginya, kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang pertukaran inovasi dan pengetahuan yang sangat berharga.

“Ini adalah ruang bagi para petani, nelayan, peneliti, hingga pemerintah untuk berbagi pengalaman dan inovasi teknologi terkini. Kami ingin membawa pulang gagasan-gagasan terbaik yang aplikatif untuk menjawab tantangan di lapangan,” jelasnya.

Bupati Jarot berharap, melalui keikutsertaan dalam perhelatan nasional ini, wawasan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan di Tanah Samawa dapat semakin luas. Ia optimis bahwa kolaborasi yang terjalin selama kegiatan akan menjadi pemicu percepatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa.

“Tujuan akhir kita jelas, yakni bagaimana kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Dengan memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi di tingkat nasional, saya yakin kita bisa menghadirkan solusi yang lebih konkret demi kemajuan sektor pangan kita,” pungkas Bupati.

Delegasi Kabupaten Sumbawa dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan teknis selama PENAS XVII berlangsung, termasuk pameran inovasi, temu wicara, serta kunjungan lapangan untuk meninjau keberhasilan praktik pertanian dan perikanan di wilayah Gorontalo (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Momen pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah menjadi sarana refleksi mendalam bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bertempat di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, Selasa (16/6/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengajak seluruh warga untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik dan inklusif.

Acara peringatan tahun baru Islam ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menekankan bahwa hijrah tidak sekadar perpindahan fisik, melainkan keberanian untuk melakukan transformasi diri.

“Hijrah adalah keberanian untuk berubah. Berani meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Berani mengubah keputusan menjadi harapan, dan kepercayaan menjadi persaudaraan,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa semangat Muharram adalah milik seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga akademisi. Bupati mengajak warga untuk melakukan evaluasi diri agar setiap langkah hidup dapat membawa manfaat bagi sesama.

Prestasi MTQ dan Spirit Generasi Qur’ani

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berbagi kebanggaan atas capaian Kafilah Kabupaten Sumbawa pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tingkat Provinsi NTB di Lombok Tengah. Sumbawa berhasil naik dua peringkat ke posisi ke-6 dari sebelumnya di peringkat ke-8.

“Kita berhasil meraih 7 medali emas. Ini capaian yang luar biasa bagi daerah kita. Pemkab berkomitmen terus memperkuat pembinaan dan memperluas ruang pembelajaran Al-Qur’an demi melahirkan generasi Qur’ani yang menjadi kebanggaan Sumbawa,” tuturnya.

Di sela sela peringatan tahun baru Islam, Bupati menyampaikan duka mendalam atas musibah kebakaran yang melanda sejumlah kecamatan serta lingkungan RSUD Sumbawa beberapa hari lalu. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial.

“Terkadang yang paling dibutuhkan warga terdampak bukan hanya bantuan materi, tapi kehadiran, perhatian, dan doa tulus kita bersama,” imbuh Bupati dengan nada haru.

Menutup rangkaian acara, Bupati menyambut baik peringatan 1 Muharram yang dirangkaikan dengan tradisi “Buat Minyak Sumbawa” di Desa Poto. Ia berharap generasi muda tetap bangga dengan warisan leluhur yang sarat akan nilai gotong royong tersebut.

“Mari kita rawat persaudaraan, jaga kerukunan, dan perkuat nilai agama sebagai pondasi daerah. Hijrah dari saling menyalahkan menuju budaya saling menguatkan, dari pesimis menuju optimis, dan dari sekadar penonton menjadi pelaku perubahan bagi Sumbawa,” tutupnya.

Peringatan tahun baru Islam ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Sumbawa untuk terus melangkah maju dengan semangat kebersamaan yang lebih kuat di bawah naungan nilai-nilai religius. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Upacara Paripurna tanggal 17 Juni 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengawal program-program strategis daerah.

Upacara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Sumbawa, Drs H.Mohamad Ansori, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH jajaran Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam amanatnya, Kajari Sumbawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Sumbawa dan seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terus terbangun, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program Adhyaksa Pendi Tode Ngining.

“Melalui program ini, Kejaksaan berkomitmen penuh memastikan tidak ada satu pun anak di Kabupaten Sumbawa yang kehilangan hak dasarnya sebagai warga negara, baik itu di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, maupun sosial,” tegas Iwan Arto Koesoemo.

Lebih lanjut, Kajari menyoroti pentingnya pengawalan bersama terhadap sejumlah program strategis nasional dan daerah yang sedang berjalan. Program-program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Program Kampung Nelayan. Menurutnya, program-program ini merupakan pilar krusial dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pesisir.

Selain bidang sosial dan ekonomi, Kajari juga menyatakan dukungan penuh Kejaksaan Negeri Sumbawa terhadap program Sumbawa Hijau Lestari. Ia memuji langkah Pemkab Sumbawa yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan melalui upaya pemulihan kawasan kritis serta penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

“Langkah ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga masa depan generasi mendatang. Saya mengajak seluruh elemen untuk menjadikan sinergi yang telah terbangun ini sebagai modal utama kita bersama dalam mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.

Upacara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Lombok Tengah, 15 Juni 2026– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri acara Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/6/2026). Bupati hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., serta pendamping Kafilah Kabupaten Sumbawa, Jayakusuma, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa.

Acara penutupan dihadiri oleh para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga keagamaan, dewan hakim, kafilah peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, serta ribuan masyarakat yang memadati arena utama MTQ.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTQ XXXI yang mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan dinilai memiliki kualitas setara dengan MTQ tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh panitia, pemerintah daerah, dan masyarakat Lombok Tengah.

Ia menegaskan bahwa penutupan MTQ bukanlah akhir dari syiar Al-Qur'an, melainkan awal untuk semakin membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ia mengajak seluruh daerah di NTB untuk terus berupaya mengembalikan kejayaan NTB sebagai gudang qari dan qariah serta mendukung terwujudnya NTB sebagai Serambi Al-Qur'an.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dan mengirimkan kafilah terbaiknya dalam MTQ XXXI. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat pendidikan Al-Qur'an dan membangun generasi Qur'ani yang akan melanjutkan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga memberikan penghargaan kepada dewan hakim, LPTQ, TNI-Polri, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ. Ia berharap para juara yang lahir dari ajang ini dapat menjadi duta terbaik NTB pada MTQ tingkat nasional serta terus mengharumkan nama daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB secara resmi menutup MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 dan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam membangun NTB yang religius, unggul, dan berdaya saing.

Pada MTQ XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, Kafilah Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sejumlah gelar juara, yaitu:

1. Jihan Talita Ulfa, Juara 1 Tartil Putri

2. Nisrina Khalila Haipon, Juara 1, 1 Juz dan Tilawah Putri

3. Julia Tri Wulandari, Juara 1 Khat Kontemporer Putri

4. Rahmawati, Juara 1 Khat Dekorasi Putri

5. Taqwa Hikmatullah, Juara 1, 10 Juz Putra

6. Rizky Rangga Sabda Maulana, Juara 1, 5 Juz dan Tilawah Putra

7. Syifa Fadiyah Maulida, Juara 1 Tilawah Remaja Putri

8. Nail Nasri Rahman, Juara 3, 1 Juz dan Tilawah Putra

9. Wanda Aulia Segal, Juara 3 Khat Naskah Putri

10. Khozinatul Asror, Harapan 1 Tilawah Dewasa Putra

11. Wahyu Rahman Maulana, Harapan 1 Qiraat Murattal Dewasa Putra5

12. Rini Aryanti, Harapan 1, Qiraat Murattal Remaja Putri

13. Noni Maelani, Harapan 3, Qiraat Murattal Dewasa Putri 

14. Muhammad Isyrak Arisyi. Muhammad Fakhri Al Azzam Hidayat. A. Hafidz Zamzamy, Harapan 3 Fahmil Putra

15. Ridha Zulya Fitri, Harapan 2, 20 Juz Putri

16. Fadhilah Humaira Naser, Harapan 2 Tilawah Anak Putri

17. Muhammad Fadhlurrahman, Harapan 3, 20 Juz Putra

18. Muhammad Ayka Amirul Mukminin, Harapan 3, 30 Juz Putra

19. Husniah Azriani, Harapan 2 KTIQ Putri

20. Zhobirin Ilham, Harapan 1, KTIQ Putra

21. Edy Juandi Putra, Harapan 3 Khat Naskah Putra

22. Alfi Mashudi, Harapan 1 Khat Dekorasi Putra

23. Putri Assyifa Rizkia, Harapan 1, 5 Juz dan Tilawah Putri

Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama LPTQ dan seluruh pihak terkait. Kehadiran Bupati Sumbawa pada malam penutupan sekaligus menjadi bentuk dukungan dan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pembina, dan pendamping yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada ajang MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id -Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk proses rekrutmen mitra pendataan yang akan menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Kami tidak sedang mencari peserta dengan nilai tertinggi semata. Kami sedang mencari orang yang tepat untuk wilayah yang tepat,” tegas Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Minggu 31 Mei 2026

Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota di NTB, BPS membutuhkan sebanyak 5.210 mitra pendataan yang akan bertugas selama kurang lebih dua setengah bulan. Mereka akan melakukan pendataan secara langsung kepada rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.

Menurut Wahyudin, peran mitra pendataan sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, BPS membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik, tetapi juga memahami wilayah tugasnya serta siap menjalankan tanggung jawab pendataan secara profesional.

“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Karena itu, kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.

Wahyudin menambahkan, saat ini BPS juga tengah melaksanakan rekrutmen mitra tambahan melalui mekanisme yang sama. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik yang dapat mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS.

Menurutnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tambahan tersebut otomatis akan ditugaskan pada kegiatan Pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kebutuhan mitra untuk kegiatan Sensus Ekonomi telah ditetapkan sebanyak 5.210 orang, sementara proses rekrutmen mitra tambahan juga diharapkan untuk menyediakan basis calon mitra yang sewaktu-waktu dapat menjadi pendukung bagi berbagai kegiatan statistik BPS sesuai kebutuhan.

“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu, kebutuhan mitra tidak hanya untuk Sensus Ekonomi 2026. Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Seluruh proses rekrutmen, termasuk mitra tambahan, dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman mitra.bps.go.id. Pada tahap awal, calon mitra melakukan registrasi mandiri dengan melengkapi profil yang mencakup identitas diri, domisili, pendidikan terakhir, pengalaman kegiatan statistik, serta informasi mengenai kemampuan dan sarana pendukung yang dimiliki.

Setelah itu dilakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan data yang diinput peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti tes kompetensi yang dilaksanakan secara daring melalui sistem.

“Semua peserta masuk melalui pintu yang sama dan diseleksi dengan cara yang sama. Tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen ini,” tegas Wahyudin.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk berlangsung secara objektif, terukur, dan transparan. Hasil tes kompetensi menjadi salah satu komponen penting dalam proses seleksi. Namun, nilai tes bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelulusan mitra pendataan.

Menurut Wahyudin, rekrutmen mitra pendataan memiliki karakteristik yang berbeda dengan seleksi yang semata-mata menentukan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi. Sebab, BPS tidak hanya membutuhkan individu yang memiliki kemampuan baik, tetapi juga harus memastikan ketersediaan petugas yang memadai dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah pendataan.

“Nilai yang tinggi tentu menjadi modal penting. Namun, kebutuhan Sensus Ekonomi tidak hanya soal nilai. Kami juga harus memastikan setiap wilayah memiliki petugas yang cukup untuk melaksanakan pendataan secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kedekatan domisili mitra dengan wilayah tugas menjadi salah satu aspek yang ikut dipertimbangkan. Petugas yang memahami karakteristik wilayah setempat umumnya lebih mudah menjangkau responden, mengenali kondisi lapangan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain itu, BPS juga perlu memastikan sebaran petugas tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, dapat saja terdapat banyak peserta dengan nilai baik yang berasal dari wilayah yang sama, sementara wilayah lain membutuhkan petugas untuk mendukung pelaksanaan pendataan.

“Kami harus melihat kebutuhan secara menyeluruh. Tidak ideal apabila petugas menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain mengalami kekurangan petugas. Karena itu, komposisi dan sebaran petugas menjadi bagian penting dalam proses penetapan mitra,” kata Wahyudin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesiapan peserta untuk ditempatkan di luar wilayah tempat tinggalnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mendukung kebutuhan lapangan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan pendataan tetap dapat berjalan efektif pada wilayah-wilayah yang membutuhkan tambahan petugas.

Menurut Wahyudin, seluruh pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menghasilkan data yang lengkap, akurat, serta dapat dipercaya.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan didukung oleh sistem yang dirancang untuk menjaga objektivitas proses seleksi. BPS berkomitmen menjaga transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap tahapan rekrutmen, sehingga proses yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dinyatakan lulus seleksi akhir, calon mitra diwajibkan menyetujui pakta integritas melalui aplikasi Sobat BPS sebelum dapat ditetapkan sebagai mitra pendataan. Pakta integritas tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berbasis sistem tersebut, BPS NTB berharap dapat menghadirkan petugas lapangan yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Tujuan kami sederhana. Menghadirkan petugas terbaik di setiap wilayah agar data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya,” tutup Wahyudin.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak kurang mampu, khususnya anak terlantar dan yatim piatu. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dalam menjalankan program inovatif bertajuk Adhiyaksa Pendi Tode Ngining".

Dukungan tersebut dituangkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kamis (21/5/2026) lalu.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Fokus pada Pemenuhan Hak Dasar Anak

Program Adhiyaksa Pendi Tode Ngining dirancang sebagai langkah konkret negara untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Program ini berfokus pada upaya identifikasi serta fasilitasi akses layanan dasar bagi anak-anak yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi sasaran utama program ini meliputi fasilitasi penerbitan dokumen vital seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, membantu anak-anak rentan mendapatkan akses perlindungan kesehatan melalui penerbitan KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau kepesertaan BPJS Kesehatan, serta memastikan anak terlantar dan yatim piatu mendapatkan perhatian khusus agar hak-hak tumbuh kembang mereka tetap terpenuhi.

Sinergi Lintas Sektor untuk Hasil Optimal

Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyambut baik inisiatif yang digagas oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa ini. Menurutnya, kolaborasi antara Pemkab dan Kejari merupakan langkah efektif dalam memangkas hambatan birokrasi yang sering dihadapi masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka.

"Program ini merupakan bentuk sinergi yang sangat positif. Kami di jajaran Pemkab Sumbawa siap mendukung penuh agar pendataan hingga penyaluran bantuan bagi anak-anak terlantar dan yatim piatu ini berjalan tepat sasaran," ujar Sekda dalam rapat tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Kajari Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, menekankan bahwa kehadiran program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak di Sumbawa. Dengan adanya keterlibatan berbagai OPD, diharapkan proses pendataan dan verifikasi di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Sumbawa optimistis bahwa program Adhiyaksa Pendi Tode Ngining akan menjadi solusi efektif dalam menjamin masa depan dan kesejahteraan kelompok masyarakat paling rentan di wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM)

Tegaskan Koordinasi Lintas OPD serta Beri Contoh di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas

Sumbawa Amarmedia.co.id – Camat Sumbawa, Ardiansyah, mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari distribusi LPG subsidi hingga penanganan sampah rumah tangga. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui usai kegiatan koordinasi bersama pihak terkait.

Menurutnya, pengawasan distribusi LPG subsidi perlu mendapat perhatian serius agar tepat sasaran. Ia menilai masih ada masyarakat yang sebenarnya sudah tergolong mampu, bahkan pelaku usaha yang memiliki penghasilan cukup, namun masih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kilogram.

“Yang menjadi persoalan di lapangan, kadang masyarakat mempertanyakan kenapa masih ada pihak yang mampu tetapi tetap menggunakan gas subsidi. Padahal sesuai aturan, LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan hanya berperan melakukan pemantauan dan menyampaikan data kebutuhan masyarakat, sementara penentuan kuota berada di pihak terkait seperti agen dan Pertamina. Karena itu, koordinasi terus dilakukan agar distribusi LPG tetap berjalan lancar, termasuk pada hari libur.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar pangkalan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai ada alasan stok tidak tersedia,” jelasnya.

Ardiansyah juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap berbagai persoalan tersebut agar langkah yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran. Ia mengaku sebagai pejabat baru di wilayah tersebut, sehingga perlu memahami kondisi lapangan secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan.

“Dalam hal ini kami masih melakukan kajian terlebih dahulu, karena saya juga baru menjabat sehingga perlu melihat dan mengkaji langkah-langkah apa yang tepat untuk dilakukan,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh penanganan persoalan tetap dilakukan melalui koordinasi lintas OPD dan pihak terkait agar solusi yang diambil dapat berjalan maksimal.

“Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus melalui koordinasi bersama OPD terkait agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain persoalan LPG, Ardiansyah juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di lingkungan masyarakat. Ia berharap adanya dukungan bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai memisahkan sampah organik dan nonorganik agar pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan bau.

“Kalau sampah organik dicampur dengan plastik dan sampah lainnya, tentu akan menimbulkan bau dan menyulitkan pengolahan. Ini yang harus terus kita sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengakui upaya mengubah pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah tidak mudah dan membutuhkan dukungan tenaga, anggaran, serta keterlibatan semua pihak. Namun demikian, pemerintah kecamatan tetap berupaya memberikan contoh langsung kepada masyarakat, baik di lingkungan Kantor Camat maupun di rumah dinas camat, sebagai bentuk edukasi dan ajakan untuk membiasakan pola hidup bersih serta pengelolaan sampah yang baik di lingkungan masing-masing. (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan LPG 3 kilogram menjelang long weekend dan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Upaya ini dilakukan guna menjaga kestabilan pasokan LPG bersubsidi agar tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kabag Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya menjelaskan bahwa pada Jumat, 29 Mei 2026, Pemkab Sumbawa telah menerbitkan surat usulan alokasi fakultatif atau extra dropping LPG 3 Kg yang ditujukan kepada SAM Retail NTB.

Menurut Ivan, langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah daerah terhadap kemungkinan meningkatnya konsumsi LPG selama masa libur panjang, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya memastikan distribusi LPG 3 kilogram tetap aman dan terkendali selama libur panjang berlangsung,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan extra dropping nantinya akan dilakukan dengan pengawasan ketat agar penyaluran berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. LPG subsidi diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak menerima dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya.

Selain itu, pengawasan distribusi juga akan terus dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, termasuk agen dan pangkalan LPG, guna memastikan stok tetap aman serta mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut mengimbau masyarakat agar membeli LPG sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu terganggunya distribusi selama masa libur nasional dan cuti bersama berlangsung. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (29 Mei 2026 ) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan dan Kepatuhan Terhadap SOP Program MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), mitra, serta yayasan se-NTB.

Sekda Abul Chair menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi program MBG yang dinilai menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.

Dirinya menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.

“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.

Menurutnya, Pemprov NTB mendorong agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG, dengan 733 unit aktif. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Sekda Abul Chair juga menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.

“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sekda Abul Chair menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.

“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa tujuan utama Program MBG adalah pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.

“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Sony menegaskan bahwa MBG juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan sehingga supplier lokal harus menjadi prioritas utama.

“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.

Secara nasional, program MBG telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dan mempekerjakan lebih dari 27 ribu pekerja. Provinsi NTB terdapat 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit telah operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.

Khusus di NTB, program MBG telah melibatkan sekitar 4.457 supplier yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat.

“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.

Sony juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan kepatuhan harga sesuai HET, serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tidak dipenuhi, operasional dapat disuspend sementara untuk dilakukan evaluasi lanjutan.

Selain itu, standar keselamatan seperti instalasi dan penggunaan gas juga wajib dipenuhi demi menjamin keamanan operasional program.

Sony menyebutkan, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.

Sekitar Rp4 miliar per hari dari anggaran tersebut diserap untuk tenaga kerja sebanyak 40.100 orang sehingga menciptakan efek perputaran ekonomi di masyarakat melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari.

“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. (AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 29 Mei 2026 — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa yang berlangsung di Mapolres Sumbawa pada Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov perwakilan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa, BNNK Sumbawa, tokoh agama, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Kapolres Polres Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkotika yang semakin marak di wilayah Kabupaten Sumbawa.

“Selain menunjukkan komitmen Polres Sumbawa terkait peredaran narkoba yang marak di Kabupaten Sumbawa, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti segera dimusnahkan,” ungkap Kapolres Sumbawa.

Polres Sumbawa menjelaskan, total barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan memiliki berat netto sebesar 859,65 gram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,83 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan dan 0,45 gram untuk kepentingan pemeriksaan Balai POM. Sehingga barang bukti yang dimusnahkan pada hari itu mencapai 845,37 gram.

Pihak kepolisian juga mengungkapkan keprihatinan atas keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus tersebut. Salah satu pelaku diketahui masih berstatus pelajar dan berasal dari Kabupaten Dompu.

“Kami sangat menyayangkan anak-anak di bawah umur terlibat dalam kegiatan terlarang seperti ini. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” lanjutnya.

Kehadiran Sekda Sumbawa dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap upaya pemberantasan narkoba. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berkomitmen memperkuat sinergi dalam menekan peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Polres Sumbawa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, termasuk Forkopimda, BNNK, tokoh agama, dan media massa yang turut menyuarakan pentingnya perang melawan narkoba di Kabupaten Sumbawa.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa.

Predikat tertinggi dalam hasil audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Kota Mataram, pada Senin (25/5/2026).

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda NTB, para kepala daerah, serta ketua DPRD dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Usai  menerima dokumen LHP, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang solid dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

 “Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Opini WTP ini bukan hanya penghargaan formal, tetapi bukti nyata tanggung jawab kita kepada masyarakat Sumbawa bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Drs. H. Mohamad Ansori, Senin (25/5/2026).

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi pelecut semangat dan dorongan kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan NTB memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa dinilai sangat kooperatif, disiplin dalam menyajikan pelaporan keuangan, serta konsisten dan responsif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dengan sangat baik.

Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Pemkab Sumbawa membuktikan komitmennya yang berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sumbawa.(AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan bahwa langkah penertiban terhadap aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Dusun Punik, Kecamatan Batulanteh, telah dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Langkah ini diambil melalui koordinasi resmi dan hasil rapat Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pengamanan Hutan yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi teknis terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat koordinasi Forkopimda yang digelar pada Rabu (20/5/2026). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP dan dihadiri oleh Kapolres Sumbawa, Dandim 1607/Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah IV, Camat Batulanteh, serta unsur terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, tim memaparkan sejumlah temuan di lapangan hasil pengecekan yang dilakukan sebelumnya. Tim menemukan adanya alat berat yang berpindah lokasi untuk membuka jalan baru guna memperlancar pengangkutan kayu hasil tebangan. Padahal, alat berat tersebut sebelumnya telah dilarang beroperasi dan telah dipasang garis polisi (police line) sejak 11 April 2026. Namun, saat dicek kembali pada 16 Mei 2026, garis polisi ditemukan dalam kondisi rusak atau hilang.

Tim menemukan kayu hasil tebangan di sekitar lokasi bekas penebangan pohon dan di pinggir sungai. Setelah diverifikasi, kayu-kayu tersebut dipastikan berasal dari luar area izin yang sah.

Selama proses pengecekan lapangan oleh Satgas, tidak ada satu pun pihak di lokasi yang mengaku sebagai pemilik kayu maupun alat berat tersebut. Oleh karena itu, proses identifikasi kepemilikan kini dilakukan melalui verifikasi dokumen dan pendalaman oleh pihak berwenang.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menegaskan bahwa berdasarkan Surat BKPH Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, tanggal 26 Februari 2026, nomor 522.1/023/P2HPN/BKPH-WIL IV/2026 Perihal Penghentian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Bupati Sumbawa, tanggal 27 Februari 2026, nomor 600.4.8.5/214/Ekon-SDA/II/2026, perihal Penegasan Penghentian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin dinyatakan bahwa:

pelayanan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Batulanteh telah dihentikan;

berita acara verifikasi yang diterbitkan sebelum tahun 2024 telah dibekukan dan dinyatakan tidak berlaku; serta

seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu wajib tunduk pada ketentuan hukum dan perizinan yang sah.

Pemkab Sumbawa memastikan bahwa keputusan penghentian operasional alat berat dan pengamanan kayu sitaan ini merupakan keputusan bersama Satgas dan Forkopimda, bukan tindakan sepihak dari individu atau kelompok tertentu. Proses hukum akan terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap legalitas lokasi penebangan serta asal-usul kayu.

Sebagai langkah transparansi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini membuka ruang pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kayu tebangan tersebut.

"Dengan adanya pengaduan, maka akan terbuka siapa pemilik kayu tersebut. Selanjutnya, kita bisa memverifikasi lokasi penebangannya secara jelas, apakah legal atau ilegal, untuk kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Bupati Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id - 25 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin.

Peserta yang hadir sekitar 60 orang berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bentuk kolaborasi bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional.

Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporannya menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan rutin, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata. Menurutnya, kualitas pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.

Faozal juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Menurutnya, sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangann UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.

“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.

Dukungan dunia usaha juga disampaikan Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan sangat penting dalam memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.

“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.

Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026, di mana peserta langsung dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(Diskominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah. Langkah awal ini ditandai dengan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Ngisi bareng "Ngibar" kuesioner sensus yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi NTB, Mataram, Jumat (22/5/2026).

Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini menjadi Langkah awal untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR PKP menghadirkan para mitra kerja strategis di bidang jasa konstruksi, yang mencakup para kontraktor dan konsultan, sebagai objek sensus.

"Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di jasa konstruksi dapat memberikan input data serta informasi yang akurat terkait dengan kondisi usaha mereka," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktif ini merupakan komitmen nyata dari Dinas PUPR PKP untuk menyukseskan program nasional yang telah dicanangkan pemerintah tersebut.

Rangkaian kegiatan "Ngibar" ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2026. Setelah diawali oleh Dinas PUPR PKP, pelaksanaan pengisian sensus ekonomi ini nantinya akan dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh mitra kerja lainnya serta menyasar OPD-OPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.

Disebutkan, sektor konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah sehingga perlu didukung dengan data yang akurat dan berkualitas. Karena itu, Dinas PUPR-PKP NTB secara khusus mengundang pelaku usaha konstruksi untuk hadir dan mengikuti pengisian data Sensus Ekonomi 2026 bersama BPS.

“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik," ucap pejabat eselon II yang dikenal humble ini.

Dijelaskan pula, bahwa konsep Ngibar memang sengaja dirancang agar pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan langsung dalam suasana yang lebih komunikatif dan praktis. Dengan pola tersebut, proses pendataan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga membangun kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya data bagi pembangunan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk menghadirkan basis data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Tahun 2026 ini menjadi Sensus Ekonomi kelima yang digelar Pemerintah.

“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah," katanya.

Dijelaskan, pelaksanaan Ngibar memang dirancang BPS sebagai pendekatan kolaboratif agar proses pendataan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi pelaku usaha. Menurutnya, melalui mekanisme pengisian bersama seperti ini, pelaku usaha tidak dibiarkan mengisi sendiri tanpa pendampingan, tetapi dibantu langsung hingga proses submit selesai dilakukan.

“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” ucap pria yang identik dengan kumis khas ini.

Dalam pelaksanaan Ngibar ini, peserta terlebih dahulu menerima penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. Setelah itu, peserta diarahkan membuka tautan pendataan menggunakan perangkat masing-masing. Pelaku usaha kemudian mengisi informasi usaha secara bertahap, mulai dari identitas usaha, lokasi, aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga informasi penunjang lainnya.

"Melalui pelaksanaan Ngibar ini, BPS Provinsi NTB berharap partisipasi pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 terus meningkat. Dengan begitu, data ekonomi kita menjadi lebih akurat, lengkap, dan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran," tutupnya.(PUPRPKP/Diskominfotik)

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB yang berlangsung di hotel Lombok Raya, (22/05).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa Satgas MBG memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah.

“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, Program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung, sedangkan anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai menjadi salah satu Provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB serta keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.

“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.

Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.(Diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Sultan Sumbawa XVIII, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV dalam sambutan tertulisnya Kamis 21 Mei 2026 memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi upaya perlindungan Kere Alang yang dilakukan atas kolaborasi dan sinergi berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah Sumbawa, Universitas Samawa, Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Museum Bala Datu Ranga, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dan Kanwil Kemenkum NTB dalam mewujudkan pencatatan 55 motif Kere Alang Sumbawa sebagai salah satu warisan budaya milik masyarakat Sumbawa untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Sambutan tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Majelis Adat LATS, Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A, sambutan tertulis ini cukup singkat namun secara tegas menyakatan bahwa Kere Alang sebagai warisan budaya Tau Samawa harus mendapatkan perlindungan secara hukum dengan cara mencatatkan motif-motif tenun tradisional Sumbawa ini sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional dari Sumbawa Sumbawa. Kekayaan budaya ini adalah anugerah karena memiliki nilai filosofi dan nilai ekonomi yang tinggi jika kita bisa merawat dan melestarikannya dengan baik. 

Berikut cuplikan pidato sambutan tertulis Sultan Muhammad Kaharuddin IV: 

“Di tengah zaman digitalisasi ini, Kere Alang Samawa harus kita jaga, lestarikan, kembangkan, dan manfaatkan sebaik-baik kemakmuran Tau Samawa, sehingga langkah awal upaya perlindungan motif dan corak Kere Alang perlu kita daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak hanya di negara kita namun juga diakui secara internasional.” 

Lebih lanjut Sultan Sumbawa XVIII mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sumbawa yang telah disematkan gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa atas komitmen dan keseriusannya dalam melakukan perlindungan budaya; Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat Universitas Samawa (LPPM UNSA) yang dengan gigih melakukan penelitian untuk naskah akademik pengajuan KIK; Dekranasda Kabupaten Sumbawa yang responsif dalam menerima pengadukan masyarakat atas keresahan belum terdatanya motif-motif Kere Alang Sumbawa dalam KIK; Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang membantu menjadi narasumber penelitian; Departemen Social Impact PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang memfasilitasi terwujudkan proses riset, pendaftaran KIK, dan desiminasi informasi; Museum Bala Datu Ranga yang akan menyimpan dan menarasikan Kere Alang sebagai bagian dari koleksi museum untuk memenuhi fungsi edukasi dalam museum; dan Kanwil Kemenkum NTB yang mengawal proses pencatatan dan pemberian sertifikat KIK untuk Kere Alang Sumbawa. 

Di akhir pidato sambutan, Sultan Sumbawa menuliskan:

“Bagi kami, Kere Alang tidak hanya sekedar ekspresi budaya namun menjadi bagian dari identitas dan integritas Tau Samawa. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar generasi muda kita dapat mengetahui dan memiliki kebanggaan pada karya cipta dari pendahulunya…”

Selain Sultan Sumbawa, pidato sebelumnya diisi oleh Wakil Rektor II UNSA mewakili akademisi dan peneliti, perwakilan tim Social Impact PT. AMNT, dan Kakanwil Kemenkum NTB. Sebagai pamungkas, setelah pembacaan pidato tertulis Sultan Sumbawa, Bupati Sumbawa berpidato dan memberikan apresiasi atas kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan pencatatan 55 motif kere alang ini untuk mendapatkan KIK. (AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id – Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten Sumbawa menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV pada Kamis, (21/5/2026) di Aula Gedung Olive Food Court, Sumbawa. Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang ini mengusung tema "Maju, Bergerak, dan Berkolaborasi.

Muscab HIPMI ke IV ini, dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Djarot MP. Turut hadir pimpinan DPRD Sumbawa, H.M.Berlian Rayes SAg M.M Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH. Ketua BPD HIPMI NTB Ismed Fathurrahman  Maulana, Ketua BPC HIPMI Sumbawa, Farzan, Forkopimda, Ketua dan pimpinan pers dan peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan peluang usaha di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Jarot memaparkan berbagai potensi strategis daerah yang dinilai mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumbawa ke depan.

“Dengan sumber daya alam yang melimpah, Sumbawa memiliki kesempatan besar untuk membangun usaha dan bisnis. Kita harus mulai hilirisasi, menjadi produsen dari sektor pertanian, perikanan, garam hingga KEK Samota yang nantinya akan memberikan multiplier effect bagi daerah,” tegas Jarot.

Bupati juga menyinggung rencana pengembangan industri garam dan unggas terintegrasi bernilai triliunan rupiah. Untuk mendukung industri garam, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 15 ribu hektare.

“Garam membutuhkan sekitar 13,9 ribu hektare lahan, makanya kita siapkan 15 ribu hektare. Ini untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Haji Jarot turut mengapresiasi kepengurusan periode 2022–2025 dan berharap proses regenerasi organisasi berjalan sehat serta melahirkan pemimpin terbaik.

“Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik. Ketua harus memiliki visi membangun Sumbawa lebih cepat,” katanya.

Haji Jarot juga menegaskan disiplin kerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kepala OPD melaporkan progres pekerjaan setiap Selasa pagi dan tidak menunda pekerjaan.

“Kita harus siap berlari, tidak boleh maraton apalagi jalan,” tandasnya.

Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga soliditas dan tidak terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Menurutnya, masyarakat Sumbawa memang membutuhkan contoh nyata untuk menerima teknologi dan pola usaha baru.

“Orang Sumbawa kadang agak susah mengubah pikiran ke teknologi baru. Tapi kalau sudah ada satu yang berhasil, semua akan ikut,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar para pelaku usaha tidak memonopoli peluang bisnis dan tetap membangun kemitraan dengan UMKM lokal.

“Begitu banyak peluang, jangan semua diambil sendiri. Harus dekat dan bermitra dengan UMKM,” katanya.

Di hadapan peserta, Jarot menegaskan dirinya terbuka terhadap investasi yang masuk ke Sumbawa selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Saya akan melindungi setiap investasi yang masuk ke Sumbawa dan akan saya jaga selama memberi kontribusi kepada masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Jarot juga meminta agar proses perizinan di Kabupaten Sumbawa dipercepat guna mendukung iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Sebelumnya Ketua BPD HIPMI NTB, Ismed Faturrahman Maulana menyampaikan, pihaknya sangat bahagia dan bangga melihat penyelenggaraan muscab HIPMI Kabupaten Sumbawa ke IV bisa dihadiri oleh berbagai pihak. Baik itu itu dari eksekutif, legislatif dan forkopimda. 

“Kami melihat HIPMI Sumbawa sangat bersemangat dan serius, dan ini patut diapresiasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan HIPMI sebelumnya yang sudah melahirkan regenerasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk perizinan di Kabupaten Sumbawa sangat cepat. Sehingga hal ini diyakini akan mendorong iklim investasi.

“Kami mengapresiasi Penda Sumbawa yang sudah sangat mendukung dalam perizinan dan hal ini akan mendorong investasi yang ada,” jelasnya

Sementara Ketua BPC HIMPI Sumbawa, Farzan mengatakan, momentum pemilihan ketua HIPMI bukan sekadar agenda organisasi maupun pergantian kepemimpinan semata.

Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi dan regenerasi di tubuh HIPMI sebagai wadah para pengusaha muda yang memiliki semangat inovasi, kolaborasi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Pemilihan ketua hari ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memilih pemimpin terbaik yang memiliki visi, integritas, dan komitmen dalam membawa BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa menjadi organisasi yang semakin solid, progresif, dan mampu menciptakan iklim wirausaha yang lebih maju,” ujar ijhan akrab disapa an.

Ia berharap seluruh rangkaian proses pemilihan dapat berlangsung tertib, demokratis, menjunjung tinggi sportivitas, serta tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan di internal organisasi.

Ijhan menekankan bahwa perbedaan pilihan dalam dinamika organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, kata dia, persatuan HIPMI harus tetap menjadi prioritas utama seluruh anggota.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dalam demokrasi organisasi. Tetapi persatuan dan kekompakan HIPMI harus tetap dijaga,” tegasnya.

Ijhan  juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kandidat yang mengikuti proses pemilihan. Menurutnya, kesiapan para calon menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk berkontribusi melalui HIPMI dalam mendorong kemajuan dunia usaha di Kabupaten Sumbawa.

Ia berharap kepemimpinan HIPMI ke depan mampu melahirkan program-program nyata yang berdampak terhadap pengembangan pengusaha muda serta pertumbuhan ekonomi daerah. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa menggelar orientasi teknis penggunaan mobil pemadam kebakaran baru di Markas Yonif 835/SYB Kerekeh, Rabu (22/5/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah persiapan operasional dua unit mobil damkar (fire truck) yang baru saja diterima dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI).

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa orientasi teknis berjalan dengan lancar. Pelatihan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel memiliki kesiapan dan keahlian yang matang dalam mengoperasikan armada baru tersebut.

"Damkar Kabupaten Sumbawa saat ini masih kekurangan fire truck untuk melayani beberapa wilayah yang nantinya akan dibuka sebagai zona pelayanan baru. Karena itu, kami sangat berterima kasih atas dukungan armada dari Kemenhan RI ini," ujar Haji Sahabuddin, Kamis (21/5/2026).

Perluasan Zona Layanan Antar-Kabupaten

Menurut Haji Sahabuddin, tambahan dua unit fire truck ini akan sangat membantu memperkuat pelayanan pemadam kebakaran, tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumbawa tetapi juga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kehadiran armada ini sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas yang selama ini menghambat pembukaan zona layanan baru di daerah-daerah rawan.

Di lokasi yang sama, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 835/SYB, Letkol INF Muhamad Arifianto , menjelaskan bahwa penempatan dan orientasi di Markas Yonif merupakan bentuk nyata kolaborasi strategis. Ia berharap keberadaan mobil damkar ini dapat mengoptimalkan respons pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat.

Fokus Utama adalah penanganan kebakaran permukiman dan lahan dan tujuan strategis mempercepat response time (waktu tanggap) di zona layanan baru serta memperkuat mitigasi bencana berbasis sinergi lintas institusi.

"Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor kebencanaan dan penyelamatan. Kami siap mendukung penuh upaya perlindungan masyarakat ini," pungkas Kolonel Arifianto. (AM)

SUMBAWA. Amarmedia.co.id — Dalam rangka sosialisasi Advokasi Transformasi Posyandu dan memperingati Hari Posyandu Nasional 2026 sekaligus memperkuat aksi konvergensi pencegahan stunting, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Alas pada Selasa, 19 Mei 2026.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, evaluasi langsung, serta advokasi terkait transformasi Posyandu sebagai wadah integrasi layanan dasar.

Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung ke Posyandu Melati di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas. Posyandu ini merupakan salah satu posyandu yang telah resmi mengantongi nomor registrasi dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

Dalam peninjauan ini, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE melihat langsung kesiagaan kader dalam memberikan pelayanan siklus hidup, mulai dari bayi, balita, resiko stunting, hingga kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang hadir dengan penuh semangat untuk melakukan skrining kesehatan dini.

Pada momentum tersebut, diserahkan juga sejumlah dukungan secara simbolis pertama ; bantuan pangan dan protein hewani dari BAZNAS untuk keluarga rentan/berisiko stunting yang masuk kategori mustahik, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk cegah stunting.

Kedua dalam rangka SPM Bidang Pendidikan,dukungan buku bacaan untuk menguatkan literasi dan menumbuhkan minat baca masyarakat di posyandu.

Ketiga dalam rangka SPM Perumahan Rakyat, Sebagai kilas balik keberhasilan kolaborasi lintas sektor, diingatkan kembali dukungan pembangunan rumah layak huni bagi sasaran Desa Lunyuk Ode yang sebelumnya diserahkan di Posyandu Kemuning 1, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk.

Workshop Peningkatan Kapasitas TP Posyandu dan 6 Pilar SPM

Usai meninjau lapangan, kegiatan bergeser ke Aula Kantor Camat Alas untuk pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Kader Posyandu tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

Workshop yang berlangsung hingga pukul 14.00 WITA ini fokus pada penguatan 6 Pilar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, dan Trantibumlinmas.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Alas Dr.Usman SE.ME beserta Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Alas ibu Dian Eka Yanti Usman), Kepala Desa Dalam, Ketua Pembina Posyandu Desa Dalam, petugas kesehatan, KUPT Kesehatan, KUPT KB, serta perwakilan pengampu SPM dari berbagai OPD (Dinas PMD, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta DP2KBP3A).

Melalui sinergi, kolaborasi, dan integrasi lintas sektor ini, diharapkan transformasi Posyandu di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan optimal demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang refleksi mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB pada Rabu (20/5/2026) ini membawa pesan kuat tentang pergeseran makna kedaulatan di era modern.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Abul Chair mengajak seluruh peserta upacara kembali menengok sejarah 1908, saat organisasi Boedi Oetomo meletakkan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui jalur intelektual dan diplomasi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut adaptasi yang radikal.

"Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis mutatis mutandis berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan," ujar Abul Chair mengutip amanat Menkomdigi.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2026 ini, medan perjuangan bangsa telah bergeser. Kedaulatan tidak lagi hanya berbicara tentang batas-batas teritorial fisik, melainkan kedaulatan informasi dan akselerasi transformasi digital.

Dengan mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara," pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi muda di ruang siber. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas Bangsa).

Langkah revolusioner bahkan telah diambil per 28 Maret 2026, di mana pemerintah resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan ramah tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, narasi kebangkitan ini dikaitkan erat dengan visi kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui "Asta Cita". Pemerintah kini tengah mengintegrasikan ekosistem kesejahteraan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara masif.

Kemandirian ekonomi diperkuat melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang diproyeksikan memudahkan mendapatkan akses pupuk, permodalan, sembako, hingga obat-obatan bagi masyarakat desa.

Di akhir sambutan, Sekda NTB memberikan catatan kritis khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Momentum Harkitnas 2026 dituntut menjadi energi penggerak bagi ASN yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas administratif. ASN masa kini harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.(AM/diskominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa - Ir.H. Syarafuddin Jarot,M.P. menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan CARE terkait Kolaborasi Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi melalui Penguatan Kesehatan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Ekonomi Keluarga, dan Ketahanan Lingkungan Berbasis Desa di Kabupaten Sumbawa. Pada acara tersebut turut hadir, Seketaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Inspektorat Kepala Bapperida, Kepala OPD terkait, bertempat di Ruang Rapat H. Hasan Usman lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (20/5/2026)

Bupati Sumbawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa bermitra dengan Yayasan CARE Indonesia untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya senior di CARE sejak CARE masih kecil dulu. Jadi tidak perlu berpanjang kata, karena saya paham CARE kompeten di bidang pemberdayaan dan punya kepedulian untuk membantu masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyebut ada tiga program prioritas yang akan menjadi payung besar kerja sama: ekonomi, lingkungan persampahan, dan pemberdayaan pesisir. Ia meminta OPD kreatif mengembangkan program turunan sesuai kebijakan kabupaten. 

“Kita tidak perlu menangani sendiri, dengan CARE, kita bisa kolaborasi agar program berjalan,” tegasnya.

“Karena itu kami buat program khusus. Kewenangan hutan memang di provinsi, tapi masyarakatnya di Kabupaten Sumbawa. Saya sudah minta Gubernur perkuat Satgas Penanganan Hutan,” jelasnya.

Untuk mendukung agroforestri, Bupati menawarkan pilot porang. Pemkab siap menyediakan bibit sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Demplot porang yang sudah dibuat hasilnya bagus dan hanya perlu dipagar agar tidak dimakan ternak.

“Porang ini adaptif, bisa di bawah naungan. Silakan CARE buat pilot di Sumbawa,” kata Bupati.

Bupati juga menyoroti tantangan daerah. Inflasi naik dipicu harga cabai, kemiskinan ekstrem, dan stunting masih jadi perhatian. Banyak pendatang bekerja di sektor pertanian dan bangunan namun tinggal di rumah tidak layak saat pendataan, sehingga data kemiskinan bertambah,"tutupnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Yayasan CARE Indonesia, DR. Abdul Wahib Situmorang. menyampaikan, kerja sama ini merupakan komitmen CARE dalam mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan dengan keberpihakan pada kelompok marjinal, terutama perempuan. 

“CARE di Indonesia sudah ada sejak 1967. Sekarang kita ingin lanjutkan dengan inovasi yang selaras dengan visi Sumbawa,” ujarnya.

Ada Tiga program prioritas yang akan didorong CARE di Sumbawa:

1.Agroforestri Berbasis Perdagangan Karbon, Pengembangan agroforestri komoditas kopi, coklat, dan kemiri yang terintegrasi dengan perdagangan karbon. Sumbawa diusulkan menjadi lokasi percontohan perdagangan karbon berbasis kelompok masyarakat. CARE saat ini berdiskusi intensif dengan Nature dari Australia dan Bumi Hijau dari Jakarta terkait program ini.

2.Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah 

Replikasi model pengelolaan sampah organik 2 ton per hari menggunakan maggot BSF yang sudah berhasil di Depok dan Sumatera Selatan. Maggot akan diolah menjadi pakan ikan, kotorannya menjadi pupuk organik untuk hortikultura, dan hasilnya disuplai ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dilaksanakan di 4 kecamatan di Sumbawa dan berpotensi menghasilkan pendapatan dari karbon sektor limbah.

3.Penguatan Ekonomi Perempuan Pesisir

Program pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan pesisir yang terintegrasi dengan perlindungan kawasan. CARE telah mendapat dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program ini di Sumbawa," ucapnya.

Abdul Wahib berharap ketiga program tersebut dapat selaras dengan visi misi Bupati Sumbawa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, bermartabat, dan mampu mengentaskan kemiskinan,"tutupnya.( AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id   – Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat intensif pada Senin (18/5/2025) guna membahas dua Ranperda yakni Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2026-2030 dan dan Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II, I Nyoman Wisma, ini dihadiri oleh jajaran eksekutif, termasuk Kadis Koperindag, Kadis DPMPTSP, serta perwakilan Bagian Hukum dan Ekonomi Setda Sumbawa.

Dalam pembahasan penyertaan modal, Pansus II menyoroti tajam kondisi kesehatan sejumlah BUMD. Ketua Pansus II, I Nyoman Wisma, menegaskan bahwa Pemda harus transparan mengenai kondisi keuangan PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB Perseroda, PT Sabalong Samawa, hingga Perumda Air Minum Batulanteh sebelum investasi dilakukan.

"Niat Pemda untuk penyertaan modal patut diapresiasi, namun kita harus tahu kesehatan perusahaan tersebut. Untuk PT Sabalong Samawa, posisinya saat ini bisa dikatakan antara hidup dan mati. Kami meminta penjelasan pola pikir Pemda, apakah mau membangun ulang atau sekadar menyuntik modal tanpa arah yang jelas," tegas Nyoman Wisma.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Ivan Indrajaya ST MM menjelaskan bahwa penyertaan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi. Untuk Bank NTB Syariah, meski laba sempat terdampak kasus perbankan, kini direksi baru tengah berupaya memulihkan kinerja dengan merambah sektor UMKM. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, Pemda menekankan orientasi sosial dalam penyediaan air bersih, sehingga pelayanan menjadi prioritas dibandingkan mengejar deviden dalam waktu dekat.

Agenda kedua membahas Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihak Pemda menyarankan agar dilakukan penyusunan ulang (rekonstruksi) total terhadap naskah tersebut. Hal ini dikarenakan substansi draf yang ada saat ini dinilai kurang sistematis dan berisiko membingungkan masyarakat.

Kadis Perindag dan Kadis DPMPTSP menekankan pentingnya mempertajam aturan mengenai perizinan toko berjejaring, terutama terkait jarak operasional dan kewajiban adanya berita acara survei lapangan yang melibatkan pihak desa dan kecamatan. "Permasalahan selama ini ada pada rekomendasi perizinan. Kita harus memperketat aturan jarak antara satu minimarket dengan minimarket lainnya agar tidak bertumpuk seperti di kota besar," tambah anggota Pansus, H. Zohran.

Dalam rapat tersebut, Pansus II dan Pemerintah Daerah menyepakati sejumlah poin penting:

Pertama ; Proses penyertaan modal wajib didasarkan pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Jika BUMD terbukti merugi berdasarkan audit tersebut, Bupati memiliki kewenangan untuk menghentikan penyertaan modal.

Kedua ; Pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan manajemen, termasuk opsi rekrutmen direksi yang profesional dan berjiwa bisnis untuk menyelamatkan BUMD yang kinerjanya stagnan.

Ketiga ; Disepakati untuk menyusun ulang draf Ranperda Pasar rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru (PP 29/2021) dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tradisional maupun modern.

Pansus II menegaskan bahwa setiap kebijakan penyertaan modal harus berorientasi pada ketahanan fiskal daerah dan dampak sosial langsung bagi masyarakat Sumbawa. Rapat ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus melakukan koordinasi dalam tahap harmonisasi regulasi agar hasil akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(AM)

Lombok Barat, Amarmedia.co.id 19 Mei 2026 — Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP pagi ini  Selasa 19 Mei 2026 turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Indonesia ASRI yang digelar di Pantai Senggigi, Lombok Barat. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan sejumlah kepala daerah lain sebagai bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.

Rangkaian kegiatan meliputi aksi bersih-bersih pantai dan bazar pangan murah. Menurut Bupati Jarot, kegiatan bersih pantai ini memiliki makna lebih dari sekadar menjaga kebersihan; ia menekankan bahwa aksi tersebut mencerminkan kepedulian bersama dan investasi untuk masa depan daerah.

“Kegiatan bersih pantai ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang kepedulian dan masa depan daerah kita bersama. Tetap kompak, tetap peduli, dan terus bergerak untuk Indonesia yang lebih ASRI,” ujar Bupati Jarot.

Kegiatan di Pantai Senggigi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir sekaligus mendorong ketersediaan pangan terjangkau melalui bazar. Penyelenggaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.(AM)

Mataram, 19 Mei 2026 — Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah forum internasional kerja sama energi terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5).

Forum kerja sama Selatan-Selatan dan triangular tersebut membahas penguatan kolaborasi transisi energi bersih yang berkeadilan, khususnya bagi negara berkembang dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses energi dan perubahan iklim.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat NTB, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Pulau Lombok, daerah yang terus tumbuh menjadi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan.

Dalam sambutan Gubernur, Aka menegaskan bahwa transisi energi bersih kini menjadi kebutuhan global di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Namun demikian, menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi semata, tetapi juga harus memastikan masyarakat kecil, wilayah terpencil, dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang adil dan merata.

“Transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Tingginya intensitas sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk berkembang sebagai salah satu pusat energi surya di Indonesia.

Selain itu, kondisi geografis NTB yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan kawasan terpencil menjadikan pengembangan energi berbasis komunitas, termasuk renewable energy minigrids, sangat relevan untuk memperluas akses energi masyarakat.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Menurut Gubernur sebagaimana disampaikan Aka, forum kerja sama internasional tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan geopolitik global, krisis energi, dan perubahan iklim yang dampaknya dirasakan lintas negara.

Karena itu, kolaborasi antarnegara tidak cukup hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, pengembangan teknologi hijau, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga terbuka memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, investasi hijau, teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.

“NTB ingin menjadi bagian penting dalam peta pengembangan energi bersih kawasan Asia dan negara berkembang,” tegas Aka.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret, penguatan jejaring internasional, serta inovasi yang mampu mempercepat pengembangan energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengundang seluruh delegasi untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya NTB sebagai bagian dari penguatan persahabatan antarbangsa. (AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi aplikasi My LPTQ NTB sebagai cara dakwah yang relevan dengan zaman dan berharap fitur serta kontennya tetap mutakhir (update). 

"Saya berharap nanti ada fitur kelas virtual dan tidak sepi aktifitas dengan konten yang update oleh akademisi maupun para tuan guru", ucap Sekretaris Daerah, Abul Chair, Ak yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) NTB di Mesjid Nurul Hidayah, Kelurahan Getap Barat, kota Mataram, Sabtu (16/05/2026) dalam kegiatan pengenalan (soft launching) serta doa dan zikir bersama yang dihadiri Bupati dan Walikota serta pengurus LPTQ se NTB. 

Dikatakannya, transformasi pembelajaran Quran yang adaptif melalui platform digital di gawai generasi muda yang juga dekat dengan keseharian mereka dapat mendekatkan minat dan cita cita membumikan Al Quran. 

Sekda juga berpesan dalam kegiatan doa dan dzikir bersama menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi di Praya, Lombok Tengah pada Juni mendatang agar tak sekadar menjadi ajang perlombaan namun ruang syiar untuk pendidikan karakter dan peradaban Islami yang hadir dalam cara kita bekerja, memimpin dan membangun daerah. 

Ketua Harian LPTQ NTB, Dr TGH Sabarudin mengatakan, aplikasi belajar Quran ini dilengkapi fitur Al Quran smart untuk materi cara membaca yang sesuai (qiroat), tafsir dan materi tahfiz. 

Adapula fitur Guruku untuk tanya jawab, layanan dan info seputar kegiatan LPTQ serta audio tilawah dari para qori internasional NTB. 

"Kami berharap aplikasi ini tidak hanya diunduh namun diniatkan sebagai jalan dakwah dan amal jariyah bagi yang memanfaatkannya untuk pengembangan pembelajaran Quran", ujarnya. 

Sabarudin yang juga seorang Qori internasional NTB ini menambahkan bahwa aplikasi ini sebagai ikhtiar agar teknologi tidak menjauhkan generasi muda dari belajar Al Quran dan sebagai panduan para guru ngaji di kampung kampung. 

Rencananya, aplikasi LPTQ NTB yang merupakan lembaga resmi khusus mengajarkan dan mengembangkan berbagai cabang ilmu tentang Al Qur'an, baik dalam seni menulis, memahami isi kandungan, serta seni membaa Al-Qur'an ini akan diluncurkan resmi pada saat MTQ Provinsi Juni mendatang. (AM/kominfotikntb)

Sumbawa Besar, 13 Mei 2026 – Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Apel Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-107. Acara yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Sumbawa ini menjadi momentum penguatan peran Damkar di tengah tantangan kedaruratan yang semakin kompleks.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda NTB pada upacara tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para petugas yang menjadi barisan terdepan dalam situasi darurat.

 “Organisasi yang berusia lebih dari satu abad ini adalah bukti kehadiran negara di hati masyarakat. Sesuai tema tahun ini, ‘Mengabdi untuk Keselamatan Negeri’, Damkar bukan hanya sekadar pemadam, tapi pelindung nyawa dan harta benda,” ungkap Gubernur dalam pesan tertulisnya.

Gubernur memaparkan data krusial dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri sepanjang Triwulan I tahun 2026 di wilayah NTB. Tercatat telah terjadi 127 kejadian kebakaran dan total 891 operasi penyelamatan non-kebakaran.

Angka ini menunjukkan bahwa peran Damkar telah bertransformasi sesuai dengan Panca Dharma, di mana penanganan situasi darurat non-kebakaran justru mendominasi tugas di lapangan.

Salah satu poin yang ditekankan Gubernur adalah perlindungan bagi para personel Damkar yang memiliki risiko kerja sangat tinggi. Merujuk pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Gubernur meminta para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) se-NTB untuk memberikan perhatian penuh pada:

Pemenuhan Tunjangan Risiko Tinggi,Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh aparatur Damkar, Sertifikasi dan Pelatihan secara berkala, baik melalui Pusdiklat Jakarta maupun in-house training.

“Di tengah rasionalisasi anggaran, pemerintah daerah harus bijak menetapkan prioritas. Kesejahteraan dan perlindungan petugas yang bertaruh nyawa di lapangan tidak boleh terabaikan,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap daerah. REDKAR diharapkan menjadi motor penggerak gotong royong masyarakat dalam membantu mengejar target response time (waktu tanggap) 15 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Hingga saat ini sudah ada 82.132 relawan di seluruh Indonesia. Saya minta Kepala Daerah serius membentuk REDKAR di wilayah masing-masing untuk memperkuat barisan aparatur kita,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memberikan empat instruksi utama bagi penyelenggaraan Damkar di NTB:

Pertama ; Kemandirian Lembaga. Mempercepat pembentukan Dinas Damkar yang mandiri (minimal Tipe C).

Kedua ; Pemutakhiran Regulasi

Menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran (RISPKP).

Ketiga ; Peningkatan Mutu. Mengoptimalkan capaian SPM melalui perbaikan sarana prasarana dan kapasitas SDM.

Keempat Penguatan Hukum. Memperkuat tugas Damkar melalui regulasi daerah (Perda/Perkada).

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekda Kabupaten Sumbawa Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Bersama Wakil Ketua Zulfikar Demitry SH MH, Dr. H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, serta para pimpinan instansi kebakaran dari kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. (AM)

Hal tersebut disampaikan Wabup saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) II NWDI Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Kamis, 14 Mei 2026, bertempat di Aula Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari unsur pengurus NWDI, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta tamu undangan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Wabup Sumbawa menegaskan bahwa keberadaan organisasi keagamaan seperti NWDI memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak, berilmu, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NWDI Kabupaten Sumbawa yang selama ini telah banyak berbuat membantu pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah Islamiyah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar Wabup disambut tepuk tangan peserta Musda.

Menurutnya, kontribusi NWDI tidak hanya dirasakan di lingkungan organisasi semata, tetapi juga telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Kehadiran lembaga pendidikan, majelis dakwah, dan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan NWDI dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan moral dan spiritual masyarakat Sumbawa.

Wabup juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadaban.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti NWDI yang selama ini konsisten mencetak generasi muda yang berakhlak dan berpendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa dapat menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan gagasan-gagasan baru yang konstruktif untuk kemajuan umat dan daerah. Selain itu, Musda juga diharapkan mampu memperkuat persatuan dan soliditas kader NWDI dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Musda ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, memperteguh komitmen pengabdian, serta merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan organisasi dan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.

Suasana pembukaan Musda berlangsung penuh semangat dan nuansa kekeluargaan. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars organisasi, serta laporan panitia pelaksana.

Ketua Panitia Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat daerah untuk melakukan evaluasi program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi ke depan, serta memilih kepengurusan baru periode berikutnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan dan perhatian yang selama ini diberikan terhadap eksistensi NWDI di daerah.

Sementara itu, Ketua NWDI Kabupaten Sumbawa dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui gerakan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

Menurutnya, NWDI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan organisasi agar tetap mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat.

“Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin besar. Karena itu, NWDI harus terus memperkuat kualitas pendidikan, memperluas gerakan dakwah yang menyejukkan, serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Acara pembukaan Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa berlangsung lancar dan penuh khidmat hingga akhir kegiatan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar pengurus serta kader NWDI dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Dengan terselenggaranya Musda II ini, diharapkan NWDI Kabupaten Sumbawa semakin solid dan mampu terus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang religius, berpendidikan, dan harmonis.

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  13 Mei 2026 — Suasana penuh semangat dan kesiapsiagaan mewarnai halaman Kantor Bupati Sumbawa saat digelarnya Apel Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rabu (13/5).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, S.Ak, menyampaikan langsung sambutan Gubernur NTB yang sarat pesan kuat tentang pentingnya peran strategis pemadam kebakaran di tengah meningkatnya potensi bencana.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, serta para bupati/wali kota se-NTB atau yang mewakili. Hadir pula jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, para kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten/kota se-NTB, hingga ratusan peserta upacara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB melalui Sekda Provinsi NTB memberikan apresiasi yg sangat tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa momen HUT Damkar bukan sekadar seremoni, melainkan ajang memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Mengutip slogan global, “To Prevent Fires, Save Lives, and Protect Properties”, ia mengingatkan bahwa ancaman kebakaran dapat menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga upaya pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama.

Data terbaru menjadi sorotan: sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Provinsi NTB mencatat 127 kejadian kebakaran serta 891 operasi penyelamatan non-kebakaran. Angka ini menunjukkan bahwa peran damkar kini semakin luas, menjadi garda terdepan dalam berbagai situasi darurat.

Tak hanya itu, keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) juga menjadi perhatian serius. Secara nasional, tercatat 82.132 relawan, yang diharapkan dapat terus diperkuat oleh pemerintah daerah guna mendukung tugas pemadam kebakaran di lapangan.

Dengan mengusung tema nasional “Mengabdi untuk Keselamatan Negeri”, apel ini menjadi simbol dedikasi tanpa henti para insan damkar dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Menutup sambutan, Gubernur NTB melalui Sekda menyampaikan pesan penuh semangat:

“Dirgahayu ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Teruslah hadir sebagai pelindung masyarakat, memberikan rasa aman, dan menjadi garda terdepan dalam setiap situasi darurat.” (AM)

Semarang,Amarmedia.co.id -  12 Mei 2026 — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub NTB saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5).

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.

Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.

Menurut Wagub, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk dalam sektor peternakan dan perikanan.

“Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.

Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral.

Wagub menegaskan, kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, dan implementasi yang terukur.

Karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan dan sumber daya strategis daerah.

“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.

Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret.

“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.

Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU. (AM)

Mataram.Amaredia.co.id — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, 12 Mei 2026.

Gubernur NTB menilai peluang pengembangan budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikerjakan secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang rencananya diterbitkan pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang siap memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, upaya peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Gubernur mencontohkan negara seperti Jepang yang sejak lama menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, ia mendorong FORIKAN NTB membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan konsumsi ikan di daerah. Salah satu gagasan yang didorong adalah gerakan minimal satu kali dalam seminggu menu ikan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

“Ini tentu membutuhkan kesiapan budidaya ikan di desa dan kecamatan. Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Selain produksi ikan, Gubernur menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar masyarakat, khususnya anak-anak, semakin tertarik mengonsumsi ikan secara rutin.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengajak seluruh pihak menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat NTB. Menurutnya, berbagai konsep pengembangan budidaya ikan seperti nila, patin, dan lele telah tersedia dan tinggal diperkuat implementasinya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia mengatakan FORIKAN akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya bagi anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sejatinya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan terus mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. (AM/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan ucapan terima kasih yang dalam. Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal mengatakan, negara benar benar hadir ketika masyarakat dalam kesusahan, salah satu wujudnya adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berkiprah di saat bencana terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur saat memberikan pembekalan dalam rangkaian Ulang Tahun Tagana ke 22 di RTH Pagutan, kota Mataram, Selasa (12/05/2026).

Sebagai seorang mantan diplomat, hadir di daerah bencana alam dan sosial bukanlah sesuatu yang baru bagi Gubernur. Oleh karena itu, sebagai teman seperjuangan para Tagana, dirinya memahami tugas berat itu dan berbagi pengalaman ketika berada di Somalia, Siria, Gabon, Filipina Selatan, Yaman, Nepal dan Turki untuk misi kemanusiaan.

Dikatakannya, tugas tugas kemanusiaan adalah hal yang ajaib karena dorongan dalam diri sebagai empati terdalam manusia bukan semata kewajiban sebagai anggota Tagana atau mengharapkan imbalan tertentu.

"Salah satu yang membuat daerah kita bertahan saat bencana juga karena kontribusi para Tagana", ucap Gubernur.

Dihadiri oleh 500 orang personil Tagana seluruh NTB, dirinya berharap kesiapsiagaan dan respon bencana daerah semakin baik.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial, Masyhuri, kegiatan ulangtahun ke 22 ini juga dilakukan perekrutan Tagana Muda untuk program Kampung Siaga Bencana di Ampenan Selatan.

"500 orang ini adalah mereka yang terdata dan mendapatkan insentif dari Kementerian Sosial. Namun jumlah Tagana kita sendiri hampir ada di setiap desa Tangguh Bencana.

Selama tiga hari para Tagana mengikuti rangkaian HUT Tagana Indonesia, yang dilakukan dengan perpaduan kegiatan sosial kemanusiaan, apel siaga, dan seremoni syukuran. Rangkaian prosesi dan kegiatan yang dilakukan dimulai dengan Apel Siaga atau disebut Santiaji dengan peyerahan pataka dilanjutkan silaturahmi akbar keluarga besar Tagana bersama Kementerian Sosial untuk memperkuat solidaritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan Baksos dan Kemanusiaan serta pemberian penghargaan kepada anggota Tagana berprestasi atas dedikasinya sebagai relawan yang siaga, cepat, dan setia dalam mendampingi korban bencana. (AM/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Saefudin SP, mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin 11 mei 2026. Surat tersebut berisi laporan mendalam terkait dugaan pelanggaran prosedur pengawasan lalu lintas ternak (Lalinak) yang melibatkan empat perusahaan asal Kabupaten Dompu.

Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ditemukan indikasi kuat adanya praktik "muatan gelap" di mana ternak dinaikkan ke atas truk di tengah perjalanan tanpa melalui pemeriksaan kesehatan yang semestinya.

Kronologi Temuan: Modus Penambahan Ternak di Jalan

Ditemukan fakta bahwa berdasar laporan petugas portal Tarano  prokeswan Empang Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa pada hari Jumat pukul 00.41 wita tanggal 8 Mei 2026 telah melintas truk nomor polisi P 8346 VJ , bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Bogor atau nama CP FjrM dan UD PK dengan dokumen yang dibawa 1 fotokopi sertifikat veteriner POV Provinsi NTB tanggal 18 April dan telah disertifikasi satpel karantina Bima pada tanggal 20 April berjumlah 200 ekor. Jumlah ternak sapi di truk 13 ekor. 

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang agribisnis Dinas Peternakan dan keswan Kabupaten Dompu perusahaan tersebut tidak mendapatkan sapi sesuai jumlah izin yang dibuat. 

Laporan portal Alas Barat UPT prokeswan Alas Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa tanggal 8 Mei 2026 jumlah muatan truk tersebut sebanyak 26 ekor sapi jantan. 

Kesimpulannya bahwa sapi jantan sebanyak 13 ekor dinaikkan di perjalanan antara portal tarano sampai portal alas Barat.

Sapi tersebut pasti tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana mestinya. Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina akibatnya pihak karantina kemungkinan juga mensertifikasi dokumen daftar muatan alat angkut dan isi muatan alat angkut yang tidak sesuai. 

Kemudian laporan petugas portal Terano UPT prokeswan Empang Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 22.05 wita telah melintas truk nomor polisi R8561 UO bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Jakarta Selatan atas nama CV MJ dengan dokumen yang dibawa berupa fotocopy sertifikat veteriner POV NTB tanggal 21 April dan telah disertifikasi satpel karantina Bima tanggal 22 April berjumlah 200 ekor. Jumlah ternak sapi di truk 10 ekor. 

Laporan petugas UPT prokeswan alas Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa bersama Polsek Alas Barat tanggal 9 Mei 2026 jumlah muatan truk tersebut sebanyak 13 ekor sapi jantan. 

Kesimpulan sapi jantan sebanyak 3 ekor dinaikkan di perjalanan antara portal Terrano sampai portal alas Barat sehingga sapi tersebut pasti tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana mestinya. 

Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina akibatnya pihak karantina kemungkinan juga mensertifikasi dokumen daftar muatan alat angkut dan isi muatan alat angkut yang tidak sesuai. 

Laporan petugas portal Terano UPT prokeswan Empang dinas ternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 22.55 wita telah melintas truk bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Jakarta Selatan atas nama CV PtKr Dompu dengan dokumen yang dibawa berupa fotocopy sertifikat veteriner pop Provinsi NTB tanggal 18 April dan telah di sertifikasi satpel karantina Bima tanggal 20 April berjumlah 200 ekor.  jumlah ternak sapi di truk 22 ekor dan tidak ada tempel portal Kabupaten Dompu. 

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang agribisnis Dinas Peternakan dan keswan Dompu yang bersangkutan tidak mengkonfirmasi keberangkatan sehingga kami tidak meyakini berapa jumlah ternak yang diizinkan keluar dari Kabupaten Dompu melalui perusahaan tersebut.

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh petugas portal di wilayah Kabupaten Sumbawa pada Jumat, 8 Mei 2026, mengungkap ketidaksinkronan data yang mencolok antara dokumen karantina dengan jumlah fisik ternak di lapangan

Pelanggaran Regulasi dan Risiko Kesehatan

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah menabrak aturan hukum yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya. Juga  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Kepala Dinas Peternakan Sumbawa, Saefudin SP, menegaskan bahwa manipulasi dokumen dan pengelabuan jumlah muatan ini berisiko besar bagi kesehatan hewan di wilayah tujuan (Bogor dan Jakarta Selatan).

"Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina. Akibatnya, pihak karantina kemungkinan mensertifikasi dokumen daftar muatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ungkap laporan tersebut.

Menyikapi temuan ini, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi NTB:

Pertama : Memberikan sanksi administratif maupun operasional kepada empat perusahaan yang melanggar (CV PK , CV FM, UD PKa, dan CV MJ).

Kedua : Pemberian izin pengeluaran ternak di masa depan harus disesuaikan dengan fakta ketersediaan ternak di lapangan (realistis).

Ketiga : Mendorong koordinasi yang lebih intens dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB sebagai anggota Satgas bentukan Gubernur. Pengawasan diharapkan tidak hanya diperketat menjelang Idul Qurban, tetapi dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

Sebagai kunci ketertiban proses, peran Satpel Karantina Poto Tano dianggap sangat strategis. "Diperlukan harmonisasi koordinasi antar kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa agar celah-celah pengiriman ternak ilegal dapat ditutup rapat demi menjaga integritas kesehatan hewan di wilayah NTB"pungkasnya. (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar mendadak berubah menjadi lautan semangat pada Selasa pagi (12/5/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran ke-107 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara ini tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga panggung unjuk kekuatan dan solidaritas bagi pasukan "Biru" dari seluruh penjuru NTB.

Sapaan Ikonik: "Pagi, Pagi, Pagi!"

Suasana langsung memanas—dalam arti positif—saat Bupati Syarafuddin Jarot memberikan sambutan. Dengan energi yang meluap, ia menyapa seluruh pasukan pemadam yang hadir dengan yel-yel khas yang membakar semangat.

"Rekan-rekan pasukan pemadam se-Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan. Saya bilang selamat pagi, maka harus dijawab: Pagi, Pagi, Pagi! Tetap semangat luar biasa!" seru Bupati yang langsung disambut gemuruh kompak dari ratusan peserta.

Sumbawa Jadi Barometer Ketangkasan Pasukan Biru

Tahun ini, Kabupaten Sumbawa mendapatkan kehormatan besar sebagai tuan rumah peringatan tingkat provinsi. Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan tersebut, sembari merinci agenda padat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Ia merinci, rangkaian hari pertama dipusatkan di Lapangan Pahlawan dengan agenda senam pagi dan donor darah. “Menurut laporan, selesai sholat Dzuhur pindah ke Kantor Damkar dan sore beralih ke Kantor Bupati untuk persiapan perayaan puncak. Upacara insyaallah akan dipimpin oleh Sekda,” jelas Syarafuddin Jarot.

Bupati menyebut hari ini merupakan hari bersejarah bagi insan Damkar. Selain donor darah, digelar _NTB Fair Fighter Skill Competition_ yang diikuti 9 kabupaten/kota se-NTB. “Ini insyaallah akan menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaik semua. Selamat bertanding,” katanya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan seluruh masyarakat, Bupati menyampaikan ucapan selamat HUT Damkar ke-107. “Mudah-mudahan dalam ulang tahun yang ke-107 akan memberikan motivasi dan semangat untuk terus berkembang dan maju dalam rangka membela kemanusiaan yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di kabupaten,” tegasnya.

Misi Kemanusiaan: Melampaui Batas Wilayah

Pasca pembukaan di Lapangan Pahlawan, rangkaian acara berlanjut ke Kantor Damkar untuk koordinasi teknis, dan akan bergeser ke Kantor Bupati untuk persiapan upacara puncak. Informasinya, upacara puncak dijadwalkan akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penutup rangkaian peringatan yang bersejarah ini.

Bupati menutup sambutannya dengan pesan hangat bagi para peserta kompetisi "Selamat bertanding, lakukan yang terbaik untuk Damkar se-Indonesia!"

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa,Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Para Kepala OPD dan Kabag lingkup Pemkab Sumbawa Sponsor dan tamu undangan lainnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkokoh fondasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa resmi memulai rangkaian Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara perdana di Kecamatan Sumbawa pada Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan agenda kunjungan kerja Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, guna memantau langsung kesiapan garda terdepan pelayanan posyandu berbasis 6 SPM di tingkat bawah.

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa workshop ini menyasar empat kecamatan prioritas. Jadwal pelaksanaannya adalah untuk  Kecamatan Sumbawa tanggal  11 Mei 2026, Kecamatan Lunyuk,l tanggal 12 Mei 2026, Kecamatan Alas tanggal  19 Mei 2026 dan Kecamatan Moyo Utara tanggal  21 Mei 2026

"Tujuannya jelas, yakni meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Tim Pembina Posyandu dalam membina pengurs dan kader posyandusecara berjenjang. Kader adalah ujung tombak pelayanan dasar kita," tegas Yuni.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa, Jaya Kusuma, S.Sos, yang hadir membuka acara, menekankan pentingnya peran Posyandu dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 "Kegiatan ini sangat strategis untuk mendukung program prioritas Pemkab Sumbawa, khususnya dalam akses layanan kesehatan preventif bagi ibu dan anak," ujar Jaya Kusuma dalam arahannya.

Workshop ini menghadirkan para pakar sebagai pemateri, di antaranya Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE (Ketua TP Posyandu Kabupaten), Syarif Hidayat, SKM., MPH (Kepala Dinas Kesehatan) Bidang Kelembagaan Desa Dinas PMD

Fokus materi mencakup pengelolaan data Posyandu 6 SPM nerdasarkan permendagri 13 tahun 2024 yang akurat, strategi penanganan stunting, hingga integrasi program Keluarga Berencana (KB) dengan kearifan lokal.

Sebagai bentuk aksi nyata, rombongan juga melakukan kunjungan ke Posyandu Flamboyan di Kelurahan Brangbiji. Di sana, dilakukan penyerahan paket sembako nerkah dari Baznas sumbawa bg warga rentan beresiko stunting dan simbolis dukungan opd pengampu SPM dan sebagai upaya intervensi spesifik maupun sensitif dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting 

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, SE, menaruh harapan besar pada output kegiatan ini. Ia menargetkan peningkatan standar profesionalisme tim pembina agar mampu memberikan dampak nyata di lapangan.

"Kami berharap cakupan pelayanan Posyandu di Sumbawa bisa mencapai 95% pada akhir 2026. Ini sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029," ungkap Ulumuddin optimis.

Dengan partisipasi aktif puluhan peserta dari berbagai desa dan kelurahan, workshop ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi lintas sektor demi menciptakan masyarakat Sumbawa yang lebih sehat dan sejahtera sesuai tema semarak Hari Posyandu Nasional tahun ini, tranformasi posyandu untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat. (Gam)

Mataram Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas grand opening Kantor Hukum Law Firm Puri dan Partners Hotman 911 Nusa Tenggara Barat yang resmi dibuka di Mataram, NTB Senin 11 Mei 2026.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap hadirnya kantor hukum yang diharapkan mampu memberikan pendampingan dan perjuangan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Menanggapi hal itu, Putri Maya Rumanti, S.H., M.H., selaku pimpinan kantor sekaligus Koordinator Hotman 911 NTB, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan ucapan selamat dari Bupati Sumbawa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP atas ucapan selamat dan dukungannya terhadap grand opening Law Firm Puri dan Partners Hotman 911 NTB,” ujar Putri Maya Rumanti.

Ia menjelaskan, kehadiran kantor perwakilan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum.

Setelah Tim Hotman membantu Radit yang saat ini sedang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh membunuh pacarnya di Pantai Nipah, kini Law Firm Puri dan Partners (Tim Hotman Paris 911) membuka kantor perwakilan di Mataram, NTB.

Dengan dibukanya kantor tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan bagi para pencari keadilan di Nusa Tenggara Barat.

“Kami berharap keberadaan kantor ini bisa menjadi tempat perjuangan dan pendampingan hukum bagi masyarakat NTB yang membutuhkan keadilan,” tutup Putri Maya Rumanti, S.H., M.H. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si bersama Kabid Binpres dan jajaran, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd, pada Senin (11/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP se-Kabupaten Sumbawa yang baru saja usai. Fokus utama pembahasan adalah mengenai keberlanjutan pembinaan bagi para juara di berbagai cabang olahraga.

Gelaran O2SN tahun ini telah melahirkan juara-juara baru, khususnya pada cabang olahraga unggulan seperti atletik, pencak silat, dan bulu tangkis. Bakat-bakat muda ini dinilai memiliki potensi besar untuk mengharumkan nama daerah di masa depan.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa prestasi yang diraih di level sekolah tidak boleh berhenti begitu saja setelah kompetisi usai.

"Para atlet juara hasil O2SN ini adalah talenta muda yang perlu mendapat perhatian serius. Kami akan segera berkoordinasi dengan masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) terkait agar mereka masuk dalam program pembinaan yang terarah, profesional, dan berkesinambungan," ujar Abdul Rafiq.

Menurut Rafiq, O2SN harus dipandang sebagai "pintu masuk" atau entry point dalam piramida pembinaan atlet nasional. Pembinaan yang terputus hanya di level pelajar dianggap sebagai kerugian besar bagi ekosistem olahraga daerah.

"Tujuan kita adalah mencetak atlet unggulan Kabupaten Sumbawa yang mampu bersaing di level daerah, nasional, bahkan internasional. Karena itu, pembinaannya harus jangka panjang," tambah Rafiq

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa atas komitmennya menyelenggarakan wadah penjaringan atlet usia dini. Sinergi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga dinilai sebagai kunci sukses pembangunan olahraga prestasi.

KONI berharap ajang O2SN mendatang dapat menambah jumlah cabang olahraga yang diperlombakan sehingga ruang pencarian bakat semakin lias."Semakin luas ruang kompetisi, semakin banyak potensi tersembunyi yang bisa dijaring dari berbagai pelosok daerah" ujarnya. Ia juga mendorong setiap pengurus Cabor untuk lebih proaktif memantau hasil kompetisi usia dini.

"Sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan KONI adalah fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat di Kabupaten Sumbawa. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun talenta hebat yang luput dari pembinaan," pungkas Abdul Rafiq.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kerja UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu serta Lembaga Penerima Hibah TFCCA yang digelar di Mataram, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP NTB,Akmaldin, S.Pi., M.Si., mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sinergi BLUD dan NGO: Menambal Celah Sumber Daya

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) memaparkan rencana aksi untuk tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi bagi BLUD untuk mengukur sejauh mana kemampuan sumber daya internal dan anggaran mandiri dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Forum ini menjadi wadah refleksi bagi tiap BLUD dalam mengukur kemampuannya untuk merealisasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Artinya, seberapa besar kemampuan BLUD untuk bisa merealisasikan rencana aksi dimaksud dengan sumber daya dan sumber anggaran sendiri sehingga jika masih ada target-target yang belum bisa dilaksanakan sendiri oleh BLUD maka bisa diambil perannya oleh NGO atau mitra lainnya.

Akmaldin, menekankan bahwa peran Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra pembangunan sangat krusial dalam mengisi ruang yang belum terjangkau oleh anggaran BLUD.

"Kehadiran NGO dan mitra lainnya memberikan kontribusi signifikan melalui pendampingan teknis, inovasi kegiatan, hingga dukungan sumber daya. Sinkronisasi yang kuat mendesak dilakukan agar kolaborasi berjalan selaras dan saling memperkuat," tegasnya di hadapan para peserta.

Fokus pada Taman Nasional Pulau Moyo

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penguatan pengelolaan terumbu karang di kawasan Taman Nasional (TN) Pulau Moyo dan wilayah penyangganya. Dalam hal ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji mengambil peran strategis sebagai lembaga penerima hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) / TFCCA.

Melalui program kolaborasi ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji fokus pada penguatan Model Pengawasan Berbasis Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan warga lokal secara aktif dalam memantau aktivitas di perairan TN Pulau Moyo.

Kemudian untuk meningkatman kapasitas konservasi dengan nelatih masyarakat dalam teknik perlindungan ekosistem laut hingga penyediaan Data Ekologi dengan membangun basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Target jangka panjang dari inisiatif ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup dan populasi ikan karang yang bernilai ekonomis penting, sekaligus menekan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).

Diversifikasi Pendapatan dan Keberlanjutan

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam rangka merealisasikan rencana aksi dimaksud. 

Selain aspek ekologi, forum juga menyepakati perlunya diversifikasi sumber pendapatan bagi BLUD. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal.

Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Labuan Aji diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata bahari yang berkelanjutan, sehingga konservasi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci DKP Provinsi NTB, di antaranya Akmaldin, S.Pi., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil / KP3K), Syaifuddin Zuhri, S.Pi. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap),  Ir. Beny Iskandar.(Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / SDKP), Karim Marasabessy, S.Pi., M.M (Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan), Koordinator Program serta jajaran Kepala UPT BLUD BPSDKP se-Provinsi NTB.

Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa BLUD masih sangat membutuhkan dukungan dari NGO/mitra dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan kajian untuk pelaksanaan kegiatan wisata Bahari yang ramah lingkungan. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  7 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Bale Mediasi yang digelar di Aula Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (07/05). Dalam sambutannya, Wabup menekankan agar lembaga ini tidak hanya menjadi simbol administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Acara yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Perdamaian Melalui Bale Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Berbasis Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Hukum” ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri, para Camat, Lurah, perwakilan OPD, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati menyampaikan pesan kuat bahwa Bale Mediasi memiliki tanggung jawab moral sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga harmoni sosial.

“Pemerintah daerah mengharapkan kehadiran Bale Mediasi ini tidak hanya sekadar ‘papan nama’. Bale Mediasi harus maksimal sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan—baik hukum maupun sosial—sebelum berdampak luas pada stabilitas daerah,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Penyelesaian Sengketa yang Humanis dan Efisien

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa, Rimas Intan Katari, SH., MH., menjelaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

Menurutnya, konflik adalah hal yang sulit dihindari, namun cara penyelesaiannya akan menentukan kualitas hidup bermasyarakat. Beberapa poin utama dari layanan Bale Mediasi meliputi Non-Litigasi yang merupakan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan asas kekeluargaan mengedepankan musyawarah dan prinsip perdamaian.

Juga Cepat & Sederhana karena memangkas birokrasi hukum yang panjang dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta berbasis Lokal yang menyandarkan keputusan pada nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Sumbawa.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan mediasi, Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa kini telah beroperasi secara aktif di Kompleks Kantor Kesbangpoldagri Sumbawa, Jalan Bungur Nomor 2, Labuhan Sumbawa. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan bertransformasi menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian RI melalui Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP/BRMP) NTB menggelar Gerakan Percepatan Tanam dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System). Kegiatan ini dipusatkan di lahan Kelompok Tani Bun are II, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (7/5/2026).

Program prospektif tahun 2026 ini diimplementasikan pada hamparan seluas 100 hektar yang melibatkan enam kelompok tani (Poktan) dari Desa Bunkate dan Desa Perina. PM-AAS hadir sebagai jawaban atas tantangan sektor pertanian masa kini, mulai dari efisiensi tenaga kerja hingga mitigasi perubahan iklim.

Kepala BRMP NTB, Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc, menjelaskan bahwa PM-AAS bukan sekadar metode tanam biasa, melainkan sebuah sistem terpadu. Ia menekankan enam prinsip utama dalam implementasi ini yaitu Penanaman rapat dalam baris untuk meningkatkan populasi tanaman.l, Efisiensi sumber daya, khususnya penggunaan air melalui sistem Alternate Wetting and Drying (AWD), Implementasi mekanisasi secara menyeluruh, Berbasis korporasi untuk penguatan kelembagaan petani, intensifikasi pertanian guna optimalisasi lahan dan Spesifik lokasi, menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat.

"Peningkatan populasi tanaman melalui pengaturan jarak tanam yang optimal berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas. Rasionalisasi pupuk juga mengikuti kebutuhan populasi tersebut," ujar Dr. Awaludin.

Inovasi Teknologi dan Mitigasi El Niño

Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah penggunaan alat tanam Drum Seeder yang telah dimodifikasi. Alat ini menerapkan sistem tanam Jajar Legowo 4:1 hingga 6:1, yang dirancang untuk mempercepat waktu tanam, menghemat biaya tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan tanaman yang seragam.

Sementara itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyatakan bahwa PM-AAS merupakan solusi cerdas di tengah ancaman fenomena El Niño. Dengan pengelolaan air yang lebih terukur dan efisien, petani tetap dapat mencapai hasil maksimal meskipun ketersediaan air terbatas.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyerahkan bantuan berupa unit alat tanam *drum seeder dan 8 ton benih padi berkualitas unggul kepada petani di Desa Perina dan Desa Bunkate. Bantuan ini diharapkan langsung memberikan dampak pada percepatan masa tanam yang sedang berjalan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. "Mekanisasi ini menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja di pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih melimpah," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran BBWS Nusa Tenggara I, perwakilan PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian, unsur TNI-Polri (Babinsa & Babinkamtibmas), serta tokoh masyarakat setempat. Langkah masif ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi lumbung pangan modern yang kompetitif di masa depan.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rabu 6 Mei 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang birokrasi untuk terus berbenah demi memperkuat pelayanan publik. Dirinya mengakui bahwa proses pengisian jabatan, khususnya untuk empat OPD yang kosong, telah melalui mekanisme aturan yang cukup panjang dan sempat mengalami kendala administrasi perizinan.

"Proses ini sudah cukup lama kita rencanakan, bahkan sejak sebelum puasa. Namun karena dinamika perizinan yang panjang, baru bisa kita laksanakan hari ini. Ini adalah mutasi keempat dalam masa kepemimpinan kami (Jarot-Ansori) selama satu tahun dua bulan terakhir," ujar Bupati.

Bupati Jarot menegaskan bahwa penataan organisasi ini bukan semata-mata untuk mengganti personel, melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place).

"Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan. Tantangan ke depan tidak ringan; kita menghadapi perubahan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Pejabat tidak boleh lagi hanya terjebak dalam rutinitas," tegasnya.

Salah satu poin menarik dalam arahan Bupati adalah penekanan pada etika pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN dan pejabat di Kabupaten Sumbawa untuk menerapkan budaya ramah dengan empat pilar utama senyum salam maaf dan tolong.

"Mari menghadapi masyarakat dengan wajah yang sejuk, mengawali interaksi dengan sapaan yang sopan, selalu merendah dan meminta maaf dalam setiap instruksi atau pelayanan serta menggunakan kata tolong saat meminta bantuan atau kerja sama.

"Jangan sampai masyarakat yang datang ke Puskesmas atau kantor pelayanan makin sakit hatinya karena bentakan. Gunakan kata maaf dan tolong. Ini harus dibiasakan, tidak hanya di kantor tapi juga di lingkungan keluarga," pesan Bupati Jarot.

Mendorong percepatan pembangunan, Bupati menggunakan analogi "Kuda Penarik Kereta (Benhur)". Beliau mengingatkan bahwa kecepatan sebuah organisasi sangat bergantung pada elemen yang paling lambat.

"Kecepatan kereta yang ditarik beberapa kuda akan mengikuti kuda yang paling lambat. Saya minta para pejabat yang baru dilantik: jadilah kuda yang berlari kencang. Jangan menjadi kuda yang membuat lari kita jalan di tempat. Kita harus bergerak cepat, bukan sekadar maraton, apalagi jalan santai," imbuhnya.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi negara dan pemberantasan korupsi. Ia memperingatkan bahwa korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah dan dampaknya akan membekas selamanya.

"Korupsi itu pasti ketahuan, kalau tidak saat menjabat, ya saat pensiun, atau jika tidak di dunia, maka di akhirat. Mari kita hindari itu dan fokus memberikan pelayanan terbaik," pungkasnya.

Acara ditutup dengan pembacaan pantun oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi para pejabat yang baru mengemban amanah:

Pagi hari minum jamu,

singgah sebentar di tepi taman.

Hari ini tugas baru, amanah datang penuh harapan 

Burung Nuri diseberang

Hinggap sebentar di pohon jati,

mutasi bukan sekedar pindah ruang. 

Tapi langkah baru mengabdi, dengan sepenuh hati.

Selanjutnya Bupati Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 520 dan 521 Tahun 2026, berikut adalah beberapa nama pejabat yang menduduki posisi baru:

1. Kaharuddin, SE., M.Ec.Dev. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 
2. Drs. Iwan Sofian, Kepala Dinas Sosial
3. Ulumuddin, SE Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Khaeruddin, SE., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. I Made Patrya, AP Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Ardiyansyah, S.AP  Camat Sumbawa
7. Evi Supiati, S.STP., M.Si. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindag
8. Arif Alamsyah, S.STP., M.Si. Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
9. Alfiansyah, S.STP Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Silviana, SE Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
11. Yudi Patria Negara, ST, MM Sekretaris Inspektorat
12. Iyang Syahruddin, S.T Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Zubhan, ST Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Zainuddin, S.Sos, M.M.Inov Camat Alas Barat
15. Irfansyah, S.T., M.T.Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah
16. Muhammad Alif, S.AP Camat Labangka
17. Hermansyah, SE  Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bakesbangpol)
18. Hadijah, S.AP  Kabid Perbendaharaan Daerah (BKAD) 
19. Yayat Cahyadi, SE  Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil)
20. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. Sekretaris Kecamatan Moyo Utara
21. Ita Kussaini, S.Farm, S.E., M.H. Kabag Tata Usaha RSUD Kabupaten Sumbawa 
22.  Arpandinata, S.AP  Kabid Prasarana pada Dinas Perhubungan
23. Mulyadi Hartono, S.AP, M.Si  Sekretaris Kecamatan Utan
24. Hermansyah, S.Pd, M.M.Inov Sekretaris Kecamatan Lenangguar
25. Muhammad, SH Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD)
26. Linda Widianti, SE Sekretaris Kecamatan Orong Telu
27. Didin Rohmanuddin, S.STP, M.A  sekretaris Kecamatan Lape (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahun 2026. 

Pengumuman bernomor B-3.4/3192/PK.03.00/IV/2026 tersebut dirilis 30 April 2026 dan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja serta peningkatan infrastruktur berbasis partisipasi warga.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pembangunan lingkungan secara partisipatif. “Yang paling penting diketahui masyarakat, program ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tidak ada pungutan liar, tidak ada calo. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dikenakan biaya sepeser pun,” tegas H. Varian kepada media ini, Senin (04/05/2026).

Pendaftaran dibuka mulai 30 April hingga 16 Mei 2026 melalui laman resmi https://bizhub.kemnaker.go.id. Masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Sumbawa, dipersilakan mendaftar secara daring. H. Varian mengimbau agar calon peserta memanfaatkan fasilitas umum seperti warnet atau bantuan perangkat desa jika terkendala akses internet. “Jangan sampai ada warga yang tidak tahu karena keterbatasan informasi. Kami di daerah akan membantu sosialisasi,” ujarnya.

Apa saja kegiatan yang akan didanai? 

Program Padat Karya 2026 berfokus pada proyek-proyek yang langsung dirasakan warga, antara lain: pembangunan jalan rabat beton, jalan menggunakan paving blok, pengerasan jalan, tanggul penahan tanah, saluran air di sekitar pemukiman warga, serta irigasi tersier untuk persawahan. Dengan metode padat karya, proyek-proyek ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Menurut H. Varian, keunggulan program ini adalah sistem partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. “Warga bukan sekadar buruh proyek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Ini sekaligus melatih kemandirian dan gotong royong,” tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Bagi warga Sumbawa yang berminat, Disnakertrans setempat telah menyiapkan posko bantuan pendaftaran di kantor dinas. H. Varian juga mengingatkan agar calon pendaftar menyiapkan dokumen identitas diri (KTP/KK), surat keterangan domisili, serta mengikuti petunjuk di laman bizhub.

“Jangan ragu, ini kesempatan emas. Selain mendapatkan penghasilan, Anda juga ikut membangun kampung sendiri. Tapi ingat, waspadai oknum yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang. Laporkan segera jika ada kejanggalan,” pungkas H. Varian.

Masyarakat diimbau segera mendaftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman bizhub.kemnaker.go.id atau menghubungi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Program Padat Karya 2026 diharapkan menjadi langkah nyata pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dari desa.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 4 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah. Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Wabup mengklarifikasi berbagai isu krusial, mulai dari penyertaan modal BUMD hingga mitigasi perundungan siswa.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov didampingi Wakil ketua DPRD yakni H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH.MH.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi terkait beban fiskal daerah, Wabup menegaskan bahwa Raperda Penyertaan Modal BUMD 2026–2030 merupakan instrumen pengendalian, bukan pemborosan. Plafon sebesar Rp100 miliar yang tercantum adalah batas maksimal untuk lima tahun, bukan komitmen yang harus dicairkan sekaligus.

Wabup memaparkan data positif kontribusi dividen dari BUMD yang sehat yakni PT Bank NTB Syariah telah nemberikan dividen Rp14,13 miliar pada 2024 (naik dari tahun sebelumnya). Pemkab Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar ke-3. PT BPR NTB Perseroda telah memberikan dividen Rp2,43 miliar pada 2024 (naik signifikan 30% dari 2023).

"Penyertaan modal tidak bersifat otomatis atau sebagai bail out bagi perusahaan yang merugi. Semua berbasis evaluasi kinerja dan rencana bisnis yang jelas. Jika tidak menunjukkan hasil, investasi dapat dihentikan," tegas Wabup Ansori.

Terkait PT Sabalong Samawa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk opsi restrukturisasi atau penghentian jika tidak layak secara usaha. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, penyertaan modal diarahkan pada fungsi sosial dan perbaikan teknis untuk menekan kebocoran air.

Komitmen Anti-Perundungan di Momen Hardiknas

Di sela penyampaian jawaban Raperda, Wabup juga menyinggung momentum Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Buruh (1 Mei). Menanggapi isu perundungan (bullying) yang marak, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah mitigasi presisi.

Pemerintah daerah akan segera membentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman sebagai tindak lanjut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. "Kami ingin memastikan anak-anak kita terlindungi melalui sinergi guru dan orang tua, seperti dalam kegiatan 'Malam Seribu Cahaya' yang baru saja kita lalui," tambahnya.

Mengenai Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Wabup menjamin bahwa Satpol PP akan bertindak humanis dan sesuai SOP. Sanksi pidana hanya akan menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Sementara itu, untuk perbaikan kualitas lingkungan, pemerintah mengajukan Raperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah berencana membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Barat (TPA Lekong) dan wilayah Timur (TPA Teluk Santong) pada periode 2026–2027 guna menjangkau seluruh kecamatan.

"Layanan penyedotan lumpur tinja akan diarahkan melalui skema terjadwal (L2T2) setiap tiga tahun sekali untuk meringankan beban masyarakat," jelas Wabup.

 Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi (PKS, Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Gelora, dan Demokrat-PPP Pembangunan) yang telah menyetujui kelima Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. 

Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi yang inklusif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam memerangi angka stunting. Pada Senin pagi (04/05/2026), Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dengan perbaikan sanitasi lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga Tim Penggerak PKK dan organisasi perempuan. Tak ketinggalan, tokoh keagamaan, BAZNAS, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir, menandakan bahwa isu stunting adalah tanggung jawab kolektif.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial semata.

“Aksi ini harus benar-benar kita laksanakan secara nyata, bukan hanya formalitas. Penanganan stunting harus dilakukan dengan kerja bersama, mulai dari perbaikan gizi, edukasi, hingga penyediaan sanitasi yang layak seperti pembangunan jamban sehat ini,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Intervensi Berkelanjutan dan Pentingnya Sanitasi

Salah satu poin krusial yang disampaikan Wabup adalah mengenai keberlanjutan. Ia meminta agar intervensi tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dipantau secara konsisten selama minimal satu hingga tiga bulan. Hal ini mencakup Pemberian asupan gizi dan makanan tambahan bagi balita.

Demikian pula dengan edukasi intensif  kepada keluarga mengenai pola asuh dan penguatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.

Terkait pembangunan jamban sehat Wabup menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk adalah salah satu faktor risiko terbesar penyebab infeksi berulang pada anak, yang berujung pada kondisi stunting. Dengan peletakan batu pertama ini, Kelurahan Berang Biji diharapkan menjadi pionir lingkungan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Wabup juga memberikan instruksi khusus terkait penguatan data. Sistem monitoring berkala harus diperketat agar bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang dapat diukur secara nyata.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata lintas sektor, kita yakin dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya menutup sambutan.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat oleh Wakil Bupati. Momen simbolis ini menandai dimulainya langkah konkret perbaikan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat di wilayah tersebut, sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi emas Sumbawa di masa depan. (AM)

Denpasar, Amarmedia.co.id (1 Mei 2026) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di , pada 29–30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP hadir didampingi Sekretaris BKAD, Kaharuddin SE., M.Si.

Dihubungi wartawan, Jumat (1/5/2026), Sekda Sumbawa menjelaskan bahwa forum tersebut membahas strategi dan kepemimpinan fiskal daerah melalui lima aspek kunci.

“Pertama, Spending Better yang menekankan penajaman kualitas belanja melalui sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penguatan penganggaran berbasis kinerja, serta percepatan penyerapan anggaran untuk mengurangi idle cash,” ujarnya.

Aspek kedua adalah Collecting More, yakni optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta penguatan sinergi basis data perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, Asset Management yang menitikberatkan pada transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan (revenue center) melalui strategi pemanfaatan aset secara profesional.

Kemudian, Creative Financing yang mendorong daerah untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan non-konvensional, termasuk investasi daerah dan peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Terakhir adalah Integrity, yakni penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi, mitigasi risiko keuangan, serta pembangunan budaya integritas guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda yang disapa Doktor Budi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan melakukan realokasi dan penyesuaian kualitas belanja daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, Pemkab Sumbawa juga akan memformulasikan kembali strategi peningkatan pendapatan daerah, memperkuat manajemen aset, serta mengusulkan distribusi dana bagi hasil yang lebih proporsional sesuai potensi sumber daya alam daerah.

“Potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan harus menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan,” tandasnya. (SR) 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang pesta demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tancap gas dalam memastikan integritas data pemilih. Memasuki Triwulan II tahun 2026, KPU Sumbawa resmi menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di berbagai wilayah kecamatan.

Langkah "jemput bola" ini diambil sebagai upaya konkret menjaga akurasi dan validitas data pemilih agar tetap mutakhir. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir kesalahan administratif.

“Coktas ini adalah bentuk verifikasi faktual. Petugas kami akan mencocokkan data langsung di lapangan, mulai dari pengecekan identitas hingga memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar,” ujar Syamsi saat dikonfirmasi Jumat (1/5/2026)

Apa Saja yang Dilakukan dalam Coktas? Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi mencakup tiga agenda utama yakni Validasi Identitas, Koreksi Data dan penyaringan pemilih baru.

"Mencocokkan data yang ada dengan dokumen kependudukan asli di lapangan.Memperbaiki elemen data yang tidak sesuai atau mengalami perubahan dan mengakomodasi warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak suaranya" jelasnya.

Meskipun saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian data tinggi, Syamsi memastikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

KPU Sumbawa juga memastikan bahwa setiap data yang masuk akan melewati proses penyaringan yang ketat. Hasil dari Coktas ini nantinya tidak langsung final, melainkan akan diuji kembali dalam forum resmi.

“Hasil Coktas akan kami bawa ke rapat pleno setiap tiga bulan sekali. Kami melibatkan Bawaslu dan Dukcapil agar data yang dihasilkan benar-benar valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambah Syamsi.

Melalui gerakan proaktif ini, diharapkan potensi sengketa data pemilih di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjamin setiap hak suara masyarakat Sumbawa terlindungi dengan baik. (Am)

Penulis: Zainuddin  

Editor:Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 29 April 2026 – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna merespons eskalasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Sumbawa. Rapat yang berlangsung diRuang Komisi IV pada Rabu (29/4) ini menghadirkan jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BPBD Sumbawa, serta Dinas Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya pergeseran strategi penanganan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan terintegrasi melalui lima poin kesimpulan strategis.

Ketua Komisi IV beserta anggota, Muhammad Takdir, SE, M.M.Inov, Sukiman, K.S.P.d I Bunardi, A.Md.Pi, dan Ema Yuniarti, mendorong penguatan ketahanan fiskal daerah. Dewan meminta pemerintah daerah memastikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang proporsional.

"Dibutuhkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai regulasi turunan. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi OPD teknis agar penyerapan dana BTT dalam situasi darurat bisa lebih cepat (speed of response) namun tetap akuntabel," tegas Takdir 

Mengingat pola banjir di Sumbawa sering kali memiliki siklus berulang, Komisi IV meminta BPBD Kabupaten Sumbawa untuk menyusun perencanaan mitigasi dan pemulihan pascabencana yang lebih komprehensif. Fokus utama diarahkan pada penguatan pemetaan mata anggaran yang menitikberatkan pada upaya preventif dan rehabilitasi yang terukur.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Mitigasi. Satgas ini akan melibatkan pemangku kepentingan kunci secara luas, mulai dari Sekda, Bapperida, TNI/Polri, hingga instansi teknis seperti PUPR, Dinas Pertanian, LH, serta pihak balai (BWS dan Balai Jalan).

Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk mengintegrasikan program kerja lintas instansi agar risiko bencana dapat diminimalisir baik secara struktural (pembangunan fisik) maupun non-struktural (kebijakan dan edukasi).

Selain jalur birokrasi, komisi IV DPRD juga meminta penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). FPRB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat demi menciptakan ketangguhan daerah yang mandiri berbasis komunitas.

Menutup kesimpulan rapat, Komisi IV menginstruksikan penguatan koordinasi vertikal yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga BNPB. Hal ini dipandang penting guna memastikan keselarasan data, distribusi sumber daya yang tepat sasaran, serta sinkronisasi kebijakan darurat antara daerah dan pusat.

Rapat ini diharapkan menjadi titik balik manajemen bencana di Kabupaten Sumbawa agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya selalu terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menghimbau masyarakat lebih bijak dalam penggunaan air bersih.

"Memasuki musim kemarau, masyarakat kabupaten sumbawa diminta bijka untuk menggunakan air. Hal ini dilakukan agar saat puncak kemarau tidak terlalu terdampak krisis air bersih," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih saat musim kemarau seperti saat ini. "Saat ini sedang kami upayakan antisipasi termasuk peringatan dini waspada kemarau panjang salah satunya adalah masalah penggunaan air bersih," sambung Budi saat ditemui media ini pada Senin, (27/04).

Dalam hal ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PDAM terkait stok kebutuhan air bersih di masyarakat dan hingga saat ini masih tercukupi.

"Begitu juga dengan BPBD Kabupaten Sumbawa, PMI Kabupaten Sumbawa maupun Polres Sumbawa tetap disiagakan, ketika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat langsung disalurkan," jelas Budi.

Meski demikian Ia tetap mengimbau agar masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan air bersih termasuk yang memili sumur dan bak penampungan.

"Berdasarkan pengalaman musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak desa yang tergolong rawan kekeringan," terang Budi.

Saat ini Pemda Kabupaten Sumbawa melalui BPBD Kabupaten Sumbawa sedang melakukan pemetaan yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan air bersih serta upaya mitigasi kekeringan di masa mendatang.

Budi Prasetiyo rasetiyo meminta kepada masyarakat melalui pemerintah desa dapat melaporkan sesegaramungkin ketika terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih sehingga langkah antisipasi dapat dilaksanakan secepatnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, menunjukkan prevalensi stunting sebesar 29,8 persen. Karena itu, target penurunan sebesar 21,7 persen terus digalakkan.

"Berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting, kami lakukan dan lebih dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan, sehingga target penurunan stunting sebesar 21,7 persen dapat dicapai dengan kolaborasi semua sektor," ungkap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi.

Menurutnya anak stunting mengalami gangguan pertumbuhan otak yang menyebabkan kemampuan kognitif, belajar dan konsentrasi menurun.

"Akibatnya, prestasi akademik anak lebih rendah dan saat dewasa berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah," jelasnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Senin, (27/04).

Ia menambahkan jika prevalensi stunting tetap tinggi, maka Kabupaten Sumbawa akan kesulitan mencetak generasi unggul dan inovatif yang dibutuhkan untuk menuju generasi emas 2045.

Selain itu, anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes dan hipertensi. "Kondisi ini meningkatkan beban biaya kesehatan keluarga dan daerah," sambungnya.

Stunting berkorelasi dengan kemiskinan antargenerasi, keluarga miskin lebih rentan memiliki anak stunting dan anak stunting cenderung memiliki masa depan ekonomi lebih sulit.

"Salah satu program penanganan stunting yang kami laksanakan yakni mengimpleloemtasikan program quick wins. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting terutama sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah," terangnya.

Rusmayadi mengungkapkan dalam penerapan program itu perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. "Karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam bidang kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga," tutupnyanya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur. 

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal. 

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah. 

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda 

yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. 

"Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah," ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

"Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

"Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah," jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

"Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri," katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

"Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

"Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib," tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

"Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran. (Rab/her/kominfotik)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 23 April 2026 — Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog versi 6 bagi para penyedia se-Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III, Kantor Bupati Sumbawa, dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur pengadaan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, para Kepala Bagian PBJ Provinsi NTB, narasumber dan tim teknis, jajaran kepala perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta para penyedia barang dan jasa.

Dalam laporannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, Marga Sulkifli Rayes, S.IP., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan penyegaran terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Setelah sebelumnya dilaksanakan di Pulau Lombok, kegiatan ini kembali digelar di Pulau Sumbawa dengan melibatkan 58 peserta. Pelaksanaan di wilayah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi para penyedia, sekaligus menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam memahami penggunaan aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog secara lebih optimal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses belanja daerah berjalan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung visi pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola yang kredibel dan profesional.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah amanah rakyat. Karena itu, proses pengadaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diperkuat dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Seluruh proses tersebut dijalankan melalui aplikasi SiRUP sebagai bentuk transparansi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Menutup sambutannya, Bupati Sumbawa mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membangun komitmen dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia menegaskan bahwa SiRUP, RUP, dan E-Katalog harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(AM/Jhe)

SUMBAWA Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menekankan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah kini menjadi pilar penting dalam mempercepat pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SPSE, SIKaP, dan E-Katalog Versi 6 bagi penyedia se-Pulau Sumbawa, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh jajaran Biro PBJ Setda Provinsi NTB, pimpinan OPD, serta para pelaku usaha (penyedia) dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa di tengah pesatnya teknologi, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi guna mempermudah pelayanan. Salah satu instrumen transparansi yang wajib dipenuhi adalah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP.

"Perencanaan pengadaan tidak boleh dikerjakan setengah hati. Mengumumkan RUP melalui SIRUP bukanlah pilihan, melainkan amanat Undang-Undang dan rakyat. Ini adalah jendela informasi bagi masyarakat untuk melihat bagaimana anggaran dikelola secara transparan," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa kecepatan dan akurasi dalam menginput data ke dalam sistem sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi daerah. Keterlambatan input RUP, menurutnya, secara otomatis akan menghambat realisasi pembangunan fisik maupun non-fisik di lapangan.

Terkait implementasi E-Katalog Versi 6, Bupati menyebutnya sebagai langkah besar dalam transformasi digital. Versi terbaru ini diharapkan mampu menyederhanakan proses belanja pemerintah namun tetap menjaga akuntabilitas.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan amanat Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pelibatan UMKM dan Koperasi lokal.

"E-Katalog V.6 ini adalah pintu masuk bagi produk-produk lokal kita untuk bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita ingin ekonomi lokal bergerak lebih kencang melalui keterlibatan aktif UMKM kita dalam sistem ini," jelasnya.

Meski teknologi terus berkembang dan sistem semakin canggih, Bupati mengingatkan bahwa faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan pengadaan.

"Pengadaan yang baik tidak lahir hanya dari sistem yang canggih. Yang terpenting adalah komitmen, kesungguhan, dan integritas dari para pelaksana serta penyedia barang dan jasa," pungkas Bupati Syarafuddin Jarot.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan para penyedia se-Pulau Sumbawa memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem terbaru, sehingga kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir demi kelancaran pembangunan di daerah (AM).

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini ditandai dengan pencanangan tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Poto, Kamis (23/4/2026).

Tiga desa yang menjadi pionir program ini adalah Desa Poto, Desa Ngeru, dan Desa Moyo Mekar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Sumbawa, serta Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST., M.Si.

Data: Dasar Kebijakan, Bukan Sekadar Angka

Dalam sambutannya, Rachman Ansori menegaskan bahwa Program Desa Cantik adalah langkah strategis untuk membangun budaya kerja berbasis data mulai dari level akar rumput. Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data seringkali menjadi pemicu kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dasar pengambilan keputusan. Selama ini kita sering menemukan ego sektoral dalam data; data di desa berbeda dengan dinas, dan berbeda pula dengan BPS. Melalui Desa Cantik, kita sinkronkan semua dalam semangat Satu Data Indonesia," ujar Ansori.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma di tingkat desa. Aparatur desa diharapkan tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan "kira-kira" atau asumsi, melainkan berdasarkan fakta lapangan yang tervalidasi.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa Desa Cantik bukanlah sekadar pelatihan teknis, melainkan gerakan perubahan budaya. BPS telah menyiapkan Agen Statistik Desa (ASIK) sebagai penggerak utama dalam mengelola ekosistem data di tingkat desa.

"Masalah utama kita adalah data yang tidak seragam dan tidak terhubung. Desa Cantik menjadi pintu masuk untuk memperbaiki ini. Dengan adanya agen statistik di desa, kita membangun standar data dan SDM yang paham cara mengolah informasi menjadi alat pembangunan," jelas Yudi.

Selain pencanangan Desa Cantik, Yudi juga mengingatkan agenda besar nasional yang akan dilaksanakan pada Mei–Agustus 2026, yakni Sensus Ekonomi. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat untuk memberikan data yang jujur dan akurat.

"Target kita besar. Kami berharap Desa Cantik di Sumbawa mampu meraih predikat terbaik pada Hari Statistik Nasional, 26 September 2026 mendatang. Ini akan menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berbasis data akurat," tambahnya.

Acara ini ditutup dengan harapan besar agar kantor-kantor desa di Moyo Hilir mulai menampilkan data visual yang mudah dipahami masyarakat, sehingga transparansi dan literasi data dapat tumbuh secara organik di tengah warga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa, Kabag Prokopim Setda Sumbawa, Camat Moyo Hilir dan Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Hilir. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu (22/04/2026) ini, bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor administrasi kependudukan.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa di era digitalisasi, pemerintah dituntut untuk terus melahirkan inovasi yang mampu mempermudah, mempercepat, dan mengefisiensi pelayanan publik. Menurutnya, IKD atau KTP Digital merupakan salah satu terobosan krusial yang akan sangat berguna bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Inovasi-inovasi ini penting agar kita dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, terutama para ASN, sangat diperlukan untuk mensukseskan program ini," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar seluruh ASN tidak hanya sekadar menggunakan aplikasi tersebut, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak atau pelopor bagi masyarakat luas.

"Kami harapkan para ASN dapat menjadi pelopor untuk aktivasi IKD di tengah masyarakat," tegasnya di hadapan sejumlah pimpinan OPD yang hadir.

Keamanan dan Integrasi Data

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKD dirancang untuk memberikan kemudahan akses data kependudukan dalam satu genggaman. 

Aplikasi IKD tidak hanya memuat KTP digital, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga NPWP. Untuk menjamin keamanan pengguna, aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur autentikasi berlapis guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi.

"Identitas Kependudukan Digital ini nantinya tidak hanya digunakan oleh ASN, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat karena sangat mempermudah urusan administrasi," jelas Varian.

Tantangan Capaian Pengguna

Meski memiliki segudang manfaat, capaian penggunaan IKD di Kabupaten Sumbawa saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pengguna IKD baru mencapai 1.354 orang, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan total pemegang KTP di Kabupaten Sumbawa yang mencapai 338.000 jiwa.

Melalui sosialisasi masif kepada ASN ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis angka aktivasi IKD akan meningkat signifikan, seiring dengan meningkatnya literasi digital di lingkungan birokrasi dan masyarakat umum.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  22 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi inti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa terkait polemik Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan menanam jagung di kawasan hutan, Area Peruntukan Lain (APL), Perhutanan Sosial, dan Tanah Negara.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV, serta Pemerintah Desa Mokong.

Bukan Larangan Mutlak, Melainkan Pengaturan untuk Keselamatan

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, ST. MM, mengklarifikasi bahwa Surat Edaran tersebut merupakan langkah mempertegas regulasi pusat, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemda menekankan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud mematikan ekonomi warga, melainkan mengatur pola budidaya yang lebih bertanggung jawab.

"Surat Edaran ini sifatnya mengatur dan mempertegas. Fokus utama kita adalah pada kawasan hutan dan lahan dengan kemiringan ekstrem yang berisiko tinggi memicu bencana alam seperti banjir dan kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat luas," jelas Ivan.

Kepala Balai KPH Wilayah IV, Ahyar, S.Hut, memaparkan data mengenai kerusakan hutan yang semakin masif akibat pola budidaya jagung monokultur. Ia menjelaskan bahwa tanaman jagung bersifat intoleran terhadap naungan, sehingga masyarakat seringkali mematikan pohon pelindung untuk mendapatkan sinar matahari penuh.

"Visi Sumbawa Hijau Lestari tidak akan tercapai jika praktik monokultur jagung di dalam kawasan terus dibiarkan. Ini adalah pintu masuk untuk menata kembali pola budidaya masyarakat agar tetap produktif tanpa merusak vegetasi hutan," tegas Ahyar.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si, menyoroti dampak penggunaan bahan kimia dalam pembersihan lahan yang kerap mematikan ekosistem sekitar. Ia mengajak masyarakat mulai beralih ke komoditas alternatif yang lebih ramah lingkungan namun tetap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menanggapi keresahan warga Desa Mokong yang mengelola sekitar 600 hektar lahan, Pemda bersama Komisi II DPRD merumuskan sejumlah langkah solutif:

Pertama : Balai KPH Wilayah IV akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status hukum lahan 600 hektar tersebut guna mencari peluang penyesuaian status sesuai aturan yang berlaku.

Kedua : Mendorong Transformasi ke Agroforestri, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup mendorong skema Perhutanan Sosial, mengubah pola monokultur menjadi agroforestri dengan memberikan bantuan bibit tanaman buah atau tanaman hutan produktif.

Ketiga : Pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menyosialisasikan regulasi, dengan tujuan utama menjaga sumber mata air dan mencegah bencana banjir/longsor.

Keempat :  Menyiapkan opsi tanaman pengganti seperti porang, kacang hijau, atau kacang tanah yang telah terbukti memiliki skala ekonomi kompetitif.

Andi Kusmayadi, SPi. M.Si dari Bapparida menambahkan bahwa ke depan, Pemda akan memformulasikan mekanisme Integrated Area Development (IAD) untuk menandingi skala ekonomi jagung melalui kawasan yang dikelola secara terpadu.

Komitmen untuk Masa Depan

Sekretaris Komisi II DPRD, H. Zohran, SH yang memimpin rapat, menutup pertemuan dengan memberikan sinyal positif. Ia menekankan pentingnya verifikasi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

"Kami mendukung kebijakan dalam SE Bupati ini demi kelestarian alam dan sumber mata air. Kolaborasi antara KPH dan Pemda diharapkan mampu memperkuat implementasi perhutanan sosial yang menyejahterakan rakyat sekaligus menjaga hutan tetap hijau," pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  21 April 2026 — Kecepatan respons dan semangat gotong royong menjadi kunci penyelamatan pemukiman padat penduduk di Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Sumbawa, pada Senin (20/4) siang. Meski si jago merah sempat mengamuk dan melalap dua unit rumah, aksi heroik petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa bersama warga setempat berhasil mencegah api merembet lebih luas.

Laporan kebakaran diterima oleh Mako Damkartan pada pukul 11.43 WITA. Menyadari lokasi kebakaran berada di area padat dengan material bangunan yang didominasi kayu, tim Pleton 1 Mako langsung bergerak cepat. Hanya dalam waktu tiga menit, tepat pukul 11.46 WITA, armada tempur Damkartan sudah tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK).

Kecepatan ini terbukti sangat krusial. Mengingat objek yang terbakar adalah rumah panggung berbahan kayu, api dengan sangat cepat membesar dan mengancam puluhan rumah lain yang letaknya berhimpitan.

Di lokasi kejadian, pemandangan luar biasa terlihat ketika petugas Damkar yang mengerahkan 3 unit Fire Truck bekerja sama dengan warga setempat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta aparat desa. Tanpa komando panjang, warga membantu mengarahkan selang dan mengevakuasi barang-barang di sekitar lokasi untuk memutus jalur api.

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S Sos M.Si yang turun langsung memimpin operasi, memberikan apresiasi tinggi atas kesigapan semua pihak. 

 "Berkat kesigapan anggota Disdamkartan dan dukungan penuh warga masyarakat, api dapat kita lokalisir sehingga tidak meluas ke rumah terdampak lainnya di sekitar lokasi," ungkapnya dalam laporan resmi.

Akibat musibah ini, dua unit rumah milik Ilham (Sagena) dan Ari Baharuddin beserta isinya hangus terbakar. Sementara itu, dua unit rumah lainnya milik Syaifuddin dan Ahmad Suhermansyah turut terdampak pada bagian lesplang atap serta kusen, namun berhasil diselamatkan dari kehancuran total.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di tengah terik matahari ini. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp350 juta. Api dinyatakan benar-benar padam dan terkendali pada pukul 12.45 WITA, setelah tim melakukan pendinginan intensif untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya di area pemukiman padat, untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran.

Keberhasilan memadamkan api dalam waktu singkat ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah melalui instansi teknis dan kepedulian masyarakat adalah benteng terkuat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 20 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi memulai langkah strategis untuk mencetak generasi Qur’ani yang unggul menjelang perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi NTB ke-XXXI tahun 2026. Melalui pembukaan Training Center (TC) yang berlangsung di Aula Hotel Suci, Senin (20/4), Pemkab Sumbawa menetapkan target ambisius namun realistis: menembus posisi 5 besar di tingkat provinsi.

Hadir mewakili Bupati Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jaya Kusuma, S.Sos, menekankan bahwa persiapan menuju MTQ bukan sekadar urusan teknis vokal atau hafalan, melainkan sebuah ikhtiar batin untuk membangun karakter bangsa.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa MTQ tidak boleh terjebak dalam aspek seremonial semata. Beliau memandang Training Center ini sebagai kawah candradimuka untuk membentuk insan yang jiwanya menyatu dengan wahyu Ilahi.

"Kita ingin melahirkan bukan hanya peserta yang siap tampil secara teknis, tapi insan yang benar-benar menyatu dengan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Jaya Kusuma saat membacakan sambutan Bupati di hadapan Ketua MUI, Kepala Kemenag, dan para kafilah.

Bagi Pemerintah Daerah, keberhasilan dalam MTQ adalah simbol keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter. Bupati mengingatkan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar nilai-nilai Al-Qur’an hidup di tengah keluarga, sekolah, hingga birokrasi pemerintahan di Sumbawa.

Menyadari peta persaingan di tingkat Provinsi NTB yang semakin ketat dan berbasis teknologi—seperti yang dilakukan Kabupaten Lombok Tengah—Bupati meminta seluruh pelatih dan peserta untuk tidak membuang waktu. 

Ada pesan khusus mengenai disiplin spiritual yang ditekankan oleh Bupati. Beliau menginstruksikan agar setiap elemen di TC mengutamakan usaha batin selain usaha lahiriah.

"Disiplin dimulai dari kita semua, para pelatih. Jika masuk waktu shalat, laksanakan shalat berjamaah. Perhatikan betul usaha-usaha batinnya. Kita ingin meraih prestasi dengan cara yang berkah," imbuhnya.

Salah satu poin kebanggaan yang diangkat adalah kemandirian kafilah Sumbawa. Saat ini, Kabupaten Sumbawa sepenuhnya mengandalkan putra-putri daerah asli (Tau Samawa) tanpa mengambil peserta dari luar daerah. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa pembinaan di tingkat lokal berjalan dengan baik.

Bupati menitipkan harapan besar kepada para pelatih agar membangun kedekatan personal dengan peserta. Kebersamaan antarpelatih juga menjadi kunci agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat mengganggu konsentrasi anak didik.

"Membangun daerah adalah kerja kolektif. Kami di jajaran pemerintahan berkomitmen mendukung penuh perkembangan tilawah Al-Qur’an sebagai marwah pengabdian Sabalong Samalewa," tutup Jaya Kusuma. ( AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id - 20 April 2026– Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Hal ini terungkap dalam acara Ekspose Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Launching Development Aplikasi Pelayanan Publik (SILABRASI SIGAP) yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Madilaoe ADT, Senin (20/4).

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih nilai 86,87 dengan kategori B (Baik). Meski angka tersebut menunjukkan performa yang solid, Bupati menegaskan bahwa nilai di atas kertas bukanlah tujuan akhir.

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan refleksi mendalam. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena angka-angka statistik.

"Pemerintah daerah harus membuka diri dan bercermin secara jujur terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh sekadar nilai survei, tetapi yang terpenting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam mempermudah kehidupan mereka sehari-hari," tegas Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan harus dijaga konsistensinya. Bupati mendorong adanya pembaruan dokumen administrasi yang dinamis serta peningkatan kualitas layanan, baik yang bersentuhan langsung dengan warga maupun melalui sistem digital.

Digitalisasi Layanan Lewat "SILABRASI SIGAP"

Sebagai langkah konkret mempercepat transformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi meluncurkan aplikasi SILABRASI SIGAP. Inovasi ini diharapkan menjadi jembatan digital yang memperpendek jarak antara kebutuhan masyarakat dengan solusi dari pemerintah.

Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di Tanah Samawa.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.S.E., memaparkan rincian teknis di balik capaian nilai 86,87 tersebut. Data dihimpun dari 3.867 sampel populasi yang memberikan respon sepanjang semester I dan II tahun 2025.

Ada tujuh unsur utama yang menjadi tolok ukur penilaian masyarakat, yaitu:1. Sarana dan Prasarana,2. Waktu Penyelesaian3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 4. Persyaratan Layanan, 5. Penanganan Pengaduan, 6. Perilaku Pelaksana dan 7. Kompetensi Pelayanan

"Dari total respon yang masuk, sebanyak 15,47% Perangkat Daerah dan Kecamatan berhasil meraih kategori Sangat Baik (A), sementara sisanya sebanyak 17,53% berada di kategori Baik (B)," jelas Rachman Ansori.

Kegiatan ekspose ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan komitmen kolektif untuk menghapus ego sektoral dan memperkuat koordinasi demi pelayanan publik yang paripurna.

Dengan capaian SKM yang baik dan peluncuran aplikasi SILABRASI SIGAP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat terus meningkatkan standar pelayanan publik hingga mencapai kategori tertinggi, sejalan dengan marwah pengabdian Sabalong Samalewa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bertempat di Kabupaten Sumbawa, Senin (20/4/2026). 

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa aturan baru ini membawa perubahan fundamental, terutama mengenai pembatasan masa jabatan kepala sekolah. Jika sebelumnya tidak ada aturan baku, kini masa jabatan ditetapkan selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga maksimal delapan tahun.

"Masa jabatan pertama empat tahun, bisa diperpanjang sampai delapan tahun. Setelah itu tidak bisa lagi menjabat terus-menerus. Kita harus patuh pada aturan pusat agar tidak muncul anggapan bahwa pemerintah daerah memberhentikan sepihak. Ini murni tuntutan regulasi," tegas Bupati di hadapan para kepala sekolah dan pengawas yang hadir.

Bupati Jarot juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sengaja menunda sejumlah kebijakan mutasi sebelumnya demi menunggu kejelasan aturan ini. Hal ini dilakukan agar transisi kepemimpinan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir kegaduhan.

Selain aspek masa jabatan, Bupati menekankan bahwa standar kompetensi kepala sekolah ke depan akan jauh lebih ketat. Kepala sekolah tidak lagi hanya dituntut mahir dalam laporan administratif, tetapi wajib memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yang kuat serta mampu beradaptasi dengan teknologi digital, seperti penggunaan smartboard dan perangkat pembelajaran digital lainnya.

"Menjadi kepala sekolah bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana mengelola guru dan lingkungan sekolah di tengah era digitalisasi pendidikan," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Siti Maimunah Mutmainnah dari Kementerian Dikdasmen, Kepala IGTK NTB Dr. Wirman Kasmayadi, jajaran DPRD Sumbawa, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan se-Kabupaten Sumbawa (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id, 17 April 2026 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama Indonesia.

Gubernur Dr HL Muhamad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan. 

"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB", ujar Gubernur di Pendopo di Mataram, Jumat (17/04/2026). 

Untuk itu, komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya. 

Dikatakan Gubernur, salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk pula kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Program KUR PMI ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak diluar negeri berakhir. 

Dalam struktur birokrasi, Pemprov dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB kedalam Dinas Sosial dan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bentuk konkrit perhatian pemerintah. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa program ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.

Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur seperti: Pendamping desa,Tenaga kesejahteraan sosial, Aparat keamanan, Serta organisasi masyarakat.

Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.

“Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.

Dalam implementasinya, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kolaborasi juga diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, guna memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah.

Sebagai langkah strategis lainnya, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129.

Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujar Menteri.

Menteri Arifah juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, berbagai upaya perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga turut menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri menyerahkan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti Kepala Kejati, Wahyudi, SH, MH, Kombes Ni Made Pujewati, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB.Rektor Unram, Prof Sukardi dan Joko Jumadi, LPA Kota Mataram. (AM/kominfotikntb).

MATARAM.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Mataram, Kamis (16/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Jarot menegaskan komitmen Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi besar Provinsi NTB.

Disela-sela kegiatan, Ir. H. Syarafuddin Jarot dalam keterangannya menyatakan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak dapat berjalan secara terisolasi. Menurutnya, konektivitas antarwilayah dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi kunci utama percepatan ekonomi di Tau dan Tana Samawa.

“Kita belajar dari forum ini bahwa membangun daerah tidak bisa sendiri. Harus ada interkoneksi yang kuat. Apa yang kita rencanakan di Sumbawa harus saling menguatkan dengan program di tingkat provinsi agar setiap anggaran yang kita kucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” ujar Bupati Jarot.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini selaras dengan marwah Sabalong Samalewa, di mana gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi dalam menuntaskan persoalan krusial, mulai dari sektor pertanian hingga infrastruktur wilayah. 

Dalam Musrenbang ini, Bupati berharap program-program strategis yang diusulkan oleh Kabupaten Sumbawa—termasuk penguatan sektor agroforestri dan hilirisasi hasil tani—mendapat ruang sinkronisasi yang tepat dalam peta jalan pembangunan NTB ke depan.(AM)

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat yang menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Sumbawa saat ini.

Dalam amanatnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa upacara paripurna bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan ruang sinkronisasi antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan sedikitnya empat persoalan penting yang harus segera dituntaskan bersama.

Pertama, terkait jeritan petani di tengah panen raya. Menurutnya, tingginya curah hujan dan minimnya fasilitas pengering menyebabkan kadar air jagung dan padi meningkat sehingga harga jual hasil panen menurun. DPRD Sumbawa, lanjutnya, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendorong bantuan mesin pengering dan alat mesin pertanian lainnya agar segera direalisasikan. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) benar-benar akurat agar bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan petani kecil.

Kedua, mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram. Ketua DPRD menilai persoalan tersebut telah membebani ekonomi rumah tangga masyarakat. Ia menyebut DPRD tengah mengupayakan penambahan kuota LPG 3 kilogram, namun menegaskan bahwa penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di tingkat pangkalan dan pengecer. Ia meminta tim pengawas pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pangkalan maupun pengecer yang melakukan pelanggaran.

Ketiga, terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 21 desa pada tahun 2026. Ketua DPRD berharap seluruh ASN dan aparat desa dapat menjaga netralitas serta tidak menjadi pemain di balik layar. Ia mengingatkan bahwa Pilkades harus berjalan jujur dan adil agar melahirkan pemimpin desa yang benar-benar ingin membangun desa, bukan hasil dari transaksi politik.

Keempat, ia menegaskan komitmen terhadap gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. Menurutnya, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan bukan dimaksudkan untuk menghalangi mata pencaharian petani, tetapi untuk menjaga kelestarian lingkungan, menertibkan tata ruang, serta mencegah kerusakan hutan dan pendangkalan bendungan. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program agroforestri sebagai solusi jangka panjang.

Mengakhiri amanatnya, Ketua DPRD mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk kembali pada marwah pengabdian “Sabalong Samalewa”, menghilangkan ego sektoral antarinstansi, dan memperkuat kerja bersama demi kepentingan masyarakat.

“Rakyat Sumbawa tidak butuh tumpukan laporan, mereka butuh bukti bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  18 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata dalam menekan serta mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4).

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. hadir langsung memberikan sambutan sekaligus mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam kegiatan Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Mataram Serta Pemberian Penghargaan KPD Mitra Kementerian PPPA. 

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.

Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya. 

Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.

“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Wakil Gubernur tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.

“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.

Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.

“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap kunjungan Menteri PPPA ke NTB meninggalkan kesan baik dan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami berharap Ibu Menteri mendapatkan kesan yang baik di NTB dan selalu merindukan untuk kembali datang ke daerah kami,” pungkasnya.

Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Mengangkat pesan bahwa keamanan (safety) adalah hak, bukan sekadar harapan, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Serta, mendorong keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. (kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan kesiapan para garda terdepan penyelenggara. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades di Aula Madilaoe ADT, Senin (13/04/2026).

Acara ini menjadi persiapan untuk memastikan suksesi kepemimpinan di 21 desa berjalan tanpa hambatan hukum maupun konflik kepentingan.

Menjaga Amanah, Menghindari Politisasi

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa profesionalisme dan integritas adalah harga mati bagi setiap panitia. Ia mengingatkan bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanah undang-undang yang menentukan arah masa depan desa.

"Panitia yang terpilih harus menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti aturan yang berlaku, jangan melenceng, dan yang terpenting jangan sampai Pilkades dijadikan sebagai objek politik oleh pihak manapun," tegas Bupati di hadapan para Camat dan Panitia.

Bupati berharap melalui Bimtek ini, seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi sehingga mampu menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.S.E, melaporkan bahwa Bimtek ini merupakan tahapan kedua dari total 19 tahapan yang telah disusun.

Berikut adalah rincian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumbawa:

Gelombang I (Tahun 2026) Diikuti oleh 20 desa secara reguler (serentak) dan 1 desa melaksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW).

Gelombang II (Tahun 2028): Direncanakan akan diikuti oleh 119 desa

Gelombang III (Tahun 2030) Menjadi gelombang terakhir dalam siklus kepemimpinan desa di Sumbawa.

Sinergi Lintas Sektor

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen kolektif Pemkab Sumbawa untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dari tingkat paling bawah.

Dengan dimulainya Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis Pilkades 2026 akan menjadi pijakan kuat menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, unggul, dan berintegritas. (Humas)

Mataram,Amarmedia.co.id - 11 April 2026 - Umat muslim di Nusa Tenggara Barat menghadapi banyak masalah sosial. Salah satunya yang sensitif adalah pelecehan seksual. Gubernur HL Muhamad Iqbal berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB berperan lebih sensitif. 

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial. 

Hal itu dikatakannya saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025 - 2030 yang dihadiri pula oleh Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid, SS, MSi di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Masalah lain adalah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 114 ribu kepala keluarga di 106 desa sebagai salah satu program strategis Pemprov NTB selain ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas. 

Gubernur Iqbal mengatakan, pembangunan spiritual tidak disebutkan menjadi program strategis karena telah menjadi kewajiban bagi pemerintah yang menjamin program lain tercapai karena perilaku spiritual yang baik. 

Sementara itu, Menteri ATR/ BPN dalam kuliah kebangsaannya di acara yang sama mengingatkan pula bahwa tegaknya negara karena ilmu para ulama, keadilan hukum dan politik yang menyejahterakan rakyat. 

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron. 

Dirinya menyitir pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani yang mencirikan ulama yang patut diikuti adalah ulama yang memiliki ilmu dengan referensi keilmuan (sanad) yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidupnya dengan ibadah dan yang terpenting takut kepada Alloh SWT. 

Ketua MUI Pusat bidang Informasi, Komunikasi dan Digital, KH Masduki Baidlowi, MSi yang melantik pengurus MUI NTB menambahkan bahwa tantangan MUI perihal keumatan adalah kepercayaan kepada para ulama. 

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal.

Ketua MUI terpilih, Dr TGH Badrun, MPd dalam kesempatan tersebut mengatakan, MUI NTB dengan 124 orang yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama dan cendekiawan yang siap mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan umat. (AM/jmy/ kominfotikntb)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memantapkan langkah dalam menjaga keseimbangan alam sembari meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Program Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) di Hotel Transit, Sumbawa Besar, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan  yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (OPD dan lintas sektor) ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan upaya Pemkab Sumbawa dalam menyinkronkan kebijakan pusat, provinsi, hingga daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat program unggulan "Sumbawa Hijau Lestari" yang menjadi napas pembangunan lingkungan di tanah Samawa.

Dalam arahannya, Bupati H.Syarafuddin Jarot menekankan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan kebijakan pencegahan illegal logging dan gerakan penanaman kembali berjalan sukses.

"Kegiatan ini adalah wadah untuk menyatukan langkah. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan lingkungan tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kita targetkan Sumbawa menjadi role model nasional dalam sinkronisasi program agroforestri," ujar Bupati Jarot penuh optimisme.

Komitmen Tegas: Lindungi Gunung, Selamatkan Bendungan

Di sisi lain, Bupati juga menunjukkan sisi tegasnya dalam menjaga aset vital daerah. Komitmen ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran yang melarang keras penanaman jagung di kawasan hutan, area perhutanan sosial, dan tanah negara. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi bencana akibat penggundulan hutan yang berdampak pada sedimentasi dan hilangnya mata air. Secara khusus, Bupati menyoroti keberadaan Bendungan Beringin Sila sebagai infrastruktur vital yang harus dilindungi dari dampak kerusakan hutan.

"Jika gunung-gunung di atas Bendungan Beringin Sila terus dibiarkan gundul, maka sedimentasi akan menumpuk di bendungan. Kita harus bertindak sekarang sebelum dampak buruknya semakin luas," tegas Bupati.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk berhenti bekerja secara parsial dan mulai memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beliau meyakini bahwa sekecil apapun langkah yang dilakukan secara bersama-sama akan membuahkan hasil yang berkelanjutan bagi anak cucu nanti.

Dengan semangat sinkronisasi antara Program FAPE-PS dan "Sumbawa Hijau Lestari", Kabupaten Sumbawa optimistis mampu menjadi pionir pengelolaan hutan di Indonesia. Langkah nyata ini menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan visi besar: Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kebakaran melanda Dusun Pemangong A, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu sore, 11 April 2026. Api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah panggung dan merusak 5 unit bangunan lainnya.

Berdasarkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, laporan kebakaran diterima pada pukul 17.00 WITA. Tim Damkartan Pos Lenangguar segera dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 17.07 WITA.

Karena sebagian besar bangunan yang terbakar terbuat dari material kayu, api dengan cepat menjalar. Akibatnya, 3 rumah panggung milik Muhammad MT, Siti Sawiyah, dan Maryam/Hasbullah hangus terbakar beserta isinya. Selain itu, terdapat 5 unit rumah dan bangunan lain yang terdampak, antara lain milik A. Kadir AW, Supardi, PAUD Sultan Hasanuddin, Lukmansyah, dan Janariah. Kerusakan pada bangunan terdampak meliputi atap, kusen jendela, dan pintu.

Pemadaman dilakukan dengan melibatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, personel Damkartan Regu 1 Zona Lenangguar, serta dibantu oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, petugas PLN, Babinsa, Babinkamtibmas, dan warga sekitar. Berkat kerja sama yang cepat dan sigap, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total pada pukul 20.07 WITA tanpa memakan korban jiwa.

Sementara itu, dugaan sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah korban, namun masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 juta.

Setelah situasi dinyatakan aman, tim Damkartan kembali ke pos pada pukul 20.20 WITA. (AM)

Mataram Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah, menyusul telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penetapan Sekda merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang harus disikapi secara konstruktif oleh semua pihak.

“Sekda telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dalam membangun rumah besar kita bersama, yaitu Nusa Tenggara Barat. Mari kita dukung Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas dan kemampuan yang beliau miliki,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Ia menekankan bahwa dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Baik dukungan maupun kritik, menurutnya, memiliki posisi yang sama penting sebagai bagian dari kontrol publik.

“Harapan dan kritik dari masyarakat sama-sama penting. Pemerintah Provinsi NTB menghargai seluruh pandangan yang berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penetapan Sekda definitif ini juga menjawab harapan publik yang dalam beberapa waktu terakhir mendorong agar posisi tersebut segera diisi secara definitif, termasuk untuk memperkuat konsolidasi kepemimpinan birokrasi bersama para kepala perangkat daerah.

Dengan telah lengkapnya struktur kepemimpinan birokrasi, termasuk Sekda definitif dan jajaran perangkat daerah yang telah memiliki kewenangan penuh, maka saat ini merupakan momentum penting untuk mempercepat kerja-kerja pembangunan secara lebih terarah dan terukur.

“Mesin birokrasi kita kini telah lengkap, dengan arah kebijakan yang jelas, serta didukung oleh pimpinan dan perangkat yang memiliki kewenangan penuh. Ini saatnya kita bergerak cepat, bekerja efektif, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat NTB,” lanjutnya.

Aka juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi positif dalam membangun daerah.

“Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah bersama. Mari kita letakkan kepentingan daerah di atas segalanya, dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal, menilai, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB. Setiap masukan adalah bagian penting dari upaya kita mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Mataram.Amarmedia.co.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP mewakili Bupati Sumbawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepala Daerah serta kepala Bappeda se-Provinsi NTB. Acara yang dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ini berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan agraria yang kian kompleks.

Kepada amarmedia.co.id, Doktor Budi akrab disapa menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ruang diskusi terbuka yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten. Menurutnya, arahan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sangat dibutuhkan untuk mengurai sumbatan persoalan tata ruang di tingkat lokal.

"Ini menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan kendala nyata di lapangan. Kami mendapatkan arahan langsung guna menyelesaikan persoalan tata ruang dan pertanahan agar sinkron dengan visi pembangunan nasional," ujar Doktor Budi

Sekda menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa fokus pada tiga isu utama yang menjadi perhatian Menteri pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Menanggapi arahan Gubernur mengenai ketahanan pangan dan sertifikasi aset, Sekda memaparkan kondisi spesifik yang dihadapi Kabupaten Sumbawa. Sebagai lumbung pangan di NTB, Sumbawa menghadapi dilema antara akselerasi investasi industri dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan masuknya berbagai investasi besar di sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, pemetaan tata ruang yang presisi sangat mendesak agar lahan produktif tidak tergerus secara liar.

Selaras dengan komitmen Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa juga tengah memacu sertifikasi aset-aset daerah guna memperkuat administrasi dan nilai ekuitas pemerintah daerah.

Sinkronisasi tata ruang kabupaten menjadi kunci agar para investor yang masuk ke Sumbawa memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada hambatan administratif di masa mendatang.

Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Dikatakannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian alih fungsi lahan adalah kunci mutlak. Hal ini senada dengan langkah proaktif yang ingin diambil Pemkab Sumbawa dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sambil tetap membuka diri terhadap industri.

"Langkah percepatan sertifikasi aset dan sinkronisasi tata ruang ini sangat penting sebagai dasar penguatan nilai daerah dan dukungan terhadap skema pembiayaan pembangunan ke depan," tambah Sekda.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan tata ruang yang rapi dan status lahan yang jelas, Kabupaten Sumbawa optimis dapat meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan produktivitas petani.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id, 10 April 2026 – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal membuka acara Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh Kepala Daerah se-NTB yang berlangsung di Ruang Tambora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/04).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Gubernur NTB.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Selain fokus pada isu tata ruang, Rapat Koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pengamanan aset daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur memaparkan bahwa dari total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kita lakukan, kita akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," tegasnya.

Melalui kehadiran Menteri ATR/BPN, Pemprov NTB berharap forum koordinasi ini dapat menjadi ruang diskusi terbuka bagi para wali kota, bupati, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan, sekaligus mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Kepala Samsat Sumbawa, Syaharuddin, SE, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan pelayanan yang terus dilakukan oleh jajaran Bapenda Sumbawa. Salah satunya melalui kegiatan Samsat Night yang digelar di area Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan malam ini.

Syaharuddin menegaskan bahwa inisiatif jemput bola ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas instansi untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Dalam keterangannya, Sabtu 11 April 2026, Syaharuddin Daeng akrab disapa merasa bangga dengan sinergi yang terbangun. Baginya, memberikan kemudahan akses layanan adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Samsat di tengah pusat keramaian merupakan strategi penting dalam memajukan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas supportnya di giat CFN malam nanti," tambahnya.

Layanan STNK 5 Tahun di Alas: Didukung Dana Sharing Opsen

Selain fokus pada kegiatan malam nanti, Syaharuddin juga membawa kabar baik mengenai peningkatan infrastruktur layanan di wilayah Sumbawa. Rencana perluasan layanan administrasi kendaraan, khususnya perpanjangan STNK 5 tahun, kini sudah memasuki tahap persiapan akhir.

Layanan ini telah mendapatkan persetujuan (ACC) dari Dirlantas Polda NTB. Menariknya, pemenuhan infrastruktur pendukung untuk layanan ini akan disokong penuh melalui skema dana sharing Opsen dari Bapenda Kabupaten Sumbawa.

"Insya Allah, bulan Agustus mendatang kita akan melakukan launching pelaksanaan layanan STNK 5 tahun di Drive Thru Alas. Terkait infrastruktur pelayanannya, akan disuport oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa melalui dana sharing Opsen," jelas Syaharuddin.

Pemanfaatan dana Opsen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik. Dengan adanya layanan di Alas, masyarakat di wilayah barat Sumbawa seperti alas Barat, Rhee, Utan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kota Sumbawa Besar untuk mengurus siklus lima tahunan kendaraan mereka.

"Saat ini kita tinggal menunggu persiapan perangkat pendukungnya saja. Harapannya, ini menjadi kado bagi masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan dekat. Gass Pull! pungkasnya.

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Ada kabar gembira bagi warga Sumbawa yang ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus mengganggu jam kerja. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui layanan Samsat Night kembali hadir menyapa masyarakat di lokasi Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan nanti malam (11/4)

Layanan jemput bola ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan yang sibuk di siang hari, sekaligus memberikan suasana bayar pajak yang lebih santai sambil menikmati hiburan malam minggu.

Bapenda tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menyiapkan kejutan khusus bagi para wajib pajak yang taat. 

Kepada awak media, Sabtu 11 April 2026, mewakili kepala Bapenda Sumbawa melalui Kabid Penagihan dan pemeriksaan Pajak, Muhammad Yakub, SE, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momen ini. Ia menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak akan langsung diganjar dengan apresiasi kecil namun berkesan.

 "Ayo bayar Pajak Kendaraan Bermotor anda nanti malam di Samsat Night lokasi CFN Lapangan Pahlawan. Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan hadiah souvenir menarik atas pembayaran PKB anda di stand Layanan Samsat Keliling," ujar Jakub.

Kenapa Harus ke Samsat Night? karena Praktis."Tidak perlu mengantre lama di kantor induk pada jam kerja, Lokasi Strategis Berada di pusat keramaian CFN Lapangan Pahlawan Sumbawa, bisa sambil jalan-jalan atau kulineran. Menarik lagi, ada Hadiah Langsung. Khusus malam ini, ada souvenir cantik menanti Anda di stand" ujarnya.

Ia mengingatkan untuk warga yang ingin membayar agar jangan lupa membawa dokumen persyaratan seperti STNK asli dan KTP asli sesuai nama di STNK untuk mempercepat proses layanan.

"Sampai jumpa nanti malam di Lapangan Pahlawan! Mari menjadi warga bijak yang taat pajak demi pembangunan daerah yang lebih baik" pungkasnya

Kolaborasi Kuat demi Optimalisasi PAD

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Samsat Sumbawa, Syahruddin, SE. Beliau menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata kolaborasi antar instansi untuk mempermudah masyarakat sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, Syahruddin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penting dalam memajukan daerah.

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas support-nya di giat CFN nanti malam " tambahnya.  (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair, Ak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis 09 April 2026. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026 yang ditetapkan pada 17 Maret 2026.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap gubernur melantik.

Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam terdapat ibadah sholat dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendiri-sendiri akan mendapatkan pahala hanya satu tetapi kalau dilakukan secara berjamaah maka pahalanya dua puluh tujuh kali lipat. Untuk itu, membangun NTB harus dilakukan berjamaah dan kolaborasi bersama. 

"Mari kita berjamaah untuk membangun NTB, sehingga kita mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar membangun NTB ke depan diridhoi, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT," harap Miq Iqbal.

Miq Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda NTB yang baru dilantik, semoga ini menjadi awal yang baik mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih terarah. Gubernur mengakui bahwa selama setahun ini dirinya belum maksimal membangun networking di luar karena harus berkantor setiap hari disebabkan belum adanya Sekda NTB Definitif. Sehingga agenda besar di luar daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

"Alhamdulillah hari ini kita sudah punya Sekda. Pak sekda nanti kita jarang bertemu karena saya harus banyak kegiatan diluar untuk mengkonsolidasikan program kita NTB. Nanti pak Sekda yang mengurus NTB dari dalam," ungkap Miq Iqbal 

Gubernur mengungkapkan bahwa roda kepemimpinan sudah berjalan selama setahun dan alhamdulillah pemerintah Provinsi NTB sudah membangun pondasi yang cukup kuat. Miq Iqbal memilih membangun NTB tidak untuk berlari dengan suasana rapuh. Beliau memilih berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan pondasi yang kuat.

"Bapak sekarang sudah dilantik hari ini insyaallah pondasi kita sudah cukup kuat untuk melangkah," tegasnya dengan bangga

Miq Iqbal juga menambahkan bahwa siapapun yang mencintai tanah ini, siapapun yang mencintai provinsi ini maka dia adalah orang NTB. Karena itu, selamat datang dan jadilah warga NTB yang merupakan bagian dari keluarga besar kami di NTB. Gubernur yakin bahwa siapa pun yang pernah ke NTB pasti akan merasa aman. 

"Kita sama-sama mencintai NTB dan mengabdi untuk membangun NTB ke depannya. Saya yakin budaya latar belakang bapak dengan budaya kami di NTB tidak jauh sehingga tidak sulit buat bapak untuk mencintai NTB seperti bapak mencintai tanah kampung halaman bapak sendiri," harap Miq Iqbal pada Sekda NTB yang baru.

Seperti diketahui, Sekda NTB, Abul Chair yang dilantik hari ini merupakan pria kelahiran Madura dan menjabat sebagai kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB, Forkompinda Provinsi NTB serta seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (Manikpkominfo)

Rapat yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. Sidang ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta para pejabat teras lingkup Pemkab Sumbawa.

Apresiasi Kinerja "Jarot-Ansori" dan Filosofi Bagerik

Dalam laporannya, juru bicara Pansus, H. Zainuddin Sirat memberikan apresiasi tinggi atas capaian nyata Pemerintahan Jarot-Ansori yang baru dilantik pada 2025 lalu. Pansus menilai pemerintah berhasil melakukan lobi anggaran pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai total Rp380 miliar untuk tiga ruas strategis: Batu Dulang-Tepal, Tepal-Batu Rotok, dan Lenangguar-Teladan.

"Kami mengapresiasi kolaborasi apik Bupati dan Wakil Bupati dalam mengamalkan Filosofi Bagerik'. Di tengah keterbatasan APBD akibat refocusing, pemerintah mampu menjemput dana pusat untuk membangun infrastruktur Sumbawa," ujar H. Zainuddin Sirat.

Selain proyek besar, Pansus juga memuji langkah cepat pemeliharaan rutin (patching jalan) di puluhan ruas jalan kota dan desa, seperti Jalan Diponegoro, Bung Karno, hingga akses menuju Olat Rarang.

Catatan Kritis: Waktu Pelaksanaan dan Evaluasi Ropang

Meski memberi apresiasi, Pansus memberikan catatan tegas terkait teknis pelaksanaan di lapangan diantaranya 

Pansus meminta pemeliharaan jalan dilakukan pada awal tahun (Triwulan I atau II). Kebiasaan mengerjakan proyek di akhir tahun dinilai kurang tepat karena tingginya curah hujan yang membuat jalan cepat rusak kembali.

Pansus meminta pertanggungjawaban dinas teknis terkait perbaikan jalan di Kecamatan Ropang yang dianggap belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pansus menyoroti beberapa titik krusial yang membutuhkan intervensi segera yaitu SPAM Desa Kelungkung, Anggaran Rp1,58 miliar pada 2025 dinilai belum tuntas karena masalah teknis pipa. Pansus meminta penggantian pipa menjadi jenis Pressure Nominal (PN) 20 agar mampu menahan debit air dari sumber Batu Dulang.

Pansus mendorong penataan bantaran sungai di wilayah Brang Biji-Samapuin melalui pembangunan talud dan penguatan tebing pengaman secara terpadu.

Jalan Langam-Mamak menjadi sorotan tajam karena sudah 27 tahun belum tersentuh perbaikan. Ruas ini bersama jalur Simpang Rhee-Seseng dan akses Bajo (Utan) diminta menjadi prioritas utama tahun depan.

Jembatan Cinta (Alas). Pembangunan jembatan penghubung tiga desa di Kecamatan Alas (Desa Luar, Baru, dan Kalimango) dinilai mendesak sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan siswa di wilayah tersebut.

Laporan disusun dan dirumuskan oleh para anggota Pansus sebagai berikut H. Zainuddin Sirat (Ketua), H. Zohran, SH (Wakil Ketua), Syamsul Hidayat, SE., M.Si. (Sekretaris), dengan para anggota H. Andi Mappelepui, Gathan Hanu Cakita, H. Jabir, S.Pd.,Bunardi, A.Md.Pi.,Muhammad Zain, S.AP.,Andi Rusni, SP., MM.,Muhammad Tahir, SH.,Sri Wahyuni, Alen Taryadi, SH. M. dan Taufik

Pansus berharap seluruh rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh dinas teknis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (9/4), ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa LKD dan LKK, yang mencakup RT, RW, PKK, LPM, Posyandu, hingga Karang Taruna, bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

"Lembaga-lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu yang telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Eksistensi kalian adalah kunci dalam memastikan pelayanan dasar—mulai dari kesehatan melalui Posyandu hingga kerukunan warga melalui RT/RW—berjalan dengan baik," ujar Bupati di hadapan 165 perwakilan desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya adaptasi terhadap regulasi terbaru, seperti transformasi Posyandu dan penguatan peran Karang Taruna. Ia menegaskan bahwa posisi LKD dan LKK kini semakin kuat secara hukum untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan ini.

"Kami menyadari penguatan lembaga memerlukan dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran pendukung melalui APBD maupun DPA perangkat daerah terkait. Saya juga meminta komitmen serupa dari Pemerintah Desa agar meningkatkan anggaran operasional LKD/LKK melalui APBDes," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk bekerja secara kolaboratif dan partisipatif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif.

"Mari kita bangun Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera dengan semangat kebersamaan. Dengan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan, kita songsong masa depan menuju Indonesia Emas," tutup Bupati.

Acara ini turut dihadiri oleh Asisten I dan III, Kepala Perangkat Daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Sumbawa, serta para Camat dan Lurah se-Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa maupun kelurahan (RT, RW, LPM, Posyandu, PKK, Karang Taruna) sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis (9/4/2026) ini menjadi ruang sinergi bagi perangkat daerah, maupun kecamatan, desa dan kelurahan peserta yang terdiri dari Camat, Lurah, Kepala Desa, hingga perwakilan pengurus RT, RW, kelompok PKK RT/Kelompok PKK RW maupun Kelompok PKK Dusun, Posyandu, dan Karang Taruna se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, saat membuka acara secara resmi, menekankan bahwa LKD maupun LKK bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga. Dengan gaya yang akrab, Bupati bahkan mengawali sambutannya dengan pantun yang menekankan pentingnya peran RT dan RW baik di desa maupun di kota.

 "RT dan RW adalah ujung tombak. Mau Bupati, Gubernur, bahkan Presiden pun, urusan paling bawah tetap bersinergi dan ada di tangan RT/RW. Mereka adalah mitra kerja pemerintah desa maupun kelurahan dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, hingga pelayanan masyarakat," tegas Bupati.

H Jarot juga menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga ini, baik melalui APBD maupun dorongan penguatan operasional melalui APBDesa.

Dalam sesi yang sama, Ketua Tim Penggerak -PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, mengajak seluruh elemen untuk mengakhiri budaya kerja sektoral atau "jalan sendiri-sendiri". 

Hj. Ida menyoroti transformasi Posyandu yang kini tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia memperkenalkan tiga budaya kerja baru bagi para kader yakni berbasis data, bukan asumsi, Berbasis kolaborasi, bukan sektoral dan berorientasi hasil bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

"Jika keluarga sehat, maka desa akan kuat. Dan jika desa kuat, maka Kabupaten Sumbawa akan maju," ujarnya optimis sebelum menutup dengan pantun ajakan kolaborasi.

Laporan DPMD: Adaptasi Regulasi Terbaru

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.SE melaporkan bahwa Rakor ini bertujuan meningkatkan capacity building pengurus LKD/LKK dalam menghadapi dinamisasi kebijakan pusat, termasuk implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU Desa) maupun juknis LKD Posyandu yaitu permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dan Permensos Nomor 9 tahun 2025 sebagai perubahan atas permenso nomor 25 thn 2019 tentang Karang Taruna. 

"LKD dan LKK harus menjadi wadah partisipatif yang optimal sebagai aktor pembangunan yang mandiri," jelas Rachman.

Dukungan Bank NTB Syariah: Sinergi dan Apresiasi Kader

Acara Rakor kali ini terasa lebih semarak dengan kehadiran dan dukungan penuh dari Direktur Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa. Kehadiran pihak perbankan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pengurus LKD dan LKK, Bank NTB Syariah memberikan dukungan moral serta menyediakan berbagai doorprize menarik bagi para peserta. Hal ini disambut antusias oleh para kader yang hadir, menambah semangat sportivitas dan kebersamaan dalam forum koordinasi tersebut.

Secara teknis, pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang LKD serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbu) untuk LKK agar sinkron dengan regulasi terbaru.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta di akar rumput. Beberapa poin penting yang muncul dalam diskusi interaktif meliputi Kepala Desa Baru Tahan berbagi pengalaman mengenai konsistensi peningkatan insentif kader Posyandu melalui Dana Desa sebagai bentuk apresiasi kewenangan lokal. Kepala Desa Juru Mapin menyoroti pentingnya data riil dari kelompok Dasa Wisma dalam pemenuhan SPM pekerjaan umum, seperti kebutuhan sanitasi dan air bersih.

Dalam kesempatan itu juga muncul apresiasi perwakilan Ketua RT "Baru kali ini kami dilibatkan dalam kegiatan setingkat kabupaten seperti ini. Ini membuat kami tambah semangat bekerja," ungkap salah satu pengurus RT dari Desa Kerato.

Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap tercipta kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa maupun keluraha. Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif menuju Indonesia Emas.

Dalam sesi pemaparan teknis, Kabid Kelembagaan desa dan Sosbudasyarakat DPMD , Yuni Ilmi kurniati S.STP.M.Si memaparkan pentingnya kedudukan LKD/LKK yang tersebar di seluruh wilayah. Sebagai tindak lanjut, akan terus upaya dilakukan tinjauan ulang upaya fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK serta (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk penyusunan Ranperbup LKK.

Meskipun kondisi fiskal daerah fluktuatif, komitmen penguatan LKD tetap menjadi prioritas. Desa Baru Tahan, misalnya, berbagi pengalaman tetap konsisten meningkatkan insentif kader Posyandu melalui dana desa sebagai bentuk ikhtiar memajukan kewenangan lokal berskala desa dan inovasi dlm kegiatan posyandu dan melibatkan BUMDesa.

Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Camat, Kepala Desa, dan seluruh elemen LKD/LKK serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Sumbawa - Dr.H. Budi Prasetiyo,S.Sos.,M.AP, membuka secara resmi sppg yayasan Kemala Bhayangkari cabang Sumbawa, pada kesempatan tersebut turut hadir Forkopimda, KA spbg Yayasan Kemala Bhayangkari, forkopimja Kecamatan Sumbawa, Lurah seketeng dan Lurah Uma Sima, Rabu (8/4/2026) acara bertempat di belakang Polsek Sumbawa

Pada kesempatan tersebut Sekda menekankan pentingnya SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) untuk masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting. SPPG yang baru dibuka pertama kali ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran.

"SPPG ini adalah bentuk pengejawantahan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Kita harus memastikan bahwa sasaran-sasaran itu adalah sasaran yang tepat," kata Sekda Sumbawa.

Sekda Sumbawa menyampaikan bahwa semua SOP (Standar Operasional Prosedur) telah dipenuhi dan harus dijalankan dengan baik. Ia juga meminta dukungan penuh dari semua pihak untuk memastikan bahwa SPPG dapat berjalan dengan lancar.

"SPPG ini juga menandakan bahwa kuantitas SPPG di kabupaten Sumbawa mulai meningkat. Kita menuju target di angka 122 SPPG yang harus ada di kabupaten," ujarnya.

Sekda Sumbawa juga menyampaikan bahwa SPPG yang sempat ditutup sementara akan segera dibuka kembali setelah dilakukan pendampingan oleh dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup.

"Kita berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting," tutup Sekda Sumbawa.

Sementara itu Kapolres Sumbawa - AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S .I. K mengatakan, bahwa Polres Sumbawa siap mengawasi pelaksanaan SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) di Sumbawa. SPPG ini akan memberikan manfaat kepada 2.976 penerima manfaat di Kecamatan Sumbawa.

"Untuk sementara, kita akan melayani 1000 penerima manfaat dan akan melakukan evaluasi untuk memastikan SPPG ini berjalan dengan baik dan lancar," kata Kapolres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa juga menyatakan bahwa Polres Sumbawa akan melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses SPPG untuk memastikan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti.

"BGN sudah menunjuk kepala dan ada yang sudah ditunjuk dari BGN dengan sertifikasi yang ada. Kami dari Polres akan tetap melakukan pengawasan," ujarnya.

Kapolres Sumbawa berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumbawa dan dapat berjalan dengan berkelanjutan,"tutup Kapolres Sumbawa. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  09 April 2026 - Bupati Sumbawa, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam efisiensi energi dengan bersepeda menuju Kantor, saat akan memimpin apel pagi rutin di halaman kantor bupati sumbawa, yang dihadiri oleh para Asisten, serta OPD terkait, pada Kamis, 09 April 2026.   

Bupati Sumbawa mengayuh sepeda menuju kantor sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini juga menjadi simbol perubahan pola pikir, bahwa kebijakan tidak cukup disampaikan, tetapi harus dimulai dari teladan pimpinan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan, kegiatan bersepeda yang dilakukan ini juga telah dijadikan contoh baik bagi OPD di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, beliau mengajak untuk terus membiasakan kegiatan ini. Kegiatan bersepeda ini merupakan suatu langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, ungkapnya.  

Selain bersepeda, Bupati Sumbawa juga sudah terlebih dahulu menggaungkan dan melaksanakan program “Sumbawa Hijau Lestari”, yaitu dengan melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Juga dengan melakukan penertiban terhadap illegal logging (pembalakan liar). Hal ini dilakukan untuk terus menjaga bumi Sumbawa.

Bupati Sumbawa melanjutkan, banyak pihak yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam program “Sumbawa Hijau Lestari Ini”. Beliau berharap, impian untuk Sumbawa hijau dengan hutan yang terjaga akan segera terwujud. Dengan begitu, maka akan semakin banyak dan terjaga juga sumber mata air di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, satu pohon yang ditanam tidak hanya bermanfaat untuk Kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga berfungsi secara global sebagai penjaga iklim, pungkasnya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Suasana pagi di Kota Sumbawa Besar pada Kamis (9/4/2026) terasa sedikit berbeda. Alih-alih deru mesin kendaraan dinas, masyarakat yang melintas di sepanjang jalur Pendopo menuju Kantor Bupati disuguhi pemandangan menarik: rombongan pimpinan daerah yang kompak mengayuh sepeda untuk berangkat bekerja.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, tampak memimpin rombongan didampingi Sekretaris Daerah, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., MAP. Keduanya memulai perjalanan dari kediaman resmi (Pendopo) dengan semangat pagi yang menular sejak beberapa hari secara berkelanjutan Bupati Sumbawa bersepeda ke Kantor.

Ada yang unik dari penampilan Sekda Sumbawa pagi itu. Doktor Budi tampil ikonik dengan sepeda ontel klasik, yang merupakan ciri khas komunitas PUSAKA (Purang Sapeda Loka). Komunitas ini dikenal konsisten menjaga semangat pelestarian budaya melalui kecintaan terhadap sepeda tua.

Sembari mengayuh pedal, Sekda sesekali melempar senyum dan menyapa warga yang berpapasan. "Mari bersepeda hari ini!" serunya ramah kepada para pengguna jalan, mengajak masyarakat untuk sesaat beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.

Turut serta dalam rombongan "Gowes Dinas" ini antara lain Muhammad Sofyan, ST (Kepala Dinas PU), Khairuddin, SE., M.Si (Kabag Pembangunan Setda), H. Yudi Patria Negara, ST., MT (Sekdis DPM PTSP) Sejumlah staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pesan Bupati: Menjawab Tantangan Global dengan Efisiensi

Setibanya di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa aksi bersepeda ini bukan sekadar hobi atau ajang olahraga, melainkan sebuah pernyataan sikap (statement) menghadapi situasi ekonomi dunia.

"Kondisi global saat ini menuntut kita untuk lebih peka. Fluktuasi ekonomi dan tantangan energi mengharuskan kita melakukan langkah-langkah konkret dalam penghematan dan efisiensi," ujar Bupati Jarot. 

Ia menambahkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh terdepan dalam mengubah gaya hidup yang lebih hemat energi namun tetap produktif. Menurutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat adalah langkah kecil dengan dampak besar bagi lingkungan dan anggaran daerah.

Sehat dan Hemat Sebagai Budaya Kerja

Senada dengan Bupati, Sekda Dr. Budi Prasetyo mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus mengedepankan pola hidup sehat sebagai penunjang kinerja.

"Setiba di kantor, semangatnya harus tetap sama tetap berorientasi pada penghematan dan gaya hidup sehat. Jika badan bugar dan mindset kita efisien, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan jauh lebih maksimal," pungkas Doktor Budi sebelum memulai rutinitas birokrasinya.

Aksi spontan para petinggi Kabupaten Sumbawa ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk kembali memasyarakatkan olahraga sepeda sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di "Tanah Samawa". (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  7 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat melalui program Desa Sadar Zakat. Sebagai bagian dari persiapan implementasi program tersebut, jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa melaksanakan audiensi bersama Bupati Sumbawa pada Senin, 6 April 2026, bertempat di ruang kerja Bupati Sumbawa.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Ketua BAZNAS Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hakim, M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, MSI, dan Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, MHI. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan secara langsung rencana pelaksanaan launching program Desa Sadar Zakat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang. Desa Brang Kolong dipilih sebagai salah satu pilot project dalam implementasi awal program tersebut, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumbawa.

Program Desa Sadar Zakat sendiri merupakan salah satu inovasi BAZNAS dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan zakat berbasis desa. Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem zakat yang lebih terorganisir, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para mustahik.

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS juga menjelaskan bahwa kegiatan launching nantinya akan dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada para mustahik melalui Program 100 Mustahik per Desa. Program ini menjadi salah satu bentuk konkret pendayagunaan zakat yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berencana mengundang seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sumbawa untuk hadir dalam kegiatan launching tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program Desa Sadar Zakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah progresif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, program Desa Sadar Zakat merupakan salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh camat dan kepala desa dalam menyukseskan program tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diharapkan program Desa Sadar Zakat dapat berkembang secara luas dan berkelanjutan.

Selain itu, Bupati Sumbawa juga mengingatkan pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat. Ia berharap BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus melakukan inovasi dan penguatan kelembagaan guna menjawab tantangan pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya meningkatkan peran zakat sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, program Desa Sadar Zakat diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa optimis bahwa melalui program ini, kesadaran masyarakat dalam berzakat akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Kebijakan syarat kepemilikan SIM A bagi peserta pelatihan excavator yang disorot Pansus DPRD dalam LKPJ 2025 dijelaskan oleh Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Aulia Asman, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan dunia kerja yang mensyaratkan kelengkapan administrasi dan kompetensi tenaga operator alat berat.

Hal ini disampaikan saat ditemui media ini, Rabu (08/04/2026), menyusul kritik pansus yang menilai syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi membatasi akses peserta.

Aulia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan persyaratan yang berlaku di dunia kerja, di mana operator alat berat umumnya diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi atau SIO serta SIM B1 Umum atau B2 Umum.

“Ketika mereka masuk dunia kerja, minimal harus memiliki SIM B1 Umum. Sementara untuk mendapatkan SIM B1 Umum, syarat dasarnya adalah memiliki SIM A. Jadi, kebijakan ini kami ambil agar pelatihan benar-benar mengarah pada kesiapan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa pemenuhan syarat dasar tersebut, peserta berpotensi menghadapi hambatan administratif saat melamar pekerjaan meskipun telah memiliki sertifikat pelatihan.

“Kalau peserta sudah punya sertifikat, tapi tidak memenuhi syarat administrasi kerja, itu justru akan menghambat mereka sendiri. Maka kami siapkan dari awal,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut, terutama jika dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip akses pelatihan yang inklusif.

“Kalau memang dipandang terlalu berat, tentu akan kami diskusikan kembali dengan pimpinan,” katanya.

Di sisi lain, usulan pansus agar seleksi peserta dilakukan melalui uji kompetensi awal seperti tes kepribadian, psikomotorik, kesadaran keselamatan kerja, hingga ketahanan kerja dinilai sebagai pendekatan yang lebih komprehensif. Namun, Disnakertrans mengakui penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

“Secara substansi itu memang dibutuhkan, tetapi penerapannya memerlukan tim seleksi dan biaya tambahan. Kemarin kami memilih syarat yang paling dasar karena menyesuaikan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Selain persoalan persyaratan, efektivitas pelatihan juga dihadapkan pada keterbatasan sarana. Dalam satu kelas berisi 16 peserta, Disnakertrans saat ini hanya mampu menyediakan satu hingga dua unit excavator, sehingga peserta harus bergantian dalam praktik lapangan.

Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi intensitas latihan peserta. Kehadiran simulator excavator disebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan waktu belajar, khususnya bagi peserta yang menunggu giliran praktik.

“Dengan simulator, peserta yang belum mendapat giliran tetap bisa berlatih. Itu akan membuat proses pelatihan jauh lebih efektif,” jelasnya.

Namun, pengadaan fasilitas tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia. Saat ini, jumlah instruktur dan tenaga pelatihan di BLK Sumbawa sekitar 16 orang, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan maupun pengembangan program baru.

“Kondisi ini membuat tidak semua pelatihan bisa memiliki instruktur. Ini juga menjadi kendala kalau ingin meningkatkan kapasitas pelatihan,” katanya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Disnakertrans menegaskan tetap berupaya menjaga agar pelatihan tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta melalui penyesuaian dengan kebutuhan industri.

“Kami tidak mendiamkan persoalan yang ada. Semua sudah kami usulkan untuk dianggarkan. Intinya, kami tetap berupaya agar pelatihan ini benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta,” pungkasnya. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id -5 APRIL 2026 – Suasana khidmat menyelimuti Istana Bala Kuning pada Minggu malam (5/4). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang juga menyandang gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, menghadiri acara Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati 15 tahun Penobatan sekaligus Malikelis (ulang tahun) ke-85 Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Bagi Bupati Jarot, momentum ini bukan sekadar seremoni adat, melainkan refleksi mendalam atas jati diri Tau Samawa (orang Sumbawa) di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyimak dengan seksama Pasatotang (pesan/titah) Sultan yang dibacakan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM. Bupati menegaskan bahwa filosofi Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah harus tetap menjadi kompas dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan sosial.

 "Kehadiran Sultan sebagai Puen Rea adalah pilar yang menjaga marwah Tau ke Tana Samawa. Titah beliau agar kita tetap jernih, tidak goyah oleh provokasi, dan memperkuat persatuan adalah pesan yang sangat relevan bagi kita semua saat ini," ujar Bupati H.Jarot.

Salah satu poin penting dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikan Bupati adalah mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ia menyoroti kearifan lokal Sumbawa yang telah lama mengenal konsep keberlanjutan.

Bupati Jarot memaparkan bahwa nilai-nilai seperti Mole Pade Antap (Keberhasilan panen dan pangan), Balong Ai Kayu (Ketersediaan air dan hutan yang terjaga),

dan Telas Kebo Jaran (Kesejahteraan ternak dan hewan),

Nilai-nilai ini, menurutnya, sangat sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Sumbawa Hijau Lestari. 

"Alam Tana Samawa bukanlah warisan yang bisa kita habiskan begitu saja, melainkan titipan untuk anak cucu. Apa yang kita lakukan di pemerintahan hari ini harus bersinergi dengan nafas kebudayaan kita yang sangat menghargai kelestarian alam," tegasnya.

Persaudaraan Tanpa Batas: Sumbawa dan KSB

Kehadiran Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si. (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), dalam acara tersebut juga mempertegas ikatan emosional dan sejarah yang tak terpisahkan antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. 

Bupati Jarot sepakat bahwa kedua daerah ini berasal dari akar peradaban yang sama, yakni Kesultanan Sumbawa. Sinergi antara dua pemimpin daerah ini menunjukkan bahwa nilai Basiru (gotong royong) dan Tulung (tolong menolong) tetap hidup dalam pembangunan di wilayah Samawa secara keseluruhan.

Acara yang berlangsung hingga pukul 23.00 WITA ini ditutup dengan ramah tamah yang hangat. Bupati Sumbawa berharap agar semangat takwa dan falsafah Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu berbuat buruk) senantiasa menjadi jati diri kolektif demi mewujudkan Sumbawa yang beradab dan bermartabat.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB.

Hadir pula pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat).  (AM/Yuli)

Sumbawa.Istana Bala Kuning,Amarmedia.co.id -  Hari Ahad  5 April 2026 kemarin,  Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mengadakan Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati dua momen penting sekaligus yaitu 15 (lima belas) tahun Penobatan Sultan dan Malikelis (Milad/Ulang Tahun) ke- 85 Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Tepat setelah shalat Isya’ para undangan mulai berdatangan di Istana Bala Kuning, diantaranya pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat). 

Turut hadir dalam acara ini Bupati Sumbawa yang telah disematkan gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP beserta istri; Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si.; Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB. Sambil menunggu para undangan, panitia menyuguhkan pemutaran cuplikan rekaman video penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang berlangsung pada tanggal 5 April 2011.

Tepat pukul 20.00 WITA, acara pertama dimulai. Diisi dengan Dzikir bersama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syara’ LATS. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an. Setelah acara pembukaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu Pengantar dan Penyampaian Titah Sultan Sumbawa XVIII, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang disampaikan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Titah ini diawali dengan refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan. Refleksi ini mengingatkan kita tentang kekayaan sejarah terutama di Era Kesultanan Sumbawa yang mewarnai peradaban Islam di Nusantara. 

“Penobatan Sultan Sumbawa tidak hanya penting bagi keberlanjutan peradaban Tau Samawa yang dapat menghadirkan historical pride (kebanggan sejarah) pada generasi kita sekarang, namun juga memberikan arah dan panduan terhadap jati diri kita sebagai Tau Samawa kepada anak cucu kita di masa sekarang dan akan datang,” tegas Buya Zul, sapaan akrab Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Nilai-nilai luhur Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah adalah filosofi warisan leluhur Tau Samawa yang sangat kaya makna. Kehadiran Sultan dimaknai sebagai “Puen Rea” dimana entitas masyarakat adat Tau Samawa masa kini berlindung dan bernaung. Sultan adalah penjaga marwah Tau Ke Tana Samawa.

Selanjutnya Manik/Titah Sultan dibacakan yang buntinya sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta dengan penuh tanggung jawab terhadap masa depan Tana Samawa, pada momentum yang penuh makna ini, Kami menyampaikan PASATOTANG sebagai berikut: 

“Di tengah gelombang zaman yang penuh ketidakpastian, kami menyerukan kepada seluruh Tau Samawa: tetaplah teguh, tetaplah jernih, dan jangan pernah goyah oleh provokasi. Perkuat persatuan, eratkan kebersamaan, karena di sanalah kekuatan kita bertumpu. Hidupkan Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah. Jangan biarkan filosofi ini hanya menjadi simbol—jadikan ia napas dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Bangkitkan kembali semangat Basiru (Gotong Royong) dan Tulung (Tolong Menolong), agar kita saling menguatkan, saling menjaga, dan tidak meninggalkan satu pun di antara kita. 

Kami ingatkan: jadilah penjaga harmoni—bagi lembaga adat, bagi seluruh elemen masyarakat—untuk merawat kesejukan, meneguhkan persaudaraan, dan menolak segala yang memecah belah. Dan kepada kita semua, ingatlah: alam adalah amanah. Ia bukan warisan yang dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga, agar tetap lestari bagi anak cucu kita. 

Berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang pada falsafah ‘Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge’, marilah kita teguhkan kebersamaan Tau dan Tana Samawa—menuju kehidupan yang selamat, beradab, dan bermartabat. Kini, esok, dan sepanjang masa.” 

Demikian PASATOTANG ini Kami sampaikan untuk menjadi parenti (pedoman) bagi seluruh Tau Samawa. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa membimbing langkah kita, menjaga Tana Samawa, dan menguatkan kita dalam menjaga nilai, budaya, dan kehidupan yang beradab dan bermartabat. 

Samawa Datu, 5 April 2026 M / 17 Syawwal 1447 H 

DEWA MASMAWA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN IV 

Setelah pembacaan Manik/Titah Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Bupati Sumbawa (Dea Pati Kanadi Ling Samawa) Ir. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan Pidato Kebudayaan. Refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat jati diri kita sebagai Tau Samawa dan melihat hubungan relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Harmonisasi antara Tau Samawa dan alam sekitarnya dapat dilihat dari adanya istilah “Mole Pade Antap”, “Balong Ai Kayu”, dan “Telas Kebo Jaran”. Hal ini sinergi dengan program Sumbawa Hijau Lestari yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sumberdaya alam dan budaya Sumbawa bukan untuk dihabiskan, namun titipan untuk generasi mendatang. Alam dan budaya kita selalu bersinergi dan melengkapi.

Usai pidato dari Bupati Sumbawa, giliran H. Amar Nurmansyah, ST., MT., Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu) menyampaikan sambutannya yang diawali dengan cerita personal tentang kawasan Kesultanan Sumbawa yang hari ini berada di Kecamatan Sumbawa. Ingatan personal ini menjadi refleksi dari memori kolektif yang dapat dilihat sebagai pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya Tau Samawa bagi generasi muda. “Kabupaten Sumbawa dan KSB memiliki akar yang sama yaitu sebuah peradaban masa lalu di Era Kesultanan Sumbawa. Kita memiliki akar dan pohon besar yang sama tempat kita bernaung. Hal ini merupakan kekayaan dan warisan yang tak ternilai harganya yang harus kita jaga untuk semakin memperkuat jadi diri kita sebagai Tau Samawa.” 

Berakhirnya sambutan dari Bupati KSB, maka acara inti ditutup dan diisi dengan silaturrahmi dan ramah tamah. Suasana keakraban muncul sebagai bentuk kekuatan tali persaudaraan yang penuh dengan harmoni. Acara berakhir pada pukul 23.00 WITA. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 3 April 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memacu program "Desa Berdaya" sebagai senjata utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Gora. Program ambisius ini dirancang untuk menyentuh akar persoalan di tingkat desa melalui dua skema utama: Tematik dan Transformatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan sebuah gerakan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi lokal.

"Inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi wisata desa agar menjadi destinasi mendunia," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

Skema Tematik: Lompatan Ekonomi Desa

Dalam skema Tematik, Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa (1.021) dan kelurahan (145) di NTB mendapatkan bantuan keuangan khusus hingga tahun 2029. Untuk tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan terpilih menjadi pionir dengan kucuran dana masing-masing sebesar Rp300 juta.

Namun, Lalu Hamdi menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah telah menyiapkan 'menu' kegiatan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang harus dipatuhi.

"Ini bantuan keuangan khusus. Desa harus mengajukan proposal sesuai potensi keunggulan mereka agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Kami akan melakukan verifikasi administrasi dan substansi sebelum merekomendasikan penetapan kepada Gubernur," jelasnya.

Skema Transformatif: Intervensi Langsung ke Kepala Keluarga

Berbeda dengan skema Tematik yang berbasis wilayah, skema Transformatif menyasar langsung unit terkecil, yakni Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem. Berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), teridentifikasi 6.711 KK di 40 desa yang akan diintervensi pada tahap pertama tahun 2026.

Lalu Hamdi memaparkan bahwa pemilihan 40 desa tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang, mencakup karakteristik wilayah mulai dari pesisir, rural, lingkar hutan, hingga kawasan pertanian, serta tingkat kedalaman kemiskinannya.

"Setiap KK sasaran akan menerima bantuan sosial sebesar Rp7 juta. Uang ini diarahkan untuk membangkitkan mata pencaharian mereka," tambahnya.

Pendampingan Ketat dan Revitalisasi Usaha

Guna memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan dana, Pemprov NTB mengerahkan 144 pendamping desa. Para pendamping ini akan menjalani diklat khusus pada 6-8 April mendatang untuk membekali mereka dengan kemampuan pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pasca diklat, para pendamping diwajibkan turun langsung menemui keluarga sasaran untuk menentukan jenis usaha yang paling relevan dengan minat dan potensi lokal.

"Kami ingin melihat apakah mereka punya keahlian yang sempat mati suri, misalnya karena dampak pandemi lalu. Fokus kita adalah revitalisasi usaha. Pendamping akan membantu menentukan mata pencaharian yang pas agar bantuan Rp7 juta tersebut benar-benar menjadi modal produktif, bukan konsumtif," pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pihak swasta (filantropi), program Desa Berdaya diharapkan mampu mengubah wajah desa di NTB dari wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(Am/san/diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id (2/4/2026) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan pembentukan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respons cepat atas tingginya angka kekerasan yang terus meningkat di NTB, termasuk kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Aplikasi yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB ini akan dilengkapi dengan nomor darurat serta sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Urgensi pembentukan layanan ini tidak lepas dari kondisi masih maraknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 tercatat sebanyak 637 kasus terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan total korban mencapai 654 anak.

Dari total korban tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Tak hanya itu, praktik pernikahan anak juga masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan, sekaligus berdampak pada masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, Lalu Juhamdi, ditemui di ruang kerjanya Rabu (1/3/2/026). 

Menurut Miq Jo sapaan akrabnya menambahkan, melalui aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke instansi tertentu untuk melapor. Cukup melalui aplikasi atau nomor darurat, laporan dapat disampaikan secara cepat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Sebagai bagian dari penguatan langkah tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB bersama para mitra juga akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi dalam memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan dan mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. (AM/kominfotikntb)

Mataram, Amarmedia.co.id -2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat arah kebijakan pelatihan vokasi dengan mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, guna memastikan lulusan siap kerja dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat melakukan kunjungan kerja ke BLK dalam rangka evaluasi program pelatihan serta kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi dinamika pasar kerja.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur meninjau sejumlah fasilitas pelatihan, khususnya pada kejuruan teknik dan otomotif, serta berdialog langsung dengan para instruktur untuk menyerap berbagai masukan dari lapangan.

“BLK harus menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Pelatihan harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” tegasnya.

Berdasarkan pemaparan pihak BLK, program pelatihan saat ini berjalan dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana prasarana serta belum optimalnya keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda menekankan pentingnya penguatan konsep link and match antara BLK dan dunia industri sebagai kunci peningkatan kualitas lulusan.

Selain itu, ia juga mendorong agar pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi turut mengembangkan aspek kewirausahaan.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor formal. Lulusan BLK juga harus mampu menjadi wirausahawan dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta dilakukan evaluasi kurikulum secara berkala, peningkatan kompetensi instruktur, serta penguatan kerja sama strategis dengan dunia industri agar pelatihan yang diberikan tetap relevan dan adaptif.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri, BLK diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pengembangan talenta yang adaptif, produktif, dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.(AM/Diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 2 April 2026 - Awal tahun 2026 menjadi periode krusial bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingginya intensitas hujan pada bulan Januari hingga Februari memicu bencana banjir yang berdampak langsung pada rusaknya akses jalan, terutama di wilayah Pulau Sumbawa meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat dengan menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis di lapangan.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., mengungkapkan bahwa penanganan kerusakan jalan akibat bencana banjir akan menggunakan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil agar fungsi infrastruktur dapat segera pulih demi kelancaran mobilisasi masyarakat.

"Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali," ujar Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4).

Meski demikian, Ilham memberikan catatan bahwa perbaikan melalui dana BTT bersifat sementara, bukan permanen. Penanganan permanen memerlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang dan waktu pengerjaan yang lebih lama sesuai kaidah normatif.

Ia juga menyebutkan terkait penurunan nilai TKD dari pusat berdampak langsung pada daya jangkau pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak rencana perbaikan jalan yang sebelumnya telah masuk dalam daftar tunggu, kini harus dievaluasi kembali.

"Kondisi anggaran kita saat ini memang sedang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi berimplikasi pada berapa kilometer jalan yang bisa kita perbaiki tahun ini," ujarnya.

Akibat pemangkasan ini, PUPR tidak lagi bisa menggunakan pendekatan "pemerataan," melainkan harus beralih ke strategi "skala super prioritas." Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki dampak ekonomi paling vital yang akan mendapatkan intervensi anggaran.

Lebih jauh, penanganan skala besar melalui BTT, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini dirancang untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan, seperti lubang-lubang kecil yang jika dibiarkan dapat meluas dan membahayakan pengguna jalan.

"Hajat Pak Gub dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah, yang nantinya justru akan memakan biaya lebih besar jika kerusakannya melebar," jelasnya.

Sistem kerja TRC akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui laporan warga, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan eksekusi perbaikan.

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Kepala Balai masing-masing wilayah yang memegang kendali agar responsnya bisa cepat (fast response). Namun, kami juga menekankan bahwa keberhasilan TRC ini harus didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran tidak ada, tentu gerak kami terbatas," tegasnya.

Melalui kombinasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca ekstrem.(AM/san/diskominfotik)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id – Capaian pembangunan infrastruktur di tingkat desa menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Jarot-Ansori. Melalui alokasi APBDes Tahun Anggaran 2025, pembangunan jalan perdesaan tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap target "Peningkatan Jaringan Jalan Mantap Hingga 80%".

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, mengungkapkan bahwa keterlibatan desa melalui anggaran mandiri sangat membantu mendongkrak persentase jaringan jalan dalam kondisi baik, yang mencakup jalan kabupaten, jalan usaha tani, hingga jalan lingkungan.

"Pembangunan infrastruktur perdesaan yang dibiayai dari APBDes turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap indikator persentase jalan mantap dalam Program Unggulan ke-3 Pemerintah Daerah," ujar Rachman Ansori saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Capaian Infrastruktur Desa Tahun 2025

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat progres masif di ratusan desa sepanjang tahun 2025. Berikut adalah rincian capaiannya:

• Jalan Perdesaan ± 34 Kilometer  di 133 Desa  dengan total anggaran Rp 20,424 Miliar
• Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 15,7 Kilometer di  77 Desa dengan total anggaran Rp 9,45 Miliar
• Drainase Lingkungan sepanjang 6,26 Kilometer di  54 Desa | Rp 6,26 Miliar 

Mantan Seklur Seketeng ini menjelaskan bahwa angka 34 kilometer untuk jalan desa tersebut masih merupakan data awal yang belum terkoreksi sepenuhnya, namun sudah mencerminkan realisasi fisik di lapangan yang didanai langsung oleh desa.

Meski mencatatkan tren positif pada tahun 2025, Rachman Ansori memberikan catatan kritis untuk tahun berjalan (2026). Pihaknya memprediksi akan terjadi penurunan drastis pada volume pembangunan infrastruktur perdesaan.

Hal ini dipicu oleh merosotnya alokasi APBDes di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 yang mencapai angka 46%. Penurunan anggaran yang hampir setengah dari tahun sebelumnya ini dipastikan akan memukul kemampuan desa dalam membiayai pembangunan fisik.

"Untuk tahun 2026, kami akan kembali melakukan rekapitulasi setelah seluruh APBDes terinput di Siskeudes. Namun, diprediksi akan terjadi degradasi (penurunan) pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan mengingat adanya penurunan APBDes sekitar 46%," pungkas Ansori.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan desa untuk lebih kreatif dalam menentukan skala prioritas agar target "Jalan Mantap" tetap dapat terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran. (AM)

Moyo Utara.Amarmedia.co.id– Sebuah pesan menyentuh menjadi penutup sekaligus penyemangat dalam rangkaian Workshop Rencana Aksi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Forum PSDAT. 

"Jika kita laksanakan rencana ini dengan sungguh-sungguh, kita sedang mewariskan mata air, bukan air mata, bagi generasi anak cucu kita di masa datang,"ujar Yuni Ilmiati Kurnia, S.STP., M.Si., saat memberikan pernyataan penutup (closing statement) dalam diskusi kelompok di wilayah Moyo Utara, Selasa (31/03/2026).

Kalimat ini merangkum esensi dari Program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan), sebuah inisiatif yang bertujuan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan Sumbawa.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Moyo Utara ini melibatkan peserta dari tiga desa strategis yang dilalui oleh DAS Moyo, yakni Desa Sebewe, Desa Penyaring, dan Desa Barutahan. Ketiga desa ini merupakan bagian dari 22 desa dampingan Program CERAH yang tersebar di 7 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Workshop ini dipandu oleh tim fasilitator yang solid, terdiri dari Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si., dan koordinator Wahyu Indrajaya, ST., MM.Inov., serta didukung oleh tim teknis Yuni Linda Handayani dari Bapperida dan Samsul Rizal dari Dinas Kesehatan.

Program CERAH ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Salah satu prioritas utama pasangan Jarot-Ansori adalah mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari.

"Aspek utama dalam penyusunan rencana aksi ini meliputi pengelolaan lahan, ketahanan air, hingga pemberdayaan masyarakat. Kami merumuskan usulan program yang akan diintegrasikan ke dalam APBD maupun APBDesa, dengan dukungan dari Plan Indonesia serta pihak lainnya," jelas Yuni Ilmi kurniati

Sebelum menyusun rencana aksi, para peserta diajak untuk mendalami kondisi wilayah mereka secara historis. Mereka membandingkan potensi sumber daya air masa lalu dengan kondisi saat ini, mengidentifikasi kerentanan lingkungan, serta menganalisis kekuatan kelembagaan di tingkat desa.

Dinamika kelompok menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem. Permasalahan pengelolaan DAS yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemeliharaan sarana prasarana hingga pola tanam yang ramah lingkungan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Moyo Utara Awaluudin Safari.SH dan menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan serta mengajak masyarakat agar bijak dan partisipatif dalam kelola air dan lahan untuk keberlanjutan. Hadir pula Ketua TP PKK dan Ketua Tim Posyandu Kecamatan Moyo Utara, menunjukkan bahwa isu lingkungan kini menjadi perhatian serius dari level akar rumput hingga pemangku kebijakan.

Dengan tersusunnya rencana aksi ini, diharapkan koordinasi lintas sektor dalam pemantauan dan pemeliharaan sumber mata air dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, demi keberlanjutan hidup di Tana Samawa. (AM)