Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  14 Februari 2026 – GOR Mampis Rungan menjadi saksi sejarah baru dalam dunia olahraga dan hiburan di Kabupaten Sumbawa. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati arena untuk menyaksikan Eternal Fight Show Vol. 2: Sumbawa Series, sebuah ajang yang menandai babak baru kolaborasi antara prestasi olahraga dan industri ekonomi kreatif di Tanah Samawa.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa diwakili Staf Ahli Bupati Sumbawa Agus Mustamin S.Sos M.Si, yang menegaskan dukungan penuh terhadap transformasi olahraga menjadi ekosistem yang bernilai ekonomi tinggi.

Hadir Ketua Umum KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH.MSi, Anggota DPRD kabupaten Sumbawa Sri Wahyuni,H Zohran SH dan Polres Sumbawa bersama Kejari Sumbawa 

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Eternal Fight Show bukan sekadar pertunjukan adu ketangkasan fisik. Lebih dari itu, ajang ini adalah refleksi dinamika olahraga modern yang terintegrasi dengan industri hiburan dan promosi daerah.

"Kegiatan hari ini bukan hanya aktivitas fisik semata, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif dan industri hiburan. Ketika olahraga dikelola secara profesional, ia menciptakan ruang baru bagi atlet untuk berkembang, pelaku UMKM untuk tumbuh, dan sektor jasa ikut hidup. Ini adalah rantai nilai yang nyata bagi daerah kita," ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan etika bagi para atlet. Beliau mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pukulan, melainkan pada disiplin dan rasa hormat terhadap lawan.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah, Iwan Kurniawan, ST selaku Pembina Olahraga, mengapresiasi konsistensi penyelenggara dalam membina atlet lokal. Menurutnya, olahraga adalah instrumen terbaik dalam membangun karakter pemuda yang tangguh dan sportif.

"Kita sedang melihat proses pembinaan. Olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang disiplin melawan tekanan dan mengalahkan diri sendiri. Kami sangat mengapresiasi event yang konsisten membina atlet lokal ini untuk menjadi juara di tingkat nasional hingga internasional," tutur Iwan Kurniawan sebelum prosesi pembukaan.

Putra Daerah Membangun Industri "Sportainment"

Sultan, selaku promotor acara yang juga putra asli Sumbawa, menyampaikan pesan emosional tentang dedikasinya untuk daerah. Ia berkomitmen membawa nuansa baru bagi Sumbawa dengan memadukan unsur adat dalam setiap pagelaran kelas dunia.

"Saya ingin mengabdi dan membawa nuansa baru. Kita buka dengan adat Sumbawa untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Sumbawa itu hebat. Kami ingin membangun industri olahraga (sport industry) di sini dan memberikan panggung bagi talenta lokal," tegas Sultan.

Dukungan juga datang dari Promotor Garuda, yang mengumumkan bahwa Sumbawa terpilih sebagai titik pertama Roadshow yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Sebagai bentuk apresiasi nyata, promotor menyiapkan bonus pelatihan sebesar 100 USD bagi atlet dengan performa terbaik untuk memacu semangat juang di atas ring.

Dengan mengucapkan"Bismillahirrohmanirrohim", kegiatan Eternal Fight Show Vol. 2 secara resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap event ini menjadi barometer baru bagi penyelenggaraan acara olahraga yang profesional, tertib, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang hadir pun tidak hanya disuguhi pertandingan yang sengit, tetapi juga beragam hiburan serta door prize*menarik dari sponsor lokal seperti D’luk Samawa Hotel, menambah kemeriahan malam Minggu di Sumbawa Besar.(AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id - 13 Februari 2026.Komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa semakin diperkuat melalui pertemuan strategis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan sejumlah mitra nasional maupun internasional dalam rangka mendukung Program Sumbawa Hijau Lestari.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Ketua DPRD Sumbawa H.M Berlian Rayes, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dr Dedy Heriwibowo, bersama Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah. Turut hadir mendampingi, Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim, Akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin, serta Tim Ford Foundation.

Dalam forum diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif tersebut, Direktur Julmansyah menegaskan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat untuk mempercepat upaya penyelamatan dan rehabilitasi hutan serta lahan yang telah diinisiasi dan dimasifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Sumbawa.

“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumbawa merupakan fondasi penting. Ke depan, sinergi program dan dukungan multipihak menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan dan penguatan tata kelola tenurial,” ujar Julmansyah.

Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan, tetapi merupakan strategi pembangunan daerah yang menyatukan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi hutan, penguatan perhutanan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial menjadi bagian integral dalam menjaga daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Para peserta diskusi menunjukkan antusiasme tinggi dan menyampaikan berbagai peluang dukungan, baik dalam bentuk program teknis, pendampingan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga akses pendanaan melalui berbagai skema kehutanan dan pembiayaan lingkungan yang relevan. Skema pendanaan dari BPDLH, dukungan teknis dari lembaga mitra, serta penguatan riset dan advokasi kebijakan menjadi bagian dari opsi kolaborasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Hasil pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai pola kolaborasi multipihak yang akan ditindaklanjuti secara operasional di Kabupaten Sumbawa. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis, memperkuat pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial, serta membangun model tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

Menanggapin inisiasi ini, Dr. Tri Joko Direktur BPDLH memberikan dukungan dengan menjelaskan windows yang ada di BPDLH. Hal yang sama juga disampaikan oleh The Asia Foundation, lembaga filantropi ini akan membantu bersama KONSESPI NTB dan Bappeda Sumbawa agar ada beberapa pilot Project dan memastikan Sumbawa Hijau Lestari terimplementasi. 

Menurut Julmansyah, kami berupaya merajut parapihak ada agar pembiayaan non APBN di saat efesiensi dan ruang fiskal terbatas. Bahkan kata Julmansyah beberapa lembaga filantropi lain juga akan ikut dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari ini. 

Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan juga akan berkontribusi seluasnya kurang lebih 500 Ha program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) Perhutanan Sosial. 

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Direktur Julmansyah dalam menggalang dukungan para pihak untuk mendukung semangat dan langkah bupati Sumbawa yang telah ditunjukan secara masif di lapangan. DPRD Sumbawa akan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Bupati Sumbawa dalam mewujudkan Sumbawa Hijau Lestari.

Kepala Bapperida, Dedy Heriwibowo akan mengagendakan tindak-lanjut pertemuan ini untuk mengkonsolidasikan berbagai gerakan bersam tersebut dengan melibatkan pemerintah, legislatif, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta elemen komunitas masyarakat dalam menjaga warisan ekologis Sumbawa bagi generasi mendatang melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan sesuai visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera. (AM)

Sumbawa.Lunyuk.Amarmedia.co.id – Keinginan masyarakat Kecamatan Lunyuk untuk memiliki layanan darurat yang cepat dan dekat akhirnya terwujud. Camat Lunyuk,Anhuyas, S.STP., M.Si. menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas peresmian Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Zona Lunyuk yang mulai beroperasi.

Camat Anhuyas menegaskan bahwa kehadiran pos ini adalah jawaban atas kekhawatiran warga terkait jarak tempuh layanan darurat selama ini. Dengan adanya armada fire truck berkapasitas 4.000 liter di wilayah sendiri, standar operasional prosedur (SOP) waktu tanggap di bawah 15 menit kini dapat dipenuhi.

"Warga sangat senang luar biasa. Mereka merasa tenang karena kini Damkar hadir langsung di wilayah kami. Ini bukan hanya soal memadamkan api saat kebakaran, tapi juga pos penyelamatan. Mulai dari evakuasi ular yang masuk ke rumah warga hingga bantuan darurat lainnya, semua bisa dilayani di sini," ujar Camat Anhuyas dalam sambutannya.

Meski menyambut baik operasional pos tersebut, Camat Anhuyas memberikan catatan strategis demi optimalnya pelayanan ke depan. Saat ini, Pos Damkar Lunyuk diperkuat oleh 14 personel yang terbagi dalam tiga shift piket.

"Secara teknis, jumlah 14 personel ini belum ideal. Kami berharap Pemerintah Kabupaten bisa menambah personel hingga mencapai angka ideal 18 sampai 20 orang, agar setiap shift bisa diisi minimal 5 petugas secara maksimal," jelasnya.

Selain masalah personel, Camat juga menyoroti kondisi fisik bangunan pos yang saat ini ditempati. Meski sudah layak, ia mengusulkan adanya rehabilitasi bangunan dan pagar dengan estimasi anggaran Rp50-70 juta. Hal ini mendesak dilakukan terutama untuk perbaikan plafon dan atap agar ruang Pesanggrahan (kamar petugas) dapat ditempati dengan nyaman oleh personel yang berjaga 24 jam.

 Pesan Bupati: Keselamatan Adalah Investasi

Peresmian ini oleh Kadis Damkartan,H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si mewakili Bupati Sumbawa dihadiri Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang dalam sambutannya, menekankan bahwa waktu respons adalah segalanya dalam musibah kebakaran.

"Selisih 5 sampai 10 menit menentukan apakah hanya satu rumah yang terbakar atau menjadi musibah satu kampung. Dengan pos ini, warga Lunyuk tidak lagi berada di ujung antrean pelayanan darurat," tegas Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Di akhir acara yang ditandai dengan penyerahan nozel secara simbolis kepada Danpos Damkar Lunyuk, Camat Anhuyas mengajak seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir untuk menjaga fasilitas tersebut.

"Pos ini adalah milik kita bersama. Jadikan ini pusat edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya kebakaran sejak dari rumah masing-masing. Mari kita jaga dan dukung para petugas kita yang bekerja siang malam demi keselamatan rakyat," pungkas Camat. (AM)

Sumbawa.Lunyuk.Amarmedia.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan keselamatan warga dan mempercepat response time darurat kembali diwujudkan. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka dan mengoperasikan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Zona Kecamatan Lunyuk, pada hari Rabu 12 Februari 2026.

Sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si, menekankan bahwa kehadiran pos ini adalah jawaban atas tantangan geografis wilayah selatan Sumbawa yang memiliki jarak antar-desa cukup berjauh.

Dalam arahannya, Bupati menggarisbawahi pentingnya menekan waktu tanggap (response time) di bawah 15 menit. Belajar dari pengalaman di Zona Empang, keberadaan pos strategis terbukti efektif meminimalisir luas kebakaran dan risiko korban jiwa.

"Selisih 5 sampai 10 menit sangat menentukan apakah api hanya menghanguskan satu rumah atau menjalar menjadi musibah satu kampung. Dengan adanya pos di Lunyuk, kita ingin memastikan warga tidak lagi berada di ujung antrean pelayanan darurat," tegas Bupati dalam sambutannya.

Selain penanganan kebakaran, Pos Damkar Lunyuk juga berfungsi sebagai garda kemanusiaan untuk layanan non-kebakaran, seperti evakuasi kecelakaan, penanganan pohon tumbang, hingga evakuasi hewan berbahaya.

Usai peresmian, Kepala Dinas Damkartan, H. Sahabuddin, menjelaskan secara mendetail kesiapan operasional pos baru tersebut.

Armada satu unit fire truck terbaru dengan kapasitas tangki 4.000 liter. Sebanyak 14 personel disiagakan yang terbagi dalam tiga shift (1 Komandan Peleton, 3 Komandan Regu, dan 10 anggota).Sembilan di antaranya merupakan personel P3K yang berdomisili asli di Kecamatan Lunyuk untuk memudahkan koordinasi lapangan.

"Nomor kontak pos dan seluruh komandan regu sudah kami sebar melalui spanduk di titik-titik strategis. Kami meminta masyarakat tidak ragu melapor jika terjadi keadaan darurat," ujar Haji Sahabuddin.

Kegiatan peresmian ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sumbawa, Sekda, anggota DPRD Dapil 3, para kepala OPD, serta unsur Forkopimcam Lunyuk. Acara ditandai secara simbolis dengan penyerahan nozzle (pipa pemancar air) oleh Bupati kepada Komandan Pos Damkar Lunyuk.

Ke depan, Dinas Damkartan berharap dapat terus memperluas jangkauan dengan membentuk pos serupa di wilayah Lape, Lantung, dan Moyo Hulu, bergantung pada ketersediaan anggaran daerah.

"Jaga pos ini seperti milik sendiri. Ingat, dalam urusan keselamatan, menunda laporan berarti mempertaruhkan segalanya," tutup pesan Bupati disambut hangat oleh tamu undangan. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 10 Februari 2026 - Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat krusial dalam melakukan pengawasan, pendampingan dan memberikan pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr L Muhamad Iqbal saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur, Selasa (10/02/2026). 

"Saya yakin teman teman di provinsi dan kabupaten kota sudah capek dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih alih dapat promosi dan jabatan tapi dihantui musibah sampai pensiun", tegas Gubernur. 

Untuk itu, Gubernur dengan tegas pula tengah melakukan pembenahan sistem yang sedang berjalan di awal pemerintahannya. 

Dirinya mengatakan, sejak setahun lalu, Pemprov telah mengajukan permohon pemeriksaan tujuan khusus terkait beberapa temuan masalah dalam sistem pemerintahan. 

"Samasekali bukan bermaksud mencari siapa yang salah namun bertujuan untuk memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan dalam upaya pembenahan sistem untuk mengetahui apa dan dimana masalahnya", tegasnya lagi. 

Dirinya juga menegaskan bahwa pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya adalah kebijakan tak populer namun dinilai penting agar tata kelolanya semakin baik yang dapat mendukung jalannya pemerintahan seperti pemeriksaan di Bank NTB, Dikbud, Bappenda dan rumah sakit beberapa waktu lalu. 

Gubernur berharap, kemitraan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dengan BPKP dalam membangun tata kelola yang baik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program program pemerintah. 

Acara pengukuhan dihadiri pula oleh para Bupati, Wakil Bupati dan Walikota serta pejabat BPKP dan para kepala OPD Pemprov NTB. (jmy/her/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Akses transportasi di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa kini memasuki babak baru. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi meluncurkan (launching) pelaksanaan preservasi jalan ruas Batu Dulang-Tepal di titik alih trase Brang Tereng, Selasa (10/2/2026).

Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH bersama Anggota H Zohran SH. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbawa  Asisten 1 dan 2 Sekretariat Daerah bersama kepala OPD dan tokoh masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum syukuran atas dimulainya konstruksi lanjutan yang akan menyambungkan konektivitas masyarakat di wilayah pegunungan Batulanteh.

Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari paket besar tiga ruas strategis, yakni Batu Dulang – Tepal,Tepal – Batu Rotok, Lenangguar – Teladan.

Total anggaran yang dikucurkan untuk menuntaskan ketiga ruas di wilayah selatan ini diproyeksikan mencapai Rp385 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBN melalui skema multiyears (tahun jamak).

"Skema ini kami pilih secara sengaja agar pembangunan dilakukan menyeluruh dan berkualitas tinggi. Kita tidak ingin sekadar perbaikan sementara, tapi hasil yang berkelanjutan," tegas Bupati.

Ada fakta menarik di balik terealisasinya proyek ini. Bupati membeberkan bahwa ketiga ruas jalan tersebut sempat beberapa kali tercoret dari daftar prioritas pemerintah pusat. Namun, melalui lobi intensif dan diplomasi yang kuat, Pemkab Sumbawa berhasil mengamankan anggaran tersebut.

"Sumbawa menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi NTB yang berhasil memperoleh program Inpres Jalan Daerah (IJD) ini. Ini adalah buah dari ikhtiar kita bersama," jelasnya.

Dari total 27 kilometer ruas Batu Dulang-Tepal, sepanjang 20,5 kilometer telah tertangani sebelumnya. Pada tahap ini, pembangunan akan menyelesaikan sisa 8,1 kilometer, termasuk pengalihan jalur (alih trase) Brang Tereng sepanjang 700 meter untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pembangunan jalan sepanjang 93 kilometer yang menghubungkan Batu Dulang hingga Batu Rotok ini diharapkan menjadi urat nadi ekonomi baru. Selain menurunkan biaya logistik bagi petani, infrastruktur ini disiapkan untuk mendukung kawasan Batulanteh sebagai destinasi agrowisata.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTB, Rikson, ST., MT., menekankan pentingnya dukungan masyarakat, terutama dalam penyelesaian urusan lahan agar pekerjaan tidak terhambat.

"Ruas ini adalah penunjang utama ekonomi, apalagi Kecamatan Batulanteh adalah sentra kopi terbaik di Sumbawa. Kami berharap dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat agar proses tender dan pelaksanaan ruas selanjutnya bisa segera tuntas," ujar Rikson. (AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, buka Lokakarya Strategi Adaptasi Perubahan Iklim, di Aula PKK Kabupaten Sumbawa, Senin, (9/1/2026). Kegiatan ini diikuti sejumlah Organisasi masyarakat Kelompok Perempuan, Anak Muda, dan Disabilitas, Lokakarya ini merupakan kerjasama antara TP PKK Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menyampaikan, Lokakarya ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah perubahan iklim. Sejalan dengan Progam Cerah yang digalakkan Plan Internasional Indonesia, Pemkab Sumbawa juga menggalakkan Program Sumbawa Hijau Lestari. Program ini merupakan upaya memperbaiki dan menjaga alam Sumbawa dengan penanaman pohon kembali. Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan lahir strategi kampanye yang konkret dan aplikatif, serta terbentuknya jaringan kolaborasi yang kuat antara TP PKK, Plan International Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa, Ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan atas perjanjian kemitraan yang telah dilakukan antara Plan Internasional Indonesia dengan TP PKK Kabupaten Sumbawa dalam proyek yang bernama "CERAH" (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Berkelanjutan). Kegiatan ini sangat bermakna karena tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi membahas strategi dan aplikasi bagaimana cara yang tepat mengkampanyekan perubahan iklim agar dapat menggerakkan perubahan perilaku masyarakat, Jelasnya.

Lebih lanjut, Disampaikan, Perubahan iklim bukan cuma persoalan alam, tetapi juga persoalan bagaimana manusia memperlakukan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan perempuan, anak Muda, dan orang dengan disabilitas dapat memiliki andil dalam membangun strategi adaptasi Perubahan Iklim, Harapnya.

Project Coordinator Cerah NTB, Abdul Rohman menyampaikan kegiatan ini disasarkan untuk perempuan, anak muda dan disabilitas. Terget sasaran dipilih dikarenakan mereka termasuk salah satu kelompok yang rentan dalam menghadapi Perubahan iklim. Sehingga dengan mengajak kelompok perempuan, anak muda dan disabilitas membangun strategi adaptasi perubahan iklim ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap adaptasi perubahan lingkungan khususnya kelompok rentan ini, Tutupnya.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan materi tentang dasar-dasar perubahan iklim dan dampaknya di tingkat lokal, prinsip kampanye perubahan perilaku, strategi komunikasi yang inklusif, serta praktik penyusunan rencana kampanye adaptasi perubahan iklim. Peserta juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok serta story telling untuk mengidentifikasi isu prioritas di wilayah masing-masing dan merancang pesan kampanye yang sesuai dengan konteks lokal. (AM)

Lombok Timur, Amarmedia.co.id - 9 Februari 2026 — Pemerintah Pusat mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat produksi bawang putih nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (9/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau sejumlah infrastruktur pendukung pertanian, antara lain lantai jemur bawang putih serta gudang benih milik UD. Bayanaka. Keduanya juga melakukan penanaman bawang putih bersama Kelompok Tani Pusuk Pujanta sebagai bentuk dukungan langsung kepada petani lokal.

Menteri Pertanian menyampaikan bahwa penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis dan tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik secara signifikan.

Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang menjadi pusat komoditas jagung nasional. Menurutnya, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pakan, baik untuk Pulau Jawa maupun pasar yang lebih luas.

“Bisa ya. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah NTB mensuplai pakan ke Pulau Jawa. Bila perlu, negara lain,” ujar Amran.

Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi strategis menyerap produk pertanian langsung dari petani. Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.

Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani serta menjadi teladan melalui kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun, berhasil direalisasikan hanya dalam satu tahun.

“Ini capaian spektakuler. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi selama Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal penetapan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sektor pangan bukan sekadar target produksi, tetapi bagian dari strategi besar pembangunan daerah.

“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” tegas Miq Iqbal.

Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional, khususnya untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.

“Target kami jelas: petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” tambahnya.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. (AM/Aka/Diskominfotik)

Sumbawa, Amarmedia.co.id -5 Februari 2026 — Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, meninjau lokasi kebakaran di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, sekaligus menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan penanganan terpadu terhadap para korban.

Kebakaran terjadi pada Rabu (4/2/2026) sekitar pukul 14.16 WITA, mengakibatkan satu unit rumah milik Didi Krishnadi di RT 002/RW 01 terbakar 100 persen beserta isinya, serta tiga rumah permanen terdampak milik Mansur, Siti Sarah, dan Khairuddin. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa, tidak terdapat korban jiwa. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik, dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp500 juta, termasuk dua unit sepeda motor dan bahan klontong.

Dalam peninjauan pada Kamis (5/2/2026), Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Camat Moyo Hulu, Kepala Desa Batu Bulan, Kepala Dinas Pangan, serta perwakilan Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah juga mengarahkan agar pembangunan kembali rumah warga menggunakan atap genteng, bukan seng, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terkait program gentengisasi, serta menekankan pentingnya keamanan instalasi listrik sesuai standar.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyalurkan bantuan kepada para korban kebakaran berupa uang tunai, beras, air bersih, mie instan, paket sembako, telur, terpal, matras, dan selimut, guna mendukung proses pemulihan awal. (AM/IP/ADR – Prokopim)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  Februari 2026 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (09/02/2026).

Bimtek yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala OPD, camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Ketua Pelaksana, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov, menyampaikan bahwa Bimtek telah dilaksanakan pada tanggal 2–5 Februari 2026 dan berjalan dengan baik. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari seluruh PPK dan Admin RUP dengan rincian 32 perangkat daerah, 24 kecamatan, 26 UPT Puskesmas, 9 bagian lingkup Setda, serta 9 kelurahan.

“Perkembangan penginputan RUP saat ini telah mencapai 73,6 persen. Kami berharap kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat segera dituntaskan 100 persen,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Bimtek SiRUP bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan aksi nyata pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

“Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wabup.

Lebih lanjut, Wabup Ansori menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dapat diakses oleh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan tidak hanya berlaku pada pelaksanaan anggaran, tetapi juga sejak tahap perencanaan.

“Sekarang ini, gerak dan kerja perangkat daerah sangat mudah dilihat oleh masyarakat. Karena itu, saya berpesan khusus kepada pengguna anggaran, PPK, dan unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab, karena perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa.

“Dengan perencanaan yang tertib dan transparan, kita optimistis Sumbawa dapat terus bergerak menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya.(AMI/P/ADR-Prokopim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, memberikan apresiasi tinggi terhadap adedikasi insan pers. Pria yang akrab disapa Doktor Budi ini menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan mitra strategis dalam menjaga roda pembangunan di Tanah Samawa tetap pada relnya.

Dalam penyampaiannya pagi ini,(9/2) Doktor Budi menekankan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan media massa adalah elemen kunci bagi pemerintahan yang sehat.

“Pers adalah pilar demokrasi yang sangat penting. Keberadaannya membantu menjaga keseimbangan informasi, sekaligus menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi masyarakat,” ujar Sekda.

Selaras dengan tema nasional tahun ini, Sekda mendorong seluruh wartawan di Sumbawa untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Menurutnya, informasi yang berkualitas adalah katalisator bagi stabilitas ekonomi dan sosial, nenghasilkan produk jurnalistik yang objektif dan berimbang, menjaga marwah profesi di tengah derasnya arus informasi digital dan mendorong narasi yang mendukung kedaulatan ekonomi lokal, termasuk penguatan sektor UMKM dan pariwisata Sumbawa.

Di era transformasi digital yang serba cepat, tantangan terbesar adalah disinformasi. Sekda mengajak insan pers untuk menjadi filter utama bagi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga etika jurnalistik dan menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks. Pers yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dan sinergi yang transparan. Dengan informasi yang akuntabel, berbagai program pembangunan—mulai dari infrastruktur hingga kesehatan diharapkan dapat tersosialisasi dengan utuh kepada publik.

Doktor Budi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang telah bekerja keras menyajikan informasi edukatif bagi warga Sumbawa.

"Selamat Hari Pers Nasional 2026. Mari bersama-sama kita wujudkan Sumbawa yang lebih informatif, transparan, dan berdaya saing," pungkasnya. (AM/SR)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Intensitas hujan yang tinggi di wilayah timur Kabupaten Sumbawa memicu banjir luapan di Kecamatan Empang pada Sabtu (07/02/2026) sore. Banjir dengan ketinggian air mencapai satu meter tersebut merendam permukiman warga serta memutus akses jalan raya, memaksa otoritas terkait segera melakukan tindakan darurat.

Respons Cepat BPBD Sumbawa

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat sejak menerima laporan pertama. Koordinasi intensif dengan pihak kecamatan dilakukan untuk memetakan sebaran dampak secara akurat.

"Tadi Malam, tim BPBD Kabupaten Sumbawa langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan dropping bantuan logistik awal sekaligus melakukan asesmen mendalam guna melengkapi data lapangan. Rencananya, bantuan logistik tambahan akan kami salurkan kembali besok pagi," tegas Nurhidayat dalam keterangannya.

Berdasarkan rilis resmi sementara BPBD Kabupaten Sumbawa hingga Sabtu pukul 22.00 WITA, tercatat sebanyak 1.143 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang tersebar di delapan desa. Berikut adalah rincian desa terdampak: Desa Empang Bawah  350 KK, Desa Empang Atas  288 KK ,Desa Lamenta  125 KK ,Desa Pamanto  117 KK, Desa Gapit  91 KK , Desa Jotan Beru  65 KK , Desa Bunga Eja  58 KK, Desa Jotang  49 KK Total 1.143 KK

Sementara itu, dua desa di wilayah yang sama, yakni Desa Ongko dan Desa Boal, dilaporkan aman dan tidak terdampak oleh banjir kali ini.

BPBD Kabupaten Sumbawa mengimbau seluruh masyarakat di wilayah terdampak maupun wilayah rawan lainnya untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan pantauan cuaca, potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Hingga berita ini diturunkan, tim reaksi cepat (TRC) BPBD masih terus berada di lokasi untuk memantau penurunan debit air dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. (AM)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Rasa haru dan sujud syukur mewarnai prosesi groundbreaking Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat sore (06/02/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyebut momen ini sebagai titik balik sejarah bagi kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot tidak mampu menyembunyikan sisi emosionalnya. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran investasi senilai Rp1,3 Triliun ini adalah buah dari "pertempuran" diplomasi yang panjang dan penuh liku di tingkat nasional.

Bupati Jarot membeberkan bahwa proyek raksasa di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini sempat hampir terlempar dari daftar prioritas nasional.

"Jujur, saya sempat sangat gelisah. Ada fase di mana proyek ini hampir keluar dari daftar nasional. Namun, berkat doa masyarakat dan komunikasi tanpa henti dengan pemerintah pusat serta dukungan penuh Gubernur NTB, alhamdulillah Sumbawa tidak hanya masuk, tapi menjadi fase pertama dari enam proyek strategis di Indonesia. Ini adalah mukjizat bagi kami," ujar Bupati Jarot penuh syukur.

Bagi Bupati Jarot, proyek ini bukan sekadar tentang angka investasi, melainkan tentang keselamatan usaha para peternak lokal. Ia menekankan bahwa industrialisasi ini akan menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir yang akan melindungi peternak dari permainan harga pasar.

"Dulu peternak kita menangis karena pakan mahal dan bibit (DOC) sulit didapat. Sekarang, pabrik pakan dan pembibitannya ada di depan mata kita. Ini akan menekan biaya produksi secara drastis," jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Jarot memaparkan dampak ekonomi yang luas (multiplier effect) Penyediaan Lapangan Kerja, Menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar, tersedia dukungan bagi kelompok masyarakat yang ingin mengelola DOC.

Demikian pula di sektor transportasi. Frekuensi penerbangan ke Sumbawa yang kini meningkat menjadi tiga kali sehari adalah bukti geliat ekonomi mulai terasa dnq produk peternak lokal akan menjadi pemasok utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional.

Menutup sambutannya, Bupati yang dikenal dekat dengan rakyat ini memberikan pesan kuat kepada seluruh warga Sumbawa untuk menjaga iklim investasi.

"Saya titip pesan kepada seluruh masyarakat, mari kita jaga kondusivitas. Jika ada yang mencoba merusak keamanan, kita hadapi bersama. Tugas kita adalah memastikan investor merasa aman, sehingga investasi yang ada bertahan dan investasi baru akan terus berdatangan demi kesejahteraan anak cucu kita di Sumbawa," pungkasnya.

Acara yang berlangsung serentak secara virtual di enam titik nasional ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan, pimpinan DPRD, Zulfikar Demitry SH MH, Anggota DPRD Provinsi NTB H Salman Alfarizi SH Forkopimda, serta jajaran Direksi BUMN PT Berdikari.

Dari Pemda Sumbawa hadir Sekretaris Daerah Dr H.Budi Prasetyo,  Asisten 1,2 dan 3 Kepala Baparida,dan kepala Dinas terkait.(Am)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarmedia.co.id– Keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi pilar utama dalam menyukseskan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Sumbawa. Komandan Kodim (Dandim) 1607/Sumbawa, Letkol Kav Basofi Cahyowibowo, S.T., menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal penuh proses pembangunan industri ayam terintegrasi hingga benar-benar beroperasi di Desa Serading.

Hadir dalam acara groundbreaking pada Jumat (06/02/2026), Letkol Basofi menyampaikan bahwa TNI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan tidak ada kendala lapangan yang mengganggu jalannya investasi.

Dandim Letkol Basofi menilai bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang sangat positif bagi masa depan Kabupaten Sumbawa. Sebagai perpanjangan tangan institusi keamanan di daerah, Kodim Sumbawa memberikan dukungan penuh (all-out) untuk menyukseskan program yang dicanangkan Presiden tersebut.

"Kami dari Kodim Sumbawa sangat mendukung dan siap mensukseskan proses pembangunannya. Ini adalah proyek strategis Presiden yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Tugas kami adalah memastikan proses ini berjalan lancar tanpa kendala," tegas Dandim.

Dukungan TNI tidak hanya berhenti pada seremoni peletakan batu pertama. Letkol Basofi menegaskan bahwa personelnya akan membantu dalam pengawasan dan pengawalan pembangunan fisik hingga industri ini siap beroperasi secara mandiri.

"Kami akan bantu dalam pengawasan dan pengawalan sampai selesai dan bisa berjalan operasional. Harapan kita, tidak ada kendala dalam proses pembangunan ini sehingga tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan nilai tambah di daerah bisa berjalan dengan baik," tambahnya.

Dandim Basofi meyakini bahwa kehadiran hilirisasi industri peternakan ini akan membawa perubahan besar pada struktur ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi warga Sumbawa.

"Secara umum dampaknya akan sangat luas. Jika industri ini sudah berjalan, pasti akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah pada umumnya. Ini adalah nilai tambah yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.

Pernyataan Dandim ini sekaligus memperkuat komitmen Forkopimda Kabupaten Sumbawa untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan jaminan keamanan dari TNI-Polri serta dukungan regulasi dari DPRD, Kabupaten Sumbawa kini siap bertransformasi menjadi pusat agribisnis unggulan di Nusa Tenggara Barat.

"Kami support penuh pemerintah daerah agar harapan masyarakat akan kesejahteraan melalui hilirisasi ini bisa terwujud," pungkas Letkol Kav Basofi Cahyowibowo. (AM)

Sumbawa, Moyo Hilir.amarmedia.co.id – Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti prosesi groundbreaking pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Jumat (06/02/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, bahkan tak kuasa menahan rasa syukurnya atas dimulainya proyek strategis yang sempat menguras energi dan emosi ini.

Dalam sambutannya, Bupati  Haji Jarot mengungkapkan bahwa sebelum hari bersejarah ini tiba, dirinya sempat dilanda kegelisahan mendalam. Pasalnya, proyek raksasa ini sempat dikabarkan keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Jujur, saya sempat gelisah luar biasa karena proyek ini sempat hampir lepas. Tapi alhamdulillah, berkat perjuangan banyak pihak yang penuh liku, kita berhasil masuk enam besar nasional dan Sumbawa masuk pada fase pertama. Saya sujud syukur, hari ini mimpi itu mulai menjadi nyata," ungkap Bupati dengan nada bergetar.

Ia memberikan apresiasi dan Terima kasih kepada Kementrian Pertanian bersama Danantara dan PT Berdikari  Prof Syahrul Bosang, dan juga Pak Agung dan Makmum, Gubernur NTB, Anggota DPR RI H Johan Rosihan, juga tokoh Sumbawa di Pusat seperti Prof Din Syamsuddin dan H Fahri Hamzah dan juga yang lainnya.

Bupati Jarot menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan pabrik, melainkan menciptakan multiplayer effect yang dahsyat bagi ekonomi lokal. Dengan adanya industri ini, seluruh rantai produksi unggas—mulai dari pakan, bibit (DOC), hingga pasar—kini terpusat di NTB, khususnya Sumbawa.

"Ini adalah kesatuan yang utuh. Peternak ayam pedaging, petelur, hingga ayam pejantan tidak perlu bingung lagi. Pakannya ada di sini, bibitnya ada di sini, dan pasarnya sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah keselamatan usaha bagi rakyat kami," tegasnya.

Dampak ekonomi yang dibawa tidak main-main. Bupati memaparkan bahwa terdapat alokasi sekitar Rp20 Triliun untuk sarana prasarana, serta dukungan luar biasa sebesar Rp50 Triliun bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang ingin mengambil bibit ayam (DOC).

Efek domino dari investasi ini pun mulai terasa pada sektor transportasi. "Dulu pesawat ke Sumbawa hanya sekali sehari. Sekarang, mobilitas sudah ramai. Ada tiga kali penerbangan ke Lombok dan satu ke Denpasar bolak-balik. Ini bukti ekonomi kita mulai bergerak cepat," tambah Bupati Jarot.

Menutup sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif mendukung terwujudnya project ini. Bupati Jarot mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Sumbawa. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah dan masyarakat saat ini adalah memastikan para investor merasa aman.

"Mari kita jaga bersama kondusivitas daerah. Jika ada yang ingin merusak keamanan kita, harus kita lawan bersama agar investor yang sudah ada tetap bertahan dan yang baru akan berdatangan. Kita harus melindungi investasi yang masuk karena inilah jalan menuju kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkasnya.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa penetapan Sumbawa sebagai pusat industri unggas terintegrasi adalah keputusan yang sangat tepat dan strategis. Dalam sambutannya pada groundbreaking di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Jumat (06/02/2026), Gubernur Mamiq Iqbal memaparkan visi besar di balik keseriusan Pemerintah Provinsi NTB menghibahkan tanah demi proyek ini.

Gubernur Iqbal secara jujur mengakui adanya rasa cemas dalam beberapa bulan terakhir terkait lonjakan permintaan protein hewani. Dengan target 600 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh NTB, kebutuhan akan telur dan daging ayam melonjak drastis.

"Saya jujur merasa cemas. Jika permintaan (demand) dari MBG ini sangat tinggi sementara pasokan (supply) kita belum siap, maka hukum pasar akan berlaku: inflasi akan meledak. Harga akan melambung tinggi. Inilah alasan mengapa pemerintah harus fokus total pada sektor supply melalui industri ini," tegas Gubernur.

Selama ini, NTB sangat bergantung pada Pulau Jawa untuk pasokan pakan dan bibit ayam (DOC). Gubernur Iqbal ingin ketergantungan ini segera berakhir. Dengan ketersediaan jagung yang melimpah di NTB—yang mencakup 50% bahan baku pakan—Gubernur telah menginstruksikan riset mendalam untuk menciptakan formula pakan lokal yang 100% mandiri.

"Kita punya jagung. Sekarang saya minta Dinas Peternakan dan tim ahli untuk meriset bahan alternatif seperti kelor dan magot yang dikeringkan menjadi tepung nutrisi. Kita harus bisa produksi pakan sendiri agar tidak lagi didikte oleh harga industri luar yang tidak terprediksi," tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur mengumumkan kabar baik mengenai pembukaan kembali akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank NTB Syariah setelah sempat tertutup selama 7 tahun.

"Kami siapkan akses KUR untuk UMKM sebesar 30 miliar pada tahap awal, dan khusus untuk sektor peternakan, kami sedang perjuangkan bunga hanya 3%. Ini harus berjalan cepat, kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu," kata Lalu Iqbal.

Meskipun Sumbawa menjadi titik utama hilirisasi terintegrasi, Gubernur menekankan bahwa wilayah lain seperti Bima dan Dompu tidak akan ditinggalkan. Pemprov NTB telah menyiapkan lahan milik provinsi di wilayah tersebut untuk diarahkan menjadi industri pakan pendukung.

"Keputusan meletakkan industri di Sumbawa ini benar karena kita adalah provinsi yang paling serius. Kami ikhlas memberikan tanah kepada negara, taat kepada 'langit' (pusat), demi kesejahteraan rakyat di bumi NTB," ujarnya disambut tepuk tangan meriah.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot , yang disebutnya sebagai sosok yang paling lega atas realisasi proyek ini. Ia berharap kolaborasi antara BPI Danantara, PT Berdikari, dan pemerintah daerah dapat menjadikan NTB sebagai contoh nasional dalam hilirisasi pangan.(AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Kabupaten Sumbawa dipastikan menjadi salah satu titik sentral dalam peta ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Operasional PT Berdikari, Mukhammad Agung Aulia, dalam kunjungannya di Sumbawa pada Jumat (6/2/2026).

Dalam penjelasannya dihadapan Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan Forkopimda. Agung mengungkapkan bahwa melalui koordinasi di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara, telah disiapkan rencana investasi besar senilai kurang lebih Rp20 triliun secara nasional. Program ini bertujuan untuk pemerataan suplai produksi pangan, khususnya komoditas ayam dan telur.

Agung menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa masuk dalam inventarisasi lokasi klaster yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dari total 323 proyek yang direncanakan di seluruh Indonesia, Sumbawa mendapatkan porsi strategis untuk pembangunan fasilitas produksi.

"Izin Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, kami melaporkan bahwa saat ini kami tengah melakukan proses kajian bersama Danantara. Dalam waktu dekat, program pembangunan kandang baik untuk Grand Parent Stock (GPS) maupun Parent Stock (PS) akan segera dirilis sesuai mekanisme yang ditentukan," ujar Agung.

Investasi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur industri, tetapi juga membawa misi sosial sebagai representasi kehadiran negara melalui BUMN.

Dalam Jangka Pendek menunjang program pemenuhan gizi nasional melalui ketersediaan protein hewani (ayam dan telur) dan Jangka Panjang menciptakan efek domino ekonomi bagi masyarakat lokal dan memperkuat posisi Sumbawa sebagai lumbung pangan di NTB.

"Niat khusus kami hadir di sini adalah membawa dampak maslahat bagi masyarakat. Sebagai satu-satunya BUMN yang menangani masalah perunggasan, kami memohon dukungan penuh dari Bapak Gubernur, Bupati, serta jajaran Forkopimda agar program ini berjalan lancar," tambahnya.

Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa pada hari ini juga dilakukan peresmian berbagai proyek industri secara nasional yang disiarkan langsung (live). Selain menyentuh sektor pelayanan, kehadiran PT Berdikari di Sumbawa menandai dimulainya penguatan sisi industri pangan di wilayah tersebut.

"Sumbawa adalah wilayah yang sangat potensial. Ke depan, kami berencana untuk terus membangun tambahan fasilitas karena daerah ini merupakan salah satu pilar penting bagi produksi nasional," tutup Agung. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   (5 Februari 2026) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa. Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah merekomendasikan pencabutan izin terhadap sejumlah pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi gas subsidi.

“Sudah ada beberapa pangkalan yang kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Dan belasan yang ditegur. Ketika Pemda mengeluarkan rekomendasi itu ke Pertamina, dampaknya bukan hanya ke pangkalan, tetapi juga berpengaruh pada agen melalui pengurangan kuota,” tegas Haji Ansori, akrab Wabup disapa saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (5/2/26).

Menurutnya, elpiji 3 Kg adalah barang subsidi yang peruntukannya jelas, yakni bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Namun di lapangan, masih ditemukan praktik permainan oleh oknum, baik di tingkat agen maupun pangkalan, yang menyebabkan kelangkaan dan harga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Haji Ansori menyebut, indikasi permainan terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Ada dugaan penimbunan, penjualan tidak sesuai aturan, hingga praktik menaikkan harga saat terjadi kelangkaan.

“Kalau sudah ada satu pangkalan yang menaikkan harga, yang lain ikut. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Ini yang kita rasakan di Sumbawa. Di daerah lain seperti Lombok atau Jawa, tidak separah ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemda bersama tim dan Satgas akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan. Peringatan dan aturan sudah berulang kali disampaikan, namun jika masih ada yang melanggar, tindakan tegas akan diambil.

“Ini untuk kepentingan rakyat. Masih ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Mestinya disadari, jual sesuai HET. Kalau habis, ya habis. Jangan ditimbun untuk dijual mahal,” tegasnya.

Wabup juga mengimbau masyarakat yang sudah tergolong mampu agar tidak lagi menggunakan elpiji 3 Kg dan beralih ke elpiji nonsubsidi, sehingga kuota yang ada benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Ia menilai, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pusat dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat kesejahteraan meningkat berdasarkan data terbaru, maka secara otomatis peruntukan gas subsidi juga akan menyesuaikan.

“Ini soal data juga. Kalau masyarakat sudah masuk kategori mampu, mestinya tidak lagi menggunakan gas subsidi. Subsidi ini untuk yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.

Ditemui terpisah, Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, menyebutkan ada dua pangkalan yang direkomendasikan Pemda Sumbawa untuk dicabut izinnya, satu yang dicabut langsung oleh Pertamina.

Selain itu Pemda juga telah memberikan teguran kepada 11 pangkalan lainnya. Jika teguran ini tidak diindahkan akan direkomendasikan untuk pencabutan izin. (AM/SR)

Mataram. Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, serta Satgas Percepatan MBG kabupaten dan kota se-Provinsi NTB di Mataram, Rabu (4/2).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Selama kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal di Provinsi NTB.

Gubernur Iqbal menuturkan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok dari berbagai sektor, termasuk pelaku usaha dan petani lokal.

Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena pada umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun, melalui Program MBG, hal itu dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat.

“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tetapi di NTB dapat tercapai hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang sebelumnya kesulitan memasarkan hasil produksinya, kini memperoleh harga yang lebih layak,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan seiring meningkatnya permintaan akibat pelaksanaan program MBG. Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat Provinsi NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni, termasuk wilayah 3T.

“Tantangannya ada di daerah kepulauan dan 3T. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar peningkatan demand tidak menimbulkan inflasi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa pembahasan program MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Melalui forum itu, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan, kita akan mendukung upaya percepatan. NTB bahkan sudah melampaui target awal,” jelas Iqbal.

Turut hadir Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (serly/her)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pada sore hari ini Rabu/04/02/26

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kasi Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa bersama PB-TRC Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

Adapun bantuan yang didistribusikan meliputi air bersih, mie instan, terpal, telur, paket sembako, matras, serta selimut, yang diperuntukkan bagi korban kebakaran guna memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam masa tanggap darurat.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat t. Melalui Kasi Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sagenta, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan langkah awal untuk meringankan beban para korban, sekaligus memastikan kebutuhan mendesak dapat segera terpenuhi.

“Kami langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan kejadian. Bantuan ini diharapkan dapat membantu para korban, terutama untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu langkah penanganan lanjutan,” ujarnya.

BPBD Kabupaten Sumbawa juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait guna memantau kondisi korban dan kebutuhan tambahan yang diperlukan di lapangan.

Musibah kebakaran tersebut mengakibatkan warga terdampak harus kehilangan tempat tinggal dan sebagian harta benda. Dari pendataan kerugian mencapai 500 Juta (AM)

Moyo Hulu.Amarmedia.co.id – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menangani musibah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah permanen dan berdampak pada tiga rumah lainnya di RT 002/01 Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, pada Rabu siang (04/02/2026).

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, yang turun langsung memimpin jalannya operasi pemadaman, mengonfirmasi bahwa api pertama kali dilaporkan warga pada pukul 14.16 WITA.

Dalam keterangannya, H. Sahabuddin menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, tim Satgas 1 Mako segera dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 14.41 WITA. Sebanyak 3 unit truk pemadam kebakaran (fire truck) diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah yang sudah berkobar hebat.

"Begitu tiba di lokasi (TKK), api memang dengan cepat melalap seluruh ruangan rumah utama milik saudara Didi Krishnadi. Fokus utama petugas saat itu adalah melakukan lokalisir agar api tidak merembet luas ke bangunan di sebelahnya," ungkap H. Sahabuddin dalam laporannya kepada jajaran pimpinan daerah (Bupati, Wabup, dan Sekda).

Berkat kerja keras petugas dibantu aparat Polsek, Babinsa, Camat, Kades, serta masyarakat setempat, api berhasil dinyatakan padam total (Aman dan Terkendali) pada pukul 16.05 WITA.

Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Kerugian tersebut mencakup 1 unit rumah batu beserta isinya (rusak 100%),2 unit sepeda motor, Barang dagangan/bahan kelontong serta dampak kerusakan pada 3 rumah warga sekitar (Mansur, Siti Sarah, dan Khairuddin).

"Berdasarkan investigasi awal di lapangan, penyebab kebakaran diduga kuat akibat arus pendek listrik (korsleting). Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap instalasi listrik di rumah masing-masing," tambah Kadis.

H. Sahabuddin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kabid Ops, Korlap, hingga warga sekitar yang bahu-membahu bersama petugas pemadam. Pelaksanaan tugas ini berjalan sesuai dengan payung hukum Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 dan Perbub Nomor 42 Tahun 2024 tentang standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran.

"Kami melaporkan bahwa operasi pemadaman berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan. Seluruh personel telah kembali ke Mako setelah situasi dipastikan benar-benar aman," tutupnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, H.Lukman Bayuwarsah, SH., memberikan catatan kritis terkait konsistensi PT Ngali Sumbawa Mining dalam mematuhi regulasi lintas sektor. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumbawa, Kamis (29/01/2026), H. Lukman Bayuwarsyah menegaskan bahwa kepemilikan izin operasional tidak serta-merta memberi kebebasan penuh bagi perusahaan tanpa menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.

Dalam paparannya, H. Bayu akrab disapa menjelaskan bahwa perizinan tambang bersifat lintas sektoral yang melibatkan kementerian berbeda, mulai dari aspek kehutanan, analisis dampak lingkungan (AMDAL) di KLHK, hingga operasional produksi di Kementerian ESDM.

"Keterkaitan regulasi-regulasi inilah yang menjadi notifikasi sah atau tidaknya sebuah perusahaan berjalan. PT Ngali memang memiliki Izin Operasi Produksi (IOP) periode 2017-2027, namun kita harus bedah lagi: apakah izin itu untuk tahap konstruksi infrastruktur atau sudah produksi? Ini yang harus kita pilah," ujar H.Bayu di hadapan pimpinan rapat dan masyarakat.

Kabag Hukum menyoroti ketimpangan antara dokumen yang dimiliki dengan realita di lapangan. Meskipun PT Ngali telah mengantongi izin lingkungan sejak tahun 2018, banyak rekomendasi teknis yang hingga kini belum dilaksanakan secara maksimal.

"Sejak 2018 hingga saat ini, kewenangan yang diberikan harus dijalankan. Ada rekomendasi pembuatan sistem perendaman sedimentasi yang belum dilakukan, serta drainase jalan yang sudah dibangun tapi belum berfungsi maksimal. Dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang baru keluar Juni 2024 hingga 2026 nanti akan menentukan apakah kegiatan mereka sesuai aturan atau tidak," tambahnya.

Pemkab Sumbawa berencana melakukan penyandingan data antara keluhan warga desa dengan linimasa perizinan perusahaan. H.Lukman bayuwarsyah meminta masyarakat memberikan bukti konkret mengenai kapan kerusakan lingkungan mulai terjadi.

"Kapan kerusakannya? Buktinya mana? Nanti akan kita sandingan dengan dokumen perizinan mereka. Jika perusahaan tidak melaksanakan semua rekomendasi dan ketentuan yang ditentukan, maka ada prosedur sanksi yang harus dihormati, mulai dari teguran hingga pemberhentian izin operasional," tegas H.Lukman mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Terkait isu Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR, Lukman mengingatkan adanya pergeseran aturan yang sangat mendasar. Menurutnya, CSR bukan lagi kegiatan sukarela yang dilakukan hanya saat perusahaan sudah meraup untung (eksploitasi).

"Berdasarkan undang-undang, PPM/CSR harus masuk dalam rencana anggaran kegiatan sejak tahap perencanaan eksplorasi, bukan hanya saat eksploitasi. Ini adalah bagian dari komitmen anggaran yang wajib dilaporkan," tutupnya.

Pernyataan Kabag Hukum ini memperkuat posisi Pemkab Sumbawa untuk meninjau ulang kepatuhan PT Ngali Sumbawa Mining, mengingat banyaknya laporan terkait kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian warga yang diduga akibat pengabaian rekomendasi teknis lingkungan. (AM)

Hal ini ditandai dengan kehadiran Forkopimda Sumbawa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/02/2026) lalu.

Dalam forum yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyatakan bahwa kehadiran seluruh pimpinan daerah ini merupakan bentuk kesiapan Sumbawa menjawab tantangan nasional.

“Alhamdulillah, hari ini kami bersama Pak Bupati Syarafuddin Jarot, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari Sumbawa menghadiri Rakornas yang sangat penting ini. Ini adalah momentum untuk menyinkronkan langkah kita di daerah dengan arah kebijakan strategis pemerintah pusat,” ujarnya

Rakornas yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia tersebut, menurut Wabup Ansori, memberikan penekanan kuat pada pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan ketahanan nasional. Presiden Prabowo, dalam arahannya, tidak hanya memaparkan capaian strategis, tetapi juga memberikan peringatan mengenai dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

“Presiden menegaskan pentingnya kesiapsiagaan nasional dan konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Ini menjadi landasan bagi daerah untuk juga membangun ketahanan di level lokal,” jelas Haji Ansori.

Secara khusus, Wabup Ansori menyoroti beberapa poin krusial arahan Presiden yang relevan dengan konteks pembangunan Sumbawa:

Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut Presiden sebagai kebijakan unggulan berpotensi contoh dunia. “Ini bukan sekadar program kesehatan, tapi juga pencipta lapangan kerja. Di Sumbawa, prinsip ini bisa kita integrasikan dengan penguatan produk pangan lokal dan UMKM kuliner,” ujarnya.

Kedua, revolusi Sawit dan Larangan Ekspor Minyak Jelantah sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi. “Sumbawa dengan potensi pertanian dan perkebunannya dapat mengambil spirit ini, yaitu mengutamakan nilai tambah dan kemandirian energi terbarukan.” jelasnya.

Ketiga, kritik terhadap Pengelolaan Pariwisata, khususnya di Bali terkait kebersihan dan tata kelola lingkungan. Ini menjadi peringatan keras bagi semua destinasi wisata, termasuk Sumbawa yang sedang berkembang. Pemerintah daerah harus menjaga keberlanjutan dan kebersihan lingkungan dari sekarang agar tidak mengalami masalah serupa.

Keempat, Gerakan “Gentengisasi” atau penggantian atap tidak layak. Program ini sangat konkret untuk meningkatkan kualitas hunian. Ini bisa menjadi prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur dasar di daerah.

Wabup Ansori menegaskan bahwa Rakornas 2026 telah memberikan kejelasan arah. Pembangunan kedepan harus menyentuh substansi peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya angka statistik.

“Dari isu geopolitik global hingga genteng rakyat, semuanya terangkum. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan kebijakan nasional ini menjadi aksi nyata di Sumbawa. Kehadiran Forkopimda lengkap di Rakornas ini menandakan komitmen kita untuk bersinergi mewujudkannya, dengan fokus pada kemandirian pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan membawa pulang arahan strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Forkopimda ditantang untuk merancang implementasi yang konkret, memperkuat sinergi, dan memastikan pembangunan di daerah selaras dengan visi Indonesia 2027 yang dicanangkan pemerintah pusat. (AM)

Dalam arahannya, Ahsanul Khalik menyatakan bahwa transformasi digital pemerintah membawa implikasi langsung terhadap kompleksitas keamanan siber. Menurutnya, sistem digital yang aman dan terpercaya merupakan fondasi utama dari NTB Smart Government.

"Sistem pengamanan informasi harus terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Di sinilah peran krusial bidang persandian sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas data pemerintah," ujar Ahsanul.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia.

"Bukan hanya sistemnya yang harus bagus, tapi integritas manusianya juga. Jika SDM tidak memiliki integritas, maka keamanan sistem yang kita bangun akan sia-sia," tegasnya.

Terkait kondisi di lapangan, Ahsanul menyoroti pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) yang belum merata. Saat ini, baru lima Kabupaten/Kota di NTB yang memiliki tim tersebut, namun belum sepenuhnya teregistrasi. Ia menargetkan pada tahun 2026, seluruh 10 Kabupaten/Kota di NTB sudah memiliki tim yang terdaftar resmi.

"Kami di Provinsi siap memfasilitasi koordinasi dengan Komdigi maupun BSSN. Kita ingin membangun ekosistem digital di NTB dengan satu suara dan satu langkah, sesuai arahan Pak Gubernur untuk bergerak bersama menghadapi persoalan siber," tambahnya.

Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB untuk mewaspadai maraknya penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan.

"Makin banyak penggunaan data pribadi dalam aplikasi pemerintah, makin besar pula risiko penyalahgunaannya. Kita tidak ingin insiden kebocoran data pelamar kerja yang sempat viral di level nasional terjadi di NTB. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama sepanjang 2026," tegas Danang.

Dalam pemaparannya, Danang menjelaskan transisi besar yang akan dihadapi Pemda tahun ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mulai beralih menuju Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski berganti nama, seluruh indikator keamanan informasi dari standar sebelumnya tetap akan menjadi acuan utama.

Untuk meningkatkan indeks tersebut di seluruh NTB, terdapat tiga poin fokus yang akan dilakukan sepanjang 2026:

• Peningkatan Kematangan Kebijakan: Saat ini, rata-rata indeks keamanan informasi di NTB berada di angka 4,196 (Kategori Baik). Namun, penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di tingkat Kabupaten/Kota masih bervariatif, dengan beberapa daerah masih berada di level 1.

• Audit Keamanan Informasi: Ini menjadi rapor merah yang harus diperbaiki. Rata-rata nilai pelaksanaan audit keamanan di NTB masih di angka 1,7. BSSN mendorong Diskominfotik Provinsi untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) dengan melakukan audit langsung ke Kabupaten/Kota.

• Pengukuran Indeks KAMI: Dari 10 Kabupaten/Kota, baru 4 daerah (termasuk Provinsi) yang melakukan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi). Sebanyak 7 daerah lainnya ditargetkan melakukan verifikasi dengan BSSN tahun ini.

Danang juga menyoroti pentingnya registrasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber. Saat ini, meski 5 Kabupaten/Kota telah membentuk tim, mereka belum teregistrasi secara resmi di BSSN.

"Provinsi NTB memiliki tugas krusial sesuai UU No. 23 Tahun 2014 untuk membina Kabupaten/Kota. Kami di BSSN siap membantu melalui penempatan sensor-sensor monitoring serangan siber. Jika CSIRT daerah sudah teregistrasi dan bekerjasama dengan Gov-CSIRT Nasional, kami bisa memberikan notifikasi dini atau early warning kepada admin di daerah jika ada serangan," jelasnya.

Menutup pemaparannya, Danang memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mencapai predikat "Sangat Baik" dalam indeks keamanan siber, dan berharap keberhasilan ini menular ke daerah lain di NTB, khususnya di wilayah bagian timur yang saat ini statusnya masih berada di level "Cukup".

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Safrudin, SH., MH., melaporkan bahwa rakor ini bertujuan untuk melahirkan kesepakatan bersama antarperangkat daerah. Fokus utamanya adalah percepatan pembentukan tim tanggap insiden siber dan peningkatan Indeks Keamanan Informasi (IKI).

"Harapan kami di tahun 2026, semua kabupaten/kota sudah terregistrasi tim tanggap insidennya. Selain itu, kami juga akan menyepakati pelaksanaan audit keamanan informasi yang nantinya akan didampingi oleh Diskominfotik Provinsi sesuai arahan BSSN," jelas Safrudin.

Dari Rakor ini dihasilkan berupa kesepakatan dengan komitmen bersama dalam menyelesaikan proses registrasi Tim Tanggap insiden siber (CSIRT) pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh BSSN.

Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota di NTB wajib melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi siber dan sandi, sebagai dasar evaluasi, perencanaan dan peningkatan berkelanjutan terhadap pengelolaan keamanan siber di masing-masing daerah.

Adapun pelaksanaan kesepakatan ini melalui koordinasi berkelanjutan anatara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta ditindaklanjuti melalui program, kegiatan dan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan masing-masing.(AM/san/diskominfotik)

Berlokasi di desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Dompu, ribuan pohon buah-buahan dan tanaman bernilai ekonomis tinggi ditanam di sejumlah titik lahan kritis. Aksi ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Dalam arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa gerakan pelestarian hutan ini akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar penanaman pohon, namun juga menjadi pesan kuat kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menyelamatkan alam Sumbawa yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

“Hutan kita sudah banyak tergerus. Dampaknya mulai kita rasakan bersama, mata air menghilang, jalan-jalan rusak, bahkan jembatan putus. Ini semua menjadi pengingat bahwa alam harus kita jaga bersama,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah berkomitmen mengembalikan Sumbawa menjadi daerah yang hijau dan lestari. Untuk itu, upaya penyelamatan hutan tidak hanya dilakukan melalui penanaman, tetapi juga melalui pengawasan yang lebih ketat.

Pemda Sumbawa telah membentuk Satuan Tugas Penyelamatan Hutan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta berbagai pihak terkait yang siap setiap saat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan.

Bupati juga menekankan pentingnya peran aktif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Ia mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas penebangan pohon secara ilegal.

“Kalau ada yang menebang pohon secara ilegal, segera laporkan. Satgas akan turun dan menindak. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menyelamatkan hutan Sumbawa,” tegasnya. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - Ahad, 1 Februari 2026 — Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menyalurkan bantuan dan logistik ke sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa yang terdampak banjir bandang akibat intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmad Yani, S.Pd., M.M. Inov, usai rapat koordinasi di Posko Tanggap Darurat, Minggu (1/2/2026) menyampaikan bahwa pada tanggal 29 dan 30 Januari 2026 telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang memicu banjir bandang di beberapa kabupaten.

Di Kabupaten Sumbawa, banjir bandang dilaporkan terjadi di Kecamatan Ropang, Empang, Plampang, dan Kecamatan Rhee, dengan sebaran kejadian yang hampir merata. Sementara itu, di Kabupaten Bima, banjir bandang dilaporkan terjadi cukup kuat di Kecamatan Soromandi.

“Di Pulau Sumbawa terjadi banjir bandang di beberapa tempat, di Bima dan di Kabupaten Sumbawa. Di Kabupaten Sumbawa itu tanggal 29 terjadi banjir bandang, tanggal 30 juga terjadi banjir bandang. Di sana di Kecamatan Ropang, Kecamatan Empang, Kecamatan Plampang, kemudian Kecamatan Rhee dan lain sebagainya, dan hampir merata. Dan di Bima cukup kuat juga banjir bandang di Kecamatan Soromandi, sehingga menjadi atensi pimpinan kita untuk segera memperhatikan kondisi ini,” ujar Sekretaris BPBD Provinsi NTB.

Menindaklanjuti laporan dan permintaan resmi dari pemerintah daerah terdampak, Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB langsung mengambil langkah strategis dengan menyiapkan dan mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak, khususnya di Kabupaten Sumbawa.

“Langkah-langkah strategis yang kami lakukan sesuai dengan permintaan dan surat dari Kabupaten Sumbawa yang meminta bantuan logistik. Hari ini kita kirim logistik ke sana, apa yang ada dulu seperti sembako, air, tikar, dan tambahan logistik-logistik lainnya,” jelasnya.

Untuk Kabupaten Bima, Tim Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB saat ini masih melakukan koordinasi terkait kesiapan armada dan pembiayaan pengiriman logistik agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

“Sedangkan di Kabupaten Bima, sambil kami koordinasikan untuk kendaraannya dan biaya kirimnya ke sana, yang memang harus kami pikirkan. InsyaAllah untuk Kabupaten Sumbawa, siang nanti sekitar jam satu atau jam dua, truk sudah tersedia dan logistik berupa sembako, air, tikar, dan lainnya sudah siap dikirim,” tambahnya.

Posko Tanggap Darurat Provinsi NTB terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. (AM/cun/her/kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 30 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Korem 162/Wira Bhakti menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), bertempat di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (30/1).

Rapat ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program strategis nasional KDKMP, khususnya dalam penyelesaian persoalan administrasi lahan dan progres pembangunan gerai di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan arahan Gubernur NTB agar pembangunan gerai KDKMP dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

“Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal proses pinjam pakai lahan agar dapat segera direalisasikan sepanjang didukung kelengkapan administrasi dari pemerintah kabupaten dan kota,” tutur Pj Sekda NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, merumuskan solusi, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.

“Program KDKMP membutuhkan sinergi kuat antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan agar dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa,” ujarnya.

Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos., menyampaikan dukungan penuh TNI dalam percepatan pembangunan KDKMP sebagai bentuk sinergi mendukung program pemerintah pusat di daerah.

“Berdasarkan data terkini, dari total target 1.166 titik desa/kelurahan di NTB, sebanyak 489 titik telah terdata pada Portal Agrinas, 310 titik sedang dalam tahap pembangunan, dan 179 titik masih belum dibangun. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik dan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi intensif lintas sektor,” tuturnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat penyelesaian administrasi lahan, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, serta memastikan distribusi perlengkapan gerai KDKMP yang dijadwalkan pada awal Februari 2026 dapat berjalan lancar.

Pemprov NTB optimistis, dengan komitmen dan kolaborasi bersama, Program KDKMP dapat menjadi penggerak utama penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan desa di Nusa Tenggara Barat. (AM/ser/her/DiskominfotikNTB)

Mataram, Amarmedia.co.id - 31 Januari 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hearing Asosiasi Pemuda Pertambangan Rakyat (APPR) ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB terkait belum terbitnya IPR bagi koperasi tambang rakyat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang sekaligus juru bicara Pemprov NTB, mengatakan Pemprov NTB menghargai langkah APPR sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan kontrol publik terhadap pelayanan pemerintah.

“Pemerintah menghormati hearing yang dilakukan APPR. Itu bagian dari hak warga negara. Kami memandangnya sebagai bentuk cinta dengan cara yang berbeda serta wujud kepedulian terhadap tata kelola pertambangan rakyat,” ujar Aka.

Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil sama sekali bukan untuk menahan izin, melainkan penataan agar semua berjalan dengan baik dan dalam koridor yang benar.

Pemprov NTB hingga saat ini belum menerbitkan IPR untuk 15 dari total 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diajukan. Sejauh ini, pemerintah provinsi baru menerbitkan satu IPR, yakni di Blok Lantung, Kabupaten Sumbawa, yang sengaja ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project).

Menurut Pemprov NTB, langkah tersebut diambil bukan untuk menghambat, melainkan sebagai uji tata kelola agar praktik pertambangan rakyat benar-benar berjalan sesuai prinsip keberlanjutan.

“IPR bukan sekadar soal izin. Ini menyangkut lingkungan, keselamatan masyarakat, dan masa depan wilayah. Karena itu, pemerintah tidak ingin gegabah, apalagi ugal-ugalan,” kata Aka.

Ia mengajak semua pihak belajar dari dampak yang selama ini membuat masyarakat menderita. Pengalaman masa lalu, menurutnya, menjadi pelajaran penting. Berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah NTB, seperti banjir dan tanah longsor, disebut tidak lepas dari pengelolaan kawasan hutan dan pertambangan yang kurang hati-hati.

Ketika intensitas hujan meningkat, kawasan yang tidak tertata dengan baik menjadi rentan terhadap bencana. Karena itu, Pemprov NTB memilih bersikap ekstra hati-hati agar kebijakan hari ini tidak menimbulkan persoalan baru di masa depan.

“Sekali salah dalam menerbitkan izin, dampaknya bisa bertahun-tahun. Pemerintah tidak ingin dikenang sebagai pihak yang meninggalkan masalah bagi generasi berikutnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemprov NTB menekankan perlunya selektivitas dan proses berbasis dokumen. Gubernur NTB telah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memproses permohonan IPR secara selektif dan berdasarkan kelengkapan dokumen.

Salah satu perhatian utama adalah dokumen lingkungan dan rencana reklamasi pascatambang. Pemprov NTB menilai, tanpa jaminan pemulihan lingkungan, penerbitan izin justru berisiko menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekologis.

Selain aspek teknis, Pemprov NTB saat ini juga tengah menyelesaikan dua peraturan daerah (Perda) yang akan menjadi fondasi tata kelola pertambangan rakyat, yaitu Perda penarikan retribusi pertambangan dan Perda tata kelola pertambangan rakyat (WPR/IPR). Perda tersebut mengatur mekanisme retribusi dan tata kelola WPR/IPR agar pengelolaan tambang rakyat memiliki kepastian hukum dan standar yang jelas.

“Yang ingin dibangun adalah sistem. Tanpa dasar hukum dan tata kelola yang kuat, izin justru berpotensi disalahgunakan. Dan kita tidak menginginkan hal itu,” kata Aka.

Pemprov NTB menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membuka akses WPR bagi masyarakat lingkar tambang. Namun, pemerintah daerah menilai WPR dan IPR tidak boleh dipahami semata sebagai legalisasi tambang ilegal.

WPR/IPR diarahkan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi dirasakan terlebih dahulu oleh warga sekitar, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pemprov juga menekankan pentingnya penguatan perangkat daerah dan fungsi pengawasan, menyusul berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini menunjukkan lemahnya pengawasan menjadi pintu masuk penyimpangan di sektor pertambangan.

“Pemprov NTB memastikan proses penerbitan IPR tetap berjalan, namun dilakukan secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab,” tegas Aka.

Ia menambahkan, kebijakan IPR tambang rakyat bukan semata soal penerimaan daerah (PAD), melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, penerbitan IPR harus ditopang regulasi daerah yang kuat, memastikan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menerbitkan izin, tetapi memastikan pertambangan rakyat benar-benar membawa kesejahteraan dan tidak merusak masa depan lingkungan NTB,” pungkas Aka. (AM/AKA/DiskominfotikNTB)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id — Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, pada Kamis (29/01) sejak pukul 14.30 WITA hingga 16.30 WITA, mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang merendam permukiman warga.

Banjir tersebut menggenangi rumah-rumah warga dengan ketinggian air mencapai sekitar satu meter atau sepinggang orang dewasa di sejumlah titik. Luapan air terjadi secara cepat dan membawa material lumpur.

Berdasarkan data sementara, dampak banjir meluas di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Dusun Lebangkar A: 30 Kepala Keluarga (KK) atau 90 jiwa terdampak

Dusun Lebangkar C: 40 KK atau 120 jiwa terdampak

Dusun Lebangkar B: 10 KK atau 30 jiwa terdampak

Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 6 hektare lahan pertanian dilaporkan terdampak dan diperkirakan mengalami gagal panen. Jaringan air bersih mengalami kerusakan parah, serta sejumlah kendaraan turut menjadi korban, yakni satu unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua.

Akibat kejadian tersebut, total kerugian material diperkirakan mencapai ± Rp500 juta. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Data sementara mencatat nihil korban meninggal, hilang, luka berat, maupun pengungsi.

Menindaklanjuti laporan dari pihak Kecamatan Ropang dan Pemerintah Desa Lebangkar, BPBD Kabupaten Sumbawa langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen guna memperkuat data dampak banjir.

Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, melalui Kepala Bidang II Kedaruratan dan Logistik, Dr. Rusdianto Ar, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian.

“Kami sudah langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dampak dari banjir yang terjadi kemarin sore. Penyebab banjir diduga akibat luapan anak sungai atau kakar yang berada di dekat permukiman masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan masih tinggi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras. Anak-anak agar tidak bermain di sungai ketika terjadi banjir, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP,, Melaksanakan Safari penanaman pohon yang ke-9 di Desa SP-2 Prode, Kecamatan Plampang, pada kesempatan tersebut turut hadir perwakilan dari Forkopimda, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Camat Plampang Para Karyawan /Karyawati Dilingkup Pemerintah Daerah Kepala Desa SP-2 Prode, Kepala Dusun serta Masyarakat, acara bertempat di Desa SP-2 Prode, Kamis (29/1/2026)

Dalam Sambutanya Bupati menyampaikan, Hari ini kita melaksanakan Safari penanaman pohon yang ke-9 di Desa SP-2 Prode, Kecamatan Plampang, penanaman pohon Sengon Laut dan Buah -buahan merupakan bagian dari program penghijauan lingkungan 

"Hari ini kita menanam Sengon Laut lebih kurang 17.000, di tambah ada beberapa pohon Nangka dan Alpukat. Antusias masyarakat luar biasa hari ini," ujar Bupati 

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini merupakan hasil kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. "Sebenarnya tahun ini bibit cukup terbatas, antusias masyarakat cukup banyak tapi karena kita persiapannya telat dan sekarang sudah di pertengahan musim hujan. Insyallah kita rencanakan di kecamatan Plampang di sekitran desa SP 1, Sp 2, Sp 3 termasuk di kawasan Ale,"jelasnya.

Bupati Sumbawa juga mengatakan, bahwa tahun depan, pemerintah akan menanam pohon jambu mente dan tanaman kemiri. "Tahun depan kita pastikan untuk penanaman kayu mereka meminta tadi untuk penanaman pohon jambu mente dan tanaman kemiri. Insyallah itu akan disiapkan tahun depan termasuk juga kita akan menanam tumpang sari dan porang," katanya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Kenapa Sumbawa mulai tahun ini kita tertibkan hutan dan menanam pohon? Saya punya mimpi, mimpi saya ingin Sumbawa ini masyarakatnya sejahtera, penghasilannya tinggi, tetapi alamnya lestari," ucap Bupati.

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan lingkungan. "Kita akan siapkan bibit sebanyak-banyaknya tahun depan dan insyaallah kita akan hijaukan Sumbawa sehingga mata air akan tetap ada, BPBD tidak akan datang, dan kita tidak akan mengalami kekeringan," jelas Bupati.

Bupati Sumbawa meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan penebangan hutan secara ilegal dan meminta agar semua pihak untuk bekerja sama dalam pelestarian hutan. "Tolong jangan hanya KPH saja, hanya polisi saja, hanya tentara saja yang mengawasi, masyarakat sekarang mengawasi siapa yang ada bunyi senso di tengah hutan ini," ujar Bupati

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa penanaman pohon ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan lingkungan. "Kita akan siapkan bibit sebanyak-banyaknya tahun depan dan insyaallah kita akan hijaukan Sumbawa sehingga mata air akan tetap ada, BPBD tidak akan datang, dan kita tidak akan mengalami kekeringan,"jelasnya.

pada kesempatan tersebut Bupati berjanji akan memberikan hadiah sapi kepada masyarakat yang berhasil menanam pohon dan meminta masyarakat terus menjaga dan melestarikan hutan,"tutup Bupati.(AM)

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Panitia Seleksi (Pansel) resmi membuka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Nomor: 002/PANSELJPT/I/2026.

Seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif.

Ketua Pansel yang juga Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, dalam pengumumannya mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Pendaftaran seleksi dibuka mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman asnkarier.bkn.go.id menggunakan akun MyASN masing-masing pelamar.

Pelamar diperbolehkan mendaftar maksimal pada dua jabatan yang diseleksi.

Pansel menetapkan sejumlah persyaratan administrasi yang cukup ketat, di antaranya, berstatus PNS dengan pangkat minimal Pembina (IV/a), pernah/sedang menduduki jabatan Administrator minimal 2 tahun, memiliki pengalaman jabatan terkait minimal 5 tahun, usia maksimal 56 tahun saat pelantikan, nilai kinerja dua tahun terakhir minimal baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak berstatus tersangka pidana, telah menyerahkan LHKPN/LHKASN 2025 dan SPT Pajak 2025, dan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.

Selain itu, peserta wajib mengunggah sejumlah dokumen seperti SK jabatan terakhir, ijazah, CV, pakta integritas, sertifikat diklat, surat keterangan bebas disiplin, surat keterangan sehat, hingga pasfoto berlatar merah.

“Format dokumen dapat diunduh melalui laman bkpsdm.sumbawakab.go.id,” imbuhnya.

Seleksi akan berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi dan rekam jejak, asesmen kompetensi (assessment center), penulisan makalah on the spot, wawancara akhir.

“Pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan pada 21 Februari 2026,” tandasnya.

Sekda yang disapa Doktor Budi, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Namun biaya pemeriksaan kesehatan, administrasi, transportasi dan akomodasi selama proses seleksi menjadi tanggungan peserta.

“Dengan dibukanya seleksi ini, diharapkan jabatan-jabatan strategis tersebut dapat segera terisi oleh figur-figur ASN yang kompeten, berintegritas, dan profesional guna mendukung kinerja pemerintahan daerah,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE, menyalurkan bantuan sembako kepada penyandang disabilitas, lansia, serta empat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sebagai bentuk kepedulian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahim sekaligus memperkuat peran LKKS dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Adapun empat LKSA yang menerima bantuan sembako tersebut yakni LKSA Tritunggal, LKSA Muhammadiyah, LKSA Putri Annisa, dan LKSA Nyi Walidah. Selain itu, bantuan juga disalurkan langsung kepada penyandang disabilitas dan para lansia yang membutuhkan perhatian khusus.

Ketua LKKS Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian LKKS terhadap kelompok rentan di tengah masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan silaturahim dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai wujud kepedulian LKKS Kabupaten Sumbawa. Insyaa Allah ke depannya akan kami upayakan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan lebih intens,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa sembako sebagai buah tangan dari LKKS, dengan harapan dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari para penerima manfaat.

Melalui kegiatan ini, LKKS Kabupaten Sumbawa berharap dapat terus menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga sosial, penyandang disabilitas, serta lansia, sekaligus mendorong terwujudnya kepedulian dan solidaritas sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (28 Januari 2026)- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memimpin langsung kegiatan Safari Menanam Pohon di Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, Rabu pagi. Kegiatan ini diikuti para Kepala OPD, ASN, serta masyarakat umum sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa Sumbawa merupakan daerah dengan kawasan hutan terluas di NTB. Namun, kondisi hutan saat ini dinilai sangat memprihatinkan akibat berbagai kerusakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, kerusakan hutan telah menimbulkan dampak serius, mulai dari hilangnya sumber mata air hingga memicu berbagai bencana alam. Banjir dan longsor tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada infrastruktur, seperti jalan rusak, jembatan putus, rumah warga hancur, bahkan mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

“Kerusakan hutan ini dampaknya sangat nyata. Mata air hilang, bencana datang, infrastruktur rusak, bahkan nyawa warga terancam. Ini tidak bisa kita biarkan,” tegas Bupati.

H. Jarot juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghentikan praktik ilegal logging. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah Satgas Perlindungan Hutan sebagai langkah konkret dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumbawa.

Selain upaya penegakan hukum, Pemkab Sumbawa juga akan melakukan penghijauan kembali dengan menanam pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga selain menjaga lingkungan, juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.

“Hutan harus kita jaga dan lestarikan. Kita akan hijaukan kembali dengan pohon-pohon yang bernilai ekonomis agar masyarakat juga merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, upaya menjaga hutan tidak akan berhasil tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat.(AM)

Manggarai Barat, Amarmedia.co.id (Rabu, 28 Januari 2026) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi nyata Kerja Sama Regional Bali–Nusa Tenggara Barat–Nusa Tenggara Timur (KR BNN) dalam Pertemuan Ketiga KR BNN yang digelar di kawasan ITDC The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal para Gubernur di Bali pada 3 November 2025 serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Mandalika, Lombok, NTB, pada 25 November 2025. 

Pada pertemuan ketiga ini, ketiga provinsi memasuki tahap konsolidasi dan penguatan implementasi kerja sama lintas sektor yang lebih konkret.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan, bahwa kerja sama regional Bali–NTB–NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali–NTB–NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Miq Iqbal dapaan akrab Gubernur NTB ini.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni:

- Optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi,

- Pengembangan super grid energi terbarukan kawasan,

- Penguatan perdagangan dan ekspor antarprovinsi,

- Pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta

- Integrasi perencanaan pembangunan regional.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, kesiapan NTB untuk mengambil peran strategis, termasuk memimpin studi kelayakan pengembangan super grid energi terbarukan kawasan Bali–NTB–NTT. Potensi energi surya, angin, air, dan panas bumi di kawasan ini dinilai sangat besar untuk mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, bahwa NTT siap menjadi pusat koordinasi kerja sama melalui pembentukan Sekretariat Bersama KR BNN. 

Ia menekankan, pentingnya kerja sama ini sebagai rumah bersama untuk kolaborasi nyata, bukan sekadar kesepakatan administratif.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menekankan, bahwa Bali, sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

Menurutnya, Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi.

Selain penandatanganan perjanjian kerja sama teknis, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh Gubernur NTB dan Gubernur Bali. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berbasis kerja sama regional.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Wali kota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.

Melalui Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT, ketiga provinsi sepakat untuk mengakhiri pola pembangunan yang bersifat parsial dan bergerak bersama membangun kawasan Bali–Nusra sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, berdaya saing nasional dan internasional serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (AM/AKA/Diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (26 Januari 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) menggelar Rapat Koordinasi Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) di Hotel Kaloka, Sumbawa Besar, Senin (26/1). Pertemuan ini menandai fase baru kolaborasi melalui program CERAH (Cerdas Kelola Air dan Lahan untuk Keberlanjutan) yang berfokus pada ketahanan iklim dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang inklusif.

Forum yang diinisiasi sejak 2022 ini menjadi wadah krusial bagi sinkronisasi program antar-pemangku kepentingan (stakeholder), baik pemerintah maupun non-pemerintah, guna memastikan keberlanjutan sumber daya air di Tau dan Tana Samawa.

Integrasi dengan Program Sumbawa Hijau Lestari

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa (Asisten II) Lalu Sudarmaji Kertawija ST.MT, mewakili Bupati Sumbawa, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa inisiatif PSDAT dan program CERAH sangat selaras dengan visi unggulan daerah.

"Kegiatan forum ini sangat baik dan sejalan dengan program Sumbawa Hijau Lestari. Keberlanjutan perbaikan lingkungan mutlak diperlukan. Sebagai langkah nyata, pemerintah akan melanjutkan safari penanaman pohon di tiga zona dalam waktu dekat," tegas Asisten II.

Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Panitia Muttaqin ST.MSi kepada Plan Indonesia yang telah melanjutkan kemitraan dengan Pemkab Sumbawa, bertransformasi dari proyek Water for Women (2018-2024) menuju fokus baru pada pengelolaan air dan lahan yang lebih luas.

Tiga Pilar Utama Program CERAH

Koordinator Plan Indonesia Abdurrahman memaparkan tiga capaian utama (outcomes) yang menjadi fokus pendampingan di 22 desa sasaran wilayah hulu hingga hilir:

Pertama ; Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat melalui pendampingan agroforestry di wilayah hulu dan tengah, serta penerapan pertanian cerdas iklim (Climate Smart Agriculture) di wilayah hilir.

Kedua : Penguatan Kebijakan dan Anggaran dengan Penyusunan studi kebijakan terkait manajemen DAS, analisa peran sektor swasta, serta advokasi rekomendasi kebijakan guna mendukung perencanaan program yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ketiga : Peningkatan Ketahanan Iklim Inklusif melalui Penguatan kapasitas dan kampanye yang melibatkan kelompok perempuan, anak muda, serta penyandang disabilitas dalam adaptasi perubahan iklim.

Dorong Advokasi hingga Tingkat Desa

Dari sisi pemberdayaan, perwakilan Dinas PMD Sumbawa, Yuni Ilmiati Kurnia S.STP M.Si, menjelaskan bahwa program ini akan diimplementasikan secara inklusif di tingkat desa dan kelurahan. Strategi yang diusung meliputi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta integrasi sosialisasi mitigasi perubahan iklim melalui layanan Posyandu 6 SPM.

Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD teknis, mulai dari Bapperida, BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, hingga jajaran Camat se-Kabupaten Sumbawa. Turut hadir elemen akademisi dan pemerhati lingkungan dari Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) serta Universitas Samawa (UNSA), termasuk peneliti senior Dr. Wulan Ayu, Yudi Hartono, SP., M.Si., dan tim dari Samawa Center.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan rencana aksi yang konkret, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian nyata, demi menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang di Kabupaten Sumbawa. (am)

Mataram, Amarmedia.co.id - Senin, 26 Januari 2026 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, melantik dan mengambil sumpah jabatan 26 Kepala Sekolah SMA/SMK se-NTB di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Senin (26/1/2026).

Wagub NTB Umi Dinda menyampaikan ucapan selamat kepada para Kepala Sekolah yang baru dilantik. 

Ia menegaskan, bahwa pengisian jabatan Kepala Sekolah merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan dunia pendidikan sebagai indikator utama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.

“Dunia pendidikan adalah salah satu indikator yang akan mendorong lebih baiknya angka IPM di daerah kita. Karena itu, amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Umi Dinda aapaan akrab Wagub NTB ini.

Ia juga menjelaskan, pelantikan kali ini seiring adanya pergeseran dan penetapan definitif sejumlah Kepala Sekolah yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt). Umi Dinda mengingatkan para Kepala Sekolah untuk memahami secara utuh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam lima tahun ke depan, sehingga kebijakan dan langkah di satuan pendidikan dapat selaras dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam memajukan kualitas pendidikan.

ia meminta para Kepala Sekolah bekerja dengan sepenuh hati, mengedepankan profesionalisme, serta membuktikan bahwa penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik atau titipan pihak tertentu.

Selain itu Umi Dinda menyoroti tingginya animo masyarakat terhadap sekolah-sekolah tertentu yang masuk dalam kategori favorit, sehingga ia meminta agar sistem penerimaan peserta didik baru terus diperbarui agar lebih transparan, berkeadilan, dan berbasis regulasi. Ia memberikan catatan kepada Kepala Dinas Dikpora NTB yang hadir agar kedepan sebagian besar sekolah SMA/SMK di NTB menjadi sekolah favorit.

“Kita ingin semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan pemerataan kualitas, sehingga penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu bisa dihindari,” pintanya. (AM/cun)

Mataram,Amarmedia.co.id ( Senin, 26 Januari 2026 ) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa penayangan Piala Dunia 2026 melalui TVRI menjadi kebanggaan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Melalui TVRI, perhelatan sepak bola dunia tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga ke pelosok daerah, tanpa dipungut biaya.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena Piala Dunia dapat ditayangkan secara langsung. Masyarakat, termasuk yang berada hingga ke pelosok daerah, dapat menyaksikan secara langsung perhelatan Piala Dunia,” tuturnya.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda tersebut juga menegaskan bahwa TVRI bersama Pemerintah Provinsi NTB akan menggelar berbagai kegiatan dalam rangka menyambut dan memeriahkan Piala Dunia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan semangat sportivitas.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala TVRI Stasiun NTB, Ina Djara, menyampaikan bahwa TVRI telah dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar Piala Dunia. Melalui siaran tersebut, negara diharapkan hadir memberikan tontonan berkualitas yang gratis, tidak berbayar, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, TVRI akan menggelar kick off Piala Dunia secara serentak di seluruh Indonesia pada 1 Februari 2026. Untuk wilayah NTB, kegiatan direncanakan berlangsung di Teras Udayana, Mataram, pada pukul 07.00 hingga 09.00 WITA, bertepatan dengan pelaksanaan Car Free Day, dan akan disiarkan secara langsung.

Ina Djara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Provinsi NTB. Dukungan Pemprov NTB dinilai berperan penting dalam keberlangsungan berbagai program siaran TVRI yang terus berkesinambungan ke depan.

Selain menyajikan program berita, TVRI juga menghadirkan berbagai tayangan dialog, sosialisasi, pelestarian budaya daerah, hingga pemberdayaan UMKM. Sejumlah program unggulan seperti tayangan musik daerah dan tradisional Sasambo serta Pojok UMKM dikemas secara kreatif dan disesuaikan dengan perkembangan generasi masa kini.

Seiring dengan transformasi digital, TVRI kini sepenuhnya bersiaran secara digital setelah dilaksanakannya analog switch off. Selain siaran terestrial digital, TVRI juga aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. (AM/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (25 Januari 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi luar biasa dan menyambut antusias keberhasilan penyelenggaraan Alas-Sumbawa Charity Run 67 KM yang mencapai garis finish di Pantai Saliper Ate, Minggu sore (25/1). Ajang ini dinilai bukan sekadar perayaan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa, melainkan representasi nyata dari semangat ketangguhan masyarakat serta sinergi antara pemerintah, komunitas, dan aparat keamanan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang hadir langsung menyambut para pelari, menegaskan bahwa Pemda melihat kegiatan ini sebagai terobosan baru yang menggabungkan pembinaan olahraga, misi kemanusiaan, dan kampanye lingkungan hidup.

Bagi Pemda Sumbawa, jarak 67 kilometer yang ditempuh para pelari dari perbatasan Alas Barat hingga jantung kota adalah cerminan dari usia kabupaten yang kian matang. Bupati H. Jarot menyampaikan bahwa ketahanan fisik dan mental para runners menjadi inspirasi bagi pembangunan daerah.

"Pemda menyambut kegiatan ini dengan penuh antusias. Apa yang dilakukan oleh 34 pelari ini meskipun yang finish 33 orang karena 1 orang mengalami cedera adalah simbol ketangguhan karakter Tau Samawa. Mereka tidak hanya berlari untuk prestasi, tapi untuk berbagi bagi saudara kita yang tertimpa bencana di Aceh dan Sumatra. Ini adalah implementasi nilai Sabalong Samalewa yang sesungguhnya," ungkap Bupati H. Jarot dengan bangga.

Pemkab Sumbawa juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan lebih dari 1.000 partisipan, mulai dari ASN, pelajar, hingga tokoh masyarakat di Kecamatan Alas, yang menyertai pelepasan pelari dengan aksi pungut sampah massal.

"Instruksi kami jelas, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam. Gerakan pungut sampah yang mengiringi start di Alas merupakan dukungan nyata terhadap program unggulan Pemkab Sumbawa untuk mewujudkan daerah yang bersih, hijau, dan lestari," tambah Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., mewakili unsur Pemda di lapangan.

Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Basarnas Pos SAR Sumbawa. Pemda menilai peran Basarnas sangat strategis dalam menjamin keselamatan (safety) di sepanjang rute ekstrem sejauh 67 KM tersebut. Tanpa pengawalan ketat dari Basarnas, personel TNI/Polri, serta tim medis Puskesmas lintas rute, kegiatan berisiko tinggi ini tidak akan berjalan sesukses sekarang.

Melihat kesuksesan luar biasa ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk menjadikan Charity Run sebagai agenda rutin tahunan yang lebih besar.

"Kami dari jajaran eksekutif berkomitmen, tahun depan kegiatan ini harus naik kelas. Kita akan kemas lebih meriah dengan konsep Sport Tourism yang lebih profesional untuk menarik minat pelari nasional maupun internasional ke Sumbawa," tutup Bupati H. Jarot.

Dengan berakhirnya ajang ini, Pemda berharap semangat solidaritas dan etos kerja keras yang ditunjukkan para pelari dapat menular ke seluruh elemen birokrasi dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumbawa yang lebih maju. (AM)

Sumbawa, Alas.Amarmedia.co.id – Semangat sportivitas dan kepedulian sosial menyatu dalam ajang Alas-Sumbawa Charity Run 67 Km, yang digelar pada Minggu pagi (25/1/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas Samawa Runners bekerja sama dengan Panitia HUT Kabupaten Sumbawa ke-67, sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi kabupaten tahun 2026.

Titik start mengambil lokasi di perbatasan Alas Barat dan Alas atau depan SMPN 1 Alas Barat. Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., melepas secara resmi para pelari didampingi Kebid Olahraga Raga Disporapar Iwan Setiawan SP.M.Si, Ketua TP PKK Kecamatan Alas, unsur Forkopimcam, kepala desa, serta jajaran korwil Dikbud dan PGRI.

Kemeriahan pelepasan ini tidak hanya dihadiri oleh para atlet, tetapi juga didukung oleh sekitar 1.000 partisipan yang terdiri dari guru, siswa, pegawai BUMN/BUMD, komunitas sepeda, hingga ibu-ibu Dharma Wanita.

Lari Sambil Berbagi untuk Korban Bencana

Ketua Panitia Pelaksana, Ns. Alfian, S.Kep.,M.Kep, menjelaskan bahwa angka 67 KM dipilih sebagai simbol transformasi usia Kabupaten Sumbawa. Sebanyak 34 pelari tangguh berpartisipasi dalam ajang ini, yang berasal dari berbagai instansi seperti TNI (Batalyon Kereke), Polri (Polsek Rhee), serta komunitas lari dari Sumbawa, Dompu, Bima, KSB Berlari, Runjani Mataram, dan Lombok Timur.

Sesuai namanya, Charity Run ini bukan sekadar lomba lari biasa. "Setiap peserta yang terdaftar memiliki kewajiban untuk melakukan penggalangan dana melalui panitia dengan nomor rekening yang sudah disediakan panitia. Dana yang terkumpul akandisalurkan untuk saudara kita yang terdampak bencana alam di Aceh atau Sumatra" jelas Alfian

Kemudian lanjutnya, sejalan dengan filosofi Sabalong Samalewa, pembangunan bukan hanya soal fisik, tapi juga keseimbangan jiwa dan kepedulian sosial. "Di usia ke-67 ini, kami ingin Sumbawa semakin kuat dalam berbagi dan menebar manfaat," ujar Alfian.

Kesuksesan acara yang menempuh rute dari Alas Barat dan berakhir (finish) di Pantai Saliper Ate, Labuhan Sumbawa ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. 

Panitia menyampaikan apresiasi tinggi kepada para sponsor, di antaranya BASARNAS Pos SAR Sumbawa dan Dinas Kesehatan/Puskesmas Lintas (Keamanan & Medis),Personel Polsek dan Koramil setempat dan Mitra pendukung: Fitbar, Cemong Ecek, Roti Beta, IM3, serta Pemerintah Kecamatan Alas.

Dukung Program "Sumbawa Bersih dan Lestari"

Camat Alas Dr. Usman menambahkan selain misi kemanusiaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi lingkungan. Sepanjang garis start hingga Desa Labuhan Alas, para peserta sekitar 1.000 partisipan yang terdiri dari guru, siswa, pegawai BUMN/BUMD, komunitas sepeda, hingga ibu-ibu Dharma Wanita dan pendukung melakukan gerakan pungut sampah. "Aksi ini bertujuan mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam mewujudkan daerah kabupaten Sumbawa bersih, hijau, dan lestari"ujar Usman.

Ajang ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya memajukan dunia olahraga lari di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga mempererat solidaritas kemanusiaan antarwarga.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (24 Januari 2026)– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni SMAN 2 Sumbawa (IKA SMANDA) masa bhakti 2026–2031. Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum transformasi organisasi alumni dari sekadar wadah nostalgia menjadi instrumen pembangunan daerah yang strategis.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa alumni sekolah merupakan aset intelektual dan sosial yang luar biasa. Dengan tema “Merajut Kebersamaan Melalui Silaturahim dan Kontribusi Hebat bagi Masyarakat Luas,” Bupati menilai IKA SMANDA memiliki keselarasan visi dengan semangat kolaborasi yang sedang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

“Ikatan alumni ini adalah kekuatan besar. Jika dirajut dengan baik melalui silaturahim dan kebersamaan, maka akan menjadi energi positif yang mampu memberi dampak luas bagi daerah. Bahkan, ini bisa menjadi kekuatan politik yang sehat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah di masa depan dari rahim alumni,” ujar Bupati dalam pidatonya yang disambut antusias oleh para hadirin.

Bupati berharap pengurus baru IKA SMANDA mampu menggerakkan roda organisasi untuk menyentuh aspek-aspek krusial seperti sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia meminta para alumni yang telah sukses di berbagai bidang, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk tetap menoleh ke kampung halaman (Tau dan Tana Samawa).

“Jangan hanya menjadi wadah reuni dan nostalgia semata. IKA SMANDA harus menjadi motor penggerak. Kontribusi nyata kalian sangat ditunggu untuk mendukung program pembangunan menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Jarot menitipkan pesan khusus kepada keluarga besar SMANDA terkait isu lingkungan. Ia mengajak para alumni untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Program Hijau Lestari melalui gerakan penanaman pohon.

“Langkah ini sangat mendesak untuk melindungi alam kita, menjaga ketersediaan mata air, dan mengembalikan fungsi hutan. Saya titip lingkungan Sumbawa kepada para alumni demi keberlanjutan generasi mendatang,” tambahnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Bupati menyampaikan selamat bekerja kepada seluruh jajaran pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian yang tulus.

“Selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Semoga amanah ini dijalankan dengan keikhlasan demi kemajuan organisasi dan daerah kita tercinta,” tutup Bupati.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (23 Januari 2026) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Gubernur menyatakan pemerintah provinsi siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum'at (23/1/2026).

Gubernur Iqbal mengungkapkan, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini, terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah.

“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.

Dalam arahan yang disampaikan, Gubernur Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal, lantaran kurangnya kolaborasi yang terstruktur.

"Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri." tandasnya.

Dijelaskannya, kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan program "Desa Berdaya" sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.

Gubernur NTB memastikan pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa tersebut. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja, sesuai dengan arahan pemerintah agar tidak tumpang tindih.

"Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama," jelasnya mengibaratkan sinergi seperti orkestra.

Lebih lanjut diterangkannya, visi utamanya adalah mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat (tools) atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

"Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua, nomor tiga sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan dari kemiskinan tersebut," jelasnya.

Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Bekerja secara terpadu dan terintegrasi, demi mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem. (AM/Tim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Sumbawa pada Jumat (23/01/2026). Peristiwa ini memicu rangkaian bencana alam simultan mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga angin puting beliung (Bansor & APB) yang tersebar di 11 kecamatan.

Berdasarkan laporan mutakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, ribuan jiwa terdampak dan sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan serius.

Kecamatan Tarano dan Empang Terparah

Wilayah timur Sumbawa menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Di Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Bontong luluh lantak diterjang banjir bandang yang merendam 5 dusun. Tercatat sebanyak 612 KK atau sekitar 1.567 jiwa terdampak. Selain pemukiman, banjir juga merendam fasilitas pendidikan (2 PAUD, 1 SD) serta menghanyutkan 67 hektare lahan pertanian dan 60 hektare tambak warga.

Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Empang. Banjir luapan menggenangi lima desa sekaligus, yakni Desa Empang Atas, Empang Bawah, Bunga Eja, Jotang, dan Ongko. Fasilitas publik seperti MIN Empang, Pasar Empang, dan Masjid Babussalam turut terendam, memaksa aktivitas ekonomi dan pendidikan lumpuh sementara.

Infrastruktur Putus dan Pemukiman Terisolir

Di Kecamatan Maronge, akses utama menuju Desa Labuhan Sangor terputus setelah jembatan di Dusun Sangor A roboh akibat hantaman debit air yang sangat besar. Masyarakat setempat kini berupaya membangun jembatan darurat secara gotong royong agar desa tidak terisolir total.

Sementara itu, di Kecamatan Moyo Hilir, akses jalan lintas desa di Dusun Sengakal dan Batu Bangka tidak dapat dilalui kendaraan karena genangan air yang tinggi, menyebabkan mobilitas warga terhambat sepenuhnya.

Ancaman Longsor di Wilayah Perkotaan

Di pusat kota Sumbawa Besar, ancaman utama bergeser pada bencana tanah longsor. Lima kelurahan (Pekat, Seketeng, Umasima, Brang Biji, dan Lempeh) melaporkan ambruknya penahan tebing pemukiman dan beronjong sungai.

"Terjadi tanah longsor dan kerusakan penahan tebing di beberapa titik kota dengan total panjang kerusakan mencapai lebih dari 300 meter," lapor BPBD. Di Kelurahan Lempeh, ketinggian air masih bertahan di angka 20-30 cm, memaksa 55 KK melakukan evakuasi mandiri.

Amukan Puting Beliung

Selain banjir, angin kencang juga merusak permukiman di Kecamatan Batulanteh dan Buer. Di Desa Kelungkung, atap bangunan sekolah dan Balai Pertemuan Desa dilaporkan rusak parah. Sementara di Desa Pulau Kaung dan Desa Luk (Kecamatan Rhee), sejumlah rumah warga dilaporkan ambruk akibat terjangan angin pada siang hari.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nur Hidayat, ST, menegaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke seluruh titik lokasi untuk melakukan asesmen cepat (assessment).

"Prioritas kami saat ini adalah keselamatan jiwa. Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan untuk pendataan serta penyaluran bantuan darurat. Kami juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan," ujar Muhammad Nur Hidayat dalam keterangan resminya.

Hingga berita ini diturunkan, para pengungsi dan warga terdampak sangat membutuhkan bantuan darurat berupa Logistik Natura meliputi Bahan pokok (beras, minyak, mie instan) dan makanan siap saji. 

Dibutuhkan sarana hunian berupa Terpal dan bahan bangunan (kayu, seng, paku) untuk rumah yang roboh. Demikian pula Air bersih dan obat-obatan serta Peralatan Kebersihan Untuk penanganan pasca-banjir di rumah warga dan sekolah.

Laporan ini telah diteruskan secara resmi kepada Kepala BNPB-RI, Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, dan jajaran otoritas terkait guna penanganan lebih lanjut secara terpadu.

Berikut Kutipan laporannya 

Kepada Yth.

- Bapak Kepala BNPB-RI

- Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bapak Bupati Sumbawa

- Bapak Wakil Bupati Sumbawa

- Bapak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat

- Bapak Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTB

- Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku ex-officio.

Dengan ini disampaikan Laporan Sementara kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Jenis Bencana:

- Banjir dan Tanah Longsor (BANSOR) dan Angin Puting Beliung (APB)

Waktu kejadian:

- Jum'at, 23 Januari 2026

Lokasi kejadian:*

1. Desa Labuhan Bontong dan Desa Bantulanteh Kecamatan Tarano

2. Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir

3. Dusun Nijang Bawah Desa Nijang Kecamatan Unteriwes

4. Dusun Karang Padak Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas

5. Dusun Kauman Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas

6. Dusun Kelungkung Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh

7. Dusun Sangoro A Desa Labuhan Sangor Kecamatan Maronge

8. Dusun Kaung Atas Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer

9. Kel. Pekar, Kel. Seketeng, Kel. Umasima, Kel. Lempeh & Kel. Brang Biji Kecamatan Sumbawa.

10. Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah, Desa Bunga Eja, Desa Jotang dan Desa Ongko Kecamatan Empang

11. Desa Luk Kecamatan Rhee

Dampak dan Kronologi:

1. Desa Labuhan Bontong

- Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan bencana banjir bandang di Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026 yang terdampak : 5 Dusun yaitu Dusun Parang Atas, Dusun Parang Bawah, Dusun Bontong, Dusun Bonto dan Dusun Tiu Sangat: total 612 KK 1567 Jiwa.

Fasilitas umum: TPU terendam banjir dan longsor, 2 Paud terendam, 1 SD terendam, Rumah Dataku terendam, lahan pertanian 67 Ha, Lahan tambak 60 Ha.

Kebutuhan mendesak : Air Bersih, Obat-obatan dan logistik.

Desa Bantulanteh

- Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan bencana banjir bandang di Desa Bantulanteh, terdampak pada 1 Dusun yaitu Dusun Bantu terdampak 150 KK 450 Jiwa.

Fasilitas umum : SDN Negeri Bantulanteh terendam, tebingsungai longsor -+18 M, terjadi pendangkalan -+ 1000 M di DAS wilayah Desa Bantulanteh.

2. Banjir Moyo Hilir Dusun Sengakal dan Dusun Batu Bangka terisolir tidak bisa di lewati banjir menggenangi jalan lintas desa sehingga lalu lintas terganggu.

3. Dusun Nijang Bawah Desa Nijang Banjir menggenangi pemukiman warga. Terdampak 

RT. 01 RW. 05 : 7

RT. 01 RW. 06 : 8

RT. 02 RW. 06 : 8

Total 23 KK 92 Jiwa

4. Bencana banjir di Dusun karang padak Desa labuhan Sumbawa kec. Labuhan Badas ,Tgl. 23 Januari 2026. -+ 56 KK 224 Jiwa.

5. Banjir bandang menggenangi pemukiman warga di Dusun Kauman Desa Labuhan Sumbawa korban terdampak -+ KK 38 152 Jiwa.

6. Terjadi angin kencang di Dusun Kelungkung, RT 001/ RW 03 Desa Kelungkung yang mengakibatkan 3 atap bangunan sekolah rusak parah dan atap Balai Pertemuan Desa Kelungkung rusak ringan pada Jumat, 23 Januari 2026 pukul 04.00 WITA.

Kerugian belum dapat diketahui dan tidak ada korban jiwa.

7. Laporan Kejadian Bencana Alam 

1. Jembatan Rusak

2. Atap Rumah warga rusak parah

Waktu Kejadian :

Hari/Tanggal : Jum'at , 23 Januari 2026

Alamat : RT. 001 RW. 001 

Dusun Sangor A Desa Lab. Sangor Kec. Maronge

Kronologi Kejadian :

1. Debit air yang melewati jembatan cukup besar, sehingga sebagian badan jembatan roboh tergerus oleh oleh Air

2. Hujan dan Angin kencang yang menyebabkan Atap Rumah Bapak Abdul Haris rusak Parah (roboh). Pemilik rumah mengalami kerugian materiil, namun tidak terdapat korban jiwa.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Melakukan pengecekan dan pendataan langsung ke lokasi kejadian oleh perangkat Desa dan Camat Maronge

2. Mengamankan lokasi guna mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan warga sekitar.

3. Melaporkan kejadian kepada pihak terkait untuk mendapatkan penanganan dan bantuan lanjutan.

4. Mengimbau warga sekitar agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.

5. Masyarakat melaksanakan gotong royong, membuat jembatan darurat. Hal ini penting dilakukan karena satu2nya akses masuk ke Desa Sangoro.

Mengingat kondisi cuaca yang masih memprihatinkan kami memohon dukungan bantuan berupa: 

1. Bantuan bahan bangunan untuk perbaikan rumah yang roboh (kayu, seng, paku).

2. Terpal 

3. Bantuan kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, gula, mie instan).

4. Pembangunan Jembatan darurat.

8. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang mengakibatkan amruknya rumah warga dan terhempasnya atap rumah warga di Dusun Kaung atas Desa Pulau Kaung Kec. Buer pada tanggal 23 Januari 2026 sekitar pukul 12.00 wita.

9. Lokasi Penanganan (Banjir) Kebencanaan Kota Sumbawa Besar :

1. Pekat : Sekitaran rumah Orang tua Mas Deden (air limpahan depan Dinas Perikanan), terjadi tanah longsor dan ambruknya penahan tebing pemukiman -+ 50 M.

2. Seketeng : Sebelum SDN 14 (depan rumah Pak Subardin/alm), Simpang Buin Ai Awak, Depan SDN 12, Stadion Pragas - Rumah Mertua Bang Opik, Simpang PLN, Kampung Kodok. terjadi tanah longsor dan ambruknya penahan tebing pemukiman -+ 80 M.

3. Uma Sima: Kampung Jawa, Gang Mamak, depan Pegadaian. terjadi tanah longsor dan ambruknya beronjong penahan tebing pemukiman -+ 65 M.

4. Brang Biji: Gang Tambora, Belakang SPBU Gang Pramuka 3. terjadi tanah longsor dan ambruknya penahan tebing pemukiman -+ 95 M dan akses jalan terputus sekitar -+10 M.

5. Lempeh : Sernu - jalan Sernu dan sekitarnya.

Berdasarkan pendataan sementara di lapangan, berikut adalah rincian dampak banjir:

Pemukiman: 50 Unit Rumah tergenang.

Populasi Terdampak:

Jumlah KK: 55 Kepala Keluarga.

Jumlah Jiwa: 120 Orang.

Fasilitas Posyandu : 1 Unit

KONDISI MUTAKHIR:

Saat ini ketinggian air mencapai sekitar 20-30 cm. Warga saat ini sebagian bertahan dirumah sambil melakukan pembersihan bekas banjir, dan ada sebagian yang melakukan evakuasi mandiri ke tempat (keluarga) yang lebih aman. 

KEBUTUHAN MENDESAK:

- Logistik/Makanan siap saji.

- Peralatan kebersihan (pasca banjir).

10. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di 5 Desa yaitu Desa:

- Desa Empang Atas terdampak 280 KK 793 Jiwa terrdampak.

Fasilitas Umum: Paud Bina Balita

- Desa Empang Bawah :Dusun Lagenti 190 KK 480 Jiwa, Dusun Masjid 74 KK 237 Jiwa terdampak.

Fasilitas umum: Min Empang, SDN 3 Empang, Paud Anak Bangsa, TK Negeri 3 Empang

- Desa Bunga Eja 17 KK 176 Jiwa terdampak.

Fasilitas Umum: Masjid Babussalam, Paud Permata Bangsa, Pasar Empang

- Desa Jotang 35 KK 146 Jiwa terdampak.

Fasilitas Umum: Bronjong Sungai Ambruk -+ 5 M

- Desa Ongko 56 KK 177 Jiwa terdampak.

11. Desa Luk Kecamatan Rhee

Hujan dengan deras dengan intensitas tinggi serta angin kencang mengakibatkan 1 rumah warga ambruk di Dusun Bukit Tinggi RT. 04/02 Desa Luk Kec. Rhee. 1 KK 4 Jiwa.

Upaya yang dilakukan:

- Melakukan koordinasi dengan Desa, Kelurahan dan Kecamatan tempat kejadian

- Melakukan pelaporan dan penyebaran informasi

- Tim BPBD Kab. Sumbawa terjun kelokasi kejadian melakukan Assesment.

Kebutuhan Mendesak:

- Logistik Natura

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, Jalan Garuda Nomor 104 Sumbawa Besar.

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Sumbawa

MUHAMMAD NUR HIDAYAT, ST

NIP. 19690514 199703 1 004 (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Sumbawa berlangsung khidmat dalam upacara bendera yang digelar di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/1/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara dalam momen bersejarah tersebut.

Upacara ini dihadiri oleh jajaran tamu kehormatan, di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Bupati se-Pulau Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, hingga para mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode sebelumnya. Hadir pula tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi wanita dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam amanatnya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa usia 67 tahun adalah masa yang menyimpan jejak perjuangan panjang. Menurutnya, usia ini bukan sekadar angka, melainkan tumpukan kerja keras dan kegagalan masa lalu yang telah menjelma menjadi kebijaksanaan dalam membangun daerah.

"Usia 67 tahun mengajarkan kita satu hal: daerah ini tidak dibangun oleh satu orang atau satu periode jabatan saja, melainkan oleh kebersamaan dan keberanian pemimpin dalam mengelola ruang hidup secara bertanggung jawab," ujar Bupati penuh haru.

Bupati menekankan dua pilar utama dalam masa kepemimpinannya, yakni kelestarian alam dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menyoroti aksi nyata penanaman pohon di berbagai kecamatan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam Sumbawa.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Daerah telah meluncurkan berbagai inovasi pembiayaan yang menyasar langsung para petani dan pelaku UMKM. "Penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang berdampak langsung," tambahnya.

Beberapa capaian strategis yang menjadi kado di hari ulang tahun ini antara lain:

Sektor Sosial & Pendidikan; Peluncuran program makanan bergizi gratis, penguatan Sekolah Rakyat, pelatihan keterampilan kerja, hingga pemberian beasiswa kedokteran.

Sektor Pembangunan ; Peresmian gedung-gedung fasilitas publik baru.

Sektor Ekonomi & Budaya: Penyelenggaraan pameran produk UMKM serta pertunjukan seni budaya yang menghibur masyarakat.

 Ajakan Merawat Sumbawa

Menutup pidatonya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam bingkai kejujuran dan transparansi. Ia menegaskan bahwa hati seorang pemimpin harus selalu berpihak kepada rakyat demi menjamin keberlanjutan generasi mendatang.

"Mari kita rawat Sumbawa dengan kerja yang jujur, terbuka, dan hati yang berpihak kepada rakyat. Dirgahayu Kabupaten Sumbawa yang ke-67!" pungkasnya. (AM/Tim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-67 menjadi titik balik penguatan layanan kesehatan di tingkat akar rumput. Dalam upacara yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati pada Kamis (22/1/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara simbolis menyerahkan bantuan tiga unit mobil ambulans desa untuk mempercepat respons medis di wilayah terpencil.

Tiga desa yang menerima bantuan tersebut adalah Desa Emang Lestari (Kecamatan Lunyuk), Desa Labuan Jambu (Kecamatan Tarano), dan Desa Labuhan Ijuk (Kecamatan Moyo Hilir). 

Penyerahan ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memangkas hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala akses kesehatan warga.

Memangkas Jarak, Menyelamatkan Nyawa

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, keberadaan ambulans desa sangat krusial, terutama bagi wilayah dengan jarak tempuh jauh menuju pusat medis. Kepala Desa Emang Lestari, Deni Murdani, SP N.Lp mengungkapkan rasa syukurnya mengingat tantangan geografis yang dihadapi warganya selama ini.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan ambulans ini. Di desa kami, kendala utama adalah jarak tempuh yang mencapai 20 hingga 30 kilometer. Dengan adanya ambulans ini, kendala transportasi medis dapat teratasi secara maksimal, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga kami lebih terjamin," ujar Deni Murdani.

Hal senada disampaikan Kades Labuan Jambu, Saharuddin, dan Kades Labuhan Ijuk, Muhammad Saleh MJ. Mereka sepakat bahwa armada ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan di desa mereka, memastikan warga yang membutuhkan penanganan cepat dapat segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Selain ambulans, sektor kesehatan lingkungan juga mendapat perhatian melalui penyerahan satu unit truk tangki air bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada BPBD Kabupaten Sumbawa. Bantuan ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, guna mencegah timbulnya penyakit akibat krisis air.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memberikan apresiasi kepada tiga ASN yang berdedikasi dalam pembangunan daerah melalui penganugerahan Lencana Karya Satya: Muhammad Sofyan, ST (Kadis PU) – Lencana 10 Tahun; Pipin Sakti Bitongo (Kadis LH) – Lencana 20 Tahun dan Abdul Haris, S.Sos (Kasatpol PP) – Lencana 30 Tahun.

Menutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara terkait pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, yang secara tidak langsung berkorelasi positif terhadap derajat kesehatan penduduk.

Acara ini turut disaksikan oleh Gubernur NTB, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, yang mempertegas komitmen kolektif dalam membangun Sumbawa yang lebih sehat dan mandiri di usianya yang ke-67. (AM)

Semangat "Tau Samawa" Tak Padam Diguyur Hujan: Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 Berlangsung Khidmat

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Kabupaten Sumbawa merayakan hari jadinya yang ke-67 dengan penuh khidmat dan semarak pada Kamis, 22 Januari 2026. Meskipun prosesi upacara berlangsung di bawah guyuran hujan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta dan tamu undangan yang memadati lapangan upacara.

Resiliensi di Tengah Hujan

Kondisi cuaca yang basah justru menjadi simbol ketangguhan masyarakat Sumbawa. Para peserta upacara, mulai dari aparatur sipil negara, pelajar, hingga tokoh masyarakat, tampak tak bergeming dan tetap antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Kehadiran Gubernur NTB, Dr. Muhammad Iqbal, didampingi istri, menambah kewibawaan acara tahunan ini.

Kilas Balik Sejarah: Dari Kesultanan Hingga Otonomi

Salah satu momen paling krusial dalam upacara tersebut adalah pembacaan sejarah singkat Kabupaten Sumbawa oleh Muhammad Anton. Narasi sejarah tersebut membawa hadirin kembali ke masa kepemimpinan Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1950) hingga momen bersejarah integrasi ke NKRI pada 13 April 1950 yang ditandatangani oleh Abdul Majid Daeng Matutu.

Kabupaten Sumbawa secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom pada 22 Januari 1959. Sejak saat itu, tonggak kepemimpinan terus berganti, membawa visi pembangunan yang berkelanjutan: 

Awal Pembentukan: Dipimpin oleh Sultan Muhammad Kaharuddin III sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat II.

 Era Modern: Melalui berbagai kepemimpinan seperti Drs. H. Jamaluddin Malik, H. M. Husni Djibril, hingga H. Mahmud Abdullah.

Kepemimpinan Saat Ini: Di bawah duet Ir. Haji Syarafuddin dan Drs. Haji Mohammad, Kabupaten Sumbawa mengusung visi untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Sejarah panjang ini juga mencatat peran penting DPRD Kabupaten Sumbawa dalam mengawal otonomi daerah. Dari kepemimpinan awal hingga saat ini yang dijabat oleh Nanang Nasrudin, SAP., MM.Inov. (2024–sekarang), sinergi antara pemerintah dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk momen pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2003.

Harapan untuk Masa Depan

Asisten I Sekda Sumbawa Jaya Kusuma S.Sos yang membacakan sejarah Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa Peringatan HUT ke-67 ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat akan jati diri "Tau Samawa". Sejarah Kabupaten Sumbawa adalah sejarah kesinambungan dan pengabdian. Di usia yang ke-67 ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melangkah maju dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya lokal.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Tantangan perbedaan antara basis data potensi pajak dengan fakta riil di lapangan menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis pemutakhiran data kendaraan bermotor serta rencana penerapan regulasi baru mulai digodok demi menyongsong pemberlakuan sistem Opsen Pajak pada tahun 2026.

Hal tersebut mengemuka dalam wawancara media bersama Kepala devinitif UPTB UPPD Samsat Taliwang dan selaku PLT di UPT Samsat Kabupaten Sumbawa Syaharuddin, S.Sos.M.Ec.Dev, dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, SIP, selepas rapat Paripurna peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa, Rabu (21/1/2026).

Syaharuddin akrab disapa Daeng Sahar, mengungkapkan adanya gap yang signifikan dalam sistem database saat ini. Banyak kendaraan yang secara administratif tercatat sebagai potensi pajak, namun faktanya sudah hilang, rusak berat (scrap), atau beralih fungsi.

"Secara data, potensi kita mungkin di atas 2 juta unit, tetapi realisasi penagihan seringkali tidak sampai 50% karena data belum dimutakhirkan. Kami mendorong masyarakat proaktif melaporkan kendaraan yang sudah tidak berfungsi agar bisa dihapus dari database melalui mekanisme sah," jelas Daeng Syahar.

Ia menambahkan, penghapusan data ini memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang sedang diinisiasi. Hal ini krusial mengingat implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) akan menerapkan sistem Opsen Pajak yang dimulai tahun 2025, yang menuntut transparansi bagi hasil antara Provinsi dan Kabupaten.

Guna mendukung validasi tersebut, Samsat Sumbawa telah melakukan MoU dengan Pemerintah Daerah terkait cost sharing dana Opsen. Hasilnya menunjukkan progres luar biasa dengan capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp28.184.902.809 (95,53%).

Ke depan, strategi akan diperkuat melalui Sensus Data PKB per Desa, Pendataan berbasis by name by address dan sinergi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Desa, Babinkamtibmas, dan Babinsa untuk validasi di lapangan.

Usulan Penyesuaian Pajak dan Keadilan Wajib Pajak

Di sisi legislatif, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang juga Anggota Komisi II Muhammad Zain, SIP akrab dipanggil Rosy menekankan pentingnya asas keadilan. Ia mengusulkan adanya penyesuaian nilai pajak bagi kendaraan tua.

"Kendaraan berusia 10 tahun ke atas seharusnya tidak dipajak dengan standar saat masih baru. Nilai jualnya sudah menyusut, maka pajaknya pun harus menyesuaikan agar tidak membebani rakyat," tegas Rosy.

Politisi Partai Golkar ini juga mengusulkan pola pemutihan yang lebih humanis, di mana wajib pajak cukup membayar pajak tahun berjalan tanpa harus menanggung beban tunggakan masa lalu yang menumpuk.

Untuk memaksimalkan penagihan, DPRD mendorong keterlibatan perangkat desa dengan pola yang mirip dengan penagihan PBB.

"Dengan adanya porsi biaya operasional dari Opsen sebesar 2% sebagai reward bagi petugas lapangan, kami yakin kesadaran membayar pajak akan meningkat. Desa juga diuntungkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari Kabupaten," tambahnya.

Optimisme ini diperkuat oleh kinerja positif sektor pajak di Sumbawa, di mana realisasi pajak BPKB telah melampaui 100% dan PKB berada di kisaran 95 %. Melalui kolaborasi erat antara UPTD Provinsi, Pemkab, dan Pemerintah Desa, target PAD di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (21 Januari 2026) - Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail. 

Gubernur NTB diterima Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD terkait yang pada kunker kali ini terasa berbeda karena Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, masing-masing bersama istri menggunakan motor trail menuju lokasi. 

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. 

"Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu," tuturnya. 

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur Iqbal lugas menjawab bahwa langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas. 

"Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan," imbuhnya. 

Dalam pada itu, Bupati Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. 

"Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana. 

"Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih," ungkapnya optimis. 

Rombongan kunker yang menggunakan motor trail ini juga singgah pada beberapa spot jalan yang sekiranya memerlukan penanganan perbaikan serius sambil menikmati keindahan alam yang sepanjang jalan raya dan berdialog dengan petugas proyek jalan serta unsur masyarakat. 

Hadir pula dalam rombongan yang melihat langsung realita lapangan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB

H. Sadimin, ST., MT, Kepala Dinas Sosial PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, S.H. serta beberapa pimpinan OPD Kabupaten Sumbawa, unsur TNI-Polri serta unsur masyarakat. (AM/dyd/jmy)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, H.Faisal, S.Ag., M.M.Inov., memberikan apresiasi mendalam atas langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang meresmikan sejumlah proyek strategis tepat di momentum HUT Kabupaten Sumbawa ke-67, Selasa (20/1/2026).

Menghadiri peresmian yang dipusatkan di halaman Gedung C RSUD Sumbawa, H. Faisal melihat capaian pembangunan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan manifestasi dari semangat melayani umat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. 

Dalam pandangannya, peresmian berbagai fasilitas kesehatan seperti Gedung C dan Gedung H RSUD Sumbawa merupakan jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat akan layanan medis yang berkualitas dan manusiawi.

"Kami dari MUI menyambut baik peresmian proyek rumah sakit dan infrastruktur lainnya ini. Harapan kami, dengan adanya fasilitas baru ini, pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa ke depan tentu menjadi lebih baik dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dengan maksimal," ujar Faisal yang juga Kepala Kantor kemenag Sumbawa usai mengikuti rangkaian acara didampingi sekretaris MUI Ustadz Sulkifli SPd.

Ia menambahkan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk penyediaan ruang khusus bagi pasien gangguan jiwa di Gedung H, adalah bentuk kemuliaan dalam memanusiakan warga negara yang sedang dalam kondisi sulit.

Lebih lanjut, Faisal menekankan bahwa sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan visi-misi Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., merupakan modal penting untuk membawa Sumbawa ke arah yang lebih diberkahi.

"Semoga visi-misi Bupati dapat tercapai dan terlaksana dengan baik melalui sarana-sarana yang baru diresmikan ini. Harapan besar kami, masyarakat Sumbawa dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang unggul, maju, dan sejahtera. Pembangunan yang megah harus diiringi dengan kemajuan kualitas hidup manusianya," jelasnya.

Senada dengan pesan Bupati, Ketua MUI juga mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas umum seperti Gedung BKPSDM, Gedung DP2KBP3A, hingga Simpang Sabalong Samalewa, adalah amanah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, merawat fasilitas publik merupakan bagian dari etika kemasyarakatan yang diajarkan agama.

"Pembangunan ini adalah hasil kerja kolektif. Kita patut bersyukur dan mendoakan agar setiap fasilitas yang ada membawa manfaat yang berkelanjutan. Mari kita jaga bersama agar pelayanannya pun tetap prima, memberikan rasa aman, adil, dan memberikan solusi bagi permasalahan umat," pungkas Faisal.

Acara peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sumbawa, yang turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta tokoh masyarakat, sebagai simbol dimulainya babak baru pelayanan publik yang lebih modern di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id ( 20 Januari 2026 ) – Suasana khidmat menyelimuti halaman RSUD Kabupaten Sumbawa di Sering pada Selasa pagi (20/1). Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-67, Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi meresmikan lima proyek strategis yang menjadi "kado" spesial bagi seluruh masyarakat Tau ke Tana Samawa.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan DPRD, di antaranya Wakil Ketua II Gitta Liesbano, SH., M.Kn., dan Wakil Ketua III Zulfikar Demitry, SH., MH. Kehadiran mantan Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, juga menambah makna estafet pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

 Laporan Capaian Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Lalu Sudarmaji, ST., MT., dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek yang diresmikan merupakan penjabaran dari visi misi pemerintah daerah. Ia merinci bahwa sepanjang tahun 2025, proses pengadaan telah berjalan dengan sangat kompetitif dan transparan.

"Dari total anggaran yang ada, terdapat 19 paket konstruksi senilai Rp53,6 Miliar dan ribuan paket e-purchasing yang totalnya mencapai Rp146,8 Miliar. Hari ini, puncaknya adalah peresmian Gedung C dan H RSUD Sumbawa senilai Rp19 Miliar lebih yang telah dilengkapi teknologi sensor modern untuk layanan IGD, transfusi darah, dan Cat Lab," lapor Lalu Sudarmaji. Ia juga menambahkan bahwa Menteri Kesehatan telah menjanjikan dukungan peralatan medis mutakhir untuk menunjang fasilitas baru ini.

 Lima Proyek Unggulan yang Diresmikan

Dalam sambutannya yang diawali dengan pantun penuh makna, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti kerja kolektif dan akuntabilitas pemerintah.

"Peresmian ini adalah penanda perjalanan panjang pembangunan daerah. Kita patut berbangga, Kabupaten Sumbawa kini meraih Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 82,19 dengan predikat Baik," ujar Bupati Jarot.

Adapun lima proyek utama yang ditandai dengan penandatanganan prasasti adalah:

Pertama ; Gedung C RSUD Sumbawa sebagai Pusat layanan gawat darurat (IGD), ICU, Kebidanan, hingga Farmasi.

Kedua :  Gedung H RSUD Sumbawa dengan  Fasilitas khusus layanan kesehatan jiwa yang terpadu. Bupati mencatat bahwa penanganan kesehatan jiwa menjadi prioritas mengingat angka kasus di NTB yang cukup tinggi.

Ketiga : Gedung BKPSDM sebagai Jantung pengelolaan SDM aparatur yang mengedepankan meritokrasi.

Keempat :  Gedung DP2KBP3A sebagai Rumah perlindungan bagi perempuan, anak, dan keluarga.

Kelima :  Taman Sabalong Samalewa sebagai Ruang publik yang kini dipercantik dan tebing pengaman jalan yang tinggi akan diturunkan agar lebih aman bagi warga.

Selain lima proyek tersebut, Bupati juga memaparkan rencana besar penataan kota, termasuk transformasi Gedung Wanita yang akan dipindahkan ke Taman Kerato untuk dijadikan Sumbawa Convention Hall. Kawasan Taman Genang Genis juga akan didesain ulang agar lebih representatif, termasuk penyediaan pusat kuliner di area RSUD.

"Kita ingin pembangunan tidak hanya soal beton, tapi tentang ruang bertemu dan berolahraga. Bahkan gedung-gedung bersejarah seperti Bala Putih pun kita fungsikan untuk manfaat sosial seperti Tahfiz," tambahnya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada pihak pelaksana, termasuk PT Bumi Seran yang telah menyelesaikan pembangunan tepat waktu, serta jajaran TNI/Polri dan instansi vertikal yang turut meresmikan gedung-gedung baru mereka demi penguatan penegakan hukum di Sumbawa.

Menutup sambutannya, Bupati menitipkan pesan agar seluruh fasilitas megah ini dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kemegahan gedung harus dibarengi dengan etos kerja yang tinggi dan empati dalam melayani masyarakat.

"Ke Rinjani lihat panorama, jangan lupa singgah foto bersama. Gedung sudah jadi mari jaga bersama, jangan hanya megah, pelayanannya pun harus prima," tutup Bupati melalui pantun penutup yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 20 Januari 2026 – Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-67, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa menggelar aksi nyata kemanusiaan melalui pendistribusian zakat kepada 1.000 mustahik. Acara yang dirangkaikan dengan Haflah Al-Qur’an ini berlangsung khidmat di Masjid Agung Nurul Huda, Selasa (20/1).

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., dalam laporannya menyampaikan bahwa penyaluran kali ini mencakup wilayah yang luas, mulai dari Tarano hingga Alas Barat. Fokus distribusi kali ini menyasar berbagai lini, mulai dari guru ngaji, pengurus TPQ, bantuan alat kesehatan, permodalan UMKM, hingga santri pondok pesantren di bawah naungan Kemenag Sumbawa.

"Alhamdulillah, hari ini kami kembali menjalankan fungsi penyaluran ZIS yang terkumpul. Jika sebelumnya kami fokus pada siswa di bawah Dikbud, hari ini fokus kami bergeser kepada anak-anak santri di lembaga pendidikan naungan Kemenag Sumbawa. Total ada  Rp. 383.500.000. dengan   sasaran 1.000 mustahik yang telah di lakukan sejak pagi tadi" ujar Syukri Rahmat di hadapan Bupati Sumbawa.

Syukri mengungkapkan bahwa sejauh ini, 99,9 persen sumber dana ZIS yang dikelola BAZNAS berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumbawa. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sumbawa, Wakil Bupati, Sekda beserta jajaran yang terus mendorong optimalisasi zakat.

"Kami sangat berterima kasih atas semangat luar biasa dari pemerintah daerah. Namun, ke depan kami melihat ada potensi besar dari sektor lain seperti peternakan, pertanian, serta para pengusaha dan pedagang. Jika semua bergerak, insya Allah keberkahan harta akan membawa daerah kita menjadi Sabalong Samalewa yang Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur," tambahnya.

 Dukungan Penuh untuk "Sumbawa Mengaji"

Senada dengan itu  Ketua  Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah Hafidz Hafizah (IPQAH) Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., yang melaporkan kesuksesan safari Sumbawa Mengaji. H Varian  juga menyatakan kesiapannya mendukung program unggulan Bupati Sumbawa, yaitu pembentukan Pondok Tahfiz di Pendopo Bupati.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dalam sambutannya mengapresiasi lonjakan perolehan ZIS yang kini mencapai Rp4,4 Miliar dari yang sebelumnya hanya Rp3 Miliar. Bupati bahkan memberikan instruksi khusus terkait pembentukan pusat Tahfiz Qur’an di Pendopo dan gedung Bala Putih yang baru direnovasi.

"BAZNAS akan menyediakan anggaran untuk gaji atau insentif para guru ngaji dan pengajar Tahfiz. Kita siapkan tempat tinggalnya. Saya ingin anak-anak kita yang sekolah di umum (SD, SMP, SMA) juga punya kesempatan menjadi penghafal Al-Qur'an secara gratis," tegas Bupati Jarot.

Bupati juga menekankan bahwa penghafal Al-Qur'an di Sumbawa akan mendapatkan "tiket emas" untuk masa depan, baik berupa kemudahan masuk perguruan tinggi terbaik seperti Unram, maupun jalur khusus masuk TNI, POLRI, dan IPDN.

Mengakhiri acara, Ketua BAZNAS Syukri Rahmat mengamini target Bupati untuk meningkatkan potensi ZIS hingga Rp10 Miliar. Dengan dana tersebut, program jaminan sosial seperti rehab rumah Mahyani (bedah rumah layak huni), bantuan modal usaha bagi rombong UMKM, hingga insentif khusus bagi guru ngaji di kampung-kampung terpencil dapat diakselerasi.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, para petani, dan pengusaha untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Dengan pengelolaan yang terpusat, manfaatnya akan dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat Sumbawa yang membutuhkan, menuju Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur" tutup Syukri. (AM)

Sumbawa Besar.. Amarmedia.co.id – Menjelang peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-67, suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Nurul Huda pada Selasa (20/1/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri langsung acara puncak Haflah Al-Qur’an sekaligus menyerahkan bantuan zakat kepada 1.000 mustahik melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan visi besar untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur’an di Tanah Samawa melalui inisiatif "Sumbawa Mengaji"

Momentum HUT ke-67 ini menjadi titik balik bagi Bupati Jarot untuk membuka fasilitas pemerintah bagi kegiatan keagamaan. Dirinya menginstruksikan agar Pendopo Bupati dan Gedung Bala Putih yang telah selesai direnovasi digunakan sebagai tempat belajar menghafal Al-Qur'an bagi anak-anak Sumbawa.

"Kita akan mulai dari pendopo untuk membuat Tahfiz Al-Qur’an. BAZNAS akan menyediakan anggaran untuk insentif pengajarnya, dan kita siapkan tempat tinggalnya. Ini gratis untuk masyarakat," ujar Bupati yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Bupati menekankan bahwa program ini terbuka untuk umum, terutama bagi siswa sekolah umum (SD, SMP, SMA) yang tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Ia memaparkan bahwa memiliki sertifikat hafal Al-Qur'an adalah "tiket emas" bagi masa depan anak-anak Sumbawa.

"Jika anak kita hafal Al-Qur’an, mereka punya kemudahan masuk universitas terbaik seperti Unram, bahkan ada jalur khusus masuk TNI, Polri, hingga STPDN. Kita ingin mencetak generasi yang selamat dunia dan akhirat," tambahnya.

Selain aspek pendidikan, Bupati juga memuji kinerja BAZNAS Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Syukri Rahmat, S.Ag.M.M.Inov. Berdasarkan laporan, pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mengalami peningkatan signifikan dari Rp3 miliar menjadi Rp4,4 miliar.

Dana yang mayoritas bersumber dari ASN lingkup Pemkab Sumbawa ini disalurkan dalam berbagai program, antara lain Santunan 1.000 Mustahik senilai total Rp300 juta, Bantuan UMKM berupa modal usaha dan 40 unit rombong, Rehabilitasi Rumah sebanyak 40 unit dan Insentif Guru Ngaji dan dukungan alat kesehatan.

"Ini prestasi luar biasa. Saya terus mengimbau ASN, termasuk PPPK, untuk rutin berzakat. Saya tidak mewajibkan dengan paksaan, tapi saya mengetuk hati mereka untuk membantu saudara kita yang kurang beruntung," jelas Bupati.

Bupati Haji Jarot juga memberikan perhatian khusus pada keberadaan Guru Ngaji dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang mulai langka di perkampungan. H Jarot telah menginstruksikan Asisten 1 dan jajaran terkait untuk mendata TPQ yang aktif melakukan kegiatan belajar-mengajar pada waktu Subuh, siang, maupun malam.

"Guru ngaji yang tidak punya waktu bekerja karena fokus mengajar akan kami berikan bantuan khusus. Kita ingin menghidupkan kembali tradisi mengaji di setiap sudut Sumbawa," tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak para pengusaha, petani, dan pedagang untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS agar pendistribusiannya lebih merata dan terorganisir. Ia mengingatkan filosofi sedekah yang akan melipatgandakan rezeki serta membawa keberkahan bagi daerah.

"Semoga dengan gerakan zakat dan mengaji ini, Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur, aman, dan penuh keberkahan," pungkas Bupati Jarot.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua IFQAH Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., yang melaporkan kesuksesan tim Haflah terbaik Sumbawa yang telah berkeliling melakukan kegiatan "Sumbawa Mengaji" mulai dari wilayah barat hingga timur kabupaten. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (19 Januari 2026) - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menerima Audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, (19/1/26). Audiensi tersebut membahas persiapan pengukuhan dan program pengawasan keuangan serta pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Miq Iqbal, sapaan Gubernur, mengajak BPKP Perwakilan NTB membantu pengawasan di tingkat kabupaten dan kota, memperkuat peran Inspektorat dan mandatory spending Inspektorat. Serta BPKP Perwakilan NTB turut diminta mengawasi program nasional yang ada di NTB baik MBG, Sekolah Rakyat, dan program lainnya. 

"Saya titip perkuat mandatory spending Inspektorat, betul-betul dipenuhi di tingkat kabupaten dan kota, dan Alhamdulillah di NTB sudah terpenuhi dan menjadi contoh untuk kabupaten dan kota di luar NTB," ujar Miq Iqbal. 

Selain itu, Miq Iqbal mengajak BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan pengawasan di Dinas LHK dan Dinas ESDM NTB. Hal ini demi penanggulangan kebencanaan dan tatakelola anggaran yang berkelanjutan, serta berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan dapat diawasi secara intens. 

"Saya juga titip, Pak Kepala, untuk pengawasan di LHK dan ESDM. LHK terkait lingkungan perlu difokuskan pengawasan kedepannya, terkait kondisi lingkungan dan bencana banjir yang terjadi agar BPKP dapat mengawasi terkait tatakelola anggaran yang sustainable, dan di ESDM terkait ijin lingkungan," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan persiapan acara pengukuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026.   

"Izin pak Gubernur, dihari Jumat 23 Januari ini di pendopo, kami akan melaksanakan pengukuhan, terkait pimpinan sudah kami laporkan," kata Ardian. 

Setelah Pengukuhan BPKP NTB, dijelaskan Adrian, akan dilanjutkan dengan melakukan road-show serta MoU terkait pengawasan keuangan dan Pembangunan di beberapa Kabupaten dan Kota se-NTB. 

Adrian turut menjelaskan komitmen BPKP RI dan Kemendagri terkait Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan kapasitas dapat menjadi perhatian bersama dalam pengawasan. 

"Dari BPKP pusat dan Kemendagri, sepakat untuk fokuskan pada SDM, anggaran, dan kapasitas, menjadi perhatian bersama dalam pengawasannya," terang Adrian. 

Dirinya lebih lanjut menjelaskan, BPKP melaporkan terkait informasi awal audit di bank NTB syariah dan menfokuskan terkait pembiayaan/pemberian kredit, selain BPK dan OJK, dan telah ditemukan 16 pembiayaan/penyaluran kredit yang rencananya akan difokuskan kedepannya. 

"Insya Allah akhir Februari dan awal Maret dari 16 pembiayaan itu ada 2 (dua) yang secara komprehensif gambaran pembiayaan dapat di ketahui dan dilihat mana yang berisiko," jelasnya. 

Terkait fungsi BPKP, Ardian menjelaskan bahwa program strategis pusat yang ke daerah, baik MBG, sekolah rakyat, koperasi merah-putih dan program lainnya, bentuknya pengawasan keuangan dan pembangunan. 

"Kami mitra utama Inspektorat, pengawasan kedepan terkait program nasional diantaranya MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah-Putih dan pengawasan di tingkat BUMD," pungkasnya (AM/alf/nov/kominfotikntb)

Sumbawa Besar, Amarmedia.ci.id (19 Januari 2026)- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Senin pagi. Kegiatan ini diikuti Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan seluruh Kepala OPD.

Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menegaskan sosialisasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah OPD dalam mengawal serta mengeksekusi anggaran daerah, seiring adanya perubahan signifikan dalam pola penganggaran dan tata kelola pengadaan.

“Tahun 2026 menuntut kita bekerja lebih cepat, tepat, dan transparan. PBJ menjadi penggerak utama penyerapan anggaran yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

H. Jarot menjelaskan, percepatan PBJ telah memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perpres Nomor 46 Tahun 2025, serta SE Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sumbawa menerbitkan Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2026 tentang percepatan PBJ di lingkungan perangkat daerah.

Ia juga menekankan agar OPD tidak menunda proses tender dan seleksi, mengoptimalkan e-purchasing melalui katalog elektronik khususnya bagi penyedia lokal, serta menjunjung tinggi integritas.

“Percepatan tidak boleh menjadi alasan penyimpangan. Pencegahan korupsi adalah prioritas utama,” ujarnya.

Terkait keterbatasan SDM bersertifikat, ia meminta kepala dinas selaku Pengguna Anggaran mengambil langkah strategis, termasuk mengambil alih peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila diperlukan, guna mendukung percepatan pengadaan.

Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, ST., MM., Inov., melaporkan capaian kinerja tahun 2025, di antaranya 19 paket konstruksi senilai Rp53,6 miliar dan 3 paket konsultansi, serta 3.662 paket e-purchasing dengan nilai Rp146,8 miliar. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Sumbawa meraih Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 82,19 (predikat Baik) dan UKPBJ Level 3 (Proaktif). Ke depan, UKPBJ fokus pada pemetaan dan sertifikasi kompetensi ASN untuk memenuhi kebutuhan PPK bersertifikat.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa narasi pembatalan kunjungan wisatawan akibat isu tambang ilegal belum memiliki dasar fakta yang kuat dan tidak dapat disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat langsung.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Gubernur NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos. , MH., menanggapi informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan pembatalan kunjungan wisatawan asing karena isu tambang ilegal di NTB.

Dr. Aka, sapaan Kadis, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan sumber informasi resmi yang menyatakan adanya pembatalan perjalanan wisatawan asing akibat isu tersebut, baik dari kedutaan besar negara asal wisatawan maupun dari pernyataan langsung para wisatawan.

“Kami sudah menelusuri sumber awal isu pembatalan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi dari kedutaan maupun wisatawan. Informasi yang beredar ternyata belum didalami secara baik dan belum didukung fakta serta bukti”, ujar Dr. Aka. 

Dirinya menjelaskan, informasi yang sempat berkembang diperoleh dari laporan tidak resmi dan masih sebatas cerita, tanpa konfirmasi langsung dari wisatawan asal Inggris yang disebut-sebut membatalkan perjalanan ke Provinsi NTB.

Menurut Dr. Aka, dalam kajian kepariwisataan, keputusan wisatawan untuk berkunjung atau membatalkan perjalanan umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih dominan, seperti kondisi keamanan umum, akses transportasi, harga, cuaca, kualitas layanan destinasi serta reputasi promosi.

“Narasi bahwa tambang ilegal otomatis menyebabkan pembatalan kunjungan wisatawan belum memiliki korelasi langsung yang kuat, baik secara fakta lapangan maupun kajian ilmiah. Klaim semacam ini harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan kesimpulan," tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Aka menekankan bahwa persoalan tambang ilegal dan pariwisata pada dasarnya merupakan dua isu yang berdiri sendiri dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Tambang ilegal merupakan persoalan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sedangkan pariwisata merupakan sektor pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

“Kasus tambang ilegal dan pembatalan perjalanan wisatawan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya berjalan di jalur masing-masing dan tidak otomatis saling menentukan," jelasnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa isu lingkungan tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Aktivitas tambang ilegal dinilai melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, gangguan bentang alam hingga konflik sosial.

“Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota menempatkan isu lingkungan sebagai atensi utama. Penanganan illegal mining harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan apalagi isu lingkungan kini menjadi perhatian global," katanya.

Di sisi lain, sektor pariwisata NTB terus dipacu sebagai penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja serta sumber pertumbuhan usaha masyarakat. Pengembangan pariwisata diarahkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pariwisata tidak boleh hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga harus menjaga kualitas destinasi, kelestarian alam, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakar," ujar Dr. Aka. 

Dirinya mengingatkan bahwa persoalan menjadi sensitif ketika isu tambang ilegal dikaitkan secara langsung dengan pariwisata tanpa dasar data yang kuat. Hubungan antara keduanya bersifat kontekstual, bukan sebab akibat langsung.

“Isu tambang ilegal baru menjadi urusan pariwisata jika dampaknya benar-benar menyentuh kawasan wisata, merusak daya tarik destinasi atau membentuk persepsi negatif yang meluas," katanya.

Dr. Aka menambahkan, dalam beberapa kasus, isu lingkungan kerap diangkat oleh kelompok tertentu, seperti aktivis lingkungan atau komunitas advokasi dan kemudian menjadi bagian dari narasi perjalanan atau kampanye. Dalam konteks ini, persoalan lingkungan dapat berubah menjadi isu reputasi destinasi.

Karena itu, dirinya menegaskan pentingnya pengelolaan isu secara proporsional dan berbasis data.

“Lingkungan harus dijaga dengan tindakan nyata dan pariwisata harus diperkuat dengan kualitas destinasi, layanan serta tata kelola yang baik. Keduanya tidak untuk dipertentangkan melainkan dikelola secara tepat”(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Dalam rangka HUT ke - 67 Kabupaten Sumbawa, Wakil Bupati- Drs. H. Mohamad Ansori, melepas barisan pawai Budaya, pada Kesempatan tersebut turut hadir, Dandim 1607 sumbawa , Kapolres Sumbwa, Wakil Ketua I DPRD kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, , Sekda, Dr.H.Budi Prasetyo SSos.M.AP, Staf ahli, para Asisten, para Kepala OPD dan para peserta Pawai Budaya , acara bertempat di halaman Kodim 1607 Sumbawa,Minggu (18/1/2026).

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan, pagi hari ini, masyarakat Sumbawa menyaksikan pawai budaya dan kesenian yang menampilkan miniatur Indonesia. Pawai ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat umum, pawai budaya yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Sumbawa masih eksis dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

"Kita tampilkan keragaman Sumbawa, semua adat, budaya, suku, dan kesenian yang ada di Sumbawa sertamenjunjung tinggi gotong royong dan kerukunan. Kita bersatu untuk membangun Sumbawa yang lebih maju dan sejahtera," tambah Wabup

Pawai budaya ini menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari berbagai suku dan bahasa yang ada di Sumbawa. Masyarakat dapat menyaksikan tarian tradisional, musik, dan pakaian adat yang dipamerkan oleh para peserta pawai.

"Kita tampilkan semua potensi semua rakyat dari berbagai suku, bahasa, dan kesenian. Kita tunjukkan bahwa kita adalah NKRI, NKRI harga mati," ujarnya.

Pawai budaya ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Masyarakat Sumbawa dapat menyaksikan dan menikmati berbagai kesenian dan budaya yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan Gerakan Sumbawa Unggul merupakan peringatan tahun pertama pemerintahan. tujuan dari gerakan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Sumbawa sudah unggul, baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

"Sumbawa Unggul adalah program unggulan visi misi pemerintah kami. Kami ingin menunjukkan bahwa Sumbawa memiliki potensi yang besar dan dapat menjadi salah satu daerah yang maju dan sejahtera di Indonesia," ucap Wabup

Dalam upaya mewujudkan Sumbawa Unggul, pemerintah telah melakukan beberapa program, seperti penanaman pohon penghijauan, gerakan bersedekah, dan gerakan berjamaah, kebersihan kedisiplinan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup di Sumbawa.

"Kami berharap bahwa dengan Gerakan Sumbawa Unggul, kita dapat meletakkan dasar yang kuat untuk Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. Kami mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk bergabung dan berpartisipasi dalam gerakan ini," tambahnya.

Dengan demikian, diharapkan Sumbawa dapat menjadi salah satu daerah yang maju dan sejahtera di Indonesia, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul.

Lebih lanjut wakil bupati mengatakan logo Sumbawa Unggul yang disampaikan kemarin merupakan simbol kekuatan dan kemajuan daerah Sumbawa.

"Logo Sumbawa Unggul menunjukkan kekuatan ada bergeliatnya ada lompatannya karena dengan gambar itu akan melompat tinggi akan membangun Sumbawa yang tentunya akan menjadi Sumbawa yang unggul dan sejahtera,"ucapnya

Wakil Bupati Sumbawa juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua yang hadir, termasuk Kepala OPD dan Pak Sekda, yang telah hadir dalam acara tersebut.

"Kami pastikan semuanya hadir, kalau tidak hadir maka akan dikasih hadiah semangat untuk Sumbawa selalu berbuat mengabdi melayani untuk Sumbawa NKRI harga mati kita tunjukkan bahwa miniatur Indonesia ada di Sumbawa,"tutup Wabup.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyatakan kebanggaan dan dukungan penuhnya atas hadirnya fasilitas baru bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara (Kaltara) di Kabupaten Sumbawa. Hal ini disampaikannya saat mendampingi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, dalam acara peresmian Gedung Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Kaltara di Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Sabtu (17/1/2026).

Bagi Bupati, keberadaan asrama ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan bentuk nyata sinergi antardaerah dalam mendukung pendidikan generasi muda.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa merasa terhormat menjadi daerah tujuan bagi putra-putri Kaltara untuk menuntut ilmu. Ia menilai asrama senilai Rp18 miliar ini sebagai jawaban atas perjuangan panjang para mahasiswa perantau.

 "Peresmian asrama ini bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan menghadirkan harapan dan rasa aman bagi adik-adik mahasiswa. Kami ingin mereka merasa bahwa Sumbawa adalah rumah kedua yang nyaman untuk belajar dan berkembang," ujar Bupati.

Sebagai bentuk dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap keberlanjutan lingkungan asrama, Bupati Jarot berkomitmen memberikan bantuan bibit pohon produktif untuk menghijaukan kawasan seluas 2.299 meter persegi tersebut.

Adapun jenis bantuan adalah Bibit pohon durian dan alpukat.Tujuan Menciptakan lingkungan yang asri sekaligus menanamkan kesadaran ekologis di kalangan mahasiswa.

"Kami ingin kawasan ini menjadi hijau dan teduh. Dengan lingkungan yang sehat, kami yakin semangat belajar mahasiswa akan semakin meningkat," tambahnya.

Sinergi Membangun SDM Unggul

Bupati juga mengapresiasi langkah Gubernur Kaltara yang sangat peduli terhadap kelayakan tempat tinggal mahasiswa. Dengan daya tampung hingga 112 mahasiswa dan fasilitas meubeler yang lengkap, asrama ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi pembentukan karakter.

Bupati Jarot berharap hubungan baik antara Pemkab Sumbawa dan Pemprov Kaltara terus terjalin erat. Kehadiran mahasiswa Kaltara di universitas-universitas di Sumbawa, seperti Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), merupakan bagian dari dinamika intelektual yang memperkaya daerah.

"Semoga asrama ini menjadi tempat lahirnya SDM Kaltara yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi bangsa, terutama bagi daerah asal mereka nantinya," pungkas Bupati.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa, nuansa adat dan budaya terasa kental di Istana Dalam Loka, Sabtu (17/01/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang bergelar Dea Pati Kanadi Ling Samawa, secara resmi melantik Pengurus Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa masa bakti 2026–2030.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, jajaran Camat, serta tokoh-tokoh adat Samawa.

Ketua LATS Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si., dalam laporannya menekankan bahwa pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur adat hingga ke desa-desa.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga identitas Sumbawa yang telah ditetapkan sebagai Kota Pusaka sejak April 2017. "Pelestarian bangunan bersejarah dan benda pusaka bukan sekadar merawat fisik, tapi merawat ruh peradaban Tau Samawa," ungkapnya.

Dalam pidato arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa LATS memiliki peran vital sebagai kompas moral di tengah derasnya arus modernisasi. Pelantikan ini disebutnya sebagai peneguhan amanah agar nilai-nilai luhur adat tetap berdiri tegak.

 "Sebagai Tau Samawa, kita berpegang teguh pada prinsip Takit Ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu berbuat buruk). Adat adalah penuntun rasa dan kebijaksanaan yang harus berjalan beriringan dengan roda pemerintahan," ujar Bupati.

Lebih jauh, Bupati Jarot menitipkan pesan khusus mengenai pelestarian alam. Ia mendorong pengurus LATS dan para Camat untuk menjadikan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk melalui gerakan penanaman pohon.

“Lembaga adat harus menjadi jembatan. Saya meminta para Camat untuk melibatkan LATS dalam berpikir dan bertindak, demi memastikan pembangunan di Sumbawa tetap berkelanjutan dan selaras dengan alam,” tambahnya.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan Pin LATS secara simbolis oleh Bupati kepada perwakilan pengurus dari lima kecamatan. Penyematan ini menjadi simbol tanggung jawab besar yang kini berada di pundak para pengurus untuk menjaga marwah adat Samawa selama empat tahun ke depan.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas visi Sumbawa Unggul Maju Sejahtera, di mana kemajuan daerah tidak akan meninggalkan akar budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id– Lapangan Pahlawan Sumbawa menjadi saksi sejarah baru bagi ekosistem ekonomi kreatif di Tana Samawa. Bertepatan dengan car free night malam minggu yang semarak dan rangkaian HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 tahun 2026, Bupati Sumbawa secara resmi meluncurkan Bale Mula (Balai Entrepreneur Muda Milenial), sebuah program strategis untuk mencetak pengusaha muda yang tangguh dan berdaya saing.

Acara peluncuran ini dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Perangkat Daerah, perbankan, Baznas, dunia industri, serta ribuan masyarakat yang memadati area Car Free Day

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir H Syarifuddin Jarot menegaskan bahwa di usia ke-67, Kabupaten Sumbawa harus berani menegaskan arah pembangunan, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan dunia kerja yang dinamis.

"Daerah tidak cukup hanya membangun jalan dan gedung. Kita harus membangun manusia, jejaring, dan ekosistem. Di titik inilah Bale Mula hadir sebagai ruang persiapan bagi pelaku UMKM, pengusaha rintisan, talenta kreatif, hingga pelaku ekonomi digital," ujar Bupati di atas panggung yang penuh cahaya.

Bale Mula bukan sekadar program seremonial, melainkan wadah pendampingan manajemen, legalitas, hingga arah bisnis. Bupati menekankan bahwa program ini fokus pada proses yang benar, bukan hasil instan.

"Yang kami bangun adalah jalan yang benar; dari ide mentah menjadi rencana matang, dari usaha rumahan menjadi bisnis yang tertib, dan dari kerja sendiri menjadi kolaborasi yang saling menguatkan," tegasnya.

Program ini lahir dari proses panjang melalui koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Bappeda, perbankan, hingga komunitas lokal. Nantinya, setelah pelaku usaha dianggap siap, Bale Mula akan bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan mereka dengan pemodal dan mitra strategis, marketplace Digital,dan Peluang Investasi Skala Luas.

Rayakan Tradisi Lewat Modernitas Kopi Sumbawa

Peluncuran Bale Mula dikemas dengan nuansa yang "membumi". Semangat anak muda dirayakan melalui Lomba Bagesa, Stand Up Comedy, hingga seni tradisional Balawas.

Salah satu momen paling ikonik adalah Coffee Night, di mana dilakukan aksi minum  cup Kopi Sumbawa bersama-sam. Bupati menyebut kopi sebagai simbol ekonomi daerah yang harus dirawat dengan sabar agar berdampak luas.

"Kopi Sumbawa yang kita minum malam ini adalah simbol. Ia tumbuh dari tanah, dirawat dengan sabar, dan dipanen dengan harap. Persis seperti ekonomi yang ingin kita bangun: berakar lokal, dikelola profesional, dan berdampak luas," tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Bale Mula sebagai "rumah bersama" untuk belajar dan bangkit dari kegagalan. Ini adalah langkah nyata daerah dalam berkontribusi menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita rawat dengan komitmen, bukan sekadar seremoni. Saya ingin anak-anak muda Sumbawa punya pilihan untuk bekerja, berkreasi, dan bertumbuh di tanah sendiri dengan martabat dan daya saing," pungkas Bupati sembari menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan mitra yang terlibat.(AM)

Sumbawa – Menjelang hari jadi daerah yang ke-67, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 H di Masjid Agung Nurul Huda, Jumat malam (16/1/2026). Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa Isra Mikraj bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan refleksi spiritual tentang pentingnya ibadah shalat sebagai hadiah terbesar dari Allah SWT kepada umat manusia.

"Shalat adalah titik temu antara kesibukan dunia dan ketenangan jiwa. Melalui shalat, kita menjaga hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya shalat subuh berjamaah sebagai pondasi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Sumbawa," ujar Bupati di hadapan para jamaah.

Menuju HUT Kabupaten Sumbawa ke-67

Menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan pengabdian daerah, Bupati Jarot mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-67 yang jatuh pada 22 Januari mendatang dengan semangat persatuan.

"Mari kita jadikan tanggal 22 Januari sebagai hari kebersamaan. Perayaan ini bukan hanya sekadar seremoni atau rentetan acara saja, tetapi harus kita landasi dengan niat yang baik dan doa bersama untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini," ajak Bupati.

Pesan Dakwah dan Kepedulian Sosial

Senada dengan Bupati, Ustadz Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, dalam ceramahnya menyampaikan bahwa masjid harus menjadi pusat kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa shalat yang terjaga akan mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak manusiawi serta meningkatkan ketakwaan. Ustadz Syukri juga secara khusus mengajak jamaah mendukung program pemerintah daerah dalam memakmurkan masjid melalui gerakan shalat berjamaah.

Sebagai bentuk nyata nilai kemanusiaan, acara ini juga dirangkaikan dengan aksi solidaritas untuk saudara-saudara yang tertimpa musibah di Sumatera. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan donasi bencana dengan rincian DKM Masjid Agung Nurul Huda sebesar Rp11.755.000, Baznas Kabupaten Sumbawa sebesar Rp50.000.000.

Total donasi tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Sumbawa untuk disalurkan kepada para korban bencana.

"Terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah berbagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridai langkah kita dan menjaga Kabupaten Sumbawa tetap dalam perlindungan-Nya," pungkas Bupati Jarot menutup sambutannya.

Hadir pula dalam acara tersebut Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Ketua TP-PKK, Ketua Dharma Wanita, serta Ketua GOW Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa dari sektor pertanian pada tahun 2025, tercatat melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, optimalisasi pendapatan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan) jenis combine harvester. Sebab, bantuan pemerintah pusat itu hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat optimalisasi pendapatan daerah yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama jajaran Pemerintah Daerah, Rabu (14/1). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa PAD yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp100,8 juta, dengan realisasi mencapai Rp103,668 juta atau sekitar 102,8 persen. Capaian tersebut dinilai positif karena mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2026, target PAD sektor pertanian kembali dinaikkan menjadi Rp105 juta, atau meningkat sekitar empat persen dibanding tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Muhlis,SP.M.Si menjelaskan bahwa PAD sektor pertanian bersumber dari tiga pos utama. Yakni Balai Benih Pertanian melalui penjualan benih, Kebun Kelapa Bangkong, serta penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Muhlis mengungkapkan, ketiga sumber tersebut pada tahun 2025 dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target pendapatan. Sebab, pihaknya menemui kendala dalam pengelolaan alsintan bantuan pemerintah pusat, khususnya alat combine harvester yang diterima pada tahun 2025. 

Menurutnya, alat tersebut sejatinya sudah dapat disewakan kepada petani. Namun belum dapat dimanfaatkan karena terkendala administrasi.

“Alat combine sebenarnya sudah bisa disewakan, tetapi sampai saat ini surat hibah dari kementerian belum kami terima. Kami khawatir jika dimanfaatkan sebelum ada dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dinas Pertanian telah menyurati kementerian terkait sejak Desember 2025 untuk meminta kejelasan status hibah tersebut. Diharapkan pada tahun 2026 surat hibah dapat segera diterbitkan. Sehingga combine harvester tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung kegiatan pertanian, sekaligus meningkatkan PAD.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, mempertanyakan pula status pengelolaan aset pertanian lainnya, termasuk mesin air. Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh bantuan alsintan yang berada di bawah Dinas Pertanian masuk sebagai objek PAD.

“Mesin air memang berada di bawah Dinas Pertanian, namun yang masuk kategori PAD hanya alsintan yang dikelola UPTB. Sementara bantuan yang langsung disalurkan ke kecamatan tidak menjadi objek PAD,” jelasnya.

Nyoman Wisma menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi hibah dari pemerintah pusat. Agar seluruh aset bantuan dapat segera dimanfaatkan secara maksimal. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah. Sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa kedepan. (AM/PKL Yuni/Dinda)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id.– Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menekankan pentingnya validasi data objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Hal ini dilakukan agar penetapan target pendapatan tahun 2026 tidak membebani kinerja OPD dan mencerminkan kondisi riil di lapangan

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (14/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., dan  didampingi Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H., serta dihadiri anggota komisi lainnya seperti Juliansyah, S.E., Kaharuddin Z., H. Andi Mappelepui, dan Muhammad Zain, S.I.P.Sekretaris para kepala OPD terkait

Dalam forum tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu instansi yang mendapat sorotan. Kepala Disnakkeswan, Syaifuddin SP, memaparkan bahwa secara akumulatif capaian PAD instansinya telah melampaui target

"Realisasi PAD per 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp2,79 miliar. Angka ini melampaui target penyesuaian yang ditetapkan sebesar Rp2,2 miliar," ungkap Syaifuddin. Capaian gemilang ini terutama ditopang oleh sektor Rumah Potong Hewan (RPH) yang realisasinya menembus 170,93 persen

Meski sektor RPH melampaui target, sektor pengeluaran atau penjualan ternak justru menunjukkan tren sebaliknya. Sekretaris Disnakkeswan menjelaskan, tidak tercapainya target pada sektor ini disebabkan oleh berbagai kendala administratif dan faktual di lapang

"Banyak ditemukan kasus ternak mati atau hilang di tingkat peternak yang tidak dilaporkan. Selain itu, kami mengalami kesulitan penagihan terhadap debitur atau anggota kelompok karena ada yang sudah meninggal dunia atau berpindah domisili tanpa alamat yang jelas," paparnya

Desakan Penghapusan Objek Tak Ril

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, memberikan instruksi tegas. Ia meminta agar basis data (database) objek retribusi segera dibersihkan dari data-data "sampah" yang tidak lagi produktif atau sudah hilang

"Objek retribusi yang faktanya sudah hilang, mati, atau pemiliknya sudah tidak ada, harus segera divalidasi dan dikeluarkan dari basis data. Jangan sampai target PAD terus dibebankan pada objek yang secara fisik sudah tidak ada," tegas Nyoman Wisma

Politisi PDIP ini menambahkan bahwa validasi data ini sangat krusial agar perencanaan anggaran ke depan lebih realistis dan terukur. Jika data tidak diperbarui, maka target yang ditetapkan setiap tahunnya hanya akan menjadi beban semu bagi kinerja dinas terkait

Ia pun meminta Dinas Peternakan untuk memperkuat koordinasi dengan petugas lapangan hingga pemerintah desa guna memastikan akurasi data ternak di setiap wilayah. "Kita ingin target PAD yang ambisius namun tetap masuk akal, tanpa mengabaikan potensi yang benar-benar ada," tutupnya. (AM/PKL Sinta/Yuni/Sahrol)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Sektor perhubungan menjadi salah satu primadona penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa di awal tahun 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sumbawa, Rabu (14/01/2026), Dinas Perhubungan (Dishub) melaporkan realisasi retribusi parkir yang jauh melampaui target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa H Rosihan ST.M.Si memaparkan bahwa target awal retribusi parkir Tahun 2025 sebesar Rp300 juta sempat dinaikkan menjadi Rp325 juta pada APBD Perubahan. Namun, kinerja di lapangan menunjukkan hasil signifikan dengan capaian total Rp416.500.000 atau sekitar 128 persen dari target.

"Alhamdulillah, rekan-rekan di lapangan sudah bekerja maksimal sehingga kita bisa melampaui angka yang ditargetkan," ujar Kadishub di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Sumbawa.

Soroti Potensi Jalan Kartini dan Efektivitas E-Parkir

Meski menunjukkan tren positif, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P., memberikan catatan kritis mengenai titik-titik parkir strategis. Wisma mempertanyakan transparansi setoran dari area padat kendaraan seperti sepanjang Jalan Kartini, Lawang Gali, area UD Ratna, serta area depan perbankan (BNI dan BRI).

Menanggapi hal tersebut, pihak Dishub menegaskan bahwa titik-titik yang disebutkan telah masuk dalam SK retribusi resmi dan berkontribusi langsung ke kas daerah.

Selain titik parkir jalan umum, Wisma juga menyoroti fasilitas E-Parkir di Pasar Seketeng yang dinilai belum berfungsi optimal sejak diluncurkan oleh Bupati. "Alat bantu digitalisasi ini pernah di-launching, namun asas manfaatnya belum terasa. Perlu pendekatan yang lebih baik agar sistem digital ini berjalan efektif untuk menekan kebocoran pendapatan," tegas Wisma.

Dalam rapat tersebut, muncul pula usulan mengenai potensi retribusi dari penambatan perahu nelayan di muara kali. Namun, Komisi II mengingatkan agar Dishub tidak berjalan sendiri dalam mengelola fasilitas dermaga atau tambatan perahu.

Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H., atau yang akrab disapa H. Orek, menekankan pentingnya integrasi antar-OPD. Ia menyarankan Dishub berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang memiliki kewenangan atas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Pengamas dan Labuhan Bua.

"OPD pengampu pendapatan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Harus terintegrasi. Dishub berurusan dengan dermaganya, DKP dengan TPI-nya. Begitu juga koordinasi dengan PRKP terkait pajak penerangan jalan di area tambak," jelas H. Orek dari fraksi NasDem ini.

Sebagai langkah konkret, Komisi II merekomendasikan pembentukan Tim Optimis PAD di bawah komando Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tim ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengejar target peningkatan PAD demi kemaslahatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini. (AM /Nurullita/ Sakiamahwati)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumbawa, Rabu (14/1/2026). Dalam rapat tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memaparkan strategi baru untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung program ketahanan pangan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., didampingi Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H., serta dihadiri anggota komisi lainnya seperti Juliansyah, S.E., Kaharuddin Z., H. Andi Mappelepui, dan Muhammad Zain, S.I.P.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T., mengungkapkan bahwa realisasi PAD DKP per 31 Desember 2025 mencapai Rp292 juta atau sekitar 72 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp402,2 juta.

"Sumber pendapatan asli daerah di OPD kami berasal dari Penyewaan Balai Benih Ikan Pantai  di Meno untuk Hatchery, dan Cold Storage Goa Tanjung Pengamas, Penjualan Benih Ikan Air Tawar di Rhee (Nila, Karper, Tawes), serta retribusi TPI Tanjung Pangamas Kec.  Lab.  Badas dan Labuhan Bua Kec. Utan" jalan Dayat.

Ia mengakui adanya kendala dalam mencapai target 100 persen, terutama pada sektor penyewaan BBI Meno yang terhambat nilai sewa sebesar Rp178,5 juta. Hal ini dipicu oleh persaingan ketat dengan pihak swasta di sektor benur yang kini mulai menjamur. Selain itu, permintaan benih ikan air tawar menurun drastis karena daerah sentra budidaya seperti Kecamatan Batu Lanteh kini sudah mampu melakukan pembenihan secara mandiri.

Menyiasati tantangan tersebut, DKP Sumbawa menyiapkan langkah taktis pada tahun 2026 dengan melakukan pemutihan terhadap indukan ikan yang sudah tidak produktif. Induk ikan tersebut akan dijual sebagai ikan konsumsi dengan harga miring.

"Kami berencana menjual ikan konsumsi dari induk yang tidak produktif lagi dengan harga Rp25.000 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga pasar saat ini," tambah Rahmat.

Langkah ini mendapat apresiasi positif dari Pimpinan Komisi II DPRD Sumbawa. I Nyoman Wisma menilai strategi ini sangat relevan dengan kebutuhan lokal, terutama dalam mendukung ketersediaan bahan baku untuk Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penjualan ikan konsumsi ini adalah strategi yang baik. Kita harus serius mendukung kebutuhan program MBG agar bahan pangannya tidak perlu didatangkan dari luar daerah. Sangat disayangkan jika telur, beras, hingga sayur masih dari luar, padahal kita punya potensi," tegas Wisma.

DPRD berharap melalui optimalisasi aset dan strategi penjualan ikan konsumsi ini, DKP tidak hanya mampu mengejar target PAD, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (AM/Risa)

SUMBAWA (13 Januari 2026) – Sebagai langkah strategis melindungi warisan leluhur dan identitas daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi mendorong pengusulan Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk motif tenun khas Sumbawa. Langkah ini diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Motif dan Corak Kere Alang Sebagai Ekspresi Budaya Menuju Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal” yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (13/1).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan dihadiri oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., Wakil Ketua DEKRANASDA Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, serta jajaran pimpinan OPD terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa motif kain tenun Sumbawa kini tengah naik daun dan diminati oleh berbagai kalangan secara nasional maupun internasional. Popularitas ini, menurut Bupati, harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang kuat.

"FGD ini adalah langkah krusial dalam rangka pengusulan HAKI Komunal bagi motif tenun kita. Ini sangat penting untuk menjaga identitas budaya kita agar terhindar dari klaim pihak lain di masa depan. Kita tidak ingin ada kekhawatiran bahwa kekayaan intelektual asli Sumbawa justru dikuasai oleh pihak luar," tegas Bupati Jarot.

Senada dengan Bupati, Ketua DEKRANASDA Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., menyatakan bahwa institusinya berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi kreatif berbasis karya lokal. Untuk tahap awal, DEKRANASDA memberikan perhatian khusus pada sektor wastra (kain tradisional).

"Kami berfokus pada wastra terlebih dahulu karena ada urgensi regenerasi penenun lokal. Tenun Sumbawa, baik Kere Alang* maupun Kere Sesek, bukan sekadar kain, melainkan warisan sejarah dan aset ekonomi daerah yang harus tetap lestari di tangan generasi muda kita," ungkap Hj. Ida Fitria.

Lebih lanjut, Ketua DEKRANASDA berharap hasil dari FGD ini dapat menghasilkan dokumen teknis yang komprehensif, mulai dari identifikasi motif, verifikasi, hingga perumusan filosofi yang mendalam.

"Kami ingin ada deskripsi motif yang disepakati bersama, penamaan yang sinkron, dan filosofi yang terdokumentasi dengan baik agar tidak multitafsir. Ini adalah fondasi utama agar rekomendasi teknis siap ditindaklanjuti ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Kami akan kawal proses ini hingga pendaftaran KIK tuntas," pungkasnya.

Melalui perlindungan KIK ini, diharapkan motif tenun Sumbawa memiliki kekuatan hukum tetap, meningkatkan nilai ekonomi para perajin, serta mempertegas posisi Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang kaya akan nilai seni dan budaya yang terlindungi. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memulai babak baru dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan akan mengakhiri sistem seleksi terbuka (Pansel/Beauty Contest) dan beralih sepenuhnya ke sistem Manajemen Talenta ASN dalam proses promosi serta pengembangan karier pegawai.

Sebagai langkah transisi menuju sistem merit yang murni, Pemprov NTB akan menggelar seleksi terbuka untuk terakhir kalinya guna mengisi 13 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang saat ini masih lowong.

Sesuai arahan Gubernur, seleksi terbuka tahap final ini mencakup tujuh posisi Eselon II.a, empat posisi Wakil Direktur RSUD (Eselon II.b), serta dua posisi Kepala Biro (Eselon II.b), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

3. Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5. Kepala Dinas Kebudayaan

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

8. Wadir Perencanaan dan Keuangan RSUD

9. Wadir Umum dan Operasional RSUD

10. Wadir SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RSUD

11. Wadir Pelayanan RSUD

12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB

13. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB

"Seleksi terbuka untuk jabatan-jabatan tersebut sedang dalam tahap persiapan. Insya Allah, ini menjadi pansel terakhir pada masa kepemimpinan Iqbal–Dinda," ujar Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik (Dr. Aka), Selasa (13/1).

Dr. Aka menegaskan bahwa ke depan, karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kemampuan "tampil" sesaat dalam panggung seleksi. Pemprov NTB akan menggunakan pemetaan talenta (Talent Mapping 9-Box) yang menilai ASN secara objektif berdasarkan kinerja nyata dan potensi pengembangan.

“Karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN. Ini jauh lebih adil bagi pegawai dan menguntungkan organisasi karena memastikan the right person in the right place, at the right time,” tegas Dr. Aka.

Sistem ini dirancang untuk menjamin kesinambungan organisasi serta memastikan setiap promosi jabatan didasarkan pada rekam jejak yang terukur, bukan sekadar penilaian administratif singkat.

Menariknya, dalam transisi ini, Gubernur Iqbal memberikan perhatian khusus bagi para pejabat yang sempat mengalami demosi pada periode mutasi sebelumnya. Dr. Aka menyampaikan bahwa Gubernur akan memberikan prioritas kepada mereka untuk kembali berkompetisi, namun dengan syarat yang tegas.

“Pak Gubernur memberikan ruang bagi pejabat yang didemosi, tetapi mereka harus mampu menunjukkan komitmen dan loyalitas konstitusional yang kuat. Buktikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov NTB tengah bergerak menuju birokrasi modern yang profesional dan berkeadilan. Dengan Manajemen Talenta, integritas dan kapasitas yang teruji dari waktu ke waktu akan menjadi mata uang utama bagi ASN yang ingin meniti karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.(AM)

Sumbawa, Tepal Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, kembali menegaskan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dengan melaksanakan Safari Penanaman Pohon tahap ke-7 di Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini menjadi momentum krusial mengingat posisi strategis Batulanteh sebagai penyangga ekosistem di Kabupaten Sumbawa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Sumbawa, Dandim 1607/Sumbawa, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Ketua PKK, Ketua GOW, jajaran Kepala OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Batulanteh Sebagai Jantung Kehidupan

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Ia menyebut wilayah Batulanteh sebagai "Jantung Sumbawa" yang harus diproteksi dari segala bentuk perusakan.

"Jantung Sumbawa ada di Kecamatan Batulanteh. Jika hutan rusak, maka kehidupan di Sumbawa akan rusak. Saya minta masyarakat segera melapor kepada Kepala Desa jika melihat praktik illegal logging. Jangan merambah hutan, karena itu akan menghancurkan masa depan anak cucu kita," tegas Bupati dengan nada penuh imbauan.

Launching "SITEPAL GRA" dan Edukasi Generasi Muda

Rangkaian kegiatan diawali di SDN Desa Tepal. Di lokasi ini, Bupati melakukan penanaman pohon di kebun mini sekolah sekaligus secara resmi meluncurkan program "SITEPAL GRA". Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi lingkungan bagi siswa sejak dini.

"Semoga kepala sekolah, guru, dan para siswa dapat menjaga pohon-pohon ini dengan baik. Kita harus menjaga lingkungan hidup agar Sumbawa menjadi lebih hijau, lestari, unggul, maju, dan sejahtera," tambahnya.

Usai kegiatan di sekolah, Bupati beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Desa Tepal. Di sana, dilakukan penanaman sebanyak 2.500 bibit pohon yang terdiri dari komoditas ekonomi dan konservasi, yakni kopi, kemiri, sengon laut, dan durian.

Bupati memproyeksikan Desa Tepal sebagai zona Agrowisata Kabupaten Sumbawa. Dengan menanam pohon bernilai ekonomi seperti kopi dan kemiri, diharapkan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat seiring dengan terjaganya fungsi hutan.

"Target kita adalah menjadikan Desa Tepal daerah agrowisata. Selain menjaga mata air, kita juga mempromosikan produk lokal. Penanaman pohon ini akan terus kita lakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah Sumbawa," jelas Bupati.

Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, Bupati Syarafuddin Jarot menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan bantuan untuk Masjid Nurul Iman (Al Amin) Desa Tepal. Bantuan sebesar Rp 10.000.000,- tersebut bersumber dari sinergi Pemerintah Daerah dengan Baznas Kabupaten Sumbawa.

"Bantuan ini diperuntukkan untuk perbaikan tempat wudhu dan toilet yang saat ini kondisinya kurang representatif. Ini adalah stimulan awal, dan ke depan kami siap membantu lebih banyak lagi melalui mekanisme permohonan resmi dari pemerintah desa," tutupnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan dialog hangat bersama warga, memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam di tanah Sabalong Samawa.(AM)

Jakarta, Amarmedia.co.od (8/1/2026)  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pmemaparkan realisasi sementara APBN 2025 yang menunjukkan kinerja yang solid. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (8/1).

“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu.

Pendapatan negara menunjukkan realisasi sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp2.865,5 triliun. Realisasi tersebut didukung oleh penerimaan perpajakan Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target sebesar Rp2.387,3 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target Rp477,2 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester yang sebesar Rp3.527,5 triliun. Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun. Sementara, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun. 

Berbagai langkah reformasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas mensejahterakan rakyat. Capaian program-program prioritas serta tata kelola yang terjaga sehingga di akhir tahun defisit terkendali pada batas aman 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar Rp695,1 triliun.

“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN.Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujar Menkeu. 

Menkeu meyakini dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, tahun 2026 defisit dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. 

“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.

APBN dan mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. APBN juga akan terus dioptimalkan peranannya sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian. (AM/dep/al)

Mataram, Amarmedia.co.id (10 Januari 2026)– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (she/dyd/kominfotikntb)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., memimpin langsung apel pagi serah terima tugas dari Regu Sip 3 ke Sip 1 di halaman kantor Damkartan Kabupaten Sumbawa, Kamis (8/1/2026). 

Dalam arahannya, Kadis H. Sahabuddin menekankan kesiapsiagaan personel serta membawa kabar baik mengenai perluasan wilayah layanan pemadaman.

H. Sahabuddin menginstruksikan seluruh personel untuk tetap dalam kondisi siaga penuh mengingat kondisi cuaca yang fluktuatif di awal tahun 2026. Menurutnya, potensi bencana saat ini datang dari dua sisi.

"Kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Di satu sisi, panas terik yang menyengat bisa memicu kebakaran lahan maupun pemukiman, namun di sisi lain hujan deras juga bisa memicu banjir. Saya minta seluruh personel tetap siaga 24 jam untuk merespons segala bentuk panggilan darurat masyarakat," ujar H. Sahabuddin di hadapan para pegawai.

Selain arahan teknis kesiapsiagaan, Kadis Damkartan menyampaikan progres signifikan terkait pengembangan infrastruktur layanan. Setelah sukses meresmikan Pos Sektor ke-6 di Kecamatan Empang oleh Bupati Sumbawa pada November 2025 lalu, kini Damkartan tengah bersiap membuka Pos Sektor ke-7 di Kecamatan Lunyuk.

"Insya Allah, dalam bulan Januari 2026 ini, kami berencana membuka Pos ke-7 di Kecamatan Lunyuk. Rencananya, pos ini akan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Sumbawa bertepatan dengan momentum HUT Kabupaten Sumbawa yang ke-67," ungkapnya.

Pembukaan pos di Lunyuk merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memperpendek response time (waktu tanggap) jika terjadi musibah di wilayah selatan Sumbawa.

Kantor Pos Damkar Kecamatan Lunyuk nantinya akan menempati gedung Pesangrahan Kecamatan Lunyuk dengan dukungan kekuatan 16 personel yang akan bertugas secara bergantian.

"Tujuan utama kita adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah Lunyuk memiliki geografis yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga keberadaan pos permanen di sana sudah menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kebakaran dan penyelamatan bisa lebih cepat dan optimal," pungkas H. Sahabuddin.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma SIP mengatakan dengan bertambahnya pos sektor ini, diharapkan cakupan layanan proteksi kebakaran di Kabupaten Sumbawa semakin merata, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi seluruh warga. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka stunting terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan peresmian Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Samapuin oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs H. Mohamad Ansori, pada Kamis (8/1/2026).

Program Dapur MBG ini merupakan langkah strategis daerah dalam mendukung kebijakan nasional untuk menyediakan asupan nutrisi berkualitas bagi generasi muda dan kelompok rentan. Fasilitas ini diproyeksikan akan melayani ribuan siswa di tingkat sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil di wilayah sekitar guna memastikan kecukupan gizi sejak masa janin.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori menyampaikan bahwa kehadiran Dapur MBG di Samapuin bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Sumbawa.

"Hari ini kita memulai langkah nyata dari Samapuin. Dapur ini akan memastikan ribuan anak-anak kita mendapatkan makanan sehat dan layak. Sasaran kita tidak hanya siswa sekolah, tapi juga ibu hamil agar kita bisa memutus mata rantai stunting secara efektif dari hulu ke hilir," ujar Wabup Ansori.

Beliau juga menekankan pentingnya standar kebersihan dan pemanfaatan komoditas lokal dalam operasional dapur tersebut. "Saya minta pengelola memastikan bahan bakunya segar dan berasal dari petani atau peternak lokal kita. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan di sekitar Samapuin juga ikut bergerak," tambahnya.

Poin Utama Program Dapur MBG Samapuin.

Pertama : Target Sasaran adalah Ribuan siswa sekolah (SD-SMP) dan ibu hamil di zona Kelurahan Samapuin dan sekitarnya.

Kedua : Kualitas Nutrisi dengan Menu disusun berdasarkan standar kecukupan gizi nasional untuk menunjang kecerdasan siswa dan kesehatan janin.

Ketiga : Pemberdayaan Lokal yang Melibatkan tenaga kerja lokal dalam operasional dapur dan penyerapan hasil tani masyarakat lokal.

Keempat : Monitoring  Pelaksanaan distribusi makanan akan dipantau secara berkala oleh dinas kesehatan dan instansi terkait untuk memastikan ketepatan sasaran.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung fasilitas dapur oleh Wakil Bupati didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari instansi pendidikan.

Wabup Ansori berharap model Dapur MBG ini dapat direplikasi di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa untuk menciptakan cakupan layanan yang lebih luas.

"Kami ingin memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi anak Sumbawa yang berangkat sekolah dengan perut kosong atau kurang gizi. Generasi emas harus kita siapkan dari sekarang," pungkasnya. (AM)

Kehadiran Prof. Stella disambut langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SA.M.M.Inov dan jajaran Forkopimda, serta pejabat daerah terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa Sumbawa tidak hanya menyiapkan lahan, tetapi juga ekosistem pendukung yang komprehensif.

"Kesiapan kami mencakup infrastruktur dasar, regulasi daerah, hingga dukungan sosial masyarakat. Kami berkomitmen penuh agar pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda ini berjalan berkelanjutan," ujar Bupati Jarot

Sebagai bukti konkret, Pemkab Sumbawa telah menyodorkan dua alternatif lokasi strategis masing-masing seluas 20 hektare yakni di Desa Kerekeh (Kecamatan Unter Iwes) Bersebelahan dengan markas Batalyon Infanteri TP.

Dan Kawasan Samota Berdekatan dengan lokasi Sirkuit MXGP, Sport Center, dan rencana Batalyon Marinir.

Prof. Stella Christie menjelaskan bahwa SMA Unggul Garuda merupakan visi langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan berkualitas tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi.

"Sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school dengan beasiswa penuh. Kami ingin mencetak calon pemimpin bangsa melalui tiga pilar: pemerataan akses, inkubator kepemimpinan, dan prestasi akademik yang berdampak sosial," jelas Prof. Stella.

Proyek strategis nasional ini diperkirakan menelan anggaran Rp213 miliar hingga Rp250 miliar per unit. Selain kurikulum standar internasional, pemerintah pusat juga menjamin keberlanjutan lulusannya melalui beasiswa ke universitas-universitas terbaik dunia.

 Meninjau Kawasan Samota

Usai pertemuan resmi, Prof. Stella bersama rombongan meninjau langsung kawasan Samota. Ia tampak antusias melihat potensi lanskap Teluk Saleh yang dinilai sangat mendukung ekosistem pendidikan bertaraf internasional.

"Kawasan Samota memiliki potensi kuat. Lingkungan yang strategis dan panorama alam yang mendukung sangat penting bagi proses belajar siswa," ungkapnya.

Rencananya, peninjauan akan dilanjutkan ke lokasi alternatif kedua di Desa Kerekeh pada Jumat (9/1). Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 20 SMA Unggul Garuda dan penguatan 80 Sekolah Garuda Transformasi di seluruh Indonesia.

Dengan kesiapan teknis dan administratif yang matang, Kabupaten Sumbawa optimis dapat terpilih menjadi salah satu lokasi dari program strategis nasional ini, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan SDM unggul di wilayah Nusa Tenggara Barat.(am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. secara resmi menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) tahun 2025 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa. Pertemuan yang berlangsung khidmat ini digelar di Pendopo Bupati Sumbawa, Kamis (8/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyambut kehadiran Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., beserta para wakil ketua dan sekretaris BAZNAS.

Merespons laporan yang disampaikan, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot menyatakan rasa bangganya atas kinerja BAZNAS sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data, penghimpunan dan pendistribusian ZIS mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

"Peningkatan angka ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol meningkatnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada BAZNAS. Saya melihat pengelolaan sudah semakin profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati Jarot.

Bupati menekankan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Melalui program pendistribusian yang tepat sasaran, zakat terbukti mampu menyentuh lapisan masyarakat yang mungkin belum terjangkau sepenuhnya oleh APBD.

"Saya sangat mengapresiasi komitmen BAZNAS. Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 dan Perda Nomor 7 Tahun 2022. Transparansi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menjaga marwah lembaga amil zakat," tambahnya.

Menutup pertemuan tersebut, Ir. H. Syarafuddin Jarot berharap kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BAZNAS dapat terus ditingkatkan, terutama dalam program-program pemberdayaan ekonomi umat yang bersifat produktif.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumbawa yang telah berzakat. Kepada pengurus BAZNAS, teruslah berinovasi. Pemerintah Daerah akan selalu mendukung penuh langkah-langkah untuk memperkuat pemberdayaan umat di Kabupaten Sumbawa," tutupnya.

Penyampaian laporan ini juga direncanakan akan diteruskan kepada Wakil Bupati, Sekda, Kemenag Sumbawa, hingga BAZNAS Provinsi NTB sebagai bentuk koordinasi lintas sektoral yang solid. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tahun 2025 kepada Bupati Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sumbawa pada Kamis, 8 Januari 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, yakni Ketua BAZNAS Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov., Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si., Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, S.Pd., M.Si., serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI. Penyampaian laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan zakat kepada pemerintah daerah.

Dalam laporannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menyampaikan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian. Capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, atas dukungan dan sinergi yang terjalin selama ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Sumbawa yang telah menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui BAZNAS.

Selain disampaikan kepada Bupati Sumbawa, laporan pengelolaan ZIS tahun 2025 ini juga akan disampaikan kepada Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, serta BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas kinerja dan capaian positif yang telah diraih. Bupati menilai BAZNAS telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemda dan BAZNAS dapat terus ditingkatkan guna memperkuat program-program sosial dan pemberdayaan umat di masa mendatang. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah merumuskan langkah strategis dalam menata keberadaan ritel modern berjejaring (Indomaret/Alfamart) agar tidak mematikan ekonomi kerakyatan. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, SIP, di Ruang Rapat Komisi II pada Kamis (8/1).

Dalam pertemuan tersebut, Kabag Perekonomian Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T.MM., memaparkan peta sebaran ritel modern di 24 kecamatan. Ia mengakui bahwa saat ini terjadi penumpukan atau overload titik ritel di beberapa wilayah tertentu, sementara di wilayah lain justru masih dibutuhkan untuk pengendalian inflasi dan pemerataan distribusi barang.

"Kami sedang menganalisa ulang kebijakan perizinan. Kedepan, kita tidak lagi menggunakan pendekatan wilayah administratif seperti desa atau kecamatan secara kaku, melainkan menggunakan rasio jumlah penduduk. Ini agar distribusi ritel lebih proporsional dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil di satu titik," ujar Ivan Indrajaya.

Ia menambahkan, sembari menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) rampung, pemerintah daerah akan mempertimbangkan untuk tidak memberikan izin baru pada wilayah yang sudah masuk kategori jenuh atau overload.

Terkait adanya penolakan masyarakat di beberapa titik pembangunan, Ivan menyebut hal tersebut sebagai dinamika pembangunan yang lumrah. Namun, dari sisi normatif, pemerintah sulit membatalkan izin yang sudah terbit jika secara teknis (PBG dan dokumen lingkungan) sudah terpenuhi.

"Jika pemerintah menarik kembali izin yang sudah dikeluarkan tanpa dasar pelanggaran objektif, ini akan berdampak buruk pada citra investasi daerah. Sejauh ini, kami belum menemukan pelanggaran regulasi yang fatal pada izin yang sudah berjalan. Masalahnya lebih pada pendekatan sosial ritel tersebut kepada warga lokal, misalnya soal penyerapan tenaga kerja atau kemitraan produk," jelasnya.

Salah satu poin krusial yang ditekankan Ivan adalah mengubah paradigma dari melihat ritel modern sebagai ancaman menjadi peluang. Ia mendorong agar Indomaret dan Alfamart benar-benar menjadi mitra strategis yang memajukan UMKM lokal.

"Kita lihat di daerah lain, produk lokal seperti kopi bisa terpampang di rak ritel modern. Kita ingin ritel berjejaring di Sumbawa menjadi marketplace bagi produk unggulan kita. Namun, kita akui selama ini skema kemitraan ini belum optimal," tambahnya.

Menanggapi keluhan terkait sistem pembayaran ritel modern yang sering memberatkan modal UMKM (sistem jatuh tempo 30-45 hari), Bagian Perekonomian mendukung gagasan kolaborasi dengan lembaga keuangan.

"Persoalan UMKM kita adalah modal. Jika mereka harus menunggu pembayaran 45 hari dari ritel, napas modalnya bisa terhenti. Maka, kami akan menjajaki skema kemitraan dengan bank (seperti Bank NTB Syariah). Bank bisa hadir sebagai badan finansial yang menjamin perputaran uang UMKM setelah barang masuk ke ritel (DO terbit), sehingga pelaku usaha kita tetap bisa berproduksi tanpa terganggu arus kas," urai Ivan.

Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, meminta agar kuota 20 persen ruang bagi produk UMKM di ritel modern benar-benar dipantau dan dievaluasi. Dewan mendesak agar formulasi pembiayaan dan evaluasi produk UMKM segera disiapkan agar kehadiran ritel modern memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Sumbawa.

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi II H. Zohran SH, anggota H. Andi Mappelepui, serta perwakilan dari DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup dan Diskoperindag Kabupaten Sumbawa serta bagian Hukum.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan parlemen, Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar diskusi internal pada Selasa (6/1/2026). Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Risalah dan Persidangan.Abdul Havid, ST.M.Ec.Dev. 

Dalam arahannya, Abdul Havid menekankan pentingnya komitmen seluruh staf dalam memberikan pelayanan prima. Ia menegaskan bahwa akurasi dalam penyusunan risalah rapat dan kelancaran proses persidangan merupakan kunci utama dalam mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

"Pelayanan prima adalah standar yang tidak bisa ditawar. Kita harus memastikan setiap tahapan persidangan berjalan tertib dan terdokumentasi dengan sempurna," ujar Abdul Havid di sela-sela diskusi yang berlangsung khidmat tersebut.

Langkah ini diambil untuk menyelaraskan ritme kerja di awal tahun 2026, guna menghadapi agenda-agenda krusial daerah yang memerlukan dukungan administrasi persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.

Secara umum, ujarnya merujuk pada regulasi Sekretariat DPRD, berikut adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bagian Risalah dan persidangan adalah memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan di bidang risalah, dokumentasi, dan penyelenggaraan persidangan.

"Termasuk menyiapkan bahan dan memfasilitasi rapat-rapat DPRD, mengelola pembuatan catatan rapat, risalah lengkap (verbatim), maupun ringkasan hasil rapat secara akurat.

Mengarsipkan seluruh hasil keputusan rapat dan mendokumentasikan jalannya persidangan sebagai dokumen negara.

Termasuk Fasilitasi Produk Hukum dengan membantu penyiapan administrasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda).serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan persidangan secara berkala kepada Sekretaris DPRD. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Membuka lembaran tahun baru 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus penyerahan bantuan paket sembako kepada para imam dan marbot masjid di 8 desa se-Kecamatan Alas. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat, 2 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Camat Alas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Alas Usman, S.E., M.M, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI, seluruh kepala desa se-Kecamatan Alas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para imam dan marbot sebagai penerima manfaat bantuan.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi program-program BAZNAS Kabupaten Sumbawa kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah, sekaligus memperkuat sinergi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Alas Dr. Usman, S.E., M.M menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas kepedulian dan komitmen yang terus ditunjukkan kepada masyarakat Kecamatan Alas, khususnya kepada para imam dan marbot masjid.

Menurutnya, imam dan marbot memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat, tidak hanya sebagai pelaksana ibadah, tetapi juga sebagai pembina umat dan penjaga keberlangsungan aktivitas masjid. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan kepada mereka sangat dibutuhkan. “Kami menyambut baik kegiatan ini. Bantuan yang disalurkan BAZNAS merupakan bentuk kepedulian yang nyata kepada para imam dan marbot yang selama ini mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Semoga kerja sama dan sinergi antara BAZNAS, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dapat terus ditingkatkan,” ungkap Camat Alas.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program pendistribusian zakat yang difokuskan kepada para penggerak keagamaan di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan sembako kepada imam dan marbot merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam memakmurkan masjid dan membina kehidupan keagamaan masyarakat. “Awal tahun 2026 ini kami jadikan momentum untuk terus menghadirkan manfaat zakat secara nyata di tengah masyarakat. Imam dan marbot adalah pilar penting dalam pembinaan umat. Melalui bantuan sembako ini, kami berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka serta menambah semangat dalam melayani umat,” jelas Ketua BAZNAS.

Ia juga mengajak seluruh kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk terus mendukung program-program BAZNAS dengan mendorong masyarakat menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS agar dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Setelah kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan sembako di Aula Kantor Camat Alas, seluruh rombongan melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan Salat Jumat berjamaah di Masjid Besar Al-Ihsan Kecamatan Alas. Momentum kebersamaan tersebut semakin memperkuat nilai ukhuwah dan sinergi antara BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyerahkan bantuan untuk biaya pembangunan Masjid Besar Al-Ihsan sebesar Rp10.000.000 kepada pengurus masjid. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan sosial keagamaan masyarakat Kecamatan Alas.

Perwakilan pengurus Masjid Besar Al-Ihsan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. “Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas bantuan ini. Insya Allah bantuan tersebut akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan Masjid Besar Al-Ihsan demi kenyamanan jamaah,” ujarnya.

Salah seorang penerima bantuan sembako yang merupakan imam masjid juga mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi motivasi untuk terus mengabdi dalam melayani umat.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sejak awal tahun 2026, memperkuat peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat, serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa kembali mencatatkan kinerja positif dan membanggakan sepanjang tahun 2025. Lembaga pengelola zakat resmi tersebut berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan total mencapai Rp4.483.618.428,11. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola dana umat.

Rincian dana yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2025 terdiri dari zakat sebesar Rp1.941.123.645,37 dan infak sebesar Rp2.542.494.836,74. Jumlah tersebut menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan ZIS di Kabupaten Sumbawa dan mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah, serta berbagai pihak yang secara konsisten menunaikan kewajiban dan kepedulian sosial melalui BAZNAS.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara BAZNAS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, instansi vertikal, para muzaki, serta dukungan luas dari masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian pengumpulan ZIS tahun 2025 ini merupakan hasil kerja bersama. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan para muzaki yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menjadi amanah besar bagi kami untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para mustahik,” ungkap Syukri Rahmat.

Ia menegaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pengelolaan dana ZIS. Seluruh dana yang terhimpun dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diawasi secara berkala agar tetap berada pada koridor yang benar.

Dari sisi pendistribusian dan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah menyalurkan dana sebesar Rp4.272.007.236,00 sepanjang tahun 2025. Dana tersebut disalurkan kepada 7.851 mustahik yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Penyaluran dilakukan secara merata dan berkeadilan kepada enam asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Penyaluran dana ZIS tersebut diwujudkan melalui berbagai program unggulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, mulai dari bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, hingga program produktif yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi prioritas utama agar dana zakat tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang.

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI., menjelaskan bahwa capaian pengumpulan ZIS tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pengumpulan dana ZIS tahun ini melampaui tahun sebelumnya sebesar Rp3,6 miliar. Ini merupakan indikator positif meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah, serta kepercayaan yang semakin kuat kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.

Menurut Dr. Supriyadi, peningkatan tersebut juga didukung oleh optimalisasi layanan digital, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah. BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus berupaya menghadirkan kemudahan bagi para muzaki dalam menyalurkan ZIS, baik secara langsung maupun melalui sistem pembayaran non-tunai.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta menghadirkan program-program inovatif yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan kolaboratif, diharapkan dana zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Pulau Bungin.Amarmedia.co.id– Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) melalui Kepala Bidang Budidaya melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Koperasi Bungin Bahari Sejahtera di Desa Pulau Bungin pada Selasa (30/12/2025) lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung bantuan bibit kerang mutiara yang telah diterima oleh para anggota koperasi.

Program bantuan ini merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor budidaya laut. Berdasarkan informasi di lapangan, bibit kerang mutiara tersebut kini telah dikelola oleh anggota koperasi untuk mulai dibudidayakan.

Keberhasilan penyaluran bantuan ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak. Program ini terlaksana atas inisiasi dan dukungan penuh dari H. Andi Mappeleppui Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi PKS, yang berkomitmen mendorong potensi kelautan di wilayah tersebut agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan budidaya.

"Kunjungan ini memastikan bahwa bantuan bibit yang diberikan tepat sasaran dan sudah diterima dengan baik oleh kelompok yang bersangkutan," ujar H.Andi saat dikonfirmasi mengenai kegiatan tersebut.

Dengan adanya bantuan bibit kerang mutiara ini, Koperasi Bungin Bahari Sejahtera diharapkan mampu menjadi pelopor budidaya mutiara di Desa Pulau Bungin. Selain meningkatkan pendapatan anggota, program ini juga diproyeksikan dapat memperkuat posisi desa tersebut sebagai salah satu sentra budidaya laut yang potensial di masa depan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa langsung bergerak cepat. Di bawah kepemimpinan Kepala Bagian Pemerintahan yang baru, Aminuddin, ST., MT jajaran staf menggelar rapat perdana dengan agenda krusial pada Jumat (2/1).

Rapat staf perdana ini bukan sekadar ajang perkenalan, melainkan menjadi momentum penyusunan strategi menghadapi tumpukan dokumen negara yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

Aminuddin menegaskan bahwa Bagian Pemerintahan tidak memiliki waktu untuk bersantai. Fokus utama saat ini adalah percepatan penyusunan empat dokumen fundamental daerah, yaitu LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan LKJiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Khusus untuk LKJiP, Aminuddin menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral. "Dokumen LKJiP merupakan wujud kolaborasi erat antara Bagian Organisasi sebagai pengampu tupoksi dengan Bagian Pemerintahan. Kami harus berjalan beriringan agar laporan yang dihasilkan akurat dan akuntabel," ujarnya.

Dengan tenggat waktu yang hanya tersisa sekitar dua bulan lebih sedikit, Bagian Pemerintahan berkomitmen memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Meski dituntut bekerja dengan ritme "tancap gas", aspek kualitas tetap menjadi prioritas utama.

"Kita semua berkomitmen, tidak hanya dari sisi kuantitas atau sekadar menggugurkan kewajiban pemenuhan dokumen saja yang dikejar, tetapi sisi kualitas harus seiring, sejalan, dan seirama," tegas Aminuddin di hadapan stafnya.

Semangat Baru, Tantangan Baru

Pembahasan dalam rapat tersebut dinilai sangat kompleks mengingat setiap dokumen memiliki indikator penilaian yang ketat dari pemerintah pusat. Namun, dengan hadirnya pimpinan baru dan soliditas staf yang terjaga, Bagian Pemerintahan optimis mampu menuntaskan seluruh kewajiban administratif tersebut tepat waktu demi mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan Kabupaten Sumbawa di tahun 2026.(GAM)

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan, bahwa proyek IJD (Infrastruktur Jalan Daerah) Batu Dulang-Tepal akan segera dimulai. "Hari ini kita sosialisasikan proyek ini, dengan panjang ruas sekitar 8 kilo dan anggaran Rp 90 miliar," ujarnya.

Bupati menjelaskan bahwa kontrak proyek telah ditandatangani pada 15 Desember 2025, dan pekerjaan akan dimulai pada 7 Januari 2026. "Alat-alat berat sudah ada di tempat, targetnya selesai akhir tahun 2026," tambahnya.

Proyek ini merupakan salah satu dari tiga proyek yang telah dimasukkan dalam sistem program strategis nasional. "Alhamdulillah, ini merupakan langkah besar untuk meningkatkan infrastruktur di Sumbawa," kata Bupati.

Bupati juga menyoroti proyek irigasi yang gagal karena tekanan masyarakat. "Jangan ganggu proyek, biar kami kerjakan," tegas Bupati.

Dengan proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian di daerah tersebut. Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proyek ini. "Mari kita dukung proyek ini, agar Sumbawa dapat lebih maju," ajaknya.

Sebelumnya, Asisten perekonomian dan pembangunan - Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST menyampaikan, tujuan dari sosialisasi ini adalah yang pertama memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan lanjutan pembangunan ruas Batu dulang - Tepal, karena dari km 0 sampai 0,600 sudah dilaksanakan, dan dari km 0 - 0,600 sampai dengan nanti di berang tampu di awal ruas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 itu memang masih ada lahan masyarakat jumlah lahan masyarakat ini adalah sekitar 30 orang tetapi nanti berapa luasan per luasan masyarakat itu nanti di informasikan nanti sekitar tanggal 10 atau 12 karena masih dilakukan stake out atau penataan,"ujarnya

Lebih lanjut Asisten 2 mengatakan yang kedua terkait dengan itu tujuan sosialisasi ini adalah agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti oleh rekanan pt metro lestari utama betul-betul dijaga di dukung dengan penuh karena ini perjuangan kita untuk mendapatkan alokasi dana ini cukup panjang, ini butuh waktu 3 tahun dan harapan kita nanti ini akan berlanjut ke ruas tepal batu rotok, lenangguar teladan sampai teladan batu rotok dengan anggaran yang cukup besar yaitu total untuk konstruksinya itu pagudana 88 miliar sedangkan untuk konsultannya pagudananya 2,9 miliar, untuk itu hari ini tanggal 1 januari kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat nanti pelaksanaan kegiatan itu sifatnya multiyears jadi lewat tahun kontrak sudah dilakukan pada tanggal 22 desember 2025 dan akan berakhir nanti pada tanggal 16 november 2026,"tutupnya.

Dilanjutkan dengan pembekalan oleh Bupati kepada semua kepala OPD terkait dengan program kerja di tahun 2026

Kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit Durian sebanyak 750 pohon di Olat Batu Dulang oleh Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua 3 DPRD, Sekda, Para Asisten, Staf Ahli, beserta Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Masyarakat

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa - Drs.H. Mohamad Ansori menyampaikan, bahwa penanaman durian di Kecamatan Batu Lante, Desa Batu Dulang, akan menjadikan daerah tersebut sebagai central agro wisata durian. "Alhamdulillah, nanti kecamatan Batu Lante akan menjadi central agro wisata dan durian ini akan go nasional," ujarnya.

Wabup juga berharap bahwa hasil durian Sumbawa akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. "Terima kasih sudah kita rasakan bersama dengan OPD terkait semuanya pada siang hari ini," tambahnya.

Dengan penanaman durian ini, Wabup berharap bahwa Sumbawa dapat menjadi lebih maju dan sejahtera. "Sumbawa hijau lestari unggul maju dan sejahtera," tutupnya (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id ( 31 Desember 2025) — Umat Islam di Kabupaten Sumbawa mengisi malam pergantian tahun dengan doa bersama yang digelar di Masjid Agung Nurul Huda, Rabu malam. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Drs. Mohamad Ansori, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menekankan pentingnya mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif dan bernilai ibadah. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan mutasi dan rotasi pejabat di akhir tahun 2025 sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi. Mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur guna memperkuat pelayanan publik.

Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program safari penanaman pohon yang terus digalakkan di berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Ditempat yang sama dakwah Islamiah yang diisi oleh Ustad H. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov., yang mengajak jamaah menjadikan momentum tahun baru sebagai sarana introspeksi dan peningkatan keimanan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penggalangan dana bagi sudara-saudara kita yang terdampak musibah.

Doa bersama ini juga dirangkaikan dengan acara peresmian hasil renovasi Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana ibadah. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, para asisten, staf ahli bupati, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para jamaah sholat isya yang ada di lingkungan sekitar Masjid Agung Nurul Huda.(AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id – Pasca resmi dilantik oleh Bupati Sumbawa, Camat Alas yang baru, Usman, SE., ME., menyatakan kesiapannya untuk membawa perubahan signifikan bagi wilayah gerbang barat Kabupaten Sumbawa. Dalam wawancara yang dilakukan pada Rabu (31/12), Usman mengungkapkan rasa syukur sekaligus komitmennya dalam mengemban amanah besar sebagai administrator pemerintahan sekaligus kepala wilayah.

“Ini adalah tanggung jawab besar. Camat bukan hanya administrator, tapi juga penguasa wilayah. Meski ini pengalaman baru bagi saya, dukungan dari Bupati, Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan media menjadi modal utama untuk membangun Alas ke arah yang lebih baik,” ujar Usman.

Strategi "Alas Balong Pasiki" dan Pemetaan Wilayah

Usman memperkenalkan semangat "Alas Balong Pasiki" sebagai landasan kolaborasi dan inovasi. Langkah awal yang akan ditempuhnya adalah melakukan pemetaan menyeluruh (mapping) terkait kelebihan dan kekurangan di seluruh desa di Kecamatan Alas.

"Saya akan mengumpulkan data dari semua bidang kehidupan masyarakat. Keunggulan di masing-masing desa akan kita kembangkan menjadi potensi ekonomi, sementara kekurangan di sisi infrastruktur, SDM, maupun sosial budaya akan kita berikan "treatment"khusus agar menjadi faktor penyumbang keberhasilan pembangunan," jelasnya.

Tiga Inovasi Utama untuk Wajah Baru Alas

Menyadari posisi strategis Alas sebagai pintu masuk utama dari arah Pelabuhan Poto Tano, Usman telah menyiapkan tiga terobosan utama:

Pertama : Penataan Infrastruktur dan Estetika Kota

Usman berencana melakukan pembenahan total di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Poto Tano. Targetnya adalah mengubah kesan Alas yang selama ini dianggap kurang terawat menjadi wilayah yang asri, hijau, dan tertata rapi.

"Kita ingin para pelintas mendapatkan kesan indah saat memasuki Sumbawa. Titik-titik yang kumuh akan ditertibkan dan dipercantik dengan melibatkan pihak swasta, desa, dan masyarakat."

Kedua : Revitalisasi Pasar Alas dan Penataan PKL.

Kondisi kemacetan dan ketidakteraturan di sekitar Pasar Alas menjadi perhatian serius. Usman berkomitmen menata kembali pedagang kaki lima (PKL) dan memperbaiki tata kelola di lingkungan pasar. Selain itu, optimalisasi taman kota akan dilakukan agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga.

Ketiga : Pengembangan Wisata dan Kuliner Berstandar Nasional.

Kecamatan Alas memiliki kekayaan potensi wisata mulai dari bahari, pegunungan, hingga kuliner dan budaya. Usman berencana membawa potensi ini ke level yang lebih tinggi.

"Kami akan menyusun proposal untuk memperkenalkan potensi Alas ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Kami ingin Alas bukan hanya sekadar tempat lewat, tapi menjadi destinasi yang mempesona dan dirindukan," tambahnya.

Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa

Sebagai pembina desa, Usman juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Ia akan memastikan alokasi Dana Desa (DD) dan ADD benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan program pembangunan di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Saya akan memastikan setiap rupiah di APBDes mencapai sasaran kinerja yang bagus dan tetap berada di jalur yang benar (on the track) untuk kesejahteraan masyarakat," tegas mantan pejabat yang berpengalaman di bidang tata kelola pemerintahan ini.

Menutup wawancaranya, Usman memohon doa restu dan bimbingan dari Tuhan serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id – Menutup kalender tahun 2025 dengan langkah strategis, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi melantik dan mengukuhkan 132 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Acara khidmat ini berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa pada Rabu, 31 Desember 2025.

Pelantikan ini didasarkan pada SK Bupati Sumbawa Nomor 1796 dan 1797 Tahun 2025, yang mencakup 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 58 Pejabat Administrator, dan 70 Pejabat Pengawas. Proses mutasi ini dilakukan untuk penyegaran organisasi sekaligus penyesuaian nomenklatur jabatan baru dari pemerintah pusat.

Birokrasi Ibarat Sungai: Jangan Menjadi Batu Penghambat

Dalam sambutannya yang penuh filosofi, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa jabatan bukanlah sebuah penghargaan untuk bersantai, melainkan tanggung jawab berat yang diawasi langsung oleh publik.

"Jabatan bukan hadiah, bukan tempat beristirahat. Ini adalah pos awal untuk berlari lebih cepat. Birokrasi itu seperti sungai besar; jangan menjadi batu yang menghambat arus, tapi jadilah air yang memperlancar proses pelayanan masyarakat," tegas Bupati di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Dirinya juga mengingatkan bahwa meskipun masa kepemimpinan baru berjalan 10 bulan, ritme kerja Pemda tidak akan melambat. "Ritme kerja kami tidak pendek, tidak pelan, dan tidak menunggu. Tantangan daerah tidak menunggu kesiapan kita," tambahnya.

Bupati memaparkan sejumlah capaian dan rencana besar yang sedang dikerjakan, di antaranya: Infrastruktur Jalan dengan Penandatanganan kontrak proyek Inpres Jalan Daerah senilai Rp88 Miliar untuk rute Batu Dulang–Tepal yang akan di-launching dalam waktu dekat Selain itu, menyusul rencana proyek jalan senilai Rp280 Miliar untuk rute Lenangguar–Orong Telu dan Tepal Batu Rotok.

Bupati Sumbawa mengungkap agenda Hilirisasi Industri. "Kita ada rencana pembangunan industri unggas terintegrasi di Serading seluas 10 hektar dengan nilai investasi mencapai Rp1,6 Triliun dan saat launching di NTB Sumbawa yang akan menjadi tempatnya" ungkap Haji Jarot.

Bupati juga memberikan beberapa hasil kerja hibah mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),Upaya lobi tingkat tinggi untuk menjadikan kawasan Samota sebagai Kawasan Ekonomi Biru dan KEK, setara dengan destinasi Mandalika atau Labuan Bajo, guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur.

Sentilan "Selfie" dan Komitmen Sumbawa Hijau Lestari

Salah satu poin menarik dalam sambutan Bupati adalah penekanan pada program Sumbawa Hijau Lestari.Ia menyoroti perlunya komitmen nyata dalam penghijauan dan pemberantasan illegal logging.

"Saya mencatat, banyak ASN yang ikut menanam pohon tapi lebih banyak sibuk selfie. Menanam itu pesan moral, kepemimpinan dan ekologis. Kalau kita pergi menanam, jangan hanya selfie di pojok, bibitnya hampir rusak tapi belum ditanam. Kita harus sungguh-sungguh menyelamatkan mata air dan hutan Sumbawa," sentil Bupati.

Bupati juga mengapresiasi sinergi TNI/Polri yang bergerak cepat menindak pelaku penebangan liar, bahkan di tengah malam sekalipun.

Energi Baru Menuju HUT Sumbawa ke-67

Penempatan pelantikan di akhir tahun sengaja dilakukan agar para pejabat dapat memulai tahun 2026 dengan energi dan semangat baru. Apalagi, Kabupaten Sumbawa akan merayakan HUT ke-67 pada 22 Januari 2026 mendatang.

"Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita signifikan dan angka kemiskinan menurun 1,1% dalam 10 bulan. Mari jadikan birokrasi ini tim kerja yang solid, bukan sekadar kumpulan jabatan. Bergeraklah dengan loyalitas dan kreativitas tinggi," pungkasnya.

Menutup acara, Bupati menyampaikan sebuah pantun penuh makna:

"Berlayar jauh menuju seberang, angin kencang jangan dihindari. Jabatan bukan sekadar gelar dan lambang, amanah rakyat wajib dilayani."

Adapun yang dilantik adalah sebagai berikut : 

Selengkapnya di lampiran berita ini. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id ( 23 Desember 2025) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Polda NTB dan unsur terkait terus melakukan pemantauan intensif selama pelaksanaan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlangsung sejak 23 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Pemantauan dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain Pos Polisi Karang Jangkong, Terminal Mandalika, Giri Menang Square, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), serta Pelabuhan Gili Mas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, kelancaran mobilitas masyarakat, serta kenyamanan wisatawan selama libur akhir tahun.

Dalam rangka Operasi Lilin Rinjani 2025, Polda NTB menurunkan sekitar 1.908 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Pengamanan difokuskan pada objek wisata unggulan seperti Gili Trawangan, Kuta Mandalika, dan kawasan sekitarnya, serta simpul transportasi utama berupa bandara, pelabuhan, dan dermaga. Secara keseluruhan, pengamanan didukung oleh 30 pos, yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis di NTB.

Selain pengamanan statis, aparat kepolisian juga aktif melaksanakan patroli cipta kondisi di pusat-pusat keramaian. Patroli ini bertujuan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberikan imbauan tertib berlalu lintas, serta mencegah potensi kriminalitas ringan selama momentum libur panjang.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga mendirikan posko dan pos pantau Nataru di sejumlah kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas masyarakat. Posko ini berfungsi sebagai pusat pemantauan langsung kondisi keamanan sekaligus respons cepat terhadap potensi gangguan.

Di sisi lain, antisipasi cuaca ekstrem menjadi perhatian khusus. BMKG bersama instansi terkait terus memantau perkembangan cuaca, termasuk potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah NTB, mengingat periode Nataru bertepatan dengan puncak musim hujan yang berpotensi memengaruhi perjalanan darat, laut, dan udara.

Arus Transportasi Udara Meningkat

Berdasarkan hasil pemantauan sektor transportasi udara selama periode Nataru, tercatat kinerja yang positif. Secara kumulatif, total penerbangan mencapai 712 flight, dengan jumlah penumpang sebanyak 60.514 orang dan total kargo sekitar 260 ton. Rata-rata pergerakan penumpang harian berada di kisaran 7.500 orang, dengan tingkat keterisian kursi (seat load factor) mencapai 63–70 persen.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah penerbangan meningkat signifikan hingga 35 persen, sementara jumlah penumpang tumbuh sekitar 7–8 persen secara tahunan (year on year). Meski kargo udara mengalami penurunan sekitar 14 persen, angkanya masih menunjukkan pemulihan yang stabil dibanding masa pra-pandemi.

Puncak pergerakan penerbangan tercatat pada H-6 Natal atau 19 Desember, sedangkan puncak penumpang terjadi pada H-3 atau 22 Desember dengan jumlah penumpang mencapai 9.135 orang, tertinggi selama periode pemantauan sementara. Adapun puncak kargo terjadi pada H-5 atau 20 Desember.

Lonjakan aktivitas penumpang paling tinggi terjadi pada rentang waktu pukul 08.00–10.00 WITA dan 15.00–17.00 WITA, yang menjadi periode kritis pelayanan bandara, terutama pada proses check-in, penanganan bagasi, dan transportasi lanjutan.

Aman dan Terkendali

Secara umum, arus Nataru 2025–2026 di NTB berjalan aman, tertib, dan terkendali. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, pengelola transportasi, serta dukungan masyarakat dinilai mampu mengakomodir peningkatan mobilitas tanpa gangguan signifikan.

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tetap mematuhi aturan, menjaga keselamatan, serta mengikuti informasi resmi terkait cuaca dan transportasi selama sisa periode libur akhir tahun. (edo/nov)

Mataram,Amarmedia.co.id ( 23 Desember 2025) - Gubernur NTB Dr. Muhamad Iqbal melantik sebanyak 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi NTB di halaman Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Selasa 23 Desember 2025.

Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa teman-teman PPPK Paruh Waktu yang dilantik hari ini adalah tulang punggung pelayanan publik bagi pemerintah Provinsi NTB ke depannya.

"Kalian adalah tulang punggung pelayanan publik di lingkup pemerintah Provinsi NTB," tegas Miq Iqbal dihadapan ribuan PPPK Paruh Waktu yang hadir pelantikan.

Untuk itu, Miq Iqbal berharap kepada teman-teman PPPK Paruh Waktu harus memiliki dua hal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama adalah berkualitas baik dalam bekerja maupun dalam pengabdian. 

Kedua, harus memiliki komitmen. Komitmen untuk terus maju, komitmen untuk melihat NTB maju dari waktu ke waktu dan komitmen untuk terus melihat NTB makmur mendunia.

"Jika teman-teman tidak mampu memiliki keduanya. Tapi setidaknya harus memiliki komitmen karena berkualitas tanpa komitmen tidak ada artinya," jelasnya.

Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada PPPK Paruh Waktu yang sudah dilantik hari ini, penantian selama ini telah sampai pada titik ini. Gubernur berharap bahwa teman-teman PPPK Paruh Waktu menjadi abdi negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjadi yang terbaik.

"Mari jadikan pengabdian ini sebagai ibadah, jangan lupa bersyukur karena di luar sana ada 518 orang di lingkungan Pemprov NTB yang tidak beruntung dengan teman-teman semua," harapnya.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu diberikan kepada puluhan perwakilan PPPK Paruh Waktu yang memiliki pengabdian yang sangat lama baik dari teknis maupun guru-guru dari SMA, SMK, SLB di lingkungan Pemprov NTB. Usai memberikan arahan, Miq Iqbal juga berkesempatan menyapa seluruh PPPK Paruh Waktu yang hadir.

Dalam kegiatan pelantikan dan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Pj Sekda NTB H. Lalu. Moh. Fauzal dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (man/nov)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang penghujung tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (22/12/2025).

Rapat rutin akhir tahun ini menjadi ajang konsolidasi vital untuk mengevaluasi kondisi daerah sekaligus mematangkan persiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam arahannya, Bupati H. Jarot menegaskan bahwa meski situasi keamanan di Kabupaten Sumbawa saat ini terkendali, kewaspadaan tidak boleh kendor. Ia secara khusus mengimbau masyarakat agar tidak merayakan pergantian tahun secara berlebihan.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan arak-arakan maupun menyalakan petasan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Mari kita jaga ketenteraman dan kondusivitas bersama," ujar Bupati.

Senada dengan Bupati, Sekda Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo mengajak masyarakat untuk mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab akan menggelar doa bersama di Masjid Jami’ pada 31 Desember malam sebagai bentuk empati terhadap bencana yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatera.

Pihak aparat keamanan menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal jalannya perayaan. Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini mengonfirmasi pengamanan ketat di lima gereja serta peningkatan patroli di objek wisata. Operasi gabungan juga akan digelar untuk memberantas miras, narkoba, dan senjata tajam.

Demikian pula dari Kodim 1607/Sumbawa menegaskan dukungan personel pada pos pelayanan di perbatasan serta mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem pasca-tahun baru.

Dalam kesempatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa (Kajari ) Iwan Arto Koesoemo mendukung penuh pengamanan dan mengusulkan optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai langkah preventif jangka panjang.

 Penguatan Program Sumbawa Hijau Lestari

Di sela pembahasan keamanan, Bupati Jarot tetap memberikan atensi besar pada sektor lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari. Ia menekankan bahwa program ini bukan sekadar seremonial penanaman, melainkan butuh komitmen perawatan berkelanjutan.

Sebagai aksi nyata, direncanakan akan dilakukan penanaman pohon durian secara massal di kawasan Batu Dulang pada 1 Januari 2026. Langkah ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi kelestarian alam Sumbawa di tahun yang baru.

Sebagai penutup rapat Forkopimda terakhir di tahun 2025 ini, Bupati menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antarinstansi. Seluruh elemen sepakat untuk turun langsung memantau situasi di lapangan, termasuk rencana kunjungan bersama pada hari Rabu untuk memberikan perhatian langsung kepada jemaat yang merayakan Natal.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka agenda strategis Sarasehan MPR RI yang digelar di La Grande Hotel Sumbawa pada Senin (22/12/2025). Kegiatan ini merupakan buah kolaborasi antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa.

Acara ini dihadiri oleh para tokoh di antaranya Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI, H. Johan Rosihan, S.T., jajaran pimpinan OPD, para camat, serta organisasi keagamaan. Forum ini bertujuan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Lompatan Signifikan: Target Rp10 Miliar

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot memaparkan capaian luar biasa Baznas Kabupaten Sumbawa yang berhasil mencatatkan lonjakan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah hingga 200 persen.

"Dari capaian hampir Rp3 miliar pada tahun sebelumnya, tahun ini kita berani menargetkan penghimpunan hingga Rp10 miliar. Keberanian ini harus diiringi kerja keras dan komitmen kuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Bupati Jarot.

Untuk mendukung target tersebut, Bupati menekankan dua strategi utama yaitu SDM Berkualitas dan Ekspansi UPZ. "Pengelola Baznas saat ini merupakan figur-figur terpilih melalui seleksi ketat tingkat provinsi, dengan latar belakang pendidikan magister (S2) hingga doktor (S3) sehingga dapat mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga ke tingkat kecamatan dan desa agar distribusi lebih transparan dan tepat sasaran" urainya.

Bupati juga menyoroti bahwa Baznas adalah representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia berharap dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Senada dengan hal tersebut, acara dilanjutkan dengan talkshow bertajuk "Zakat dan Kedaulatan Sosial: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dalam Penanggulangan Kemiskinan". Diskusi ini menghadirkan dua pakar, yakni Dr. Deddy Heriwibowo, S.Si., dan Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si.

Para narasumber sepakat bahwa pengelolaan zakat yang profesional adalah bentuk nyata pengamalan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara (melalui Baznas) bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan perlindungan fakir miskin.

Melalui sinergi antara pusat (MPR RI) dan daerah, Kabupaten Sumbawa optimis dapat menjadikan zakat sebagai motor penggerak utama dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (22 Desember 2025)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyerahan bantuan sarana air minum tahun 2025. Bantuan tersebut diserahkan secara resmi kepada 15 Kepala Desa dalam acara yang berlangsung khidmat di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/12).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H.Mohamad Ansori, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, serta para Kepala Desa penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Drs.H. Mohamad Ansori menekankan bahwa akses air bersih adalah urusan fundamental yang menyangkut kualitas hidup rakyat.

"Hari ini, kami serahkan bantuan air minum tahun 2025. Semoga bantuan ini membawa manfaat nyata dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan rakyat Sumbawa," ujar Wabup.

Dirinya juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Dinas PUPR atas kerja kerasnya, serta dukungan pemerintah pusat yang memungkinkan program ini terlaksana. Tak hanya menyerahkan bantuan, Wabup mengajak pemerintah desa untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya air.

"Saya mengajak desa-desa untuk berinovasi memanfaatkan sumber air, misalnya dengan mengintegrasikan energi alternatif. Tugas kita adalah memaksimalkan potensi sumber air yang ada demi kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan, S.T., dalam laporannya memaparkan kondisi terkini akses air bersih di Bumi Sabalong Samalewa. Saat ini, cakupan akses air bersih di Sumbawa berada di angka 12,83%, dengan target ambisius mencapai 40% pada tahun 2029.

"Untuk mencapai target tersebut, kami akan terus melakukan intervensi melalui skema pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi," jelas Sofyan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik hanyalah langkah awal. Kunci utama keberhasilan program ini terletak pada keberlanjutan pelayanan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun.

"Sarana air minum ini harus dipelihara dengan baik, baik melalui dukungan APBDes maupun sumber lainnya. Komitmen penerima manfaat untuk membayar iuran dan pengelolaan yang profesional sangat penting agar pelayanan air minum ini tetap berkelanjutan," tegasnya.

Penyerahan bantuan ini disambut dengan rasa syukur mendalam oleh para pimpinan desa. Salah satu Kepala Desa mengungkapkan rasa harunya atas perhatian pemerintah daerah.

"Ini adalah momen yang sangat kami tunggu-tunggu. Akses air bersih adalah dambaan warga kami selama bertahun-tahun. Kami berkomitmen untuk menjaga dan mengelola bantuan ini sebaik-baiknya," ungkapnya.

Dengan penyerahan bantuan kepada 15 desa ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis dapat terus menekan angka kesulitan air bersih dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.(am)

Dalam sambutannya, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Budi Santoso, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Sumbawa berjumlah 2.979 orang, dengan rincian sebagai berikut Tenaga Pendidik 175 formasi, Tenaga Kesehatan 910 formasi, dan Tenaga Teknis 1.894 formasi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa terdapat 37 pelamar yang tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan NIP PPPK Paruh Waktu, dengan rincian 35 orang menyatakan mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), 1 orang meninggal dunia, 1 orang tidak memenuhi syarat karena telah memasuki batas usia pensiun.

Kepala BKPSDM menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dan penetapan PPPK Paruh Waktu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan waktu kerja dan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara maupun daerah, tanpa menghilangkan hak perlindungan kerja dan penilaian kinerja.

“Pemerintah daerah memastikan kebijakan PPPK Paruh Waktu dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada keberlanjutan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga terus mengupayakan perbaikan tata kelola ASN secara bertahap, menyesuaikan regulasi yang berlaku dan kemampuan fiskal daerah” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Sumbawa berharap agar PPPK Paruh Waktu dapat menjadi energi baru dalam mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera, serta menegaskan bahwa kinerja hari ini akan menentukan masa depan pelayanan publik Kabupaten Sumbawa.(AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., didampingi Ketua TP PKK Kab. Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, menghadiri acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67 yang berlangsung di Lapangan Parade Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Praya, Lombok Tengah, Rabu (17/12/2025).

Kehadiran Bupati Sumbawa tersebut menjadi wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap semangat kebersamaan dan percepatan pembangunan Nusa Tenggara Barat sebagaimana diusung dalam tema HUT NTB ke-67, “Gerak Cepat NTB Hebat.”

Syukuran HUT NTB ke-67 ini dihadiri Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., M.IP, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelajar dan mahasiswa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan Pataka Lambang NTB oleh Bupati Lombok Tengah kepada Gubernur NTB, dilanjutkan dengan pembacaan sejarah NTB sebagai refleksi perjalanan pembangunan daerah.

Suasana syukuran semakin semarak dengan penampilan tarian kolosal Sasak Dance, Live Orchestra oleh Namone Sarre Orchestra & Choir, serta Simfoni KSB Choir yang membawakan lagu “NTB Makmur Mendunia,” menghadirkan nuansa budaya yang kental dan penuh makna.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan rasa syukur atas peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bergerak cepat, berinovasi, dan berkolaborasi dalam mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

Di akhir acara, Gubernur NTB didampingi Wakil Gubernur NTB menyerahkan ASN Award serta meluncurkan sejumlah proyek strategis Provinsi NTB sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan khidmat. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Provinsi NTB, mencerminkan kekayaan budaya serta semangat persatuan dalam keberagaman di Nusa Tenggara Barat (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (20 Desember 2025) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (FISIPOL UNSA) menyelenggarakan Seminar Kebijakan Publik bertajuk “Refleksi Jelang Satu Tahun Pemerintahan Jarot – Ansori: Tantangan dan Arah Pembangunan Sumbawa”.

Seminar ini digelar dalam rangkaian Dies Natalis Universitas Samawa (UNSA) ke-27, Sabtu (20/12/25), sebagai bentuk kontribusi nyata dunia akademik terhadap pembangunan daerah.

Acara yang dihadiri Ratusan peserta dari kalangan birokrat, legislator, akademisi, dan mahasiswa ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengakselerasi pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Dalam seminar tersebut sejumlah tokoh penting pembicara kunci. Yakni, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP; Kepala BAPPEDA Dr. Dedy Heriwibowo, M.Si; Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov; pakar kebijakan dari Matadata Institute Nurdin Ranggabarani, SH., MH; serta akademisi FISIPOL UNSA Muhammad Yamin, SE., M.Si. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Ardiansyah, S.IP., M.Si.

Isu utama yang mendominasi diskusi adalah ancaman pengetatan anggaran daerah pada tahun depan. Kepala BAPPEDA, Dr. Dedy Heriwibowo, memaparkan data kritis tentang penurunan drastis transfer pusat.

“Transfer pusat ke daerah (TKDD) turun signifikan. Untuk Kabupaten Sumbawa, Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan turun 87,68% pada 2026. Ini akan mempengaruhi ruang fiskal dan kecepatan program prioritas,” tegas Dedy.

Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan identifikasi dan penajaman prioritas belanja. “Kita harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan belanja penunjang, dengan memperhatikan aspek urgensi dan manfaat langsung untuk masyarakat,” tambahnya.

Gambaran tantangan tersebut diamini akademisi Muhammad Yamin, yang menyebut kondisi ini sebagai “badai fiskal”. “Jika kondisi fiskal kita demikian, apa yang akan kita lakukan?” tanyanya retoris.

Yamin lalu mengajukan solusi strategis, yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Meningkatkan PAD melalui tarif pajak komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut diprediksi bisa memberikan tambahan hingga Rp 462 miliar, tentu jika didukung regulasi yang memberi kewenangan,” paparnya.

Di tengah tantangan ke depan, Bupati Haji Syarafuddin Jarot memaparkan sejumlah capaian fondasional selama satu tahun kepemimpinan. “Satu tahun pertama adalah fase konsolidasi, pembenahan fondasi tata kelola, dan penyiapan arah lompatan pembangunan jangka menengah,” ujarnya.

Beberapa indikator kinerja yang dibanggakan antara lain pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,26% pada Triwulan II-2025, peningkatan presentase jalan dalam kondisi mantap, serta komitmen lingkungan melalui gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. “Tanam Pohon, Lindungi Hutan, Alam akan menjaga Kita,” seru orang nomor satu di daerah ini mengingatkan.

Namun, ia juga tak menampik bahwa tuntutan masyarakat masih besar. “Survei menunjukkan tiga tuntutan utama, yakni pembukaan lapangan kerja, percepatan pembangunan jalan di daerah terpencil, dan penanganan lingkungan yang lebih tegas,” tandasnya.

Untuk itu, Bupati yang disapa Haji Jarot menekankan pentingnya kolaborasi. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengajak semua pihak untuk ikut mengawal, mengkritisi, dan mendukung pembangunan,” ajaknya.

Dalam paparanya beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam dunia pendidikan yakni mendorong percepatan pembentukan Tim Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Samawa yang siap didukung melalui APBD Perubahan Tahun 2026.

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menegaskan komitmen dewan sebagai mitra yang kritis namun solutif. “DPRD tetap menjadi mitra sejajar pemerintah dalam mengaudit kinerja dan menguatkan komitmen untuk rakyat,” jelasnya.

Ia menyoroti perlunya respons cepat terhadap persoalan riil di lapangan. “DPRD mendorong respons cepat terhadap konflik lahan, infrastruktur jalan di wilayah terpencil, dan ketersediaan pupuk bagi petani,” tegas Nanang.

Di akhir pemaparannya, ia mengingatkan semua pihak untuk fokus pada tujuan bersama. “Rakyat tidak butuh perdebatan, mereka butuh kesejahteraan yang nyata. Mari buang ego sektoral, perkuat kolaborasi!” serunya.

Selanjutnya, Nurdin Ranggabarani menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) sebagai momentum krusial untuk Sumbawa. “PSN jadi momentum untuk memperkuat SDM dan infrastruktur di Pulau Sumbawa,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kehadiran PSN harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi jangka panjang, bukan hanya proyek fisik semata.

“Ini peluang emas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal dan menyelesaikan tantangan infrastruktur dasar yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” jelas Direktur Eksekutif Matadata Institute tersebut.

Sementara dalam diskusi yang berlangsung hangat fokus pada potensi besar yang belum tergarap optimal, khususnya dari sektor kelautan. Muhammad Yamin memaparkan bahwa nilai produksi Teluk Saleh pada 2023 mencapai Rp 15,9 triliun, namun mayoritas masih diekspor sebagai bahan mentah.

“Peluang hilirisasi dan industri pengolahan berbasis UMKM di sektor ini masih sangat terbuka,” kata Yamin.

Dari seluruh diskusi, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang terbagi dalam empat pilar: (1) Optimalisasi fiskal dan PAD, (2) Penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi dan UMKM, (3) Percepatan tata kelola dan digitalisasi layanan, serta (4) Pemberdayaan SDM dan konsistensi program lingkungan.

Moderator seminar, Dr. Ardiansyah, menyatakan bahwa rekomendasi ini akan didokumentasikan dan diserahkan kepada pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan pertimbangan perencanaan tahun 2026.

“Seminar ini adalah bentuk kontribusi akademisi dalam rangka Dies Natalis UNSA untuk memberikan perspektif dan opsi kebijakan, terutama dalam menghadapi tahun yang penuh tantangan ini,” tutup Ardiansyah. (AM/SR)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika pembangunan. Hal ini mengemuka dalam Seminar Kebijakan Publik yang digelar FISIPOL Universitas Samawa (UNSA), Sabtu (20/12/2025).

Kebijakan Bupati: Konsolidasi dan Lompatan Pembangunan

Bupati Sumbawa, Haji Jarot, menegaskan bahwa satu tahun pertama kepemimpinannya adalah fase krusial untuk membenahi tata kelola pemerintahan. Meski dihadapkan pada tantangan global, indikator ekonomi Sumbawa menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 4,26% pada pertengahan 2025.

"Satu tahun ini adalah fase konsolidasi. Kami sedang menyiapkan arah lompatan pembangunan jangka menengah. Fokus kami bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga fondasi sumber daya manusia, termasuk komitmen mendukung berdirinya Fakultas Kedokteran UNSA melalui APBD 2026," ujar Bupati Jarot.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi luas, mengingat tuntutan masyarakat akan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur di wilayah terpencil masih sangat tinggi.

Perspektif DPRD: Mitra Kritis yang Solutif

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dalam presentasinya bertajuk "Sinergi Mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera", mengapresiasi stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan yang mulai menyentuh akar rumput (Gini Rasio 0,379). Namun, ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap menjalankan fungsi "audit kinerja" yang ketat.

"DPRD adalah mitra sejajar. Kami mengapresiasi capaian WTP dan harmonisasi anggaran, namun kami juga memberikan catatan kritis. Rakyat tidak butuh perdebatan ego sektoral; mereka butuh respons cepat atas konflik lahan, infrastruktur terpencil, dan ketersediaan pupuk," tegas Nanang.

Alarm Fiskal 2026: Tantangan Bersama

Isu paling krusial yang mengemuka dalam refleksi ini adalah "Badai Fiskal" 2026. Kepala BAPPEDA, Dr. Dedy Heriwibowo, mengungkap proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat hingga 87,68%. Menanggapi hal ini, baik Bupati maupun DPRD sepakat pada dua langkah strategis:

Pertama : Optimalisasi PAD

DPRD mendorong keberanian pemerintah menggali potensi pajak baru, seperti tarif pajak komoditas unggulan (udang dan rumput laut) yang berpotensi menyumbang hingga Rp462 miliar.

Kedua :  Penajaman Prioritas.

Bupati dan DPRD berkomitmen mengalihkan anggaran dari belanja penunjang ke belanja pokok yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Harapan ke Depan: Fokus pada Kesejahteraan Nyata

Menutup refleksi satu tahun ini, legislatif dan eksekutif menyepakati empat pilar rekomendasi strategis hasil kajian akademisi UNSA:

1. Optimalisasi Fiskal: Kemandirian anggaran melalui PAD.

2. Hilirisasi Ekonomi: Mengolah bahan mentah sektor kelautan (Teluk Saleh) menjadi produk bernilai tambah.

3.Digitalisasi Layanan: Mempercepat tata kelola birokrasi yang efektif.

4.Investasi SDM & Lingkungan: Menjaga kelestarian alam melalui "Sumbawa Hijau Lestari" dan akses pendidikan-kesehatan berkualitas.

"Mari buang ego sektoral. Tahun kedua adalah momentum untuk membuktikan bahwa kolaborasi kita benar-benar membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat Sumbawa," pungkas Nanang Nasiruddin. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB secara resmi memberikan penghargaan tertinggi kepada sejumlah badan publik dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Dalam gelaran yang berlangsung di Ballroom Rinjani, Hotel Lombok Raya, Kamis (18/12/2025), Pemerintah Kabupaten Sumbawa dinyatakan sukses meraih predikat Badan Publik Informatif.

Ketua KI NTB, Drs. H. M. Zaini, M.Si., menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan puncak dari rangkaian panjang kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan secara ketat dan transparan.

Ketua KI NTB menegaskan bahwa predikat "Informatif" tidak diberikan secara instan, melainkan melalui proses penilaian komprehensif yang berlangsung selama lima bulan.

"Anugerah ini adalah hasil dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang kami laksanakan sejak Juli hingga November 2025. Kami memberikan penghargaan kepada badan publik yang dinilai paling konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan," ujar H. M. Zaini.

 Dorongan Menuju Transparansi Proaktif

Senada dengan semangat yang diusung KI NTB, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya turut mengapresiasi kerja keras KI dalam mendorong keterbukaan informasi. Gubernur menekankan pentingnya transisi dari keterbukaan informasi yang bersifat pasif menjadi aktif.

KI NTB pun berkomitmen untuk terus mengawal arsitektur keterbukaan informasi hingga ke level paling mikro di setiap OPD, guna memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi secara mudah dan cepat.

Apresiasi Atas Komitmen Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, dinilai berhasil menunjukkan komitmen kolektif. Pencapaian ini membuktikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sumbawa telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam wawancara singkat, Sekda Sumbawa menyampaikan bahwa predikat ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memastikan transparansi berjalan di semua lini.

Komitmen KI NTB ke Depan

Melalui penganugerahan ini, Komisi Informasi NTB berharap badan publik yang telah meraih predikat "Informatif" dapat mempertahankan kualitas layanannya. Sebaliknya, bagi badan publik yang masih berada di kategori "Cukup" atau "Menuju Informatif", KI NTB akan terus melakukan pembinaan agar budaya transparansi menjadi standar utama pelayanan publik di seluruh Provinsi NTB.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.H. Lalu Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola informasi publik di seluruh wilayah NTB. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus memberikan penghargaan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang berlangsung di Ballroom Rinjani, Hotel Lombok Raya, Kamis (18/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berhasil meraih predikat tertinggi sebagai Badan Publik Informatif tingkat Provinsi NTB tahun 2025.

Transformasi dari Pasif ke Aktif

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beliau menyoroti perlunya pergeseran budaya kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya berharap keterbukaan informasi yang selama ini masih bersifat pasif—yakni menunggu permintaan masyarakat—dapat segera bertransformasi menjadi aktif. Badan publik tidak boleh lagi menunggu diminta, melainkan harus proaktif menyediakan akses informasi yang memang menjadi hak publik," tegas H. Lalu Muhammad Iqbal.

Membangun Arsitektur Informasi yang Terintegrasi

Gubernur juga memaparkan visinya mengenai arsitektur keterbukaan informasi yang jelas dan terintegrasi. Menurutnya perbaikan harus dimulai dari unit terkecil atau level mikro di masing-masing OPD agar data yang disajikan akurat dan mudah diakses oleh warga.

"Kita butuh sistem yang terintegrasi. Jika arsitekturnya jelas dari level mikro, maka tata kelola informasi publik kita akan jauh lebih efektif dan transparan," tambahnya.

Apresiasi untuk Kabupaten Sumbawa

Capaian Kabupaten Sumbawa yang diterima oleh Sekretaris Daerah,Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, menjadi bukti nyata keberhasilan sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi dan kabupaten. Gubernur berharap keberhasilan Sumbawa dalam menerapkan asas transparansi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Penghargaan ini merupakan hasil pemantauan dan evaluasi ketat yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) NTB sejak Juli hingga November 2025. Dengan predikat "Informatif", Kabupaten Sumbawa dinilai telah memberikan jaminan bahwa tata kelola pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut berjalan di atas koridor transparansi yang kuat (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Capaian gemilang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa di penghujung tahun 2025. Mewakili Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB, Kamis (18/12/2025).

Penghargaan bergengsi yang diserahkan di Ballroom Rinjani, Hotel Lombok Raya, Mataram ini bukan sekadar seremonial bagi Dr. Budi Prasetiyo. Menurutnya, predikat ini adalah validasi bahwa mesin birokrasi di Tana Samawa telah berjalan di atas rel yang benar, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Bukan Kerja Satu Orang

Usai menerima penghargaan, Sekda menekankan bahwa status 'Informatif' ini adalah buah manis dari kerja keras bersama (kolektif). Ia mengapresiasi sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Dinas Kominfotiksandi yang dinakhodai Drs. Hasanuddin.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif. Ini menandakan bahwa Kabupaten Sumbawa pada prinsipnya sudah menerapkan asas-asas transparansi. Pemberian anugerah ini memastikan bahwa pengelolaan pembangunan dan pemerintahan kita berjalan dengan baik,” ungkap Sekda Budi.

Target Berikutnya: Transparansi di Tingkat Desa

Tak ingin berpuas diri, Sekda Budi langsung membidik target selanjutnya. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti di level kabupaten saja, melainkan harus menetes hingga ke lapisan pemerintahan paling depan, yakni pemerintah desa.Ia memproyeksikan kebijakan transparansi yang menyeluruh (holistik) di masa mendatang.

“Ke depan, harus ada penguatan-penguatan, terutama di sektor terdepan. Transparansi pemberian informasi kepada publik harus dimulai dari lapisan tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Ini akan menjadi kebijakan menyeluruh kita,” tegasnya visioner.

Transformasi Menjadi Proaktif

Visi pemda Sumbawa ini selaras dengan arahan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang turut hadir dalam acara tersebut. Gubernur menekankan pentingnya transformasi layanan informasi dari yang bersifat "pasif" (menunggu diminta) menjadi "aktif" (menyediakan sebelum diminta).

“Arsitektur keterbukaan informasi harus jelas. Badan publik tidak lagi menunggu, melainkan proaktif menyediakan akses informasi yang tidak bersifat rahasia,” pesan Gubernur.

Turut mendampingi Sekda dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kominfotiksandi Sumbawa Drs. Hasanuddin dan Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si.

Anugerah ini sendiri merupakan puncak dari monitoring dan evaluasi ketat yang dilakukan Komisi Informasi (KI) NTB sejak Juli hingga November 2025, di mana Sumbawa dinilai konsisten mematuhi perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

“Kami berkomitmen menjadikan budaya keterbukaan informasi sebagai fondasi pelayanan publik yang responsif dan terpercaya bagi masyarakat Sumbawa,” tutup Sekda. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Kejuaraan bulutangkis Gubernur NTB Cup 2025 tingkat pelajar resmi berakhir pada Jum’at (19/12/25) Sore di Gedung Bulutangkis Pragas Sumbawa. Turnamen yang diselenggarakan oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Sumbawa ini berlangsung sukses dan ditutup langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal. 

Turnamen ini merupakan rangkaian dalam memeriahkan HUT NTB ke – 67. Selain Gubernur NTB, hadir pula Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, Ketua PBSI Sumbawa, H. M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH, Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Gitta Liesbano SH M.Kn, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry MH, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB, sejumlah kepala OPD, anggota DPRD dan anggota Forkopimda lingkup Pemkab Sumbawa.

Acara penutupan juga semakin semarak ketika berlangsungnya pertandingan ekshibisi antara Gubernur NTB bersama Ketua PBSI Sumbawa melawan Bupati Sumbawa bersama Ketua KONI Sumbawa.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal mengaku senang dan bangga atas digelarnnya kejuaraan bulutangkis Tingkat pelajar se-NTB ini. Ia menilai kejuaraan ini menjadi wadah dalam memunculkan atlet bertalenta dari NTB.

“Mudahan-mudahan dari kompetisi ini akan lahir pemain nasional, Pelatnas dari NTB,” ujarnya.

Gubernur Iqbal mengaku salut dengan Ketua PBSI Sumbawa yang telah menjadi inisiator dalam menggelar kejuaraan bulutangkis tingkat pelajar se-NTB

“Selamat kepada Ketua PBSI Sumbawa yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan dengan dukungan ketua koni dan teman-teman sekalian. Selamat dan terimakasih juga kepada panitia dan dukungan semuah pihak. Mudahan-mudahan kegiatan serupa lebih sering diadakan di masa yang akan datang,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot. Dikatakan, momen kejuaraan ini merupakan kebangkitan PBSI Sumbawa dalam mengembangkan olahraga bulutangkis di Kabupaten Sumbawa. 

“Mudah-mudahan acara ini diadakan secara reguler setiap tahunnya. Selamat kepada anak-anak yang sudah menjadi juara dan yang belum mendapatkan juara harus berlatih lagi dan rebut juara di turnamen selanjutnya,” katanya.

Kedepan, Bupati Jarot akan berupaya agar lapangan bulutangkis pragas dapat dibenahi. Sehingga kejuaraan seperti ini bisa diselenggarakan lebih besar lagi.

Sebelumnya, Ketua PBSI Sumbawa H. M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov dalam laporannya merasa bersyukur atas suksesnya kejuaraan bulutangkis Gubernur NTB Cup 2025. Selain karena berjalan dengan lancar, capaian peserta juga jauh melebihi dari target dengan total 268 peserta.

Dikatakan H. Berlian – akrabnya disapa, kejuaraan ini merupakan agenda pertama yang digelar oleh PBSI Sumbawa. Kedepan ia berharap, kejuaraan bulutangkis akan dapat dilangsungkan secara rutin setiap tahunnya.

“Ini merupakan agenda pertama dengan mengadakan turnamen piala bergulir, harapannya kedepan bisa terus berlangsung. Kami yakin hal tersebut dapat terwujud karena kami percaya Gubernur NTB juga sangat mencintai olahraga bulutangkis,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Sumbawa ini juga berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dapat membenahi Lapangan Bulutangkis Pragas Sumbawa. Karena memang sejak didirikannya lapangan tersebut belum pernah dilakukan pembenahan.

“Terimakasih kepada seluruh sponsor, panitia dan semua pihak yang turut mendukung dalam mensukseskan kegiatan ini,” tutupnya.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id - ( 20 Desember 2025) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil nyata. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., meresmikan puluhan unit Rumah Layak Huni (RLH) serta menyalurkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan yang dipusatkan di belakang Pasar Labuhan Sumbawa ini merupakan hasil kolaborasi apik antara Baznas RI, Baznas Provinsi NTB, Baznas Kabupaten Sumbawa, serta kemitraan strategis dengan Bank NTB Syariah.

Capaian Luar Biasa di Tahun 2025

Dalam laporannya, Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, total sebanyak 36 unit Rumah Layak Huni telah dibangun.

"Alhamdulillah, hari ini diresmikan 26 unit rumah hasil kerja sama Baznas RI, Provinsi, dan Kabupaten. Selain itu, terdapat 10 unit rumah hasil kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini dalam proses penyelesaian. Kami juga menyalurkan 20 unit gerobak UMKM beserta bantuan modal usaha serta peresmian 2 unit Gerai Zakat," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola Baznas akan terus dijalankan secara amanah dan profesional demi keberkahan daerah Sumbawa Tana Intan Bulaeng.

Apresiasi dari Provinsi: Kinerja "Dua Bulan" yang Luar Biasa

Ketua Baznas Provinsi NTB, Dr. L. Muhammad Iqbal Murad, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pengurus Baznas Kabupaten Sumbawa yang baru.

"Usia kepengurusan ini baru dua bulan, namun kinerjanya sangat luar biasa. Manfaat zakat benar-benar dirasakan langsung oleh para mustahik (penerima manfaat). Hubungan kemitraan dengan Pemda harus terus dijaga, karena kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah," tegas Dr. Lalu Iqbal.

Bupati Jarot: "Program yang Menyentuh Hati Rakyat"

Meski prosesi peresmian diwarnai rintik hujan, antusiasme masyarakat dan jajaran pemerintah tetap tinggi. Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh muzakki (pembayar zakat) dan pengelola Baznas.

"Program-program ini benar-benar nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Rumah yang layak dan bantuan alat usaha adalah fondasi bagi keluarga untuk mandiri. Saya berterima kasih atas kerja keras Baznas yang telah mengelola dana umat dengan sangat baik," ujar Bupati Jarot penuh syukur.

Bupati kemudian secara simbolis melakukan pengguntingan pita dan membuka pintu salah satu rumah warga di Labuhan Sumbawa sebagai tanda penyerahan kunci kepada pemilik rumah. Agenda dilanjutkan dengan penyerahan 20 unit gerobak UMKM di Kantor Baznas Kabupaten Sumbawa pada siang harinya.

Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Camat Labuhan Badas, Kepala Desa Labuhan Sumbawa, serta Kepala Desa Karang Dima.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran ZIS di lembaga resmi agar manfaatnya semakin meluas bagi pembangunan daerah.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (19 Desember 2025) – Alhamdulillah, program peresmian Rumah Layak Huni hasil kerja sama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa dengan BAZNAS RI, Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Bank NTB Syariah, berjalan lancar dan penuh khidmat.

Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, melaporkan bahwa pada tahun 2025 ini telah berhasil dibangun dan diresmikan 26 unit Rumah Layak Huni, serta disalurkan 20 unit gerobak UMKM lengkap dengan bantuan modal usaha, dan 2 unit Gerai Zakat. Selain itu, terdapat 10 unit rumah tambahan hasil kerja sama dengan Bank NTB Syariah yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

“Dengan demikian, total Rumah Layak Huni yang terbangun pada tahun 2025 ini mencapai 36 unit,” jelasnya.

Dea Guru Syukri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, masyarakat Sumbawa, serta seluruh muzakki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Kabupaten Sumbawa.

“Insya Allah, seluruh zakat, infak, dan sedekah yang ditunaikan akan membawa keberkahan bagi para muzakki, bagi masyarakat, dan bagi daerah kita tercinta, Samawa Tana Intan Bulaeng. Kami berkomitmen mengelola dana umat ini secara amanah dan profesional,” tegasnya.

Peresmian Rumah Layak Huni dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan pintu salah satu rumah warga di belakang Pasar Labuhan Sumbawa. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Baznas Provinsi NTB, Dr. L. Muhammad Iqbal Murad, perwakilan Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Camat Labuhan Badas, Kepala Desa Labuhan Sumbawa, serta Kepala Desa Karang Dima.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas Provinsi NTB menyampaikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Baznas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para mustahik. Ia mendorong agar upaya penghimpunan zakat terus ditingkatkan sehingga manfaatnya semakin luas dan merata.

“Kita tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah,” tegas Dr. Lalu Iqbal seraya memberikan apresiasi tinggi kepada Baznas Kabupaten Sumbawa. Ia bahkan menyebut kinerja Baznas Sumbawa sangat luar biasa, meskipun baru berusia sekitar dua bulan.

Sementara itu, di tengah rintik hujan, Bupati Sumbawa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Baznas Kabupaten Sumbawa atas kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

“Program-program Baznas ini betul-betul konkret. Alhamdulillah, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang telah dan terus dilakukan melalui dana zakat, infak, dan sedekah,” ujar Bupati.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan pada siang hari dengan penyerahan 20 unit gerobak UMKM kepada para penerima manfaat, yang berlangsung di halaman Kantor Baznas Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat kecil.  (AM)

"Kami tidak ingin 'dinabobokan' oleh pujian. Catatan dan masukan dari rekan-rekan PWI sangat penting agar kami bisa menuntaskan berbagai permasalahan di masyarakat," ujar sosok yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.

Selain mengapresiasi peran kritis wartawan, Wagub juga memberikan sinyal positif terkait dukungan fasilitas organisasi. Ia menyatakan keterbukaan pemerintah untuk menghibahkan gedung Sekretariat PWI NTB jika aset tersebut dirawat dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Dukungan ini juga sejalan dengan ambisi NTB untuk kembali menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) pada tahun 2027 mendatang.(AM)

Upaya pencarian melibatkan tim gabungan dari BNPB, BPBD Kabupaten Sumbawa, PB-TRC, Basarnas, TNI/Polri, Pramuka Peduli, Pemerintah Kecamatan Lunyuk, Pemerintah Desa Lunyuk Rea, serta unsur masyarakat setempat. Sejak pagi hari, tim menyisir muara Sungai Brang Beh hingga sepanjang bibir pantai, sembari menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya para petani dan nelayan, terkait hilangnya korban.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, melalui Kepala Bidang II Kedaruratan dan Logistik BPBD, Dr. Rusdianto Ar, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam proses pencarian.

“Kami mengimbau masyarakat apabila melihat atau mendapati tanda-tanda yang berkaitan dengan keberadaan saudara Riski, agar segera melaporkannya kepada pemerintah desa masing-masing,” ujar Rusdianto di lokasi pencarian.

Imbauan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan secara langsung kepada masyarakat di tujuh desa di Kecamatan Lunyuk. Selain itu, Camat Lunyuk bersama seluruh pemerintah desa turut menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara di masjid-masjid agar masyarakat turut membantu memberikan informasi.

Setelah melakukan penyisiran di wilayah muara hingga pantai, tim SAR gabungan kembali bergeser ke titik nol lokasi korban pertama kali dinyatakan hilang. Penyisiran dilanjutkan hingga pukul 15.45 WITA. Namun, cuaca yang memburuk disertai hujan deras dan meningkatnya debit serta arus sungai memaksa tim menghentikan pencarian sementara demi menghindari risiko keselamatan.

Penghentian sementara tersebut dilakukan usai evaluasi bersama yang turut dihadiri perwakilan keluarga korban.

Danpos Basarnas Sumbawa, Firdaus, menjelaskan bahwa pihak keluarga telah menyatakan keikhlasan atas musibah yang terjadi. Hal itu dituangkan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh empat perwakilan keluarga.

“Pada hari keenam ini, penyisiran aktif dihentikan. Namun bukan berarti pencarian dihentikan sepenuhnya. Metode pencarian selanjutnya adalah pemantauan. Apabila ada perkembangan atau informasi baru, tim SAR akan kembali turun untuk melakukan evakuasi,” jelas Firdaus.

Ia menambahkan, masa tanggap darurat ditetapkan selama tujuh hari. “Hari ini adalah hari keenam. Besok tidak dilakukan penyisiran aktif, tim hanya memantau situasi dan menunggu informasi terkait korban terseret air bah Sungai Brang Beh,” pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Semangat kepanduan menyelimuti halaman SMPN 2 Unter Iwes pada Rabu (17/12/2025) lalu. Mewakili Bupati Sumbawa, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., secara resmi melepas kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sumbawa untuk berlaga di Jambore Daerah (Jamda) Kwartir Daerah NTB 2025.

Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh Ketua Kwarcab Pramuka Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., beserta jajaran pengurus termasuk Salahuddin, SH., serta Ketua Kwartir Ranting Unter Iwes, Ahmadi Yani, S.Pd., M.M.Inov dan Kepala Sekolah SMPN 2 Unter Iwes Nur Aini Furqan SPd.M.Pd.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Agus Mustamin, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kwarcab yang telah bekerja keras mempersiapkan keberangkatan ini. Ia menegaskan bahwa Jamda bukan sekadar ajang berkumpul biasa.

"Keikutsertaan adik-adik dalam Jambore Daerah bukanlah kegiatan seremonial semata, melainkan proses pendidikan karakter yang panjang, terencana, dan sarat nilai," ujar Agus Mustamin menyampaikan pesan Bupati.

Tahun ini, sebanyak 73 orang kontingen terbaik Sumbawa diberangkatkan menuju Taman Wisata Lemor, Kabupaten Lombok Timur. Bupati juga menitipkan ucapan terima kasih kepada para pembina, pelatih, serta orang tua yang telah memberikan dukungan penuh bagi para peserta.

Menjadi Duta Daerah

Jambore Daerah dipandang sebagai ruang pembelajaran penting untuk mengasah kepemimpinan, kerja sama dalam keberagaman, serta memperluas jejaring persaudaraan se-Provinsi NTB. Bupati berharap para peserta mampu menjaga marwah daerah selama berkegiatan.

"Saya berharap adik-adik dapat menjadi duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Sumbawa. Tunjukkan sikap disiplin, sopan santun, serta semangat kebersamaan. Jadikan ini pengalaman berharga untuk membentuk kalian menjadi generasi yang tangguh dan berintegritas," tambahnya.

Komitmen Pembinaan Generasi Muda

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung gerakan Pramuka. Hal ini didasari keyakinan bahwa investasi terbaik bagi daerah adalah investasi pada pembinaan generasi muda. Pramuka dianggap sebagai pilar utama dalam mencetak SDM Sumbawa yang unggul dan berdaya saing.

Di akhir sambutan, staf ahli menitipkan pesan khusus kepada para pembina dan pendamping agar senantiasa membimbing dan menjaga kesehatan serta keselamatan para peserta selama di lokasi kegiatan.

"Selamat jalan dan selamat berjuang. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berprestasi. Kembalilah ke Sumbawa dengan membawa pengalaman serta kebanggaan," pungkasnya (Am)

Sumbawa.Amarmedia.co.id (17 Desember 2025) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB resmi membedah hasil kajian ketangguhan di tiga pulau sampel: Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Kajian yang didukung oleh Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia) ini mengungkap bahwa meski masyarakat memiliki strategi bertahan secara mandiri, aspek legalitas desa, sistem peringatan dini, dan akses layanan dasar kebencanaan di wilayah tersebut masih memerlukan intervensi serius dari pemerintah.

“Masing-masing pulau tentu berbeda dalam intervensinya nanti,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa M Nurhidayat.

Pulau Bungin mewakili karakterisik pulau kecil yang sudah terhubung dengan Pulau Sumbawa. Masyarakat di Bungin sebagian besar mengandalkan hidup dari sektor perikanan dan kelautan. Pulau Medang merupakan pulau kecil yang daya dukungnya terbatas. Sebagian besar penduduk pulau ini mengandalkan hidup dari sektor perikanan dan kelautan. Pulau Moyo memiliki karakteristik sebagian besar kawasan taman nasional, masyarakatnya mengandalkan hidup dari sektor pertanian, peternakan, dan sebagian kecil perikanan dan kelautan. Ketiga pulau ini memiliki ancaman bencana gempa, tsunami, banjir rob, abrasi, dan kekeringan. 

Konsultasi publik ini menjadi ajang untuk menampung gagasan dari stakeholder untuk membangun ketangguhan pulau kecil. Bagi BPBD Sumbawa sendiri, hasil kajian ini bisa menjadi data dalam perencanaan program kebencanaan di Sumbawa dan pulau kecil khususnya.

“Dokumen kajian ini kami harapkan bisa diimplementasikan secara efektif,’’ katanya.

Wakil Ketua I FPRB Sumbawa Zainuddin mengatakan pelaksanaan kajian ketangguhan pulau kecil ini melibatkan FPRB Sumbawa dan FPRB NTB. Dalam proses penilaian di lapangan, anggota FPRB banyak belajar dari masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan di pulau, masyarakat memiliki strategi dalam ketangguhan bencana. Namun, dari hasil penilaian masih banyak kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian.

“Misalnya untuk komponen dan akses layanan dasar itu masih banyak kekurangan, padahal ini adalah fondasi,’’ katanya.

Temuan lainnya, dasar sistem penanggulangan bencana, pengelolaan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, kesiapsiagaan pemulihan masih lemah. Di tiga pulau yang menjadi lokasi kajian, belum ada peraturan desa, dokumen di desa sebagai dasar sistem penanggulangan bencana. Begitu juga sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan masih lemah. Temuan ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“Jadi ini gambaran riil di desa dan pulau bahwa ada titik lemah. Ini yang perlu diintervensi,’’ katanya.

Dalam kajian ini, FPRB Sumbawa dan FPRB NTB memberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini diharapka sebagai panduan dalam pelaksanaan program ketangguhan bencana di pulau kecil. Bagi FPRB Sumbawa sendiri, temuan ini sebagai dasar dalam melaksanakan program kerja pada tahun-tahun mendatang.

“Kami di FPRB bisa berkontribusi dalam memperkuat ketangguhan bencana di pulau-pulau kecil,’’ kata pria yang aktif di Tagana Kabupaten Sumbawa ini.

Sementara itu Ketua FPRB Provinsi NTB Rahmat Sabani mengatakan, kajian ketangguhan pulau kecil juga pernah dilakukan di Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air. Tiga pulau ini mewakili karakteristik sebagai destinasi wisata di Pulau Lombok. Hasil kajian di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa ini ke depannya bisa menjadi masukan dalam memperkuat ketangguhan pulau kecil.

“Bukan hanya untuk lokal daerah kita, tapi juga bisa menjadi model ketangguhan pulau kecil di tingkat nasional,’’ katanya.

Rahmat menyampaikan bahwa kegiatan kolaborasi antara FPRB Kabupaten Sumbawa dan FPRB Provinsi NTB ini didukung oleh Program SIAP SIAGA. Program kemitraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia ini memfasilitasi sejak proses penyusunan instrumen, ujicoba, proses penilaian di lapangan, hingga penyusunan dokumen. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id.(17 Desember 2025) – Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan dominasinya di sektor kesehatan masyarakat dengan memborong dua penghargaan bergengsi dalam Evaluasi Kinerja Posyandu Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025. Acara penganugerahan yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB di Lapangan Desa Taman Ayu, Lombok Barat, pada Senin (15/12), menjadi momen apresiasi bagi kerja keras Tim Pembina dan kader Posyandu di Sumbawa.

Dua prestasi utama yang diraih adalah Juara I Kategori Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota dan Juara II Kategori Posyandu Kelurahan melalui Posyandu Tunas Mekar, Kelurahan Bugis.

DPMD: Capaian Ini Berkat Sinergi Lintas Sektor 

Keberhasilan Sumbawa meraih Juara I Tim Pembina Posyandu tingkat Kabupaten/Kota menuai sorotan positif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Ditemui terpisah, Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniawati, S.STP., M.Si., menyatakan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah ala kulihal, capaian ini merupakan kerja sama dan dukungan semua pihak, dalam upaya pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK, khususnya Posyandu, baik yang berkedudukan di Kelurahan maupun Posyandu berkedudukan di Desa," kata Yuni.

Ia berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi Posyandu lain di Sumbawa. "Semoga capaian ini menjadi pembelajaran yang baik dan menjadi praktik baik bagi posyandu lainnya yang ada di Kabupaten Sumbawa dalam upaya implementasi Posyandu 6 SPM sesuai Permendagri 13 Tahun 2024, serta penguatan Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan," tegasnya, menyoroti pentingnya standar pelayanan minimum yang baru.

Kebanggaan Posyandu Tunas Mekar

Posyandu Tunas Mekar dari Kelurahan Bugis, yang berhasil meraih Juara II Lomba Posyandu Kelurahan – hanya selisih tipis dari Kota Mataram – merasakan kebanggaan luar biasa. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Erma Sari Ningsih, S.Pd.SD., selaku Ketua TP Pembina Posyandu Kelurahan Bugis, didampingi oleh Mujiawaty, Ketua Posyandu Tunas Mekar.

Mujiawaty, selaku Ketua Posyandu, mengungkapkan bahwa raihan ini adalah bukti nyata dedikasi para kader.

"Kami sangat bersyukur. Raihan Juara II ini adalah hasil kerja keras tanpa lelah para kader kami di lapangan, dan juga sinergi yang kuat dari Tim Pembina Kelurahan, Puskesmas, serta dukungan penuh dari DPMD dan Pemerintah Daerah," jelas Mujiawaty.

Ia menambahkan, Posyandu Tunas Mekar berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan primer bagi warga. "Komitmen kami adalah terus memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya untuk menang lomba, tapi untuk menjamin kesehatan ibu dan anak di Kelurahan Bugis," pungkasnya.

Ditekankan oleh Kabid Kelembagaan Desa Dan Sosial Budaya Masyarakat, meski kompetisi berlangsung ketat, perhatian besar juga tertuju pada Posyandu Cahaya Putih yang berlokasi di Dusun Pukat, Desa Pukat, Kecamatan Utan. "Walaupun dalam ajang kali ini belum berhasil membawa pulang trofi juara, Posyandu Cahaya Putih tetap menjadi kebanggaan karena terpilih sebagai delegasi resmi mewakili Kabupaten Sumbawa di tingkat provinsi" ujarnya.

Posyandu Cahaya Putih dinilai memiliki nilai strategis yang luar biasa. Posyandu ini telah mengimplementasikan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara komprehensif. Dengan penerapan standar tersebut, Posyandu Cahaya Putih kini diproyeksikan menjadi:lbPusat Pembelajaran (Learning Center). Wadah bagi Posyandu lain untuk belajar mengenai tata kelola layanan kesehatan dasar yang standar.

Demikian pula menjadi Role Model Praktik Baik. Contoh nyata pelaksanaan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) khususnya di bidang kesehatan.

"Kami sangat bangga dengan seluruh delegasi Sumbawa. Selain para juara, Posyandu Cahaya Putih dari Kecamatan Utan adalah aset luar biasa. Mereka sudah menerapkan 6 SPM dan ini akan kita jadikan pusat praktik baik untuk penguatan LKD Posyandu di seluruh wilayah Sumbawa," ungkap Yuni salah satu tim pembina dari Kabupaten Sumbawa.

Kehadiran para penggerak Posyandu ini membuktikan bahwa sinergi antara kader, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten berjalan sangat efektif. Raihan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumbawa terus meningkat menuju visi "Sumbawa Unggul dan Sejahtera".

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafudin Djarot, SE, juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan cerminan kolaborasi antara seluruh OPD pengampu SPM, penunjang SPM (Dinas Kesehatan, DPMD, DP2KBP3A), PKK, Baznas, hingga pengurus dan kader di tingkat akar rumput.

"Komitmen kami adalah terus menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer, mewujudkan masyarakat NTB yang Sehat dan Berdaya," ujar Ketua Tim Pembina yang berhasil mengungguli Lombok Timur dan Lombok Utara tersebut.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id -  Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memimpin Penanaman Pohon Serentak di lahan keritis, di Kawasan Hutan Lindung Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan, Sumbawa, Senin, (16/12/2025). Kegiatan ini diikuti juga oleh Sekretaris Daerah Sumbawa, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, sejumlah OPD Lingkup Pemkab Sumbawa, serta partisipasi masyarakat. 

Pada kesempatan ini, pemerintah dan masyarakat menanam 5.000 bibit pohon. Pohon-pohon tersebut adalah Kemiri, Mangga, dan Asam. Selain itu, Penanaman ini juga dilakukan di dua lokasi lahan kritis lainnya, yakni di Arena Pacuan Kuda, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir dilakukan penanaman 500 bibit Jambu Kristal dan Mangga, serta di Area Kawasan BaraBatu, Dusun Kapas Sari, Kecamatan Moyo Hilir dilakukan penanaman 12.000 bibit Sengon.

Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dan memulihkan lahan-lahan kritis, gundul, dan tandus, sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga Lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan Sumber Mata Air yang ada, dapat dirasakan dimasa yang akan datang. pohon-pohon yang ditanam ini memiliki nilai ekonomis tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan, Ujarnya.

Lebih lanjut, bupati mengajak masyarakat Kabupaten Sumbawa, untuk bersama-sama untuk menghijaukan Sumbawa, menjaga hutan, dan Mata air untuk membangun Sumbawa Hijau Lestari yang dapat dirasakan generasi mendatang. “Mari jadikan penanaman ini sebagai contoh atau Role Model bagi seluruh masyarakat Sumbawa dan bagi bangsa dan negara ini”, pungkasnya.(AM)

Lombok Barat, Amarmedia.co.id (16 Desember 2025) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, (16/12/2025). Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.

“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Iqbal.

Dirinya menjelaskan, penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.

Gubernur Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.

“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.

Dirinya menekankan bahwa inti Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Oleh karena itu, data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bahagia dan bangganya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Desa Berdaya. Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.

“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.

Dirinya juga menegaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.

Peluncuran Desa Berdaya ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global (AM/edo/nov)

Lombok Barat.Amarmedia.co.id,( 16 Desember 2025 ) – Kabupaten Sumbawa kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Dalam acara peluncuran Program Desa Berdaya dan Pemberian Penghargaan Evaluasi Kinerja Posyandu Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 yang digelar di Lombok Barat, Selasa tanggal 16 Desember 2025 di lapangan Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berhasil meraih juara pada kategori bergengsi.

Acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB ini menjadi ajang apresiasi tertinggi bagi dedikasi pemerintah daerah dan kader dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui Posyandu.

Pengakuan kinerja pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta penguatan kesehatan masyarakat dan upaya implementasi posyandu 6 SPM berdasarkan permendagri 13 tahun 2024 tentang posyandu menunjukkan performa yang solid dengan meraih Juara I di kategori Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota. Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, yang dipimpin oleh Ketua TP Posyandu kabupaten Sumbawa Hj  Ida Fitria Syarafudin Djarot SE, berhasil mengungguli Tim Pembina dari Lombok Timur dan Lombok Utara.

Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga meraih prestasi di kategori Posyandu Kelurahan. Posyandu Tunas Mekar dari Kelurahan Bugis berhasil meraih Juara II Lomba Posyandu Kelurahan, hanya selisih tipis dari Posyandu Cendana Kelurahan Babakan Kota Mataram.

Sumbawa Barat Juara Inovasi Posyandu Tidak ketinggalan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) juga memperkuat dominasi wilayah Samawa dengan meraih prestasi puncak.

Posyandu Muhajirin dari Desa Belo, Sumbawa Barat, dinobatkan sebagai Juara I Kategori Posyandu Inovasi 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kreativitas dan keberhasilan Posyandu di KSB dalam mengembangkan program-program kesehatan yang adaptif dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Raihan ini adalah hasil kerja keras sinergi antara pemerintah daerah, Tim Pembina Posyandu Kabupaten baik OPD pengampu SPM maupun penunjang SPM, Dinas Kesehatan, DPMD, DP2KBP3A, PKK, Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Desa/Kelurahan, Baznas serta pengurus dan kader posyandu di lapangan," ujar Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa yang hadir di lokasi. "Komitmen kami adalah terus menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer."imbuhnya 

Kemudian lanjutnya Para pemenang, yang diwakili oleh Kepala Desa/Lurah dan Koordinator Kader Posyandu, hadir langsung untuk menerima penghargaan.

"Prestasi ini diharapkan dapat memicu semangat Posyandu dan Tim Pembina lainnya di seluruh Kabupaten Sumbawa untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja demi mewujudkan masyarakat NTB yang Sehat dan Berdaya" pungkasnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id— Upaya pencarian korban hanyut di Sungai Brang Beh, Kabupaten Sumbawa, memasuki hari ketiga. Namun hingga sore hari ini, tim gabungan belum berhasil menemukan korban. Proses pencarian sementara dihentikan dan direncanakan akan dilanjutkan kembali pada esok hari dengan strategi yang lebih terfokus.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST, melalui Kepala Bidang II BPBD Sumbawa, Rusdianto Ar, menyampaikan bahwa pencarian hari ketiga telah dilakukan secara maksimal dengan membagi tim ke dalam tiga regu.

“Pada hari ini korban belum berhasil ditemukan. Meski demikian, kami telah mengerahkan tiga regu pencarian di sejumlah titik,” ujar Rusdianto.

Ia menjelaskan, pencarian akan kembali dilanjutkan besok dengan fokus pada satu titik utama, yakni lokasi awal korban dinyatakan hilang tersapu derasnya arus Sungai Brang Beh. Metode pencarian juga akan diperkuat dengan penyisiran langsung ke dasar sungai.

“Insyaallah besok pencarian akan kami fokuskan di titik nol, tempat korban pertama kali dinyatakan hilang. Metode pencarian akan dilakukan dengan menyisir langsung ke dasar air,” jelasnya.

Rusdianto berharap kondisi cuaca dapat mendukung agar proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi seluruh personel yang terlibat.

Sementara itu, Wendi, Sekretaris Camat Lunyuk yang berada langsung di lokasi pencarian KM 63, mengungkapkan bahwa kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi tim gabungan.

“Medan pencarian sangat ekstrem, dengan kondisi tebing curam dan arus sungai yang deras. Selain itu, tim di lapangan juga beberapa kali diguyur hujan deras,” ungkap Wendi.

Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian korban hanyut di Sungai Brang Beh masih terus menjadi perhatian berbagai pihak, dengan harapan korban dapat segera ditemukan dalam kondisi apa pun. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (15 Desember 2025)– Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat layanan dasar kesehatan dan sosial masyarakat di tingkat akar rumput semakin nyata. Bertempat di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa pada hari Senin, 15 Desember 2025, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitriah Syarafuddin Jarot SE, melantik secara resmi Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa, beserta Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa.

Acara pelantikan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menandai dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap revitalisasi Posyandu.

Bukan Sekadar Seremoni, Tapi Penguatan Komitmen

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitriah Syarafuddin Jarot, menegaskan bahwa momen pelantikan ini bukan sekadar seremoni.

 "kita panjatkan puji syukur... kita dapat hadir bersama pada momentum yang sangat penting ini. Bukan sekadar ceremony pelantikan, tetapi sebuah titik awal penguatan komitmen bersama untuk memastikan Posyandu benar-benar hidup, berfungsi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hj Ida.

Ny. Ida Fitriah Syarafuddin Jarot menekankan bahwa Posyandu telah bertransformasi. Posyandu saat ini bukan lagi dipandang sebagai kegiatan rutin bulanan, melainkan telah menjadi simpul layanan dasar masyarakat yang mengintegrasikan berbagai isu, mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, sanitasi, pendidikan keluarga, ketahanan pangan, perlindungan anak, hingga kesiapsiagaan bencana.

Pelantikan Tim Pembina di semua tingkatan ini, menurutnya, adalah kebutuhan nyata. Ini sekaligus menegaskan bahwa Posyandu adalah kerja bersama.

"Ia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa ditopang oleh satu sektor, dan tidak mungkin berjalan optimal tanpa koordinasi lintas perangkat daerah, lintas jenjang pemerintahan, serta sinergi dengan organisasi kemasyarakatan," tegasnya.

Tugas utama Tim Pembina bukanlah mengambil alih peran kader, tetapi memastikan Pembinaan berjalan konsisten.Penguatan kapasitas kader dilakukan berkelanjutan. Setiap Posyandu mendapat dukungan kebijakan, anggaran, dan pendampingan yang memadai

Tantangan Stunting dan Pentingnya Kolaborasi

Meskipun Kabupaten Sumbawa patut bersyukur memiliki jaringan Posyandu yang luas dan kader yang tangguh, tantangan seperti stunting, gizi kurang, kesehatan lingkungan, dan ketahanan keluarga masih menjadi pekerjaan rumah.

"Di sinilah Tim Pembina Posyandu dituntut tidak hanya hadir saat acara, tetapi benar-benar aktif memastikan Posyandu menjadi ruang layanan yang ramah, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tambah Ny. Ida Fitriah.

Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, DWP, GOW, BAZNAS, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan membuat Posyandu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya.

Kepada para Ketua Tim Pembina Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang baru dilantik, Ny. Ida Fitriah Syarafuddin Jarot mengucapkan selamat dan berpesan, "Amanah ini mungkin tidak selalu terlihat megah, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan generasi Sumbawa. Jalankan tugas ini dengan hati, dengan kehadiran nyata di lapangan, dan dengan semangat melayani bukan dilayani"

Acara ditutup dengan harapan agar momentum pelantikan ini menjadi penguat tekad bagi seluruh pihak untuk merawat Posyandu, bukan hanya karena kewajiban administratif, tetapi karena Posyandu adalah tempat masa depan anak-anak Sumbawa sedang dijaga bersama. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Setelah melakukan gebrakan membentuk Satgas untuk mengamankan hutan dari perambahan dan alih fungsi, Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot melanjutkan gebrakan lanjutan dengan menggelar Safari Sumbawa Menanam Hutan dan Lahan serentak pada 16 Desember 2025.

Putaran I Safari Sumbawa Menanam digelar di 3 (tiga) lokasi. Lokasi I di Kawasan Beringin Sila, Kecamatan Utan, luas area tanam 50 ha termasuk dalam catchment water area bendungan yang akan ditanami 5000 bibit kemiri. Lokasi ini sangat krusial, sebab Kondisi saat ini, areal zona tangkapan air di Beringin Sila dalam keadaan kering dan tandus. Kondisi ini akan mengancam Bendungan Beringin Sila dan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat. 

Bupati dan Forkopimda akan menanam bibit kemiri di Kawasan Bendungan Beringin Sila bersama seluruh komponen masyarakat Kecamatan Utan.

Lokasi II di Arena Pacuan Kuda Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir seluas 3 ha, akan ditanami 500 bibit jambu kristal dan mangga sedangkan lokasi III di Kawasan Bara Batu Dusun Kapas Sari/Eks Kampung Banjir Kecamatan Moyo Hilir seluas 30 ha, akan ditanami 12.000 bibit sengon. Kedua lokasi ini akan melibatkan seluruh karyawan OPD, Polri, TNI, dan masyarakat Moyo Hilir.

Kegiatan Safari Sumbawa menanam serentak tanggal 16 Desember 2025 menjadi tanda teguhnya komitmen dan motivasi Bupati Sumbawa terhadap penjagaan dan pelestarian lingkungan demi masa depan Sumbawa.

"Fungsi dan Kedudukan Bupati antara lain sebagai Wakil Rakyat karena dipilih oleh rakyat dan sebagai wakil Pemerintah karena bagian dari pelaksana pembangunan dalam kerangka NKRI. Namun di Sumbawa, fungsi Bupati menjadi 3, yaitu wakil rakyat, Wakil Pemerintah di Daerah dan Wakil Bumi" ujar Jarot dengan penuh semangat (15/12/2025).

Lebih lanjut, Jarot mengungkapkan bahwa ia menganggap dirinya sebagai wakil bumi karena yakin dan percaya bahwa tiap elemen kehidupan punya aspirasi. Alam yang di dalamnya ada flora, fauna, air, tanah punya aspirasi yang selama ini sering diabaikan. Maka Jarot mengambil tanggung jawab yang memperjuangkan aspirasi alam dan lingkungan.

Seperti diketahui, gebrakan Satgas Pengaman Hutan mendapatkan tekanan dan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Tapi Bupati Sumbawa tidak surut dan tidak ragu mengambil keputusan dan tindakan.

Kini, Safari Sumbawa Menanam diluncurkan dan dilaksanakan serentak tanggal 16 Desember 2025 dan terus akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Beberapa lokasi seperti Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Empang, dan Kecamatan Lunyuk sudah mengajukan diri menjadi lokasi Safari Sumbawa Menanam pada waktu berikutnya. 

Bupati Mengajak seluruh komponen masuarakat ikut bergabung dan menyemarakkan Safari Sumbawa Menanam. 

"Saya mengajak seluruh masyarakat ikut dan bergabung dalam Safari Sumbawa Menanam ini. Bibit akan disediakan, bersama dan berkolaborasi dengan riang gembira menanam untuk investasi kehidupan masa depan. Sebab, bibit yang ditanam adalah untuk masyarakat juga, punya nilai ekonomi tinggi, dan dinikmati oleh para pemilik lahan" Pungkas Bupati di ruang kerjanya (15/12/2026).

Saat ini, Hutan sangat kritis dan kritis di Kabupaten Sumbawa seluas 51.434 ha. Tersebar di 91 desa. Hutan Potensial Kritis seluas 131.000 ha tersebar di 95 desa. Sedangkan Kawasan Non Hutan Kritis seluas 41.000 ha. 

Untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tersebut diperlukan jumlah pohon sebanyak 51 juta pohon. Artinya, untuk kebutuhan bibit diperlukan sekitar 54 juta bibit.

Berangkat dari data itulah Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mulai menanam, menjaga dan merawat hutan, lingkungan dan sumber daya air Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id. (15 Desember 2025 )– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka Kickoff Meeting Program Cerdas Kelola Air dan Lahan Untuk Keberlanjutan (CERAH) di Aula Hotel La Grande, Sumbawa, pada Senin (15/12/2025). 

Acara ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, perangkat daerah (OPD) terkait, Direktur Eksekutif Plan International Indonesia, Dini Widiastuti, serta jajarannya.Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kerjasama Plan International dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui program ini. "Prinsip program CERAH sejalan dengan program unggulan Pemkab Sumbawa, yaitu Sumbawa Hijau Lestari, yang menekankan penanaman pohon kembali untuk menjaga hutan sebagai sumber mata air," ujarnya.

Program ini, lanjut Bupati, sangat sinergis dengan prioritas daerah dan akan membimbing masyarakat di 7 kecamatan—Lantung, Batulanteh, Unter Iwes, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, dan Rhee—untuk pengelolaan air serta tata guna lahan yang berkelanjutan. Ia berharap program dapat diperluas ke kecamatan lain dan mengajak seluruh stakeholder untuk mensukseskannya demi masa depan generasi mendatang.

Sementara itu, Dini Widiastuti menjelaskan bahwa Program CERAH didasari kebutuhan mendesak akan strategi adaptif pengelolaan sumber daya air dan lahan di tengah perubahan iklim. Melalui kerjasama dengan Pemkab Sumbawa, program ini mendorong perbaikan praktik masyarakat guna meminimalisir bencana seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.(am)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (16 Desember 2015) -- Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan memulai Gerakan Penanaman Pohon Serentak pada hari Selasa, 16 Desember 2015, sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis daerah bertajuk "Sumbawa Hijau Lestari".

Program ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup sekaligus menjawab tantangan kerusakan hutan dan degradasi lahan yang semakin meningkat di berbagai wilayah Kabupaten Sumbawa.

Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Pelindungan dan Pengamanan Hutan Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, kepada media ini  Senin (16/12), mengatakan, gerakan penanaman pohon serentak ini menjadi langkah konkret untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pengendali tata air, serta pelindung ekosistem alam. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin menegaskan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat demi keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

Kegiatan penanaman akan dipusatkan pada sejumlah lahan kritis yang selama ini mengalami penurunan fungsi ekologis, yaitu kawasan Hutan Ai Papang di sekitar Bendungan Bringin Sila Kecamatan Utan, lahan di area pacuan kuda Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir, serta kawasan Barabatu Dusun Kapas Sari Kecamatan Moyo Hilir. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi pemulihan lingkungan dan perlindungan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Penanaman pohon dilakukan secara serentak sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian kolektif terhadap alam. Gerakan ini akan melibatkan jajaran Forkompinda Kabupaten Sumbawa, pasukan TNI dari Dandim dan Batalyon TP, Kepolisian Resor Sumbawa, serta seluruh Aparatur Sipil Negara dari tingkat kabupaten hingga desa. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi contoh dan penggerak bagi masyarakat luas.

Selain unsur pemerintah dan aparat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar lokasi penanaman. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penanaman, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam menjaga dan merawat tanaman yang telah ditanam.

Gerakan penanaman pohon ini akan dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. bersama Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri. Kehadiran dan kepemimpinan langsung Bupati di lapangan diharapkan dapat memberikan motivasi serta menumbuhkan semangat gotong royong bagi seluruh peserta untuk bergerak bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Sumbawa.

Jenis pohon yang ditanam dalam kegiatan ini merupakan pohon-pohon yang memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomis tinggi. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pemulih lingkungan dan penyangga ekosistem, pohon-pohon tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, sehingga pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyadari bahwa kerusakan hutan dan lahan kritis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti banjir, kekeringan, longsor, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Karenanya, melalui gerakan ini diharapkan tumbuh kembali kesadaran bersama akan pentingnya menjaga hutan dan lahan hijau sebagai aset berharga daerah yang harus dilestarikan.

Gerakan Penanaman Pohon Serentak ini tidak dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi sebagai awal dari gerakan berkelanjutan dalam membangun budaya cinta lingkungan di tengah masyarakat. Menanam pohon berarti menanam harapan, menjaga kehidupan, serta mewariskan alam yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Melalui program Sumbawa Hijau Lestari, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan berperan aktif dalam upaya memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama, diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat tumbuh menjadi daerah yang hijau, lestari, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, selanjutnya penanaman pohon ini dilanjutkan di Hutan Ale RTK 70, Desa Emang Lestari Lunyuk, Desa Lenangguar dan 140 Desa lainnya yang siap untuk menghijaunya Sumbawa dengan tanaman buah buahan dan tanaman produktif. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id, (12 Desember 2025) — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri kegiatan penyerahan dana asuransi kepada eks pegawai BPR yang berlangsung di Aula Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa. Acara ini turut dihadiri oleh Direktur dan Komisaris PT BPR NTB, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga seluruh eks pegawai dapat menerima haknya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Terima kasih atas kerja sama semua pihak. Dengan dukungan dan koordinasi yang baik, seluruh eks pegawai dapat menerima haknya masing-masing, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus baru PT BPR NTB. Semoga amanah ini dapat membawa BPR semakin maju, termasuk melalui kolaborasi bersama Bank NTB Syariah ke depan,” ungkap Bupati.

Sementara itu, Plt. Komisaris Utama PT BPR NTB, Ria Pra Yuniarti, SP, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas perhatian yang diberikan dalam proses pemenuhan hak eks pegawai.

“Terima kasih kepada Bupati Sumbawa yang telah mendengarkan dan menindaklanjuti berbagai keluhan terkait hak yang masih menjadi tanggung jawab kami. Atensi yang diberikan Bupati menjadi dorongan bagi kami untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang sebelumnya terlewat. Berkat kerja sama semua pihak, kewajiban ini dapat kami tunaikan sesuai mekanisme perbankan yang berlaku,” jelasnya.

Penyerahan dana asuransi ini menjadi bentuk tanggung jawab dan komitmen PT BPR NTB dalam memberikan hak yang semestinya kepada eks pegawainya di Pulau Sumbawa, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah. (AM)

Lombok Tengah,Amarmedia.co.id ( 14 Desember 2025 ) – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Provinsi NTB menggelar serangkaian kegiatan pelestarian kawasan hutan, yang dipusatkan di Kawasan Hutan Tambing, Des aAik Berik Kecamatan Batuliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Acara tersebut dirangkaikan dengan Kemah Budaya SMA/SMK NTB dan penyerahan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025.

Hadir Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menyerahkan penghargaan tersebut .

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Sekolah penerima penghargaan, turut hadir dalam kegiatan akbar ini. Fokus perhatian kali ini tertuju pada suksesnya pembinaan lingkungan hidup di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Beberapa sekolah dari Kabupaten Sumbawa yang menerima penghargaan Adiwiyata Provinsi NTB dan hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala SDN Selang Sumbawa, Kepala SMPN 1 Utan Sumbawa, Kepala SMP 1 Labuan Badas Sumbawa, Kepala SDN 1 Moyo Sumbawa, Kepala SDN 14 Sumbawa Serta perwakilan dari tingkat menengah, Kepala SMAN 1 Sumbawa Besar.

 Apresiasi Khusus dari DLH Sumbawa

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo ST.MT, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkab Sumbawa, khususnya tingkat SD dan SMP, yang berhasil meraih predikat bergengsi ini.

 "Kami sangat bangga melihat konsistensi dan komitmen sekolah-sekolah kita, terutama di tingkat SD dan SMP, dalam menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi ini adalah bukti bahwa program pembinaan lingkungan yang kami lakukan di tingkat kabupaten berjalan efektif," ujar Pipin 

Dirinya juga menegaskan bahwa fokus pembinaan oleh DLH Kabupaten Sumbawa memang sengaja diarahkan untuk menguatkan fondasi kesadaran lingkungan sejak dini. "Prestasi ini bukan sekadar piala, namun cerminan dari terbentuknya karakter siswa yang peduli lingkungan. Kami akan terus mengawal agar lebih banyak lagi sekolah di Sumbawa yang menjadi Sekolah Adiwiyata," tambahnya.

Kegiatan utama dalam peringatan HUT ke-67 NTB ini adalah pelestarian kawasan hutan melalui penanaman pohon. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk OPD lingkup Provinsi NTB, Kepala UPD Lombok Tengah, Kementerian/Lembaga Pusat, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, Pemerintah Desa, dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Kabupaten Sumbawa memandang kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara program pemerintah daerah dengan agenda provinsi dan pusat dalam menjaga kelestarian alam NTB.

"Sumbawa sebagai bagian integral dari NTB berkomitmen penuh mendukung upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Penanaman pohon yang dirangkaikan dengan Kemah Budaya ini adalah cara cerdas menyentuh generasi muda agar mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam," tutup Pipin SB  (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id  - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui dukungan Kementerian Pertanian RI, menyerahkan 72 unit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani. Acara penyerahan yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., didampingi Kepala Dinas Pertanian Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, digelar di Dusun Bangkong, Kamis (11/12).

Bantuan Alsintan ini disambut baik sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian di Sumbawa. Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., mengungkapkan bahwa bantuan 72 unit ini merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan kolaborasi dengan Pop Garuda Kabupaten. "Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mohon doa agar tahun depan bantuan yang kami dapat bisa lebih banyak lagi," tutupnya.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot memberikan penekanan keras terkait pengelolaan Alsintan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bupati menegaskan bahwa alat-alat tersebut adalah milik kelompok tani dan melarang keras adanya pemotongan atau penyalahgunaan dana.

"Saya tidak ingin ada potongan. Oleh karena itu, saya berharap (petani) menggunakan barang ini dalam jangka panjang, maka harus ada iuran bengkel, iuran pemeliharaan, bukan dipotong ke mana-mana, tapi untuk kelompok mereka," ujar Bupati Jarot.

Iuran tersebut, lanjut Bupati, harus dialokasikan untuk membayar mekanik handal yang ahli di bidangnya, sehingga Alsintan dapat diperbaiki dengan cepat dan digunakan lebih lama. Beliau juga mewanti-wanti agar barang bantuan tersebut dirawat secara profesional dan dilarang keras dipindahtangankan.

Hijaukan Sumbawa dengan Tanaman Produktif

Selain menyoroti masalah Alsintan, Bupati juga mengajak petani memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia menyinggung upaya Pemkab dalam menstabilkan harga jagung yang kini sudah lebih baik. Bupati menyarankan petani membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMDesa) untuk mengelola perawatan dan perbaikan Alsintan.

Di akhir sambutannya, Bupati Jarot mendorong inisiatif penghijauan di Sumbawa. Ia secara spesifik mengajak masyarakat menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi, seperti buah-buahan, di sekitar Bendungan Jampit untuk menjaga kelestarian sumber air.

"Stop penebangan, kita ganti dengan tanaman produktif. Sumbawa harus hijau dan berkelanjutan," tegas Bupati, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan demi keberlanjutan.(AM)

Sumbawa, (Amarmedia.co.id) 11 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pangan dan kesehatan masyarakat veteriner. Hal tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan Pelatihan Juru Sembelih Hewan (Juleha) Tahun 2025, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., bertempat di Aula Hotel Transit Sumbawa.

Pelatihan ini diikuti oleh 12 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta agar mampu melakukan penyembelihan hewan yang memenuhi standar halal, kebersihan, dan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan juru sembelih menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa penyembelihan yang tidak sesuai standar dapat berdampak pada kualitas daging, keamanan pangan, dan bahkan pada aspek keagamaan terkait kehalalan produk.

Kegiatan ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan permintaan akan produk halal, maka juru sembelih yang kompeten adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan seperti ini sebagai upaya meningkatkan SDM dan menjamin kualitas pangan di Kabupaten Sumbawa.

Pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek teknis penyembelihan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai adab penyembelihan menurut syariat Islam, kebersihan alat, kesejahteraan hewan (animal welfare), serta standar-standar penting lainnya. Para peserta juga akan mendapatkan praktik langsung untuk memastikan mereka mampu menerapkan teori yang diberikan secara tepat di lapangan.

Dengan dilaksanakannya pelatihan ini, diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat memiliki lebih banyak juru sembelih yang terlatih, berkualitas, serta mampu menjadi penggerak dalam peningkatan keamanan pangan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya E.S. Adi Nusantara, S.Sos.MT, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan selaku ketua panitia pelaksana kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Hewan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan ini diikuti oleh 12 peserta, dengan latar belakang yang beragam yang tentunya bergerak dalam distribusi daging.

Pelatihan yang dilaksanakan pada pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2025 ini, menurut Adi Nusantara, dirancang dalam dua bentuk, yaitu pemaparan materi dan praktik lapangan. Materi yang diberikan meliputi standar halal, teknik penyembelihan yang benar, higienitas peralatan, dan penanganan hewan sebelum dan sesudah disembelih. Sementara untuk praktik lapangan, peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari instruktur berpengalaman sehingga mampu menerapkan metode penyembelihan secara benar, efektif, dan sesuai syariat.

Lebih lanjut, ketua panitia menegaskan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para peserta, terutama dalam meningkatkan kualitas penyembelihan hewan di komunitas masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem penyembelihan yang lebih higienis, profesional, dan memenuhi standar halal di Kabupaten Sumbawa.

Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, serta mengoptimalkan setiap sesi yang diberikan. Dengan demikian, tujuan pelatihan dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, ujarnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (10 Desember 2025) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri acara Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Program dan Kebijakan antara Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., perwakilan BUMN dan BUMD, serta OPD terkait, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu, (10/12/2025).

Bupati Sumbawa menyampaikan komitmennya untuk terus mensejahterakan masyarakat tetapi tidak melupakan hak alam untuk selalu dijaga dan dilestarikan. Komitmen ini ditunjukkan dengan program “Sumbawa Hijau Lestari”. Untuk menjalankan program ini, diperlukan kerjasama dan dukungan seluruh pihak termasuk di dalamnya BUMN dan BUMD. Program ini bertujuan mengupayakan penghijauan untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan memperluas ruang hijau di wilayah Kabupaten Sumbawa, ujarnya. 

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan untuk mendukung program “Sumbawa Hijau Lestari”, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pengamanan Hutan untuk mengatasi illegal logging dan kerusakan hutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya bekerja sendiri tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum, pemimpin ditingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, serta seluruh masyarakat. Langkah ini harus di tempuh untuk terus menjaga alam Sumbawa agar terhindar dari kerusakan yang merugikan masyarakat, jelasnya. 

Di tempat yang sama, sekda menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan untuk membentuk sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah dengan program dan kebijakannya tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk BUMN dan BUMD. Hal ini bertujuan selain untuk jalannya program secara maksimal, juga agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, ujarnya. 

Selain itu, sambung sekda, pemerintah daerah dan BUMN serta BUMD juga harus berkolaborasi dalam hal Pengembangan UMKM, mendukung penggunaan pangan & tenun lokal, serta lebih selektif dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penanaman jagung, terutama penanaman jagung di lahan miring. Beliau berharap semua pihak dapat mendukung seluruh program pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terciptanya Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera, pungkasnya. (AM)

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua 3 DPRD, Zulfikar Demitri, SH MH., Kepala Bappeda Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., OPD terkait, Majelis Adat Kesultanan, LATS, dan tokoh Masyarakat.

Samota Dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Bupati Jarot menyatakan komitmennya untuk menggarap potensi pariwisata besar di kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Tambora), dengan target menjadikannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Samota akan kita jadikan KEK, mirip Labuan Bajo atau Mandalika, sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Kita mohon doanya, kita siapkan dokumennya," ujar Bupati

Pengembangan KEK ini akan diintegrasikan dengan sejumlah proyek strategis, antara lain Pembangunan Industri Unggas terintegrasi, Pengembangan fasilitas perhotelan dan wisata. Pembangunan batalyon dan program pertahanan lainnya.

Proyek strategis lain seperti pembangunan bypass di Kerekeh, produksi garam nasional, dan transmigrasi industri hilirisasi. Pembentukan Kampung Nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor maritim.

Gerakan Sumbawa Hijau Lestari dan Bersih

Selain pembangunan ekonomi, Bupati juga menjadikan gerakan lingkungan sebagai prioritas. Melalui program Sumbawa Hijau Lestari dan Bersih, Bupati Jarot mencanangkan partisipasi massal seperti Program Industri Hijau. Setiap perusahaan industri diwajibkan menanam pohon dengan perbandingan: Satu Karyawan 1 Pohon, sehingga jika ada satu perusahaan dengan 11.000 karyawan, akan ada 11.000 pohon yang ditanam.

Demikian pula Edukasi Lingkungan melibatkan 90.000 murid untuk berpartisipasi dalam program penanaman pohon.

Kota Pusaka: Mengikuti Jejak Sukses Jogja

Dalam konteks penataan kota, Bupati menegaskan ambisi Sumbawa untuk menjadi Kota Pusaka yang sukses, mengikuti jejak Yogyakarta.

Bupati mengajak seluruh elemen—mulai dari swasta, aktivis, budayawan, hingga masyarakat umum—untuk terlibat aktif dalam penataan kota. "Mari kita mulai dari rumah masing-masing, membenahi lingkungan, agar Sumbawa menjadi indah dan disukai wisatawan," ajaknya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan konsep penataan yang jelas dari arsitek profesional, yang tidak hanya menjaga nilai sejarah dan budaya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan potensi pariwisata Sumbawa sebagai satu-satunya kota pusaka di NTB.

Bupati Jarot mengapresiasi inisiator acara Badrul Munir dan berharap kolaborasi semua pihak dapat menjadikan Sumbawa pusat pertumbuhan ekonomi baru yang unggul dan berkelanjutan.

Kepala Bappeda, Dr. Dedy Heriwibowo, sebelumnya menjelaskan bahwa Sumbawa akan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kota Pusaka se-Indonesia, sesuai komitmen Bupati pada Rakernas 2025 di Yogyakarta.

Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan, pertemuan ini adalah ketiga kalinya, dengan tujuan mengumpulkan data dan merancang konsep penataan kota yang lebih baik.

"Pertemuan ini bertujuan mendengarkan desain utuh dari arsitek profesional, lalu kita diskusikan dan realisasikan," ujar Dedy. Sumbawa, sebagai satu-satunya kota pusaka di NTB, ingin meningkatkan daya tariknya agar tidak kalah dengan kota-kota pusaka lain di Indonesia (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  10 Desember 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa hari Rabu (10/12)  menggelar dua agenda strategis di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati: persiapan Gerakan Penanaman Pohon sebagai bagian dari Program Sumbawa Hijau Lestari dan penguatan ekosistem inovasi daerah melalui Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi Daerah (LIDA) 2025.

Acara tersebut, yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., dihadiri oleh jajaran lengkap Pemkab, mitra daerah, Rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan para inovator. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan komitmen kolektif daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bupati Syarafuddin Jarot dalam sambutannya menekankan bahwa pelestarian lingkungan dan pengembangan inovasi adalah dua motor penggerak utama kemajuan daerah.

Bupati menyampaikan bahwa Gerakan Penanaman Pohon bukan hanya sekadar upaya konservasi lingkungan, tetapi juga merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

“Melalui Rakor ini, kita memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ini adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem inovasi daerah yang lebih kokoh dan berkelanjutan,” ujar Bupati.

LIDA: Ruang Belajar dan Solusi Nyata

Penghargaan ini diberikan kepada individu dan kelompok yang telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan semangat perubahan bagi kemajuan Sumbawa. Bupati berharap prestasi ini menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk terus berkarya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bergerak bersama. Kepada para juara, selamat atas dedikasi dan kreativitasnya,” tambah Bupati.

Di akhir acara, Bupati Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk terus melanjutkan ikhtiar bersama. "Mari kita lanjutkan ikhtiar menjadikan Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera," tutupnya.

Kepada Awak media Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, menyampaikan optimismenya melihat animo dan kualitas inovasi yang lahir.

"Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Inovasi Daerah (LIDA) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025," ujar Sekda Budi Prasetyo Rabu 10 Desember 2025

Sekda menegaskan bahwa LIDA bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan ruang vital untuk membangun budaya inovasi di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, kampus, dan komunitas.

"Melihat langsung semangat para inovator... membuat kami optimis bahwa budaya inovasi di Sumbawa terus tumbuh dan menguat. Setiap karya yang ditampilkan bukan hanya gagasan, tetapi solusi nyata yang lahir dari kepedulian dan keinginan untuk memajukan daerah," tegasnya.

Sekda Budi Prasetyo menambahkan, LIDA berfungsi sebagai ruang belajar bersama untuk memperbaiki pelayanan publik, mendorong kreativitas generasi muda, dan menguatkan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap capaian ini menjadi pemantik lahirnya lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan membawa Sumbawa semakin unggul, maju, dan sejahtera.

Berikut pemenang lomba 

Komitmen Penguatan Kolaborasi

Selain apresiasi inovasi, pertemuan ini juga menjadi forum persiapan teknis Gerakan Penanaman Pohon masif di seluruh wilayah Sumbawa. Program ini merupakan bagian integral dari visi jangka panjang Sumbawa Hijau Lestari.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap, melalui kegiatan ganda ini, kolaborasi lintas sektor semakin kuat. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar program penghijauan dan penguatan ekosistem inovasi dapat berjalan optimal.

Tujuan akhirnya adalah terwujudnya Sumbawa yang hijau, maju, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id- Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah sigap untuk mempercepat realisasi pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih. Keseriusan ini ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) mendadak yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, pada Rabu malam, 10 Desember 2025, bertempat di Aula Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Meskipun digelar di luar jam kerja, Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, IPUD, IPPA, OPH, dan PUPR.

Dalam sambutan pembukanya, Wakil Bupati Ansori menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran para peserta. Ia menekankan bahwa pertemuan ini sangat krusial untuk memastikan sinkronisasi data dan kesiapan lokasi sebelum tim pelaksana di lapangan memulai instruksi pembangunan.

Sinkronisasi Data dan Penilaian Teknis

Dengan kuorum yang terpenuhi, Wakil Bupati meminta pembahasan dilakukan secara fokus, cepat, dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa data lengkap terkait kesiapan 15 desa dan lokasi pembangunan akan diserahkan oleh Bappeda.

"Seluruh OPD diminta segera memberikan penilaian teknis, memastikan kelayakan data, serta menentukan kebutuhan administrasi tambahan sesuai kewenangan masing-masing. Tujuannya agar proses eksekusi dapat berjalan cepat dan efektif," tegas Wakil Bupati.

Satu poin penting yang disoroti dalam rapat tersebut adalah isu status aset daerah. Wakil Bupati Ansori meminta Kabid Aset untuk melakukan percepatan sertifikasi pada lahan aset yang akan digunakan sebagai lokasi gerai dan gudang, terutama yang belum bersertifikat.

"Kejelasan status aset sangat penting demi memastikan legalitas penggunaan dan kelancaran pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi daerah," ujarnya.

15 Desa Jadi Prioritas Pembangunan

Dalam laporan yang diterima, tercatat sebanyak 15 desa telah menyatakan siap dan setuju untuk menjadi lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih. Desa-desa tersebut akan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk melakukan verifikasi teknis segera.

Adapun 15 desa yang siap tersebut meliputi:

1. Desa Baru
2. Desa Marente
3.  Desa Luar
4.  Desa Juranalas
5.  Desa Gontar Baru
6.  Desa Tarusa
7.  Desa Gapit
8. Desa Karang Dima
9. Desa Ai Mual
10.  Desa Lopok
11.  Desa Lunyuk Rea
12.  Desa Lito
13.  Desa Sebewe
14.  Desa Kukin
15.  Desa Baru Tahan

Rapat diakhiri dengan sesi interaktif yang melibatkan Dandim, Bappeda, Kabid Aset, dan jajaran OPD lainnya. Wakil Bupati berpesan agar seluruh perangkat daerah bekerja cepat, responsif, dan tidak bertele-tele dalam menyelesaikan setiap tahapan persiapan, memastikan proyek Koperasi Merah Putih segera terwujud sebagai penopang ekonomi masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Museum Bala Datu Ranga (MBDR) Sumbawa kembali mengukir prestasi gemilang. Di penghujung tahun 2025 ini, MBDR berhasil memenangkan Lomba Inovasi Daerah (LIDA) 2025 untuk kategori Masyarakat Umum berkat inovasi unik yang mereka ajukan: Tana Samawa Minecraft.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Bupati Sumbawa bersama Sekretaris Daerah De.H.Budi Prasetyo di Aula Madelaoe Setda Sumbawa pada hari ini, Kamis, 10 Desember 2025.

Gamifikasi Warisan Budaya untuk Generasi Muda

Tana Samawa Minecraft adalah sebuah inovasi yang berfokus pada gamifikasi warisan budaya melalui digitalisasi dan storytelling Warisan Budaya Sumbawa. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi cemerlang antara Museum Bala Datu Ranga dengan kelompok MIVUBI, yang diwakili oleh dua seniman visual dan kurator kebudayaan asal Yogyakarta, Riyan Kresnandi dan Karen Hardini.

Ide ini bermula dari kegiatan residensi kedua seniman di MBDR. Tujuannya jelas: menciptakan cerita di balik warisan budaya agar lebih mudah diterima dan diminati oleh generasi muda, khususnya Gen Alpha.

“Kita sedang berusaha memanfaatkan era digital untuk memperkuat storytelling Warisan Budaya agar konten museum bisa lebih gampang tersampaikan dengan cara yang menyenangkan pada Gen Alpha,” ujar Yuli Andari, Direktur Museum Bala Datu Ranga.

Mengubah Paradigma Museum

Meskipun terbilang baru di Sumbawa, MBDR secara konsisten berupaya keluar dari paradigma lama museum sebagai 'gudang barang tua'. Mereka bercita-cita menjadikan MBDR sebagai pusat informasi dan inovasi warisan budaya.

Saat ini, Tana Samawa Minecraft masih berupa prototype awal. Pihak MBDR berharap inovasi ini dapat dikembangkan secara penuh dalam dua tahun ke depan. Pengembangan ini bertujuan agar Sumbawa tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga memiliki cerita warisan budaya yang menarik dan kompetitif di era digital.

“Melalui LIDA 2025, MBDR bisa menancapkan kiprahnya sebagai sebuah museum yang melakukan konservasi pada warisan budaya tetapi juga sebagai museum yang berinovasi dalam kebudayaan sehingga bisa muncul ekonomi baru berbasis warisan budaya,” tutup Yuli Andari Merdikaningtyas.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 09 Desember 2025 – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Acara penting yang diselenggarakan pada Selasa, 9 Desember 2025, ini bertempat di aula Hotel Grand Samota Sumbawa.

Pembukaan Rakerda turut dihadiri oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag., M.M.Inov., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa, Wakapolres Kabupaten Sumbawa, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sejumlah tokoh agama terkemuka di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Sekda Dr. H. Budi Prasetiyo menyoroti makna mendalam kehadiran ulama bagi pemerintah daerah, terutama di tengah derasnya perubahan zaman dan berbagai tantangan yang menyertainya.

"RAKERDA ini menjadi momentum yang tepat, dengan kehadiran para ulama, menjadi cahaya penuntun, penyegar pikiran, sekaligus penjaga akhlak masyarakat Sumbawa," ujar Sekda.

Ia menekankan bahwa kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak akan lengkap tanpa adanya sentuhan nilai-nilai yang dibawa oleh para alim ulama. Sekda berharap Rakerda ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah keagamaan yang lebih membumi, menenangkan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat membutuhkan suara ulama yang jernih, sejuk, dan menenteramkan, suara yang mampu memandu di tengah hiruk-pikuk informasi dan perubahan gaya hidup," tambahnya.

Sekda berharap hasil Rakerda nantinya akan melahirkan keputusan yang bermanfaat, langkah yang terarah, dan program yang memberikan dampak luas bagi kemajuan umat, penguatan moderasi beragama, dan terciptanya suasana harmonis di seluruh Sumbawa.

MUI Sebagai Pembimbing Umat dan Pemersatu Masyarakat

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag., M.M.Inov., menegaskan bahwa MUI lahir dari masyarakat dan mengemban amanah yang sangat besar. Ia menekankan bahwa ulama memiliki peran ganda yang krusial.

"Ulama bukan hanya sekadar figur keagamaan, tetapi juga merupakan penerang jalan, sumber solusi, dan penjaga moral masyarakat" tegas H. Faisal.

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa MUI harus terus hadir sebagai Pembimbing umat dalam memahami ajaran Islam yang benar. Hadir sebagai Pemberi fatwa yang mencerahkan dan membimbing masyarakat.

Mediator dan pemersatu masyarakat dan penggerak pendidikan serta pembinaan karakter umat.

Rakerda 2025 ini diharapkan membawa keberkahan dan arah baru yang semakin meneguhkan peran ulama sebagai penuntun moral masyarakat melalui kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah. (AM)

Sumbawa Besa.Amarmedia.co.id -  09 Desember 2025 – Dalam upaya serius memitigasi bencana pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi kegiatan Penanaman 2.000 Bibit Mangrove.

Acara yang bertajuk "Aksi Mitigasi Vegetasi Berbasis Ekosistem" ini dipusatkan di lokasi strategis Ekowisata Mangrove Pulau Nanga Sira, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, pada hari Selasa (09/12/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi mitra utama program lingkungan ini.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati, Agus Mustamin, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi aktif dalam menyukseskan kegiatan penanaman ini. Beliau menegaskan bahwa aksi ini memiliki tujuan vital, yaitu memperkuat mitigasi bencana di wilayah pesisir Sumbawa.

“Dengan penanaman bibit mangrove ini, maka lingkungan akan semakin terjaga serta terhindar dari ancaman utama wilayah pesisir kita, yaitu abrasi pantai,” ujar Agus Mustamin. Beliau menekankan bahwa ekosistem mangrove merupakan benteng alami yang efektif melindungi daratan dari gelombang pasang.

Lebih lanjut, Staf Ahli Bupati berharap agar kegiatan positif semacam ini tidak berhenti hanya di Ekowisata Mangrove Pulau Nanga Sira, Desa Penyaring saja.

“Kami berharap kegiatan seperti ini ke depannya dapat terus dilaksanakan di wilayah pesisir lain di Kabupaten Sumbawa yang juga rawan terdampak abrasi. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus menjaga kelestarian hutan serta lingkungan,” harapnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya kerja sama, "Kegiatan seperti ini tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak. Diperlukan kerja sama dan kekompakan dari semua elemen, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, untuk terus menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan maupun bencana."pungkasnya.(AM)

Foto : Peserta Rakor Posyandu Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Senin 8 Desember 2025.

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan dasar dan 6 SPM lainnya serta integrasi pembangunan desa. Rakor ini berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarif Hidayat, SKM., MPH., bersama perwakilan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), ketua forum Camat, Ketua Forum Kepala Desa, serta jajaran Tim Pembina Posyandu di tingkat kabupaten dan tp posyandu kecamatan para Kepala Puskesmas, menandakan keseriusan kolaborasi lintas sektor.

Posyandu: Wajah Negara di Halaman Rumah Warga

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., secara resmi membuka Rakor dengan menekankan peran vital Posyandu.

"Posyandu adalah wajah negara yang paling sederhana, paling jujur, dan paling terasa dampaknya di tingkat desa," ungkap Hj. Ida Fitria. "Kita sedang membicarakan bagaimana negara benar-benar hadir di halaman rumah warga, gedung posyandu, melalui Posyandu yang terkelola, terkoordinasi, dan mendapat dukungan lintas sektor secara nyata."

Dirinya menegaskan bahwa sejak terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, paradigma telah berubah. Posyandu kini dipandang sebagai simpul pelayanan yang mendukung Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial.

"Posyandu adalah pintu masuk pembangunan desa yang utuh, manusiawi, dan kontekstual," tambahnya.

Hj. Ida Fitria menekankan bahwa Posyandu yang kuat lahir dari kolaborasi sehat dan hebat Rakor ini bertujuan menyamakan frekuensi agar perencanaan dan pembinaan lintas sektor tidak tumpang tindih, serta memastikan keberhasilan program terasa di masyarakat, tidak hanya di laporan.

Ia juga menyoroti keikutsertaan dua Posyandu, yaitu Posyandu Desa Pukat (Kecamatan Utan) dan Posyandu tunas mekar Kelurahan Bugis (Kecamatan Sumbawa), dalam lomba Posyandu tingkat Provinsi NTB pada bulan November lalu.

"Keikutsertaan ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi menjadi bahan pembelajaran bersama tentang sejauh mana kelembagaan, inovasi, dan kolaborasi Posyandu kita telah berjalan," jelasnya.

Evaluasi dan Peta Jalan Penguatan Layanan

Kepala Dinas Kesehatan, Sarip Hidayat, SKM., MPH., dalam arahannya menyatakan fokus utama Rakor adalah meninjau dua pilar penting yakni  Evaluasi Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2024. Regulasi ini adalah momentum emas untuk menata kelembagaan, standarisasi, dan penganggaran Posyandu agar lebih kuat dan terintegrasi.

Kedua ujarnya. Evaluasi Pelaksanaan Lomba Posyandu SPM Tingkat Provinsi NTB.  Lomba yang dilaksanakan pada Senin, 24 November 2025, memberikan masukan konstruktif yang harus ditindaklanjuti sebagai peta jalan perbaikan.

Kadis Kesehatan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah dari Desa Pukat dan Kelurahan Bugis, serta seluruh kader atas dedikasi luar biasa dalam mengikuti lomba. "Upaya Bapak Ibu adalah cerminan semangat gotong royong Sumbawa," ujarnya.

Sarip Hidayat menegaskan kembali bahwa penguatan Posyandu selaras dengan Permendagri 13/2024, yang fokus pada upaya preventif dan promotif.

"Ini berarti Posyandu itu harus menjadi garda terdepan di tengah masyarakat," kata Kadis. "Posyandu adalah ujung tombak yang paling dekat dengan keluarga, penentu utama kualitas kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak."

Dirinya menutup arahan dengan mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi terbuka dan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat dan 6 SPM lainnya

Rakor ini diharapkan menjadi titik balik strategis, menjadikan tahun 2025 sebagai momentum memperkuat kelembagaan Posyandu dari kabupaten hingga desa, dengan komitmen menjadikan Posyandu pusat layanan masyarakat yang hidup dan relevan.

Materi juga disampaikan oleh PLT Kabag pemerintahan selaku pengampu sekretariat SPM kabupaten Sumbawa, Adhi Kusuma S.Sos M.M.Inov.  Ia menyampaikan bahwa capaian mutu dan layanan SPM d kabupaten Sumbawa cukup baik dan perlu lebih optimal lagi dalam pemenuhan data base dan perbaikan data sebagai langkah awal tahapan dalam pemenuhan spnd di daerah dan dengan adanya posyandu 6 SPM maka pintu masuk pendataan melalui posyandu ini sebagai mitra pemerintah desa/Kel ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pelayanan masyarakat di desa/Kelurahan dan wadah partisipasi masyarakat dalam menyerap informasi serta dapat memberikan KIE KPD sasaran siklus hidup keluarga, maka upaya kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan SPM di kabupaten Sumbawa dapat tercapai dengan peran aktif posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelirahan di seluruh desa dan kelurahan dkabupaten Sumbawa utknmewujudkqn Sumbawa yang  unggul maju dan sejahtera (AM)

Sumbawa,Gaung NUSRA (8 Desember 2025 )— Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Adhi Kusuma S.Sos., M.M.Inov., menyoroti peran strategis Posyandu dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Sumbawa 2025 di Aula Dinas Kesehatan, Adhi Kusuma yang juga mengampu Sekretariat SPM Kabupaten Sumbawa, menekankan bahwa integrasi Posyandu dengan enam SPM adalah langkah krusial menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Adhi Kusuma menyampaikan apresiasi atas capaian mutu dan layanan SPM di Kabupaten Sumbawa yang dinilai cukup baik. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data.

"Capaian mutu dan layanan SPM di Kabupaten Sumbawa cukup baik, namun perlu lebih optimal lagi dalam pemenuhan database dan perbaikan data sebagai langkah awal tahapan dalam pemenuhan SPM di daerah," ujar Adhi Kusuma.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu, melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, kini tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi telah bertransformasi menjadi lembaga masyarakat desa/kelurahan (LKD/LKK) yang menjadi pintu masuk pendataan dan pelayanan terintegrasi untuk enam sektor SPM yakni Pendidikan, Kesehatan,Pekerjaan Umum,Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Sosial

Menurut PLT Kabag Pemerintahan, Posyandu memiliki posisi unik sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan keluarga, menjadikannya mitra ideal bagi pemerintah desa/kelurahan.

"Dengan adanya Posyandu 6 SPM, pintu masuk pendataan melalui Posyandu ini menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan masyarakat," katanya.

Posyandu juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk menyerap informasi dan memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada sasaran siklus hidup keluarga.

Adhi Kusuma menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa upaya kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang diinisiasi dalam Rakor ini harus terus diperkuat. Kehadiran perwakilan Bappeda, Dinas PMD, serta jajaran Camat dan Kepala Desa membuktikan komitmen bersama.

"Upaya kolaborasi dan sinergi ini sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan SPM di Kabupaten Sumbawa," tutupnya.

Ia berharap, dengan peran aktif Posyandu sebagai LKD/LKK, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa dapat bersama-sama mewujudkan visi Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera (am)

Sumbawa Besar.Amarnedia.co.id (5 Desember 2025) — Di tengah kemeriahan Festival Adipura 2025 dan peluncuran enam program inovatif persampahan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Pengolaan  Limbah B3, Aryan Perdana Putra,SSi memberikan pandangan kritis mengenai tantangan pengurangan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Raberas.

Inovasi utama yang menjadi sorotan dan harapan Pemkab Sumbawa adalah pembentukan 100 Bank Sampah Unit (BSU). Menurut Aryan, langkah ini adalah salah satu dari enam pilar strategis untuk mengakselerasi pengurangan sampah di Kabupaten Sumbawa.

Target Kritis: Dibutuhkan 827 Unit Bank Sampah

Meskipun menyambut baik inisiatif 100 BSU, Aryan Perdana Putra secara transparan mengungkapkan skala kebutuhan Bank Sampah yang sebenarnya harus dicapai oleh Sumbawa untuk menghasilkan dampak signifikan terhadap TPA.

"Dari skenario pengurangan sampah, kita membutuhkan total 827 unit Bank Sampah se-Kabupaten Sumbawa agar dapat mengurangi sampah yang masuk TPA secara signifikan," jelas Aryan, memberikan gambaran besar tantangan yang dihadapi.

Ia menegaskan bahwa untuk mencapai target pengurangan sampah nasional sebesar 30% dan menghentikan kondisi TPA yang sudah kritis—seperti yang disampaikan Bupati Jarot—langkah pengolahan di sumbernya menjadi kunci yang tak bisa ditawar.

 "Jika kita serius menurunkan timbulan sampah yang masuk TPA Raberas, maka langkah reduce at sources melalui bank sampah dan pengolahan sampah di sumber seperti komposting tak ada tawar," tegasnya.

 100 BSU sebagai Penggerak Aksi

Aryan berharap 100 BSU yang dicanangkan melalui program inovasi sampah ini dapat menjadi katalisator bagi gerakan yang lebih luas di masyarakat. Pembentukan 100 BSU adalah bagian integral dari enam inovasi yang diluncurkan, termasuk Gerakan Pak SOMAT (Sistem Pemilahan Sampah Rumah Tangga) dan Pengiriman Perdana Bank Sampah HIDUP-HIDUP yang mendorong ekonomi sirkular.

"Semoga 100 BSU ini bisa menjadi penggerak aksi dan akselerasi pengurangan sampah Sumbawa. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencapai target ideal 827 unit," pungkas Aryan, menutup pernyataannya dengan optimisme yang terkontrol.

Komitmen Pemkab Sumbawa dalam menangani masalah sampah kini didukung penuh oleh program-program strategis seperti Satgas Gakum Persampahan dan penyediaan BUSER (Buis Komposter). Namun, data yang disampaikan PLH Kabid Persampahan ini jelas menggarisbawahi bahwa keberhasilan inisiatif "Sumbawa Bersih, Hijau, dan Lestari" pada akhirnya akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah di tingkat sumber melalui Bank Sampah.(Gam)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  — Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi meluncurkan enam program strategis persampahan dalam acara Festival Adipura yang meriah di halaman Kantor Bupati, Jumat malam. Peluncuran ini menjadi langkah fundamental Pemkab Sumbawa untuk mengatasi masalah sampah yang disebut Bupati sebagai "tantangan besar" daerah.

Acara yang merupakan kolaborasi antara Pemkab dan Lingkara (Lembaga Peduli Budaya, Sosial, dan Ekologi Sumbawa) ini dihadiri lengkap oleh jajaran Forkopimda dan perangkat daerah, menandakan komitmen seluruh lini pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot mengakui bahwa volume sampah terus bertambah seiring peningkatan penduduk dan aktivitas ekonomi. Ia secara gamblang memaparkan kondisi kritis di lapangan.

“Sebagian besar TPS kita sudah penuh seratus persen. Tidak ada pemilahan, tidak ada pengolahan yang memadai. Karena itu, langkah yang ditempuh malam ini melalui Festival Adipura dan program inovasi persampahan menjadi sangat strategis,” tegas Bupati Jarot.

Bupati mengingatkan target nasional tahun 2025, di mana daerah dituntut untuk mengurangi sampah hingga 30% dan menangani 70% sisanya melalui pengolahansebuah target ambisius yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

 Enam Pilar Program Inovatif Pemkab Sumbawa

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Sumbawa meluncurkan enam program yang menggabungkan penegakan hukum, teknologi ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular:

1. Satgas Gakum Persampahan yakni  Kerja sama dengan Satpol PP untuk penegakan hukum yang disertai konsep reward and punishment.

2. BUSER (Buis Komposter) adalah Inovasi sederhana untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos di lingkungan rumah tangga.

3. Program 100 Bak Sampah Penyediaan tempat sampah terpilah tiga jenis (organik, anorganik, dan logam/kaca) yang akan diperluas ke desa dan kecamatan.

4. Gerakan Pak SOMAT merupakan Integrasi sistem pemilahan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle.

5. Pengiriman Perdana Bank Sampah HIDUP-HIDUP sebagai  Langkah awal untuk menciptakan rantai ekonomi sirkular bagi sampah bernilai ekonomis.

6. Program Sedekah Sampah untuk 10 Sekolah berupa  Bantuan bak sampah organik untuk mendorong edukasi dan kesadaran lingkungan sejak dini.

Visi Baru: Sumbawa Bersih, Hijau, dan Lestari

Bupati Jarot juga menyampaikan rencana penyempurnaan tagline Sumbawa Hijau Lestari menjadi Sumbawa Bersih, Hijau, dan Lestari. Visi ini juga mencakup penguatan program penghijauan dengan tanaman bernilai ekonomis seperti kopi, kemiri, dan sengon untuk menjamin keberlanjutan.

Dirinya menekankan pentingnya pemberlakuan aturan yang realistis dalam penegakan hukum lingkungan agar kebijakan yang diterapkan dapat diimplementasikan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Mengakhiri pidatonya, Bupati mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk menjadikan Festival Adipura 2025 sebagai momentum kebangkitan gerakan lingkungan dimulai dari pemilahan sampah di rumah dan dukungan terhadap industri daur ulang.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 5 Desember 2025) — Menghadapi puncak musim hujan pertama tahun 2025–2026, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa mengimbau para petani untuk segera menyiapkan dan mengolah lahan. Langkah ini krusial untuk mengejar target luas tanam 73.281 hektare dan mendukung ambisi daerah mencapai swasembada pangan.

Kepala Distan Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati. mengungkapkan bahwa realisasi luas tanam padi saat ini masih sangat minim, baru mencapai sekitar 566 hektare.

"Kami berharap para petani yang memiliki sumber air permukaan atau kantong air serta air irigasi bisa segera melakukan pengolahan lahan dan penanaman agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai," tegas Wayan Jumat 5 Desember 2025.

Di tengah peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, Distan memberikan peringatan keras agar petani tidak menyalahi pola tanam yang telah ditetapkan. Spekulasi terhadap kondisi cuaca dinilai justru dapat merugikan petani.

 "Pola tanam harus tetap diikuti. Jangan asal menanam hanya karena sudah turun hujan, sebab bisa berdampak pada munculnya hama dan penyakit tanaman," jelasnya.

Selain itu, Wayan menekankan pentingnya memilih varietas padi unggul yang adaptif terhadap kondisi hujan dan tahan terhadap penyakit yang umum menyerang di musim ini, seperti blas dan tungro.

Aspek penting lain yang disorot adalah ketersediaan sarana produksi. Distan mengingatkan petani untuk segera menebus pupuk dan benih sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun.

"Jangan sampai nanti ketika waktunya menanam, pupuk di distributor sudah habis. Jadi segera ditebus sesuai kebutuhan," imbaunya, sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di waktu kritis tanam.

Selain persiapan lahan, Distan juga mengingatkan agar petani segera menebus pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun. Hal ini penting agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di saat waktu tanam.

Meski curah hujan mulai meningkat di sejumlah wilayah, Distan tetap mengingatkan petani agar tidak menyalahi pola tanam yang telah ditetapkan. Menurut Wayan, spekulasi terhadap kondisi cuaca justru bisa merugikan petani sendiri.

“Pola tanam harus tetap diikuti. Jangan asal menanam hanya karena sudah turun hujan, sebab bisa berdampak pada munculnya hama dan penyakit tanaman,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memilih varietas padi unggul yang tahan terhadap penyakit seperti blas dan tungro, yang biasanya menyerang di musim penghujan.

"Sekarang sudah banyak tersedia benih unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi hujan dan tahan penyakit. Itu yang sebaiknya dipilih,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (05 Desember 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen serius dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Hal ini ditandai dengan Pelatihan Operasional Bank Sampah sekaligus pelepasan pengiriman perdana 10 ton sampah daur ulang dari Bank Sampah Induk Kelompok Pemuda Berbagi, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H.Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (05/12/2025).

Acara bersejarah ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Direktur Bank Sampah Kelompok Pemuda Berbagi Kabupaten Sumbawa, serta OPD terkait.

Bukti Gerakan Pengelolaan Sampah yang Bertumbuh

Mewakili Bupati Sumbawa, Sekda Dr. Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar Kabupaten Sumbawa dalam mengurangi volume sampah dengan mengolahnya menjadi produk bermanfaat.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa gerakan pengelolaan sampah di Sumbawa terus bertumbuh dari inisiatif masyarakat, lebih terstruktur, lebih menyatu dengan kehidupan sehari-hari, dan semakin memberi nilai tambah bagi lingkungan maupun ekonomi warga,” ujar Sekda.

Sekda Budi Prasetiyo menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pegiat lingkungan, pengelola bank sampah, dan khususnya para pemuda yang telah menjadi motor perubahan. Beliau berharap langkah baik ini akan memperkuat semangat kolaborasi menuju Sumbawa yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan suatu langkah pertama untuk Sumbawa yang lebih baik. Kami mengajak masyarakat Sumbawa untuk bisa memilih dan memilah sampah, sehingga sampah yang bisa didaur ulang akan lebih maksimal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa proses pengolahan sampah tidak akan maksimal dan efektif tanpa kontribusi dari semua lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Beliau mengajak masyarakat untuk memastikan sampah, mulai dari rumah tangga hingga industri, dapat memberikan peningkatan ekonomi.

Sampah Sumbawa Menuju Mojokerto, Jawa Timur

Di tempat yang sama, Direktur Bank Sampah Kelompok Pemuda Berbagi Kabupaten Sumbawa, Yeri Kuswandi, menjelaskan tujuan pengiriman perdana ini.

“Sampah daur ulang sebanyak 10 ton ini akan dikirim ke wilayah Mojokerto, Jawa Timur,” ungkap Yeri.

Ia menambahkan bahwa setibanya di sana, sampah-sampah ini akan melalui proses pemilahan kembali sesuai jenis dan klasifikasinya untuk mempermudah proses pengolahan. Selanjutnya, sampah daur ulang tersebut akan diolah menjadi bentuk cacah hingga menjadi barang jadi.

Pelepasan pengiriman ini diharapkan menjadi momentum pemicu bagi masyarakat Sumbawa untuk semakin aktif dalam memilah sampah, mendukung target pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, serta mewujudkan moto: Terus bergerak, terus berbagi, dan terus menginspirasi. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id.(05 Desember 2025) – Semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat mewarnai Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Jumat pagi (05/12/2025). Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sumbawa menggelar acara Senam Sehat dan Bazar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DWP yang ke-26.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr.H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., yang sekaligus membuka kegiatan. Turut hadir juga Ketua DWP Kabupaten Sumbawa, Ny. Nur Isna Sitoresmi Budi Prasetiyo, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, serta sejumlah perwakilan dari organisasi wanita lainnya seperti ibu-ibu PKK, GOW, DWP, IISWARA, dan Persit Kartika Chandra Kirana, serta OPD terkait.

Pererat Solidaritas dan Dukung Indonesia Emas 2045

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menekankan bahwa senam bersama pagi itu menjadi ruang kebersamaan yang hangat, menegaskan kembali pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat solidaritas, dan merawat semangat positif di lingkungan kerja maupun keluarga besar Pemda Sumbawa.

“Apresiasi saya sampaikan kepada DWP Kabupaten Sumbawa yang terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pendidikan anak bangsa dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda. Beliau berharap, momentum HUT ini akan memperkuat komitmen seluruh pihak untuk terus melangkah bersama, menghadirkan manfaat, dan menjadi inspirasi bagi sesama.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Sumbawa, Ny. Nur Isna Sitoresmi Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa acara senam sehat dan bazar ini sengaja dilaksanakan untuk menyambut HUT DWP Ke-26 yang jatuh pada tanggal 07 Desember.

“Melalui senam sehat ini, kami berharap kebersamaan dan kekompakan segenap ibu-ibu DWP akan terjalin semakin erat,” ungkapnya.

Dirinya juga menaruh harapan besar agar DWP ke depannya akan semakin sukses, aktif, dan terus berkarya. Hal ini sejalan dengan tema nasional perayaan HUT DWP tahun ini, yakni ‘Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045'.

"Semoga DWP dapat terus berkontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi penerus yang unggul demi tercapainya Indonesia Emas 2045," tutupnya.(AM)

SUMBAWA, — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa serius menggenjot pengembangan industri garam rakyat. Upaya terbaru yang dilakukan adalah mendorong program ekstensifikasi tambak garam agar dapat ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Langkah ini ditempuh demi mempercepat realisasi pengelolaan 2.000 hektare lahan potensial yang telah disiapkan.

Kepala Bappeda Litbang Sumbawa melalui Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Andi Kusmayadi SPi.M.Si menjelaskan bahwa Pemkab telah mengambil langkah fundamental dengan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Status lahannya sudah tidak ada masalah. Melalui revisi RTRW, lahan tersebut kini telah dikeluarkan dari status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) dan siap digunakan untuk program garam rakyat," ujar Andi, Jumat (7/12/25).

Penetapan status tata ruang yang jelas ini menjadi landasan hukum kuat bagi pengembangan industri garam Sumbawa. Andi menekankan pentingnya masuk dalam skema PSN agar program ini mendapat dukungan penuh, baik dari sisi anggaran maupun investasi, dari pemerintah pusat.

Penyiapan lahan seluas 2.000 hektare ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), A. Koswara, pada Mei 2025 lalu. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat melihat potensi besar Sumbawa untuk dijadikan sentra industri garam di wilayah timur Indonesia.

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa tahapan pembebasan lahan belum dapat dilakukan. Pemkab Sumbawa masih menunggu kepastian penetapan program ini dalam daftar PSN dari Jakarta.

"Kita akan bergerak lebih jauh setelah program ini resmi masuk dalam PSN. Dengan begitu, dukungan anggaran dan investasi akan lebih mudah diarahkan," jelasnya, optimis bahwa status PSN akan menjadi kunci pembuka percepatan pembangunan industri garam di Sumbawa.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa semakin serius mewujudkan industrialisasi produk unggulan daerah, dengan fokus utama pada sektor kelautan dan perikanan. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil laut dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi nelayan serta pelaku UMKM lokal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sumbawa—seperti udang vanamei, hasil tangkapan laut, dan garam—cenderung dijual langsung sebagai bahan baku ke luar daerah, bahkan diekspor, tanpa melalui proses pengolahan yang memadai.

"Kalau kita bicara hulu-hilir, kita berharap hasil komoditas perikanan tidak hanya dijual langsung sebagai bahan baku, tetapi juga melalui proses pengolahan sehingga menjadi barang setengah jadi atau siap jual," ujar Rahmat Hidayat, belum lama ini.

Ia menambahkan, Sumbawa kaya akan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Namun, kegiatan pengolahan lokal masih sangat terbatas. Dengan maraknya investasi di bidang budidaya tambak, pihak swasta diharapkan ikut membangun fasilitas pendukung seperti cool storage (gudang pendingin) agar bahan baku dapat diproses lebih dahulu.

Rahmat Hidayat menyebutkan, salah satu lokasi potensial yang sedang dikaji untuk pengembangan fasilitas pengolahan udang adalah lahan di belakang Sumer Payung. Lahan ini dapat dimanfaatkan melalui berbagai skema kerja sama, seperti sewa lahan atau bagi hasil dengan investor yang bersedia membangun sarana prasarana.

"Lahan yang dulunya dicadangkan untuk pasar induk ini bisa menjadi solusi untuk mendukung industrialisasi produk unggulan," jelasnya.

Selain perikanan, potensi produksi garam yang merupakan produk unggulan juga menjadi sorotan. Menurut Dayat, pengembangan industrialisasi garam dan produk perikanan secara terpadu dapat meningkatkan daya saing di pasar ekspor sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

"Program industrialisasi produk unggulan daerah ini bukan sekadar meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga menggerakkan seluruh ekosistem hulu-hilir—dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran," tutup Rahmat. Langkah ini dinilai strategis untuk mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id, — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo mengumumkan kabar baik bagi sektor riil daerah. Sejumlah program unggulan, termasuk dukungan vital berupa bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini telah memasuki fase implementasi dan pembiayaan melalui APBD Perubahan 2025.

Menurut Sekda, pelaksanaan visi dan misi Bupati Sumbawa mulai menunjukkan hasil nyata tahun ini melalui program strategis yang langsung menyentuh denyut nadi perekonomian masyarakat.

"Bantuan modal untuk UMKM itu sudah jalan dan sudah ada yang tertuang jelas dalam APBD 2025**," ujar Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa tidak ada lagi keraguan dalam realisasi janji-janji pembangunan.

Beliau menambahkan, semua program unggulan daerah kini telah dimasukkan ke dalam skema pembiayaan, termasuk upaya masif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sekda menjelaskan, dukungan terhadap UMKM ini merupakan hasil dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya.

"Sudah ada UMKM yang mendapatkan bantuan modal, dan setiap tahun program ini terus berjalan melalui kelompok-kelompok usaha bersama," tambahnya, menandakan program ini dirancang berkelanjutan.

Selain bantuan modal, Budi Prasetiyo juga menyebutkan adanya skema bantuan sosial yang turut diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.

Ia menekankan bahwa bantuan yang diberikan bukan sekadar pemberian semata, melainkan dirancang dengan mekanisme khusus untuk mendorong masyarakat agar bisa mandiri dan mengembangkan usahanya.

"Yang penting adalah bagaimana bantuan modal itu dimanfaatkan. Apakah modelnya pemberian langsung, atau ada mekanisme khusus yang mengarah pada kemandirian usaha. Itu sudah disiapkan dan mulai dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan RPJMD dan visi-misi Bupati tahun ini," tutupnya, memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.(AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id, — Informasi mengenai nihilnya alokasi anggaran pembangunan proyek vital RSUD Sering pada tahun 2026 yang tak tercantum dalam rencana Kementerian, langsung mendapat respons tegas dari Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, M.P.

Bupati Jarot menegaskan bahwa meski secara formal anggaran pembangunan RSUD Sering belum teralokasi, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak akan menyerah. Pemkab Sumbawa saat ini tengah berupaya melakukan lobi intensif ke pusat agar proyek tersebut tetap berjalan melalui skema kebijakan khusus.

"Memang secara fisik di Kementerian belum ada, tetapi kita sedang berusaha bagaimana caranya supaya ada Instruksi Presiden (Inpres)," jelas Bupati kepada media usai memimpin rapat koordinasi di Hotel Grand Sumbawa, Kamis (27/11/25) lalu.

Beliau menambahkan, jalur Inpres dan Bantuan Presiden menjadi harapan utama agar pembangunan yang dinilai sangat mendesak ini dapat segera dieksekusi, meskipun tidak melalui jalur perencanaan anggaran reguler.

Perjuangan Pemkab ini bukan tanpa alasan kuat. Bupati memaparkan bahwa sejumlah pejabat pusat, termasuk menteri terkait, telah meninjau langsung kondisi RSUD lama dan menilai fasilitas tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

 "Menteri sudah datang ke sini dan melihat sendiri. Saya juga sudah memaparkan kondisi rumah sakit lama yang sangat sempit, tidak bisa dikembangkan lagi," ungkapnya.

Kondisi tersebut sangat berdampak pada layanan publik. Ruang pelayanan saat ini sangat terbatas dan dinilai tidak proporsional.

"Ruang rawat hanya sekitar sembilan kamar, parkir sempit, dan pelayanan pun harus dikurangi karena kita terlalu padat," imbuh Bupati, menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang baru dan memadai.

Oleh karena itu, Pemkab Sumbawa meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pembangunan RSUD Sering dapat direalisasikan demi kepentingan masyarakat.

"Kami berharap ada kebijakan pusat untuk membantu, walaupun tidak sekaligus. Ini sedang kita perjuangkan, mudah-mudahan bisa terwujud," tutupnya, penuh harap akan kepedulian dari pimpinan nasional.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (4 Desember 2025) – Pengurus PASI NTB H.Didi Sumardi SH mengukuhkan secara resmi Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2025–2029. Acara yang berlangsung khidmat di Gedung Padepokan Bela Diri KONI Kabupaten Sumbawa pada Kamis malam ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen memajukan olahraga atletik di Tanah Samawa.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa, Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada kepengurusan PASI yang baru.

Bupati Jarot menegaskan bahwa atletik bukan hanya fondasi bagi hampir semua cabang olahraga, tetapi juga cermin kemajuan sebuah daerah. "Di dalamnya tersimpan pesan yang sederhana tetapi kuat: siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang melaju paling jauh," ujarnya.

Ia menambahkan, ekosistem olahraga yang dibangun dengan serius—manajemen yang rapi, dukungan tulus, dan kesempatan latihan yang layak—adalah investasi masa depan yang akan melahirkan generasi lebih sehat, percaya diri, dan berprestasi.

 "Malam ini, kita sedang meletakkan batu pertama dari perjalanan empat tahun ke depan bagi PASI Kabupaten Sumbawa," kata Agus.

Sumbawa, menurut Bupati, bukanlah daerah yang miskin talenta. Potensi atletik yang alami banyak ditemukan di berbagai desa dan sekolah. Namun, yang seringkali kurang adalah ruang untuk bertumbuh, wadah berlatih terarah, dan pendampingan yang konsisten.

"Karena itu, kepengurusan PASI yang dilantik malam ini memikul tugas mulia sekaligus strategis: memastikan bakat-bakat Sumbawa tidak berhenti di lintasan desa, tetapi bisa tampil di lintasan daerah, nasional, bahkan internasional," tegasnya.

Bupati Jarot berharap pengurus baru tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga hadir di lapangan, berinteraksi langsung dengan para atlet dan pelatih, serta merasakan denyut semangat mereka. "Dari sanalah arah kebijakan yang tepat akan lahir," imbuhnya.

Mengingat atletik adalah dunia yang jujur—tidak bisa disulap—Bupati menekankan bahwa olahraga ini mengajarkan nilai-nilai penting bagi pembangunan daerah: kerja keras, disiplin, konsistensi, dan ketekunan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh mendukung pembinaan olahraga, termasuk atletik. Namun, keberhasilan tidak bisa lahir dari satu pihak.

 "Butuh kolaborasi antara Pemerintah, PASI, sekolah, klub atletik, orang tua, dan para pelatih. Butuh ruang yang aman bagi anak-anak untuk bertumbuh, fasilitas yang terus ditingkatkan, dan manajemen pelatihan yang berkelanjutan," jelas Bupati.

Bupati Syarafuddin Jarot percaya, dengan kepengurusan baru ini, PASI Sumbawa dapat menghadirkan kultur pembinaan yang serius namun tetap membahagiakan, kultur kompetisi yang sehat, dan kultur kolaborasi yang membuka peluang bagi siapa pun yang ingin maju bersama.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan selamat kepada seluruh Pengurus PASI Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2025–2029. "Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian, menjadi jalan untuk mengukir prestasi baru, dan menjadi ruang untuk membangun generasi Sumbawa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing," harapnya.

Apresiasi dan terima kasih setulus-tulusnya juga disampaikan kepada para pengurus PASI sebelumnya atas dedikasi dan kerja keras mereka yang telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan atletik di Sumbawa.

"Prestasi Sumbawa pasti melompat lebih baik!" pungkas Bupati, menutup sambutan dengan sebuah pantun.

Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Ketua KONI Kabupaten Sumbawa beserta jajaran, ketua dan Sekretaris Umum PASI NTB, Wakil Ketua DPRD, Ketua Cabor, para pelatih, wasit, tokoh olahraga atletik Sumbawa, serta atlet muda kebanggaan daerah. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, (04 Desember 2025) — Aula Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa hari Kamis, (04/12/2025), diselimuti suasana hangat penuh makna saat digelarnya Resepsi Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025. Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah panggung apresiasi bagi kekuatan tak tertandingi kaum perempuan.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang hadir bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran FORKOPIMDA, didampingi oleh figur-figur perempuan inspiratif, termasuk Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., dan Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori Ketua IISWARA Heni Tasniasanti Nanang Nasiruddin, Mantan Wabup Dewi Noviani SPd MPd. Kehadiran mereka menegaskan esensi kolaborasi antara kepemimpinan dan sentuhan keibuan dalam membangun daerah.

Dalam sambutannya yang menyentuh, Wakil Bupati menyampaikan bahwa tema peringatan tahun ini, “Perempuan Berdaya, Perempuan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”, terasa sangat relevan. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah ketangguhan yang melampaui fisik.

"Saat ini sangat dibutuhkan ketangguhan moral, ketangguhan mencipta ruang aman bagi keluarga, dan ketangguhan dalam mengubah lingkungan sosial menjadi lebih peduli," ujarnya..

Wabup juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Hari Ibu sebagai momen refleksi yang mendalam. Pertanyaannya, menurut beliau, adalah: "Sudahkah perempuan diberi ruang untuk menentukan masa depannya? Sudahkah perempuan mendapatkan dukungan yang adil? Sudahkah suara perempuan didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut masyarakat?" Peringatan ini, katanya, adalah pengingat lembut namun tegas bahwa kemajuan suatu daerah tak pernah terlepas dari peran vital perempuan.

Dari sudut pandang seorang ibu dan pemimpin, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., menyampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu adalah wujud apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua perannya.

Dirinya menyerukan bahwa apresiasi ini tidak boleh berhenti hanya pada peringatan. Dibutuhkan langkah nyata, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen berkelanjutan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.

"Kami mengajak semua pihak—pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil—untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Momen peringatan ini meninggalkan resonansi bahwa perempuan adalah kekuatan pendorong (the driving force) di balik setiap kemajuan, dan investasi pada perempuan adalah investasi terbaik untuk masa depan daerah.

Sumbawa, Amarmedia.co.id - (03 Desember 2025) – Komitmen kepemimpinan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot M.P., untuk menuntaskan masalah keterisolasian wilayah kian nyata. Dalam rangkaian Apel Pagi di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (03/12/2025), Bupati Jarot mengumumkan kepastian dimulainya proyek multiyears peningkatan ruas jalan Batudulang–Tepal dengan nilai kontrak mencapai Rp80 miliar.

Pengumuman besar ini disampaikan setelah penyerahan simbolis 50 unit kursi roda dari NTB Care dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Kontrak Ditandatangani 25 Desember 2025: Pembuka Keterisolasian Wilayah

Bupati Jarot menegaskan bahwa proyek monumental ini, yang telah diperjuangkan keras oleh pemerintah daerah, akan segera dimulai. Penandatanganan kontrak proyek senilai Rp80 miliar tersebut dijadwalkan pada 25 Desember 2025.

Proyek ini dipastikan akan menggunakan material hotmix dengan standar nasional, menjamin kualitas dan ketahanan infrastruktur.

"Ini proyek multiyears yang kami perjuangkan dengan sangat keras. Alhamdulillah, mulai 25 Desember nanti kontraknya resmi ditandatangani," tegas Bupati Jarot di hadapan jajaran ASN. 

Bupati Jarot menyatakan bahwa pembangunan jalan ini merupakan langkah krusial untuk membuka keterisolasian wilayah. Ia menargetkan bahwa sebelum masa lima tahun kepemimpinannya berakhir, seluruh ruas jalan rusak di wilayah selatan Sumbawa dapat tertangani secara tuntas.

Perkembangan Pembangunan dan Peluang Investasi

Selain kabar proyek infrastruktur, Bupati Jarot juga memaparkan tren positif pembangunan daerah Sumbawa. Ia melaporkan bahwa hampir seluruh program kerja selama sepekan terakhir menunjukkan progres yang baik, mencapai target di atas rata-rata baik dari sisi fisik maupun penyerapan anggaran.

Bupati juga menyoroti sejumlah program strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

Program Pertanian Terpadu. Peluang besar bagi Sumbawa dalam program Poultry Integrated Farming dari Kementerian Pertanian yang bernilai hingga Rp1,6 triliun. Sumbawa menjadi salah satu kandidat terkuat berkat ketersediaan lahan yang representatif.

Kajian Ekspedisi Patriot di Labangka yang membuka peluang program berbasis potensi pertanian, kelautan, tambak, peternakan, dan pariwisata melalui koordinasi dengan Ditjen Transmigrasi.

Upaya pengembangan Ekonomi Biru di Teluk Saleh, launching pelepasliaran rusa di Pulau Moyo, serta visi menjadikan kawasan Samota sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sumbawa, Amarmedia.co.id (03 Desember 2025) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot M.P., memimpin Apel Pagi yang dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial berupa lima puluh (50) unit kursi roda dari NTB Care. Kegiatan yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (03/12/2025), ini merupakan bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada dua penerima manfaat, disaksikan oleh Direktur NTB Care, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, para staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, serta jajaran ASN. Kursi roda ini nantinya akan didistribusikan ke dua belas (12) Kecamatan di Sumbawa.

Apresiasi Kemitraan dan Sinergi NTB Care

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada NTB Care atas kontribusi konsisten mereka dalam mendukung peningkatan layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Terima kasih kepada NTB Care yang telah banyak membantu untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa dan yang selalu hadir memberi perhatian. Kerja-kerja kemanusiaan seperti ini sangat berarti bagi Sumbawa," ungkap Bupati Jarot.

Bupati berharap kemitraan dan sinergi antara NTB Care dan Pemda Sumbawa dapat terus berlanjut untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang lebih baik dan sejahtera. Ia juga mengajak seluruh OPD untuk bersinergi dan bekerja cepat demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Selain penyerahan kursi roda, Bupati Jarot juga menyampaikan kabar besar terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Tekad kepemimpinan Jarot-Anshori untuk membuka keterisolasian wilayah semakin nyata dengan pengumuman dimulainya proyek multiyears peningkatan ruas jalan Batudulang–Tepal.

Bupati Jarot juga memaparkan tren positif pembangunan daerah selama sepekan terakhir, di mana hampir seluruh program telah mencapai target di atas rata-rata.

Ia turut menyoroti sejumlah program strategis lainnya, termasuk koordinasi dengan Ditjen Transmigrasi untuk program berbasis potensi di Labangka, launching pelepasliaran rusa di Pulau Moyo, pengembangan Ekonomi Biru di Teluk Saleh, serta visinya menjadikan Samota sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lebih lanjut, Bupati juga mengungkapkan peluang besar bagi Kabupaten Sumbawa untuk terlibat dalam program Poultry Integrated Farming dari Kementerian Pertanian dengan nilai mencapai Rp1,6 triliun, menjadikan Sumbawa sebagai salah satu kandidat terkuat untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu.

Acara ditutup dengan foto bersama sebelum perangkat daerah bergerak mendistribusikan seluruh kursi roda kepada penerima manfaat sesuai data yang telah diverifikasi. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id- 23 November 2025 — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri acara Penutupan Turnamen Sepakbola Bupati Cup 2025 yang berlangsung di Lapangan Desa Boak pada Minggu sore. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Boak, Kepala Desa Boak, para suporter, serta official tim yang bertanding pada laga final.

Dalam pertandingan penutup, PSB Boak berhadapan dengan Paroso FC dalam laga yang berlangsung sengit. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Paroso FC dengan skor 3–2.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ansori menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terlaksananya turnamen hingga babak final dengan aman, lancar, dan meriah. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang pembinaan generasi muda serta hiburan bagi masyarakat.

“Pada sore hari ini kita patut berbangga dan bersyukur kepada Allah SWT karena telah terselenggaranya Champion Bupati Cup 2025. Mudah-mudahan acara ini dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sebagai ajang latihan sekaligus hiburan bagi masyarakat,” ujarnya.

Wabup juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam kelancaran kegiatan, termasuk para atlet, perangkat desa, suporter, serta panitia penyelenggara. Ia menilai pertandingan final menampilkan kualitas permainan yang baik dan sportivitas yang tinggi.

“Tadi kami menyaksikan laga yang keras namun tetap sportif. Semua pemain tampil profesional, teknik dan talentanya luar biasa. Namun pada akhirnya keberuntungan yang menentukan. Selamat kepada Paroso FC, dan PSB Boak juga tetap luar biasa karena sudah berjuang maksimal,” ucapnya.

Lebih jauh, Ansori menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah ke depan akan mendorong pengembangan sistem kompetisi sepakbola berbasis zona. Ia menyebutkan gagasan adanya putaran wilayah Barat, Tengah, dan Timur sebelum seluruh finalis bertanding di Lapangan Kabupaten Sumbawa.

“Jika sistem ini berjalan, bukan tidak mungkin juara dari kompetisi ini dapat melaju hingga Liga 4. Potensi sepakbola di Sumbawa sangat besar dan perlu terus kita kembangkan,” ungkapnya.

Selain itu, Wakil Bupati turut menyampaikan berbagai program pemerintah, mulai dari ruang hiburan masyarakat hingga imbauan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, termasuk menjaga kebersihan drainase serta mengoptimalkan musim tanam bagi para petani.

Sebagai wujud apresiasi, Wakil Bupati juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang dan peserta final sebagai bagian dari rangkaian penutupan kegiatan tersebut.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan piala serta salam olahraga dari seluruh unsur yang hadir.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 23 November 2025 – Ketua IISWARA Kabupaten Sumbawa, Heni Tasniasanti Nanang Nasiruddin, sekaligus ketua Panitia Peringatan Hari Ibu (PHI) ke- 97 Kabupaten Sumbawa membuka acara Lomba Fashion Show dalam rangka PHI Ke-97. Lomba ini diikuti oleh perwakilan dari DWP, GOW, PKK, dan OPD, di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Minggu (23/11/2025). Hadir juga Ketua Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, sejumlah ibu-ibu PKK, DWP, GOW, dan IISWARA Kabupaten Sumbawa, serta OPD terkait.

Ketua IISWARA Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa hari ibu bukan hanya momentum penghormatan kepada peran ibu, tetapi juga saat yang tepat untuk merayakan kekuatan, kreativitas, dan kontribusi perempuan dalam melestarikan budaya daerah. Oleh karena itu, Lomba Fashion Show dengan tema “Lestari Wastra Samawa” juga sebagai wadah untuk menunjukkan bahwa wastra lokal bukan hanya sekadar kain, tetapi juga identitas, sejarah, dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, ujarnya. 

Beliau menambahkan bahwa Fashion Show ini bukan hanya ajang unjuk estetika, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen bersama dalam melestarikan Wastra Sumbawa, mempromosikan nilai budaya, serta mendorong perempuan untuk terus berkarya dan berdaya. Dan dengan kegiatan ini diharapkan akan semakin mempererat silaturahmi dan meningkatkan kecintaan terhadap warisan Budaya Samawa, jelasnya.

Senada dengan Ketua IISWARA, Ketua GOW Kabupaten Sumbawa berharap dengan diadakannya Lomba Fashion Show dengan tema “Lestari Wastra Samawa” ini, maka Wastra Sumbawa sebagai salah satu kekayaan budaya lokal akan tetap lestari dan lebih dikenal oleh generasi muda sebagai penerus kekayaan budaya. Sehingga, dengan begitu maka Wastra Sumbawa akan semakin berkembang dan terhindar dari kondisi stagnan, pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id–Pemerintah Kabupaten Sumbawa merespons Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan mengakui adanya tantangan besar, terutama dalam pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih, sambil menjanjikan langkah-langkah strategis untuk mendukung ekonomi lokal dan menyambut beroperasinya PT AMNT.

Jawaban Pemda disampaikan Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mohamad Anshori Sabtu 22 November 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi sorotan Fraksi PKB mengenai buruknya pengelolaan sampah dan permintaan TPA di wilayah Timur, Pemda mengakui bahwa penanganan sampah masih terkendala. "Pengelolaan sampah di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini diakui masih belum dapat dilakukan secara maksimal yang berkaitan dengan keterbatasan lahan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)," jelas Wabup.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Pemda menyatakan akan mengutamakan upaya pengurangan sampah melalui fasilitas TPS 3R dan Program Bank Sampah. Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, kesehatan, dan mengubah perilaku masyarakat, sambil memastikan penyediaan TPA di Wilayah Timur tetap menjadi perhatian serius Pemda.

Terkait desakan peningkatan pelayanan air bersih dan kinerja PERUMDA Air Minum, Pemda menyatakan komitmen untuk peningkatan layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah, Pemda berhasil mengupayakan dukungan pendanaan dari Pusat diantaranya Peningkatan IPA Pungka Telah direncanakan pekerjaan peningkatan IPA Pungka pada tahun 2026 yang dibiayai melalui Dana Pusat (APBN).

Air Baku Samota Pengembangan sumber air baku Ai Ngelar untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan Samota dan Labuhan terus diupayakan dan diperkirakan segera terealisasi. Program ini bertujuan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan air minum di wilayah strategis tersebut.

Akselerasi Kesiapan Tenaga Kerja Sambut PT AMNT

Pemda sependapat dengan Fraksi PKB mengenai pentingnya penguatan Lembaga Latihan Kerja (LLK) lokal untuk menyambut beroperasinya PT. AMNT (Aman Mineral Nusa Tenggara).

Sebagai langkah konkret, Pemda menginformasikan bahwa mereka telah menyusun DED Revitalisasi LLK dan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Pemda juga telah menjalin komunikasi aktif dengan PT. AMNT agar revitalisasi LLK dapat didukung dan segera direalisasikan, demi menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap diserap oleh industri tambang.

Jembatan Lito dan Isu Koperasi Terjawab

Terkait kondisi mendesak Jembatan Lito yang putus, Pemda memastikan bahwa jembatan tersebut tetap menjadi prioritas penanganan. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyiapan Readiness Criteria (RC) untuk diusulkan penanganannya melalui pembiayaan Pusat, baik dari Kementerian PUPR maupun BNPB.

Sementara itu, mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari, Pemda merujuk pada penjelasan komprehensif yang telah disampaikan sebelumnya kepada Fraksi Demokrat PPP Pembangunan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Sidang Paripurna DPRD, memberikan jawaban terperinci dan tegas atas Pandangan Umum kritis yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, yang mencakup isu-isu krusial seperti kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan transparansi kegiatan ekonomi di daerah.

Jawaban Pemda ini juga secara tidak langsung merespons beberapa poin yang sebelumnya diangkat oleh Fraksi PKS dan Fraksi Gelora.

Menanggapi sorotan tajam Fraksi Demokrat PPP Pembangunan terkait kualitas pekerjaan Jalan Lantung-Ropang yang rusak sebelum tuntas, Pemda menegaskan bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius.

"Terkait pemeliharaan ruas Lantung–Ropang yang mengalami kerusakan sebelum tuntas, [akan] dilakukan penanganan lanjutan sesuai standar teknis, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan" jelas Wakil Bupati .

Pemda juga memastikan, skala prioritas pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan penanggulangan banjir akan terus dilakukan secara bertahap berdasarkan pertimbangan teknis, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah, serta mengutamakan pembangunan yang mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, Pemda berkomitmen terus berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk perbaikan drainase permanen di ruas jalan negara wilayah Utan yang kerap meluap saat musim hujan.

BPJS Nonaktif dan Pelayanan Kesehatan Merata

Terkait isu sensitif penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dari Pusat yang disoroti Fraksi Demokrat PPP dan PKS, Pemda menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut adalah hasil verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial melalui fasilitator PKH di daerah.

Pemda telah melakukan ground checking dan menjamin bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan hak kepesertaan. Desa diwajibkan memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) agar peserta yang berhak dapat diaktifkan kembali.

Pemda juga menyatakan akan mengatensi (memperhatikan) fasilitas di Puskesmas yang berada jauh di kecamatan, menanggapi sorotan khusus terhadap kondisi Puskesmas Plampang.

Klarifikasi Transparansi Koperasi Tambang (SHU Selonong Bukit Lestari)

Pemerintah Daerah memberikan penjelasan komprehensif terkait pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Selonong Bukit Lestari yang mencapai Rp 2 Miliar.

Pemda menegaskan bahwa pembagian SHU tersebut sepenuhnya merupakan kegiatan internal Koperasi, di bawah pembinaan Kapolda NTB, bukan program Pemda Sumbawa. Pengurus Koperasi telah melakukan konsultasi resmi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan mendapat izin serta dukungan.

Pembagian SHU ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkar tambang, mendukung agenda pembangunan nasional (Asta Cita Presiden), penguatan ekonomi, pendidikan (beasiswa), kesehatan, dan perbaikan infrastruktur lokal.

Pemda mengapresiasi langkah Koperasi tersebut selama seluruh proses dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi kritik Fraksi Demokrat PPP dan Gelora tentang tingginya ketergantungan pada Dana Transfer, Pemda menguraikan strateginya diantaranya Pemda akan terus melakukan optimalisasi PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, terutama pada Pajak Daerah serta memperkuat strategi pengembangan sektor Industri dan Pariwisata.

Penyerataan Modal BPR demgan Penyerahan modal tambahan sebesar Rp 2 Miliar kepada PT BPR NTB (Perseroda) adalah untuk menutupi kekurangan total kebutuhan Rp 4,7 Miliar. Dana ini disalurkan dalam bentuk kredit bunga ringan 4% kepada petani bawang, yang sekaligus menjadi porsi kepemilikan saham Pemda yang menghasilkan dividen (PAD) bagi daerah.

Pemda berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas UMKM dan pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Bungin dan Labuhan Sangoro.

Pemda berharap seluruh penjelasan yang disampaikan telah memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif, serta menyatakan komitmen untuk terus bekerja secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Komitmen Kabupaten Sumbawa dalam menaati regulasi pemerintah pusat mendapat pengakuan istimewa. Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki kepatuhan tinggi terhadap peraturan, bahkan hingga ke tingkat desa. Sebagai apresiasi atas peran vital ini, sebanyak tujuh Kepala Desa dan satu Lurah dianugerahi gelar bergengsi Non Litigasi Peacemaker (NLP).

Penyerahan Sertifikat NLP atau Peacemaker Justice Award dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Sumbawa pada Jumat, 21 November 2025, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dan dihadiri Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB, Edward James Sinaga.

Kades sebagai Agen Mediasi dan Komunikasi

Sekda Dr. H. Budi Prasetiyo menyatakan bahwa pencapaian Sumbawa dalam kepatuhan regulasi pemerintah pusat adalah hal yang patut dibanggakan, dan wajar jika para pemimpin di tingkat akar rumput mendapatkan predikat "Peacemaker".

“Terkait persoalan-persoalan rakyat, Kepala Desa telah berperan sangat aktif untuk melakukan mediasi, komunikasi, serta koordinasi, sehingga segala persoalan yang terjadi tidak mengarah pada tindak pidana,” jelas Sekda.

Pemasangan pin kepada penerima penghargaan ini merupakan simbol dari tanggung jawab besar untuk terus menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di wilayah yang mereka pimpin. Sekda berharap, dengan adanya Peacemaker Justice Award, desa-desa di Sumbawa bisa bersaing dan menjadi yang terbaik di Indonesia.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB, Edward James Sinaga, menegaskan bahwa penghargaan NLP ini tidak diberikan secara sembarangan.

“Penyerahan penghargaan Non Litigasi Peacemaker ini telah melalui proses seleksi yang panjang, dengan melibatkan tim penilai Provinsi dan Nasional,” tegas Edward James Sinaga.

Ia menambahkan bahwa sertifikat Peacemaker ini adalah bentuk tanggung jawab yang besar untuk terus melayani masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa, dalam mewujudkan perdamaian di tingkat lokal.

Daftar Penerima Penghargaan Non Litigasi Peacemaker

Berikut adalah daftar 8 pemimpin wilayah di Kabupaten Sumbawa yang berhasil meraih penghargaan Non Litigasi Peacemaker (NLP) yakni Lurah Kelurahan Pekat, Kepala Desa Kalimango, Kepala Desa Sebeok,

Kepala Desa Empang Atas, Kepala Desa Emang Lestari, Kepala Desa Semamung, Kepala Desa Rhee Loka, dan Kepala Desa Gontar Baru  (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id-  Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM (Diskoperindag & UKM) Sumbawa, sedang gencar memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Sebanyak 165 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sasaran utama dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan dalam tiga angkatan, berlangsung sejak 18 hingga 22 November 2025.

Pelatihan yang merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM NTB ini sengaja digelar di tiga titik strategis: SMKN 1 Buer untuk wilayah Barat, Plampan untuk wilayah Timur, serta Kantor Lurah Brang Bara untuk wilayah Tengah dan Selatan. Para peserta dibekali ilmu dari perpaduan akademisi, praktisi, dan birokrasi.

Pentingnya Memahami Jati Diri Koperasi

Salah satu sesi yang paling menyorot perhatian adalah paparan dari praktisi, H.Rai Saputra, SIP., yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (KPEU) MUI Sumbawa, sekaligus Ketua Pengurus Koperasi Konsumen Syariah (Kopsyah) BMT Insan Samawa dan Ketua Dekopinda Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemaparannya mengenai Struktur dan Tata Kelola Koperasi, Rai Saputra menekankan bahwa keberhasilan koperasi bukan hanya soal administrasi, melainkan pemahaman mendalam tentang spirit awal gerakan koperasi.

 "Dalam memahami gerakan koperasi, SDM KDKMP penting meninjau bagaimana spirit awal pendiri bangsa memutuskan koperasi sebagai pengejawantahan perekonomian nasional berbasis azas kekeluargaan," tutur Rai. Ia juga mengingatkan peserta untuk bercermin pada gerakan koperasi di negara Afrika, Asia, dan Eropa yang berhasil menyejahterakan rakyatnya.

Setelah meninjau sejarah, Rai Saputra menyampaikan inti pesan yang menyentuh hati para peserta: penanaman itikad baik.

“Yang tidak kalah penting adalah penanaman itikad baik para pengurus dalam mengelola koperasi, yakni untuk mensejahterakan anggotanya. Sehingga penting spirit pemuliaan sesama dihajatkan,” tegasnya.

Di sinilah KDKMP bersyariah menjadi pilihan terbaik. Rai Saputra menjelaskan bahwa koperasi syariah membawa tujuan mulia, yakni: Membangun kemanfaatan dan keamanan harta untuk sesama dan menjadi hajat pengabdian kepada Tuhan YME

Prinsip ini diharapkan menjadi ‘ruh’ yang menghidupkan setiap langkah operasional KDKMP, mengubah kegiatan ekonomi menjadi sebuah ibadah dan amal kebaikan.

Selain paparan mendalam mengenai tata kelola dan prinsip syariah, materi lain yang disajikan oleh akademisi dan birokrasi mencakup tata aturan, kepemimpinan, dan model bisnis yang inovatif dalam berkoperasi.

Peserta dari 165 KDKMP mengikuti agenda pelatihan ini dengan antusiasme tinggi dan aktif dalam sesi tanya jawab. Perwakilan pengurus yang hadir menyatakan harapan besar mereka agar ke depan operasionalisasi KDKMP dapat berjalan baik dan bermanfaat nyata bagi perekonomian di desa dan kelurahan masing-masing.

Penguatan kapasitas SDM ini menjadi tonggak penting, menandakan keseriusan Sumbawa untuk membangun pilar ekonomi yang kuat, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan spiritual.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (20 November 2025) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan "Sumbawa Hijau dan Lestari" semakin kokoh berkat sinergi nyata dengan dunia perbankan. Rabu Sore 19 November 2025, Bendungan Raberas sekitar Penyaring menjadi saksi kolaborasi luar biasa antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Bank NTB Syariah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang melampaui target yang ditetapkan.

Kegiatan penghijauan dan pelestarian ekosistem yang digelar ini tidak hanya fokus pada penanaman pohon, tetapi juga penebaran bibit ikan, menegaskan keseriusan kedua pihak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr.H.Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., yang hadir langsung, menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi Bank NTB Syariah.

"Atas arahan Bapak Bupati Sumbawa, awalnya kita menargetkan penanaman 100 pohon di kawasan ini. Alhamdulillah, dukungan dari Bank NTB Syariah jauh melampaui harapan, dengan menyumbangkan sekaligus menanam 1.500 pohon, serta menebar 30.000 bibit ikan untuk memperkaya ekosistem Bendungan Raberas," ujar Sekda Budi.

Kehadiran Sekda bersama jajaran, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Perangkat Daerah, Camat Sumbawa, dan Lurah Seketeng, menunjukkan dukungan penuh Pemda terhadap inisiatif lingkungan ini.

Dr. Budi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap program Sumbawa Hijau dan Lestari. Ini adalah wujud komitmen bersama Pemda dan mitra strategis, dalam hal ini Bank NTB Syariah, untuk menumbuhkan harapan bagi alam yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat bagi generasi mendatang," tambahnya.

Penebaran bibit ikan, yang dilakukan di Bendungan Penyaring, akan berkontribusi signifikan pada peningkatan keseimbangan hayati dan produktivitas perairan lokal, sekaligus berpotensi meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar. Sementara penanaman 1.500 pohon adalah investasi jangka panjang Pemda Sumbawa untuk menekan degradasi lingkungan, memperkuat fungsi resapan air, dan meningkatkan kualitas udara di sekitar Bendungan Raberas.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan, baik bisnis maupun sosial, kini dilandasi oleh value proposition baru, yakni "Berkah Bermakna".

"Filosofi baru Bank NTB Syariah adalah 'Berkah Bermakna'. Jadi, segala aktivitas, baik itu bisnis maupun di luar bisnis (CSR), semua harus me-refers ke value tersebut. Harus ada berkahnya dan harus ada maknanya," jelas Nazaruddin.

Ia menambahkan, kegiatan CSR hari ini adalah bukti nyata dari pencarian nilai tersebut. "Hari ini yang kita lakukan adalah kegiatan CSR yang pasti ada nilai berkah dan bermaknanya bagi alam dan masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, bisnis kami, seperti keberpihakan terhadap UMKM, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat Berkah dan Bermakna ini," tegasnya.

Penebaran bibit ikan bertujuan untuk menjaga keseimbangan hayati dan meningkatkan produktivitas ekosistem perairan. Sementara itu, penanaman 1.500 pohon ditujukan sebagai investasi jangka panjang untuk menekan degradasi lingkungan, memperkuat resapan air, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas udara.

Kolaborasi ini menjadi model ideal bagaimana dunia usaha dapat bersinergi dengan program Pemerintah Daerah, memastikan bahwa setiap aktivitas sosial perusahaan berakar pada nilai-nilai keberkahan dan kemanfaatan yang langsung dirasakan oleh alam dan masyarakat Sumbawa. (AM)

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin.

Dalam sambutannya, Drs. Hasanuddin menekankan bahwa penerapan SPBE bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan birokrasi yang lincah, transparan, dan efisien. Menurutnya, arsitektur SPBE adalah cetak biru (blueprint) yang akan menjadi panduan utama agar seluruh layanan digital pemerintah daerah dapat saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri (silo).

“SPBE menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) memahami arah pembangunan digital kita. Mulai dari standar arsitektur, integrasi layanan, hingga aspek keamanan informasi harus selaras,” tegas Hasanuddin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Bupati Sumbawa untuk mempercepat transformasi digital di daerah. Tujuannya adalah memangkas birokrasi yang berbelit sehingga masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses.

“Kita tidak ingin ada lagi aplikasi yang tumpang tindih antar dinas. Dengan peta rencana yang jelas, seluruh OPD akan bergerak dalam satu irama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan akuntabel,” imbuhnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumbawa. Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai kerangka teknis arsitektur SPBE, rencana implementasi jangka panjang, serta tahapan pengembangan layanan digital yang akan diterapkan secara bertahap di Kabupaten Sumbawa.

Dengan adanya penyamaan persepsi ini, Pemkab Sumbawa optimis indeks SPBE daerah akan terus meningkat, berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 19 November 2025 — Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa melakukan aksi bersih-bersih tumpukan sampah liar di sekitar area Kantor Bupati Sumbawa,dan pertokoan Kota Sumbawa Besar Rabu,19 November 2025 sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Aryan Perdana Putra, SSi, Pelaksana Tugas Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sumbawa, menjelaskan pentingnya pendekatan “reduce at source” yang tidak lagi hanya menyelesaikan sampah pada tahap akhir (end of pipe), melainkan mengelola sampah sedekat mungkin dengan sumbernya, seperti di rumah tangga atau tempat penghasil sampah.

“Kami ingin mengajak masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah yang efektif bermula dari diri sendiri dengan mengurangi dan memilah sampah sejak awal. Ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” jelas Aryan.

Aksi ini juga menjadi bentuk nyata komitmen DLH dalam mendukung program kebersihan dan pengelolaan limbah di wilayah Kabupaten Sumbawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari tumpukan sampah liar yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan estetika kota.

Masyarakat diharapkan dapat meniru langkah ini dengan ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dan secara aktif bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dari rumah.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id -  Di tengah tumpukan masalah sampah yang kian menggunung, Kabupaten Sumbawa kini tengah merajut kembali harapan melalui program yang menyentuh inti persoalan "Reaktivasi Tempat Pengelolaan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)". Ini bukan sekadar program teknis, melainkan sebuah misi penyelamatan yang melibatkan masyarakat dan komitmen untuk masa depan Sumbawa yang lebih bersih.

Pada hari Rabu, 18 November 2025, gema optimisme terasa di salah satu dari 14 lokasi yang menjadi fokus program, TPS 3R di Desa Lunyuk Ode. Di sinilah, para pejuang lingkungan daerah berkumpul, menyuntikkan nyawa baru ke dalam fasilitas yang sempat mati suri.

Ketika Hanya 3% Sampah Terkelola

PLH Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, Aryan Perdana Putra, S.Si, menjelaskan dengan nada yang mendesak mengapa langkah ini menjadi sangat penting.

“Saat ini, Kabupaten Sumbawa menghadapi kenyataan pahit. Angka sampah yang terkelola secara resmi masih berada di kisaran yang memprihatinkan, yaitu hanya 3%,” ujar Aryan. Angka kecil ini menjadi latar belakang mengapa TPS 3R, yang merupakan bagian vital dari Material Recovery Facility (MRF), harus segera dihidupkan.

TPS 3R, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama dalam pengelolaan sampah, banyak yang belum berfungsi maksimal, bahkan beberapa lokasi tidak beroperasi sama sekali. Inilah yang membuat program reaktivasi ini terasa seperti detak jantung yang harus segera dikembalikan.

Program Reaktivasi ini bukan hanya tentang memperbaiki mesin atau bangunan, tapi lebih dalam lagi, ini tentang membina semangat dan komitmen manusia yang mengelolanya.

“Pemda Sumbawa melakukan pembinaan yang menyeluruh. Ada aspek kelembagaan untuk menguatkan manajemen, dan aspek operasional baik teknis maupun administratif. Intinya, kami ingin memastikan TPS 3R ini memiliki nyali dan kemampuan untuk beroperasi sesegera mungkin,” jelas Aryan.

Output dari pembinaan ini adalah identifikasi masalah yang spesifik dan penyusunan Rencana Aksi yang konkret. Fokusnya sederhana: memastikan fasilitas ini dapat segera mengelola sampah masyarakat, khususnya di wilayah yang sudah memiliki TPS 3R seperti Desa Lunyuk Ode.

Harapan Melimpah dari Tumpukan Sampah

Jika program ini berjalan sukses, dampaknya akan meluas, bahkan menyentuh masalah limbah lain.

“Jika ini berjalan, ada banyak sampah yang bisa kita kelola. Termasuk sampah yang bersumber dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di dekat lokasi. Artinya, kita tidak hanya membersihkan desa, tapi juga melindungi sumber air dan lingkungan kita secara keseluruhan” tutup Aryan dengan mata penuh harap.

Kegiatan Reaktivasi TPS 3R di Sumbawa adalah sebuah janji—janji bahwa masalah sampah dapat diatasi, dan janji bahwa tangan-tangan yang peduli mampu mengubah tumpukan masalah menjadi tumpukan harapan untuk masa depan Sumbawa yang bersih dan berkelanjutan (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa melakukan manuver cerdik untuk mempercepat perbaikan infrastruktur vital yang rusak. Tidak hanya menunggu antrean di pos anggaran reguler, Kepala Dinas PUPR, Muhammad Sofyan, ST., memanfaatkan momentum kunjungan Panglima TNI beberapa waktu lalu untuk menarik intervensi pusat melalui jalur Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Langkah taktis ini difokuskan untuk penanganan mendesak Jembatan Kayu Madu dan Jembatan Lito yang kondisinya memprihatinkan.

“Kami melihat peluang setelah kunjungan Panglima. Surat Bupati sudah masuk, dan tim dari kementerian terkait sudah turun langsung melihat lokasi. Ini langkah akselerasi, kami mengusulkan pembangunan jembatan sementara agar akses warga tidak putus,” ungkap Sofyan, atau yang akrab disapa Largo, Rabu (19/11).

Strategi ini tampaknya membuahkan hasil manis. Largo membocorkan adanya "sinyal positif" dari pusat. Karena sifatnya yang mendesak (urgent), perbaikan kedua jembatan ini berpeluang besar masuk dalam rencana penanganan tahun berjalan, tanpa harus menunggu tahun anggaran baru.

Tak hanya jembatan Belly  ini juga menyertakan usulan pembangunan sumur bor di lima titik strategis. Program ini disinergikan dengan kegiatan Batalyon setempat yang titik-titiknya telah terverifikasi.

“Ini soal kejelian melihat peluang. Sejauh ini peluang disetujui sangat besar karena kebutuhan di lapangan memang mendesak,” tambahnya optimis.

Di sisi lain, terkait kerusakan jalan nasional akibat banjir yang kerap dikeluhkan warga, Largo menegaskan pihaknya terus "meneror" pemerintah pusat secara positif melalui koordinasi intensif, mengingat kewenangan penuh ada di tangan Balai Nasional. (AM)

Dalam keterangannya pada Rabu (19/11), Sofyan atau yang akrab dipanggil Largo, menyatakan bahwa Pemda tengah membidik anggaran pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp150 hingga Rp200 miliar.

“Wilayah selatan itu medannya menantang dan butuh biaya besar. APBD kita terbatas, jadi strategi kami adalah rutin melakukan pemeliharaan sembari berjuang menarik dana pusat. Hasilnya, ruas Batu Dulang–Tepal tahun ini gol dengan skema kontrak tahun jamak (*multiyears*),” ungkap Largo.

Largo menjelaskan bahwa keberhasilan menembus anggaran pusat ini tidak lepas dari kesiapan data teknis yang disusun matang oleh Dinas PUPR. Dalam waktu dekat, tim Balai Jalan Nasional Bali dijadwalkan meninjau lokasi untuk mematangkan rencana teknik, termasuk mengevaluasi ruas jalan lain di luar daftar prioritas yang berpotensi dibiayai negara.

“Mereka (Balai Jalan) ingin memastikan pendekatan teknologi dan detail kebutuhan di lapangan. Ini sinyal positif. Meski dua ruas usulan lain belum bisa masuk sistem tahun ini karena proses verifikasi, kami targetkan keduanya bisa menyusul di tahun 2026,” tambahnya optimis.

Langkah taktis Dinas PUPR ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Sumbawa dalam memeratakan pembangunan hingga ke pelosok, memastikan masyarakat di wilayah Batu Dulang dan Tepal segera menikmati akses jalan yang mulus dan memadai.(AM)

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (19/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Turut mendampingi di kursi pimpinan, para Wakil Ketua DPRD yakni H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H.

Hadir mewakili eksekutif, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang membacakan pidato penjelasan Bupati. Tampak hadir pula Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos, M.AP., jajaran Forkopimda, Kepala OPD, para Camat, serta Kepala Desa.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori mengungkapkan tantangan besar dalam penyusunan APBD 2026, yakni adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

“Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia, di mana total transfer ke daerah mengalami penurunan signifikan. Bagi Kabupaten Sumbawa, dampak penyesuaian tersebut mengakibatkan turunnya alokasi dana transfer dari Rp2,126 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,568 triliun untuk tahun anggaran 2026. Terjadi penurunan sebesar Rp558,283 miliar,” jelas Wabup Ansori.

Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan pagu anggaran sementara.

Strategi "Sumbawa Melesat Bersama PSN"

Meskipun menghadapi penurunan transfer dana, Pemda Sumbawa tetap optimistis dengan menyelaraskan program daerah dengan 15 Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat pada 2026. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, Renovasi Sekolah, hingga Program Cek Kesehatan Gratis.

“Kita memiliki tekad kuat untuk berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari berbagai program prioritas tersebut. Semangat ini kita tegaskan melalui tagline: *Sumbawa Melesat Bersama PSN,” tegasnya.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2026 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan". Target makro yang ditetapkan antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15% dan penurunan angka kemiskinan menjadi 10,86%.

Postur RAPBD 2026

Secara garis besar, postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah: Dialokasikan sebesar Rp1,89 triliun. Angka ini menurun sekitar 22,82% dibandingkan target tahun 2025.

Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp1,92 triliun, menurun 21,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

Defisit Anggaran: Tercatat sebesar Rp22,99 miliar, yang akan ditutup melalui Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Menutup penjelasannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memulai pembahasan rancangan Perda ini sesuai jadwal. Ia berharap pembahasan dapat berjalan lancar hingga ditetapkan menjadi Perda tepat waktu demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.(AM)

Sumbawa, 18 November 2025 – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pencegahan bahaya narkoba harus dimulai dari unit terkecil masyarakat yakni keluarga. Penegasan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2025 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (18/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Haji Jarot mengapresiasi posisi Kabupaten Sumbawa yang saat ini berada pada kategori “Tanggap” terhadap ancaman narkoba. Namun, Ia menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah alasan untuk berpuas diri, mengingat target daerah adalah naik kelas menjadi kategori “Sangat Tanggap”.

Data Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa menunjukkan adanya tantangan besar. Meskipun target rehabilitasi tahun 2025 adalah 69 klien, realisasinya hingga Oktober telah mencapai 96 klien, atau sekitar 139%.

"Angka capaian ini patut diapresiasi dari sisi penanganan, namun di balik itu, ini menandakan masih banyak masyarakat kita yang terjerat. Narkoba ini adalah musibah besar bagi keluarga dan masyarakat," tegas Haji Jarot.

Bupati Haji Jarot secara tegas menunjuk keluarga sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba.

 "Pencegahan terhadap bahaya narkoba dimulai dari keluarga sebagai benteng pertahanan pertama, bukan BNN ataupun pihak kepolisian," jelasnya.

Dirinya mengajak seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan kekuatan—mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat—sebagai strategi komprehensif. Peran setiap instansi akan menjadi tidak berarti jika tidak terhubung dalam satu tujuan yang sama, yaitu melindungi generasi dari bahaya narkoba.

Lebih lanjut, Bupati Jarot menekankan bahwa upaya menuju Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba bukan hanya soal meraih status administratif, melainkan tentang membangun dua cara pandang baru yang fundamental yakni Pencegahan Jauh Lebih Murah. Bahwa pencegahan selalu jauh lebih murah dan efektif daripada upaya penanganan.

Aparatur Sebagai Teladan." Aparatur pemerintah harus menjadi teladan dan bersih dari narkoba, bukan malah menjadi pihak yang terlibat" Pungkasnya, 

Upaya kolektif, yang berakar pada ketahanan keluarga dan integritas aparatur, adalah kunci utama dalam mewujudkan Sumbawa yang bersih dan sehat dari ancaman narkoba.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Semangat kepedulian dan penghargaan terhadap peran perempuan menjadi inti dari rangkaian peringatan Hari Ibu ke-97 di Kabupaten Sumbawa. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., memimpin langsung kegiatan Anjangsana yang penuh makna pada Senin (17/11/2025).

Kegiatan ini secara khusus menyentuh dua kelompok penting: para sesepuh tokoh perempuan yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Sumbawa, dan siswa-siswi di SLBN 1 Kabupaten Sumbawa yang membutuhkan dukungan kasih.

Dalam kunjungannya, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot menekankan bahwa Anjangsana ini adalah bagian dari rangkaian Hari Ibu dan menjadi momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi.

“Kegiatan ini kami harapkan dapat mempererat silaturahmi dan yang paling penting, memicu kolaborasi dengan semua pihak. Sebab, semangat membangun Sumbawa tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus bersama-sama, bergandengan tangan, terutama dengan mendengarkan nasihat dan pengalaman dari para sesepuh kita,” ujar Ketua TP PKK.

Kunjungan ke rumah-rumah tokoh perempuan senior ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan kontribusi mereka dalam memajukan keluarga dan daerah.

Kepedulian untuk Generasi Penerus

Selain mengunjungi para pelopor, rombongan juga menyerahkan bantuan kepada siswa-siswi di SLBN 1 Kabupaten Sumbawa. Aksi ini menjadi wujud nyata dari sikap kepedulian sosial yang humanis.

Ketua Panitia Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Kabupaten Sumbawa, Heni Tasniasanti Nanang Nasiruddin, yang juga Ketua IISWARA, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan ganda.

“Anjangsana ini tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi dengan para sesepuh tokoh Perempuan Kabupaten Sumbawa. Lebih dari itu, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan sikap kepedulian yang tulus kepada yang lebih tua dan membantu mereka yang berkekurangan, seperti anak-anak berkebutuhan khusus di SLB ini,” pungkas Heni.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, sejumlah perwakilan ibu-ibu PKK, GOW, dan IISWARA, serta OPD terkait, menunjukkan soliditas organisasi perempuan di Sumbawa. Peringatan Hari Ibu ke-97 yang puncaknya jatuh pada 4 Desember 2025, diharapkan menjadi pemicu bagi semangat persatuan dan aksi nyata dalam pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (17 November 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Pemkab) menindaklanjuti kegiatan Car Free Night (CFN) yang rutin digelar di pusat kota dengan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa ini, berfokus pada upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjamin ketertiban retribusi parkir.

Wakil Bupati menegaskan bahwa CFN telah menjelma menjadi ruang publik yang vital, tidak hanya untuk bersosialisasi, berolahraga malam, dan menikmati UMKM lokal, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang signifikan bagi daerah.

 “Potensi PAD Kabupaten Sumbawa dapat digali secara maksimal melalui Car Free Night, dengan catatan pengelolaan retribusi parkir dilakukan secara tertib, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Wakil Bupati.

Peningkatan PAD dan Tantangan di Lapangan

Evaluasi menunjukkan bahwa potensi PAD dapat ditingkatkan melalui retribusi parkir, retribusi kebersihan dan penataan pedagang, hingga potensi sponsorship. Pertumbuhan transaksi UMKM selama CFN juga menjadi indikator positif perputaran ekonomi lokal.

Namun, rapat evaluasi juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera diperbaiki: Masih ditemukannya parkir liar atau pungutan tidak resmi yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.

Penataan pedagang yang belum sepenuhnya rapi. Keterbatasan fasilitas pendukung di beberapa area, seperti penerangan dan tempat kebersihan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah menekankan perlunya pengawasan terpadu antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—seperti Dishub, Satpol PP, DLH, Disdag, dan Dinas Pariwisata—pengelola parkir, serta petugas ketertiban umum.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam rangka menjadikan CFN sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan, Pemkab Sumbawa merekomendasikan sejumlah langkah strategis:

1. Digitalisasi Sistem Retribusi Parkir: Upaya ini dilakukan untuk mencegah kebocoran PAD dan meningkatkan transparansi.

2. Penertiban dan Penindakan: Melakukan penertiban lokasi parkir resmi dan menindak tegas pelanggaran di lapangan, termasuk parkir liar.

3. Penataan Zonasi Pedagang:Menata ulang zonasi agar jalur pejalan kaki tetap nyaman dan rapi.

4. Penguatan Fasilitas Umum: Menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat sampah, dan penerangan yang memadai.

5. Pembentukan Tim Monitoring Khusus: Membentuk tim yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan secara rutin setiap minggu.

Secara keseluruhan, respon masyarakat terhadap CFN sangat positif, menjadikannya tempat rekreasi yang murah dan aman, serta sarana promosi bagi UMKM.

Rapat evaluasi ini menyimpulkan bahwa Car Free Night bukan hanya kegiatan hiburan masyarakat, tetapi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan PAD dan menggerakkan ekonomi lokal*. Dengan perbaikan manajemen parkir dan penataan kegiatan, CFN diproyeksikan dapat menjadi ikon baru aktivitas publik yang sehat, tertib, dan bernilai ekonomi di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id — Lebih dari 3.343 anggota Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di NTB merayakan hari bersejarah. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan secara simbolis menyerahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) perdana senilai total Rp 4,6 miliar di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/11/2025).

Acara bertema “Koperasi untuk Negeri, Polri untuk Masyarakat” ini tidak hanya menjadi penyerahan dana, tetapi juga penegasan model baru tata kelola pertambangan rakyat yang diklaim sebagai wujud nyata sejumlah poin penting Asta Cita Presiden.

Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan bahwa model tambang rakyat berbasis koperasi ini merupakan "jalan baru" untuk menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

“Tambang rakyat adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang berakar di tanah sendiri,” tegas Gubernur. Ia menambahkan, koperasi bertindak sebagai tameng rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

Penyerahan SHU ini menjadi buah dari kerja keras setelah Pemprov NTB menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pertama untuk koperasi ini pada 12 Oktober 2025, menyusul penetapan 16 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di NTB melalui Kepmen ESDM 174 pada Mei 2025.

 “Sejelek-jeleknya tambang legal tetap lebih baik daripada tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan ekonomi. Hari ini kita belajar bersama. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membagikan SHU pertama,” kata Gubernur Iqbal.

Distribusi Rata SHU: Desa Sepukur Tertinggi

Dari total Rp 4,6 miliar SHU yang disalurkan, akumulasi untuk penyaluran di tingkat desa tercatat sebesar Rp 2.584.750.000. Distribusi terbesar diberikan kepada Desa Sepukur dengan total penyaluran mencapai Rp 543,2 juta, diikuti Desa Berora (Rp 323,15 juta) dan Desa Lantung (Rp 302,4 juta).

Polri Hadir untuk Makmurkan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan menegaskan peran institusinya dalam skema IPR ini. Kapolda meyakinkan bahwa Polri hadir bukan untuk menguasai, melainkan mendampingi masyarakat agar aktivitas tambang rakyat berjalan tertib, legal, dan yang terpenting, mengurangi kriminalitas.

“Jika masyarakat makmur, kriminalitas turun drastis,” ujar Kapolda, mendukung penuh model koperasi tambang rakyat sebagai upaya menciptakan kemakmuran sosial.

Kehadiran sejumlah tokoh nasional, termasuk Irjen Kemen ESDM, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BPPK (daring), menegaskan status model NTB ini sebagai model nasional yang diharapkan dapat direplikasi untuk tata kelola tambang rakyat yang beradab dan berdaulat di seluruh Indonesia. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi memperkuat sinergi di bidang hukum melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) di Mataram pada Kamis (13/11). Kerja sama strategis ini menjadi langkah nyata Pemkab Sumbawa untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah, pelayanan publik, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir H Syarafuddin Jarot MP, dan Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati,SS.SH.MH bertempat di Aula Kanwil Kemenkum NTB.

Apresiasi dan Harapan Besar Bupati Jarot

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Kanwil Kemenkum NTB menjadi mitra strategis Pemkab. Menurut Bupati, kerja sama ini akan menjadi "kompas" yang membimbing Pemkab Sumbawa dalam setiap langkah pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan adanya MoU ini, kami berharap dapat dibimbing dalam setiap langkah pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati Jarot.

Bupati menambahkan bahwa Nota Kesepakatan ini membuka ruang konsultasi yang luas dengan Kanwil Kemenkum NTB. “Melalui MoU ini, banyak hal yang bisa kami sinergikan, baik dalam pembentukan peraturan daerah yang berkualitas maupun sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pemahaman dan kesadaran hukum dapat meningkat,” tegasnya.

Nota Kesepakatan ini mencakup delapan bidang prioritas yang akan berdampak langsung pada penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sumbawa, antara lain:

1. Sinergitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

3. Penyuluhan, Konsultasi, dan Bantuan Hukum Gratis kepada masyarakat.

4. Pengukuran kinerja Pembangunan dan Reformasi Hukum di daerah.

5. Pelindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku UMKM dan potensi lokal.

Kanwil Kemenkum NTB, melalui Kakanwil I Gusti Putu Milawati, juga menegaskan komitmen untuk mendukung penuh tugas dan fungsi pemerintah daerah. “Kami ingin men-support daerah dari sisi tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum,” jelas Milawati.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sumbawa dan Kanwil Kemenkum NTB akan segera melakukan pendataan dan pemetaan komprehensif terkait potensi dan permasalahan hukum di Kabupaten Sumbawa. Langkah ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kebijakan hukum daerah yang lebih optimal serta pendorong bagi pelindungan Kekayaan Intelektualyang dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Kerja sama ini menegaskan komitmen Pemkab Sumbawa untuk menciptakan lingkungan hukum yang tertib, adil, dan mendukung percepatan pembangunan di Tana Samawa.(AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id (14 November 2025 )— Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat dalam upaya meningkatkan dan memeratakan layanan kesehatan bagi warganya. Bupati Sumbawa, Ir. H.Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Pemkab, melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta pada hari Jumat (14/11).

Pertemuan ini membahas tiga agenda prioritas yang didorong oleh Pemkab Sumbawa untuk percepatan pembangunan sektor kesehatan, dengan harapan realisasi dapat dilakukan pada tahun anggaran 2026.

 1. Pembangunan RSUD Tipe C Dimulai Akhir 2025

Bupati Jarot mengumumkan kabar baik bahwa Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan alokasi program pembangunan RSUD Tipe C. Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengerjaan konstruksi RSUD Tipe C direncanakan akan dimulai pada akhir September 2025 dan ditargetkan rampung pada awal tahun 2026.

Untuk menjamin kualitas pelayanan, Pemkab Sumbawa juga mengusulkan agar Kemenkes dapat memberikan dukungan sumber daya manusia. “Kami berharap Kemenkes dapat membantu penugasan dokter spesialis serta memberikan beasiswa bagi putra-putri daerah Sumbawa untuk menempuh pendidikan spesialisasi,” ujar Bupati Jarot.

 2. Usulan RS Pratama untuk Warga Pesisir dan Pulau

Menyadari kondisi geografis Sumbawa yang terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan populasi sekitar 12.000 jiwa, Bupati Jarot menyoroti kesulitan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan lanjutan. Saat ini, warga di wilayah tersebut harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, bahkan menyeberang pulau, untuk mendapatkan rujukan.

Oleh karena itu, Pemkab mengusulkan pembangunan satu Rumah Sakit Pratama yang akan berfungsi sebagai fasilitas penyangga dan rujukan primer sebelum pasien dirujuk ke RSUD Sumbawa.

“Ini sangat penting agar masyarakat tidak perlu menempuh 1,5 hingga 2 jam perjalanan, bahkan menyeberang pulau, untuk mendapatkan pertolongan pertama yang memadai,” jelasnya.

3. Perbaikan dan Relokasi Puskesmas Mendesak

Isu ketiga yang diangkat adalah kondisi pelayanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas dan Pustu. Dari 16 Puskesmas yang ada, sebagian besar dinilai tidak memadai, baik dari sisi bangunan, peralatan medis, hingga ketiadaan rumah dinas dokter.

Bupati Jarot menegaskan bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, terutama di luar jam kerja. Bahkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya sejumlah Puskesmas yang harus segera direlokasi karena kondisi bangunan yang kritis.

“Kondisi ini mempengaruhi kualitas pelayanan, terutama di luar jam kerja. Kami berharap Kemenkes dapat membantu percepatan perbaikan dan pembangunan Puskesmas,” tegas Bupati Jarot, menjadikan perbaikan fasilitas dasar ini sebagai prioritas mendesak.

Komitmen Pemkab Sumbawa

Pemkab Sumbawa berharap seluruh usulan yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan dan Kemenkes ini dapat difasilitasi, sehingga pembangunan fasilitas kesehatan vital ini dapat terealisasi sesuai target pada tahun 2026.

Menutup audiensi, Bupati Jarot menyampaikan komitmen Pemkab Sumbawa. “Kami berupaya memastikan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Sumbawa dapat terpenuhi dengan lebih baik. Terima kasih atas dukungan Kemenkes. Semoga seluruh rencana ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Sumbawa,” tutupnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa semakin intensif menggerakkan upaya untuk kembali meraih Piala Adipura, sebuah simbol penghargaan atas keberhasilan daerah dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Target ini diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) OPD pada Rabu lalu (12/11/2025), yang mendapat tanggapan dan dukungan kritis dari pihak legislatif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui PLH Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, Aryan Perdana Putra ST, menyatakan komitmen penuh instansinya untuk menyukseskan agenda Adipura. Ia mengakui bahwa penguatan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah menjadi prioritas utama, terutama setelah Pemda mengidentifikasi sejumlah kendala serius di lapangan.

Aryan menyebutkan, saat ini hanya dua Tempat Pengelolaan Sampah (TPS 3R) yang berfungsi (Labuhan Badas dan Plampang), sementara lima Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di beberapa kecamatan (Lunyuk, Labuhan Alas, Moyo Hulu, Rhee, dan Lopok) belum berfungsi.

"Kondisi ini membuat kami harus memperkuat fasilitas yang ada dan memastikan efektivitas sistem pengelolaan sampah," ujar Aryan.

Selain itu, terdapat sejumlah kendala yang menghambat operasional, di antaranya belum adanya offtaker untuk produk TPS 3R, tingginya biaya operasional, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

Kendala teknis di lapangan juga turut memperparah kondisi, seperti keterbatasan kendaraan angkut sampah, munculnya aktivitas pembakaran sampah di luar TPA Raberas, hingga ditemukannya hewan ternak yang bebas berkeliaran di area pembuangan akhir. Selain itu, tidak adanya penanganan sampah yang memadai membuat beberapa pemulung terpaksa membakar sampah untuk mengurangi timbunan. Di sisi lain, pembuangan air limbah ke Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) juga dinilai tidak sesuai peruntukan.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. Upaya yang akan dilakukan antara lain memberikan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas bagi pengelola TPS 3R, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta memfasilitasi terbentuknya offtaker produk daur ulang. Pemerintah desa juga didorong menyediakan dukungan biaya operasional TPS 3R. Selain itu, akan dilakukan penghentian praktik open dumping di TPA Raberas, peningkatan infrastruktur, pengelolaan gas metana, serta penyediaan dokumen dan regulasi pendukung.

Rencana tindak lanjut lainnya mencakup pencegahan aktivitas pembakaran sampah, pembenahan tata kelola, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan komunikasi dan edukasi berkala.

 Seluruh langkah ini disiapkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menjelang pemantauan kedua penilaian Adipura yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat, Pemda telah menetapkan sejumlah titik pantau yang menjadi fokus penataan, meliputi sekolah, kantor pemerintahan, jalan raya, pasar, terminal, pantai wisata, bantaran sungai, taman kota, hingga bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Sumbawa juga telah menerbitkan Surat Himbauan melalui Sekretaris Daerah agar seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat turun langsung melakukan gotong royong membersihkan lingkungan.

"Kepedulian dan peran aktif berbagai lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan," tegas Aryan, seraya mengajak semua warga untuk aktif menjaga kebersihan demi mewujudkan Sumbawa yang hijau dan ramah anak.

Dukungan Kritis dari DPRD: Jangan Sekadar Kejar Adipura

Upaya Pemda mendapat tanggapan positif sekaligus dorongan keras dari legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir S.E M.M.Inov, mengapresiasi semangat Pemda namun meminta persiapan dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

 "Adipura memang penting, tetapi lebih dari itu, kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kami di DPRD tentu mendukung penuh dan mendorong pemerintah agar bekerja optimal. Harapan kami, bukan sekadar meraih Adipura, tetapi menjaga agar kota tetap bersih, indah, nyaman, dan sehat dalam jangka panjang" ujar Muhammad Takdir.

Komisi IV juga mendesak Pemda untuk melakukan gebrakan dan inovasi dalam pengelolaan sampah, termasuk: Pemanfaatan sampah organik menjadi kompos.Pengaktifan kembali Bank Sampah.

Mengatasi kendala armada pengangkut dan memastikan jadwal pengangkutan berjalan teratur. Penegakan regulasi dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) manajerial.

Dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan legislatif, Pemda Sumbawa optimistis mampu memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus memperbesar peluang merebut kembali Piala Adipura tahun ini. (AM/Nora)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 14 November 2025 – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kepedulian serius terhadap keluhan siswa-siswi STMN 1 dan MTsN 1 Sumbawa yang merasa terganggu oleh bau tak sedap akibat tumpukan sampah di sekitar lingkungan sekolah mereka.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para siswa dan masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa bersama tim kebersihan telah bergerak cepat melakukan pembersihan sampah yang mulai mengeluarkan bau menyengat seiring datangnya musim hujan. Pada Jumat pagi, 14 November 2025, tim DLH telah membersihkan lokasi yang dimaksud sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman.

Mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PLH Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 Aryan Perdana Putra ST menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah demi mendukung proses belajar mengajar yang kondusif. "Kami memahami pentingnya lingkungan yang bersih bagi kesehatan dan konsentrasi anak-anak dalam belajar. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah serta berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan setempat untuk solusi jangka panjang," ujarnya.

Kemudian lanjutnya, Kabupaten Sumbawa sedang mempersiapkan pemantauan kedua penilaian Adipura yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Pada hari Rabu lalu, digelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan titik-titik pantau Adipura, seperti sekolah, kantor pemerintahan, jalan, pasar, terminal, pantai wisata, bantaran sungai, taman kota, pemukiman, bank sampah, serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Aryan akrab disapa  menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan menguatkan komitmen semua pihak agar lebih serius menjaga kebersihan lingkungan yang menjadi titik pantau Adipura. "Kami mengimbau dan memohon kepada seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk terus menjaga kebersihan lingkungan masing-masing agar penilaian Adipura tahun ini dapat berjalan lancar dan Kabupaten Sumbawa bisa meraih hasil terbaik," ujarnya.

Lebih lanjutnya, telah diterbitkan Surat Himbauan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa agar masyarakat dan jajaran pemerintahan turun langsung melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Ini merupakan upaya bersama meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan bersih dan sehat.

Kepedulian dan peran aktif berbagai lapisan masyarakat disebut menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warga Kabupaten Sumbawa sekaligus memperkuat peluang mendapat penghargaan Adipura

Pemda Sumbawa mengajak semua warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, terutama di area-area publik dan pendidikan, agar tercipta suasana yang nyaman dan sehat. Upaya pembersihan ini juga menjadi bagian dari langkah pemda dalam membangun Sumbawa yang hijau dan ramah anak.

Masyarakat dan pelajar dihimbau untuk melapor langsung apabila menemukan masalah kebersihan yang mengganggu agar segera ditindaklanjuti secara cepat oleh petugas terkait (AM/NR)

Mataram, NTB. Amarmedia.co.id– Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dian Sidarta, ST, menyampaikan hasil konsultasi terkait pemasangan penerangan lampu jalan di Jalan Garuda kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi NTB. Pemasangan lampu jalan ini direncanakan menggunakan anggaran APBD Perubahan 2025.

Dikatakan Kadis Dian akrab disapa bahwa Jalan Garuda merupakan aset dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BP2JN) Mataram, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi dan perizinan sebelum pemasangan material lampu jalan dilakukan. Lampu jalan akan dipasang mulai dari bundaran depan UGD RSUD Sumbawa hingga depan SDN Negeri 1 Lempeh.

“Kami terus berupaya meningkatkan fasilitas umum demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dengan adanya penerangan baru di sepanjang Jalan Garuda, diharapkan aktivitas malam hari di kawasan ini menjadi lebih aman dan nyaman bagi para pengguna jalan,” ujar Dian Sidarta Kamis 13 November 2025 

Pemerintah Daerah berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi warga dan pengguna jalan, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan infrastruktur kawasan permukiman di Sumbawa. 

Hadir dalam agenda konsultasi tersebut Kabid Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum ( P2SU) Alwan Patawari ST dan Kabid Pertanahan Surbini hadir juga Kepala Bappenda Sumbawa Hardianto ST

Perwakilan Balai Pelaksanaan jalan Nasional menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Pemda Sumbawa. Pada dasarnya Balai Jalan menerima usulan tersebut demi kepentingan umum. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (13 November 2025) – Upaya Kabupaten Sumbawa mentransformasi infrastruktur energi menuju keberlanjutan segera memasuki babak implementasi. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) oleh konsorsium Indika Energy dan Indo Tambangraya Megah (ITM) dipastikan akan segera dibangun, menyusul ekspose rencana proyek di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (13/11/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyambut gembira realisasi proyek ini. Ia menilai, kehadiran konsorsium Indika–ITM membawa harapan baru setelah sekian lama Sumbawa hanya disuguhi rencana studi.

Energi Bersih: Kebutuhan Mendesak Empat Pilar Ekonomi Sumbawa

Sekda Budi Prasetiyo menyatakan bahwa proyek PLTS-BESS ini sangat krusial dan menjawab kebutuhan mendesak daerah.

“Selama ini banyak yang datang membahas studi kelayakan, tapi belum ada aksi konkret. Alhamdulillah, proyek ini akhirnya terealisasi,” ujar Sekda.

Ia menegaskan, keberadaan energi terbarukan bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting untuk empat potensi besar Sumbawa, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan.

 “PLTS ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat empat potensi besar Sumbawa. Kami berharap proyek ini membawa manfaat besar bagi daerah dan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur energi sekaligus memastikan ekosistem energi bersih di daerah kita tumbuh dengan fondasi yang kuat dan realistis,” tegas Sekda.

Pemda Jamin Dukungan Penuh, Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Dalam koordinasi dengan Presiden & CEO Konsorsium Indika Energy, Yovie Priadi, dan tim teknis, Sekda Budi Prasetyo memastikan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Sumbawa (Pemda). Dukungan tersebut mencakup aspek perizinan, tata ruang, Amdal, hingga penyelesaian isu lahan yang diingatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Pemda siap berkoordinasi penuh. Kami ingin proyek ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah besar menuju kemandirian energi Sumbawa,” tandasnya.

Sekda secara khusus menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat lokal, terutama dalam hal tenaga kerja.

“Pemda siap mendukung penuh, mulai dari tata ruang, amdal, hingga tenaga kerja. Kami punya Perda perlindungan tenaga kerja lokal, jadi tolong libatkan masyarakat Sumbawa,” pintanya, menegaskan komitmen Pemda pada penyerapan tenaga kerja lokal.

Target Operasi Kuartal I 2027 sebagai Tonggak Kemandirian Energi

Proyek PLTS-BESS yang berlokasi di Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, direncanakan memiliki kapasitas listrik sebesar 13 MW, didukung baterai 2,5 MW/8,94 MWh, dan dijadwalkan mulai konstruksi pada Juni 2026. Proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama tahun 2027.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, turut mengapresiasi proyek ini sebagai bagian penting dari indikator keberhasilan pembangunan daerah dalam pemenuhan energi terbarukan.

Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, Pemda Sumbawa memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan efektif, dan pada akhirnya mampu memperkuat ketahanan energi daerah serta mendukung agenda transformasi menuju Sumbawa yang lebih berkelanjutan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (13 November 2025) – Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa dijadikan momentum strategis untuk mengencangkan kampanye pencegahan perkawinan anak. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, memimpin seruan tersebut saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (13/11/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal, S.Ag., M.M.Inov., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa, menegaskan komitmen lintas sektor.

Pesan Kunci Ketua GOW: Jaring Informasi Melalui Majlis Ta’lim

Ditemui usai acara, Ketua GOW Hj. Sudarti Mohamad Ansori menyampaikan harapannya agar para peserta sosialisasi tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menjadi “perpanjangan tangan” pemerintah dan organisasi untuk menyebarluaskan pesan penting ini kepada masyarakat luas.

Ketua GOW secara khusus menargetkan komunitas ibu-ibu untuk mengambil peran aktif. Ia berharap ibu-ibu yang telah mengikuti sosialisasi ini mampu menyebarluaskan informasi, khususnya melalui wadah-wadah komunal seperti Majlis Ta’lim.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini yang menyasar masyarakat secara langsung dapat mengurangi pernikahan dini di masyarakat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang mengikuti sosialisasi ini diharapkan juga mampu menyebarluaskan informasi di masyarakat seperti melalui Majlis Ta’lim. Dengan begitu, maka pemahaman masyarakat terutama anak-anak tentang Pernikahan Dini dan bahayanya akan semakin bertambah,” ujarnya.

Menurutnya, penyebaran informasi yang masif dan berbasis komunitas seperti ini dapat mencegah Pernikahan Dini secara lebih efektif dan langsung menyentuh akar permasalahan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Kemenag Tawarkan Solusi Holistik Berbasis Keluarga Sakinah

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal, S.Ag., M.M.Inov., menegaskan peran Kemenag sebagai Solusi Holistik Berbasis Keluarga Sakinah dalam isu pernikahan dini.

Kemenag menjalankan program strategis seperti peningkatan fasilitator Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (BIMWIN CATIN) untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan pencegahan pernikahan anak. Selain itu, mereka juga memiliki program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan bahaya pernikahan anak.

“Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan garda terdepan dalam pencegahan Pernikahan Dini. KUA memiliki peran vital dalam memberikan konsultasi perkawinan serta melakukan penyuluhan intensif kepada remaja dan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak,” tutupnya.

Dengan adanya kolaborasi antara GOW yang fokus pada penguatan peran ibu di masyarakat dan Kemenag dengan program edukasi holistiknya, diharapkan target pengurangan angka pernikahan dini di Sumbawa dapat tercapai, demi mewujudkan generasi yang lebih siap dan berkualitas.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (13 November 2025)– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan pelayanan kesehatan dasar dengan perkembangan zaman. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Kader SPM Posyandu yang bertempat di Aula Kaloka Airport Hotel, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting yang dihadiri oleh perwakilan Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, seluruh OPD terkait, serta kader-kader Posyandu dari berbagai penjuru Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa Bimtek ini diselenggarakan sebagai upaya nyata untuk melahirkan transformasi Posyandu yang adaptif terhadap dinamika global, khususnya di era digitalisasi. Ia menilai bahwa penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Posyandu menjadi krusial untuk menciptakan apa yang ia sebut sebagai "Posyandu Era Baru."

“Transformasi ini harus dilakukan mengingat terus berkembangnya digitalisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM Posyandu ini perlu dilakukan. Ini untuk menciptakan Posyandu Era Baru,” ujar Sekda.

Posyandu: Modal Dasar Mewujudkan Generasi Emas 2045

Lebih lanjut, Sekda menyoroti peran strategis Posyandu yang melampaui sekadar pelayanan kesehatan. Menurutnya, Posyandu merupakan modal dasar yang vital dalam membangun bangsa dan negara, serta memiliki peran penting dalam menciptakan generasi penerus yang lebih baik.

Sekda Budi Prasetiyo menekankan bahwa transformasi yang dilakukan saat ini adalah investasi jangka panjang. Ia berharap melalui Posyandu Era Baru yang terdigitalisasi dan memiliki kader berkapasitas tinggi, Kabupaten Sumbawa dapat berperan aktif dalam mewujudkan target nasional: Generasi Emas 2045.

“Transformasi Posyandu ini penting dikarenakan Posyandu merupakan modal dasar dalam membangun bangsa dan negara. Posyandu juga berperan penting dalam menciptakan generasi lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, diharapkan melalui transformasi ini, dapat menciptakan Generasi Emas 2045,” pungkasnya penuh optimisme.

Bimbingan teknis ini diharapkan dapat membekali para kader Posyandu dengan pengetahuan dan keterampilan baru, khususnya dalam pemanfaatan teknologi, sehingga pelayanan Posyandu di Sumbawa dapat lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,  juga mendukung SPM bidang pendidikan,  Pekerjaan umum, Perumahan rakyat. Trantibumlinmas, dan sosial menuju masa depan generasi yang lebih cerah. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – David, seorang warga terlantar dari Kelurahan Bugis, Sumbawa, yang ditemukan dalam kondisi kesehatan sangat memprihatinkan, akhirnya berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Sumbawa pada Rabu siang (13/11/2025).

David ditemukan tergeletak di teras rumah warga di Jalan Kamboja, dekat Kursus Bahasa Inggris VASKO. Kondisi David sangat mengkhawatirkan, ia dilaporkan sulit bergerak, sering terjatuh, menderita luka-luka, dan kondisinya sangat memprihatikan 

Penanganan Dimulai Sejak Minggu, Melibatkan Tiga Pilar dan BNN

Camat Sumbawa, Drs Iwan Sofyan, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini sudah dimulai sejak Minggu (9/11/2025).

"Pada hari Minggu (9/11/2025) pukul 18.00-an, kami dikonfirmasi oleh Pemilik Akun Vasco Bugis. Saat itu juga saya berkoordinasi dengan Pak Lurah, Seklur, dan juga Tiga Pilar," ujar Camat Iwan Sofyan.

Tim langsung bergerak cepat malam itu juga, bahkan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) karena adanya dugaan bahwa David merupakan korban ketergantungan obat.

Dari penelusuran tim, diketahui bahwa David memiliki anak kandung yang bekerja di luar Sumbawa, serta seorang paman (Ina Kamina) yang juga menjabat sebagai Ketua RT di sana. Pihak Camat dan Tiga Pilar kemudian berkoordinasi dengan keluarga terdekat mengenai langkah penanganan.

Pada Senin (10/11/2025), tim kembali bertemu dengan paman David, Ketua RT, dan BNN. BNN segera turun ke lapangan untuk melakukan cek guna rencana penanganan rawat jalan terkait ketergantungan obat.

Sementara itu, pihak Kelurahan sigap mengurus kelengkapan administrasi David, termasuk KTP, KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

“Kami sangat atensi (memberi perhatian) ini, tapi lagi-lagi tetap berharap keluarga lah yang mendampingi Pak David ini ke Faskes agar ada yang bertanggung jawab menjaga semuanya,” tegas Camat Iwan Sofyan.

Dirujuk ke RSUD Berkat Kolaborasi Dinsos dan Pemerintah Wilayah

Upaya kolaboratif antara Pemerintah Wilayah dan Dinas Sosial akhirnya membuahkan hasil. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si., mengonfirmasi bahwa David telah dibawa ke fasilitas kesehatan rujukan.

“Alhamdulilla  Saya  sudah koordinasi sama pak Lurah Bugis kalau warganya sudah di bawa ke RSUD dan ditindaklanjuti penanganannya, ,” kata Syarifah saat dihubungi saat tugas dinas  di Jakarta.

Respons cepat yang melibatkan Dinsos, Camat, dan Lurah ini mendapat apresiasi tinggi. Diharapkan David dapat menjalani perawatan optimal tanpa hambatan administrasi. Berita ini diakhiri dengan harapan agar David lekas pulih dan dapat kembali berkumpul dengan keluarganya.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 13 November 2025 - Langkah serius mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh di Kabupaten Sumbawa semakin diperkuat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., memimpin semangat kolaborasi antarinstansi dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbawa di ARL Resto, Kamis (13/11/2025).

Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur vital seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB dan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa pembentukan tim kepatuhan yang solid bukanlah sekadar formalitas, melainkan cita-cita bersama untuk memastikan setiap pekerja di Sumbawa terlindungi secara optimal.

Kolaborasi Lintas Lembaga: Kunci Mewujudkan Perlindungan Total (UCC)

Sekda Budi Prasetiyo menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, BPJS, dan aparat penegak hukum (APH) untuk mencapai target ambisius: Universal Coverage of Employment (UCC) atau cakupan perlindungan kerja secara universal.

“Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan tim kepatuhan yang sukses. Saya sudah lama menginginkan terbentuknya unsur tim kepatuhan yang solid. Ini menjadi cita-cita bersama agar kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan benar-benar terwujud di daerah,” tegasnya.

Ia tidak menampik adanya tantangan, terutama terkait kepatuhan perusahaan. Sekda menyoroti kasus di mana banyak perusahaan telah mendaftar namun belum melaksanakan kewajiban pembayaran iuran dengan baik.

“Kepatuhan perusahaan menjadi kunci. Banyak perusahaan yang sudah mendaftar tetapi belum membayar iurannya dengan baik. Ini yang harus kita benahi bersama. Pemerintah daerah akan terus mendukung melalui pembinaan, kolaborasi, dan pengawasan yang lebih kuat,” tambah Sekda Budi.

Dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap pembentukan tim ini menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Sekda. Kehadiran tim kepatuhan ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan verifikasi, memastikan baik sektor formal maupun pekerja rentan di sektor informal mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial.

Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbawa turut mengapresiasi dukungan ini dan mengenang semangat komitmen kepatuhan yang pernah membawa penghargaan tingkat nasional, menegaskan bahwa tantangan UCC membutuhkan kerja sama kolektif.

Rapat koordinasi ini berujung pada komitmen bersama untuk segera membentuk Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan pendaftaran tenaga kerja oleh perusahaan ; Optimalisasi pengawasan terhadap perusahaan yang belum aktif ; Mendorong kolaborasi lintas instansi (termasuk Disnaker, DPMPTSP, dan Kejari) untuk pengawasan yang lebih kuat.

Mengakhiri kegiatan, Sekda Sumbawa kembali menegaskan posisinya. “Kami dari pemerintah daerah memberikan dukungan penuh agar tim kepatuhan ini segera terbentuk dan bekerja maksimal. Perlindungan bagi tenaga kerja harus menjadi prioritas bersama, karena kesejahteraan mereka adalah bagian dari kemajuan daerah,” pungkas Dr. H. Budi Prasetiyo.

Komitmen ini diharapkan menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai model daerah yang sukses dalam menerapkan sistem kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kuat dan berkeadilan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kepala Badan Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST memastikan bahwa koordinasi penanganan putusnya akses jalan Provinsi NTB di Desa Batu Bangka menuju Desa Prajak Kecamatan Moyo Hilir, telah dilakukan secara intensif dan cepat. Jalan tersebut terputus total setelah dihantam hujan deras, menyebabkan gangguan serius pada mobilitas warga.

Apresiasi terhadap Camat dan Koordinasi Instans

Muhammad Nurhidayat,secara khusus mengapresiasi respons cepat dari Camat Moyo Hilir, Widodo, S.TP "Kami sangat menghargai langkah cepat Bapak Camat Widodo yang langsung turun ke lokasi untuk membantu pengguna jalan dan menginisiasi penanganan darurat di lapangan. Ini adalah contoh kolaborasi yang baik di tingkat kecamatan," ujar Dayat

Terkait langkah strategis penanganan, Kalak Dayat menjelaskan bahwa BPBD Kabupaten Sumbawa langsung bergerak untuk berkoordinasi dengan tingkat Provinsi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTB. Sebagai tindak lanjut, kemarin tim gabungan sudah turun langsung ke lapangan. Hadir Kalak BPBD Provinsi, tim dari BPBD Kabupaten Sumbawa, dan perwakilan dari Balai Pemeliharaan Jalan," jelasnya.

Prioritas Penanganan Darurat Fungsional

Kalak BPBD Dayat menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan jalur tersebut dapat berfungsi kembali untuk sementara waktu.

"Untuk daruratnya, pada hari ini Kamis, 13 November 2025, saya bersama Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi langsung terjun kembali. Kami bekerja keras dan gotong royong bersama TNI dan masyarakat setempat untuk tetap memfungsikan jalan secara fungsional," tegas Dayat.

Upaya darurat ini melibatkan kerja sama erat antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membuka kembali akses jalan, sehingga dampak kemacetan dan isolasi dapat diminimalisir. BPBD Sumbawa menekankan bahwa tindakan ini bersifat sementara, sambil menunggu perencanaan dan pelaksanaan perbaikan permanen yang akan ditangani oleh Balai Jalan Provinsi NTB.

Dayat menutup pernyataannya dengan mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya kesiapsiagaan infrastruktur menjelang dan selama periode cuaca ekstrem.

Kepada awak media Kades Batu Bangka A Wahab menyampaikan apresiasinya atas kesigapan Pemda NTB dan Kabupaten Sumbawa mengatasi kesulitan-kesulitan warga. " Jalan yang putus  ini sangat vital sebagai penghubung warga kami baik petani, siswa dan siswi pelajar SD SMP hingga SMA. Kami berharap penanganan lanjutan dikerjakan segera sehingga faktor keamanan dan kenyamanan warga terpenuhi" pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  (10 November 2025) – Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa diperingati secara khidmat dengan upacara yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (10/11). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, anggota FORKOPIMDA, serta jajaran OPD.

Dalam amanatnya, Bupati Jarot menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk meneladani semangat juang para pendahulu yang telah mengorbankan segalanya demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia.

 Pahlawan: Cahaya yang Menerangi Jalan Bangsa

Bupati Jarot menyampaikan bahwa pahlawan bukanlah sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan "cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini." Beliau menekankan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari buah kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan para pejuang.

Ada tiga nilai utama yang dapat diteladani dari para pahlawan bangsa yakni : Kesabaran para pahlawan dalam menghadapi segala tantangan; Semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya; Pandangan jauh ke depan yang visioner demi masa depan bangsa.

 Perjuangan Masa Kini: Ilmu dan Pengabdian

Bupati Jarot kemudian menegaskan bahwa konteks perjuangan telah berubah. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing, kini perjuangan diwujudkan melalui ilmu, empati, dan pengabdian.

"Semangatnya tetap sama, yaitu membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan," tegasnya.

Mengakhiri amanatnya, Bupati Sumbawa berharap nilai-nilai kepahlawanan dapat dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berpesan bahwa nilai-nilai kepahlawanan diwujudkan tidak hanya dengan mengenang, tetapi dengan bekerja, berkarya, dan berbakti bagi kemajuan bangsa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.od (12 November 2025) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) harus menjadi panduan kerja nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh anak-anak, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Penegasan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Review Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025, yang digelar di aula kantor Bappeda Sumbawa, Jumat (7/11/2025) lalu.

Menurut Sekda, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah dan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar program perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa benar-benar terealisasi di lapangan.

“Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak bukan sekadar dokumen administratif, tapi harus menjadi panduan kerja nyata yang berpihak pada kebutuhan dan suara anak-anak Sumbawa,” ujar Sekda dalam arahannya.

Dr. Budi Prasetiyo menekankan agar setiap kebijakan dan program pembangunan daerah wajib mengintegrasikan perspektif perlindungan anak. Hal ini penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

“Anak-anak adalah cermin masa depan Sumbawa. Kalau hari ini kita mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif bagi mereka, maka arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang benar,” tambahnya.

Sekda berharap, hasil review RAD KLA 2025 dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan memperkuat sinergi lintas sektor.

"Harapannya, predikat Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi gelar, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumbawa," pungkasnya.(AM)

Sekda dan Kasdim Pimpin Rakor Percepatan Etape II Operasional Koperasi

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, (12 November 2025) Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan operasional koperasi di tingkat akar rumput.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Satgas KDKMP yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H.Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dan Kasdim 1607/Sumbawa, Mayor Inf. Dahlan, S.Sos., pada Senin (10/11) lalu.

Dalam keterangannya pada Selasa (11/11), Sekda Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas progres etape II, yang berfokus penuh pada operasionalisasi dan pengembangan KDKMP.

"Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan penyiapan lahan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta berbagai kelengkapan pendukung lainnya," ujar Sekda.

Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan kelembagaan KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa.

Sekda menegaskan, Pemda berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Koperasi Merah Putih dapat segera beroperasi secara optimal. Kehadiran Kasdim 1607/Sumbawa dalam rapat tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan TNI dalam mengawal program ini.

"Melalui kolaborasi lintas sektor, KDKMP diharapkan dapat segera beroperasi, menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha lokal, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan," lanjut Dr. Budi Prasetiyo.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memfasilitasi seluruh elemen pendukung agar KDKMP dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

"Kami ingin koperasi ini benar-benar menjadi wadah bagi masyarakat untuk tumbuh bersama dalam semangat ekonomi gotong royong, mendorong pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput," pungkasnya.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id, - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.sos, M.AP., secara resmi membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Membaca Nyaring. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin, (10/11/2025).

Acara pembukaan ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., serta perwakilan dari OPD terkait. Peserta Bimtek terdiri dari para guru, pustakawan, pegiat literasi, dan orang tua.

 Lebih dari Sekadar Suara Lantang

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menekankan bahwa membaca nyaring memiliki makna yang lebih mendalam dari sekadar membaca dengan suara lantang.

"Membaca nyaring tidak hanya sekadar membaca, tetapi ada kekuatan yang ingin disampaikan agar transformasi dan transfer informasi kepada si penerima informasi menjadi jelas dan menguat," ujar Sekda.

Ia menjelaskan bahwa inti dari membaca nyaring adalah bagaimana intonasi, pelafalan, dan ekspresi dapat membentuk pola pikir yang baik bagi pendengarnya. Suasana pembukaan pun berlangsung hangat dan interaktif, mengajak para peserta untuk kembali menikmati serunya membaca dengan suara lantang dan ekspresif.

Mewakili Bupati Sumbawa, Sekda Budi Prasetiyo berharap Bimtek ini dapat menumbuhkan kecintaan membaca pada generasi penerus bangsa.

"Harapannya, generasi penerus bangsa akan tumbuh dengan gemar membaca. Sehingga dengan demikian, akan tercipta pribadi yang berfikir dengan baik, santun dalam bertutur, dan luas dalam wawasan," tambahnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa literasi bukanlah soal buku semata, melainkan tentang bagaimana kata-kata dapat menggerakkan hati dan membentuk karakter.

 Tiga Pilar Tujuan Bimtek

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menyampaikan tiga tujuan utama digelarnya Bimtek Membaca Nyaring ini:

1. Mengenalkan kembali kegiatan membaca di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat melalui kegiatan membaca nyaring.

2. Menumbuhkan minat baca dan literasi anak sesuai usia, yang dimulai dari literasi keluarga.

3. Menjadikan kegiatan membaca nyaring sebagai salah satu kegiatan utama pada program perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca.

Melalui kegiatan sederhana ini, diharapkan akan lahir semangat besar untuk menciptakan anak-anak yang tidak hanya pandai membaca, tetapi juga mencintai cerita dan pengetahuan, sekaligus memperkuat budaya literasi di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  - 12 November 2025— Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat sistem tanggap darurat dengan meresmikan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) di Kecamatan Empang dan Tarano. Peresmian yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., pada Selasa (11/11/2025) ini, bertujuan strategis untuk mempercepat respon dan memberikan pelayanan keselamatan yang merata hingga ke pelosok wilayah timur kabupaten.

Acara peresmian, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo MAP, Kepala Dinas Damkartan, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., serta jajaran OPD terkait, menandai dibukanya Pos Damkartan ke-6 di Kabupaten Sumbawa.

Percepatan Respon dan Fungsi Penyelamatan Multibencana

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan pentingnya Pos Damkar ini. "Peresmian ini krusial untuk mempercepat respon dan penanganan kebakaran yang terjadi di Kecamatan Empang-Tarano," ujarnya.

Lebih dari sekadar penanganan api, Bupati juga menyoroti peran ganda personel. "Kehadiran personel Damkar ini juga dapat membantu dalam Penyelamatan apabila terjadi bencana alam lainnya," tambahnya, menekankan fungsi mitigasi dan penyelamatan multi-bencana. Bupati juga meminta Damkar untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan cara-cara pencegahan kebakaran ke masyarakat, memastikan kesiapan warga menghadapi situasi darurat.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin S.Sos M.Si, menjelaskan bahwa penambahan pos ini secara signifikan akan memangkas waktu respon kebakaran yang selama ini menjadi tantangan di wilayah timur. "Penambahan pos ini penting untuk memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo MAP, menyoroti dampak dari kehadiran Pos Damkar ini.

> "Kehadiran pos ini diharapkan dapat **meningkatkan kecepatan dan efektivitas respon** terhadap potensi kebakaran serta berbagai bencana lainnya. Dengan fasilitas dan personel yang siap siaga, masyarakat di Kecamatan Empang dan Tarano kini memiliki akses lebih cepat dalam penanganan darurat, sehingga **mata rantai risiko bencana dapat diputus lebih awal**," jelas Dr. Budi.

Pembangunan fasilitas ini juga mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa. Anggota DPRD, Muhammad Faesal, menyambut baik inisiatif ini, menilai bahwa langkah ini sangat penting untuk memperkuat sistem keamanan publik.

"Langkah ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh warga*, termasuk di daerah yang selama ini relatif sulit dijangkau," ujar Muhammad Faesal.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan kapasitas tanggap bencana, serta memperkuat koordinasi antar-pihak guna menanggulangi berbagai ancaman bencana potensial di wilayah tersebut, memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warganya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (11 November 2025) —Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa dan FPRB Provinsi NTB turun ke Pulau Medang dan Pulau Moyo. Kegiatan ini dalam rangka penilaian ketangguhan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan di Pulau Moyo dan Pulau Medang dilaksanakan pada tanggal 11-13 November. Tim FPRB Sumbawa dan FPRB NTB disebar di semua desa di kedua pulau. Kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan penilaian di Pulau Bungin yang diselenggarakan pada September 2025.

“Dari hasil kajian ini kita harapkan memberikan gambaran tentang ketangguhan pulau kecil, bukan hanya di Sumbawa tapi juga di NTB,’’ kata Wakil Ketua FPRB Sumbawa Dr Rusdianto.

Dalam kajian ke Pulau Moyo dan Pulau Medang, tim mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan pulau-pulau kecil terhadap berbagai ancaman, baik alam maupun antropogenik.

Tim juga akan mengukur tingkat ketangguhan pulau-pulau kecil berdasarkan indikator-indikator yang relevan (ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, infrastruktur).

Dalam kajian ini nantinya akan merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketangguhan pulau kecil, termasuk adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil, khususnya Pulau Bungin, Pulau Moyo dan Pulau Medang Kabupaten Sumbawa.

“Selama ini data-data terkait pulau kecil masih kurang, kita harapkan dengan ketersediaan data ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan terhadap pulau kecil,’’ kata Dr Rusdianto yang juga Kabid KL BPBD Sumbawa ini.

Sebagai contoh, dalam kajian di Pulau Bungin terungkap bahwa di Pulau Bungin pernah terjadi kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah. Saat itu belum ada sistem penanganan bencana kebakaran.

Belajar dari pengalaman itulah Bungin kemudian membuat perencanaan untuk penanganan kebakaran. Penempatan alat pemadan, jalur, hingga tim. Begitu juga dengan kejadian bencana lainnya, seperti kejadian gempa, banjir rob. Perlu tim untuk bergerak ketika terjadi bencana. Sambil menunggu kedatangan tim BPBD maupun Dinsos dari kabupaten.

“Jadi ini nantinya membangun sistem ketangguhan di pulau-pulau kecil. Bayangkan kalau hanya menunggu tim dari kabupaten, butuh waktu,’’ ujarnya.

Selain itu keberadaan informasi kebencanaan penting sebagai bahan edukasi pada masyarakat. Informasi yang dipasang di tempat umum, kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencaan penting menjadi kegiatan di masing-masing pulau kecil. Semua kondisi ini terungkap ketika tim turun melakukan penilaian langsung ke Pulau Bungin.

“Sehingga nanti dengan informasi ini, bisa merekomendasikan program ke masing-masing pulau,’’ imbuhnya.

Kebijakan untuk Pulau Kecil

Kajian ketangguhan pulau-pulau kecil sebelumnya pernah dilaksanakan di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan itu dilaksanakan oleh FPRB NTB.

Hasil kajian dari Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa ini nantinya akan didiseminasikan, rekomendasi-rekomendasi, dan model ketangguhan pulau kecil diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dalam kajian lebih lanjut, hasil dari dua kabupaten ini bisa menjadi model untuk pulau-pulau kecil lainnya di NTB, bahkan bisa menjadi model di tingkat nasional.

“Permasalah di pulau-pulau kecil sangat kompleks, banyak tantangan. Melalui kajian yang dilakukan FPRB Sumbawa dan FPRB NTB ini memberikan gambar tentang ketangguhan pulau kecil,’’ kata Wakil Ketua FPRB Provinsi NTB, Sulistiyono.

Pulau-pulau kecil yang dijadikan lokasi kajian memiliki kekhasan masing-masing. Gili Trawangan adalah pusat wisata kelas dunia, Gili Meno walaupun destinasi wisata tapi memiliki pembeda dengan Gili Trawangan. Begitu juga dengan Gili Air, dimana menjadi pusat pemerintahan ketiga pulau tersebut, masyarakat dan wisatawan beraktivitas di pulau yang sama.

Pulau Moyo yang sebagian besar wilayahnya kawasan konservasi berada di bawah kewenangan Taman Nasional Moyo Satonda. Sehingga kondisi di Pulau Moyo dipengaruhi oleh kebijakan dan program dari Taman Nasional.

Pulau Medang yang sebagian besar penduduknya sebagai nelayan menjadi pembeda dengan Moyo, walaupun keduanya berdekatan. Satu pulau itu terdapat dua desa yang berdekatan. Pulau Bungin, yang masyarakatnya melaut, tapi masih mudah akses ke daratan Sumbawa setelah ada akses jalan.

“Sehingga masing-masing pulau lokasi kajian ini mewakili ciri khas masing-masing. Inilah yang memperkaya kajian ini,’’ katanya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (10 November 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa melalui Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Inspektorat Kabupaten Sumbawa pada Senin (10/11), bertujuan utama untuk mengantisipasi potensi kebocoran anggaran dan menyempurnakan tata kelola keuangan desa.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan peran sentral desa sebagai ujung tombak pembangunan, garda terdepan pelayanan masyarakat, dan wajah pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, pembinaan ini menjadi sangat penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan di desa. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Sinergi Kontrol dan Pengawasan Menyeluruh

Bupati Jarot menjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menekankan pentingnya sinergi antara semua aktor pembangunan, dari tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Kecamatan, hingga Desa.

"Semua aktor pembangunan harus bersinergi, saling mengontrol, dan berjalan ke arah yang sama. Semua ini kita lakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan," tegasnya.

Senada dengan Bupati, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., menyampaikan bahwa pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar unsur pemerintah dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

"Kegiatan ini fokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran Desa melalui peningkatan pengawasan dan transparansi, dengan target utama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," pungkas Didi Hermansyah.

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa ini dihadiri oleh aparatur desa se-Kabupaten Sumbawa dan OPD terkait, menandai komitmen serius Pemkab Sumbawa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id ( 4 November 2025) – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memimpin rapat evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang digelar rutin setiap Selasa melalui aplikasi Zoom meeting. Rapat tersebut, yang turut dihadiri Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara daring dari luar daerah, menjadi penekanan kuat bagi seluruh perangkat daerah untuk mengawal komitmen dan mempercepat realisasi program pembangunan 

Penekanan pada Infrastruktur dan Ketepatan Waktu

Dalam arahannya, Wabup Ansori menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah akselerasi program pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap kegiatan tuntas sesuai target.

“Setiap progres harus dikawal, semua harus selesai tepat waktu. Pertanggungjawaban kita tidak hanya sebatas administrasi, tapi juga kepada masyarakat,” tegas Wabup Selasa  (4/11) lalu.

Dirinya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, serta membangun kesadaran kolektif bahwa setiap capaian adalah kebanggaan masyarakat Sumbawa.

Inovasi Wajib untuk Peningkatan Pendapatan Daerah

Selain pembangunan fisik, Wabup Ansori juga menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sumber pajak dan retribusi. Ia mendesak dinas-dinas terkait untuk melakukan inovasi dan kerja ekstra guna meningkatkan pemasukan daerah.

“Pendapatan daerah adalah penopang utama pembangunan. Maka inovasi dan kerja keras adalah keharusan,” ujarnya, menandakan pentingnya kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya finansial.

Isu pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati. Secara spesifik, ia menyoroti laporan terkait pelayanan medis di rumah sakit.

Wabup Ansori menekankan pentingnya mengutamakan nyawa pasien dalam situasi darurat, bahkan sebelum urusan administrasi diselesaikan.

“Dalam situasi darurat, lakukan tindakan dulu, baru identifikasi data dan identitas pasien. Nyawa lebih penting,” tandasnya.

Sementara itu, di sektor pendidikan, Wabup meminta adanya penataan sumber daya manusia (SDM) secara merata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di seluruh wilayah.

Mengakhiri arahannya, Wabup Ansori kembali mengingatkan seluruh jajaran OPD untuk menghilangkan ego sektoral dan bekerja secara lintas sektoral demi mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (7 November 2025) – Tayangan Podcast Bintang edisi ke-18 bertajuk "Seni Pertunjukan dan Kesadaran Spiritual" berupaya mendorong ruang ekspresi dan apresiasi yang lebih luas dalam perbincangan tentang peran seni dan seniman serta pandangan mendalam tentang kesenian dan kesadaran spiritual di tengah kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini. 

Menghadirkan dua narasumber Lalu Martadinata, budayawan dan pendiri komunitas Embun Jiwa dan Nur Kholis, Peneliti Musik Tradisional dan Musisi di studio Podcast Bintang, kantor Dinas Kominfotik Jalan Udayana Mataram, Jumat, (7/11/2025) juga menyoal kesenian rakyat Kecimol yang kini sedang menjadi isu menarik di masyarakat. 

Lalu Martadinata menekankan bahwa seni merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan kehidupan spiritual manusia. 

“Kesenian NTB saat ini sudah tumbuh dan perlu terus kita dukung. Apresiasi terhadap seniman tidak hanya berbentuk materi, tapi juga berupa ruang, waktu, dan kesempatan untuk menunjukkan karya mereka,” ujarnya.  

Dirinya berharap Dinas yang berkaitan dengan kebudayaan dan instansi terkait dapat lebih terbuka kepada seluruh pelaku seni dan budaya. 

“Komunikasi jangan hanya dengan satu atau dua seniman saja, tapi dengan semua pelaku seni agar kesenian di NTB semakin masif dan berkembang. Pemerintah perlu hadir, berpihak, dan membuka ruang bagi seniman untuk mengekspresikan diri,” tambahnya.  

Menurut Lalu Martadinata, seni memiliki kekuatan untuk memicu kebahagiaan dan keseimbangan batin. Ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik seharusnya berjalan beriringan dengan pembangunan rasa dan spiritualitas masyarakat. 

“Harus ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan mental. Pemerintah sudah memberi ruang, tapi masih perlu diperluas lagi agar lebih banyak pelaku budaya bisa berkarya,” pesannya.  

Dirinya juga mengingatkan pentingnya kesadaran spiritual dalam berkesenian. 

“Buka diri, kenali diri, dan jadilah pengasih serta penyayang bagi semesta,” tuturnya menutup pandangan dengan nada reflektif.  

Sementara itu, Nur Kholis menyoroti kondisi kesejahteraan seniman yang masih sering terabaikan. 

“Di NTB, terkadang yang lebih dihargai bukan senimannya, tapi alat pendukungnya. Sewa terop bisa lebih mahal, sementara senimannya sendiri belum tentu mendapat apresiasi setimpal,” ungkapnya.  

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih rendahnya penghargaan terhadap subjek dibanding objek dalam kegiatan seni.

“Objek itu tidak akan bernilai tanpa subjek. Senimanlah yang membuat panggung menjadi hidup, bukan sebaliknya,” tegasnya.  

Dalam pandangan Nur Kholis, kesenian tradisional seperti Kecimol juga mengalami pergeseran bentuk dan makna namun bukan dihilangkan melainkan dibina dan diarahkan dengan menegaskan bahwa kesenian Kecimol telah menjadi sumber ekonomi bagi banyak pelaku seni di NTB. 

“Awalnya, alat-alat musik Kecimol menggunakan instrumen khas Sasak seperti alat petik, tapi kini sudah banyak dikreasikan dengan alat modern seperti gitar dan piano. Sayangnya, ada penyimpangan di beberapa pertunjukan yang melanggar norma. Namun bukan berarti dibinasakan justru dibina dan diarahkan,” jelasnya.

Kedua narasumber sepakat bahwa seni memiliki kekuatan besar untuk membangkitkan kesadaran dan menyatukan masyarakat. 

“Jangan pernah meremehkan kekuatan seni, dan percayalah bahwa generasi NTB penuh dengan orang-orang kreatif. Kita hanya perlu menyentuh dan memberi kesempatan,” tutup Nur Kholis.  

Diakhir pertemuan, para seniman yang hadir menampilkan musikalisasi puisi bertemakan “Berbagi Cerita, Berbagi Cahaya”, menggambarkan semangat berkarya, berbagi inspirasi, dan menjaga harmoni antara seni dan spiritualitas. (AM/dpd/jmy).

Mataram,Amarmedia.co.id (7 November 2025) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, pada Jumat (7/11/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Wagub menyebutkan, total APBD 2026 sebesar Rp 5.490.353.337.713, turun 15,40 persen dari APBD 2025 sebesar Rp 6.489.786.120.531. Postur rancangan anggaran dengan proyeksi pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain - lain pendapatan daerah yang sah serta rincian penjelasan alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pemerintah Provinsi NTB seperti dikatakan Wagub, menunjukkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah seraya tetap merancang alokasi belanja secara efisien dan produktif untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

“Seluruh rancangan ini disusun dengan prinsip kehati-hatian, realistis, dan berorientasi pada pemenuhan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dikatakannya pula bahwa penyerahan rancangan KUA dan PPAS TA 2026 merupakan langkah awal dari rangkaian proses penyusunan APBD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Dokumen ini memuat kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan kita laksanakan pada tahun 2026,” ujar Umi Dinda

Pada kesempatan yang sama, rapat paripurna juga mengagendakan persetujuan terhadap satu buah Rancangan Peraturan Daerah yakni tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (7 November 2025) - Langkah strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam pembangunan berbasis desa diyakini menurunkan kemiskinan ekstrem, memperkuat potensi ekonomi lokal dan kolaborasi lintas sektor melalui program Desa Berdaya Transformatif. 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi (Diskominfotik), Yusron Hadi mengatakan, pijakan utama pembangunan berbasis desa, pertama karena sebagian besar penduduk miskin berada di desa, Kedua, desa-desa di NTB sejatinya kaya sumber daya alam pangan, pertanian, perikanan

“Ketiga, desa kita sekarang punya sumber daya manusia yang kreatif. Banyak anak muda inovatif tinggal di desa. Kalau potensi ini dikemas dengan baik bisa menjadi kekuatan baru NTB”, ujarnya dalam forum diskusi "Catatan Rakyat" yang digelar YIM Creative Center di Bumi Resto, Mataram, Jumat (07/11/2205). 

Program Desa Berdaya juga bersinergi dengan pengembangan desa wisata yang memperkuat klaster destinasi nasional dan internasional untuk mempercepat transformasi NTB yang lebih mandiri dan berdaya saing. 

Yusron menekankan, desa bukan hanya objek pembangunan tetapi juga simpul strategis yang menghubungkan banyak kepentingan lintas sektor. Melalui pendekatan kawasan, program Desa Berdaya mendorong keterhubungan antar desa dengan pusat ekonomi wilayah mulai dari pertanian, industri hingga ekonomi kreatif dengan konsep hilirisasi yang menjadi bagian penting untuk memahami peran desa desa dalam rantai nilai siapa yang memproduksi, mengolah dan memasarkan hasil.

Sementara itu, Dr Firman, akademisi dari Universitas Mataram menilai Desa Berdaya Transformatif sebagai model baru pembangunan berbasis data dan pendampingan yang intensif. Pendekatan ini, diarahkan untuk membangun entitas lokal yang tangguh di tingkat desa.

“Desa Berdaya Transformatif fokus pada pemberdayaan keluarga miskin ekstrem dengan memahami aspek sosiologis, psikologis dan demografis mereka. Pendampingan dilakukan secara intensif dan berbasis data yang terverifikasi”, jelasnya.

Program ini memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari verifikasi dan validasi data, graduasi menuju kemandirian hingga pengembangan penghidupan yang terhubung dengan potensi ekonomi desa. Dilakukan juga pemberdayaan sosial dan perubahan perilaku serta pendampingan keuangan rumah tangga agar keluarga miskin bisa beralih dari konsumsi menuju produksi.

“Pendampingan dilakukan selama dua tahun dengan target keluarga miskin ekstrem di desil satu. Kita ingin mereka tidak hanya keluar dari kemiskinan, tapi benar-benar mandiri”, tegasnya.

Peran pemerintah provinsi sebagai pengorkestra utama Desa Berdaya Transformatif menjadi platform kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, mitra pembangunan, sektor swasta dan desa menjadi simpul utama transformasi. (AM).

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - ( 7 November 2025) – Semangat kepedulian sosial dan percepatan pembangunan umat kembali diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat. Hari ini, Jumat (7/11/2025), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara simbolis menyerahkan total bantuan senilai Rp 2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) kepada ribuan penerima manfaat.

Acara penyerahan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Apresiasi untuk BAZNAS dan Ajakan Berbagi

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan bahwa bantuan ini adalah buah dari kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada pengurus BAZNAS yang dinilai telah bekerja secara cepat dan amanah.

Kecepatan penyaluran ini, menurut Bupati, sejalan dengan ajakan dan arahannya untuk mempercepat pembangunan Sumbawa di berbagai bidang.

Lebih lanjut, Bupati Jarot mengajak seluruh masyarakat dan ASN di Kabupaten Sumbawa untuk terus mendukung program infaq dan sedekah yang dijalankan oleh Pemerintah.

"Saya mengajak masyarakat untuk terus mendukung program infaq dan sadaqoh. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat kurang mampu yang merasakan manfaat dari infaq dan sadaqoh ini."ajak Haji Jarot.

Kepada awak media Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, dalam menyampaikannya bahwa dana kolaborasi Pemda dan BAZNAS sebesar Rp 2,1 miliar ini disalurkan untuk menjangkau berbagai sektor dan lapisan masyarakat yang membutuhkan, antara lain Tenaga Pendidik, Pelaku UMKM, Imam dan Marbot Masjid, Guru Ngaji/TPQ, Pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Masyarakat penerima bantuan biaya berobat dan program rumah layak huni.

"Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan BAZNAS hari ini benar-benar menghadirkan semangat berbagi dan kepedulian sosial yang nyata. Sinergi ini menjadi wujud nyata dari pemerintahan yang berpihak pada umat dan mengedepankan kesejahteraan bersama."ujarnya 

Sementara itu, Kepala BAZNAS Kabupaten Sumbawa, DG.Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD terkait yang telah mempercayakan BAZNAS sebagai penyalur. "Semoga hal ini menjadi sumber keberkahan bagi semua pihak dan menjadi energi positif untuk membangun Sumbawa yang lebih sejahtera dan penuh berkah," pungkasnya. (AM)

SUMBAWA BESAR – Penantian panjang warga Kecamatan Maronge dan Labuhan Sangoro untuk memiliki akses jalan yang layak sebentar lagi berakhir. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara resmi memulai pekerjaan pengaspalan berkala pada ruas jalan Maronge–Labuhan Sangoro hari ini, Jumat (7/11/2025)

Proyek strategis ini dikerjakan dengan total anggaran mencapai Rp 5,8 Miliar untuk merampungkan jalan sepanjang 4 kilometer.

Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Muhammad Sofyan, ST, menyatakan pekerjaan ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

“Alhamdulillah, mulai hari ini kami melaksanakan pekerjaan berkala jalan ruas Maronge–Labuhan Sangoro. Kami targetkan dalam 10 hari ke depan seluruh proses pengaspalan dapat rampung,” tegas Sofyan di Sumbawa Besar.

Konektivitas dan Mobilitas Diprioritaskan

Pada hari pertama pekerjaan (7 November 2025), tim PUPR telah merealisasikan pengaspalan Lapis Aus HRS-WC sebanyak 90,99 ton, mencakup bidang hampar sekitar 186 meter. Pekerjaan ini dimulai dari STA 4+000 dan menargetkan hamparan harian sekitar 180 ton agar target 10 hari terpenuhi.

Sofyan menjelaskan bahwa ruas jalan Maronge–Labuhan Sangoro sepanjang 4 kilometer ini sangat vital, terutama bagi masyarakat pesisir.

“Dengan selesainya ruas ini, masyarakat bisa menikmati jalan yang lebih nyaman dan aman. Ini akan memperlancar mobilitas warga, mempermudah akses hasil pertanian, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Proyek pengaspalan senilai Rp 5,8 Miliar ini merupakan bagian dari program peningkatan infrastruktur jalan strategis yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2025. Dinas PUPR berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas jalan yang telah diperbaiki. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id - Langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan untuk menyejahterakan masyarakat Provinsi NTB melalui 

izin pertambangan rakyat (IPR) yang dikelola koperasi, nampaknya mulai menampakan hasilnya. Direncanakan, tanggal 17 November 2025 ini, Kapolda Hadi Gunawan bakal menggelar panen raya emas di Sumbawa. 

Menariknya, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan 

Kepala Badan Pengendalian Kemiskinan (BP-Taskin) Budiman Sujatmiko akan hadir langsung dalam panen perdana milik IPR Koperasi Selonong Bukit Lestari Lantung di kantor Bupati Sumbawa tersebut. 

"Insya Allah, jika tidak ada aral melintang Pak Kapolri, Pak Menkop Ferry Juliantono dan Kepala BP-Taksin Mas Budiman akan hadir langsung melakukan panen raya emas di Kabupaten Sumbawa," ujar Kapolda Hadi Gunawan, Jumat 7 November 2025. 

Menurut Hadi, kesiapan acara panen raya ini, telah disampaikannya secara langsung ke Kapolri hingga Menkop Ferry Juliantono. Serta, Kepala BP-Taskin Budiman Sujatmiko.

Apalagi, ada sekitar 2.268 anggota Koperasi Selonong Bukit Lestari Lantung yang akan menikmati hasil panen mereka. 

"Jadi, di acara panen raya emas ini, para anggota koperasi akan memperoleh pembagian SHU sebesar Rp 2,8 juta per orangnya. Laba hasil koperasi ini, akan diserahkan secara langsung oleh Pak Menkop dan Kepala BP-Taskin yang disaksikan Kapolri secara langsung," katanya. 

Hadi menegaskan bahwa sedari awal gagasanya untuk melegalkan tambang rakyat melalui IPR, tidak lain untuk menghadirkan praktik pertambangan yang legal, bersih, dan berpihak kepada masyarakat lokal. 

Di mana, kehadiran koperasi bukan lagi hanya sekadar badan usaha. Namun harus juga menjadi sebuah gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan kekeluargaan, 

"Jadi, IPR ini menjadi harapan baru masyarakat NTB untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan pilihan ke koperasi sebagai penyokong kelembagaan karena saya ingin, nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia yang diajarkan pendiri bangsa, terkover didalamnya," tegas Kapolda menjelaskan.  

Lebih lanjut dikatakanya, konsep IPR yang akan melakukan panen raya kali ini, bukan lagi sebuah wacana-wacana tanpa makna. 

Namun koperasi yang terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global saat ini, tentunya terbukti dengan adanya panen raya emas di Sumbawa. 

"Saya berkeinginan koperasi tambang rakyat melalui IPR ini dapat menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Dan, Alhamdulillah, dari koperasi Lantung, kesejahteraan itu akan menyebar ke semua wilayah di NTB kedepannya," jelas Kapolda.

"Dan, kami mendengar informasi di lapanga bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut," sambungnya. 

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat bahwa hingga Maret 2025, angka kemiskinan di NTB tercatat sebanyak 654.570 orang, tersebar di 10 kabupaten/kota. 

Angka ini menunjukkan penurunan 0,13 persen poin dibandingkan September 2024, dan penurunan signifikan sebesar 1,13 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Karenanya, melihat hal itu, maka ide pendirian koperasi tambang menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan NTB. 

"Tentu, dengan pengelolaan tambang rakyat yang legal dan baik melalui koperasi, menjadi kunci dalam mengatasi kemiskinan di NTB," tandas Kapolda Hadi Gunawan. (AM).

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa melalui kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program Pokja II yang berlangsung pada 6 November 2025. Di Ruang Rapat Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Hasil Rakernas X TP PKK Tahun 2025 dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Apresiasi Bunda PAUD TK Provinsi NTB Tahun 2025.

Acara pembinaan di Kabupaten Sumbawa dihadiri Ketua Pokja II TP PKK Provinsi NTB, Ketua Bidang II Ir. Esra Parulian Batubara beserta anggota, serta peserta dari berbagai unsur, antara lain Pokja II TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ketua TP PKK Kecamatan dan Pokja II dari empat kecamatan yang memiliki Desa Berdaya, perwakilan empat Desa Berdaya di Kecamatan Labuhan Badas, serta Ketua Pokja II Kelurahan se-Kecamatan Sumbawa.

Ketua Pokja II TP PKK Provinsi NTB, Ir. Esra Parulian Barubara. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi program PKK untuk memperkuat pembangunan masyarakat berbasis keluarga di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa pihaknya menargetkan pada tahun 2029 NTB dapat mencapai kondisi ideal dengan enam capaian utama, yaitu penurunan angka kemiskinan, perkawinan anak 0 persen, angka anak tidak sekolah 0 persen, desa bebas rentenir, desa bebas sampah, dan desa bebas narkoba.

“Program Desa Berdaya menjadi fokus utama kami. Melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif masyarakat, kami ingin memastikan setiap desa mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ungkap Esra.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan Desa Berdaya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan, dengan sejumlah program prioritas seperti penurunan stunting, peningkatan kualitas generasi emas, penyediaan sanitasi aman dan layak, penguatan PAUD, literasi digital, pengembangan perpustakaan desa, peningkatan kapasitas pemerintah desa, penurunan angka anak tidak sekolah, sistem informasi desa, hingga ketangguhan bencana melalui program Desa Dia Cantik, Desa Tangguh Bencana, dan Sekolah Aman Bencana.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, SE, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas kegiatan pembinaan ini. Ia berharap pembinaan Pokja II dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK di lapangan, terutama dalam mewujudkan desa berdaya dan keluarga sejahtera di Sumbawa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kader PKK dapat memahami arah kebijakan baru hasil Rakernas X serta mampu mengimplementasikannya sesuai karakter dan potensi lokal di masing-masing wilayah. Tujuan akhirnya adalah membangun keluarga yang tangguh dan desa yang mandiri,” ujarnya.

Kegiatan pembinaan ini menjadi ajang penting dalam memperkuat komitmen seluruh unsur PKK di Pulau Sumbawa untuk bersama-sama mencapai target besar tahun 2029, yakni menciptakan NTB yang bebas kemiskinan, bebas perkawinan anak, bebas anak putus sekolah, serta memiliki desa yang bersih, sehat, dan berdaya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  - Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) di Kabupaten Sumbawa, di ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis, (6/11/2025). Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta OPD terkait.

Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Sumbawa merupakan kabupaten terluas di NTB dengan potensi lahan pertanian, perkebunan dan pantai yang sangat luas. Hal ini menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung pangan NTB. Tentu saja ini tidak hanya dikarenakan faktor luas lahan, tetapi juga diperlukan adanya kemampuan, keterampilan, termasuk lembaga yang mengelola, yaitu P3A, GP3A dan IP3A. Meskipun sumber daya air berlimpah tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka sumber daya air yang ada tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, peran dari P3A, GP3A dan IP3A sangat penting. 

Bupati juga menyampaikan bahwa acara Pembinaan Kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A dilakukan dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen pengelolaan air yang ada. Sehingga air ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional. Dengan dibenahinya permasalahan air dan irigasi di wilayah Kabupaten Sumbawa, maka diharapkan produksi pangan akan semakin meningkat, jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak semua pihak untuk menjaga dan melestarikan hutan. Ini dikarenakan pohon-pohon yang ada di hutan merupakan sumber mata air. Sehingga, dengan menjaga dan melestarikan hutan, maka sumber mata air yang ada di Kabupaten Sumbawa akan tetap lestari. Selain menjaga hutan yang ada, Bupati juga mengajak semua pihak berkontribusi untuk melakukan penanaman pohon kembali di lingkungan masing-masing ataupun di wilayah yang membutuhkan penanaman pohon kembali. Bupati menghimbau untuk menanam dan merawat pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti kemiri dan Sengon. Hal ini untuk kesejahteraan generasi di masa mendatang.

Bupati menegaskan, kita tidak bisa hanya mengelola air yang ada tanpa menjaga dan melestarikan sumber mata air dengan penanaman pohon, karena hal ini bisa berakibat fatal yaitu hilangnya sumber mata air yang ada, pungkasnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi persyaratan kesehatan sesuai permenkes dengan melaksanakan pelatihan. “Hal ini dilakukan karena belum ada satupun SPPG yang memenuhi standar kesehatan” ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heriwibowo, melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Rabu, (05/11)

Ia mengatakan ada empat standar yang harus dipenuhi oleh SPPG yakni Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) dari kementerian kesehatan melalui Dinas Kesehatan, sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi halal dan rekognisi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Hingga saat ini belum ada satu pun dari 10 SPPG yang memenuhi semua indikator standar kesehatan,” terangnya.

Selain itu, masih terdapat SPPG yang belum memiliki sertifikat penjamah atau pengolah makanan. Meski sebelumnya pernah dilatih oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, sertifikatnya belum keluar.

“Bahkan ada beberapa SPPG berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap air yang digunakan masih ditemukan bakteri dan indikator itu perlu diperbaiki dengan menambah filterasi air agar aman digunakan,” jelasnya.

Sebagai upaya memastikan SPPG dapat beroperasi sesuai harapan, pihaknya akan melaksanakan workshop khusus. Setelah itu, sertifikat dan SLHS dapat segera diterbitkan.

“Sebagai tindak lanjut, kami telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mengeluarkan surat keterangan dan rekomendasi kepada 10 SPPG agar segera melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi,” tambahnya.

Rusmayadi menekankan meski batas waktu pemenuhan semua standar kesehatan oleh SPPG sesuai surat edaran kemenkes adalah 31 oktober 2025.

“Kami tetap mengacu pada indikator Permenkes dan mendorong seluruh SPPG untuk segera melengkapi persyaratan agar pelayanan tetap berkualitas,” ujarnya.

Ia menekankan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan operasional SPPG tetap sesuai standar kesehatan dan aman bagi penerima manfaat. (AM/Jas)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 5 November 2025– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori menyambut hangat kunjungan penting dari Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wabup Ansori mendampingi langsung Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB bersama Kepala Kanwil KPPN Provinsi NTB dalam tinjauan lapangan ke salah satu Sekolah Rakyat Dasar (SRD) di Kabupaten Sumbawa, pada Rabu pagi (5/11/2025) 

Kunjungan ini berfokus untuk meninjau implementasi program strategis pemerintah pusat di daerah serta memastikan bahwa proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Dasar berjalan optimal dan efektif.

Harapan Besar untuk Anak Kurang Mampu

Wakil Bupati H. Ansori menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa adalah jawaban nyata atas kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dinilainya sangat krusial dalam memastikan tidak ada satu pun anak Sumbawa yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

"Kehadiran Sekolah Rakyat ini adalah bukti nyata kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa," tegas Wabup H. Ansori. "Ini menegaskan komitmen kita bersama bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali."

Wabup juga menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Pusat terus memberikan perhatian khusus kepada Sumbawa. "Kami berharap ke depan Sumbawa terus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, sehingga berbagai program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan SDM, dapat terus dilaksanakan di daerah ini," tambahnya.

Mendukung Penuh Asta Cita Presiden

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih H.K., mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa atas responsivitas dan kesiapan dalam menyiapkan berbagai persyaratan, termasuk penyediaan lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

Kunjungan ini dikonfirmasi oleh Ratih H.K. sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melihat langsung implementasi Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan nasional.

"Pemerintah mengikhtiarkan kehadiran Sekolah Rakyat di berbagai daerah, terutama untuk anak-anak yang mungkin tidak memiliki harapan besar untuk bersekolah," ungkap Ratih. Wabup H. Ansori pun menyambut baik semangat ini, meyakini bahwa program SRD akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumbawa.

Kegiatan tinjauan diakhiri dengan sesi dialog produktif antara Tim Kemenkeu dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa, membahas penguatan sinergi dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pusat di tingkat daerah.(AM)

Sumbawa amarmedia.co.id  – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., menyatakan rasa syukur dan bangga atas capaian fantastis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Senin (3/11)  Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 telah turun signifikan menjadi 11,79 persen, dari 12,87 persen pada tahun sebelumnya.

Bupati Jarot menegaskan bahwa penurunan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras, fokus kebijakan, dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten, seluruh stakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat.

"Ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi ini adalah cerminan dari perubahan nyata dalam taraf hidup puluhan ribu keluarga di Tanah Samawa," ujar Bupati Jarot dalam keterangan persnya. "Secara absolut, 4.770 jiwa warga kita telah berhasil keluar dari jurang kemiskinan dalam satu tahun terakhir. Ini adalah kemenangan bersama!" 

 Bukti Keberhasilan Program Inklusif

Penurunan jumlah penduduk miskin dari 63,00 ribu jiwa (2024) menjadi 58,23 ribu jiwa (2025) dinilai Bupati sebagai indikasi keberhasilan program-program yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

 Penguatan program berbasis desa dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti menjadi penopang utama peningkatan pendapatan masyarakat.

Akses Layanan Dasar:Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan di seluruh pelosok Sumbawa.

Digitalisasi yang Merata: Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Lebih lanjut, Bupati Jarot menyoroti perbaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan yang menurun dari 1,98 menjadi 1,61, serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,53 menjadi 0,35

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin kita kini semakin dekat dengan garis kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan antar kelompok berpenghasilan rendah semakin menyempit. Artinya, pembangunan yang kita jalankan benar-benar merata dan menyentuh lapisan terbawah," tegasnya.

 Komitmen Berkelanjutan

Meskipun Garis Kemiskinan meningkat, hal tersebut justru diartikan oleh Bupati Jarot sebagai penanda positif: standar hidup dan daya beli masyarakat telah meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang membaik.

Mengakhiri pernyataannya, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., didampingi Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, berkomitmen untuk tidak berpuas diri.

"Kami akan terus bekerja memastikan agar seluruh warga Sumbawa merasakan manfaat pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Target kita adalah nol kemiskinan ekstrem, dan untuk itu, penguatan ketahanan pangan, energi, dan digitalisasi inklusif akan menjadi fokus utama ke depan," tutupnya penuh semangat.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (5 November 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bergerak cepat merespons pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil. Untuk menanggulangi dampak defisit tanpa mengorbankan pembangunan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., mengungkapkan strategi penyesuaian anggaran yang ketat disertai pengajuan program intensif ke 12 kementerian.

Kepada awak media  hari ini (5/10), Doktor Budi, sapaan akrab Sekda, menegaskan bahwa fokus utama penyesuaian adalah pelayanan publik yang harus tetap 'terkunci' dan terjamin.

“Pengurangan itu terjadi pada dana bagi hasil. Karena itu, kita harus melakukan pengendalian dan penyesuaian anggaran,” ujar Sekda.

Tiga Pilar Penguatan Anggaran

Sekda Budi Prasetiyo menjelaskan tiga langkah strategis yang dilakukan Pemkab Sumbawa dalam menanggapi pemangkasan anggaran yakni memastikan Anggaran Pelayanan Publik tetap terkunci(aman),melakukan penyisiran terhadap anggaran penunjang, Efisiensi terhadap anggaran aktivitas (seremonial).

Efisiensi tersebut diimplementasikan melalui pembatasan ketat pada biaya seperti makan minum kegiatan, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial. Menurut Doktor Budi, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mendorong belanja daerah agar lebih produktif.

“Kita jadikan ini sebagai pembelajaran untuk melakukan penyesuaian anggaran aktivitas dan penunjang yang lebih efisien,” jelasnya, sembari menambahkan bahwa semua proses mengikuti pedoman umum dari Kementerian Dalam Negeri.

Strategi 'Jalur Alternatif': Menarik Dana 12 Kementerian

Untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan, Pemkab Sumbawa memilih jalur strategis dengan actively mencari sumber pendanaan pengganti.

“Alhamdulillah, kita sudah mengusulkan ke 12 kementerian. Sekarang sedang dalam proses pembahasan teknis untuk menutupi kekurangan dari dana transfer. Artinya, ini sebagai mekanisme pengganti agar program pembangunan tetap berjalan,” ungkap Sekda Budi.

Ia mengakui, saat ini seluruh daerah berlomba-lomba mendapatkan dukungan pusat. Oleh karena itu, kunci keberhasilan usulan Pemkab Sumbawa adalah keselarasan antara program daerah dengan prioritas nasional serta kesiapan proposal dan syarat teknis.

Lebih lanjut, langkah ini juga dilihat Sekda sebagai momentum bagi daerah untuk menunjukkan kemampuan fiskal yang mandiri. “Pemerintah pusat sedang melihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ini kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan potensi dan inovasi dalam mengelola keuangan secara mandiri,”ujarnya

Sebelumnya Sekda Sumbawa menghadiri rapat Sinkronisasi Data dan Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2026 sebagai langkah awal memastikan perencanaan fiskal yang akurat, realistis, dan berkeadilan.

Melalui sinergi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat basis data, meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan keuangan daerah menuju Sumbawa Maju  Unggul yang mandiri dan berdaya saing.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, terus menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), ruas jalan menuju kawasan Kecamatan Orong Telu yang sebelumnya rusak parah kini telah diperbaiki secara sementara sepanjang lebih dari 10 kilometer.

Kepala Dinas PU Kabupaten Sumbawa, Much Sofyan, ST menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan bertahap dengan dukungan alat berat dan material. “Alhamdulillah, sesuai dengan atensi dan perintah Bupati, jalan sepanjang 10 Km lebih sudah mendapatkan perbaikan sementara,” ungkapnya pada Selasa (4/11/2025). Tim teknis PU saat ini masih terus melanjutkan pembenahan dengan target penyelesaian lebih maksimal pada Desember 2025.

Meski pengaspalan belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran, perataan serta pemadatan material jalan sudah signifikan memperlancar mobilitas warga di kawasan pegunungan selatan tersebut. Sofyan menekankan juga pentingnya pembuatan parit di kedua sisi jalan agar air hujan tidak merusak badan jalan.

Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Ia bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri PU untuk memperjuangkan perbaikan permanen jalan tersebut yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2026. “Insya Allah, saya berkomitmen dalam masa jabatan lima tahun ini jalan menuju Orong Telu akan sudah dihotmix dan layak dilalui,” ujarnya penuh keyakinan.

Perbaikan darurat jalan ini menunjukkan sinergi antara perintah pimpinan daerah, pelaksanaan dinas teknis, dan aspirasi masyarakat dapat menghasilkan solusi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Dalam upaya serius mendorong legalitas usaha di tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menyasar wilayah dengan tingkat kepemilikan izin yang masih minim. kepada. wartawan Selasa 4 November 2025 Sekretaris DPMPTSP menceritakan  bahwa pada Selasa, 28 Oktober 2025 lalu , DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus sosialisasi perizinan usaha di Pulau Bungin, Kecamatan Alas.

Kegiatan sosialisasi  tersebut dilakukan bertepatan dengan persiapan hajatan besar, yaitu Konser Apung Pulau Bungin 2025, yang menjadi momentum berkumpulnya para pelaku UMKM lokal.

Berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan, Tyson Sahabuddin, tim DPMPTSP berhasil mendapatkan panggung untuk menyampaikan materi perizinan kepada para pelaku usaha dan masyarakat setempat yang hadir dengan antusiasme tinggi.

Empat Pilar Pentingnya Izin Usaha

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sumbawa H.Yudi Patria Negara ST MT yang memimpin pemaparan, menekankan bahwa perizinan usaha adalah kunci untuk meningkatkan ekosistem investasi dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan rekapitulasi, tingkat pengusaha yang memiliki izin di Pulau Bungin masih sangat minim. Padahal, izin usaha itu adalah jaminan bagi masa depan bisnis pelaku UMKM "ujarnya.

Beberapa keuntungan signifikan mengurus perizinan usaha yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi Perlindungan Hukum. Usaha menjadi legal dan terhindar dari potensi sanksi administratif atau pidana.

Akses Permodalan. Legalitas mempermudah pelaku usaha mengakses pinjaman atau pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk perbankan.

Mengikuti Program Pemerintah. Pelaku usaha berizin berhak mengikuti berbagai program, pelatihan, dan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Meningkatkan Kepercayaan. Izin usaha yang sah meningkatkan kredibilitas di mata konsumen, mitra bisnis, dan investor, serta mempermudah rencana ekspansi.

Manfaatkan OSS-RBA dan UU Cipta Kerja

Dalam kesempatan itu, masyarakat Pulau Bungin juga diberikan pemahaman mengenai upaya reformasi yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah perizinan.

Pemerintah telah memperkenalkan Sistem OSS Berbasis Risiko (Online Single Submission-Risk Based Approach/RBA) yang memungkinkan pelaku usaha mengurus izin secara daring melalui portal terpadu (oss.go.id). Sistem ini juga memungkinkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas dasar usaha.

Selain itu, penyederhanaan birokrasi ini diperkuat melalui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menghapus regulasi tumpang tindih, menjadikan proses perizinan lebih cepat, efisien, dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif di mana UMKM Pulau Bungin dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman, serta membuka peluang akses permodalan dan pasar yang lebih luas. (AM)

Sumbawa Besar, 31 Oktober 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik dan mengapresiasi Gerakan Peduli Stunting yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. Kunjungan yang dilaksanakan di Puskesmas Unit II Sumbawa pada Jumat lalu , menegaskan komitmen bersama antara Provinsi dan Kabupaten dalam memastikan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi masa depan.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syafaruddin Jarot, S.E., dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, hadir langsung mendampingi rombongan Wagub NTB dalam penyerahan bantuan kepada keluarga stunting serta santunan kepada Lansia.

Kolaborasi Kunci Tuntaskan Stunting

Wakil Gubernur NTB, dalam sambutannya, menekankan bahwa penanggulangan stunting membutuhkan perhatian khusus dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak.

 “Memerangi Stunting bukan hanya masalah menurunkan angka, tetapi bagaimana cara kita bekerja sama antara keluarga, petugas kesehatan, dan pemerintah. Orang tua memiliki peran penting sebagai tempat pertama untuk memastikan pemenuhan gizi anak,” ujar Wagub, menegaskan peran krusial keluarga.

Senada dengan pernyataan Wagub, Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting. "Pencegahan stunting ini harus dilakukan secara bersama-sama antara orang tua, petugas kesehatan, maupun pemerintah. Ini untuk menuntaskan Stunting di Sumbawa," tegasnya.

Perhatian Khusus untuk Lansia Produktif

Selain fokus pada stunting, kegiatan ini juga memberikan bantuan dan santunan kepada para Lansia. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melihat hal ini sebagai upaya penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga termasuk lansia

"Kegiatan ini juga bertujuan memastikan Lansia Sumbawa dapat lebih produktif, sehat, dan bahagia. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup Lansia di Kabupaten Sumbawa," jelas Wagub NTB.

Dengan sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, didukung peran aktif PKK dan GOW, Pemerintah Sumbawa optimis dapat mempercepat upaya penuntasan stunting dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, dari anak-anak hingga Lansia. (AM)

Mataram,Amarmedia.ci.id (4 November 2025 ) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data terbaru terkait tujuh indikator utama perekonomian daerah meliputi inflasi, nilai tukar petani (NTP), pariwisata, transportasi, ekspor-impor, serta luas panen dan produksi padi dan jagung. Rilis tersebut dikeluarkan di Mataram, pada Senin (3/11/2025).  

Kepala BPS NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M menjelaskan bahwa inflasi NTB pada Oktober 2025 sebesar 0,35 persen (month to month), sedikit lebih tinggi dibanding angka nasional yaitu 0,28 persen, hal ini berdasarkan beberapa indikator pergerakan ekonomi di NTB. 

"BPS mencatat peningkatan harga terutama terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta beberapa komoditas utama seperti emas perhiasan, cabai merah, ikan layang, ikan bandeng, dan udang basah," paparnya. 

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan 0,65 persen dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya harga sejumlah komoditas di subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, antara lain jagung, tembakau, cabai merah, gabah, dan wortel.

"Disektor NTP mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, hal ini dipicu oleh sejumlah komoditas, naik di angka 0,65 persen," tambahnya. 

Pada September 2025, sektor perhotelan mengalami penurunan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang turun 3,13 poin menjadi 45,67 persen, sedangkan hotel nonbintang turun 4,36 poin menjadi 33,86 persen.

"Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah tamu dan tingkat hunian kamar, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara," imbuhnya. 

Penurunan serupa juga terjadi pada jumlah penumpang laut dan udara, baik untuk angkutan domestik maupun internasional.

Sementara itu, dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor NTB pada September 2025 mencapai US$ 173,7 juta, dengan komoditas utama berupa perhiasan/permata (64,55%), tembaga (32,17%), serta ikan dan udang (2,85%).

Sedangkan nilai impor NTB tercatat sebesar US$ 11,93 juta, didominasi oleh karet dan barang dari karet (63,67%), mesin/pesawat mekanik (29,01%), dan besi baja (4,19%).

Dengan demikian, neraca perdagangan NTB pada September 2025 mencatat surplus US$ 161,77 juta, dan secara kumulatif sepanjang tahun 2025 mencapai US$ 400,31 juta.

"Pada sektor perdagangan terus mengalami peningkatan, neraca perdangan NTB sepanjang tahun 2025 mencapai US$ 400, 31 juta," pungkasnya. 

Dari sektor pertanian, total luas panen padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 322,50 ribu hektar, naik 14,48 persen dibanding tahun sebelumnya.

Produksi padi pun diproyeksikan mencapai 1,70 juta ton, meningkat 16,65 persen dibanding tahun 2024.

"Untuk komoditas jagung, luas panen tahun 2025 diperkirakan 176,05 ribu hektar atau naik 1,32 persen dari tahun sebelumnya. Namun, produksi jagung pipilan kering kadar air 14% justru sedikit menurun 0,66 persen menjadi 1,20 juta ton," tutupnya. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (1 Oktober 2025) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendekatkan pelayanan dan memacu investasi daerah. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya stand layanan informasi dan perizinan dalam acara rutin Car Free Night yang berlokasi strategis di pusat kota, Lapangan Pahlawan Sumbawa.

Stand DPMPTSP ini bertujuan mengubah paradigma pelayanan perizinan dari yang pasif menjadi proaktif dan interaktif.

Semangat "CAKAP" Jadi Jembatan Layanan Publik

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, Yudi Patria Negara, S.T., M.T., menegaskan bahwa inovasi ini berlandaskan pada semangat pelayanan “CAKAP”.

“Melayani dengan ‘CAKAP’ bukan hanya slogan, melainkan janji untuk memberikan respon yang cepat dan tanggapan yang akurat. Kami berkomitmen penuh menjalankan proses perizinan sesuai persyaratan yang meliputi ketepatan waktu, biaya, serta kepastian dalam penerbitan izin, apakah disetujui atau ditolak,” ujar Yudi.

Inisiatif ini merupakan bagian dari tugas pokok DPMPTSP untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta menyelenggarakan pelayanan administratif yang optimal.

Warga Antusias, Peluang Investasi Terbuka

Kehadiran stand DPMPTSP disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat yang memadati Car Free Night. Hasil pemantauan di lokasi menunjukkan bahwa warga aktif bertanya dan mencari tahu mengenai informasi investasi di Kabupaten Sumbawa, peluang usaha yang dapat dilakukan, serta tata cara berinvestasi yang benar.

Hal ini menjadi sinyal positif bahwa masyarakat kini semakin sadar akan potensi ekonomi daerah dan pentingnya perizinan yang legal.

Untuk mendukung iklim investasi yang sehat, struktur internal DPMPTSP bekerja secara terpadu Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Potensi bertugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan potensi investasi.

Bidang Promosi dan Kerjasama fokus menyusun dan melaksanakan program promosi serta menjalin kerjasama untuk menarik modal masuk ke Sumbawa.Sekretariat memastikan koordinasi program, keuangan, dan administrasi berjalan lancar.

"Langkah kami membuka stand di Car Free Night adalah upaya konkret DPMPTSP menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pelayanan Umum di bidang penanaman modal dan perizinan. Kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah Daerah siap memfasilitasi setiap usaha yang ingin berkembang di Kabupaten Sumbawa dengan mudah dan transparan," tambah Yudi.

Diharapkan, melalui kegiatan proaktif seperti ini, DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan daerah ini destinasi investasi yang menarik dan ramah perizinan. (AM)

Izin ekspor konsentrat tembaga sebanyak 480.000 metrik ton kering (dmt), yang efektif per 31 Oktober 2025, dipandang sebagai penyelamat utama bagi sektor pertambangan yang sebelumnya mengalami tekanan hebat.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut. Ia secara terbuka mengakui betapa vitalnya peran izin ini dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

"Sejak terhentinya operasional smelter [AMNT] beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan kita mengalami kontraksi yang sangat dalam, hingga mencapai 30%," ungkap Gubernur Iqbal.

Kontraksi dari sektor vital ini, lanjutnya, menyeret turun pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan ke angka -1,47%. Padahal, sektor lain seperti pertanian menunjukkan kinerja gemilang, mencapai pertumbuhan tertinggi dalam 14 tahun terakhir sebesar 10,28%.

"Oleh karena itu, izin ini bukan hanya penting untuk operasional Amman, tetapi sangat krusial untuk menggerakkan kembali ekonomi lokal dan menjaga stabilitas fiskal daerah" tegas Gubernur, yang juga mengungkapkan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat demi percepatan izin tersebut.

Pastikan Operasional Berlanjut Selama Perbaikan Smelter

Dikutip dari Investor.id Presiden Direktur AMNT, Rachmat Makassau, menjelaskan bahwa rekomendasi ekspor ini akan menjamin kesinambungan operasional perusahaan di lokasi tambang. Izin ini memungkinkan perusahaan untuk mengosongkan gudang penyimpanan konsentrat yang hampir melebihi kapasitas.

"Dengan dimulainya kembali penjualan konsentrat, operasional tambang dapat berlanjut sesuai rencana, meskipun fasilitas smelter sedang dalam perbaikan," ujar Rachmat.

Dengan demikian, kontribusi fiskal Amman, baik bagi perekonomian nasional maupun daerah, akan kembali pulih dan secara langsung mendukung upaya pemulihan ekonomi NTB.

Rachmat juga menginformasikan bahwa penghentian sementara operasional smelter pada Juli dan Agustus 2025 disebabkan oleh perbaikan unit utama, yaitu Flash Converting Furnace dan Sulfuric Acid Plant yang terpaksa dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dan risiko keselamatan kerja.

Smelter Jadi Fokus Pengawasan Pemda

Meskipun izin ekspor disambut gembira, Gubernur Iqbal tetap memberikan penekanan penting kepada pihak AMNT.

"Kami mengingatkan Amman agar memastikan smelter segera beroperasi normal kembali," ujarnya.

Pihak AMNT memperkirakan proses perbaikan komponen utama smelter, yang memiliki tingkat kerumitan tinggi, akan berlanjut hingga paruh pertama tahun 2026. Selama periode ini, operasi akan tetap berjalan parsial dengan peningkatan produksi yang dilakukan secara hati-hati, dengan prioritas utama pada aspek keselamatan kerja.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mematangkan rencana pembangunan markas Korps Marinir di Sumbawa. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, bertemu langsung dengan Panglima Korps Marinir, Letjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, di Markas Komando Marinir, Jakarta, dalam rangka pembahasan pendirian Brigif atau Batalyon Marinir di Sumbawa.

Dalam wawancara khusus bersama awak media Sabtu (1/11/2025), Bupati Jarot menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa diundang oleh Mabes TNI untuk membahas rencana pembangunan satuan Marinir di Kabupaten Sumbawa.

“Sumbawa mendapat rekomendasi untuk dibangun markas TNI, yaitu Marinir, karena kita memiliki wilayah laut yang cukup luas,” ujar Bupati Jarot.

Menurutnya, kehadiran Marinir akan melengkapi keberadaan pasukan TNI lainnya yang telah ada di Sumbawa. Saat ini, terdapat Batalyon Infanteri TNI AD di wilayah Kerekeh dan Batalyon Senapan B di pintu masuk Sumbawa Besar. Rencana awal, lokasi pembangunan markas Marinir akan ditempatkan di wilayah utara.

“Ada lahan milik Pemda sekitar 70 hektare di dekat laut yang bisa digunakan untuk lokasi markas Marinir,” jelas Bupati.

Ia menambahkan, rencana pembangunan tersebut masih menunggu hasil survei dari tim TNI yang akan turun langsung ke Sumbawa untuk meninjau lokasi.

“Alhamdulillah, Sumbawa direkomendasikan untuk dibangun Batalyon Marinir. Ini menjadi kebanggaan bagi kita karena akan menambah markas TNI di daerah ini,” ujarnya.

Bupati Jarot optimistis, keberadaan Marinir di Sumbawa akan membawa dampak positif yang besar, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

“Keuntungannya bukan hanya dari sisi keamanan dan kenyamanan, tetapi juga efek ekonomi bagi masyarakat. Akan ada multiplayer effect bagi pelaku usaha dan UMKM karena aktivitas di sekitar markas akan semakin ramai,” pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Ketahanan Pangan, memastikan bahwa stok pangan strategis di wilayahnya dalam kondisi aman, meskipun terdapat beberapa komoditi yang jumlah stoknya menipis. Jaminan ini disampaikan menjelang dimulainya musim tanam musim hujan dan persiapan menghadapi hari besar keagamaan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Ahmad Yani, melalui Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Syaihuddin, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (30/10), menegaskan bahwa ketersediaan stok pangan yang memadai turut menjaga stabilitas harga.

Harga 12 Komoditi Strategis Tetap Stabil

Saat ini, harga untuk 12 komoditi strategis di Kabupaten Sumbawa, seperti beras, jagung, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan kedelai, dilaporkan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

Ketersediaan Beras dan Jagung Bertahan Hingga Puluhan Minggu

Syaihuddin merinci data ketersediaan stok pangan per komoditi yang menunjukkan ketahanan pasokan yang cukup panjang seperti Beras tersedia sebanyak 42.846 ton, yang diperkirakan bertahan selama 38 minggu.Jagung tersedia sebanyak 3.713 ton, dengan ketahanan stok yang sangat kuat, yakni selama 119 minggu, Minyak Goreng tersedia sebanyak 9.406 ton, bertahan selama 93 minggu.Bawang Merah tersedia sebanyak 1.913 ton, bertahan selama 58 minggu.

“Sementara untuk komoditi lainnya seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, cabai rawit, cabai besar, bawang putih dan kedelai tersedia mulai dari 23 ton hingga ratusan ton dan bertahan selama seminggu hingga 26 minggu,” ungkap Syaihuddin.

Ia menambahkan, untuk bahan pangan yang mudah busuk, ketersediaannya memang bersifat mingguan, namun stoknya dipastikan tetap aman karena terdistribusi secara rutin setiap hari.

Imbauan: Masyarakat Tak Perlu Panik

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa memastikan kondisi bahan pokok strategis saat ini masih stabil. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi intensif dengan para distributor untuk menjaga ketersediaan bahan pokok tetap stabil dan aman.

“Masyarakat tidak perlu panik menjelang hari besar keagamaan, karena tidak semua kebutuhan pokok ikut naik harga pada hari-hari seperti biasanya,” jelasnya.

Selain itu, Syaihuddin turut mendorong masyarakat untuk aktif mendukung ketahanan pangan rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan harian. (AM/Jaz)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial terus mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat sesuai permintaan Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga pekan ini, dari total 30.550 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebanyak 24.075 KPM telah berhasil diverifikasi di lapangan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, menyampaikan verifikasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), petugas di tingkat kabupaten, desa, kelurahan, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Masih ada sekitar 6.474 KPM yang belum diverifikasi akibat kendala jaringan dan gangguan aplikasi, terutama pada jam kerja. Kami berupaya agar seluruh verifikasi selesai sebelum batas waktu 2 November 2025,” ujar Syarifah, Kamis (30/10).

Setelah data dinyatakan valid, penyaluran BLT akan dilakukan langsung ke rekening KPM melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Setiap KPM berhak menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan sebesar Rp900.000 per KPM.(AM/Jaz)

JAKARTA, Amarmedia.co.id (31 Oktober 2025) — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta pada Jumat (31/10). Pertemuan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih merata hingga ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan.

Hadir mendampingi Bupati Sumbawa Kabag Perekonomian Dan SDA Ivan Indrajaya ST.MM, Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan ES Adi Nusantara S.Sos.MT.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Haji Jarot menegaskan bahwa masyarakat di beberapa wilayah masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM karena minimnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan kondisi geografis yang menantang menjadi hambatan utama.

“Ikhtiar ini untuk memastikan kebijakan distribusi BBM di Kabupaten Sumbawa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang sulit dijangkau SPBU,” ujar Bupati.

BPH Migas yang diwakili oleh Saleh Abdurrahman (Komite BPH Migas), Anwar Rofiq (Koordinator Pengaturan Pendistribusian BBM), dan Irwan Adinata (Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM), menyambut aspirasi tersebut dan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. 

Hasil pertemuan menyepakati langkah penguatan lembaga penyalur BBM di daerah pedalaman dan kepulauan, demi menjaga kelancaran distribusi. Pemkab Sumbawa juga menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan BPH Migas serta pihak terkait lainnya agar kebijakan distribusi BBM lebih efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi lokal.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung kebijakan nasional pemerataan energi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 31 Oktober 2025 — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan dan pembinaan dari TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka memperkuat kapasitas dan peran strategis kader. Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja (Pokja) I ini berlangsung khidmat di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa pada Jumat siang.

Acara penting ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Ny. Sinta Agathia M. Iqbal, didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, serta seluruh kader PKK Kabupaten Sumbawa yang antusias.

Motivasi Besar untuk Terus Bergerak dan Berinovasi

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan pembinaan yang konsisten dari TP PKK Provinsi NTB. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh kader di daerah untuk terus bergerak, berinovasi, dan mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK.

Hj. Ida Fitria menegaskan bahwa Pokja I adalah jantung dari gerakan PKK

“Pokja I merupakan jantung dari gerakan PKK, karena di dalamnya tertanam nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, gotong royong, serta pembinaan karakter keluarga Indonesia,” ujar Hj. Ida Fitria.

Dirinya juga mencontohkan peran nyata kader Pokja I Kabupaten Sumbawa di lapangan, seperti dalam pencegahan pergaulan bebas remaja,pemberdayaan lansia, dan Pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pokja I Fondasi Karakter Keluarga

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Ny. Sinta Agathia M. Iqbal, dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas Pokja I. Dirinya menekankan bahwa Pokja I adalah bagian fundamental dari gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam membangun karakter keluarga dan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini.

Ny. Sinta Agathia berharap, melalui kegiatan pembinaan ini, kader-kader TP PKK Kabupaten Sumbawa dapat semakin memahami fungsi strategis Pokja I dan mampu mengimplementasikannya secara nyata di tengah masyarakat, menjadikan keluarga sebagai pusat pendidikan dan kesejahteraan.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerja kader dan memperkokoh sinergi antara TP PKK Provinsi dan Kabupaten dalam mencapai visi keluarga yang berdaya dan sejahtera. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 30 Oktober 2025)– Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat memasuki babak baru. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kini bertransformasi secara signifikan, tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan dasar, melainkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Transformasi ini menjadi fokus utama dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan yang dibuka langsung oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syafaruddin Jarot, S.E., di Aula Hotel Tambora, Kamis (30/10/2025). Acara ini turut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, beserta rombongan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Hj. Ida Fitria Syafaruddin Jarot menjelaskan bahwa Posyandu 6 SPM ini merupakan lompatan besar dalam pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

"Posyandu tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita. Hari ini, Posyandu bertransformasi menjadi garda terdepan pelayanan yang komprehensif, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum," ujar Hj Ida.

Menurut Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten, pelaksanaan Posyandu 6 SPM ini adalah wujud nyata dari komitmen Pemkab Sumbawa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Posyandu kini berperan aktif dalam memberikan pelayanan, edukasi, hingga menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat di enam sektor dasar tersebut.

Kolaborasi Kunci Wujudkan Desa Sejahtera

Hj. Ida Fitria Syafaruddin Jarot menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Posyandu menjadi 6 SPM ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dirinya secara khusus menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai dinas, Tim Pembina Posyandu di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

"Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat mengoptimalkan dan menguatkan peran lembaga kemasyarakatan, khususnya Posyandu. Dengan kolaborasi yang solid, kita yakin akan terwujud desa yang unggul, maju, dan sejahtera di Kabupaten Sumbawa," tegasnya.

Apresiasi dari Provinsi NTB

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh kader Posyandu. Beliau memuji dedikasi para kader yang telah menjadi ujung tombak pelayanan di tengah-tengah masyarakat.

Dirinya menekankan bahwa Posyandu merupakan bentuk kasih sayang dan pengabdian nyata bagi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Sumbawa, untuk menjadi wilayah yang lebih baik.

Posyandu 6 SPM ini diharapkan dapat memastikan hak-hak dasar masyarakat dapat dipenuhi secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan, mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id - 30 Oktober 2025 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka Operasi Pasar Murah yang merupakan hasil kolaborasi strategis antara Bank Indonesia (BI), Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang digelar di Taman Mangga ini bertujuan utama menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok terjangkau bagi masyarakat.

Acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Kepala Perum Bulog Sumbawa, branc Manager PT Bank NTB Syariah Sumbawa serta jajaran TPID.

Dalam sambutannya, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sinergi lintas lembaga yang telah terlaksana. Ia menegaskan bahwa Operasi Pasar Murah adalah wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah bersama BI dan Bulog dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Inflasi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kalau tidak dikendalikan, akan berdampak besar pada daya beli dan kesejahteraan rakyat,” ujar Wabup Ansori.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini harus terus digalakkan secara berkesinambungan agar harga-harga tetap stabil dan pergerakan ekonomi daerah tetap dinamis. Pasar murah ini menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, dan telur, dengan selisih harga mencapai Rp. 10.000 lebih murah dibanding harga di pasaran, yang disambut antusias oleh ibu rumah tangga.

Wabup Ansori menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Menurutnya, jika suplai bahan pokok berkurang, akan terjadi lonjakan harga yang mengganggu stabilitas daerah.

Selain mengontrol harga melalui intervensi pasar, Wabup juga menyinggung strategi lain untuk memperkuat perekonomian daerah, yakni dengan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, seperti Car Free Day, Car Free Night dan event-event keramaian lainnya.

 "Perekonomian Sumbawa secara umum menunjukkan tren naik. Saat kita terus menghidupkan kegiatan keramaian, otomatis sektor riil ikut bergerak," imbuhnya.

Namun, beliau mewanti-wanti agar para pemasok tidak bersaing secara tidak sehat, karena hal itu dapat mengganggu stabilitas harga.

Wabup Mohamad Ansori menutup sambutannya dengan harapan bahwa dengan stabilnya inflasi melalui kegiatan terjadwal seperti ini, harga barang kebutuhan pokok di pasar dapat terus terjangkau, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa, terutama menjelang akhir tahun.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (29 Oktober 2025)— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, mendampingi Gubernur NTB pada acara Wisuda Angkatan XXII Universitas Samawa yang digelar kemarin Rabu 29 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jarot menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati.

“Kemarin, saya mendampingi Bapak Gubernur menghadiri Wisuda Angkatan XXII Universitas Samawa. Selamat untuk para wisudawan/wisudawati, semoga ilmunya berkah dan terus semangat melangkah, membawa nama baik Sumbawa dan NTB ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Bupati Jarot.

Gubernur NTB, Lalu Iqbal, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pengetahuan dan keahlian yang didapat oleh para lulusan harus dijadikan modal untuk berkontribusi aktif membangun NTB dan membuka peluang baru bagi kemajuan ekonomi dan sosial.

“Saya mengajak adik-adik sekalian untuk tidak berhenti belajar dan terus berkembang. Lulusan Universitas Samawa hari ini adalah harapan besar NTB ke depan. Mari kita gunakan ilmu ini untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah,” kata Gubernur Lalu Iqbal.

Acara wisuda ini menjadi momen penting yang menunjukkan sinergi pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Bupati Syarafuddin Jarot berharap agar para lulusan selalu memegang nilai-nilai kebaikan dan semangat untuk memajukan Sumbawa dan NTB secara keseluruhan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa mengambil langkah strategis dengan membuka kesempatan kerja bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai Tenaga Pendamping (Enumerator). Program rekrutmen ini bertujuan untuk memutakhirkan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025.

Kepala Bapenda Sumbawa, Hardianto, S.T., M.M., didampingi Kabid II Penagihan, M. Yakub, S.E., dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (28/10/2025), mengungkapkan bahwa Bapenda membutuhkan sebanyak 290 orang enumerator.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini dinilai luar biasa. Kepala Bapenda yang akrab disapa Anto ini menyebut, baru dua hari dibuka, jumlah pendaftar sudah melampaui kuota.

 “Antusiasme masyarakat luar biasa, baru dua hari dibuka sudah lebih dari 300 orang yang mendaftar. Ini menunjukkan tingginya semangat anak-anak muda Sumbawa untuk berkontribusi dan juga menjadi peluang kerja,” ujar Anto.

Ia menjelaskan, program rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sumbawa dalam memperkuat basis data pajak daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru. Hal ini ditujukan terutama bagi lulusan perguruan tinggi dan mahasiswa aktif di desa-desa.

“Program ini bukan hanya membantu pemerintah dalam pemutakhiran data wajib pajak, tetapi juga bisa mengurangi angka pengangguran. Ini sejalan dengan semangat pemerintahan Jarot Ansori untuk memberdayakan generasi muda di daerah,” tambahnya.

Sebanyak 290 enumerator ini nantinya akan berstatus kontrak selama dua bulan saja, yakni mulai November hingga Desember 2025. Mereka akan diturunkan ke 24 Kecamatan dan 165 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumbawa.

Anto menjelaskan, enumerator sangat penting sebagai petugas lapangan yang membantu tim survei dalam pengumpulan data PBB-P2 agar hasilnya akurat dan riil.

Mengingat jumlah pelamar yang membludak, verifikasi dokumen pendaftaran dilakukan secara ketat.

“Siapa yang lebih cepat dan memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat ruang lebih besar. Setelah peserta dinyatakan lolos, mereka akan mengikuti pelatihan teknis sebelum diterjunkan ke lapangan,” terang Anto. Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada awal November 2025.

Target Peningkatan PAD hingga 50%

Melalui kegiatan pemutakhiran data yang intensif selama dua bulan ini, Bapenda menargetkan tersedianya data riel dan akurat mengenai objek dan subjek PBB-P2. Data valid ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah.

Anto optimis pembaruan data PBB-P2 akan berkontribusi signifikan terhadap target peningkatan PAD yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.

“Harapan kami dengan data pajak yang valid, penerimaan PAD dapat meningkat hingga 50% dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” pungkasnya. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen kuatnya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi daerah. Penegasan ini disampaikan menyusul keikutsertaan Bupati Sumbawa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR NTB Perseroda tahun 2025, yang digelar di Mataram pada Senin, 27 Oktober 2025.

Kehadiran Bupati dalam RUPSLB ini mencerminkan keseriusan Pemkab Sumbawa untuk memastikan dana investasi daerah dikelola secara profesional dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Bupati Sumbawa menyatakan bahwa partisipasi dan langkah-langkah strategis ini sejalan dengan visi pembangunan daerah:

“Mewujudkan Sumbawa yang Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.”ujarnya 

Lima Agenda Strategis RUPSLB Dorong Penyehatan BUMD

RUPSLB kali ini berfokus pada lima agenda strategis yang krusial untuk penyehatan lembaga keuangan daerah, antara lain:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR NTB Perseroda.
2. Penetapan pengurus baru BPR NTB Perseroda.
3. Pengesahan pembayaran jasa tunjangan pengabdian bagi pengurus yang diberhentikan dengan hormat pada RUPSLB 15 Juli 2025.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan pembiayaan rekrutmen dan seleksi pengurus baru melalui anggaran biaya tahun 2025.

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Ami, dalam sambutannya menegaskan bahwa RUPSLB ini adalah bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk menyehatkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“RUPSLB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan menata ulang arah kebijakan BPR NTB agar semakin sehat, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Komitmen Sumbawa: Memperkuat Ekonomi Rakyat dan UMKM

Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan RUPSLB, yang dianggap sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sistem keuangan daerah yang transparan, sehat, dan berpihak kepada rakyat.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan BPR sangat penting untuk membangun ekonomi yang inklusif. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang lebih luas bagi kemajuan ekonomi Sumbawa dan NTB ke depan,” ungkap Bupati.

Ia menekankan bahwa BPR NTB Perseroda harus mampu menjadi instrumen keuangan yang memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM, Memperkuat literasi keuangan hingga tingkat desa, memperluas aset permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Melalui restrukturisasi dan penguatan manajemen, BPR NTB diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan, memperluas jangkauan layanan perbankan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Pemerintah daerah Sumbawa akan terus mendukung peran BPR NTB Perseroda dalam memperkuat ekonomi lokal dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat," tegas Bupati.

Sinergi untuk Pembangunan Berkeadilan

Kehadiran Bupati Sumbawa dalam RUPSLB ini menegaskan komitmen Pemkab untuk terus menjalin sinergi yang erat dengan Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pondasi ekonomi rakyat, menjadi motor penggerak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa dan seluruh NTB.

Komitmen ini membuktikan bahwa Pemkab Sumbawa serius dalam mengawal investasi daerah demi kemakmuran dan kemandirian masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMindag) Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara S.Sos.MT, secara tegas mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku usaha lainnya untuk segera mengantongi sertifikasi halal. Dorongan ini muncul seiring dengan kewajiban dan urgensi untuk menjamin keamanan, kelayakan konsumsi, serta kehalalan produk pangan, khususnya bagi siswa sekolah.

Kadis Adi Nusantara mengungkapkan keprihatinannya karena hingga saat ini belum ada satupun SPPG di Sumbawa yang memiliki sertifikat halal, baik untuk pengelolaan makanan maupun barang yang digunakan.

“Sebetulnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) sudah ada arahan agar SPPG memiliki sertifikasi halal sehingga mereka bisa menjamin apa yang diproduksi dan rilis sudah aman dan layak konsumsi sekaligus halal,” kata Kadis KUKMindag, Selasa (28/10/2025).

 Kewajiban Setelah Kasus Keracunan

Awalnya hanya berupa saran, kini kewajiban sertifikasi halal untuk SPPG menjadi mendesak. Kadis Adi menyebut bahwa BGN kini mewajibkan SPPG memiliki sertifikasi halal setelah munculnya beberapa kasus, salah satunya keracunan.

Ia mencontohkan, Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah pionir dalam pelaksanaan sertifikasi halal untuk SPPG. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini fokus mendorong 10 SPPG yang beroperasi di Sumbawa untuk segera menyusul memiliki sertifikat tersebut.

Tiga Syarat Utama Beroperasi

Kadis Adi menegaskan bahwa sertifikat halal merupakan salah satu syarat utama bagi SPPG untuk dapat beroperasi, selain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan ketersediaan air bersih yang layak.

“Sudah kita komunikasikan dengan seluruh mitra usaha SPPG dan mereka bersedia mengurus sertifikat tersebut namun dalam waktu yang tidak bisa dipastikan,” ujarnya.

Tujuan utama sertifikasi halal ini adalah: Memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar terjamin sesuai syariat Islam. Mencakup semua jenis produk yang ada di kantin sekolah dan SPPG, baik yang dibuat sendiri maupun produk titipan.

Selain SPPG, Dinas KUKMindag juga akan mengarahkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang menggunakan mobil boks. Kadis Adi optimis karena kuota program sertifikasi dari pemerintah sangat besar.

“NTB mendapatkan kuota sertifikasi halal untuk 11.000 jenis usaha di 10 kabupaten/kota dan kami berikhtiar agar Sumbawa bisa mendapatkan kuota yang lebih banyak dari kabupaten/kota yang lain,” tutupnya, menunjukkan komitmen dinasnya untuk memaksimalkan program ini demi keamanan dan kehalalan produk di Sumbawa. (AM/ils)

-

SUMBAWA, Amarmedia.co.id (29 Oktober 2025) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB, bukan hanya antara desa dan kota, tetapi juga antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Hal itu disampaikan Gubernur Iqbal saat menghadiri Wisuda Angkatan XXII Universitas Samawa (UNSA) di Sumbawa Besar, Rabu (29/10/2025).

“Saya ingin menegaskan kembali pada kesempatan ini komitmen saya sebagai gubernur untuk memastikan pemerataan pembangunan di NTB bukan saja pemerataan pembangunan antara desa dan kota tetapi juga pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ujar Gubernur Iqbal di hadapan civitas akademika UNSA.

Gubernur Iqbal mengisahkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada masyarakat di Lombok Tengah untuk memfokuskan tahun pertamanya sebagai gubernur bagi pembangunan Pulau Sumbawa.

“Saya asli Lombok Tengah. Saya datang ke orang tua saya untuk meminta izin karena saya sampaikan bahwa di tahun pertama ini saya akan memberikan fokus ke Pulau Sumbawa karena gap antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok terlalu jauh,” ujarnya.

Ia mengaku sempat khawatir mendapat penolakan, namun justru mendapat dukungan yang mengharukan.

“Tadinya saya khawatir mereka akan marah, Ananda ini dari Lombok Tengah kok malah mikirin Pulau Sumbawa. Tetapi saya terharu mendengar jawaban para orang tua di Lombok Tengah. Mereka bilang Ananda sudah kami wakafkan untuk NTB, maka silahkan putuskan apa yang terbaik buat NTB,” tutur Iqbal.

Dalam pidatonya, Gubernur Iqbal juga menyoroti ketimpangan layanan kesehatan antara Lombok dan Sumbawa.

“Mari kita lihat dari sektor kesehatan, hampir semua rumah sakit tipe A dan tipe B hanya ada di Pulau Lombok. Tidak ada satu pun rumah sakit tipe A atau tipe B di Pulau Sumbawa. Karena itu mereka yang butuh pengobatan, mulai dari cancer, jantung, ginjal, stroke, terpaksa harus datang ke Kota Mataram,” katanya.

Ia menilai selama ini yang diselesaikan hanyalah gejala, bukan akar masalah.

“Kita buat lembaga untuk bisa membantu orang memulangkan jenazah, padahal problemnya bukan itu. Problemnya adalah tidak ada rumah sakit rujukan untuk mengobati warga di Pulau Sumbawa agar tidak perlu datang ke Mataram,” tegasnya.

Gubernur Iqbal menegaskan bahwa sejak awal menjabat, ia langsung berupaya meningkatkan status Rumah Sakit Provinsi Manambai Abdul Kadir di Sumbawa dari tipe C menjadi tipe B.

“Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan Rumah Sakit Manambai sudah akan jadi rumah sakit tipe B yang akan bisa menangani berbagai persoalan yang selama ini membuat orang Sumbawa harus pergi ke Mataram,” ungkapnya.

Selain itu, Iqbal juga telah meminta dukungan langsung dari Menteri Kesehatan untuk peningkatan rumah sakit di Kota Bima.

“Saya ingin meningkatkan rumah sakit di Kota Bima tetapi saya enggak punya uang, Pak. Mohon Bapak bisa membantu. Alhamdulillah dua bulan kemudian saya mendampingi beliau meletakkan batu pertama untuk peningkatan tipe rumah sakit di Kota Bima,” jelasnya. (AM/Ensa)

Sumbawa, Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot M.P., menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab kolektif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Bupati Jarot saat membuka acara Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 di La Grande Multifunction Hall Rabu 29 Oktober 2025 

Acara yang merupakan kolaborasi strategis antara TPID Sumbawa dan Bank Indonesia (BI) ini bertujuan memperkuat kapasitas dan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Bupati Jarot menekankan bahwa inflasi bukanlah persoalan yang dapat diatasi oleh satu pihak saja. Ia menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi:

 "Inflasi tidak hanya sekadar persoalan ekonomi tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan—tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak tertentu," ujar Bupati Jarot.

Ia menambahkan bahwa peran ini harus diemban bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan yang paling penting, masyarakat.

Memperdalam Strategi dan Mengatasi Kelangkaan LPG

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, ST.MM., melaporkan bahwa Capacity Building TPID tahun ini mengusung tema "Membangun Sinergi, Konsistensi, dan Komunikasi TPID untuk Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera."

Pelatihan ini tidak hanya mendalami strategi pengendalian inflasi, tetapi juga secara spesifik membahas isu vital yang belakangan meresahkan masyarakat, yaitu kelangkaan gas LPG 3 KG di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan fokus TPID untuk segera mencari solusi konkret terhadap masalah sehari-hari yang membebani masyarakat.

Metafora Pertumbuhan: Bibit Kemiri sebagai Keseimbangan Ekonomi-Ekologi

Dalam kesempatan tersebut, acara juga dirangkai dengan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon kemiri dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bibit ini diserahkan langsung oleh Bupati kepada perwakilan petani dan kepala desa di Kecamatan Ropang.

Bupati Jarot memandang penyerahan bibit ini sebagai simbol penting. "Bibit kemiri ini bukan hanya simbol sebuah program, tetapi juga metafora dari keseimbangan ekonomi dan ekologi; bahwa pertumbuhan sejati yaitu berakar di bumi dan menatap langit, yang menumbuhkan nilai ekonomi tanpa mengeringkan nilai kemanusiaan," pungkasnya, menutup acara dengan pesan mendalam tentang pembangunan berkelanjutan di Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (29 Oktober 2025( – Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa dan Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan kolaborasi yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Sinergi ini ditandai dengan penyerahan simbolis bibit kemiri dari BI kepada Pemda Sumbawa, yang diterima langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa H Zohran SH, Asisten II Lalu Sudarmaji Kertawijaya ST MT, kepala BPS kabupaten Sumbawa, dan OPD terkait 

Acara penyerahan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa, yang berlangsung di La Grande Multifunction Hall pada hari Rabu 29 Oktober 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Sumbawa.

 Kemiri: Komoditas Unggulan dengan Nilai Ganda

Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya ST menjelaskan bahwa pemilihan bibit kemiri memiliki filosofi yang mendalam. Ia menegaskan bahwa penyerahan ini bukan sekadar program rutin, melainkan representasi dari visi pembangunan yang seimbang antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

 "Pertumbuhan sejati adalah yang berakar di bumi dan menatap langit, yang menumbuhkan nilai ekonomi tanpa mengeringkan nilai kemanusiaan dan alam," ujar Ivan.

Kemiri dipilih karena potensi gandanya yang luar biasa. Secara ekonomi, kemiri memiliki nilai jual tinggi sebagai komoditas ekspor dan bahan baku industri. Secara ekologis, tanaman ini dikenal memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lahan kering serta berperan penting dalam mencegah erosi, menjadikannya kunci dalam agenda ekonomi hijau daerah.

Peran TPID dalam Ekonomi Berkelanjutan

Ivan menambahkan, kegiatan Capacity Building TPID ini menjadi momen krusial untuk memperkuat kolaborasi tiga pilar: pemerintah, lembaga keuangan (Bank Indonesia), dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, tetapi juga untuk mendorong produksi lokal yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

"TPID bukan hanya bicara soal angka inflasi, tapi juga bagaimana ekonomi daerah tumbuh dengan cara yang bijak dan berkelanjutan," imbuhnya.

Melalui dukungan kuat dari Bank Indonesia dan komitmen Pemkab Sumbawa, daerah ini bertekad untuk menjadi model percontohan penerapan ekonomi hijau. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai tanpa mengorbankan kelestarian alam, sekaligus mengukuhkan posisi Sumbawa sebagai pelopor dalam ekonomi yang selaras antara produksi dan proteksi lingkungan.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menunjukkan komitmen kuat dalam penataan administrasi dan penguatan kewenangan desa melalui kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa.

Acara yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (29/10/2025), ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan aset di tingkat desa.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji K, ST., MT. Turut hadir jajaran forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), para Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, menandakan pentingnya momentum ini.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Dalam laporannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Suharmaji K, menjelaskan bahwa penyerahan aset ini merupakan implementasi atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023 dan 2024. BPK menemukan sejumlah aset yang secara fakta telah menjadi tanggung jawab dan digunakan oleh desa, namun secara administrasi masih tercatat dalam aset kabupaten.

“Hari ini kita lakukan penyerahan secara resmi sebanyak 48 bidang tanah, 198 unit bangunan, dan 403 ruas jalan lingkungan. Seluruh aset ini tersebar di 128 desa dari 22 kecamatan di Kabupaten Sumbawa,” jelasnya. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih sebagai bentuk kehadiran negara memastikan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Komitmen Tertib Pengelolaan dan Penguatan Desa

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BKAD dan perangkat daerah terkait yang telah bekerja keras menuntaskan proses administrasi yang kompleks ini.

“Kerja ini adalah bentuk nyata komitmen kita terhadap tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ini bukan sekadar urusan dokumen, tetapi tentang keadilan dan kepastian hukum bagi desa,” tegas Bupati Jarot.

Ia menegaskan bahwa penyerahan aset ini sekaligus merupakan penyerahan tanggung jawab moral. Pemerintah Desa dituntut untuk mampu memelihara, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset tersebut secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan aset yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali desa, saya berharap inovasi dan pelayanan publik dapat ditingkatkan. Kelola aset ini dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi,” pesannya kepada seluruh Kepala Desa.

Dukungan Pusat dan Visi “Sumbawa Hijau dan Lestari”

Dalam kesempatan itu, Bupati Jarot juga menyampaikan optimismenya terhadap percepatan pembangunan di Sumbawa, yang didukung oleh perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Dalam delapan bulan terakhir, kita telah menerima kunjungan kerja empat menteri dan Panglima TNI. Mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, hingga Menteri Pekerjaan Umum. Bahkan, Bapak Menteri PU sempat melihat langsung kondisi infrastruktur kita dari udara menggunakan helikopter. Insya Allah, proyek perbaikan jalan di wilayah selatan Sumbawa akan segera direalisasikan,” ungkapnya.

Bupati juga menekankan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan melalui visi “Sumbawa Hijau dan Lestari”. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk menjadi garda terdepan dalam pelestarian lingkungan.

“Kita akan dorong penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kemiri dan kopi di dataran tinggi, serta sengon laut di dataran rendah. Dalam waktu dekat, kita akan meluncurkan gerakan ‘1 ASN 1 Pohon’ dan ‘1 Siswa 1 Pohon’ sebagai bagian dari ikhtiar kolektif menghijaukan Sumbawa,” ajak Bupati.

Bupati Jarot menutup arahan dengan penekanan agar aset yang telah diserahkan harus “hidup” dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya ingin memastikan bahwa aset-aset ini bukan hanya menjadi angka di laporan, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan desa. Manfaatkan secara produktif, jaga, dan laporkan pengelolaannya dengan tertib. Karena ini sekarang adalah Barang Milik Desa (BMD) yang harus kalian banggakan dan pertanggungjawabkan,” pungkas Bupati.

Kegiatan penandatanganan NPH dan BAST ini menjadi penanda dimulainya babak baru pengelolaan aset di Sumbawa, dimana desa diberi kepercayaan dan penguatan untuk menggerakkan pembangunan dari tingkat paling dasar, didukung oleh kepastian hukum dan administrasi yang solid. (AM/Ril)

Sumbawa Besar.Amaredia.co.id –Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Jarot MP, yang juga merupakan alumni kebanggaan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, memberikan apresiasi luar biasa atas suksesnya penyelenggaraan Lomba Menulis Resensi Buku Lokal Piala Gubernur NTB dan peluncuran "Perpustakaan Berbasis Riset Hasanah Lokal" di sekolah tersebut.

Kehadiran Bupati Jarot mendampingi Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dalam acara tersebut menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap gerakan literasi berbasis budaya.

Penghargaan Budaya Lokal dan Referensi Kabupaten Lain

Bupati Jarot secara khusus menyoroti pentingnya Lomba Resensi yang telah sukses digelar dan dimenangkan oleh para pelajar se-Pulau Sumbawa.

"Ada penyerahan hadiah, ada beberapa juara. Ini akan menjadi referensi kabupaten lain untuk menghargai budaya lokal" ujar Bupati Sumbawa disela penyerahan hadiah Rabu 29 Oktober 2025.

Dirinya menyatakan rasa syukur karena inisiatif SMAN 1 Sumbawa Besar, di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Ainun Asmawati, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Gubernur NTB. Bupati Jarot menilai langkah sekolah yang fokus mengangkat khazanah lokal ini sangat strategis di tengah arus globalisasi.

Pernyataan ini sejalan dengan penegasan Gubernur Iqbal yang juga hadir, bahwa penguatan nilai-nilai lokal adalah kunci untuk bertahan di era modern. Dengan mengangkat buku-buku dan tokoh-tokoh lokal, SMAN 1 Sumbawa telah berkontribusi nyata dalam melestarikan identitas Sumbawa dan NTB.

Bangga Alumni Lahirkan Pemimpin dan Inovasi Riset

Bupati Jarot turut merasa bangga dengan predikat yang disematkan Gubernur kepada almamaternya, yaitu "sekolah para pemimpin,"menegaskan bahwa SMAN 1 Sumbawa secara konsisten mencetak tokoh-tokoh penting daerah, termasuk dirinya.

Ia juga menyambut baik peluncuran Perpustakaan Riset Hasanah Lokal, yang memiliki koleksi 41.920 eksemplar, termasuk 328 karya mandiri lokal. Inisiatif ini diharapkan mampu menjadi cikal bakal riset yang mengangkat harkat Sumbawa hingga kancah nasional, bahkan internasional, sejalan dengan visi Kepala Sekolah untuk menjadikan perpustakaan tersebut sebagai acuan dunia.

Pesan Moral dan Komitmen Pemerintah Kabupaten

Mendengar laporan Kepala Sekolah yang menekankan tanggung jawab moral dalam menciptakan kaderisasi dan menggunakan budaya sebagai benteng melawan kerusakan generasi akibat gempuran AI, Bupati Sumbawa semakin yakin bahwa SMAN 1 Sumbawa tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga pembangunan karakter.

Komitmen Kabupaten Sumbawa kini semakin kuat untuk bersinergi dengan Provinsi dalam mendukung program-program unggulan seperti literasi, budaya, dan penguatan data pendidikan, demi tercapainya target "NTB Makmur Mendunia."(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat. Salah satunya dengan Program SILAMO dan Jango Desa yang mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Terobosan yang dihadirkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa dalam mendekatkan pelayanan Adminitrasi kepada masyarakat adalah SILAMO yakni Sistem Informasi Layanan Adminduk Online dan Jango Desa.

“Program ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran hingga perpindahan penduduk secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, Jaya Kusuma, saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Rabu, (29/10).

Ia mengatakan SILAMO bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi kependudukan.

“Saat ini sudah ada 128 desa dan kelurahan yang menandatangani kerjasama terkait program ini dari total 165 desa dan kelurahan yang ada,” ungkapnya.

Ditambahkannya dengan adanya SILAMO ini pelayanan menjadi lebih ringan dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus antre di kantor Dukcapil.

“Melalui SILAMO, masyarakat cukup mengajukan permohonan dokumen secara online dengan bantuan operator desa atau kelurahan,” sambungnya.

Pada program ini dokumen yang diperlukan diunggah melalui aplikasi, kemudian diproses secara digital oleh petugas Dukcapil. Setelah persyaratan terpenuhi, dokumen dapat dicetak dan dikirim langsung ke pemerintah desa atau kelurahan sehingga warga tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil.

“Dengan sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa dipersingkat. Karena SILAMO telah menjangkau berbagai pelosok Kabupaten Sumbawa untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kependudukan secara lebih cepat dan efisien,” jelasnya.

Jaya Kusuma mengungkapkan meskipun membawa banyak manfaat, implementasi SILAMO masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pedesaan seperti beberapa daerah di dataran tinggi maupun pesisir.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan, Pihaknya juga aktif memberikan pendampingan kepada desa-desa yang mengalami kendala teknis dalam penggunaan SILAMO.

“Keberhasilan SILAMO tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petugas Dukcapil dan masyarakat dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat menikmati layanan administrasi yang lebih mudah, cepat dan efisien melalui SILAMO,” tutupnya.(AM/Jas)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengapresiasi inisiatif SMA Negeri 1 Sumbawa dalam menyelenggarakan lomba resensi khazanah lokal. Apresiasi ini disampaikannya dalam penyerahan Piala Gubernur NTB pada Lomba menulis resensi buku lokal tingkat SMA SMK MA SE Pulau Sumbawa Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa 2025 di Sumbawa yang turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H Syarifuddin Jarot MP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Perwakilan PT Amman, PT Bank NTB Syariah, BSI serta para kepala sekolah SMA/SMK dan SMP se-Sumbawa.

Inisiasi Penguatan Identitas Lokal

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya kembali pada nilai-nilai lokal di tengah derasnya arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan. Menurutnya, satu-satunya cara untuk bertahan (survive) di era ini adalah dengan memperkuat identitas dan khazanah lokal.

"Ketika terjadi globalisasi, maka nilai-nilai terkecil itu semakin penting, yaitu nilai-nilai lokal," ujar Dr. Iqbal, mengutip tren global yang menunjukkan penguatan media dan identitas lokal.

Gubernur Iqbal mencontohkan berbagai tokoh besar asal NTB seperti Kapten Kapal Selam Lalu Muhammad Abdul Kadir Manambai, Lalu Mala Syarifudin, dan Dea Guru Zainuddin Tepal al-Sumbawi, yang kiprahnya bahkan lebih dikenal di luar NTB. Ia berharap inisiatif di SMA 1 Sumbawa ini dapat menjadi model dan direplikasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Dirinya juga mengusulkan agar perpustakaan SMA 1 Sumbawa dapat dijadikan model perpustakaan riset khazanah lokal yang nantinya dapat ditiru oleh satu perpustakaan SMA/SMK di tiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan museum dan penyedia literatur.

Fokus Utama: Akurasi Data Dapodik dan Kondisi Sekolah

Selain mengapresiasi inisiatif lokal, Gubernur Iqbal juga menyoroti dua isu krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala sekolah, terutama terkait upaya mendapatkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Gubernur NTB menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam mengakses dana revitalisasi dari Kementerian/Lembaga adalah data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tidak akurat.

"Saya minta Bapak Ibu Kasek mulai melakukan pemutakhiran data Dapodik di masing-masing sekolah. Saya beri waktu dua bulan sampai akhir Desember data Dapodik ini sudah harus termutakhirkan," tegasnya.

Pemerintah Provinsi NTB akan menerapkan kebijakan stick and carrot (insentif dan sanksi). Sekolah dengan akurasi data Dapodik terbaik (10 besar) akan diberikan insentif, sementara yang terburuk akan mendapatkan sanksi atau teguran.

Pj Gubernur juga meminta para kepala sekolah untuk melakukan pendataan kondisi sekolah secara faktual, terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan (safety) siswa. Data ini penting untuk mendukung upaya Pemprov NTB berjuang mendapatkan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pendidikan.

Dr. Iqbal menambahkan bahwa dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas pendidikan, momentum ini harus dimanfaatkan. Targetnya, dalam empat tahun ke depan, seluruh sekolah di NTB memiliki kondisi yang layak untuk proses belajar mengajar.

Ia menutup sambutannya dengan menyampaikan terima kasih atas pengabdian para kepala sekolah dan guru, serta berjanji akan meluangkan waktu untuk berkunjung secara informal (incognito) ke sekolah-sekolah di NTB (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - SMA Negeri 1 Sumbawa Besar menutup perayaan Bulan Bahasa 2025 dengan sukses besar, ditandai dengan Peluncuran Perpustakaan Berbasis Riset Hasanah Lokal oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, dan puncak penyerahan Piala Gubernur NTB untuk Lomba Menulis Resensi Buku Lokal Tingkat SMA/SMK/Na se-Pulau Sumbawa.

Acara bersejarah ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarifuddin Jarot MP—alumni Smanika kebanggaan sekolah—Kepala Dinas Dikbud NTB, Komite SMA Negeri 1 Sumbawa Besar serta mitra-mitra strategis seperti PT Amman, PT Bank NTB Syariah, dan BSI.

Inovasi Sekolah: Perpustakaan Riset dan Benteng Budaya

Dalam laporannya, Kepala SMAN 1 Sumbawa, Ainun Asmawati, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para tokoh. Dirinya  bangga SMAN 1 Sumbawa disebut Gubernur sebagai "sekolah para pemimpin."

Inisiasi utama sekolah adalah menjadikan perpustakaan baru yang memiliki koleksi mengesankan 41.920 eksemplar termasuk 328 karya mandiri lokal sebagai model Perpustakaan Berbasis Riset Hasanah Lokal. Model ini diklaim sebagai yang pertama di NTB dan didukung penuh oleh Dikbud Provinsi.

“Kami berharap nantinya akan menjadi acuan dari berbagai daerah, kampus di Indonesia, bahkan dunia,” tegas Kasek Ainun.

Lomba Resensi yang digelar juga merupakan respons terhadap rendahnya angka PISA. Kasek Ainun menekankan bahwa inisiatif ini adalah tanggung jawab moral sekolah untuk menciptakan kaderisasi dan mengkonter kerusakan generasi dari gempuran Kecerdasan Buatan (AI) melalui penguatan budaya dan nilai agama.

Apresiasi Gubernur: Perkuat Identitas Lokal

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif SMAN 1 Sumbawa Besar. Ia menegaskan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, satu-satunya cara untuk bertahan (survive) adalah dengan kembali dan memperkuat khazanah dan identitas lokal.

Gubernur Iqbal mencontohkan tokoh-tokoh besar asal NTB yang lebih dikenal di luar daerah dan mendorong agar model perpustakaan SMAN 1 Sumbawa ini dapat direplikasi di setiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan museum.

Arahan Kunci untuk Kepala Sekolah: Akurasi Data Krusial

Selain apresiasi, Gubernur juga memberikan dua arahan krusial yang harus segera ditindaklanjuti seluruh kepala sekolah untuk mendukung perjuangan dana revitalisasi dari Pusat:

Pertama Akurasi Data Dapodik: Gubernur menekankan bahwa data Dapodik yang tidak akurat adalah kendala utama dalam mengakses dana revitalisasi dari Kementerian/Lembaga.

 "Saya minta Bapak Ibu Kasek mulai melakukan pemutakhiran data Dapodik. Saya beri waktu dua bulan sampai akhir Desember data Dapodik ini sudah harus termutakhirkan," tegas Dr. Iqbal.

Pemerintah Provinsi akan menerapkan kebijakan insentif dan sanksi (stick and carrot) bagi sekolah berdasarkan akurasi data.

Kedua : Pendataan Kondisi Sekolah Faktual:

Kepala Sekolah diminta mendata kondisi sekolah secara faktual, terutama aspek keselamatan (safety) siswa. Data akurat ini penting untuk memanfaatkan komitmen Presiden terpilih terkait peningkatan kualitas pendidikan.

Puncak Acara: Juara Resensi Dimenangkan Renci Kirana

Puncak acara adalah penyerahan Piala Gubernur NTB kepada para pemenang Lomba Menulis Resensi Buku Lokal. Lomba yang melibatkan 54 naskah dari Pulau Sumbawa ini menetapkan:

Juara 1: Renci Kirana Ali Sabila dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar.

Juara 2: Alicia Chandra Kirana dari SMA Negeri 1 Kota Bima.

Juara 3: Bayu Septia Ramdani dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar.

Harapan 1 Salsabila dari SMA Negeri 2 Taliwang 

Harapan 2 Kasih Permatasari dari SMK Negeri 1 Sumbawa Besar 

 Harapan 3 Syifa Aurel Meilia dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar 

Terbaik 7 Dini Alimzah Nur Safitri dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar 

Terbaik 8 Almaghfira Juwita S dari SMA Negeri 2 Taliwang 

 Terbaik 9 Lailatul Ramdyni dari SMK Negeri 1 Sumbawa Besar 

 Terbaik 10 Ulil Azzahra dari SMA Negeri 1 Kota Bima 

Keberhasilan SMAN 1 Sumbawa menggelar acara berskala Provinsi ini menegaskan kembali peran institusi sebagai motor penggerak literasi dan budaya, sejalan dengan visi "NTB Makmur Mendunia."(AM)

Sumbawa Besar Gaung NUSRA, 29 Oktober 2025 – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, mengumumkan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan di Pulau Sumbawa pada tahun pertamanya. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan media dan Jurnalis di Chicken Chili, Sumbawa Besar pada Rabu (29/10/2025).

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa fokusnya saat ini untuk menjembatani kesenjangan pembangunan yang "terlalu jauh" antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa—sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan.

 "Selepas Pelantikan Saya berkunjung dengan para tokoh adat di Lombok Tengah. Saya memang orang Lombok Tengah, menyampaikan kemungkinan saya di tahun pertama ini akan banyak fokus ke Pulau Sumbawanya. Hal pertama yang paling harus dilakukan adalah menjembatani gap yang terlalu jauh antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok," ujar Dr. Iqbal, setelah sebelumnya meminta izin dan mendapat restu dari tokoh adat.

Salah satu kesenjangan paling mencolok berada di sektor kesehatan. Dr. Iqbal menyoroti bahwa tidak ada satu pun rumah sakit (RS) Tipe B di Pulau Sumbawa (dari Sumbawa hingga Bima), sementara RS Tipe A dan B hanya berada di Pulau Lombok. Kesenjangan ini memaksa pasien dengan penyakit berat (stroke, jantung, ginjal) harus berobat jauh ke Mataram, bahkan menghadapi biaya pemulangan jenazah sebesar Rp5–7 juta jika meninggal di Mataram.

Dirinya memberikan solusi jangka pendek dan menengah dengan Peningkatan RS Tipe B. RSUD Kota Bima sedang dalam proses peningkatan ke Tipe B. Sementara itu, RS Provinsi di Sumbawa Besar, yaitu RSUD Manambai Abdulkadir, akan ditingkatkan fasilitasnya dan ditargetkan naik menjadi Tipe B pada Januari 2026.

Demikian pula untuk layanan dokter Spesialis. RS di Bima dan Sumbawa akan segera mampu menangani tiga kasus utama yang selama ini dirujuk ke Mataram sperti Strok Dengan fasilitas yang memadai, penyakit Jantung RS di Sumbawa sudah mampu memasang ring (stent) dengan alat cathlab dan penyakit Ginjal untuk Layanan cuci darah (hemodialisis) tersedia di Sumbawa maupun Bima.

Di sektor infrastruktur, Pemprov NTB juga memberikan perhatian serius terhadap perbaikan jalan provinsi yang rusak di Sumbawa. Diantaranya jalan Lunyuk. "Perbaikan jalan di Lunyuk yang terdiri dari 5 segmen, 3 segmen di antaranya akan diselesaikan tahun ini" ungkapnya.

Untuk jalan utama ada Tiga ruas jalan provinsi yang puluhan tahun tidak layak, termasuk ruas dari Taliwang ke Poto Tano, ditargetkan selesai dalam dua tahun ke depan. Ia mengungkapkan bahwa bersama Bupati Syarifuddin Jarot bahkan harus mengejar tanda tangan menteri PU hingga larut malam untuk memastikan proyek ini masuk dan disetujui.

Gubernur Iqbal melihat Pulau Sumbawa akan tumbuh sangat cepat dalam 2-3 tahun ke depan berkat potensi ekonomi besar, terutama dari dua sektor yakni Garam Industri dan Tambang mineral. "Diskusi kami dengan Kepala Bappenas telah menyetujui pembangunan sekitar 1.000 hingga 2.000 hektar untuk industri garam industri (bukan garam rakyat). Indonesia saat ini masih mengimpor 70 % kebutuhan garam industri, memberikan peluang besar bagi NTB untuk mengisi pasar domestik dan luar negeri.

Untuk Aman Mineral (AMNT) Operasi AMNT di Batu Hijau diperkirakan akan mulai mempersiapkan diri dalam satu hingga dua tahun ke depan, yang akan memicu lonjakan pertumbuhan ekonomi di Sumbawa.

Tugas Pemprov saat ini, menurut Gubernur Iqbal adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu mengisi kebutuhan kerja yang akan muncul dari ledakan pertumbuhan ekonomi tersebut (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (28 Oktober 2025) – Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik Pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga Triwulan (TW) III tahun ini secara umum telah menunjukkan capaian yang signifikan, yakni 60 Persen. Angka ini disampaikan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Sumbawa, L. Suharmadji KertawijayaST.MT di ruang kerjanya, Selasa (28/10).

Suharmadji menjelaskan bahwa terdapat disparitas capaian antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sejauh ini, terdapat OPD yang telah mencapai 85 persen, namun ada pula yang masih di bawah 50 persen, sekitar 48 persen,” jelasnya.

Menanggapi variasi progres ini, Pemkab Sumbawa secara rutin mengadakan rapat evaluasi melalui zoom meeting setiap hari Selasa untuk membahas dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi OPD dan kecamatan.

Proyeksi Kenaikan Progres Signifikan Akhir November

Asisten II optimis bahwa progres fisik secara keseluruhan akan melonjak drastis dan diproyeksikan dapat mencapai 90 persen lebih pada akhir November. Optimisme ini didasarkan pada besarnya volume kegiatan fisik yang akan dilaksanakan pada bulan November, terutama pada proyek-proyek infrastruktur jalan/pengaspalan yang memiliki bobot progres terbesar.

“Untuk jalan di Maronge itu, minggu kedua November ini sudah pengaspalan. Sehingga otomatis dia akan naik menjadi 95 persen. Karena 5 persen itu pemeliharaan,” ungkap Suharmadji.

Selain proyek jalan, ia juga merinci beberapa progres pembangunan lainnya Bangunan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) telah mencapai 85 persen

Bangunan-bangunan di Dinas DP2KBP3A didorong untuk dipacu percepatannya.

Penataan Garuda Boulevard juga menjadi fokus. Kenaikan progres fisik terbesar pada proyek ini akan terlihat saat tahap pemasangan lampu.

“Nanti progres fisiknya yang paling besar di pemasangan lampu. Kalau sudah dipasang, otomatis progres fisik itu akan naik,” pungkasnya, menekankan pentingnya percepatan kegiatan sisa agar target di akhir tahun anggaran dapat tercapai maksimal. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - (27 Oktober 2025) Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah maju dalam pengelolaan lingkungan dengan menggelar Pertemuan Pembentukan Bank Sampah. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH).