Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, menggelar kegiatan Reses I Tahun 2026 di Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kamis (12/02/2026). Kehadiran politisi Fraksi NasDem ini disambut antusias oleh warga, khususnya masyarakat Kampung Empang yang merasa bangga atas kunjungan tersebut.

Dalam pengantarnya, H. Zohran menjelaskan bahwa reses adalah hak sekaligus kewajiban konstitusionalnya untuk menyerap langsung suara masyarakat. Ia juga memaparkan capaian pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP – Drs. H. Mohammad Ansori (Jarot-Ansori).

Beberapa proyek besar yang disinggung antara lain keberhasilan pembangunan Batalyon TNI, rencana Batalyon Marinir, hingga kelanjutan Bendungan Mereke. Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap program Multi Years Contract (MYC) dan Poultry Projects (Proyek Perunggasan Terintegrasi).

"Program-program strategis seperti industri unggas terintegrasi ini sangat luar biasa dan harus kita dukung bersama karena berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi rakyat. Kami di DPRD terus berkoordinasi dengan OPD penghasil agar target pendapatan daerah terus meningkat," ujar H. Zohran.

Sesi dialog berlangsung penuh keakraban. Husain Ipin, Ketua RT 02, mengungkapkan rasa harunya karena setelah sekian lama, baru kali ini kembali ada anggota dewan yang datang langsung ke Kampung Empang. Ia menyoroti kondisi jalan kampung yang sering banjir dan sangat membutuhkan pengerasan berupa paving blok.

Senada dengan hal itu, Iskandar SP (Pak Ande) menambahkan bahwa infrastruktur di Kauman II, khususnya Kampung Empang, sangat tertinggal dibandingkan dusun lain. Ia juga menitipkan harapan agar Bendungan Mereke dapat memperkuat sistem irigasi pertanian di wilayah hilir yang sering kekurangan air pada musim tanam kedua (K-2).

"Kami berharap bapak selalu mengingat kami. Lamin bakeban lamin sering tunjango bau bakalako (apa pun yang kita tanam dengan sungguh-sungguh akan berhasil). Jangan sampai seperti pepatah berek pagar (pagar yang rusak)," ujar warga menggunakan perumpamaan khas setempat.

Menanggapi berbagai usulan terkait jalan, talud, hingga lampu penerangan jalan (PJU), H. Zohran memberikan penjelasan jujur mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Namun, ia berkomitmen untuk mencari jalan keluar.

"Untuk infrastruktur jalan, sudah kami ukur dan insya Allah kita perjuangkan realisasinya tahun ini. Masalah lampu jalan akan menjadi atensi saya melalui koordinasi dana PJU agar segera dipasang," tegasnya.

Terkait permohonan sarana sosial dan ekonomi terutama Fasilitas Ibadah. Merespons keluhan imam masjid tentang panasnya suhu saat salat Tarawih, H. Zohran secara pribadi berkomitmen membantu pengadaan kipas angin dan akan berkoordinasi dengan PLN terkait kendala kelistrikan masjid.

Terkait sektor Sosial & UMKM yakni Aspirasi mengenai pengadaan kursi, terop (tenda) untuk rukun kematian, serta bantuan modal bagi kios-kios kecil (UMKM) akan diarahkan melalui pengajuan proposal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau melalui skema CSR dan PPM.

Mengakhiri kegiatan, H. Zohran menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Labuhan Sumbawa menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari.

"Mari kita benahi kampung kita bersama. Kedatangan saya hari ini adalah untuk memastikan suara bapak dan ibu menjadi dasar kebijakan kami di gedung dewan," pungkasnya. (AM)

Sumbawa. Labuhan Badas.Amarmedia.co.id–Memasuki malam kedua agenda reses masa persidangan tahun ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, menemui konstituen di Dusun Kayangan, Kampung Hijrah, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Rabu (11/02/2026).

Acara yang dipandu oleh moderator Bohari Boya ini berlangsung semarak dan penuh kekeluargaan di kediaman tuan rumah, H. Kamran. Kehadiran politisi dari Fraksi NasDem ini disambut hangat oleh tokoh masyarakat, termasuk Kepala Dusun Kayangan, Mulyono, dan Ketua RT setempat, Ramli.

Dalam sambutannya, Kadus Kayangan Mulyono menyampaikan apresiasi karena wilayahnya dijadikan titik serap aspirasi. Ia menitipkan harapan besar agar H. Zohran memberikan atensi khusus pada persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, H. Zohran menegaskan bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan formal. "Aspirasi yang kami jemput bukan hanya soal bantuan fisik sederhana, melainkan wujud nyata pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih luas," tegasnya di hadapan warga.

Sesi diskusi menjadi bagian paling dinamis. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses gas LPG karena belum adanya pangkalan resmi di Kampung Hijrah.

Menanggapi masalah ini, H. Zohran memaparkan data teknis yang cukup mengejutkan. Berdasarkan data dari dinas terkait, kuota gas LPG untuk Kabupaten Sumbawa saat ini adalah 11.003 metrik ton.

"Jika dihitung, satu rumah tangga di Sumbawa hanya mendapatkan jatah sekitar 13 tabung per tahun. Angka ini jauh di bawah Kota Mataram yang mencapai sekitar 23 tabung per tahun. Ini adalah ketimpangan yang harus kita perjuangkan," ungkap Sekretaris Komisi II tersebut.

Ia berkomitmen akan menindaklanjuti data ini ke tingkat pusat, yakni Kementerian ESDM atau Dirjen Migas, agar kuota untuk Sumbawa bisa ditambah sehingga harga di masyarakat tidak melambung di atas harga subsidi akibat kelangkaan.

Selain masalah gas, kaum ibu di Kampung Hijrah juga menyuarakan kebutuhan dukungan terhadap UMKM, khususnya kemudahan dalam mendapatkan modal usaha maupun pembinaan. Warga mengaku program jemput bola dari dinas terkait belum menyentuh pelosok desa secara merata.

Selain itu, warga mengusulkan pelebaran jembatan utama dan jalan  menuju Kampung Hijrah guna mendukung akses ekonomi dan mobilitas warga, terutama bagi para perajin kopi dan makanan olahan di wilayah tersebut.

"Semua usulan, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga jembatan, telah kami catat. Kami akan berupaya maksimal agar aspirasi ini terakomodir dalam program kerja pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Mari kita berdoa bersama agar apa yang kita rencanakan bisa terealisasi," tutup H. Zohran. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS, Adizul Syahabuddin,SP M.Si., terus bergerak turun ke tengah masyarakat dalam agenda Reses I Tahun Sidang 2026. Pada Kamis (12/2/2026), Wakil Ketua Fraksi PKS ini menemui warga dan jajaran Pemerintah Desa Nijang untuk menjemput langsung berbagai aspirasi pembangunan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Reses I DPRD Kabupaten Sumbawa yang dijadwalkan berlangsung serentak mulai tanggal 10 hingga 13 Februari 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, isu lingkungan menjadi sorotan utama. Pemerintah Desa dan masyarakat Nijang kompak menyuarakan kekhawatiran terkait bencana banjir yang kerap melanda wilayah mereka setiap tahunnya.

Warga berharap agar DPRD melalui pemerintah daerah segera merealisasikan normalisasi saluran pembuang di wilayah Desa Nijang dan sekitarnya. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah luapan air saat intensitas hujan tinggi yang selama ini menjadi ancaman rutin bagi warga.

Selain penanganan banjir, berbagai usulan infrastruktur lingkungan dan sosial juga disampaikan oleh warga kepada legislator PKS ini, di antaranya Pemasangan paving block di area pemukiman dan pembangunan pintu gerbang desa.

Atas ketersediaan fasilitas umum & ibadah warga mengharapkan pembangunan pagar masjid untuk kenyamanan ibadah serta pengadaan penerangan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nijang.

Warga juga mengusulkan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal dan sarana bagi pelaku UMKM di Desa Nijang guna meningkatkan ekonomi keluarga.

Menanggapi deretan aspirasi tersebut, Adizul Syahabuddin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan usulan warga di tingkat legislatif. Menurutnya, aspirasi yang berkaitan dengan keselamatan warga (banjir) dan peningkatan ekonomi (UMKM) akan menjadi prioritas dalam pokok-pokok pikiran dewan nantinya.

"Semua usulan ini telah kami catat dengan saksama. Terutama terkait normalisasi saluran, ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga setiap musim hujan. Kami akan mengomunikasikan hal ini dengan dinas terkait agar bisa masuk dalam perencanaan anggaran," ujar Adizul di hadapan warga.

Ia juga menambahkan bahwa Reses adalah momentum penting bagi anggota dewan untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil di tingkat akar rumput.

"Terima kasih atas masukan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat Nijang. Kami di Fraksi PKS akan terus berikhtiar mengawal aspirasi ini hingga tuntas," pungkasnya.

Sumbawa, Amarmedia.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, memberikan apresiasi tinggi atas terealisasinya program Poultry Project (industri perunggasan terintegrasi) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 ini. Program yang bernilai investasi fantastis sebesar Rp 1,3 triliun tersebut dinilai sebagai terobosan besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

H. Zohran mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar rencana mendadak, melainkan hasil perjuangan panjang selama lebih dari lima tahun.

"Ini adalah ide berlian yang sempat kami diskusikan bersama Pak Sahrul Bosang dan akhirnya terealisasi di tahun 2026. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sumbawa, Ir. H.syarafuddin Jarot MP, Gubernur NTB Dr.H Lalu Muhammad Iqbal, Jenderal Arif Hartono, serta seluruh jajaran yang telah berjuang keras sejak 2025 hingga hari ini," ujar H. Zohran.

Sebagai wilayah dengan produksi jagung peringkat ketiga nasional, NTB—khususnya Sumbawa—memiliki posisi strategis. Jagung merupakan komponen utama pakan ternak, sehingga integrasi industri dari hulu (pakan) hingga hilir (pengolahan) akan memberikan nilai tambah yang luar biasa.

Menurut H Orek akrab disapa, Beberapa dampak positif yang diproyeksikan dari proyek ini antara lain adanya Perputaran Ekonomi. Investasi Rp 1,3 triliun akan memicu mutasi keuangan besar di Sumbawa. Secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan membangun ekosistem perunggasan nasional pertama yang kuat di luar Pulau Jawa.dan terakhir mungkin insyaallah menjadi awal baik membangun kedaulatan pangan khususnya di kabupaten Sumbawa " ujarnya 

Program ini mengedepankan sinergi antara perusahaan besar dengan masyarakat lokal melalui sistem Kemitraan Inti-Plasma. Perusahaan menyediakan DOC,pakan obat serta pendampingan teknis sementara peternak menyiapkan kandang dan tenaga kerja dan hasil panen kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. 

Kehadiran industri perunggasan terintegrasi di Nusa tenggara Barat merupakan terobosan besar pemerintah dalam membangun ekosistem perunggasan nasional di luar pulau jawa program ini memperkuat sektor hulu hingga hilir dan memanfaatkan potensi jagung NTB yang sangat besar.

Pemerintah daerah berharap program Poultry industri ini berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Sumbawa ikan teri Nusa tenggara Barat 

"Program ini membuka peluang kerja luas, mulai dari peternak plasma, tenaga kandang, hingga tenaga pengolahan hasil ternak. Kami di DPRD berharap program ini berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga Sumbawa benar-benar menjadi kiblat industri perunggasan di Indonesia Timur," tutup H. Zohran. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Di tengah guyuran hujan lebat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov , tetap konsisten menjalankan agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026. Memasuki hari kedua, Rabu (11/2), Ketua DPRD menyisir dua lokasi strategis, yakni Desa Lito dan Desa Semamung, guna menyerap langsung keluh kesah serta harapan masyarakat.

Mengawali agenda yang padat, Ketua DPRD terlebih dahulu memimpin hearing bersama Forum P3A dan OPD terkait di kantor dewan sebelum bertolak ke Desa Lito usai salat Zuhur. Meski cuaca tidak bersahabat, antusiasme warga Lito dan desa-desa sekitarnya tetap tinggi.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran warga. Ia juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintah pusat dan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Tak hanya bicara rencana, ia turut menjabarkan realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dari usulan reses sebelumnya, mulai dari infrastruktur pertanian, pendidikan, hingga bantuan UMKM.

"Kehadiran Bapak dan Ibu di tengah hujan ini adalah kehormatan bagi saya. Saya ingin memastikan bahwa aspirasi yang pernah disampaikan sebelumnya telah membuahkan hasil, dan hari ini kita inventarisir kembali apa yang menjadi kebutuhan mendesak," ujar Ketua DPRD.

Beberapa permasalahan yang disuarakan warga Lito antara lain di sektor pendidikan mengharapkan kelanjutan pembangunan gedung PAUD/TK yang kondisinya memprihatinkan di sektor pertanian meminta Perbaikan jaringan irigasi dan dibidang sosial Keagamaan meminta Pembangunan sarana ibadah, bantuan Majelis Taklim, dan beasiswa bagi anak petani.

Berlanjut ke titik kedua di Desa Semamung, suasana hangat dan kekeluargaan menyelimuti pertemuan. Meski masyarakat sedang sibuk di musim tanam, aula pertemuan tetap dipenuhi warga yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ketua DPRD menegaskan bahwa kehadiran masyarakat merupakan bukti kesadaran politik yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak desa. Ia pun memaparkan berbagai program yang siap direalisasikan tahun ini di Semamung sebagai hasil perjuangan dari reses tahun lalu.

Warga Semamung menitipkan sejumlah harapan besar, di antaranya terhadap infrastruktur, Pembangunan Jaringan Usaha Tani (JUT), Cekdam, serta normalisasi Cekdam yang mengalami pendangkalan di sektor ekonomi: Bantuan modal usaha bagi kelompok UMKM, peternakan, dan masyarakat kurang mampu dan dibidang budaya: Dukungan sarana untuk pelestarian budaya Karapan Kerbau.

Menutup rangkaian reses di kedua lokasi tersebut, Ketua DPRD memberikan pernyataan tegas sekaligus menyentuh. Ia meminta masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.

Terkait usulan-usulan baru, ia berjanji akan mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga masuk dalam skema pembangunan daerah, meski secara bertahap.

"Aspirasi yang saudara-saudara sampaikan adalah titah yang wajib saya perjuangkan sepenuh jiwa dan raga. Apapun yang Bapak/Ibu usulkan akan saya kawal, karena bagi saya, sesuatu yang kita perjuangkan harus dimenangkan," pungkasnya dengan nada optimis. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id —Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Haji Zohran S.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026 di Dusun Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Selasa malam 10 Februari 2026. Kehadiran tokoh kharismatik ini disambut hangat oleh warga yang antusias menyampaikan berbagai keluhan dan harapan terkait pembangunan wilayah.

Dalam sambutannya, Haji Zohran menegaskan bahwa Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota legislatif untuk kembali ke konstituen. "Tugas saya adalah menjemput aspirasi. Ruang ini kita gunakan untuk edukasi dan diskusi dua arah agar program pembangunan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Haji Zohran membawa kabar gembira terkait keberhasilan lobi anggaran pusat (Inpres Jalan Daerah) senilai Rp83 miliar untuk pembangunan jalan strategis dari Desa Batu Dulang ke Tepal. Ia juga memaparkan potensi besar program Poultry Industry (industri unggas terintegrasi) senilai Rp1,3 triliun yang diharapkan berdampak pada ekonomi lokal.

"Kita harus bersyukur, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Sumbawa mendapatkan perhatian besar dari pusat. Tugas kami di DPRD adalah memastikan dampak pembangunan ini dirasakan langsung hingga ke tingkat dusun," tambahnya.

Dalam sesi dialog yang dipandu moderator, Bohari Boya sejumlah tokoh masyarakat Dusun Pamulung menyampaikan poin-poin krusial diantaranya Masalah Kebersihan Sungai. " Warga mengeluhkan ketiadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang memicu masyarakat membuang sampah ke sungai. Warga mengusulkan pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah desa" ujar Drs.Bujir

Ia juga mengharapkan stabilitas Listrik menjelang dan selama bulan Ramadan, warga meminta kepastian layanan PLN agar tidak terjadi pemadaman, terutama pada waktu sahur dan berbuka.

Sementara itu masalah Infrastruktur Pertanian Petani dari kelompok "Suka Maju" mengusulkan normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi di wilayah poktan yang sudah banyak mengalami kerusakan/pendangkalan.

Demikian juga perbaikan Jalan Lingkungan ada Usulan perbaikan jalan lingkungan sekitar 100 meter di RW 09 yang kondisinya rusak dan berlubang dan Penanganan Banjir Warga mengusulkan peninggian talud saluran irigasi di sebelah timur desa untuk mencegah air gunung meluap ke pemukiman saat curah hujan tinggi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Haji Zohran berkomitmen untuk mengawal usulan warga dalam rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Terkait sampah, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk pengadaan kontainer atau TPS3R. Untuk irigasi, ini memang prioritas kami di Komisi II yang membidangi ekonomi dan pertanian. Kita akan dorong normalisasi agar distribusi air ke sawah warga kembali lancar," tegas Haji Zohran Orek.

Ia juga menutup acara dengan mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan mendoakan agar kemampuan keuangan daerah cukup untuk mengakomodasi seluruh usulan prioritas di tahun 2027.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id.—Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Nasdem, Haji Zohran S.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026 di Dusun Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas Selasa malam 10 Februari 2026. Kehadiran tokoh kharismatik ini disambut hangat oleh warga yang antusias menyampaikan berbagai keluhan dan harapan terkait pembangunan wilayah.

Dalam sambutannya, Haji Zohran menegaskan bahwa Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota legislatif untuk kembali ke konstituen. "Tugas saya adalah menjemput aspirasi. Ruang ini kita gunakan untuk edukasi dan diskusi dua arah agar program pembangunan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Haji Zohran membawa kabar gembira terkait keberhasilan lobi anggaran pusat (Inpres Jalan Daerah) senilai Rp83 miliar untuk pembangunan jalan strategis dari Desa Batu Dulang ke Tepal. Ia juga memaparkan potensi besar program Poultry Industry (industri unggas terintegrasi) senilai Rp1,3 triliun yang diharapkan berdampak pada ekonomi lokal.

"Kita harus bersyukur, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, Kabupaten Sumbawa mendapatkan perhatian besar dari pusat. Tugas kami di DPRD adalah memastikan dampak pembangunan ini dirasakan langsung hingga ke tingkat dusun," tambahnya.

Dalam sesi dialog yang dipandu moderator, Bohari Boya sejumlah tokoh masyarakat Dusun Pamulung menyampaikan poin-poin krusial diantaranya Masalah Kebersihan Sungai. " Warga mengeluhkan ketiadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang memicu masyarakat membuang sampah ke sungai. Warga mengusulkan pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah desa" ujar Drs.Bujir

Ia juga mengharapkan stabilitas Listrik menjelang dan selama bulan Ramadan, warga meminta kepastian layanan PLN agar tidak terjadi pemadaman, terutama pada waktu sahur dan berbuka.

Sementara itu masalah Infrastruktur Pertanian Petani dari kelompok "Suka Maju" mengusulkan normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi di wilayah poktan yang sudah banyak mengalami kerusakan/pendangkalan.

Demikian juga perbaikan Jalan Lingkungan ada Usulan perbaikan jalan lingkungan sekitar 100 meter di RW 09 yang kondisinya rusak dan berlubang dan Penanganan Banjir Warga mengusulkan peninggian talud saluran irigasi di sebelah timur desa untuk mencegah air gunung meluap ke pemukiman saat curah hujan tinggi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Haji Zohran berkomitmen untuk mengawal usulan warga dalam rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

"Terkait sampah, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk pengadaan kontainer atau TPS3R. Untuk irigasi, ini memang prioritas kami di Komisi II yang membidangi ekonomi dan pertanian. Kita akan dorong normalisasi agar distribusi air ke sawah warga kembali lancar," tegas Haji Zohran Orek.

Ia juga menutup acara dengan mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan mendoakan agar kemampuan keuangan daerah cukup untuk mengakomodasi seluruh usulan prioritas di tahun 2027. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, melaksanakan agenda Reses I Tahun 2026 Selasa 10 Februari 2026 guna menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) nya. Kegiatan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan pengejawantahan dari Peraturan Tata Tertib DPRD yang mewajibkan setiap wakil rakyat menghimpun keinginan konstituen secara langsung.

Dalam pemaparannya, H. Zohran menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyukseskan program unggulan daerah, terutama proyek berskala Multi-years dan Peternakan Ayam Terintegrasi serta program unggulan pemerintahan Jarot Ansori.

"Program besar seperti peternakan terintegrasi ini adalah masa depan ekonomi kita. Saya berharap masyarakat memberikan dukungan penuh. Jangan sampai ada kendala di lapangan, karena jika ini sukses, manfaat ekonominya akan kembali ke rakyat," tegas politisi Nasdem tersebut.

Sesi diskusi berlangsung produktif dengan mengemukanya berbagai persoalan mendesak dari beberapa titik wilayah diantaranya sektor Pendidikan di SD Uma Beringin Muncul keluhan terkait macetnya instalasi air di sekolah. Komite sekolah yang enggan membebani wali murid berharap adanya bantuan pengadaan tandon dan mesin air (estimasi Rp4-5 juta).

Di bidang Infrastruktur & Penerangan jalan, Warga Gg Hijrah II (Rudi Santoso) mengharapkan perbaikan akses jalan berupa aspal serta pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama di depan TPQ.

Disela kesempatan itu Bapak Gede menyampaikan apresiasi atas bantuan TPQ yang sudah terealisasi, sembari mengusulkan dana renovasi mushallah Rp10 juta, bantuan cat, serta pengadaan alat penggali kubur (Jack Hammer) dan 100 kursi untuk keperluan warga.

Di Pemberdayaan Perempuan. Muncul aspirasi khusus terkait bantuan modal atau alat usaha bagi UMKM para janda guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Merespons tumpukan aspirasi tersebut, H. Zohran menyatakan akan segera mengambil langkah taktis melalui berbagai kanal penganggaran, termasuk melalui program pemberdayaan masyarakat (PPM) yang tersedia.

"Beberapa usulan yang bersifat mendesak akan kami upayakan melalui langkah taktis, misalnya melalui skema PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) atau Pokir. Namun, saya juga menitipkan pesan: jika fasilitas pemerintah sudah kita bangun atau berikan, mari kita jaga bersama agar manfaatnya panjang," pungkasnya. (am)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarnedia.co.id– Momentum groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Desa Serading tidak hanya membawa haru bagi jajaran eksekutif, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH., menyatakan rasa bangga dan dukungan penuhnya terhadap langkah besar yang diambil Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot.

Zulfikar menilai, proyek hasil kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ini adalah jawaban atas penantian panjang masyarakat Sumbawa.

Dalam pernyataannya, Zulfikar menyoroti bahwa selama ini perhatian sering kali tertuju pada kekayaan tambang yang ada di dalam perut bumi Sumbawa. Namun, hadirnya industri peternakan terintegrasi ini membuktikan bahwa potensi di atas permukaan bumi jauh lebih menjanjikan bagi ekonomi kerakyatan.

"Sumbawa memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya apa yang ada di perut buminya, tetapi apa yang ada di permukaan bumi kita sangat melimpah jika diolah secara modern. Dengan dukungan Danantara, kekayaan agraris dan peternakan kita kini naik kelas melalui sistem hilirisasi ini," ujar Zulfikar Demitry dengan penuh semangat, Jumat (06/02/2026).

Sebagai pimpinan DPRD, Zulfikar menegaskan bahwa pihak legislatif siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan, agar industri ini berjalan sehat dan berpihak pada peternak lokal. Ia menilai hilirisasi adalah kunci agar Sumbawa tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam rantai pasok nasional.

"Kami di DPRD siap mendukung penuh hilirisasi industri peternakan ini. Ini bukan sekadar proyek, tapi pembangunan sistem yang memastikan peternak kita berdaya. Kami akan kawal agar multiplier effect yang disampaikan Pak Bupati benar-benar dirasakan hingga ke level UMKM di desa-desa," tegas politisi muda tersebut.

Sejalan dengan visi Presiden, Zulfikar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut peluang ini dengan meningkatkan etos kerja menuju swasembada pangan di NTB, khususnya di Bumi Samawa. Menurutnya, ketersediaan pakan dan bibit yang kini diproduksi secara lokal harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

"Mari kita dukung swasembada pangan ini. Saatnya rakyat Sumbawa menjadi pemain utama dalam penyediaan protein hewani nasional. Kami bangga dengan prestasi kerja ini, dan ini adalah awal dari Sumbawa yang mandiri secara ekonomi," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dan Surat Edaran Wakil Bupati Sumbawa Nomor 100.3.4/141 Tahun 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan aksi gotong royong massal pada Jumat pagi (6/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari *Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang serentak dilaksanakan di seluruh instansi Kabupaten Sumbawa.

Menindaklanjuti Arahan Pusat dan Daerah

Gerakan ini berakar dari arahan Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang menekankan pentingnya aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Anshori, melalui surat edarannya menginstruksikan seluruh instansi untuk fokus pada pembersihan sampah, penertiban baliho/spanduk kadaluwarsa, hingga penataan elemen visual yang mengganggu kerapian kota.

Sesuai dengan pembagian wilayah binaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada area internal kantor, tetapi juga bertanggung jawab atas kebersihan di titik strategis publik. Lokasi tersebut meliputi Jalan dan saluran drainase sepanjang Jalan Simpang Lawang Desa, Area Pacuan Kuda hingga Simpang Mulyo, Hutan Kota Moyo dan Taman Simpang Moyo.

Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sumbawa, Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran Alwi Syahab, M.P., menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program nasional ini.

"Kami berkomitmen penuh menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI dengan menggerakkan seluruh staf untuk bergotong royong, baik di lingkungan kantor maupun di zonasi yang telah ditetapkan. Ini adalah wujud kontribusi nyata kami dalam menciptakan Sumbawa yang lebih bersih dan sehat," ujar Alwi.

Selain mendukung estetika kota dan pariwisata, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif kesehatan masyarakat Kasubbag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, Andy Triharyanti, S.H. menambahkan bahwa kebersihan lingkungan kantor menjadi prioritas utama mengingat saat ini tengah memasuki musim penghujan.

"Fokus utama kami adalah memastikan lingkungan kantor tetap bersih dan rapi termasuk lingkungan mushalla. Di musim penghujan seperti sekarang, pembersihan drainase dan genangan sangat krusial untuk membasmi sarang nyamuk dan mencegah penyakit demi kenyamanan bersama," jelasnya 

Seluruh dokumentasi kegiatan ini nantinya akan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan. (AM)

Jakarta.Amarmedia.co.id – Memasuki hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Kamis (05/02/2026), Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa fokus membedah strategi penyelamatan postur APBD di tengah tantangan pengetatan kebijakan fiskal nasional.

Diskusi berlangsung intensif dengan membedah implikasi PMK 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang indikator kinerja daerah dan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (earmarked), yang secara langsung berdampak pada penurunan Dana Transfer Umum (DTU).

Para legislator Sumbawa menyadari bahwa penurunan dana transfer dari pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan mandiri. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana melakukan mitigasi agar penurunan DTU tidak mengganggu program-program prioritas rakyat pada tahun anggaran 2026.

"Kita harus siap dengan skenario terburuk jika dana transfer terus menurun. Melalui Bimtek ini, kita merumuskan langkah mitigasi agar layanan publik dasar tetap terjaga meskipun postur APBD mengalami penyesuaian," ungkap Ketua DPRD Nanang Nasiruddin di sela-sela kegiatan.

Sebagai solusi konkret, DPRD Sumbawa mendalami strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Opsen Pajak Daerah. Fokus pembahasan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

Skema opsen ini diharapkan menjadi instrumen baru bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendongkrak kemandirian fiskal tanpa memberikan beban tambahan yang memberatkan masyarakat secara tidak wajar.

Meskipun tantangan fiskal cukup berat, DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan penganggaran harus tetap akuntabel. Pendalaman materi ini bertujuan agar DPRD memiliki landasan regulasi yang kuat dalam melakukan budgeting (penganggaran) bersama TAPD nantinya.

"Tujuannya jelas: Strategi penganggaran ke depan harus tetap berpihak pada pelayanan publik. Kita harus memaksimalkan potensi lokal (PAD) untuk menutupi celah dari berkurangnya transfer pusat," tutup Nanang.(AM)

Jakarta .Amarmedia.co.id – Rencana Perumdam Batulanteh untuk menaikkan tarif air minum mendapat reaksi keras dari legislatif. Ketua Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zainuddin Sirat, menyatakan dengan tegas menolak—atau setidaknya meminta penundaan—rencana tersebut hingga dilakukan audit menyeluruh terhadap manajemen perusahaan daerah tersebut.

Isu kenaikan tarif ini memicu kegelisahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal itu, H. Zainuddin menilai kebijakan menaikkan beban rakyat di tengah performa perusahaan yang terus merugi adalah langkah yang tidak tepat.

Haji Ude, sapaan akrabnya, mempertanyakan mengapa Perumdam Batulanteh terus-menerus menderita kerugian padahal pemerintah daerah rutin memberikan suntikan dana operasional hingga miliaran rupiah.

"Saya berpandangan, sebelum bicara soal tarif, evaluasi dan audit dulu manajemen Perumdam Batulanteh. Mengapa selalu rugi? Padahal suntikan dana miliaran terus mengalir. Berapa pun anggaran yang dikucurkan, selama manajemennya tidak sehat, PDAM tidak akan pernah maju," tegasnya dengan lugas.

Sebagai langkah konkret, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa ini mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perumdam Batulanteh. Pansus ini nantinya bertugas membedah persoalan mendasar yang menjadi "penyakit" kronis di tubuh perusahaan penyedia air bersih tersebut.

"Kita usulkan bentuk Pansus agar semuanya jelas. Kita ingin memastikan apa sebenarnya problem utama yang membuat PDAM selalu merugi. Biarkan Pansus bekerja dulu untuk memberikan transparansi kepada publik," tambah Haji Ude.

H. Zainuddin menekankan bahwa visi ke depan adalah menjadikan Perumdam Batulanteh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hal itu harus dicapai melalui manajemen yang sehat dan regulasi yang pro-rakyat, bukan dengan cara instan menaikkan tarif.

"Harapan kita, PDAM minimal bisa mandiri dulu, itu sudah bagus. Sangat mustahil mengharapkan PAD jika manajemennya masih sakit. Kita ingin PDAM sehat tanpa memberatkan masyarakat," pungkasnya. (AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id– Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov, menghadiri langsung pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar di Jakarta, Rabu (04/02/2026).

Bimtek yang mengusung tema "Profesionalisme DPRD dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan" ini dipandang sebagai langkah penting dalam mempertajam taji legislatif di tengah dinamika tata kelola keuangan daerah yang kian kompleks.

Dalam keterangannya, Nanang Nasiruddin menegaskan bahwa kehadiran seluruh elemen pimpinan dan anggota dalam forum ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya strategis untuk memperdalam pemahaman regulasi.

"Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah wawasan, khususnya terkait tata kelola keuangan daerah. Fokus kita adalah bagaimana mengelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya sesuai regulasi," ujar Nanang di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, di mana DPRD harus memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai pucuk pimpinan di gedung rakyat, Nanang berharap pengetahuan yang diperoleh dari para pakar dan narasumber di Jakarta dapat segera diimplementasikan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran (budgeting).

"Harapan saya, setelah kembali dari Bimtek ini, seluruh anggota DPRD memiliki pemahaman yang lebih tajam. Kita ingin memastikan pembangunan di Sumbawa bukan hanya berjalan, tapi berkelanjutan dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tegas politisi PKS tersebut.

Partisipasi aktif dalam Bimtek ini juga menjadi bukti komitmen DPRD Sumbawa dalam menjaga profesionalisme lembaga. Menurut Nanang, profesionalisme adalah kunci agar legislatif tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

"DPRD yang kuat adalah DPRD yang paham aturan. Dengan begitu, fungsi checks and balances bisa berjalan optimal demi Kabupaten Sumbawa yang lebih maju," pungkasnya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Aktivitas pertambangan di Kecamatan Lape kini berada dalam sorotan tajam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (29/01/2026) lalu. PT Ngali Sumbawa Mining (NSM) dituding di balik kerusakan lingkungan dan infrastruktur pertanian yang merugikan masyarakat Dusun Bahagia, Desa Lape.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma SIP, mengungkap fakta memilukan mengenai kondisi ekologi di lingkar tambang. Laporan investigasi dari lembaga Lingkar Hijau Sumbawa menyebutkan bahwa tanggul perusahaan yang jebol telah menyebabkan banjir material longsor yang menimbun saluran irigasi dan lahan jagung milik warga.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa melalui perwakilannya, Ibu Dina Eka, memaparkan hasil uji laboratorium yang mengonfirmasi adanya pencemaran serius.

"Hasil uji lab menunjukkan parameter TSS (Total Suspended Solids) atau sedimentasi di titik waduk telah melampaui baku mutu. Kami sudah mewajibkan perusahaan membangun kolam pengendapan dan drainase permanen, namun hingga kini laporan realisasinya belum kami terima," tegasnya dalam rapat tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan pernyataan Camat Lape, Ditta Frizky, yang membenarkan bahwa saluran irigasi vital bagi petani telah tertimbun material galian tambang. Ironisnya, pihak kecamatan menolak menandatangani dokumen kajian lingkungan yang disodorkan pihak ketiga perusahaan karena dianggap sepihak dan tidak melibatkan otoritas lokal.

Muhammad Jalal, salah satu petani terdampak, memberikan kesaksian emosional mengenai lahan jagungnya yang kini terkubur material tambang tanpa adanya ganti rugi yang jelas. Selain lahan pribadi, Jalan Usaha Tani (JUT) dilaporkan hancur akibat curah hujan tinggi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 4 DPRD, Syukri HS, menyatakan bahwa bencana ini sebenarnya sudah diprediksi sejak lama oleh warga. Ia menegaskan bahwa perbaikan lingkungan bukanlah bentuk "kebaikan hati" perusahaan, melainkan kewajiban mutlak yang diabaikan.

Rekomendasi Tegas: 14 Hari untuk Perbaikan atau Cabut Izin

DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan 11 poin rekomendasi yang sangat keras sebagai hasil akhir RDP. Beberapa poin krusial di antaranya:

Pertama Teguran Keras. Pemda diminta segera melayangkan teguran tertulis kepada PT NSM.

Kedua Audit Perizinan.Inspeksi mendadak terhadap seluruh bangunan di lokasi tambang.

Ketiga .Pemulihan Ekologi. Perusahaan wajib melakukan normalisasi saluran irigasi dan membangun sistem drainase serta kolam pengendapan sedimen permanen secara segera.

Keempat Sanksi Penutupan

DPRD memberikan tenggat waktu 14 hari bagi perusahaan untuk menunjukkan iktikad baik. Jika diabaikan, DPRD akan merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Kesuksesan tambang tidak boleh dibayar dengan air mata petani dan rusaknya alam Lape. Jika dalam dua minggu tidak ada perubahan nyata, kami tidak ragu mendorong penutupan operasional," pungkas I Nyoman Wisma saat menutup rapat.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri ekstraktif di Sumbawa agar tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mematuhi mandat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (AM)

Jakarta.Amarmedia.co.id -Ketua Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, H. Zainuddin Sirat, menyampaikan sejumlah poin krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa.

Dalam pernyataannya yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan, H. Zainuddin menekankan perlunya langkah konkret agar hasil Bimtek tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan menjadi stimulus perubahan kebijakan di daerah.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, sektor pajak dan retribusi daerah memerlukan perhatian serius untuk mengoptimalkan kemandirian fiskal Sumbawa.

"Sebagai tindak lanjut Bimtek, kami memohon pertimbangan pimpinan untuk segera membentuk Pansus PAD, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah," tegas H. Ude akrab disapa Rabu 4 Februari 2026.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi kewenangan pusat, H. Zainuddin mengusulkan pembentukan wadah aspirasi bagi daerah penghasil tambang dan Sumber Daya Alam (SDA) di seluruh Indonesia.

Ia secara khusus meminta Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, yang juga pengurus ADKASI untuk memfasilitasi hal ini melalui jaringan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia).

"Kita butuh wadah solid untuk menyalurkan aspirasi daerah penghasil kepada pemerintah pusat agar pembagian hasil SDA lebih berkeadilan," tambahnya.

H. Zainuddin juga memberikan peringatan keras terkait pola pembahasan anggaran antara Legislatif dan Eksekutif (TAPD). Ia meminta jadwal pembahasan serapan anggaran 2026 dan rencana APBD 2027 disusun dengan cermat agar DPRD memiliki waktu pendalaman yang cukup.

"Jangan sampai DPRD seolah-olah dijebak dengan waktu yang sempit oleh TAPD, sehingga Badan Anggaran (Banggar) tidak bisa bekerja maksimal. Kita harus pastikan APBD itu berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengikuti gaya lama," ujarnya dengan lugas. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id  – Rencana penyesuaian tarif air bersih pada Perumda Air Minum Batulanteh kini menjadi sorotan utama di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Setelah bertahan selama 12 tahun tanpa perubahan, penyesuaian tarif dinilai sebagai langkah pahit namun rasional demi menjaga keberlanjutan layanan dan kesehatan fiskal daerah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, kepada wartawan memberikan dukungan terhadap langkah ini. Ia menyoroti adanya jurang (gap) finansial yang lebar antara biaya produksi dengan harga jual saat ini.

"Kita harus realistis. Biaya produksi riil mencapai Rp3.500/m³, sementara tarif yang dibayar pelanggan hanya Rp2.900/m³. Ada selisih Rp600 yang selama ini menggantung. Jika kondisi ini tidak mencapai Full Cost Recovery (FCR), bagaimana kita bisa menuntut peningkatan kualitas layanan?" tegas H. Zohran Senin 2 February 2026.

Selain faktor inflasi sejak 2014, penyesuaian ini juga merupakan mandat dari Permendagri No. 21 Tahun 2020 dan SK Gubernur NTB No. 100.3.3.1-487 Tahun 2025 yang menetapkan tarif batas bawah tahun 2026 sebesar Rp3.210/m³. Saat ini, tarif di Sumbawa tercatat sebagai yang terendah di Nusa Tenggara Barat dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bima (Rp6.053/m³) atau KSB (Rp6.275/m³).

H. Zohran yang akrab disapa H Orek mengingatkan bahwa mempertahankan tarif rendah secara semu justru mencederai keadilan sosial. Di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp548 Miliar, APBD terus tersedot untuk subsidi PDAM.

"Tidak adil jika masyarakat yang bukan pelanggan PDAM harus ikut menanggung subsidi melalui pajak mereka. Uang tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan, sekolah, atau puskesmas," tambahnya.

Meski urgensi penyesuaian tarif sudah di depan mata, legislatif tidak ingin gegabah. Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Orek, menyatakan akan segera memanggil Direktur Perumdam Batulanteh untuk melakukan audit terhadap sistem keuangan perusahaan.

"Kami menjadwalkan pemanggilan resmi untuk mengevaluasi sistem keuangan internal. Kami ingin memastikan rencana kenaikan ini didasari data akurat, bukan untuk menutupi ketidakefisienan operasional," ujar H. Orek.

Komisi II menekankan bahwa transparansi adalah harga mati. Audit ini bertujuan untuk memastikan Transparansi Alokasi Anggaran dengan memastikan efisiensi di setiap lini operasional, menjamin masyarakat tidak dirugikan oleh kebijakan yang terburu-buru dan memastikan setiap rupiah kenaikan tarif berdampak langsung pada kelancaran dan kebersihan air.

Sebagai penutup, H. Zohran  Orek meminta manajemen Perumda Batulanteh untuk tidak sekadar menaikkan harga, tetapi juga meningkatkan performa. "Penyesuaian tarif adalah langkah agar layanan tidak kolaps. Saya akan mengawal agar kenaikan ini dikompensasi dengan air yang lebih lancar bagi warga," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Nada keras mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Sumbawa terkait aktivitas PT Ngali Sumbawa Mining (NSM) di Kecamatan Lape, Kamis (29/01/2026). Anggota legislatif menuding perusahaan telah mengabaikan peringatan dini warga, sehingga bencana lingkungan berupa sedimentasi yang menimbun lahan pertanian kini menjadi kenyataan.

Anggota DPRD Sumbawa, Syukri HS, A.Ma, dengan lantang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dan penyumbatan saluran irigasi oleh sedimen tambang yang terjadi saat ini bukanlah kejutan. Menurutnya, dampak buruk tersebut sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh masyarakat Dusun Bahagia.

"Dampak yang timbul hari ini sudah kami prediksi sebelumnya. Kerusakan lingkungan dan sedimen yang menutupi irigasi itu sudah pernah kami ingatkan. Realitanya sekarang, terlalu banyak kerugian yang diderita masyarakat," tegas Syukri.

Ia juga menepis anggapan bahwa bantuan yang diberikan perusahaan adalah bentuk kedermawanan. "Bantuan itu kewajiban mutlak perusahaan, bukan sekadar kebaikan hati. Jangan seolah-olah memberi bantuan tapi merugikan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar," tambahnya seraya mendesak DPRD mengeluarkan teguran keras kepada manajemen PT NSM.

Senada dengan Syukri, anggota Dewan Juliansyah mempertanyakan komitmen perusahaan dalam menjalankan rekomendasi pertemuan sebelumnya, terutama terkait pembuatan sistem drainase. Meski pihak perusahaan mengklaim sudah membangun saluran, fakta di lapangan menunjukkan fungsi drainase tersebut belum maksimal, sehingga air dan lumpur tetap meluap ke lahan warga.

Tak hanya masalah lingkungan, sorotan tajam juga diarahkan pada manajemen internal perusahaan. Syamsul Hidayat, SE, menyayangkan carut-marutnya administrasi ketenagakerjaan di PT NSM dan subkontraktornya.

"Lokus kami di ketenagakerjaan. Kami mendengar ada subkontraktor yang memberi upah hanya Rp90.000 per hari, ini sangat di bawah standar. Bahkan lucunya, Humas perusahaan sendiri saja belum memiliki kontrak kerja resmi. Bagaimana mau mengurus hak orang lain kalau kontrak sendiri belum jelas?" kritik Syamsul dengan nada satir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD, Muhammad Takdir, menginstruksikan manajemen PT NSM untuk segera menyerahkan salinan SK PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seluruh karyawan kepada Disnakertrans untuk diaudit legalitasnya.

Di sisi lain, anggota DPRD H. Zainuddin Sirat memberikan atensi khusus pada aspek Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Ia mengingatkan bahwa jika persoalan lingkungan dan hak pekerja ini tidak segera diselesaikan, potensi konflik sosial di wilayah lingkar tambang dapat meruncing dan mengganggu ketertiban umum.

Rapat tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa DPRD akan mengeluarkan rekomendasi resmi berupa teguran keras dan pengawasan lapangan dalam waktu 14 hari guna memastikan PT Ngali Sumbawa Mining membenahi seluruh sistem operasionalnya, terutama infrastruktur drainase dan legalitas tenaga kerja. (AM)

Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut menjadi penegasan dukungan lembaga legislatif terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai cita-cita bersama masyarakat Pulau Sumbawa. Momentum pelantikan ini dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan langkah perjuangan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Nanang Nasruddin menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar wacana administratif, melainkan ikhtiar strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumbawa.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Kepemimpinan yang solid, visioner, dan penuh semangat juang sangat dibutuhkan untuk mengonsolidasikan kekuatan masyarakat serta mengawal aspirasi daerah ini secara konsisten dan bermartabat,” ujarnya.

Ia meyakini, di bawah kepemimpinan Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa yang baru, organisasi ini akan semakin solid, mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang terarah, serta menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa sebagai solusi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan pengurus Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi yang lebih kuat antar elemen masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diyakini dapat terus bergulir secara konstitusional, terukur, dan berkelanjutan demi terwujudnya keadilan pembangunan di Pulau Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - (Kamis (29Januari 2026) Komisi II, III dan IV DPRD kabupaten Sumbawa mengadakan rapat lintas komisi terkait Dokumen lingkungan dan Ketenaga kerjaan Penambangan Mangan Mlilik PT.Ngali Sumbawa Mining di Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Sumbawa,I Nyoman Wisma. Rapat tersebut di hadiri oleh kepala Dinas penanaman modal,Perijinan terpadu satu Pintu Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa,Perwakilan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sumbawa ,Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sumbawa ,Camat Lape ,serta beberapa perwakilan dari warga Desa Lape.

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah dugaan dampak lingkungan menjadi rusak akibat aktivitas penambangan PT.Ngali Sumbawa Mining yang di nilai telah menyebabkan kerusakan lahan Pertanian milik warga Desa Lape dusun Bahagia Kecamatan Lape yang berada di kawasan sekitaran pertambangan.

Perwakilan petani desa ngali , Muhammad Tala warga Dusun Bahagia Desa Ngali Kecamatan Lape,menyampaikan keluhannya terkait kondisi tersebut. Ia menilai aktivitas pertambangan tersebut cukup meresahkan para masyarakat,terutama para petani.

"Bagi saya ini sudah cukup meresahkan.pertama,jalan menjadi rusak,kedua tanaman jagung saya ikut rusak dan ketiga lahan jagung saya yang rusak belum mendapatkan ganti rugi" ujarnya 

Ia juga menegaskan agar pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat segera memberikan tindak lanjut dan solusi konkret,khususnya terkait pemulihan lingkungan dan ganti rugi lahan pertanian warga yang terdampak.

Sementara itu, Ketua Lingkar Hijau Sumbawa, Muhammad Taufan, menegaskan bahwa aktivitas PT Ngali Sumbawa Mining telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Ia menyebutkan adanya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, rusaknya jalan tani yang dibangun menggunakan APBD, rusaknya tanaman jagung milik petani, serta kerusakan jalur irigasi. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya lahan warga seluas sekitar 5 hingga 7 hektare yang hingga kini belum dibayarkan atau diberikan kompensasi oleh pihak perusahaan pada kegiatan pertambangan PT Ngali Sumbawa Mining ini". ujarnya.

Di sisi lain,Humas dari PT Ngali Sumbawa Mining, Johar,mengakui adanya dampak lingkungan yang terjadi.Namun ia menegaskan."Terkait pencemaran lingkungan memang betul, karena musim hujan, jadi lumpur turun ke saluran jalan, dan rusaknya jalur irigasi di kiri kanan jalan, serta rusaknya jagung, karena jebol, air yang begitu deras sehingga tanggul yang dibatasi tambang dengan petani jebol. Akibat deras nya air Hujan turun dari gunung."jelasnya.

Johar juga menyampaikan bahwa terkait ganti rugi lahan,pihak perusahaan telah melakukan proses sesuai mekanisme internal."Ada nya sekitar dua atu tiga orang yang sudah sepakat meminta ganti rugi,Namun masyarakat kurang sabar,karena proses harus melalui humas kemudian ke KTT dan selanjutnya nya ke Direktur Utama PT.Ngali Sumbawa Mining,"tegasnya.  (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Komisi II,III dan IV DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan rekomendasi keras terhadap dugaan terjadinya pengerusakan lingkungan oleh PT Ngali Sumbawa Mining yang beroperasi di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Rekomendasi itu ditegaskan pada rapat lintas komisi yang berlangsung Selasa (29/1).

“Jika dalam waktu dua minggu rekomendasi ini tidak dilaksanakan, DPRD akan merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir SE MMInov. 

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, serta dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Diantaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Kepala Bagian Hukum, perwakilan Polres Sumbawa, Plh Kepala Imigrasi Sumbawa, perwakilan petani Desa Lape, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Ngali Sumbawa Mining, serta Ketua Lingkar Hijau Sumbawa.

Pada awal rapat, Ketua Lingkar Hijau Sumbawa, Muhammad Taufan, memaparkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan pada 10 Januari 2026. Dalam investigasi tersebut ditemukan sejumlah persoalan, antara lain kerusakan jalan usaha tani, lahan warga yang belum dibayar, rusaknya saluran irigasi, serta dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Ia menyebutkan, sebagian tenaga kerja dibayar Rp90 ribu per hari tanpa kontrak kerja yang jelas.

Berikutnya, Camat Lape, Ditta Frizki SSTP, dalam rapat tersebut membenarkan adanya laporan masyarakat terkait dampak aktivitas tambang. Ia mengungkapkan, laporan pertama diterima pada awal September dari warga Desa Ngali. “Kami langsung melakukan peninjauan lokasi bersama kelompok masyarakat, kemudian melaporkannya kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat rutin,” ujar Ditta.

Ia menjelaskan, laporan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat yang dipimpin Asisten II Setda Sumbawa dan dihadiri pihak perusahaan. Hasilnya, dikeluarkan sejumlah rekomendasi agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat. Peninjauan lanjutan kembali dilakukan pada Oktober bersama Komisi II DPRD dan OPD terkait.

“Dalam peninjauan lapangan, memang ditemukan saluran irigasi masyarakat yang terdampak akibat turunnya material dari lokasi tambang. Karena itu direkomendasikan agar dilakukan perbaikan secepatnya, terutama sebelum musim hujan, mengingat risiko air asam tambang,” jelasnya.

Ditta juga mengungkapkan, perusahaan sempat menggandeng pihak ketiga untuk melakukan kajian ulang. Namun hasil kajian tersebut dinilai tidak komprehensif dan tidak ditandatangani oleh tim peneliti. “Karena itu kami menolak menandatangani dan tetap berpegang pada hasil kajian OPD teknis yang turun langsung ke lapangan,” tegasnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, mempertanyakan status ketenagakerjaan karyawan PT Ngali Sumbawa Mining. Termasuk konsekuensi hukum dari aktivitas pertambangan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

Beberapa hal lain ikut dipertanyakan anggota Komisi bersangkutan.

Sementara itu, KTT PT Ngali Sumbawa Mining, Deni, menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 15 tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah menerima upah di atas upah minimum regional. Sementara tenaga kerja lainnya, kata dia, masih dalam proses penerbitan surat keputusan. “Terkait kontraktor, itu di luar sepengetahuan saya,” ujarnya.

Sementara itu, Humas PT Ngali Sumbawa Mining, Johar, membenarkan adanya kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Ia beralasan kondisi tersebut dipengaruhi musim hujan. “Kerusakan jalan usaha tani sepanjang kurang lebih satu kilometer sudah dibangun oleh PT Ngali, namun kembali rusak karena hujan,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat, Komisi II dan Komisi IV DPRD Sumbawa menyampaikan sejumlah rekomendasi. Di antaranya meminta pemerintah daerah memberikan teguran keras kepada PT Ngali Sumbawa Mining atas kelalaian yang menyebabkan sedimentasi menutup saluran irigasi. DPRD juga mewajibkan perusahaan membangun sistem drainase dan kolam perendaman sedimen secara permanen.

Selain itu, DPRD memerintahkan normalisasi saluran irigasi dan cek dam yang terdampak, serta meminta perusahaan dan subkontraktornya menyerahkan seluruh dokumen kontrak kerja kepada instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak pekerja. Praktik pengupahan di bawah upah minimum juga dilarang, dan Dinas Tenaga Kerja diminta melakukan audit pengupahan.

Rekomendasi lainnya mencakup inspeksi mendadak terhadap bangunan di area tambang, penyusunan rencana induk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta fokus PPM jangka pendek pada perbaikan irigasi dan jalan usaha tani sebagai kompensasi bagi petani terdampak.(PKL/Risa)

Ratusan Siswa MAN 2 Sumbawa sampaikan Terima kasih kepada Anggota DPR RI Hj Mahdalena S.S.MM dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Ridwan SP M.Si atas bantuan biaya pendidikan 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Suasana khidmat dan penuh rasa syukur menyelimuti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sumbawa pada Jumat pagi (30/01/2026). Sebanyak 117 peserta didik berkumpul untuk menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam atas terealisasinya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui jalur aspirasi Hj. Mahdalena, S.S., M.M.

Penyaluran bantuan ini merupakan buah dari komitmen nyata Hj. Mahdalena selaku Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berkolaborasi dengan Ridwan, S.P., M.Si., Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Komisi II Fraksi PKB. Sinergi lintas legislatif ini terbukti efektif dalam memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran hingga ke tangan siswa yang membutuhkan.

Bagi para siswa, bantuan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan baru. Salah satu perwakilan siswa menuturkan bahwa dana PIP tersebut sangat membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan esensial sekolah.

"Kami sangat bersyukur dan merasa diperhatikan. Bantuan PIP ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus semangat belajar dan mengejar prestasi tanpa harus terbebani kendala biaya," ujar salah seorang peserta didik dengan nada haru.

Doa untuk Sang Penyalur Aspirasi

Sebagai bentuk rasa hormat, para siswa dan guru secara khusus memanjatkan doa bagi Ibu Hj. Mahdalena dan Bapak Ridwan. Mereka mendoakan agar kedua wakil rakyat tersebut senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai penyambung lidah rakyat di tingkat pusat maupun daerah.

Kehadiran program aspirasi melalui jalur pendidikan ini dinilai sangat krusial dalam menekan angka putus sekolah di Kabupaten Sumbawa. Hj. Mahdalena dianggap berhasil menerjemahkan tugasnya di Komisi VIII menjadi aksi nyata yang menyentuh akar rumput.

Program ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap dunia pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah. Para siswa berharap perhatian semacam ini tidak berhenti sampai di sini.

“Harapan kami, kontribusi nyata seperti ini dapat terus berlanjut. Terima kasih Ibu Hj. Mahdalena dan Bapak Ridwan telah peduli pada masa depan kami di Sumbawa,” pungkas mereka menutup kegiatan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Komisi II,III dan IV DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan rekomendasi keras terhadap PT Ngali Sumbawa Mining menyusul dugaan perusakan lingkungan di Kecamatan Lape. Legislator mengancam akan merekomendasikan pencabutan izin operasional ke pemerintah pusat jika perusahaan tidak segera melakukan perbaikan.

"Jika dalam waktu dua minggu rekomendasi ini tidak dilaksanakan, DPRD akan merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB," tegas Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, SE., M MInov., Membacakan rekomendasi dalam rapat lintas komisi yang berlangsung Selasa (27/1).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, ini menghadirkan jajaran OPD terkait, aparat penegak hukum, pihak kecamatan, serta perwakilan manajemen PT Ngali Sumbawa Mining.

Ketua Lingkar Hijau Sumbawa, Muhammad Taufan, memaparkan hasil investigasi lapangan per 10 Januari 2026 yang mengungkap potret buram aktivitas tambang tersebut. Beberapa temuan krusial meliputi Infrastruktur Pertanian. Kerusakan jalan usaha tani dan saluran irigasi akibat material tambang, adanya lahan masyarakat yang diklaim belum dibayarkan dan dugaan pelanggaran kontrak kerja dan upah buruh yang hanya dibayar Rp90 ribu per hari, jauh di bawah standar minimum.

Camat Lape, Ditta Frizki, SSTP., membenarkan keresahan warga. Ia menyebutkan bahwa material tambang yang turun telah menutup saluran irigasi petani. "Kami menolak hasil kajian pihak ketiga yang dibawa perusahaan karena tidak komprehensif. Kami tetap berpegang pada kajian OPD teknis yang turun langsung ke lapangan," tegas Ditta.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Ngali Sumbawa Mining, Deni, mengeklaim pihaknya memiliki 15 tenaga kerja dengan status PKWT dan upah di atas UMR. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail sistem kerja pada kontraktor mitra.

Di sisi lain, Humas PT Ngali, Johar, mengakui adanya kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Ia berdalih faktor cuaca menjadi penyebab utama. "Kerusakan jalan usaha tani sepanjang satu kilometer sebenarnya sudah kami bangun, namun rusak kembali karena intensitas hujan," dalihnya.

Menyikapi fakta-fakta di persidangan, DPRD Sumbawa mengeluarkan keputusan kolektif yang wajib dipatuhi perusahaan diantaranya meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan teguran Keras.  Pemerintah daerah diminta melayangkan teguran tertulis atas kelalaian yang menyebabkan sedimentasi irigasi.

Perusahaan wajib membangun sistem drainase dan kolam pengendap sedimen  secara permanen serta menormalisasi cek dam yang terdampak.

Dinas Tenaga Kerja diperintahkan melakukan audit menyeluruh terhadap kontrak kerja dan sistem pengupahan PT Ngali beserta sub-kontraktornya.

Sebagai kompensasi Petani agar Fokus Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) jangka pendek harus dialokasikan untuk perbaikan akses tani dan irigasi sebagai ganti rugi bagi petani terdampak.

Terhadap Legalitas Bangunan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap seluruh bangunan di area tambang untuk memastikan kelengkapan izin.

DPRD Sumbawa menegaskan bahwa investasi harus membawa kesejahteraan, bukan justru menjadi beban bagi ekologi dan sosial masyarakat setempat. (AM/Risa)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa penyesuaian tarif air minum Perumda Air Minum Batulanteh dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, regulasi, kondisi fiskal daerah, serta upaya menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Saat ini, tarif air minum Perumda Air Minum Batulanteh sebesar Rp2.900 per meter kubik masih berada di bawah biaya produksi riil yang mencapai Rp3.500 per meter kubik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tarif yang berlaku belum mencapai Full Cost Recovery (FCR), yaitu kondisi di mana harga jual air mampu menutup seluruh biaya produksi dan operasional" ujar Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot. MP.

Selain itu, tarif air minum tersebut tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2014 atau selama 12 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, terjadi kenaikan signifikan pada biaya listrik, bahan kimia, upah tenaga kerja, serta biaya perawatan jaringan. Kondisi ini menyebabkan struktur tarif yang berlaku saat ini sudah tidak sehat untuk menopang operasional Perumda secara berkelanjutan.

Secara regulasi, melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 ditegaskan bahwa apabila tarif air minum belum mencapai FCR atau harga jual belum sama dengan biaya produksi, maka Pemerintah Daerah wajib menutup selisih tersebut melalui subsidi dari APBD.

Lebih lanjut, berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-487 Tahun 2025, tarif batas bawah Perumda Air Minum Batulanteh tahun 2026 sebesar Rp3.210/m³ dan Tarif batas atas Rp10.510/m³. Sementara tarif yang berlaku saat ini masih sebesar Rp2.900 per meter kubik, sehingga berada di bawah tarif dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Konsekuensinya, apabila tarif tidak disesuaikan, maka selisih tersebut secara regulasi harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme subsidi dan juga berpotensi terhadap kepatuhan terhadap regulasi.

Apabila tarif tidak dinaikkan, maka beban selisih antara biaya produksi dan tarif jual akan terus ditanggung APBD. Hal ini berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah untuk membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan belanja prioritas daerah lainnya.

Dari sisi keadilan sosial, kebijakan subsidi tarif juga menimbulkan persoalan, karena subsidi dibayarkan dari APBD yang bersumber dari seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak menggunakan layanan PDAM dan masih mengandalkan sumber air sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dinilai kurang adil.

Kondisi fiskal daerah saat ini juga menghadapi tekanan yang cukup besar akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp548 miliar. Pengurangan tersebut tentu berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tarif air minum di Kabupaten Sumbawa masih menjadi yang paling rendah, yaitu Rp2.900 per meter kubik PT.AM Giri Menang (Lombok barat dan Kota Mataram) = Rp5.812 /M³, Perumdam Bintang Bano-KSB = Rp6.275/M³, Perumdam Amerta Lombok Utara= Rp5.063, PDAM Kabupaten Bima = Rp6.053/M³, dan Perumdam Tirta Adhya Lombok Tengah = Rp3.839/M³.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan kajian komprehensif sebagai dasar penyesuaian tarif air minum Perumda Air Minum Batulanteh. Penyesuaian tarif ini merupakan langkah rasional dan bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan pelayanan air bersih dan meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat.

“Bayangkan jika air diproduksi dengan biaya Rp3.500 per meter kubik, tetapi dijual hanya Rp2.900 per meter kubik. Selama bertahun-tahun selisih ini harus disubsidi dengan keterbatasan anggaran daerah. Kondisi ini tentu tidak sehat untuk keberlanjutan pelayanan Air Minum bagi Masyarakat di Daerah kita.” jelas Bupati.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap berkomitmen untuk mengawasi kinerja Perumda Air Minum Batulanteh agar penyesuaian tarif ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Nada kritis mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa terkait keberadaan aktivitas tambang PT INTAM di Desa Ledang, Selasa (27/1). Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, M. Taufik, secara terbuka melayangkan teguran keras terhadap pola komunikasi manajemen perusahaan yang dinilai mengabaikan peran lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat lokal.

Taufik menegaskan bahwa konflik atau "teriakan" masyarakat dalam industri pertambangan adalah fenomena yang wajar mengingat adanya perputaran uang yang besar. Namun, hal tersebut seharusnya bisa dimitigasi jika perusahaan memiliki iktikad baik dalam menjalin hubungan.

Salah satu poin utama yang disoroti Taufik adalah minimnya keterlibatan DPRD dalam proses sosialisasi awal. Ia mengaku kecewa karena baru mengetahui detail keberadaan PT INTAM justru saat rapat tersebut berlangsung.

"Saya sangat tidak setuju jika sosialisasi hanya dilakukan sebatas kepada Camat atau Bupati saja. Kami di DPRD merasa diabaikan. Padahal, kami adalah representasi suara masyarakat yang seharusnya dilibatkan sejak awal agar tidak muncul simpang siur informasi di bawah," tegas Taufik dengan nada retoris.

Bagi politisi Parta Gelora ini, investasi bukan sekadar urusan legalitas administratif di atas kertas, melainkan juga soal etika bertamu di tanah orang. Ia mengingatkan PT INTAM agar mengedepankan budaya "permisi" kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat sebelum memulai aktivitas fisik di wilayah tersebut.

Menurutnya, kualitas komunikasi berbanding lurus dengan kelancaran operasional perusahaan.Komunikasi Baik dapat menciptakan rasa aman dan dukungan publik sementara komunikasi buruk menjadi pemicu ketidakamanan dan penolakan sosial.

"Jika komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, saya jamin operasional perusahaan akan aman. Tapi jika perusahaan menutup diri, jangan salahkan jika masyarakat bereaksi keras," imbuhnya.

Taufik juga menuntut agar kehadiran PT INTAM tidak hanya menjadi penonton bagi warga lokal. Ia mendesak perusahaan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Sumbawa agar dapat bekerja dan terlibat langsung dalam mata rantai industri ini. Hal ini dinilai krusial agar keberadaan tambang benar-benar berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar eksploitasi alam.

Tak ingin hanya mendengar penjelasan di meja rapat, M. Taufik secara resmi mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk segera menjadwalkan kunjungan lapangan atau inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi aktivitas PT INTAM.

"Kita harus lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Apakah prosedur lingkungan sudah dijalankan? Apakah keselamatan kerja dijamin? Kami ingin memastikan bahwa antara laporan di ruangan ini dengan kenyataan di lokasi itu sinkron," tutupnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Polemik operasional PT Intam di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa memasuki babak baru. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Sumbawa, terungkap fakta mengejutkan bahwa tiga camat di wilayah lingkar tambang—Lenangguar, Lantung, dan Ropang—mengaku tidak pernah mendapatkan laporan resmi terkait aktivitas perusahaan.

Camat Mengaku Minim Sosialisasi

Camat Lenangguar menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya hanya mendapatkan informasi lisan dari pemerintah desa, tanpa adanya laporan tertulis dari PT Intam. "Kami butuh laporan tertulis agar ketika terjadi potensi konflik atau bencana, kami memiliki dasar data untuk bertindak. Sosialisasi sebelum 2023 bahkan tidak sampai ke kami," ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Ropang (Plt) mengungkapkan bahwa sejak menjabat pada 2025, belum ada komunikasi langsung dari pihak manajemen. Ia bahkan membandingkan dengan perusahaan tambang lain yang lebih aktif berkoordinasi. "Saya tidak tahu harus menyampaikan permasalahan masyarakat ke mana karena tidak ada kontak koordinator lapangan yang bisa dihubungi," tuturnya.

Perwakilan Camat Lantung juga mendesak perusahaan untuk memperjelas status tenaga kerja lokal. Dari data yang ada, warga Lantung yang terserap baru berjumlah 5 orang, sebuah angka yang dinilai masih sangat minim.

Jawaban Manajemen: Target Produksi 2027-2028

Merespons kritik tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah menjelaskan bahwa perusahaan sempat vakum dan baru kembali aktif melakukan sosialisasi pada Juli 2025 di Desa Ledang. Pihak manajemen mengklaim telah melakukan silaturahmi ke Bupati, Sekda, dan Polres pada Desember 2025 untuk melaporkan rencana kerja.

"Kami sedang mengajukan revisi AMDAL pada 2026. Target kami, pada 2027-2028 perusahaan sudah bisa berkontribusi penuh dan berproduksi. Saat itulah penyerapan tenaga kerja dan vendor lokal akan dioptimalkan melalui sistem seleksi yang profesional," jelas Direktur PT Intam.

Terkait komunikasi yang dinilai "kurang smooth", manajemen akhirnya memperkenalkan tim intinya di hadapan forum yakni Pak Uri Chief Safety (Keselamatan Kerja), Pak Agus: Humas khusus wilayah Lantung Syahriansyah Perwakilan teknis wilayah Lantung

Isu Lingkungan: Paru-Paru Sumbawa Terancam

Pernyataan emosional datang dari Dewan Rozy, yang mengingatkan bahwa wilayah selatan adalah "paru-paru" terakhir Kabupaten Sumbawa. Mengingat wilayah Ropang kini telah dikepung oleh berbagai konsesi tambang (PT AMNT di Barat, SJR di Timur, dan PT SAM di Selatan serta PT Intan di Utara, warga khawatir akan dampak kumulatif pascatambang.

"Kami adalah korban pertama dari dampak lingkungan dan sosial. Jika masyarakat tidak dijadikan bagian dari perusahaan, kecemburuan sosial akan meledak. Lingkungan kami harus dijaga karena ini wilayah resapan air utama," tegas Rozy.

Pihak perusahaan memberikan klarifikasi terkait foto-foto pekerja tanpa APD yang sempat beredar. Manajemen menyebut foto tersebut diambil saat jam istirahat, namun mereka berterima kasih atas koreksi dari organisasi Sumbawa Green Action. Saat ini, jumlah karyawan tercatat sebanyak 33 orang dan direncanakan akan bertambah 20 orang lagi pada Februari 2026.

Terkait logistik, PT Intam mengklaim telah mulai memberdayakan pengusaha lokal, salah satunya penyuplai logistik dari Desa Ledang, serta pemenuhan kebutuhan air dari warga setempat.

Pimpinan Rapat, Nyoman Wisma, menekankan bahwa investasi harus berjalan beriringan dengan kearifan lokal. DPRD meminta PT Intam untuk nemberikan laporan tertulis berkala kepada seluruh Camat di wilayah lingkar tambang, Membuka peluang bagi warga berijazah SMA atau Paket C untuk ditingkatkan kemampuannya (upgrade skill) dan Manajemen harus lebih komunikatif dan hadir di tengah masyarakat untuk meredam potensi tindakan provokatif terkait klaim lahan.

"Kita cari solusi di sini, bukan benar salah  di peradilan. Perusahaan harus lebih terbuka dan komunikatif agar investasi ini aman dan masyarakat Sumbawa sejahtera," pungkas Wisma.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Daerah Pemilihan (Dapil) II wilayah selatan, Muhammad Zain, SIP, menyampaikan kritik tajam terhadap pola komunikasi PT Intam yang dinilai tidak memiliki itikad baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lokal maupun Pemerintah Daerah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD,Selasa 27 Januari 2026, Dewan Rozy akrabnya disapa mengungkapkan kegelisahannya atas banyaknya keluhan masyarakat di tiga kecamatan terdampak, yakni Lenangguar, Lantung, dan Ropang, yang merasa diabaikan oleh pihak perusahaan.

Muhammad Zain secara gamblang menyatakan kekecewaannya terhadap manajemen PT Intam yang sangat sulit dihubungi, bahkan oleh wakil rakyat sekalipun. Ia menilai ketiadaan staf lokal di posisi strategis menjadi akar masalah hambatan komunikasi ini.

"Jujur, masyarakat mengeluh kepada saya. Tapi setiap kali kami mencoba mengomunikasikan aspirasi, tidak ada itikad baik. Saya telepon direkturnya, tidak ada respons. Saya telepon Pak Doni (manajemen), juga tidak pernah tersambung dengan baik. Bagaimana mau lancar kalau tidak ada orang lokal yang ditempatkan di Sumbawa?" tegas Zain.

Ia mendesak PT Intam segera menempatkan tenaga Public Relation (PR) atau Humas yang menetap di Kabupaten Sumbawa. Hal ini bertujuan agar ada jembatan komunikasi yang memahami sosial-budaya masyarakat setempat dan memudahkan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kecamatan hingga Desa.

Zain juga mengungkap fakta mengejutkan dari pertemuan di kantor Bupati sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa Bupati Sumbawa sempat menyinggung bahwa PT Intam belum pernah memberikan laporan resmi mengenai perkembangan aktivitasnya kepada Pemerintah Daerah.

"Penting sekali ini diperhatikan. Pak Bupati bahkan berencana mengundang langsung perusahaan karena sampai sekarang laporan resmi ke Pemda itu tidak ada. Jangan sampai perusahaan bergerak di wilayah kami, tapi pemerintah daerah sendiri tidak tahu progresnya secara detail," ujarnya.

Sebagai legislator yang memahami kondisi lapangan, Dewan Rozy menuntut adanya pelibatan nyata bagi pengusaha lokal dalam rantai pasok perusahaan, mulai dari kebutuhan logistik hingga pengadaan peralatan. Menurutnya, tahap eksplorasi detail seharusnya sudah mampu memberikan dampak ekonomi bagi UMKM di sekitar wilayah tambang.

"Kami tidak ingin pendapatan daerah lari ke luar hanya karena urusan makan-minum dan logistik diambil dari luar Sumbawa. Berdayakan pengusaha lokal agar mereka merasa memiliki keberadaan perusahaan. Jika masyarakat merasa dilibatkan, maka potensi konflik akan terminimalisir," jelas Rosy

Sebagai solusi konkret, Rosy mengusulkan pembentukan Koordinator Desa (Kordes) di setiap desa terdampak dan Kordinator Kecamatan. Kordes ini nantinya bertugas menyampaikan informasi dari perusahaan ke warga dan sebaliknya, sehingga keluhan masyarakat di tingkat bawah bisa segera direspons oleh manajemen.

"Investasi harus membawa kemaslahatan. Kami mendukung investasi berjalan lancar, tapi PT Intam harus membuktikan keseriusannya dengan membuka diri dan menghargai keberadaan masyarakat serta Pemerintah Kabupaten Sumbawa," pungkasnya.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  27 Januari 2026) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial antara jajaran Pemerintah Daerah, manajemen PT Intam, dan aktivis lingkungan Sumbawa Green Action di Gedung DPRD Sumbawa. Dalam forum tersebut, Wisma menekankan bahwa kejujuran dan transparansi perusahaan adalah harga mati demi kebaikan investasi di daerah.

Mengawali rapat, Nyoman Wisma menyampaikan apresiasinya kepada rekan-rekan Green Action yang telah bersurat secara resmi untuk membuka tabir operasional PT Intam. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak akan membatasi ruang sedikit pun bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah.

"Agenda ini adalah bentuk tanggung jawab kami atas aspirasi warga. Kami ingin semua terbuka, didengar secara umum, bukan hanya sekadar surat-menyurat di balik meja. Kejujuran semua pihak sangat penting demi kepentingan Sumbawa yang lebih baik," ujar Wisma di hadapan para pejabat daerah dan Direktur PT Intam.

Menyoroti Nasib Tenaga Kerja Lepas (THL)/PKWTTT

Salah satu poin paling tajam yang dilontarkan Wisma adalah mengenai kejelasan nasib pekerja lokal. Ia mencecar manajemen PT Intam terkait data ketenagakerjaan yang dinilai timpang. Dari total 88 pekerja, hanya 21 orang yang memiliki kontrak resmi, sementara 67 orang lainnya berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

"Ini masalah manusia. Bagaimana perlakuan perusahaan terhadap 67 tenaga kerja lepas ini? Kami mengkhawatirkan perlindungan mereka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lapangan. Jangan sampai status THL dijadikan alasan untuk lepas tangan dari tanggung jawab keselamatan dan hak-hak normatif mereka," tegas Wisma dengan nada serius.

Terkait Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Wisma mengkritik pola distribusi bantuan yang diklaim perusahaan telah berjalan namun tidak diketahui oleh otoritas lokal. Ia mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak yang terukur dan terkoordinasi.

"Bapak bilang sudah bantu PKK, perbaikan jalan, hingga karapan sapi. Pertanyaannya, apakah Pemerintah Desa dan Camat tahu? Kalau bapak jalan mandiri tanpa pemberitahuan, wajar jika muncul kesan perusahaan tidak berbuat apa-apa. Desa harus dilibatkan agar mereka bisa mensosialisasikan keberadaan bapak kepada masyarakat luas," tambahnya.

Nyoman Wisma menutup sesinya dengan menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata, mulai dari pengelolaan lingkungan (AMDAL) hingga sistem kemitraan dengan pengusaha lokal. Ia menuntut PT Intam untuk tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga memenuhi "Lisensi Sosial" dari warga di tiga kecamatan terdampak (Lenangguar, Lantung dan Ropang).

"Kami ingin investasi yang masuk memberikan dampak positif, bukan hanya menjadi beban bagi ekologi dan sosial kami. PT Intam harus membuktikan bahwa mereka benar-benar serius, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sumbawa," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id (27 Januari 2026 ) – Ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa menjadi saksi perdebatan sengit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas keberadaan dan operasional PT Intam di wilayah Sumbawa Selatan. Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan Komisi II,3 dan 4 DPRD, jajaran Pemda, Camat dari tiga kecamatan (Lenangguar,  Ropang Lantung), serta manajemen PT Intam ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi kritis yang dilayangkan oleh lembaga Green Action Sumbawa.

Sorotan Tajam Green Action: Ekologi dan Transparansi

Ketua Green Action Sumbawa Aldiansyah ST membuka sesi dengan memberikan peringatan keras (warning) kepada pihak perusahaan. Ia menyoroti tiga poin krusial: kesempatan kerja, peluang usaha bagi putra daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat di bagian Selatan Sumbawa termarginalkan dari garis kemakmuran sementara lingkungannya rusak. Kami menemukan fakta di lapangan adanya praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar, di mana sampah dikubur dan dibakar, yang jelas mencemari udara dan tanah," tegasnya 

Selain itu, Green Action menuntut transparansi terkait klaim perizinan. Mereka mencurigai aktivitas perusahaan saat ini belum sepenuhnya mengantongi kajian lingkungan yang memadai untuk tahap yang sedang dijalankan.

Ketua Komisi II DPRD, I Nyoman Wisma, mempertanyakan nasib 67 pekerja dari total 88 orang yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Ia mengkhawatirkan perlindungan hukum dan keselamatan bagi mereka yang tidak memiliki kontrak permanen.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah mengakui penggunaan status THL karena perusahaan masih dalam tahap eksplorasi. "Secara regulasi kami patuh. Terkait kesehatan, meskipun di lokasi terpencil, kami menjamin evakuasi hingga ke Puskesmas dan membantu kolektivitas kepesertaan BPJS bagi pekerja lokal," ujarnya

PPM yang Dianggap 'Mandiri' dan Tidak Terlihat

Terkait Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT Intam mengklaim telah melakukan berbagai aksi sosial seperti dukungan bibit tanaman untuk ibu-ibu PKK, kegiatan olahraga, hingga perbaikan jalan desa. Namun, hal ini disanggah oleh forum karena dianggap dilakukan secara mandiri tanpa koordinasi yang kuat dengan pemerintah desa atau kecamatan.

"Jika dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan desa, maka wajar masyarakat merasa kontribusi perusahaan tidak terlihat. Sosialisasi harus melibatkan stakeholder agar dampak positifnya dirasakan dan diakui," saran pimpinan rapat kepada direksi PT Intam.

Sentilan Keras dari Komisi IV: "Ini Perusahaan Tambang, Bukan Pabrik Kerupuk"

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Sukiman, memberikan pernyataan yang menohok. Ia menegaskan bahwa PT Intam bukan "perusahaan kecil", sehingga kalkulasi sosialnya harus matang.

"Izin administrasi itu mudah didapat dari pemerintah, tapi Lisensi Sosial (penerimaan masyarakat) itu jauh lebih penting. Apakah sudah ada pemetaan sosial (Social Mapping) yang benar? Jangan sampai masyarakat lokal hanya diberi porsi sebagai tenaga kasar dengan upah rendah. Tambang ini milik negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya milik perusahaan," tegas Sukiman.

Sukiman juga mendesak perusahaan untuk memaparkan data konkret mengenai berapa persen tenaga kerja lokal yang duduk di posisi strategis dan berapa banyak pengusaha lokal yang dilibatkan dalam kemitraan logistik.

Pihak PT Intam berjanji akan menjadikan masukan dari DPRD dan Green Action Sumbawa sebagai bahan evaluasi besar. Mereka menyatakan akan lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dengan tiga kecamatan terdampak dan berupaya memperbaiki pola kemitraan demi keberlangsungan investasi yang sehat di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (27/1/2026) – Pertemuan panas terjadi antara tokoh pemuda dari wilayah lingkar tambang,- organisasi Green Action Sumbawa , dan manajemen PT Intam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi 2,3 dan 4 DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut, masyarakat melontarkan kritik tajam terkait dampak lingkungan, minimnya kontribusi sosial, hingga standar keselamatan kerja yang dianggap mengabaikan martabat pekerja lokal.

Masyarakat: "Jangan Sampai Alam Rusak, Tapi Manfaat Tak Terasa"

Mewakili warga Desa Ledang dan sekitarnya, Perwakilan Green Action Sumbawa Aldiansyah ST menyoroti ancaman erosi dan kerusakan hutan akibat aktivitas pengerukan di wilayah hulu pemukiman. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif permanen seperti banjir dan hilangnya akses air bersih, sementara dampak positif bagi desa belum dirasakan secara nyata.

"Kami tidak melarang operasional, tapi kelola sesuai undang-undang. Jangan sampai alam kami dirusak, tapi kontribusi untuk pendidikan dan kesehatan nol. Jika tidak ada manfaat, lebih baik perusahaan angkat kaki," tegas Deni, perwakilan pemuda dalam forum tersebut.

Senada dengan itu, Yossy dari Green Action menuntut perusahaan segera melengkapi alat pelindung diri (APD) bagi pekerja. Ia menyebut adanya temuan pekerja yang beroperasi tanpa standar safety yang memadai. Masyarakat juga melayangkan somasi agar perusahaan menghentikan aktivitas sementara hingga prosedur legal dan sosial dipenuhi secara transparan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma, menekankan pentingnya hak dasar karyawan, mulai dari kejelasan kontrak, perlindungan BPJS, hingga pengelolaan sampah dengan teknologi. Ia juga mempertanyakan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang merupakan kewajiban perusahaan.

"Apa untungnya ada PT Intam bagi masyarakat? Kalau dampak negatifnya lebih dominan, wajar jika masyarakat dan Pemda mengkritisi habis-habisan," ujar Wisma.

Jawaban Direktur PT Intam: Komitmen Menuju 2027

Menanggapi gelombang kritik tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi masukan sebagai "vitamin" untuk perbaikan manajemen. Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaan masih dalam tahap eksplorasi detail, setelah sempat mengalami kendala perizinan dan pergantian investor di masa lalu.

Terkait isu tenaga kerja, pihak perusahaan mengklaim telah mempekerjakan 21 orang staf tetap dan 67 orang dengan status Tenaga Harian Lepas (THL). "Kami harus jujur, dalam tahap eksplorasi ini kami belum bisa menyerap semua aspirasi secara maksimal karena biaya besar keluar namun hasil belum didapatkan," jelasnya.

Mengenai lingkungan, PT Intam menyatakan telah menggandeng konsultan dari Jakarta untuk memetakan "Rona Awal" lingkungan guna mengantisipasi dampak di masa depan. Perusahaan juga menargetkan akan mulai memasuki fase produksi pada tahun 2027 atau 2028.

Di sesi pertama pertemuan, masyarakat mendesak agar transparansi Informasi Dokumen AMDAL dan rencana kerja harus dapat diakses oleh pemerintah kecamatan dan desa.

Demikian pula Kemitraan Lokal Logistik perusahaan seperti bahan pangan harus bersumber dari pengusaha lokal

Hal menarik terkait Kehadiran Fisik Manajemen pengambil keputusan harus menetap di Sumbawa agar komunikasi tidak tersumbat.

Pertemuan ini menjadi peringatan keras bagi PT Intam untuk segera membuktikan komitmennya sebelum melangkah ke tahap produksi massal. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id (26 Januari 2026) – Kabupaten Sumbawa menorehkan catatan positif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa berada pada level 10,70%, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 18,8% dan menyokong keberhasilan Provinsi NTB yang secara kumulatif turun ke angka 13,39%.

Capaian gemilang ini disambut hangat di tingkat daerah. Namun, legislator Kabupaten Sumbawa mengingatkan bahwa angka tersebut harus dijaga melalui ketahanan ekonomi keluarga, bukan sekadar intervensi bantuan gizi sesaat.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS H. Andi Mappelepui, menegaskan bahwa kemiskinan dan stunting di desa-desa Sumbawa memiliki akar ekonomi yang kuat. Menanggapi program "Desa Berdaya" yang diusung Gubernur NTB, H. Andi menawarkan skema pemberdayaan peternak lokal sebagai ujung tombak.

"Di Sumbawa, stunting akarnya adalah daya beli keluarga. Solusinya, berdayakan orang tua melalui sektor peternakan produktif di desa. Jika mereka bisa mandiri secara ekonomi dan menjual hasil ternak, gizi anak akan terpenuhi secara berkelanjutan," ujar H. Andi saat diwawancarai di Sumbawa Besar, Sabtu (24/1).

Ia mendorong agar Pemerintah Desa berperan aktif melakukan kontrol dan eksekusi program pemberdayaan ini agar selaras dengan target penurunan stunting daerah.

Selain penguatan ekonomi keluarga, H. Andi Mappelepui juga menyoroti pentingnya Kabupaten Sumbawa mengelola potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengkritisi masih adanya aset perikanan yang belum dikelola maksimal, seperti Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Meno.

"Potensi perikanan kita sangat besar, terutama budidaya baby lobster yang nilai sewanya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jangan sampai ada pembiaran aset. Sektor perikanan Sumbawa harus bergerak lebih dinamis untuk mendukung fiskal daerah," tegasnya.

Terkait komoditas jagung yang menjadi andalan petani Sumbawa, ia mengharapkan efisiensi logistik melalui keberadaan gudang di luar daerah seperti Surabaya. Hal ini dinilai krusial untuk memperpendek jarak distribusi dan memberikan kepastian harga bagi petani di Tau dan Tana Samawa.

DPRD Kabupaten Sumbawa berkomitmen terus bersinergi dalam "orkestrasi" pembangunan yang dipimpin oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Dengan data yang makin akurat dan fokus pada 106 desa prioritas, Sumbawa optimistis mampu menekan munculnya kasus stunting baru yang secara Januari 2026 tercatat sangat rendah, yakni hanya 0,3% (79 kasus baru).

Melalui sinergi antara kebijakan Pemprov NTB dan gagasan solutif dari parlemen lokal di Sumbawa, visi melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan unggul bukan lagi sekadar angka, melainkan realitas yang sedang dibangun dari tingkat desa.(AM)

Sumbawa, Alas.Amarmedia.co.id – Sebuah langkah konkret menuju kemandirian pangan ditunjukkan dari balik dinding Pondok Pesantren (Ponpes) Madinah Al Munawaroh, Desa Labuan Alas. Pada Sabtu (24/1/2026), jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa meninjau langsung potensi besar pertanian terintegrasi yang digagas oleh lembaga pendidikan tersebut.

Hadir dalam peninjauan tersebut Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, didampingi Wakil Ketua III,Zulfikar Dimitry, serta anggota DPRD lainnya seperti Muhammad Taufik, Ketut Sawitra, Kaharuddin Ida Rahayu dan Hj Jamila serta Sri Wahyuni. Kehadiran mereka disambut langsung oleh pengasuh pondok, H. Andi Mappelepui.

Dalam kunjungannya, Nanang Nasiruddin menegaskan bahwa kebun semangka di lokasi ini bukan sekadar aktivitas pertanian biasa. Menurutnya, hasil panen ini merupakan solusi strategis untuk menjadi pemasok utama kebutuhan sayur dan buah di Kecamatan Alas dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, buahnya sudah besar-besar dan siap petik. Ini sangat relevan dengan upaya kita mendorong Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah yang kini menjadi prioritas nasional. Kita ingin kebutuhan gizi anak-anak kita dipasok dari tanah kita sendiri," ujar Nanang dengan optimis.

Ditambah oleh Waka III Zulfikar Demitry bahwa Lahan seluas 12 hektar milik Ponpes Madinah Al Munawaroh ini menerapkan konsep pertanian terintegrasi. Selain semangka yang menjadi primadona saat ini, lahan tersebut juga dioptimalkan untuk Peternakan Sapi dengan memanfaatkan tanaman pakan seperti rumput gajah.

"Kedepannya juga bisa untuk Hortikultura lainnya. Rencana penanaman pohon jeruk di sela-sela tanaman semangka sehingga mengubah "lahan tidur" bisa menjadi kawasan hijau yang bernilai ekonomi tinggi" ujarnya.

Anggota DPRD, Muhammad Taufik, mengaku kagum dengan pola pengelolaan lahan ini. "Ini adalah contoh nyata bagaimana pesantren bisa mandiri secara ekonomi sekaligus menjaga ekosistem pangan lokal," tambahnya.

Meskipun memiliki potensi luar biasa, H. Andi Mappelepui menyampaikan bahwa pengembangan kawasan ini masih menemui kendala akses. Saat ini, ponpes yang menampung santri putra dan sedang membangun ruang kelas baru untuk santriwati ini sangat membutuhkan dukungan infrastruktur.

Kebutuhan Mendesak Ponpes adalah Pembangunan Jalan Area Pondok Untuk mobilitas santri dan pengelola dan Jalan Usaha Tani untuk mempermudah distribusi hasil kebun menuju pasar agar biaya logistik lebih efisien.

Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sumbawa siap mengawal potensi lokal agar daerah tidak lagi bergantung pada pasokan buah dari luar. Dengan daerah yang subur, kemandirian pangan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang sedang dipanen (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Suasana Sabtu siang (24/01/2026) di Kecamatan Alas terasa berbeda. Di sela-sela agenda menghadiri resepsi pernikahan putri dari rekan sejawat mereka, Sri Wahyuni (Fraksi PKB) di Desa Kalimango, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menunjukkan sisi humanisnya dengan menyambangi warga dan aparatur kecamatan.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov, didampingi Wakil Ketua Zulfikar Demitry, SH., MH, beserta rombongan anggota dewan lainnya, memenuhi undangan hangat dari Camat Alas, Dr. Usman, SE., ME, untuk singgah di rumah dinasnya.

Pertemuan ini tak sekadar kunjungan formal, melainkan sebuah reuni penuh keakraban. Dr. Usman, yang sebelumnya pernah mengabdi sebagai Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sumbawa, menyambut para wakil rakyat tersebut selayaknya keluarga sendiri.

Di teras rumah dinas yang asri, telah tersedia suguhan khas hasil bumi Alas. Yang paling istimewa adalah Kopi Marente, racikan tangan dingin Roby, Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi asal Alas. Wangi kopi yang menyerbak dan segarnya es buah menjadi pendamping diskusi santai namun berisi antara legislatif, eksekutif, dan tokoh masyarakat setempat.

Sembari menikmati seruputan kopi, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin mulai membuka ruang dialog. Dengan nada rendah hati, ia bertanya langsung mengenai kondisi riil masyarakat Alas.

"Bagaimana kondisi warga di sini? Apakah ada persoalan mendesak yang sedang dihadapi masyarakat? tanya Nanang, menunjukkan empati seorang pemimpin yang ingin memastikan konstituennya dalam keadaan baik.

Merespons pertanyaan tersebut, Camat Alas melaporkan bahwa secara umum wilayah Alas dalam kondisi aman. Namun, ia tidak menampik adanya keresahan warga terkait kehadiran toko swalayan berjejaring di pusat kota yang sempat memicu penolakan karena dikhawatirkan mengancam keberlangsungan pedagang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Camat menjelaskan bahwa atas perintah Bupati dan dukungan Kepala Desa setempat, operasional toko swalayan tersebut telah dihentikan demi menjaga harmoni sosial.

Mendengar laporan itu, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin memberikan apresiasi sekaligus penekanan penting. Baginya, menjaga "piring nasi" pelaku UMKM adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Kami di DPRD sangat menekankan pentingnya menjaga kondusivitas. Camat dan seluruh jajaran harus terus mengawal aspirasi masyarakat dan pelaku UMKM sekitar. Ekonomi kerakyatan adalah fondasi kita, jadi setiap kebijakan yang masuk ke desa harus benar-benar selaras dengan kepentingan warga lokal," tegas Nanang di hadapan para tokoh masyarakat.

Kunjungan singkat namun bermakna ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang cair antara dewan dan pemerintah kecamatan. Bagi DPRD Sumbawa, menyerap aspirasi tidak harus selalu di ruang rapat yang kaku, terkadang solusi justru lahir dari obrolan hangat di atas meja kopi rakyat. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Sumbawa baru-baru ini mengakibatkan banjir di hampir seluruh wilayah. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS, Adizul Syahabuddin, SP., M.Si., angkat bicara mengenai akar permasalahan yang menyebabkan bencana tahunan ini kian parah.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini menilai bahwa banjir yang meluas bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak nyata dari rusaknya ekosistem hutan di wilayah hulu. Menurutnya, kondisi hutan saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat berbagai aktivitas eksploitasi yang tidak terkendali.

Azet akrab disapa memaparkan ada tiga faktor utama yang merusak hutan di Sumbawa, yakni ilegal logging, ilegal mining (pertambangan liar), serta alih fungsi lahan hutan menjadi areal tanam jagung.

"Hutan kita sudah rusak. Akibat tidak ada lagi akar tanaman yang berfungsi menahan air hujan, air langsung turun ke bawah membawa material yang merusak infrastruktur jalan dan pemukiman," ujar Azet pada Jumat (23/1).

Ia menjelaskan bahwa mekanisme alamiah hutan sebagai penyerap air telah hilang. Hal ini menciptakan efek domino di mana masyarakat di wilayah hilir selalu menjadi korban setiap kali hujan deras mengguyur wilayah hulu.

 "Begitu hujan deras di wilayah hulu, korbannya adalah warga yang ada di hilir. Air hujan meluncur tanpa penahan karena fungsi hutan sebagai spons alami sudah hilang," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan pengrusakan hutan.

"Bukan hanya tugas pemerintah untuk menjaga hutan dan lingkungan kita. Setiap elemen masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga dan melestarikannya," tambah Azet.

Ia berharap kejadian banjir yang merata di Kabupaten Sumbawa kali ini menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk mengevaluasi cara mengelola alam, demi keselamatan generasi mendatang.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Rencana masuknya program investasi unggas terintegrasi bernilai triliun rupiah di Kabupaten Sumbawa mendapat atensi serius dari parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar angka investasi, namun abai terhadap nasib peternak kecil dan pelaku UMKM lokal.

Kritik dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Sumbawa ke-67 di Gedung DPRD, Rabu (21/1/2026).

Sebagai wakil rakyat, Muhammad Takdir mempertanyakan skema kerja sama program yang diprediksi akan menguasai rantai produksi secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan kebutuhan lahan mencapai 10 hektare, muncul kekhawatiran akan terjadinya monopoli pasar yang dapat mematikan usaha rakyat.

"Pertanyaan mendasarnya, di mana posisi peternak kecil dan UMKM kita nantinya? Jika pasar dari hulu sampai hilir dikuasai oleh satu program besar, apakah ini tidak akan membunuh para peternak kecil yang selama ini mencari keuntungan terbatas untuk menyambung hidup?" tegas Takdir.

Ketua Fraksi PKS ini menekankan bahwa pemerintah daerah wajib bersikap transparan sebelum program tersebut dieksekusi. Menurutnya, tanpa regulasi dan skema pelibatan yang jelas, investasi besar justru berisiko menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat lokal.

Beberapa poin krusial yang diminta DPRD untuk diperjelas antara lain, Mekanisme Pelibatan Lokal. Bagaimana peternak kecil dilibatkan dalam rantai pasok.

Perlindungan Pasarnya, Jaminan agar produk investasi besar tidak membentur harga jual peternak mandiri.

Juga pemberdayaan UMKM, bagaimana skema serapan tenaga kerja dan kemitraan dengan pengusaha lokal.

Meski melayangkan kritik tajam, Takdir menyatakan bahwa pada prinsipnya DPRD mendukung setiap upaya pembangunan yang masuk ke daerah. Namun, dukungan tersebut bukanlah "cek kosong", melainkan dukungan yang bersyarat pada perlindungan rakyat kecil.

"Kami mendukung program yang positif bagi ekonomi daerah. Tapi semuanya harus dipaparkan secara detail. Jangan sampai kita terjebak pada euforia investasi besar, tapi pada akhirnya justru memutus mata rantai hidup peternak kita sendiri," tambah legislator yang dikenal vokal tersebut.

Sorotan dari Komisi IV ini menjadi sinyal kuat bahwa legislatif akan memperketat pengawasan terhadap setiap program strategis yang masuk ke Sumbawa. DPRD berharap pemerintah daerah bertindak lebih inklusif dalam merancang pembangunan agar kesejahteraan yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata, bukan hanya oleh segelintir korporasi.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa yang ke-67 pada Rabu (21/1/2026). Rapat yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov.

Dalam sambutannya, Nanang Nasiruddin menegaskan bahwa peringatan hari jadi tahun ini bukan sekadar perayaan seremonial tahunan. Ia menyebut momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat tekad kolektif seluruh elemen masyarakat.

"Hari ini adalah momentum bagi kita untuk merenung dan mengevaluasi, sekaligus memupuk semangat baru. Mari kita perkuat tekad untuk melangkah, gerak bersama menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera," ujar Nanang di hadapan forum.

Ketua DPRD memberikan apresiasi khusus kepada berbagai pihak yang telah menjadi pilar pembangunan di Tana Samawa. Ia secara spesifik menyoroti peran institusi pendidikan yang berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara konsisten, serta dedikasi ASN yang menjadi mesin penggerak pelayanan publik.

Tak lupa, Nanang juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Kepolisian yang telah menjaga kondusivitas wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan keamanan.

Setelah mendengarkan pidato dari Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Nanang Nasiruddin kembali menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi. Ia mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan nilai-nilai luhur adat istiadat sebagai inspirasi dalam bekerja.

Menariknya, Nanang menutup narasinya dengan sebuah kutipan bait Lawas (puisi tradisional Sumbawa) yang sarat makna bahwa tanah Sumbawa tanah yang subur dan membawa kemakmuran, bergerak kita semua, menjunjung adat istiadat membawa masyarakat unggul sejahtera.

"Nilai-nilai adiluhur ini harus menjadi support system bagi pembangunan. Kita ingin meningkatkan martabat Tana Samawa melalui kerja nyata yang terintegrasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat," tegasnya.

Rapat Paripurna HUT ke-67 ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran kepala perangkat daerah. Suasana rapat berlangsung penuh semangat optimisme untuk membawa Kabupaten Sumbawa ke level yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Semarak peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa yang mengusung semangat gerak bersama Sumbawa Unggul serta keberlanjutan lingkungan mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif. Namun, catatan kritis diberikan agar program tersebut tidak hanya berhenti pada agenda seremonial semata.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Fraksi Demokrat PPP Pembangunan H. Zainuddin Sirat, menyatakan dukungannya terhadap visi Bupati Sumbawa dalam mewujudkan daerah yang hijau dan lestari. Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak diukur dari seberapa banyak bibit yang ditanam, melainkan seberapa banyak pohon yang berhasil tumbuh dan hidup.

Kepada wartawan pada Rabu (21/1/2026), H. Zainuddin mengingatkan pemerintah daerah agar tradisi "senang menanam" harus dibarengi dengan manajemen perawatan dan pemeliharaan yang ketat.

"Kami sangat mendukung program Sumbawa Hijau Lestari ini. Namun, harapan kami jangan sampai ini hanya bersifat seremonial. Seringkali kita semangat saat menanam, tapi abai dalam pemeliharaan," ujarnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini mengusulkan adanya mekanisme evaluasi tahunan untuk mengukur efektivitas program penghijauan tersebut. Ia berharap pada peringatan HUT tahun depan, pemerintah mampu memaparkan data konkret mengenai keberlangsungan pohon yang ditanam tahun ini.

"Jika hari ini kita menanam seribu pohon, maka di ulang tahun yang akan datang kita harus evaluasi sisa berapa yang hidup. Harus ada hasil nyata dari kerja-kerja tahun 2025-2026 ini, sehingga slogan 'Sumbawa Hijau Lestari' benar-benar terwujud, bukan sekadar cita-cita," tegas H. Ude akrab.

Selain masalah lingkungan, H. Zainuddin Sirat juga menyoroti aspek tata kelola birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ia mencermati masih adanya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh pejabat sementara atau belum definitif.

Menurutnya, kekosongan kepala dinas yang definitif dapat menghambat optimalisasi kinerja pelayanan publik dan pencapaian target-target pemerintah daerah.

"Agar roda pemerintahan bekerja optimal, kami memohon kepada Bapak Bupati untuk segera melengkapi jabatan-jabatan di OPD yang masih lowong. Kepemimpinan yang definitif sangat penting agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan program bisa berjalan lebih maksimal," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi lingkungan yang terukur dan birokrasi yang kuat, diharapkan visi besar pembangunan Kabupaten Sumbawa dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kehadiran sejumlah proyek strategis yang diresmikan dalam rangka HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa mendapat apresiasi tinggi dari lembaga legislatif. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH., menilai capaian pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, merupakan sebuah lompatan besar meski dalam masa jabatan yang belum genap satu tahun.

Ditemui usai peresmian Gedung C dan H RSUD Sumbawa di Sering, Selasa (20/1/2026), Zulfikar mengungkapkan rasa bangganya atas komitmen Pemerintah Daerah yang mampu mengoptimalisasi anggaran di tengah berbagai tantangan pemangkasan dana dari pusat.

Zulfikar menyoroti hadirnya gedung-gedung baru seperti Gedung BKPSDM dan Gedung DP2KBP3A sebagai langkah konkret dalam memperbaiki birokrasi dan perlindungan sosial.

"Kami di pimpinan DPRD mengapresiasi ikhtiar Pak Bupati. Pembangunan Gedung BKPSDM adalah jantung untuk mencetak ASN yang berintegritas, sementara Gedung DP2KBP3A adalah rumah aman bagi perlindungan perempuan dan anak. Ini adalah pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Bang Ikang ini.

Ia juga menambahkan bahwa rampungnya fasilitas gedung C dan H di RSUD Sumbawa adalah bukti tanggung jawab moril Bupati dalam menuntaskan visi-misi yang tertuang dalam RPJMD. "Belum satu tahun menjabat, tapi akselerasinya luar biasa. Ini adalah kado indah bagi rakyat Sumbawa," tambahnya.

Selain infrastruktur bangunan, Zulfikar memberikan catatan khusus yang mendalam mengenai kepedulian Bupati terhadap kelestarian alam. Menurutnya, kegigihan Bupati Jarot dalam melakukan penghijauan dan safari penanaman pohon di berbagai kecamatan adalah langkah penyelamatan masa depan.

"Satu hal yang sangat menarik adalah bagaimana Pak Bupati begitu peka terhadap keberlangsungan hutan kita. Kondisi hutan lindung kita saat ini memprihatinkan, seringkali muncul kekhawatiran banjir saat musim hujan tiba. Langkah Bupati menghijaukan kembali Sumbawa adalah bentuk tanggung jawab moril terhadap generasi mendatang," tegas Zulfikar.

Menutup pernyataannya, pimpinan DPRD ini berharap agar kemegahan gedung-gedung yang telah diresmikan—termasuk Taman Sabalong Samalewa yang baru ditata—diikuti dengan peningkatan etos kerja ASN.

"Gedung sudah megah, fasilitas sudah digital. Kini saatnya pelayanan publik juga harus semakin prima, responsif, dan penuh empati, sebagaimana harapan kita bersama untuk Sumbawa yang Unggul dan Sejahtera," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, SH., M.Kn., memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Hal ini disampaikan Gitta saat menghadiri peresmian sejumlah proyek pembangunan strategis dalam rangka HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 yang dipusatkan di halaman RSUD Sumbawa, Sering, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry, SH., MH., serta mantan Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah ini, menjadi kado spesial bagi masyarakat Sumbawa di awal tahun 2026.

Ditemui usai acara, Gitta Liesbano menyatakan bahwa DPRD terus mengawal proses pembangunan dari sisi penganggaran hingga pengawasan. Ia menyambut positif laporan capaian kinerja pengadaan tahun 2025 yang meraih Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebesar 82,19 dengan predikat "Baik".

"Kami di lembaga legislatif melihat ini sebagai langkah maju. Angka investasi pembangunan sebesar 146,8 miliar rupiah melalui berbagai paket pengadaan menunjukkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peresmian hari ini adalah bukti dari kerja kolektif dan kesabaran kita semua dalam membangun daerah," ujar Gitta.

Gitta memberikan perhatian khusus pada peresmian Gedung C dan Gedung H RSUD Sumbawa. Gedung C yang didesain modern dengan sistem sensor ini akan memperkuat layanan IGD, ICU, hingga fasilitas cat lab Sementara Gedung H menjadi solusi bagi penanganan kesehatan jiwa yang angkanya cukup tinggi di NTB.

"Gedung H adalah bentuk kepedulian negara dalam menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih manusiawi. Ini selaras dengan visi perlindungan sosial yang kami dorong di DPRD," tambahnya.

Selain sektor kesehatan, Gitta juga menyoroti peresmian Gedung DP2KBP3A sebagai 'Rumah Aman' bagi perlindungan perempuan dan anak, serta Gedung BKPSDM sebagai pusat pengembangan integritas aparatur sipil negara.

Terkait peresmian Taman/Simpang Sabalong Samalewa dan penataan fasilitas umum lainnya, Gitta menilai hal tersebut sangat penting untuk identitas kota. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal beton, tetapi juga tentang menyediakan ruang bagi warga untuk berinteraksi dan berolahraga.

"Penataan Simpang Sabalong Samalewa, taman kerato yang multifungsi, hingga rencana Sumbawa Convention Hall menunjukkan arah pembangunan yang modern namun tetap menjaga identitas daerah. Kami di DPRD mendukung penuh transformasi fasilitas umum seperti lapangan sepak bola di kecamatan yang juga akan ditata lebih modern," jelas politisi PDIP ini.

Menutup pernyataannya, Gitta Liesbano mengamini pesan Bupati bahwa kemegahan bangunan harus dibarengi dengan kualitas pelayanan. Ia menekankan agar fasilitas yang telah dibangun dengan dana rakyat ini dirawat dengan penuh tanggung jawab.

"Sesuai dengan semangat pantun yang disampaikan Bapak Bupati, gedung sudah jadi maka harus dijaga bersama. Namun yang paling penting, pelayanannya harus prima. Jangan sampai gedungnya mewah, tapi masyarakat masih mengeluhkan antrean atau layanan yang lambat," tegas Gitta.

Gitta berharap momentum HUT Sumbawa ke-67 ini menjadi titik lari "maraton" bagi seluruh elemen daerah untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan Sumbawa yang Sabalong Samalewa.

Adapun Daftar Proyek Strategis yang Diresmikan diantaranya Gedung C RSUD Sumbawa (Layanan IGD, ICU, Farmasi, Cat Lab), Gedung H RSUD Sumbawa (Layanan Kesehatan Jiwa), Gedung BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Gedung DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Taman Sabalong Samalewa. (Am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan dukungan penuh dan apresiasi tinggi atas terobosan Pemerintah Daerah dalam meluncurkan Bale Mula (Balai Entrepreneur Muda Milenial). Program yang diresmikan langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., ini dinilai sebagai kado terbaik bagi anak muda dalam rangkaian HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Hadir mewakili lembaga legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., turut menyaksikan prosesi peluncuran yang berlangsung semarak di tengah suasana Car Free Night Lapangan Pahlawan, Sabtu malam (17/1/2026).Dirinya juga turut serta menandatangani komitmen bersama mendukung program tersebut bersama dengan para mitra dari perbankan.

Tinjau Stand Mitra dan Dukung Ekosistem UMKM

Usai prosesi peresmian, Zulfikar Demitry bersama jajaran Pimpinan Daerah lainnya melakukan peninjauan ke sejumlah stand mitra pendamping dan pendukung Bale Mula. Di antaranya adalah stand Bank NTB Syariah, Bank Dinar, BNI, serta berbagai komunitas lokal yang menjadi pilar ekosistem ekonomi kreatif ini.

Zulfikar menyampaikan bahwa keterlibatan sektor perbankan dan dunia industri merupakan kunci keberhasilan program ini. "Kami di DPRD sangat mengapresiasi langkah Bupati yang tidak hanya membangun gedung, tapi membangun ekosistem. Kehadiran mitra seperti Bank NTB Syariah dan perbankan lainnya memberikan optimisme bahwa akses permodalan bagi anak muda kita akan lebih terbuka," ujarnya di sela-sela peninjauan stand.

Politisi NasDem yang akrab disapa Bang Ikang ini menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh visi Bale Mula sebagai rumah inkubator yang mendampingi pelaku usaha dari sisi manajemen hingga legalitas. Ia sepakat dengan pernyataan Bupati bahwa penguatan ekonomi daerah harus dimulai dengan membangun manusianya.

"Bale Mula adalah jawaban atas tantangan dunia kerja yang berubah cepat. Kami di legislatif akan terus mengawal agar program ini berjalan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial. Kita ingin anak-anak muda Sumbawa menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui karya-karya kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat nanti nantinya berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui PAD" tegas Ikang.

Apresiasi juga diberikan terhadap konsep acara yang memadukan modernitas dengan seni budaya lokal seperti Bagesa,Balawas dan Coffee Night. Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan lewat aksi minum kopi bersama adalah simbol kuat kolaborasi lintas sektor.

"Momentum HUT ke-67 ini harus menjadi titik balik bagi ekonomi lokal. Dengan adanya Bale Mula sebagai penghubung ke marketplace digital dan peluang investasi luas, kami yakin daya saing pengusaha muda Sumbawa akan semakin diperhitungkan di tingkat nasional menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Peluncuran Bale Mula ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD lainnya Andi Rusni SE.MM jajaran FKPD, serta ribuan warga Sumbawa yang menyambut antusias kehadiran rumah aspirasi entrepreneur muda tersebut.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., memberikan penekanan serius dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah yang digelar Rabu (14/1/2026), H. Zohran akrab disapa H Orek mengusulkan langkah strategis berupa pembentukan tim terpadu guna mencapai target yang lebih ambisius.

H. Zohran Orek menegaskan bahwa untuk mewujudkan visi Bupati dalam optimalisasi PAD, diperlukan perubahan pola kerja dari yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi kolaborasi lintas sektor.

Politisi senior NasDem ini optimis bahwa jika kebocoran anggaran diminimalisasi dan sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan maksimal, angka PAD Sumbawa bisa melonjak signifikan.

"Tahun ini PAD kita berada di angka Rp243 Miliar. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi, tahun 2026 kita bisa tembus di angka Rp300 Miliar. Syaratnya, semua kebocoran di OPD harus disinkronkan dan diminimalisasi," tegas H. Zohran di hadapan jajaran pimpinan OPD yang hadir.

Rekomendasi Pembentukan "Tim Optimalisasi PAD"

Sebagai langkah nyata, Komisi II secara resmi merekomendasikan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi PAD. H. Zohran merujuk pada keberhasilan daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan sistem tim kolaboratif untuk menggenjot pendapatan.

"Kami merekomendasikan agar segera dibentuk Tim Optimalisasi PAD. Seluruh OPD harus berkolaborasi di bawah koordinasi Bapenda. Dari hasil kunjungan kerja kami ke daerah lain, mereka sangat optimal setelah membentuk tim seperti ini," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan tim ini nantinya akan berfungsi untuk memastikan tidak ada korelasi yang terputus antar OPD pengampu pendapatan, juga melakukan penilaian (appraisal) yang objektif terhadap potensi pajak dan retribusi daerah.

Demikian pula dengan melakukan pengawasan bersama untuk memastikan setiap potensi pendapatan masuk ke kas daerah secara utuh.

H. Zohran menyayangkan laporan capaian beberapa sektor yang masih belum menyentuh angka 100 persen. Ia menilai hal tersebut bukan semata-mata karena minimnya potensi, melainkan karena ego sektoral atau kurangnya kerja sama antar instansi.

"Hasil laporan menunjukkan masih ada yang belum mencapai target maksimal. Hal ini terjadi karena tidak adanya kolaborasi; masing-masing berjalan sendiri. Padahal, jika kita bergerak bersama, hasilnya akan jauh lebih baik untuk kemaslahatan umat," ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, H. Zohran berharap Bapenda selaku leading sector dapat segera menindaklanjuti rekomendasi pembentukan tim ini agar perubahan pendapatan sudah mulai terlihat di awal tahun anggaran 2026. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Komisi II dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengonsultasikan regulasi dan perizinan budidaya kerang mutiara Jumat (9/1/2026). Langkah ini diambil seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor tersebut terhadap ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa.

Delegasi konsultasi ini dipimpin oleh H. Andi Mappelepui bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Marliaten,Abron Ishak, Sri Hastuti, dan Ema Yuniarti dan diterima oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bersama Bidang Pengawasan bidang perijinan DKP Provinsi NTB.

Fokus pada Kemudahan Izin dan Perlindungan Kelompok

Diskusi intensif yang berlangsung di kantor DKP Provinsi NTB tersebut berfokus pada penyederhanaan birokrasi perizinan budidaya. Komisi II menekankan pentingnya regulasi yang mendukung, mengingat budidaya mutiara kini menjadi tumpuan ekonomi bagi kelompok masyarakat di wilayah-wilayah strategis.

 "Alhamdulillah, saat ini budidaya kerang mutiara memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Kami ingin memastikan regulasi dari provinsi sejalan dengan semangat penguatan ekonomi lokal ini," ujar H. Andi Mappelepui di sela-sela pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti kemajuan pesat kelompok budidaya mutiara yang tersebar di beberapa desa dan wilayah kepulauan, di antaranya Desa Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Labuhan Burung, Kawasan Teluk Saleh

Disampaikan Kepala Dinas DKP Provinsi NTB Muslim ST.MSi bahwa dampak positif yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut mencakup terciptanya lapangan kerja baru hingga peningkatan pendapatan rumah tangga. Kawasan Teluk Saleh secara khusus dipandang sebagai aset emas yang membutuhkan pengawasan serta dukungan perizinan yang jelas agar investasi masyarakat lokal tetap terlindungi.

Sinergi Daerah dan Provinsi

Anggota DPRD lainnya, seperti Abron Ishak dan Marliaten, menambahkan bahwa sinkronisasi aturan antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat krusial. Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala teknis bagi kelompok nelayan kecil saat berhadapan dengan aturan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi.

"Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan DKP Provinsi NTB dapat memberikan pendampingan berkelanjutan sehingga sektor mutiara di Sumbawa tidak hanya unggul secara kualitas produk, tetapi juga tertib secara administrasi dan berkelanjutan secara ekologis"ujar Abron. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, SIP. memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) yang segera meresmikan Pos Sektor ke-7 di Kecamatan Lunyuk pada Januari 2026 ini.

Hal tersebut disampaikan Nyoman Wisma yang juga Anggota Banggar dar fraksi PDIP menanggapi arahan Kepala Dinas Damkartan, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel siaga serah terima tugas Regu Sip 3 ke Sip 1 di halaman Kantor Damkartan, Kamis (8/1/2026).

Menurut Nyoman Wisma, penambahan pos di wilayah selatan Sumbawa ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat terkait keamanan dan perlindungan dari ancaman kebakaran.

"Kami di Komisi II sangat mendukung dibukanya Pos Sektor Lunyuk. Ini adalah langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan cakupan layanan proteksi kebakaran semakin merata. Sejalan dengan visi misi daerah, kita ingin memberikan rasa aman yang sama bagi seluruh warga, baik di kota maupun di pelosok," ujar Nyoman Wisma.

Politisi PDIP dapil Lunyuk ini menekankan bahwa keberadaan pos permanen di gedung Pesangrahan Lunyuk dengan dukungan 16 personel adalah investasi penting bagi keselamatan jiwa dan aset masyarakat.

Nyoman Wisma menyoroti letak geografis Lunyuk yang cukup jauh dari pusat kota. Baginya, kunci keberhasilan pemadaman adalah kecepatan waktu tanggap (response time).

"Selama ini, kendala utama kita di wilayah jauh seperti Lunyuk adalah jarak tempuh. Dengan adanya pos baru ini, response time bisa diperpendek secara signifikan. Kita tidak ingin bantuan datang saat api sudah meratakan bangunan. Kehadiran personel di sana adalah solusi konkret yang memang dinantikan masyarakat," tambahnya.

Arahan Kadis Damkartan: Siaga Cuaca Ekstrem

Sebelumnya, dalam apel siaga tersebut, Kadis Damkartan H. Sahabuddin menginstruksikan seluruh personel untuk tetap dalam kondisi waspada penuh. Ia mengingatkan bahwa awal tahun 2026 diwarnai cuaca fluktuatif yang menyimpan potensi bencana ganda.

"Kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Panas terik bisa memicu kebakaran lahan dan pemukiman, sementara hujan deras memicu banjir. Personel harus siaga 24 jam untuk merespons panggilan darurat," tegas Haji Sahabuddin.

Terkait Pos Lunyuk, ia memastikan bahwa peresmiannya akan menjadi kado spesial pada momentum HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 bulan ini. "Tujuan utama kita adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar penanganan kebakaran dan penyelamatan lebih optimal," pungkas Kadis.

Nyoman Wisma berharap, kesiapsiagaan personel dan penambahan infrastruktur ini terus berlanjut ke kecamatan-kecamatan lain yang juga memiliki tingkat risiko tinggi. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Memasuki kuartal pertama tahun 2026, Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan taringnya sebagai lumbung pangan daerah. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Panen Raya Jagung yang dipusatkan di hamparan Orong Sele, Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa H.M Berlian Rayes SAg.M.M.Inov dan Gitta Liesbano SH MKn bersama Kapolres Sumbawa, Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Asisten I Setda Jaya Kusuma  Kepala Dinas Pertanian, jajaran anggota Forkopimda, anggota DPRD Dapil Utan, Kepala OPD, para Kepala Desa se-Kecamatan Utan, serta ratusan masyarakat dan kelompok tani setempat.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Jagung tetap menjadi komoditas unggulan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di wilayah barat Sumbawa.

"Panen raya di Orong Sele ini adalah bukti kerja keras para petani kita. Pemerintah dan DPRD terus berkomitmen untuk mengawal ketersediaan sarana produksi dan stabilitas harga agar hasil keringat petani terbayar dengan layak," ungkap H Berlian.

Senada dengan hal tersebut, kehadiran Ibu Kapolres dan unsur Forkopimda menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Keamanan dan kelancaran distribusi hasil panen menjadi prioritas guna memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.

Melalui momentum panen raya ini, diharapkan roda perekonomian di Kecamatan Utan dan Kabupaten Sumbawa pada umumnya dapat berputar lebih cepat. Dukungan infrastruktur pertanian dan pendampingan dari Dinas Pertanian akan terus ditingkatkan guna mengejar target produksi di tahun 2026.

"Semoga dengan hasil panen yang melimpah ini, kesejahteraan masyarakat khususnya para petani kita semakin meningkat dan barokah. Kita ingin pembangunan ini dirasakan langsung manfaatnya di tingkat bawah. Sesuai prinsip kita, hidup harus bermakna bagi sesama," pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pemetikan jagung secara simbolis oleh para pejabat yang hadir bersama para petani sebagai tanda dimulainya musim panen raya di wilayah Utan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, SIP. memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) yang segera meresmikan Pos Sektor ke-7 di Kecamatan Lunyuk pada Januari 2026 ini.

Hal tersebut disampaikan Nyoman Wisma menanggapi arahan Kepala Dinas Damkartan, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel siaga serah terima tugas Regu Sip 3 ke Sip 1 di halaman Kantor Damkartan, Kamis (8/1/2026).

Menurut Nyoman Wisma, penambahan pos di wilayah selatan Sumbawa ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat terkait keamanan dan perlindungan dari ancaman kebakaran.

"Kami di Komisi II sangat mendukung dibukanya Pos Sektor Lunyuk. Ini adalah langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan cakupan layanan proteksi kebakaran semakin merata. Sejalan dengan visi misi daerah, kita ingin memberikan rasa aman yang sama bagi seluruh warga, baik di kota maupun di pelosok," ujar Nyoman Wisma.

Politisi PDIP dapil Lunyuk ini menekankan bahwa keberadaan pos permanen di gedung Pesangrahan Lunyuk dengan dukungan 16 personel adalah investasi penting bagi keselamatan jiwa dan aset masyarakat.

Nyoman Wisma menyoroti letak geografis Lunyuk yang cukup jauh dari pusat kota. Baginya, kunci keberhasilan pemadaman adalah kecepatan waktu tanggap (response time).

"Selama ini, kendala utama kita di wilayah jauh seperti Lunyuk adalah jarak tempuh. Dengan adanya pos baru ini, response time bisa diperpendek secara signifikan. Kita tidak ingin bantuan datang saat api sudah meratakan bangunan. Kehadiran personel di sana adalah solusi konkret yang memang dinantikan masyarakat," tambahnya.

Arahan Kadis Damkartan: Siaga Cuaca Ekstrem

Sebelumnya, dalam apel siaga tersebut, Kadis Damkartan H. Sahabuddin menginstruksikan seluruh personel untuk tetap dalam kondisi waspada penuh. Ia mengingatkan bahwa awal tahun 2026 diwarnai cuaca fluktuatif yang menyimpan potensi bencana ganda.

"Kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Panas terik bisa memicu kebakaran lahan dan pemukiman, sementara hujan deras memicu banjir. Personel harus siaga 24 jam untuk merespons panggilan darurat," tegas Haji Sahabuddin.

Terkait Pos Lunyuk, ia memastikan bahwa peresmiannya akan menjadi kado spesial pada momentum HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 bulan ini. "Tujuan utama kita adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar penanganan kebakaran dan penyelamatan lebih optimal," pungkas Kadis.

Nyoman Wisma berharap, kesiapsiagaan personel dan penambahan infrastruktur ini terus berlanjut ke kecamatan-kecamatan lain yang juga memiliki tingkat risiko tinggi.(AM)

Sumbawa Besar, GAUNG NUSRA – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov, menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap rencana pembangunan SMA Unggul Garuda di Tanah Samawa. Hal ini disampaikan saat beliau mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) RI, Prof. Stella Christie, Ph.D., Kamis (8/1/2026).

Bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, dan jajaran Forkopimda, Nanang Nasiruddin turut serta meninjau langsung calon lokasi lahan di kawasan strategis Samota, tepatnya di area eks Sirkuit MXGP yang menjadi salah satu opsi utama pembangunan sekolah tersebut.

Nanang Nasiruddin menyampaikan bahwa kehadiran SMA Unggul Garuda merupakan momentum bersejarah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, proyek strategis nasional ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi putra-putri daerah.

"Hari ini, saya bersama Forkopimda menyambut Prof. Stella Christie untuk meninjau rencana lokasi Sekolah Garuda di kawasan Samota. Kunjungan ini kami harapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mendukung pengembangan sektor pendidikan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumbawa," ujar Nanang di sela-sela peninjauan.

Sebagai pimpinan legislatif, Nanang menekankan bahwa DPRD siap mengawal dari sisi regulasi dan dukungan kebijakan daerah agar program visi Presiden RI Prabowo Subianto ini dapat terealisasi dengan mulus di Sumbawa.

Apalagi, sekolah ini direncanakan menggunakan sistem boarding school dengan beasiswa penuh dan anggaran mencapai Rp213 miliar hingga Rp250 miliar.

"Ini adalah peluang besar. Dengan kurikulum standar internasional dan jaminan beasiswa ke universitas top dunia bagi lulusannya, kita sedang menyiapkan calon pemimpin bangsa dari rahim Sumbawa. Kami di DPRD akan memastikan prosesnya mendapat dukungan penuh secara administratif dan sosial," tambah politisi PKS tersebut.

Senada dengan kekaguman Wamendikti Prof. Stella terhadap lanskap Teluk Saleh, Nanang menilai kawasan Samota adalah pilihan yang cerdas. Lokasi yang berdampingan dengan fasilitas *Sport Center* dan area MXGP dinilai akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan modern.

"Kawasan Samota punya daya tarik yang luar biasa. Jika Sekolah Garuda berdiri di sini, ia akan menjadi ikon baru pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Peninjauan direncanakan akan berlanjut pada Jumat (9/1) ke lokasi alternatif kedua di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes. Kehadiran Ketua DPRD dalam seluruh rangkaian proses ini menunjukkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menjemput kemajuan bagi Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH., memberikan catatan kritis terkait maraknya pembangunan toko swalayan berjejaring (ritel modern) di Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Komisi II pada Kamis (8/1/2026), Zohran menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada kelengkapan administratif aplikasi OSS, tetapi harus melihat dampak nyata di lapangan.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, ini menghadirkan jajaran DPMPTSP, Diskoperindag, Dinas PUPR, Bagian Ekonomi, hingga Bagian Hukum untuk membedah gejolak perizinan ritel modern, khususnya yang terjadi di Kecamatan Alas.

Dalam pemaparannya, H. Zohran akrab disapa Haji Orek menyoroti mekanisme pengalihan izin yang sering kali luput dari pengawasan. Ia mencatat adanya fenomena di mana Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diajukan atas nama pribadi sebagai "toko", namun setelah izin terbit, operasionalnya diserahkan kepada manajemen ritel raksasa seperti Indomaret atau Alfamart.

"Setelah pemilik lahan memiliki izin, seolah-olah bebas diserahkan ke siapa saja. Masalahnya, tidak ada aturan tegas yang mengatur soal take over ini di tengah jalan. Padahal, KBLI-nya jelas untuk sembako dan lainnya. Kita harus jujur, menghadapi dua raksasa berjejaring saja kita sudah kalang kabut, bagaimana jika nanti masuk kompetitor lain ? Konflik sosial ini nyata," tegas politisi senior NasDem tersebut.

Poin paling krusial yang disampaikan Haji Orek adalah mengenai nasib UMKM lokal yang diwajibkan masuk dalam kuota 20% rak ritel modern. Menurutnya, kemitraan selama ini sering kali memberatkan UMKM dari sisi permodalan karena sistem pembayaran yang memakan waktu lama.

"Jika Saya bicara sebagai praktisi usaha. Bermitra dengan ritel modern itu tidak mudah bagi UMKM karena masalah modal. Sistem Delivery Order (DO) mereka bisa memakan waktu 30 hingga 45 hari kerja untuk pencairan," jelas Haji Orek.

Ia memaparkan simulasi di mana UMKM bisa terjepit jika nota tagihan menumpuk hingga ratusan juta rupiah sementara pembayaran belum cair. Sebagai solusi, Zohran mengusulkan skema kemitraan tiga pihak yakni Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator, Ritel Modern sebagai penyedia pasar (marketplace) dan Bank NTB Syariah atau BPR NTB sebagai badan finansial yang menalangi pembayaran UMKM.

"Begitu DO masuk ke ritel modern, Bank NTB Syariah bisa langsung mencairkan dana ke UMKM tersebut sebagai penjamin. Dengan begitu, arus kas (cash flow) UMKM kita tetap bergerak dan mereka bisa tumbuh besar. Ini baru solusi, ada 'obatnya' bagi masyarakat, bukan sekadar janji ruang 20 persen saja," tambahnya.

Lebih lanjut, H. Zohran sepakat dengan wacana revisi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2017. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan detail berbasis rasio penduduk, bukan hanya jarak administratif.

"Kita harus berani mengevaluasi pemberian izin di wilayah yang sudah overload. Jika daya beli masyarakat di suatu titik sudah jenuh namun izin terus dibuka, UMKM di sekitarnya pasti mati. Kita dukung investasi, tapi Pemkab harus mengatur agar mereka diarahkan ke daerah yang memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi, bukan malah bertumpuk di satu lokasi yang sudah padat," tutupnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi II akan mengawal ketat formulasi pembiayaan UMKM dan memastikan regulasi terbaru mampu memproteksi pedagang lokal dari gempuran ritel modern.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran eksekutif pada Kamis (8/1) pagi. Rapat ini membahas polemik perizinan toko swalayan berjejaring (ritel modern) yang memicu gejolak sosial di Dusun Santong, Desa Dalam, Kecamatan Alas, serta strategi perlindungan UMKM lokal.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.IP, ini menghadirkan Dinas PMPTSP, Diskoperindag, Dinas PUPR, Dinas LH, Kabag Perekonomian dan instansi terkait lainnya. Fokus utama pembahasan adalah evaluasi regulasi dan penemuan celah dalam mekanisme perizinan saat ini.

Dalam rapat tersebut, terungkap fakta mengenai mekanisme perizinan Indomaret di Kecamatan Alas yang menjadi sorotan. Izin bangunan diajukan bukan oleh manajemen perusahaan waralaba, melainkan oleh perorangan (pemilik lahan) dengan fungsi bangunan sebagai "Toko/Usaha Perdagangan" biasa.

"Ada modus pengajuan izin bangunan atas nama pribadi, yang kemudian setelah izin terbit disewakan ke waralaba. Ini membuat kontrol pemerintah di awal menjadi lemah karena sistem mendeteksinya sebagai toko biasa," tegas I Nyoman Wisma.

Kepala Dinas PMPTSP dan Pejabat Dinas PUPR menjelaskan bahwa secara teknis dan administratif, permohonan tersebut telah memenuhi syarat (Clear and Clean) melalui sistem OSS, sehingga pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menolak penerbitan izin, meskipun belakangan diketahui bangunan tersebut digunakan untuk gerai Indomaret.

Selain masalah perizinan, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, menyoroti sistem pembayaran ritel modern yang dinilai memberatkan UMKM lokal. Saat ini, UMKM seringkali baru menerima pembayaran 30-45 hari setelah barang masuk.

"Pola pembayaran yang lama ini mematikan cashflow UMKM yang modalnya terbatas," ujar H. Zohran.

Sebagai solusi konkret, Komisi II mengusulkan skema kerja sama Tripartit yang melibatkan Pemda, Toko Berjejaring, dan Bank NTB Syariah atau lembaga finansial lainnya Dalam skema ini saat UMKM menyetor barang ke ritel modern (DO terbit), Bank NTB akan langsung membayar tunai ke UMKM dan Pihak ritel modern nantinya akan membayar tagihan tersebut kepada Bank NTB sesuai tempo yang disepakati.

"Skema Supply Chain Financing ini diharapkan membuat perputaran modal UMKM tetap sehat" imbihn H Orek akrab disapa.

Rapat tersebut menekankan bahwa Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak relevan dan mendesak untuk direvisi. Beberapa poin penting rekomendasi Komisi II meliputi ; Perubahan Basis Zonasi.Izin pendirian tidak lagi hanya berbasis jarak radius meter, melainkan berdasarkan Rasio Jumlah Penduduk di wilayah kecamatan.

Penegakan Kemitraan 20%. Ritel modern wajib menyediakan minimal 20% ruang usaha/rak strategis untuk produk UMKM lokal. Moratorium Terbatas: Pemda diminta menahan izin baru di kecamatan yang dinyatakan overload (kelebihan kuota) hingga regulasi baru disahkan.

DPRD menegaskan bahwa mereka tidak anti-investasi, namun investasi yang masuk harus meminimalisir konflik horizontal dan tidak boleh mematikan pedagang kecil di sekitarnya. (am)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id– Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat kerja krusial guna membedah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan pengelolaan aset daerah, Rabu (7/1/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma SIP mengungkap sejumlah persoalan klasik mulai dari aset yang "hilang" secara administratif hingga kendala digitalisasi pajak.

Fokus utama rapat tertuju pada aset lahan eks KTM Labangka seluas 226 hektar. Nyoman Wisma menyuarakan kekhawatirannya atas indikasi penguasaan lahan oleh pihak ketiga tanpa kontribusi nyata ke kas daerah.

"Penting untuk mencermati status sertifikat kita. Jangan sampai aset ada, tapi daerah tidak mendapatkan apa-apa karena dikuasai oknum," tegas Nyoman.

Kabag Aset BPKAD, Ade Chandra, ST mengakui adanya kemacetan sewa sejak pandemi COVID-19. Dari potensi 104 penyewa, tercatat baru 3 orang yang aktif membayar. Kendala diperparah dengan sengketa batas lahan dan ketidaksinkronan data fisik. Camat Labangka mengungkapkan bahwa masyarakat masih menawar tarif sewa di angka Rp500 ribu per hektar, jauh di bawah ketetapan Perda sebesar Rp2 juta per hektar.

Selain Labangka, lahan di kawasan strategis Samota juga tak luput dari sorotan. Komisi II mempertanyakan aktivitas pertanian jagung di lahan Pemda

Di sektor pajak, meski realisasi pajak restoran dan rumah makan tahun 2025 melampaui target (di atas 170%), masalah kebocoran tetap menjadi atensi. Penggunaan Tapping Box dinilai belum optimal karena faktor kejujuran wajib pajak.

"Tahun 2026, kita dorong integrasi pembayaran non-tunai lewat QRIS yang langsung masuk ke rekening penampungan. Kita ingin transparansi penuh agar tidak ada celah bagi oknum," tambah Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH.

Sektor peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumbawa juga mendapat catatan. Kabid Peternakan, Drh. Rini, memaparkan kondisi fasilitas Holding Ground yang memprihatinkan, termasuk timbangan yang rusak.

Anggota Komisi II, Ridwan, menyayangkan kondisi ini. "Sapi-sapi kita menginap dengan biaya hotel tapi fasilitasnya miris. Timbangan harus digital agar akurat, jangan hanya pakai perasaan (kasat mata). Ini menyangkut kepercayaan pengusaha dan PAD," tandasnya.

Di akhir rapat, Komisi II DPRD Sumbawa mengeluarkan sejumlah kesimpulan dan catatan tegas agar ; Pemda melakukan pemetaan ulang dengan koordinat GPS di Labangka untuk memisahkan lahan Pemda dengan milik warga/tambak.

Demikian pula mendorong BPN menuntaskan 490 bidang tanah milik daerah yang belum bersertifikat.

Termasuk Modernisasi RPH. Alokasi anggaran untuk perbaikan RPH Lunyuk dan upgrade laboratorium agar uji klinis ternak tidak perlu lagi dikirim ke Bali.

"Kami ingin di bulan Maret nanti sudah ada perkembangan signifikan. Jangan sampai kita bicara aset luas, tapi realisasinya hanya angka khayalan," tutup Nyoman Wisma. (AM)

PULAU BUNGIN.Amarmedia.co.id– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS, H. Andi Mappeleppui, menegaskan komitmennya dalam mengawal program pemberdayaan ekonomi pesisir. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya bantuan bibit kerang mutiara bagi Koperasi Bungin Bahari Sejahtera, Desa Pulau Bungin, yang ditinjau langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) pada Selasa (30/12/2025) lalu

Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Kabid Budidaya Dislutkan tersebut merupakan tindak lanjut atas inisiasi dan dorongan politik yang diperjuangkan H. Andi Mappeleppui guna memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat nelayan.

H. Andi Mappeleppui menyampaikan bahwa bantuan ini bukan sekadar pemberian simbolis, melainkan hasil dari serapan aspirasi warga Pulau Bungin yang menginginkan diversifikasi penghasilan di sektor kelautan.

"Kami di DPRD terus mendorong agar anggaran daerah dialokasikan pada program yang produktif. Budidaya kerang mutiara memiliki nilai ekonomi tinggi. Saya ingin memastikan bahwa bibit yang diterima anggota koperasi adalah bibit berkualitas yang siap budidaya," ujar politisi PKS tersebut saat dikonfirmasi.

Ia juga menambahkan bahwa kunjungan Dislutkan yang lalu sangat penting untuk memberikan pendampingan teknis kepada para anggota koperasi agar tingkat keberhasilan panen nantinya maksimal.

Menurut H. Andi Mappeleppui, Koperasi Bungin Bahari Sejahtera memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal. Dengan bantuan ini, ia berharap Pulau Bungin tidak hanya dikenal sebagai desa terpadat, tetapi juga sebagai sentra penghasil mutiara unggulan di Sumbawa.

"Tugas kami adalah membuka jalan melalui kebijakan dan anggaran. Selanjutnya, kami berharap masyarakat melalui koperasi dapat mengelola ini dengan profesional. Jika ini berhasil, kesejahteraan keluarga nelayan akan meningkat secara signifikan," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M., Inov., menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Pengurus Kabupaten (Pengkab) Muay Thai Sumbawa di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Senin (29/12/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menjadi ajang diskusi strategis mengenai masa depan cabang olahraga bela diri asal Thailand tersebut di Bumi Samawa. Selain untuk mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan terkini serta program pembinaan atlet yang tengah dijalankan oleh pengurus.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang Nasiruddin memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para pengurus Muay Thai yang secara konsisten membina generasi muda melalui jalur olahraga.

"Kami menyambut baik kedatangan Pengurus Muay Thai Sumbawa. Kami sangat mengapresiasi upaya mereka dalam membina generasi muda. Olahraga bukan sekadar fisik, tapi juga membangun karakter disiplin dan mental juara," ujar Nanang akrab disapa.

Ketua DPRD menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kebijakan dan organisasi olahraga. Ia berharap silaturahmi ini menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat untuk mendorong prestasi olahraga di kancah yang lebih luas.

"Harapan kami, tentu terjalin sinergi yang baik antara DPRD dan pengurus cabang olahraga demi kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Sumbawa. Kita ingin melihat atlet-atlet Muay Thai kita mampu berbicara banyak di tingkat provinsi maupun nasional," pungkasnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal program-program olahraga yang berdampak positif bagi pemuda dan peningkatan marwah daerah melalui prestasi atletik.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa dalam menggalakkan aksi menanam pohon secara serentak melalui program "Safari Menanam" mendapat respons positif dari legislatif. Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menilai gerakan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP., menyampaikan apresiasinya atas kiprah Pemda yang turun langsung ke lapangan. Namun, ia memberikan catatan kritis agar program ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka.

 Penguatan Kelompok Tani dan Peran Dana Pokir

Muhammad Zain menekankan bahwa kunci keberhasilan penghijauan bukan hanya pada proses menanam, tetapi pada keberlanjutan hidup tanaman tersebut. Ia menyarankan agar Pemda memperkuat peran kelompok tani, khususnya di kawasan perkebunan.

"Kita apresiasi semangat Safari Menanam ini. Namun, saran kami agar penanaman ini benar-benar tepat sasaran dengan memperkuat kelompok tani di daerah perkebunan. Mereka adalah ujung tombak yang berada di lokasi," ujar Muhammad Zain.

Lebih lanjut, politisi ini menyatakan kesiapan pihak legislatif untuk mengawal program ini melalui aspirasi masyarakat atau dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.

"Jika program ini selaras, kita bisa arahkan dana Pokir untuk membantu kelompok tani tersebut. Bantuan bisa berupa sarana perlindungan tanaman maupun biaya perawatan. Kami di legislatif akan mengawasi agar bantuan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh tanaman dan petani," tambahnya.

Belajar dari Program Gerhan: Pentingnya Pendampingan

Mengingat kondisi cuaca yang sering kali tidak menentu, Rozy mengingatkan bahwa saat ini adalah waktu yang sangat kritis untuk memelihara bibit yang telah tertanam. Ia merefleksikan keberhasilan dan kegagalan program penghijauan masa lalu, seperti program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

"Kita harus belajar dari masa lalu, seperti program Gerhan. Program itu sukses karena disertai dengan pendampingan yang ketat dan dukungan pembiayaan yang jelas. Menanam itu mudah, yang sulit adalah memastikan pohon itu tumbuh besar," jelasnya.

Komisi II berharap Pemda tidak melepas begitu saja bibit yang telah ditanam. Harus ada skema perlindungan dan perawatan tanaman perkebunan yang sistematis agar anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang percuma.

"Kita semua ingin program ini sukses. Jangan sampai kita menanam hari ini, lalu besok mati karena kurang perawatan atau gangguan ternak. Penguatan kelompok tani dan pendampingan lapangan adalah harga mati untuk menyukseskan Safari Menanam ini," tutup Rozy.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Sorotan tajam datang dari Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa menyusul temuan ribuan kendaraan dinas (randis) berpelat merah yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengevaluasi manajemen aset dan kedisiplinan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan data UPTB-UPPD Samsat Sumbawa per Maret 2025, tercatat sebanyak 1.029 unit kendaraan dinas menunggak pajak dan 863 unit Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU). Kondisi ini dinilai mencederai upaya daerah dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 H. Zohran, SH: "Aparatur Harus Menjadi Teladan, Bukan Memberi Contoh Buruk"

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, menyayangkan besarnya angka tunggakan tersebut. Menurutnya, kendaraan dinas adalah fasilitas penunjang kerja yang operasionalnya dibiayai oleh negara, termasuk komponen pajaknya.

"Sangat ironis jika kita meminta masyarakat taat pajak, sementara kendaraan yang dibeli dari uang rakyat justru menunggak. Ini soal keteladanan. Bagaimana kita mau bicara optimalisasi PAD jika internal Pemda sendiri tidak tertib administrasi," tegas H. Zohran saat dimintai keterangan Senin 29 Desember 2025.

Dirinya menekankan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan pajak kendaraan seharusnya sudah melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD.

"Kami di Komisi II akan mempertanyakan ini. Ke mana anggaran pemeliharaan itu dialokasikan jika pajaknya sampai menunggak? Ini harus diklarifikasi agar tidak menjadi temuan di kemudian hari," tambahnya.

Desak Sanksi dan Evaluasi Aset

Komisi II DPRD Sumbawa meminta Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola barang daerah untuk segera mengambil langkah konkret. H. Zohran mengusulkan beberapa langkah strategis diantaranya Inventarisir Ulang. Memastikan keberadaan fisik 1.029 unit kendaraan yang menunggak tersebut. Sanksi OPD Lalai..Memberikan teguran keras kepada kepala OPD yang sengaja tidak membayarkan pajak kendaraan dinasnya dan  memastikan pelunasan tunggakan sebesar Rp679 juta tersebut segera dilakukan agar dana bagi hasil pajak bisa kembali masuk ke kas daerah.

"Potensi pajak yang hilang mencapai ratusan juta rupiah. Nilai ini sangat berarti untuk pembangunan infrastruktur di Sumbawa. Kami tidak ingin kendala administratif seperti ini terus berulang setiap tahun," pungkas H. Zohran.

Sebelumnya, Plt. Kepala Samsat Sumbawa, Saharuddin, mencatat ada potensi pendapatan sekitar Rp679 juta per tahun dari 2.520 unit kendaraan dinas di Sumbawa. Namun, realisasinya terhambat oleh ribuan unit yang tidak taat pajak, termasuk perilaku 8.994 ASN yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ketaatan pajak di daerah. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id (16 Desember 2025)– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa, 16 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa melalui skema bagi hasil pajak, khususnya optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat

Rombongan Komisi II DPRD Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M.Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov yang juga Koordinator Komisi II. Turut hadir Pimpinan dan Anggota Komisi II, antara lain Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.IP, Wakil Ketua Muhammad Tahir, S.H., dan Sekretaris H. Zohran, S.H. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Penjabat Kepala Bidang Pajak Daerah BAPENDA Provinsi NTB, Hamid Fahmi Ardiyanto, S.E., M.Ec.Dev, beserta jajaran.

Kunjungan kerja ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pertemuan, Bapenda NTB menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PKB dan BBNKB dalam Perda terbaru dilakukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat.

Tarif PKB diturunkan dari 1,7% menjadi 1,03% (dengan tarif total PKB + Opsen sekitar 1,99%).Tarif BBNKB diturunkan dari 15% menjadi 9% (dengan tarif total BBNKB + Opsen sekitar 19,92%).

"Kami menyesuaikan pajak tahun sebelumnya, sehingga masyarakat tidak terbebani tarif yang tinggi. Bahkan, kami menurunkan tarif PKB di Perda baru," jelas Hamid.

Selain itu, Bapenda juga menetapkan tarif PKB sebesar 0,5% untuk kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M.Berlian Rayes, dan Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, secara khusus menyoroti pentingnya optimalisasi bagi hasil (opsen) PKB dan BBNKB untuk meningkatkan PAD Sumbawa.

I Nyoman Wisma menyebutkan bahwa realisasi sharing Opsen PKB dan BBNKB untuk Kabupaten Sumbawa hingga Triwulan III 2025 telah mencapai Rp 22.221.325.715. "Apa langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkannya?" tanya Wisma.

Pimpinan Komisi II, H. Zohran dan M. Tahir mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk bersinergi mengatasi tingginya potensi kendaraan tidak daftar ulang (PMB) dan mendorong mutasi kendaraan plat luar (non-NTB), terutama kendaraan operasional di PT Amman Mineral (AMNT) dan perusahaan tambang lainnya, demi memaksimalkan pendapatan opsen.

Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Hardianto ST,yang hadir turut menekankan pentingnya optimalisasi Opsen dan Pajak Alat Berat. Sementara itu, Anggota Dewan M. Zain meminta kejelasan terkait implementasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dari aktivitas pertambangan di Sumbawa.

DPRD Sumbawa juga menyampaikan beberapa usulan untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan publik diantaranya terhadap keringanan pajak, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, mengusulkan pembebasan atau penggratisan biaya balik nama kendaraan lama untuk mendorong ketaatan PKB tahunan yang berkelanjutan.

Terkait perluasan layanan, mengingat banyaknya potensi PMB, Kabag Keuangan Usman meminta Bapenda mendekatkan layanan Samsat ke masyarakat, seperti di Kecamatan Lunyuk dan Orong Telu, melalui program Samsat Desa dan layanan jemput bola.

Menanggapi masukan tersebut, Kabid Pajak Daerah BAPENDA Provinsi NTB, Hamid Fahmi Ardiyanto, menyampaikan beberapa tindak lanjut yang akan dan sudah dilakukan diantaranya Sosialisasi himbauan Mutasi

"Kami telah melakukan sosialisasi dan himbauan kepada PT AMNT untuk memutasikan kendaraan ke plat NTB guna memaksimalkan opsen.

Terhadap Evaluasi Nilai Jual Kabid Pengendalian Pajak Bapenda NTB, Isnaini menambahkan bahwa evaluasi berkala terhadap nilai jual kendaraan bermotor dilakukan untuk memastikan perhitungan PKB sesuai dengan kondisi tahun kendaraan.

Hal menarik dari jawaban Bapenda juga adalah akan dilakukan aktivasi Samsat Desa. Mengaktifkan program pelayanan Samsat di desa, seperti di Lombok Timur dan Lombok Tengah, sebagai model untuk diterapkan di Sumbawa, serta memfasilitasi pembayaran melalui koperasi setempat.

"Kita sambut baik sinergitas Kabupaten dan Provinsi. Harapannya, dengan bekerjasama, kita bisa mendapatkan hasil maksimal dari sektor opsen ini. Mari bekerja bersama untuk menyuarakan dan memaksimalkan pendapatan daerah," tutup Hamid. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan konsultasi ke Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa, 9 Desember 2025. Rombongan Komisi II dipimpin oleh Sekretaris Komisi II Zohran SH. disambut langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaludin Maladi S.Sos.MT, beserta jajaran, untuk mendiskusikan stabilitas harga dan ketersediaan komoditas di pasaran pada wilayah Sumbawa dan NTB 

Dampak Cuaca dan Pasokan Sentra Produksi

Kepala Dinas Perdagangan, Jamaludin Maladi, menyampaikan bahwa gejolak harga komoditas pangan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pengaruh cuaca dan berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi

Data fluktuasi harga beberapa komoditas dalam lima minggu terakhir menunjukkan pergerakan yang dinamis, sebagai berikut : 

Cabe Merah Keriting : Minggu 1 sampai 4 mengalami penurunan harga, dan minggu ke 5 mengalami kenaikan harga . (total -2%)

Cabe Merah Besar : Minggu ke 2 mengalami kenaikan harga, minggu ke 3 mengalami penurunan dan minggu ke 4 dan 5 sedikit mengalami kenaikan harga. (total -0,3%)

Cabe Rawit Merah : Minggu ke 2 mengalami penurunan harga dan minggu ke 3,4 sedikit mengalami kenaikan harga. Pada minggu ke 5 mengalami kenaikan harga secara drastis. (total +5%)

Cabe Rawit Hijau : Minggu ke 2 mengalami penurunan harga, dan minggu ke 3,4 sedikit mengalami kenaikan harga. Pada minggu ke 5 mengalami kenaikan harga secara drastis. (total +2%)

Bawang Merah : Mengalami kenaikan harga pada minggu ke 3,4 dan 5. (total +2%)

Tomat : Mengalami kenaikan harga pada minggu ke 2, 3 dan 4. (total +13%)

"Komoditi bergejolak juga karena berkurangnya pasukan dari daerah produksi" imbuhnya seperti Cabe Merah Keriting dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami penurunan sebesar 2%, Cabe Merah Besar dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami kenaikan sebesar 1 %, Cabe Rawit Merah dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami kenaikan sebesar 21 %, Cabe Rawit Hijau dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami kenaikan sebesar 4 % 

Bawang Merah dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami kenaikan sebesar 2 % , Tomat dari minggu 1 sampai 5 terlihat mengalami kenaikan sebesar 8 % 

Ikan Kembung dan Tongkol dari minggu 1 sampai ke 5 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 2%.

 "Terlihat bahwa harga Tomat dan Cabai mengalami sedikit kenaikan. Salah satu solusi jangka panjangnya, jika memungkinkan, adalah masyarakat diimbau untuk menanam sendiri komoditas yang mudah bergejolak," ujar Jamaludin Maladi.

 Industrialisasi Pertanian dan Pola Kontrak

Jamaludin Maladi mencontohkan keberhasilan industrialisasi pertanian, khususnya di Lombok. Dengan adanya bendungan seperti Batujai dan di Lombok Tengah, lahan yang semula hanya bisa digarap sekali panen kini sudah bisa dua kali panen.

"Dulu saat musim Tomat berlimpah, harga bisa sangat murah, hanya Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk satu keranjang besar. Ini menunjukkan pentingnya teknologi dan industrialisasi pertanian," jelasnya.

Sekretaris Komisi 2 H Zohran menyoroti fenomena kenaikan harga Bawang Merah. Gejolak harga di sentra produksi seringkali dipengaruhi oleh pengusaha atau tengkulak yang melakukan pola kontrak atau  sistem tebas, yaitu membeli hasil panen bahkan sebelum komoditas dipanen dengan harga yang telah disepakati lebih dulu.

"Persoalan kontrak ini yang menyebabkan kadang harga di tingkat petani tidak sebanding. Kadang, para pengusaha ini datang dan mengontrak hasil panen Bawang Merah atau Cabai sebelum panen. Pola tebas  ini sudah mulai masif, bahkan di Jawa sudah lebih ekstrem di mana lahan belum beranak (belum ditanami/produksi) sudah dikontrak," pungkasnya.

Pola kontrak tersebut, yang didasari oleh kebutuhan modal atau pupuk oleh petani, menjadi salah satu faktor kompleks yang mempengaruhi tata niaga dan stabilitas harga komoditas pangan.(AM(

Mataram.Amarmedia.co.id,( 9 Desember 2025) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar konsultasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB untuk membahas secara mendalam isu stabilitas harga pangan dan tata kelola distribusi gas Elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah Sumbawa.

Konsultasi ini menyoroti tren harga komoditas pangan secara umum serta permasalahan yang sering muncul terkait kelangkaan dan penyalahgunaan Elpiji 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

Kepala Dinas Perdagangan Jamaludin Maladi S.Sos MT didampingi kepala bidang pengembangan perdagangan dalam negeri Endang Sri Wahyuni S.STP melaporkan bahwa stabilitas harga pangan di Kabupaten Sumbawa secara umum relatif terkendali. Namun, Komisi II meminta Disdag provinsi NTB untuk terus meningkatkan pengawasan dan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga, terutama menjelang hari-hari besar dan momen tertentu yang dapat memicu kenaikan permintaan.

Sekretaris Komisi II H Zohran SH menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh permainan harga atau penimbunan.

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi II Juliansyah SE secara tegas menyoroti permasalahan Elpiji 3 kg yang kerap disalahgunakan oleh pihak yang secara ekonomi mampu, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha.

Sementara itu Kadis Perdagangan provinsi NTB mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan hak masyarakat miskin. Ia memaparkan inisiatif untuk mengurangi potensi "dosa" ASN dan pihak mampu lainnya dengan mendorong penyediaan Elpiji non-subsidi di Sumbawa

"Kami mendorong adanya Elpiji non-subsidi di Sumbawa. Di Bima sudah ada, ini untuk wilayah timur. Saya sudah tawarkan ke Pertamina, ayolah buatkan. Supaya tidak diperebutkan hak orang lain oleh pegawai negeri, pengusaha kaya, petani kaya, atau nelayan kaya," ujar Kadis Perdagangan.

Sorotan Tajam pada Tata Kelola Pangkalan

Isu krusial lain yang diangkat adalah tata kelola distribusi di tingkat pangkalan, khususnya terkait alur dan kuota Elpiji 3 kg. Dewan menyoroti dugaan praktik di mana pangkalan tidak sepenuhnya menyalurkan kuota yang diterima (berdasarkan data KTP penerima manfaat) kepada masyarakat.

DPRD menemukan adanya kebingungan di masyarakat mengenai sistem kuota yang diterima pangkalan dari agen. Pangkalan diketahui mendapatkan jatah tertentu, dan terdapat isu mengenai kuota yang dialokasikan untuk "sub pangkalan" (sekitar 10% menurut aturan, namun diduga lebih besar) yang menjadi celah penyimpangan.

Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Disdag untuk meluruskan Alur Distribusi, Memastikan alur data kuota pangkalan, dari penerima manfaat (berdasarkan KTP) ke agen hingga ke Pertamina, berjalan transparan.

Demikian pula mengaktifkan Satgas dan Sosialisasi. "Kami mendorong Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk untuk terjun langsung dan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai hak mereka atas Elpiji bersubsidi" ujar Orek akrab disapa.

Demikian pula agar memperkuat pengawasan Pangkalan, menindak tegas pangkalan yang terbukti menyalahgunakan kuota, terutama yang terlalu banyak mengalokasikan jatah untuk pihak selain penerima manfaat langsung.

Kepala Dinas Perdagangan berjanji akan menindaklanjuti temuan dan masukan dari Komisi II. Disdag akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan aparat penegak hukum, untuk memperketat pengawasan, menjamin ketersediaan barang, dan memastikan subsidi tepat sasaran. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - Selasa 9 Desember 2025 – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram untuk membahas strategi "Pengembangan dan Promosi Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)" Kabupaten Sumbawa.

Rombongan Komisi IV yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., serta Pimpinan Komisi IV Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. dan H. Jabir, S.Pd., diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP.

Sumbawa Khawatir Pariwisata "Jomplang" dengan Lombok

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa ke Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB dipenuhi pertanyaan tajam terkait strategi pengembangan dan promosi wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sorotan utama pada ketertinggalan Sumbawa dibanding Lombok. Dipimpin Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dan Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, rombongan menyampaikan beberapa pertanyaan kunci yang menuntut jawaban konkret guna mengoptimalkan potensi pariwisata seperti Hiu Paus.

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menanyakan destinasi wisata prioritas dalam 1-3 tahun ke depan, serta potensi baru seperti Hiu Paus yang bisa segera diaktifkan untuk kontribusi PAD langsung. Mereka juga soroti strategi promosi yang telah dilakukan beserta kekurangannya, rencana branding daerah, optimalisasi promosi digital via IG, TikTok, YouTube, dan website, serta peluang kerjasama dengan influencer, travel agent, maupun platform nasional.

Pertanyaan mencakup sumber retribusi PAD potensial saat ini seperti parkir, restoran, hotel, jasa wisata, mekanisme pemungutannya apakah sudah digital dan transparan serta potensi belum tergarap. Komisi IV desak target peningkatan PAD pariwisata tahun depan, keberadaan kalender event tahunan sebagai magnet kunjungan, event berimpact ekonomi terbesar sejauh ini, dan peluang kolaborasi swasta untuk sponsor event.

Ketua  komisi IV  dan Anggota DPRD lainnya menanyakan kecukupan pelatihan pemandu wisata, UMKM, pengelola, peran desa wisata dan komunitas kreatif, hambatan utama kolaborasi pemerintah-pelaku usaha, sistem data terintegrasi kunjungan wisata; serta pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen destinasi dan promosi.

Dalam sesi konsultasi, Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, menyampaikan kekhawatiran mendalam DPRD terkait potensi wisata Sumbawa yang belum tergarap maksimal, terutama jika dibandingkan dengan kemajuan pariwisata di Pulau Lombok.

"Kami bertanya kepada Kepala Dinas, apa kira-kira potensi yang disorot oleh Provinsi terkait dengan Sumbawa? Ada beberapa, termasuk potensi Hiu Paus, dan sebagainya. Namun, kenyataannya potensi ini tidak ada efek signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa," ujar Muhammad Takdir.

Ia menyampaikan bahwa hambatan utama adalah kewenangan pengelolaan wilayah laut yang berada di tangan Provinsi, sehingga hasil dari potensi seperti Hiu Paus tidak langsung berdampak pada pendapatan daerah Sumbawa.

"Infrastruktur wisatanya, seperti di Lombok, begitu maju sekali. Sementara Sumbawa terasa jomplang dengan Lombok. Kapan Sumbawa bisa menyusul Lombok? Inilah yang kami harapkan kepada Provinsi untuk memperhatikan Sumbawa," tegas Takdir, menuntut adanya kesetaraan perhatian dan alokasi pembangunan.

Anggota Komisi IV lainnya yang turut hadir antara lain Syamsul Hidayat, S.E., M.Si., Sandi, S.Pd., M.M., Bunardi, A.Md.Pi., Sri Hastuti, Ema Yuniarti, H. Zainuddin Sirat, Edwan Purnama, H. Andi Mappeleppui, Ridwan, S.P., M.Si., Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Andi Rusni, S.E., M.M., dan Edy Syarifuddin.

Dispar NTB Siapkan Master Plan Komprehensif

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi sedang menyusun Master Plan Pengembangan Pariwisata di seluruh NTB, termasuk di Kabupaten Sumbawa.

Master Plan ini diharapkan menjadi panduan strategis yang komprehensif agar semua potensi wisata yang ada di Sumbawa, baik yang dikelola Kabupaten maupun yang bersinggungan dengan kewenangan Provinsi (seperti wisata bahari), dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

"Dinas Pariwisata Provinsi NTB merespons positif kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa dengan komitmen mempercepat pengembangan potensi wisata seperti kawasan Teluk Saleh  dan Hiu Paus di Teluk Saleh guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)" ujarnya 

Kepala Dispar NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menegaskan Master Plan Pariwisata NTB 2025-2029 yang sedang disusun akan menjadikan delapan kawasan strategis Sumbawa, termasuk Poto Tano-Maluk dan SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Gunung Tambora), sebagai prioritas utama dalam 1-3 tahun ke depan.

Prioritas Destinasi dan Potensi Baru

Destinasi prioritas mencakup konektivitas Sumbawa ke Mandalika dan Labuhan Bajo melalui infrastruktur laut-udara, dengan potensi wisata baru seperti konservasi Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu yang siap diaktifkan sebagai wisata edukasi berkelanjutan. Strategi promosi saat ini melibatkan kalender event 58 agenda tahunan NTB 2025, termasuk Festival Melala Sumbawa dan MotoGP Mandalika yang beri dampak ekonomi terbesar melalui multiplier effect hotel-UMKM, meski kekurangannya adalah infrastruktur digital belum merata.Branding daerah difokuskan pada "NTB Pariwisata Berkelas Dunia" via RPJMD 2025-2029, dengan promosi digital optimal di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan aplikasi seperti E-Rinjani.

Retribusi PAD potensial dari wisata meliputi parkir, restoran, hotel, dan jasa wisata bahari; mekanisme pemungutan sudah mulai digital via aplikasi namun belum sepenuhnya transparan di Sumbawa, dengan potensi tergarap seperti UMKM desa wisata.Target peningkatan PAD pariwisata 2026 minimal 30-50% dari baseline 2025, sejalan target kunjungan Mataram 400 ribu wisatawan. Peluang kerjasama terbuka lebar dengan influencer, travel agent, platform nasional, dan swasta untuk sponsor event seperti Senggigi Open Surfing; pelatihan pemandu wisata-UMKM sudah ada tapi perlu diperluas, dengan peran desa wisata dan komunitas kreatif sebagai penggerak utama.

Hambatan utama kolaborasi pemerintah-usaha adalah keterbatasan dana-SDM serta harmonisasi kewenangan laut (provinsi) vs darat (kabupaten), diatasi via sinergi RPJMD. Sistem data kunjungan wisata terintegrasi sedang dikembangkan dengan smart tourism, memanfaatkan teknologi untuk manajemen destinasi dan promosi via website desa wisata serta media sosial.Dispar NTB siap kolaborasi intensif dengan DPRD Sumbawa untuk realisasi langkah nyata.

Diharapkan kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata di Sumbawa agar tidak lagi tertinggal dari wilayah lain di NTB.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  (5 Desember 2025) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi (I, II, dan III) DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Jumat (5/12/2025) di Ruang Rapat Pimpinan, menjadi arena perdebatan sengit terkait rencana eksploitasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Konsesi Elang Dodo dan Rinti.

Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H.M Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, dan didampingi pimpinan komisi lainnya, mencerminkan adanya ketidakpuasan dan penolakan tegas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Komunikasi Sumbawa Menggugat (FKSM) dibawa komando Tonil Seran dan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D).

Pertanyaan Kunci dari Kepala Desa: Sebesar Apa Manfaatnya?

Kepala Desa Batu Tering, Alwan Hidayat, menyoroti kurangnya transparansi dan manfaat riil bagi masyarakat Sumbawa. Ia menantang PT AMNT untuk memberikan gambaran konkret mengenai hasil produksi tambang dan bagaimana hal itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Tolong gambarkan kepada kami seperti apa kemampuan produktivitas [tambang] itu, agar masyarakat Sumbawa itu kemudian bisa menerima manfaat sebanyak-banyak sebaik-baiknya untuk kesejahteraan," tegas Alwan, mewakili desakan agar operasional tambang tidak hanya menguntungkan perusahaan. Ia bahkan mengimbau semua pihak di luar struktur perusahaan untuk menolak sementara keberadaan tambang.

Anggota Komisi II DPRD, Muhammad Zain SIP mengakui bahwa penolakan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab moral dewan. Ia menyampaikan bahwa Komisi II telah melakukan site visit dan berkomunikasi intensif dengan masyarakat, serta mendesak perusahaan agar memasukkan pembangunan pabrik konsentrator di Sumbawa.

"Jika layak [beroperasi], apa yang diharapkan oleh masyarakat itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa... tetapi sebaliknya, jika tidak bermanfaat bagi kita untuk Sumbawa, tutup saja!" seru Muhammad Zain, mencerminkan sikap dewan yang akan memihak kepentingan rakyat.

Sementara itu, inisiator pendiri Seminar nasional pertambangan, Edy Sofyan Gole, menggunakan analogi kapal Titanic untuk menggambarkan bahaya jika proyek tambang ini diteruskan tanpa perhitungan matang.

"Ada tikus yang sengaja melubangkan kapal yang bernama Kabupaten Sumbawa ini, tapi kita melihat begitu saja dan silakan tenggelam," ujarnya, mengingatkan agar Sumbawa belajar dari pengalaman daerah lain yang mengalami 'kutukan sumber daya alam'. Ia menambahkan, pembukaan tambang akan mengancam ekologi, termasuk kekhawatiran ribuan pohon akan dipotong yang berdampak pada rusaknya embung air.

Sementara itu Tokoh masyarakat lainnya Salamuddin Maula  menyerukan agar pemerintah lebih fokus pada pembangunan yang terbarukan sebagai pokok mata pencaharian rakyat Sumbawa. " Kita bisa hidup tanpa tambang, sektor peternakan kita luar biasa jika dikelola dengan baik akan dahsyat bagi kesejahteraan masyarakat, Jagung  kita juga demikian melimpah belum lagi hasil lautnya.Kalau hutan kita di potong habis maka akan habis sumber air pertanian kita. Jangan mimpi jaringan irigasi kita akan penuh, dan sangat dikhawatirkan Bendungan Kita seperti Mamak akan habis airnya" ujar nya dengan penuh kesedihan dan air mata .

Komitmen dan Tiga Rekomendasi Penting

Meskipun sentimen penolakan kuat mendominasi, rapat tersebut berhasil menghasilkan tiga poin rekomendasi dari DPRD, yang merupakan tindak lanjut komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat:

1. Mendorong Pemkab Sumbawa meminta kejelasan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT, termasuk aspek kelayakan lingkungan, teknis-ekonomi, dan sosial.

2. Meminta kehadiran Presiden Direktur PT AMNT dalam RDP selanjutnya.

3. Melaksanakan kunjungan lapangan dan pengawasan bersama Pemerintah Daerah ke lokasi konsesi PT AMNT.

Dinamika RDP ini menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa berada pada posisi hati-hati, berupaya menyatukan aspirasi rakyat yang menolak dengan potensi investasi, sembari menunggu kepastian jaminan kesejahteraan dari pihak perusahaan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  — Proyeksi eksploitasi tambang oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Konsesi Elang Dodo dan Rinti menuai pro dan kontra yang memanas. Merespons aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi (I, II, dan III) pada Jumat, 5 Desember 2025, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II.

RDP ini menjadi forum penting yang mempertemukan pihak legislatif, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sumbawa, Kuasa Direksi PT AMNT, dan elemen masyarakat sipil, termasuk Forum Komunikasi Sumbawa Menggugat (FKSM) yang diketuai Tonil Seran, Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D), serta perwakilan Organisasi Kepemudaan dan Kampus.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, didampingi Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.I.P, Sekretaris Komisi 2 H Zohran SH.dan Wakil Ketua Komisi III Sri Wahyuni, S.AP.

Suara Rakyat: Tolak Tambang dan Kekhawatiran Kutukan Sumber Daya Alam

Dalam sesi hearing, pandangan menolak dari perwakilan masyarakat disampaikan dengan tegas dan emosional.

Imran, dari Sekretaris FKSM, menyatakan, "Perjalanan ini belum selesai, tapi dengan semangat yang kita punya, kita akan mencapai semua tujuan. Sumbawa Menggugat menolak eksploitasi PT AMNT!" Ia menekankan bahwa perjuangan ini didasari kesadaran untuk melindungi lingkungan dan memastikan hak rakyat terpenuhi.

Senada, perwakilan dari FK2D dan Kepala Desa Labuhan Burung Iwan Putra Dinata menyoroti pengalaman Kabupaten Sumbawa di masa lalu terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirasa tidak adil dibandingkan dengan daerah penghasil lainnya.

"Tahun lalu kita harus rela [mendapat] 57 M, sementara KSB sebagai daerah penghasil 156 M. Lalu Sumbawa dapat apa?" tanya Kepala Desa Labuhan Burung, menegaskan kekhawatiran agar kekeliruan masa lalu tidak terulang kembali, dan mereka sepakat menolak tambang bila tidak menjamin kemakmuran Sumbawa.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Dr. Dedy Hariwibowo, turut menanggapi kekhawatiran ini dengan rasional, menyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat tentang 'kutukan sumber daya alam' adalah hal yang sangat rasional. "Apabila tambang ini habis, maka kalau tidak siap sumber daya yang terbarukan lain. masyarakat itu akan kembali miskin lagi," katanya, menekankan pentingnya merencanakan sektor terbarukan seperti pertanian dan pariwisata.

Setelah mendengarkan paparan pro dan kontra dari semua pihak, RDP Lintas Komisi menghasilkan tiga poin rekomendasi penting yang bersifat mengikat bagi Pemerintah Daerah dan PT AMNT:

 1. Mendorong Pemkab Sumbawa untuk meminta kejelasan terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT di blok Elang Dodo dan Rinti, mencakup aspek kelayakan lingkungan, teknis-ekonomi, dan sosial, demi manfaat seluasnya bagi Sumbawa. 

 2. Meminta kehadiran Presiden Direktur PT AMNT untuk mengikuti diskusi atau hearing selanjutnya bersama Bupati, Pimpinan DPRD, jajaran Pemda, FK2D, FKSM, dan FKBD. 

3.DPRD Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan kunjungan lapangan atau pengawasan bersama Pemerintah Daerah Sumbawa ke lokasi konsesi PT AMNT. 

Wakil Ketua I DPRD H.M Berlian Rayes menyimpulkan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) harus dijaga dengan kehati-hatian. "Jangan tergopoh-gopoh... [sehingga] tak mendapat dampak yang berarti untuk kemakmuran rakyatnya bila dibandingkan dengan risiko," tutupnya, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal aspirasi rakyat Samawa.(AM)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov memimpin RDP Lintas Komisi I.II dan III.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa berlangsung memanas. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari Forum Komunikasi Sumbawa Menggugat (FKSM) yang di komandani Tonil Seran, Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D), hingga Forum Komunikasi BPD (FKBD), bersatu menyuarakan satu tuntutan tegas menolak eksploitasi tambang PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang Dodo dan Rinti.

RDP tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes, Hadir Komisi I, II, dan II bersama Pemda Sumbawa.

Masyarakat mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil sikap tegas agar Sumbawa tidak kembali menjadi korban "kekeliruan masa lalu" terkait bagi hasil tambang.

Sekretaris FKSM, Imran, menyatakan bahwa penolakan ini adalah hasil kesepakatan seluruh elemen masyarakat. "Satu kata, Sumbawa Menggugat, menolak eksploitasi PT AMNT.Kami akan berjalan lurus, tegak, dan tidak bisa terbayarkan oleh siapapun," tegas Imran.

FKSM menyoroti dugaan pergerakan diam-diam PT AMNT yang menyiapkan anggaran setara Rp 45 Miliar untuk eksplorasi di Blok Elang Dodo dan Rinti

Sementara' itu Kepala Desa Labuhan Burung Iwan Iskandar Putra menyoroti trauma pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) tambang di masa lalu. Ia membandingkan DBH, di mana KSB sebagai daerah penghasil mendapat Rp 156 M, sementara Sumbawa hanya mendapat Rp 57 M.

"Lalu Sumbawa dapat apa? Kami merasa berdosa jika kekeliruan masa lalu ini terjadi kembali. Kami ketinggalan jauh dibandingkan KSB dari segala hal infrastruktur," ujarnya.

Mewakili suara kepala desa, ia meminta DPRD untuk menghadirkan Presiden Direktur PT AMNT guna menanyakan konsep yang ditawarkan, sekaligus menuntut kejelasan status perizinan eksploitasi PT AMNT, apakah berada di Sumbawa atau Sumbawa Barat.

Ketua FKBD, Jupri akrab disapa Aron turut mendesak Pemerintah Daerah dan instansi terkait agar satu pandangan, satu pendapat, dan sepakat bersama rakyat menolak tambang jika tidak pro Kabupaten Sumbawa. "Jangan sampai kita hanya menerima bangkai atau gelondongan, sementara banjir dan masalah lain yang disalahkan Pemdes," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rates dalam tanggapannya menyimpulkan bahwa aktivitas penambangan berisiko tinggi namun tidak memberikan dampak memadai untuk kemakmuran rakyat. Ia menegaskan, DPRD secara bersama dengan masyarakat menolak eksploitasi tambang di Blok Elang Dodo dan Rinti Nika tidak jelas Manfaat bagi masyarakat Sumbawa.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda, Dr. Dedy Hariwibowo, mengapresiasi aspirasi rasional masyarakat. Ia menyetujui kekhawatiran publik mengenai Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam) yang bisa terjadi jika pengelolaan SDA hanya diserahkan pada satu pihak.

"Kami bersepakat sekali, jika ada eksploitasi tambang di daerah kita, harus ada jaminan bahwa kita sebagai daerah penghasil mendapat manfaat sebesar-besarnya," jelas Dr. Dedy.

Kepala Bappeda menambahkan, Pemerintah Daerah saat ini tengah berencana mengalihkan hasil tambang (jika ada) untuk mengembangkan sektor terbarukan (renewable resources) seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, sebagai strategi mitigasi jangka panjang.

Dalam sesi diskusi RDP menyoroti tiga hal dengan desakan keras agar DPRD: 1. Mengambil sikap tegas dan resmi menolak eksploitasi PT AMNT di seluruh konsesi Kabupaten Sumbawa.

2. Memanggil Presiden Direktur PT AMNT untuk klarifikasi status perizinan dan konsep yang ditawarkan.

3. Meminta Pemda untuk memprioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan sumber daya terbarukan untuk kemakmuran rakyat. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ridwan, S.P., M.Si., melayangkan kecaman keras terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul pernyataan yang dinilai melukai perasaan warga Sumbawa terkait kondisi jalan provinsi Rusak Sepi di biarin di wilayah tersebut.

Kecaman ini secara spesifik ditujukan pada pernyataan Kadis PUPR NTB mengenai kondisi jalan provinsi di Lintas Raberas, yang mencakup wilayah Desa Sebewe, Penyaring, dan Prajak.

Dalam pernyataannya, Ridwan dengan tegas membantah argumen atau narasi yang menyebut bahwa buruknya kondisi jalan tersebut disebabkan karena sepi pengguna kemudian dibiarin tidak diperbaiki.

Jalan provinsi di Lintas Raberas, yang melintasi Desa Sebewe, Penyaring, hingga Prajak itu bukan sepi. Itu adalah akses vital masyarakat. Pernyataan yang mengatakan jalan itu sepi sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, kondisi jalan yang rusak parah telah lama menjadi keluhan utama warga. Pernyataan dari pejabat provinsi yang terkesan meremehkan atau mencari alasan atas buruknya infrastruktur dinilai sangat tidak sensitif.

Lebih lanjut, Ridwan menilai bahwa Kepala Dinas PUPR NTB tidak menunjukkan sikap sebagai pejabat publik yang seharusnya melayani dan memahami kondisi riil di daerah.

"Seorang Kepala Dinas PUPR yang mengeluarkan pernyataan yang secara jelas melukai perasaan warga Sumbawa seperti ini, menurut saya, tidak pantas menjadi Kepala Dinas. Pernyataan tersebut menunjukkan minimnya empati dan pemahaman terhadap penderitaan masyarakat akibat infrastruktur yang tidak layak," tegas Ridwan.

Ridwan menuntut agar Kadis PUPR NTB segera menarik kembali pernyataannya dan lebih fokus pada penanganan serta perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Sumbawa yang telah lama terbengkalai. Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk memprioritaskan anggaran perbaikan jalan di Lintas Raberas demi kelancaran ekonomi dan keselamatan masyarakat setempat. (am)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 3 Desember 2025) – Jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen penuh terhadap pembangunan infrastruktur dengan menghadiri Syukuran Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80. Kegiatan yang berlangsung khidmat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa ini mengusung tema sentral: “Infrastruktur Pekerjaan Umum Bermanfaat Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Kehadiran DPRD diwakili langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., didampingi oleh Ketua Komisi I, Muhammad Faesal, S.A.P., M.M.Inov, serta Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P.

Kehadiran tiga pimpinan penting dari lembaga legislatif ini menjadi sinyal dukungan kuat DPRD terhadap program dan kerja nyata Dinas PUPR dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum berharga untuk memperkuat semangat kerja dan meningkatkan sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

"Kami hadir di sini untuk merayakan dedikasi dan pengabdian insan PU. Kegiatan ini harus menjadi titik tolak untuk memperkuat kolaborasi antara seluruh stakeholder terkait, demi kemajuan Kabupaten Sumbawa dan Indonesia secara umum," ujar Zulfikar.

Kepada awak media, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry menyampaikan pesan inspiratif yang mendalam kepada seluruh jajaran Dinas PUPR. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Bhakti PU bukan sekadar acara seremonial tahunan, tetapi merupakan pengingat penting akan esensi pengabdian.

 "Hari Bakti PU ini bukan hanya seremoni, tetapi pengingat bahwa pengabdian tidak boleh berhenti di meja kantor" tegas Zulfikar Demitry.

Dirinya kemudian mengajak seluruh insan PUPR untuk meningkatkan kualitas pengabdian mereka melalui pembedaan antara ‘Orang PU’ dan ‘Pegawai PU’.

"Saya mengajak seluruh insan PU: jadilah orang PU, bukan sekadar pegawai PU" serunya.

Menurut Zulfikar, Orang PU adalah mereka yang bekerja dengan hati, berani hadir di lapangan, memiliki kepekaan tinggi terhadap persoalan yang dialami rakyat, dan berkomitmen menuntaskan masalah hingga ke akar-akarnya. Sebaliknya, Pegawai PU hanya akan bekerja sesuai jam kantor.

 "Orang PU bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata. Selamat Hari Bakti PU. Tetap mengabdi, tetap melayani," tutupnya.

Peringatan Hari Bhakti PU ke-80 ini diharapkan dapat memacu semangat baru bagi Dinas PUPR Sumbawa untuk terus berinovasi dan bekerja keras dalam menyediakan infrastruktur yang layak, aman, dan menyejahterakan seluruh masyarakat Sumbawa. (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id –Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti keras rendahnya kualitas pekerjaan infrastruktur di tengah pelemahan fiskal daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD, Fraksi ini mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan setiap proyek pembangunan yang dibiayai anggaran negara berjalan sesuai standar.

Pemandangan Umum Fraksi disampaikan oleh Juru Bicara merangkap Ketua Fraksi, H. Zainuddin Sirat, pada Sidang Paripurna Kedua DPRD pada Kamis, 20 November 2025.

Ketergantungan Dana Transfer dan Defisit Anggaran

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mencermati postur RAPBD 2026 yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan Sumbawa pada dana transfer pusat.

"Pendapatan daerah dialokasikan sebesar Rp 1,89 triliun, yang turun drastis sebesar 22,82% (Rp 560,62 Miliar) dari tahun sebelumnya. Ketergantungan pada Dana Transfer masih tinggi dengan proporsi mencapai Rp 1,63 triliun" Hal ini menandakan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer serta menunjukkan masih rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD," tegas H. Zainuddin Sirat.

 Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 1,92 triliun, sehingga terdapat defisit yang disoroti Fraksi. Fraksi meminta Pemda melakukan langkah efisiensi dan mempercepat realisasi program.

Fraksi mendesak Pemda untuk lebih optimal mengelola kekayaan daerah dan meningkatkan kontribusi BUMD agar dapat mendongkrak PAD di masa mendatang.

Dalam catatan khususnya mengenai infrastruktur, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyampaikan kekecewaan mendalam atas kualitas pekerjaan jalan yang baru dilaksanakan.

 "Kami meminta penjelasan terkait pekerjaan pemeliharaan ruas Jalan Lantung – Ropang, yang baru dikerjakan, belum selesai dikerjakan bahkan sekarang sudah rusak kembali," ungkap H. Zainuddin Sirat. "Hal ini membuat masyarakat setempat sangat kecewa dan prihatin dengan kualitas jalan yang dikerjakan tahun 2025 ini."

Untuk perbaikan kualitas, Fraksi menyarankan Pemda Sumbawa untuk banyak belajar ke Bali terkait pembangunan jalan yang terbukti mantap dan berkelanjutan meskipun di medan pegunungan yang ekstrem.

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyampaikan sejumlah catatan prioritas di berbagai sektor seperti Infrastruktur. Mendesak kejelasan skala prioritas pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan penanggulangan banjir. Fraksi juga meminta pembangunan drainase permanen dan lebih lebar di ruas jalan negara sekitar Koramil, Puskesmas, dan Polsek Utan yang selalu kebanjiran saat musim hujan.

Dibidang Kesehatan, meminta Dinas terkait turun langsung mengecek kondisi masyarakat yang BPJS Kesehatan Gratis dari Pusatnya dinonaktifkan serta menyoroti buruknya fasilitas rawat inap di Puskesmas Plampang.

Di sektor Pendidikan, meminta perhatian pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan dan memastikan serapan anggaran berjalan tepat waktu.

Demikian pula dengan Ekonomi Lokal, mendesak kajian mendalam untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, serta mendorong pengembangan sektor industri dan pariwisata sebagai sumber PAD baru.

Tak luput Koperasi Pertambangan, fraksi juga mempertanyakan dan meminta penjelasan komprehensif terkait pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Salonong Bukit Lestari sebesar Rp 2 Miliar kepada 3.000 orang, yang baru pertama kali terjadi di Sumbawa.

fraksi juga meminta Bupati memperhatikan penataan bantaran kali Brang Biji agar bisa tertata rapi seperti bantaran kali di Kelurahan Lempeh.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menyatakan SETUJU dan siap membahas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat pembahasan selanjutnya.

Berikut adalah susunan Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa: H. Zainuddin Sirat Ketua Merangkap Anggota, Sri Wahyuni, S.AP (Wakil Ketua Merangkap Anggota) Saipul Arif ( Sekretaris Merangkap Anggota ), Juliansyah, SE ( Anggota ), Sri Hastuti (Anggota ) dan Ahmad Nawawi ( Anggota ) (Am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Tekanan fiskal berat yang dialami Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan perlunya kejelasan strategi Pemda, terutama dalam mengelola anggaran yang turun drastis di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Alen Taryadi, S.H., dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD pada Kamis, 20 November 2025 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes 

Fiskal Daerah Tertekan: Penurunan Transfer Rp 558 Miliar

Fraksi PKS mengawali dengan apresiasi terhadap tema pembangunan 2026, “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.”Namun, apresiasi ini dibarengi dengan catatan serius terkait kondisi keuangan daerah.

Juru bicara Alen Taryadi memaparkan bahwa APBD 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp 1,89 triliun, yang berarti mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 560,62 miliar dari tahun sebelumnya.

 "Penurunan terbesar terjadi pada pos pendapatan transfer, yang merosot sekitar Rp 558,28 miliar," jelas Alen Taryadi. "Kondisi ini berpotensi menekan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah secara keseluruhan."

Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp 1,92 triliun, menciptakan proyeksi defisit sebesar Rp 22,99 miliar yang akan ditutup dari estimasi SILPA 2025. PKS menekankan bahwa Raperda APBD ini harus dibahas cermat agar setiap rupiah memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Melihat kondisi fiskal yang tertekan, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah desakan strategis kepada Pemerintah Daerah diantaranya terhadap Inovasi PAD. Pemerintah daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi secara spesifik menyebut perlunya optimalisasi sektor pariwisata, BUMD, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terkait Mandatory Spending Fraksi PKS mengingatkan Pemda untuk memastikan alokasi wajib (mandatory spending) sesuai amanat undang-undang, yaitu minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Fraksi menekankan bahwa fokus belanja harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pelayanan publik.

Selain isu makro fiskal, Fraksi PKS juga menyoroti persoalan daerah yang dianggap mendesak dan menghambat kemajuan yakni 

Pasar Utan. Fraksi PKS menyoroti ketidakjelasan lokasi Pasar Utan. Ketidakpastian ini dinilai dapat menghambat peningkatan PAD dari sektor perdagangan serta merugikan para pedagang.

PKS menyoroti kasus banjir yang kerap terjadi di sejumlah kecamatan bagian barat, termasuk di Desa Stober, Dusun Batu Rea, Kecamatan Utan. Hal ini menandakan perlunya perencanaan mitigasi bencana yang lebih serius dan alokasi anggaran yang responsif.

Mengakhiri pandangan umumnya, PKS mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat luas, terutama pelayanan dasar dan pemulihan kondisi sosial-ekonomi. Fraksi PKS menyatakan menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya, seraya berharap penjelasan pemerintah akan lebih jelas, objektif, dan responsif terhadap persoalan aktual daerah. (AM/Naura)

Fraksi Soroti Ancaman Isolasi Desa Hingga Krisis Air Bersih di Tengah Pemangkasan Anggaran

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Kamis, 20 November 2025, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Dari pihak Pemerintah Daerah, hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo S.Sos MAP bersama Forkopimda dan kepala OPD.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sri Wahyuni, menyampaikan tanggapan fraksi yang menggarisbawahi urgensi APBD untuk benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama di tengah tekanan fiskal yang besar.

APBD 2026 menghadapi tantangan signifikan setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi yang memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 558,283 Miliar.

Anggaran Pendapatan Daerah turun sebesar 22,82% (Rp 560,62 Miliar), diikuti penurunan Belanja Daerah sebesar 21,79% (Rp 534,62 Miliar).

Fraksi PKB mengapresiasi tema pembangunan "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan," namun menekankan agar delapan program prioritas Pemda—mulai dari SDM unggul, penguatan budaya, hingga percepatan penurunan kemiskinan—tidak dijalankan secara seremonial dan harus memberikan dampak nyata.

Fraksi PKB secara spesifik mendesak Pemda memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang kritis dan berpotensi mengisolasi warga jika tidak segera ditangani diantaranya Jembatan Kayu Madu. " Jika jembatan di Desa Labuhan Sumbawa ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan satu dusun warga akan terisolir total" ujarnya 

Juga Jembatan Cinta, Penghubung antara Desa Kalimango dan Desa Baru Kecamatan Alas yang putus diterjang banjir sejak 2022 belum ada kejelasan pembangunan. Fraksi mendesak jembatan ini dibangun karena juga merupakan destinasi wisata potensial.

Terhadap Jalan Utama Meminta Pemda memprioritaskan perbaikan jalan SP Satu dan SP Dua Periode yang menjadi akses vital anak-anak SD dan SMP, serta jalan kabupaten SJN-Jotang, SJN Ongko, dan dalam wilayah Empang yang kondisinya memprihatinkan saat musim hujan.

Fraksi PKB juga menyoroti masalah pelayanan dasar yang harus menjadi kewajiban pemerintah. 

Terhadap Krisis Air Bersih, Fraksi mendesak Pemda dan PDAM membuat langkah strategis dalam pemenuhan air bersih. Kasus di Desa Labuhan Sumbawa di mana air PDAM tidak mengalir selama tujuh hari memaksa warga membeli air, menunjukkan perlunya solusi konkret untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai hak dasar, terutama dengan semakin bertambahnya perumahan BTN.

Masalah Persampahan. Fraksi meminta perhatian serius terhadap TPA Raberas dan TPA Lekong agar tidak ditutup Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak sesuai standar teknis. Selain itu, Fraksi mendesak pemerataan pembangunan TPA di Wilayah Timur Sumbawa.

Beberapa isu strategis lain yang menjadi perhatian Fraksi PKB meliputi Tenaga Kerja Lokal, Mendesak Pemda segera meng-upgrade sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap diserap oleh PT. Amman yang akan beroperasi di Elang dan Dodo Rinti.

Atas Tanah 50 Hektar, Meminta penjelasan Pemda mengenai nasib tanah seluas 50 hektar yang dibeli melalui mekanisme pinjaman yang saat ini terkesan terbengkalai dan tidak memberikan dampak produktif bagi daerah.

Fraksi PKB meminta kejelasan tentang sumber anggaran pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Produsen Salonong Bukit Lestari untuk menghindari gesekan di masyarakat, mengingat baru satu koperasi yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Fraksi PKB menutup pandangan umumnya dengan penekanan agar Belanja-Belanja Penataan Bangunan di luar pemeliharaan ditahan dan difokuskan kepada infrastruktur dasar mengingat kondisi berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut adalah susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumbawa yang menandatangani Pemandangan Umum tersebut:

Ketua SRI WAHYUNI, Wakil Ketua | Sukiman K, S.Pd.I,Sekretaris | Ridwan, S.P., M.Si , Bendahara Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov (AM/Mustika)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id –Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 yang menghadapi tekanan fiskal berat akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 558,283 Miliar, direspons cepat oleh Fraksi Partai Gelora Indonesia DPRD Sumbawa.

Dalam Laporan Pandangan Umum yang disampaikan juru bicara Fraksi, Sandi, S.Pd., MM, pada Sidang Paripurna Dewan, Kamis, 20 November 2025, Fraksi Gelora memberikan apresiasi atas adaptasi cepat Pemda, namun mendesak dilakukannya reformasi fiskal radikal untuk memutus ketergantungan pada Pusat.

Strategi Bertahan di Tengah Penurunan 22,82%

Fraksi Gelora mencatat bahwa RAPBD 2026 mengalami penurunan pendapatan total sebesar 22,82% (menjadi Rp 1,89 Triliun). Kondisi ini harus direspons bukan hanya dengan pemotongan, tetapi dengan penguatan pondasi ekonomi daerah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah Daerah menyusun RAPBD tepat waktu meskipun menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar," ujar Sandi. "Namun, penurunan ini harus menjadi momentum 'tancap gas'untuk meningkatkan Kemandirian Fiskal melalui optimalisasi PAD."

Fraksi Gelora menekankan perlunya evaluasi komprehensif terhadap seluruh sumber PAD, khususnya melalui digitalisasi layanan pajak daerah dan retribusi, serta peninjauan ulang terhadap BUMD.

Fraksi Gelora menyetujui tema RKPD 2026, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan.”Namun, mereka memberikan catatan keras terkait Belanja Daerah yang turun 21,79%.

Fraksi mendesak Pemda untuk memprioritaskan belanja mandatory seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar, meskipun terjadi pemangkasan anggaran. Fraksi Gelora secara eksplisit meminta Pemda mengurangi Belanja Non-Prioritas, khususnya kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, yang dinilai tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan.

Menyambut masuknya berbagai Program Strategis Nasional (PSN) seperti PKH, BPNT, dan Program Makan Bergizi Gratis, Fraksi Gelora meminta Pemda menyusun strategi konkret agar Sumbawa memperoleh manfaat maksimum dari program-program tersebut.

Dalam bidang pengentasan kemiskinan dan ekonomi masyarakat, Fraksi merekomendasikan Sinergi program pusat dan daerah, Pengembangan ekonomi lokal yang fokus pada UMKM, Koperasi, Pertanian, dan Perikanan dan memperluas akses pembiayaan dan pelatihan bagi masyarakat lapis bawah.

Fraksi Gelora juga mendesak percepatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk mewujudkan birokrasi yang unggul, serta memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan iklim.

"Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan APBD 2026 mampu menjawab tantangan kondisi fiskal sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tau dan Tana Samawa," tutup Sandi, sekaligus menegaskan kesiapan Fraksi Gelora untuk melanjutkan pembahasan RAPBD ke tahap berikutnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 mendapat catatan kritis dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa. Dalam Sidang Paripurna Kedua pada Kamis, 20 November 2025, Fraksi yang diwakili oleh juru bicara Hj. Jamilah, S.Pd.SD., menyampaikan Pemandangan Umum yang menggarisbawahi kekhawatiran serius terkait penurunan pendapatan daerah dan lemahnya strategi kemandirian fiskal.

Tanda Bahaya Penurunan Pendapatan: Sumbawa Terlalu Bergantung Pusat

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas tema pembangunan 2026, namun mencermati adanya ketidakselarasan antara narasi dengan realitas anggaran. Fokus utama kritik adalah Penurunan Transfer Pusat Signifikan. Fraksi PDI-P mempertanyakan kesiapan Pemda menyikapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Rp 2,126 Triliun menjadi Rp 1,568 Triliun (turun Rp 558,28 Miliar).

"Sumbawa tidak boleh selamanya menjadi 'daerah penerima', tanpa strategi kuat menuju kemandirian fiskal," tegas Hj. Jamilah.

Fraksi menilai penurunan total pendapatan daerah sebesar 22,82% (dari Rp 2,46 T menjadi Rp 1,89 T) sebagai wake-up call Desain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih normatif, tidak revolusioner.

Fraksi menyoroti potensi besar dari sektor Tambang/Minerba, Peternakan Sapi, Pariwisata Alam, Jasa Pelabuhan, dan optimalisasi aset daerah yang belum tergarap maksimal. "Jika daerah tidak berani meningkatkan PAD, maka rakyat akan terus menjadi korban ketika transfer pusat dipotong," tambahnya.

Dalam menanggapi Delapan Prioritas Pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung tema "Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul", tetapi mencatat alokasi anggaran belum berpihak.Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,91 poin dan Kemiskinan 10,86% dinilai tidak akan tercapai tanpa keberpihakan anggaran signifikan pada Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Jaring Pengaman Sosial.

Terhadap kondisi infrastruktur jalan Data menunjukkan 52% jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak parah, sebuah ketimpangan yang menghambat distribusi hasil pertanian dan aksesibilitas layanan dasar. Fraksi meminta penguatan alokasi anggaran serius untuk infrastruktur desa, jaringan irigasi, dan jalan produksi. 

Untuk Belanja Daerah dan Defisit, Fraksi menilai Penurunan belanja daerah sebesar 21,79% (menjadi Rp 1,92 Triliun) tidak dijelaskan secara rinci pos mana yang dikurangi, sehingga rentan kehilangan akuntabilitas. Ketergantungan menutup defisit melalui SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) juga dinilai tidak mencerminkan perencanaan yang optimal.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan empat isu strategis yang membutuhkan kepastian kebijakan Pemda pada APBD 2026 yakni Kelanjutan pembangunan dan pemulihan aktivitas Pasar Utan harus dijadikan prioritas pemulihan ekonomi 2026, sebagai urat nadi ekonomi dan kontributor potensial PAD wilayah Barat.

Fraksi menegaskan bahwa masalah persampahan, yang berdampak pada kesehatan dan estetika, memerlukan respons kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi.

 Aktivitas ilegal di kawasan hutan penyangga Bendungan Beringin Sila dikhawatirkan mempercepat sedimentasi dan menurunkan umur teknis bendungan vital tersebut. Fraksi meminta penertiban ketat dan integrasi program rehabilitasi hutan dalam APBD 2026.

Dukungan Pemda Sumbawa kepada KONI untuk PORPROV 2026

Fraksi juga meminta dukungan anggaran maksimal untuk KONI Sumbawa dalam menghadapi PORPROV NTB 2026 yang digelar tersebar, menegaskan bahwa prestasi olahraga adalah investasi sosial dan martabat daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus kembali kepada rakyat dan tidak boleh digunakan untuk program seremonial atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan umum.(AM/Tim)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id 20 November 2025 – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar menyoroti potensi "shock fiskal" akibat penurunan transfer pusat yang drastis, sekaligus mendesak percepatan penguatan infrastruktur pelayanan dasar di berbagai kecamatan.

Dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Sumbawa, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes dihadiri Waka Gitta Liesbano SH MKn dan Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo, juru bicara Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP, menyampaikan bahwa penurunan transfer pusat dari Rp2,126 triliun pada 2025 menjadi Rp1,568 triliun pada 2026—setara penurunan Rp558,283 miliar—merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pelayanan dasar daerah.

Strategi Adaptasi Fiskal dan Optimalisasi PAD

Menanggapi tantangan fiskal tersebut, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah merumuskan strategi adaptif, termasuk memperkuat diversifikasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi defisit, serta mengoptimalkan digitalisasi perpajakan dan pengelolaan aset, meningkatkan efisiensi belanja daerah, namun dengan catatan keras untuk tidak mengurangi alokasi bagi pendidikan dasar, infrastruktur pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan desa dan kecamatan.

"Juga meminta pemerintah menjelaskan sektor PAD yang masih lemah, serta rencana relokasi aset-aset daerah yang selama ini "tidur"ujar Rozy akrab disapa.

Meskipun menilai tema pembangunan 2026 "Penguatan SDM dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian Adil dan Berkelanjutan"sebagai progresif, Fraksi Golkar menekankan perlunya indikator yang lebih terukur, khususnya pada sektor kunci seperti pertanian, peternakan, UMKM, dan kelautan–perikanan.

Di sektor belanja, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian dan penanganan cepat yakni mendesak percepatan perbaikan jalan di kawasan Empang Bawa, Jotang, dan Ongko, serta ruas jalan Labuhan Kuris–Trata dan jembatan Kayu Madu.

Terhadap ancaman Isolasi.Fraksi Partai menyoroti kerusakan ruas jalan Lantung–Ropang yang terancam putus, berpotensi mengisolasi wilayah Ropang dan sekitarnya.

Demikian pula masalah di Utan, meminta penanganan serius terhadap penataan Pasar Utan, penanganan sampah, kerusakan hutan di sekitar Bendungan Bringin Sila, dan penanganan genangan air di ruas jalan negara sekitar Polsek dan Puskesmas Utan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah daerah mengambil langkah strategis terkait aktivitas PT AMNT di Sumbawa dengan mendorong percepatan eksploitasi AMNT Blok Dodo–Rinti serta peningkatan komitmen perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengusaha lokal serta mengusulkan pembangunan pabrik konsentrator di wilayah Dodo–Rinti sebagai langkah strategis yang dinilai mampu menjadi game changer bagi perekonomian masyarakat lingkar tambang.

Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya manajemen serius terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang masuk wilayah Sumbawa, seperti makan bergizi gratis, PKH, dan BPNT, serta mendorong pembentukan desk koordinasi PSN di tingkat daerah.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap semua masukan dan pertanyaan yang disampaikan dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan jangka menengah agar lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumbawa. (AM/Mustika)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.I.P., bereaksi keras terhadap temuan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengelola tambak udang AJLS di kawasan Labu Sawo. Dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) yang digelar gabungan Komisi II dan III, Rabu (19/11/2025), Zain menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terlalu pasif dan berlindung di balik kelengkapan administrasi tanpa melihat fakta kerusakan di lapangan.

Reaksi politisi ini memuncak setelah mendengar pemaparan tim investigasi ITK dan jawaban normatif dari pihak eksekutif. Zain menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh main-main dengan aturan tata ruang dan lingkungan hidup, khususnya Perpres No. 51 Tahun 2016 yang menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter.

“Pada dasarnya dokumen perizinan mungkin ada di atas meja, tapi fakta di lapangan tidak jelas dan amburadul. Dinas harus peka! Jangan hanya terpaku pada dokumen administrasi sementara lingkungan kita rusak,” tegas Zain dengan nada tinggi di Ruang Rapat Pimpinan DPRD.

Zain mengaku kecewa mendengar pengakuan Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang menyatakan belum pernah turun ke lokasi karena alasan SDM, padahal perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan aktivitas lingkungannya sejak 2020. Baginya, ini adalah bentuk pembiaran yang fatal.

“Harapan kami persoalan ini segera disikapi serius. Segera panggil perusahaannya! Cek ke lokasi. Kalau memang terbukti melanggar berat, apalagi menabrak aturan sempadan pantai dan tidak punya IPAL, cabut izinnya! Kita butuh investasi, tapi bukan investasi yang merusak alam Sumbawa,” desaknya.

Kemarahan Zain bukan tanpa alasan. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Presidium ITK, Iswanto, membeberkan data bahwa jarak tambak dengan bibir pantai hanya 5 meter. Padahal aturannya jelas harus 100 meter. Selain itu, Sekjen ITK Rosihan juga mempertanyakan ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tiang listrik yang tidak standar, yang dibiarkan begitu saja oleh eksekutif.

Di sisi lain, pihak eksekutif yang hadir yakni DPMPTSP dan DKP berdalih bahwa izin terbit otomatis melalui sistem OSS karena masuk kategori usaha mikro. Kabid Perikanan Budidaya DKP, Naely Zakiyah, bahkan menyebut adanya dilema karena perusahaan memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) hingga bibir pantai, dan jika aturan 100 meter ditegakkan secara kaku, banyak tambak lama akan terdampak.

Namun bagi Zain, alasan tersebut tidak boleh menggugurkan fungsi pengawasan negara. Ia mendesak agar rekomendasi rapat segera dieksekusi tanpa menunda-nunda.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov, akhirnya menyepakati desakan Zain dan anggota dewan lainnya. Diputuskan emerintah daerah yang terdiri dari Dinas LH, PUPR, DPMPTSP, DKP, dan Satpol PP untuk turun langsung ke lapangan.

“Tim ini ditugaskan memverifikasi dua poin krusial: pelanggaran sempadan pantai 5 meter dan ketiadaan IPAL. Hasilnya akan menjadi dasar keputusan nasib tambak tersebut,” tutup Syaifullah mengakhiri sidang.

Hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi II lainnya Juliansyah, S.E., dan H. Andi Mappeleppui, serta Anggota Komisi I Abron Ishak dan Komisi III Sri Wahyuni SAP dan Saipul Arif. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov menggelar kegiatan reses yang berlangsung hangat dan interaktif di Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, pada 13 November 2025 lalu.

Kehadiran politisi senior yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbawa ini disambut antusias oleh Kepala Desa Mokong, para Kepala Dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat yang tumpah ruah menyampaikan usulan dan kebutuhan mendesak.

Dalam dialog yang berjalan akrab, warga diberikan ruang sepenuhnya untuk menyampaikan aspirasi prioritas. Sejumlah usulan diajukan, yang mencerminkan kebutuhan fundamental masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, sosial, hingga pertanian.

Beberapa aspirasi kunci yang disampaikan masyarakat Desa Mokong meliputi Bantuan beasiswa bagi warga kurang mampu, Bantuan BPJS gratis untuk masyarakat tidak mampu, Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),Pembangunan pagar dan paving block musholla.

 Bantuan ternak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pengadaan Alsintan (alat dan mesin pertanian), Bantuan bibit padi dan jagung untuk menunjang sektor pertanian.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi aktif warga. Ia menjelaskan bahwa aspirasi sejenis, terutama yang bersifat kerakyatan, selalu muncul dan banyak di antaranya telah direalisasikan di daerah pemilihannya yang mencakup Moyo Hulu, Lenangguar, Ropang, Lantung, Orong Telu, Lunyuk, Lape, dan Lopok.

Nanang Nasiruddin menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan seluruh usulan warga Desa Mokong melalui jalur resmi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

"Kami hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. *Insya Allah*, aspirasi yang disampaikan akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kemampuan anggaran daerah," ujarnya, memastikan bahwa setiap usulan akan dikawal hingga tuntas.

Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi ajang penyerapan aspirasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan daerah.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id, (14 November 2025)– Kondisi memprihatinkan yang dialami oleh ratusan pelajar di Desa SP Prode 3, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang setiap hari harus berjuang melewati jalan rusak dan berlumpur untuk sampai ke sekolah, telah menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Fraksi PAB yang berada di wilayah tersebut, H. Rusdi, membenarkan dan menyatakan keprihatinannya atas hambatan akses pendidikan dan ekonomi yang telah berlangsung lama ini.

Menurut H. Rusdi, persoalan infrastruktur yang parah ini tidak hanya terjadi di SP Prode 3, melainkan juga menimpa desa-desa transmigrasi sekitarnya, yakni SP Prode 1 dan SP Prode 2.

“Persoalan ini Pak, sama juga kondisinya SP 1, SP 2, dan SP 3. Yang paling parah memang SP 3,” ujar H. Rusdi kepada awak media, menyoroti tingkat kerusakan yang dialami.

Ia menambahkan bahwa di SP Prode 1, kondisi jembatan juga sudah mengkhawatirkan. “Di SP 1, jembatan kayu juga sudah mau ambruk, jembatan yang satu lagi sudah jebol. Memang ketiga SP ini sangat memprihatinkan sekali,” tegasnya.

Laporan Berulang Tak Kunjung Ditanggapi

H. Rusdi membenarkan upaya yang telah dilakukan oleh kepala desa (Kades) setempat untuk mencari solusi. Ia mengonfirmasi bahwa Kepala Desa SP Prode 3, serta Kades SP Prode 1 dan SP Prode 2, sudah berulang kali melaporkan kondisi ini dan mengajukan proposal perbaikan ke Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati sebelumnya.

“Dan betul apa yang sudah diupayakan oleh Kades SP, juga sudah disampaikan oleh Kades SP 1 dan SP 2. Sudah beberapa kali melaporkan ke pemerintah daerah yang Bupati H. Mahmud Abdullah dan mengajukan proposal, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dan jawaban yang jelas,” ungkapnya, menyiratkan adanya kurangnya respons dari eksekutif.

 Janji Dewan untuk Tindak Lanjut

Menanggapi keluhan masyarakat yang tak kunjung terselesaikan, H. Rusdi berjanji akan segera mengambil langkah strategis di tingkat legislatif.

“Insyaallah, kita juga akan segera kembali untuk membangun koordinasi dengan pemerintahan Jarot Ansori agar persoalan ini ada respons dan titik terang,” janji H. Rusdi.

Keterlibatan dewan ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan akses jalan yang vital tersebut, sehingga para pelajar tidak lagi harus mengorbankan seragam, waktu, bahkan keselamatan mereka demi menuntut ilmu, dan kegiatan ekonomi warga dapat berjalan normal. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (15 November 2025) – Ratusan warga Kabupaten Sumbawa antusias mengikuti kegiatan Senam Sehat Bersama yang digelar di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Sabtu pagi tadi 15 November 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pembukaan berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-97 tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa.

Acara yang diselenggarakan di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat Sumbawa. Selain itu, rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kebersamaan masyarakat Sumbawa.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., membuka Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025  Hadir juga Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten, Nur Isna Sitoresmi Budi Prasetiyo, Ketua IISWARA Kabupaten Sumbawa, Heni Tasniasanti Nanang Nasiruddin, sekaligus ketua Panitia PHI ke- 97 Kabupaten Sumbawa, sejumlah ibu-ibu PKK, GOW, dan IISWARA Kabupaten Sumbawa, serta OPD terkait.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Kegiatan hari ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu di Kabupaten Sumbawa. Hari Ibu merupakan peringatan yang menginspirasi bagi para ibu dan perempuan. "Ibu mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter keluarga. Momentum hari ibu ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu menghormati, mendukung dan memberdayakan Ibu dan Perempuan"  ujarnya.

Pimpinan DPRD, Kepala OPD dan anggota DPRD, Ibu ibu IISWARA serta berbagai unsur masyarakat yang turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam senam sehat yang penuh semangat tersebut. Selain senam, pembukaan perlombaan seperti lomba seni, olahraga, dan kreativitas menjadi bagian dari upaya mempererat tali persatuan dan kesatuan antar warga di Kabupaten Sumbawa.

Senada dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, Ketua Panitia PHI ke-97 Tahun 2025, menyampaikan bahwa kegiatan Peringatan Hari Ibu ini merupakan momentum yang tepat untuk merefleksikan diri sekaligus memotivasi kepada kaum ibu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut, ketua Panitia menambahkan, untuk memeriahkan Hari Ibu ini, dilakukan Senam Sehat bersama dan lomba-lomba bidang seni dan olahraga. Lomba ini diikuti oleh Seluruh organisasi perempuan, serta keluarga lansia dari kelompok lansia tangguh, sehat dan produktif. "Kegiatan lomba-lomba ini dilakukan dalam rangka mengasah jiwa korsa, kedisiplinan, serta kekompakan para perempuan sebagai penggerak baik dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat pada umumnya, pungkasnya.

Peringatan Hari Ibu yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini diharapkan terus menjadi momentum penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa. 

Kegiatan semakin meriah dengan pembagian doorprize kepada hadirin yang hadir. Berbagai hadiah menarik seperti Kulkas, Kompor gas, Kipas Angin, dan hadiah menarik lainnya. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, dari Fraksi PKS, telah merampungkan masa resesnya yang berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis (12–13/11/2025). Kegiatan yang menjangkau Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, dan Moyo Utara (Dapilnya) ini mengungkap beragam persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait disparitas harga komoditas.

Disparitas Harga Mencekik Petani

Dalam pertemuan yang digelar di beberapa titik, termasuk di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Aula Kantor PKS dan Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir, keluhan terkait ekonomi menjadi isu yang paling menonjol.

Salah satu aspirasi paling kritis disampaikan oleh Sirajuddin dari Uma Goreng Pangenyar. Ia menyoroti tajam kesenjangan harga yang merugikan produsen lokal. “Harga sapi rendah, harga jagung juga turun, sementara harga pupuk makin mahal. Ini sangat memberatkan kami,” keluhnya, menggambarkan tekanan ekonomi yang dialami petani dan peternak.

Selain isu pangan, aspirasi yang terkumpul mencakup permintaan pembangunan jalan lingkungan (Desa Kakiang) disampaikan oleh Hasanuddin, jalan usaha tani di Orong Posok, kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) disampaikan Bahamgia, serta pengadaan terop dari Kepala Dusun Pangenyar, di samping bantuan untuk UMKM dan Majelis Taklim.

Anggaran Daerah Terdampak Kebijakan Pusat

Menanggapi seluruh usulan yang diterima telah dicatat,yang akan diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)—Muhammad Takdir menegaskan bahwa reses adalah wadah resmi untuk memperjuangkan suara rakyat.

“Sesuai dengan tujuan reses, kami datang untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan warga. Semua usulan akan kami masukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai dasar perjuangan di tingkat pembahasan anggaran,” jelas Muhammad Takdir dihadapan wartawan dan mahasiswa magang Universitas Teknologi Sumbawa.

Namun, politisi PKS ini juga memberikan penjelasan yang transparan dan realistis mengenai tantangan penganggaran. Ia menekankan bahwa realisasi aspirasi masyarakat sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah.

“Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tetapi terkait realisasi, tentu sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Pemotongan dana transfer pusat jelas berpengaruh terhadap pembangunan dan terhadap usulan-usulan yang masuk,” tegas Ketua Komisi IV tersebut.

Pernyataan ini menjadi penegasan dari Komisi IV mengenai perlunya skala prioritas yang ketat dalam perencanaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal. Takdir berjanji untuk terus mengawal setiap aspirasi yang telah diterima hingga menjadi program kerja yang teranggarkan. (AM/ Ajeng)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Putusnya jalur utama di Desa Batu Bangka, Dusun Prajak, Kecamatan Moyo Hilir, akibat bencana banjir pada 11 November 2025 lalu, mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Ketua Komisi IV DPRD, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, memberikan dukungan penuh sekaligus mendesak agar penanganan darurat segera diikuti dengan pembangunan infrastruktur permanen.

Komisi IV DPRD memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi (melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi/BPJ Dinas PUPR NTB) dan Pemerintah Kabupaten (melalui BPBD dan PUPR) dalam penanganan darurat di lokasi yang merupakan jalur vital penghubung dan akses utama bagi hasil pertanian warga.

Peran Aktif DPRD dan BPBD Provinsi/Kabupaten

Muhammad Takdir menjelaskan bahwa Komisi IV segera melakukan koordinasi intensif setelah bencana putusnya jembatan terjadi dan menjadi viral. Pihaknya memastikan bahwa status jalan yang merupakan jalan provinsi tidak menghalangi upaya percepatan penanganan.

“Bentuk koordinasi BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan PUPR berjalan baik. Karena ini dikategorikan sebagai bencana, pintu anggaran melalui BPBD dapat dibuka. Penanganan darurat melalui gotong royong Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi dan BPBD pada Kamis (13/11) adalah langkah yang kami dukung penuh untuk memulihkan akses masyarakat segera,” ujar Muhammad Takdir.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini, fokus selanjutnya adalah mengamankan anggaran untuk solusi jangka panjang.

“Komisi IV akan terus mendorong percepatan penanganan serta koordinasi agar dana dari provinsi dapat segera dicairkan untuk perbaikan permanen. Akan ada tim konsultan yang segera menilai dan menghitung kebutuhan biaya pembangunan jembatan permanen, sebagaimana yang juga menjadi harapan Kepala Desa Batu Bangka,” tegas politisi PKS ini.

Dukungan Komisi IV ini selaras dengan langkah-langkah yang diambil Pemda Sumbawa. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, juga telah merespons persoalan jalur Prajak–Batu Bangka dalam rapat evaluasi mingguan Pemda.

Takdir menegaskan bahwa meskipun Komisi IV memahami adanya keterbatasan anggaran dan tantangan realisasi di akhir tahun (dengan realisasi belanja fisik dan keuangan Pemda Sumbawa saat ini menyentuh 72,94 persen), penanganan darurat yang mendesak harus menjadi prioritas.

“Kami optimis semua berjalan sesuai timeline. Penanganan jalan putus ini adalah prioritas darurat, apalagi saat ini perubahan cuaca dan musim hujan semakin memperparah kondisi. Kami akan mengawal Balai PUPR Provinsi dan BPBD agar pembangunan jembatan permanen dapat segera terealisasi demi kelancaran ekonomi dan sosial masyarakat Moyo Hilir,” tutup Muhammad Takdir. (AM/Fajri)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 14 November 2025) — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung dan mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar maksimal dalam penanganan masalah sampah. Hal ini disampaikan Muhammad Takdir dalam wawancara di ruang kerjanya pada Jumat (14/11/2025), yang secara spesifik membahas isu kebersihan kota, upaya meraih kembali Adipura, dan masalah tumpukan sampah di beberapa titik.

Muhammad Takdir menekankan bahwa kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah "hajat hidup kita sehari-hari" dan merupakan aspek penting yang harus dipenuhi.

“Tentu kami sebagai lembaga DPRD akan mensupport itu dan mendorong pemerintah agar benar-benar maksimal agar Adipura yang sudah kita dapat itu tahun ini kita dapat lagi,” ujarnya.

Ia berharap penghargaan Adipura tidak hanya menjadi sekadar seremonial, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi kota yang tetap indah, tetap bersih, sehat, dan lingkungan yang terjaga setelah penghargaan tersebut diraih.

Komisi IV juga menyoroti kasus viral baru-baru ini di media sosial dan grup WhatsApp, yaitu keluhan siswa-siswi MTs di Sumbawa terkait bau menyengat akibat tumpukan sampah yang menyerupai rawa-rawa di dekat madrasah, tepatnya di pinggir jalan menuju sekolah. Tumpukan sampah ini diduga bukan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi, namun akibat pembuangan sembarangan oleh masyarakat.

"Bau yang menyengat masuk ke madrasah itu yang satu persoalan," kata Takdir, yang juga menyoroti tumpukan sampah di sejumlah lokasi lain seperti di kawasan (PPN) dan beberapa sekolah dasar (SD).

Menurutnya, menumpuknya sampah di titik-titik tersebut memunculkan pertanyaan tentang ketersediaan armada pengangkut. Jika pengangkutan menggunakan kendaraan roda tiga terhambat, sampah akan menumpuk dan berpotensi dibuang langsung ke selokan atau sungai.

Komisi IV mendesak Pemerintah Daerah untuk tidak hanya mengandalkan gotong royong, tetapi juga melakukan gebrakan dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan Sampah Organik dengan mengolah sampah menjadi kompos atau pupuk cair Memanfaatkan sisa makanan menjadi pakan ternak, Sistem Pengelolaan Terpadu dan Partisipatif dengan mngaktifkan kembali Bank Sampah dan memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat yang peduli dan melakukan aksi jemput sampah atau sedekah sampah.

Kesiapan Manajerial Pemerintah

Untuk menyukseskan program-program tersebut, Muhammad Takdir menekankan pentingnya kesiapan di aspek manajerial dan partisipatif, termasuk:Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.Penyusunan dan penegakan regulasi yang mendukung. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi.

Komisi IV berharap Pemerintah Daerah dapat mengatasi kendala armada dan memastikan jadwal pengangkutan sampah berjalan teratur sehingga masalah seperti yang terjadi di lingkungan MTs Sumbawa tidak terulang.(AM/Ajeng)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (13 November 2025)– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Gelora, Abron Ishak, AMa., menggelar masa Reses II tahun sidang 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda pada 12 November, yaitu di Desa Ongko, Kecamatan Empang, dan Desa Labuhan Bontong, yang menjadi sarana strategis baginya untuk menyerap aspirasi langsung dari konstituen.

Dalam pertemuan di Desa Ongko, masyarakat menyampaikan sejumlah isu infrastruktur dan ekonomi yang mendesak. Ibu Atia Wati meminta perhatian terhadap perbaikan jalan lingkungan di wilayah Bina Karya, termasuk pengadaan paving block.

Permintaan Sarana Umum juga disuarakan oleh Ketua BPD Desa Ongko, Bapak Man, Ia menyampaikan permohonan pembangunan pagar kuburan di dua lokasi berbeda, serta pembangunan pagar tembok PAUDsepanjang 30 meter.

Tak hanya itu warga juga meminta akses permodalan. Isu kesejahteraan ekonomi juga disorot. Bapak Kardiawan menyuarakan harapan masyarakat terkait akses terhadap kredit tanpa agunan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan usaha kecil.

Labuhan Bontong Fokus pada Sarana Ibadah dan Lembaga Adat

Reses kedua di Desa Labuhan Bontong juga didominasi oleh permintaan perbaikan infrastruktur dan dukungan untuk lembaga keagamaan serta adat.

Permasalahan jalan lingkungan yang bermasalah kembali menjadi keluhan utama. Selain itu, Bapak Dedi Candra dari lembaga adat meminta bantuan pengadaan kursi dan terop untuk menunjang kegiatan-kegiatan adat.

Permintaan bantuan juga datang untuk lembaga-lembaga keagamaan. Masyarakat meminta bantuan untuk Majelis Taklim di Desa, sementara Bapak Jaya secara spesifik memohon bantuan untuk TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Ibu Mara Aini meminta renovasi Posyandu di Desa sebagai sarana kesehatan masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Abron Ishak menegaskan pentingnya peran reses sebagai instrumen vital anggota dewan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

"Reses adalah waktu yang paling penting bagi kami. Ini adalah kesempatan untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan bapak/ibu di sini, mulai dari normalisasi sungai yang penting untuk pencegahan banjir, perbaikan jalan, hingga kebutuhan akan permodalan usaha," ujar Abron Ishak.

Ia menambahkan, semua masukan dan aspirasi yang telah diserap, baik terkait pembangunan fisik seperti jalan, pagar kuburan, dan normalisasi sungai, maupun dukungan non-fisik seperti bantuan Majelis Taklim dan akses KUR, akan dicatat dan diperjuangkan untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran berikutnya.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id (14 November 2025) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adizul Syahabudin SP.MSi, telah menuntaskan masa reses persidangan kedua (Reses II) tahun 2025. Reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen secara langsung di daerah pemilihannya.

Reses kali ini dilaksanakan di dua titik utama, yaitu pada hari Rabu, 12 November 2025 di SDIT Samawa  Cendekia, Labuhan Badas dan dilanjutkan pada Kamis, 13 November 2025 di Desa Karang Dima.

Kewajiban Anggota Dewan Melaksanakan Reses

Dalam pengantarnya, Adizul Syahabudin menekankan pentingnya kegiatan reses. "Reses adalah mandat yang harus dilaksanakan setiap anggota dewan. Ini adalah jembatan resmi antara masyarakat dan lembaga legislatif. Melalui reses, kami datang, mendengar, dan mencatat secara langsung aspirasi yang akan kami perjuangkan dan kawal dalam sidang-sidang dewan serta pembahasan anggaran," jelasnya.

Pada titik pertama, fokus aspirasi dari pihak SDI Insan Cendekia lebih tertuju pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekstrakurikuler serta program keagamaan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain Pembangunan Fasilitas Olahraga. " Permintaan bantuan untuk pembangunan lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis guna mendukung kegiatan olahraga siswa" jelasnya 

Kemudian dukungan Program Tahfidz. Fasilitasi untuk menunjang program Tahfidz atau Rumah Al-Qur'an sebagai bagian dari pembinaan keagamaan.

Sementara itu, kunjungan Reses ke Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas menghasilkan berbagai aspirasi yang lebih beragam, meliputi isu ekonomi kerakyatan, infrastruktur lingkungan, dan penanganan bencana.

"Aspirasi masyarakat di Desa Karang Dima mencakup Pemberdayaan Ekonomi Ibu-Ibu. Permintaan dukungan untuk kelompok usaha ibu-ibu, seperti kelompok usaha bakulan dan bengkel" ungkapnya.

Tak hanya itu juga Infrastruktur Lingkungan. Perbaikan jalan lingkungan dan penanganan masalah persampahan, Pengaman Jalan dan Penerangan. "Permintaan bantuan pembangunan talut pengaman jalan, terutama di kawasan lereng gunung untuk mencegah sedimentasi yang menutupi akses jalan, serta pengadaan lampu penerangan jalan' urainya 

Dewan Azet akrab disapa menyerap aspirasi masyarakat dan perangkat Desa terkait peningkatan Fasilitas Desa . Permintaan untuk pembangunan Aula/Gedung Serbaguna Desa Karang Dima dan perbaikan kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Adizul Syahabudin menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang telah dicatat akan segera diolah menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan pada anggaran tahun berikutnya. "Kami akan kawal serius, terutama usulan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pergerakan roda ekonomi masyarakat," tutupnya.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 13 November 2025) – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS, H. Andi Mappeleppui, hari ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Desa Marente, Kecamatan Alas. Dalam sesi reses yang dilaksanakan Kamis, 13 November 2025, isu strategis seperti legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), infrastruktur pertanian, dan kondisi fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama.

Aspirasi Marente: Legalitas Tambang dan Gedung Sekolah Tak Layak

H. Andi Mappeleppui menyatakan bahwa pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pembentukan koperasi tambang rakyat resmi menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini, menurutnya , adalah solusi konkret untuk menarik aktivitas tambang dari ranah ilegal sekaligus memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi masyarakat Marente yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

"Masyarakat meminta payung hukum yang jelas. Pembentukan koperasi akan menjadi wadah resmi, memastikan mereka tidak lagi berhadapan dengan masalah hukum, dan yang terpenting, potensi ekonomi mereka tersalurkan secara legal dan teratur," ujar H. Andi Mappeleppui.

Selain itu, ia mengaku terkejut dan prihatin atas keluhan Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDN Desa Marente mengenai kondisi gedung sekolah yang tidak layak dan janji renovasi yang tak kunjung terealisasi.

"Ini masalah serius. Pendidikan adalah investasi masa depan. Sangat mengecewakan mendengar janji perbaikan gedung sekolah oleh dinas terkait belum terealisasi. Saya pastikan aspirasi ini akan menjadi prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti dan mendapat alokasi anggaran yang jelas," tegasnya.

Perjuangan infrastruktur juga mencakup perbaikan Jaringan Usaha Tani (JUT) dan irigasi yang vital bagi sektor pertanian desa.

"Reses di Marente sangat selaras dengan kekhawatiran kami di Komisi II. Ada indikasi kuat aktivitas tambang rakyat sudah berjalan masif di lapangan, padahal Peraturan Daerah (Perda) tentang iuran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan regulasi lainnya belum tuntas," jelasnya, 

Kami khawatir aktivitas di lapangan sudah jalan, kandungan habis, baru daerah datang menagih. Jangan sampai IPR ini hanya menjadi 'bendera' bagi pemain lama atau oknum yang selama ini menguasai tambang ilegal. IPR harus menjadi solusi penertiban, bukan legalisasi praktik lama dengan 'baju' baru," kritiknya.

Di sisi lain, H. Andi Mappeleppui menyambut baik percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, seperti yang disampaikan Sekda Dr. Budi Prasetiyo.

"KDKMP adalah motor ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Kami di DPRD mendukung penuh percepatan penyiapan infrastruktur, baik lahan untuk gerai, pergudangan, maupun kelengkapan lainnya," ungkapnya.

Menurut H. Andi Mappeleppui, KDKMP harus dipastikan dapat beroperasi optimal sebagai wadah produktif bagi pelaku usaha lokal. Hal ini sejalan dengan upayanya memperkuat pembentukan koperasi tambang rakyat di Marente.

"Baik Koperasi Merah Putih maupun Koperasi Tambang Rakyat, tujuannya sama: memperkuat kemandirian ekonomi gotong royong masyarakat. Reses ini menjadi jembatan untuk memastikan kebijakan di tingkat atas—seperti KDKMP dan IPR—benar-benar menyentuh dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat daerah pemilihan saya," pungkas H. Andi Mappeleppui.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Fraksi Nasdem H. Zohran, SH, melaksanakan kewajibannya untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui reses II di Kantor Desa Pungka pada Kamis, 13 November 2025. 

Pertemuan yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga ini, menjadi ajang penting bagi konstituen untuk menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait infrastruktur dan fasilitas pendidikan.

Kepala Desa Pungka, Suhardi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran anggota dewan di desanya. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif warga, termasuk para Ketua RW dan RT.

"Terima kasih atas kehadiran warga masyarakat, dan kesempatan yang diberikan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Bapak H. Zohran. Kehadiran Bapak RW, RT dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih," ujar Suhardi. Ia juga menambahkan bahwa H. Zohran telah banyak memberikan bantuan di Desa Pungka bahkan sebelum menjadi dewan. "Ini bagi kami sebagai reses pertama diadakan. Banyak hal yang telah dibantu oleh beliau," tambahnya.

Mengawali pengantarnya, H. Zohran, SH., yang dikenal juga dengan sapaan H. Orek dan menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, menegaskan pentingnya kegiatan reses.

"Alhamdulillah diberikan kesehatan dan keafiatan. Dalam rangka melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2013 dan tata tertib DPRD, anggota dewan melaksanakan hak dan kewajiban menghimpun aspirasi konstituen secara berkala," jelas H. Zohran. Ia menekankan bahwa menyerap aspirasi rakyat, baik terkait fasilitas umum maupun pendidikan, adalah hak dan kewajibannya.

H. Zohran juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami efisiensi. " negara kita sedang melakukan efisiensi anggaran, tak lepas dari kondisi keuangan negara. Setiap pemimpin ada mekanisme pengelolaan keuangan negara," katanya. Ia juga memberi harapan terkait persoalan TKD yang sempat tersiar, agar dapat bergeser ke dalam sistem program pembangunan daerah.

H. Zohran menegaskan bahwa aspirasi tidak hanya dapat diwujudkan melalui APBD, tetapi juga melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang bergerak di daerah.

Aspirasi Prioritas Warga

Dalam sesi diskusi, sejumlah usulan penting disampaikan oleh perwakilan masyarakat diantaranya Infrastruktur dan Pendidikan. 

BPD Desa Pungka Sofyan, mengusulkan perbaikan jalan menuju gedung serbaguna RT 02 Dusun Tamere dan penggantian kursi SD Pungka (meubeler ) yang kondisinya sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar.

Kepala Dusun Tamere, Sofyan menyoroti luasnya dusun dan kendala dalam pendirian Koperasi Merah Putih karena ketiadaan lahan. Ia mengusulkan agar aset daerah seperti lahan PDAM di Desa Pungka dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, ia juga meminta perbaikan jalan menuju Pustu yang sudah rusak.

Perwakilan warga masyarakat dari RT 01 RW 01 Dusun Pungka, Agus meminta bantuan kursi dan paving blok di dusunnya.

Ibu Sri Wahyuni dari PAUD Melati mengusulkan pengadaan listrik, meteran, dan sound system juga ditambahkan tendeik KB Melati juga menyampaikan usulan untuk pembangunan kamar mandi.

Menanggapi berbagai usulan yang masuk, H. Zohran memberikan respons dan komitmen untuk menindaklanjutinya:

Terkait Infrastruktur Jalan sudah di anggarkan berdasarkan reses sebelumnya "Jalannya sudah dimasukkan dan siap dieksekusi perbaikannya. Begitu pula usulan jalan yang lainnya, kami akomodir," jawab H. Zohran. Untuk meubeler SD Pungka, kami masukkan dalam pokir (pokok-pokok pikiran)," janjinya.

Untuk fasilitas PAUD/KB, H. Zohran akan merangkum dan mencatatnya. "Insya Allah akan kami komunikasikan dengan dinas pendidikan Kabupaten Sumbawa. Jadi tidak hanya berharap dari pokir saja, tapi juga ada di Pemda dan instansinya."

H. Zohran juga menyambut baik usulan untuk memanfaatkan TPQ di Desa Pungka sebagai sarana mengaji, dakwah, dan pendidikan agama. Ia menyatakan kesediaan untuk melanjutkan upaya ini melalui jalur CSR atau lembaga lainnya, karena kunjungan lapangan menjadi dasar kuat bagi dewan dalam memperjuangkan aspirasi sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi) dewan.

Acara reses ditutup setelah aspirasi konsen terhadap konsen (pagar/bangunan? SD Pungka yang sudah tumbang juga menjadi catatan penting bagi H. Zohran untuk diperjuangkan.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (12 November 2025) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, Juliansyah, S.E., menampung sejumlah aspirasi strategis masyarakat Kecamatan Ropang dalam kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang berlangsung di Desa Ropang, pada Rabu (12/11).

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan kecamatan serta masyarakat petani setempat ini menyoroti kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan sektor pertanian.

Akses Jalan dan Konektivitas Lingkar Tambang Jadi Prioritas

Dalam reses dialogis tersebut, masyarakat Ropang menyampaikan tiga usulan infrastruktur utama yakni Perbaikan Jalan Lintas Langam–Ropang untuk memperlancar distribusi dan aktivitas ekonomi antarwilayah. Pembukaan Akses Jalan Menuju Area Tambang Yaitu Jalan Ropang–Blok Pangulir PT. SJR dan Ropang–Blok Elang PT. AMNT. Akses ini telah lama diimpikan warga lingkar tambang untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas warga.

Demikian pula Pembangunan Sistem Irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT), khususnya irigasi berbasis perpipaan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan serta mempermudah petani mengangkut hasil panen.

Masyarakat menegaskan bahwa perbaikan dan pembukaan akses jalan tersebut sangat vital untuk memperlancar konektivitas, memangkas biaya logistik, dan menggerakkan roda perekonomian lokal.

Menanggapi antusiasme masyarakat, Juliansyah menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh usulan tersebut dalam pembahasan dan penganggaran di DPRD Kabupaten Sumbawa.

"Infrastruktur jalan dan irigasi adalah kunci utama kemajuan ekonomi, terutama bagi masyarakat petani di daerah-daerah terpencil seperti Ropang. Aspirasi ini akan segera kami jadikan dasar penyusunan program pembangunan daerah agar hasilnya benar-benar dirasakan dan tepat sasaran," ujar Juliansyah.

Juliansyah juga mengungkapkan bahwa ia telah melakukan upaya perbaikan secara sporadis menggunakan dana pribadinya untuk jalan-jalan di dalam wilayah Desa Ropang dan beberapa ruas jalan penghubung antara Lantung dan Ropang, sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Kegiatan reses ini berfungsi sebagai ruang dialog yang konstruktif dan menjadi momen penting bagi masyarakat Ropang dalam menentukan arah pengalokasian anggaran daerah untuk tahun mendatang.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran SH, menggelar reses di Desa Kerekeh pada Rabu (12/11). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat, berbagai aspirasi mengemuka, didominasi oleh kebutuhan infrastruktur dasar.

Aspirasi utama datang dari Pemdes Kerekeh terkait infrastruktur jalan di dua dusun, yakni Dusun Selang dan Ai Ngelar. Sekdes Kerekeh Zakariyah, SE menyampaikan kondisi jalan yang licin dan sangat membutuhkan penanganan segera.

"Kami mohon agar jalan ini menjadi prioritas Pemda," ujar Sekdes.

Menanggapi hal ini, H. Zohran akrab disapa Orek menjelaskan bahwa program perbaikan jalan tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan saat ia melakukan kunjungan kerja bersama Sekdis PUPR. Namun, program tersebut ditarik anggarannya oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, H. Zohran berharap pemeliharaan jalan dapat dilakukan minimal di lokasi yang rawan kecelakaan Penarikan itu, jelasnya, berkaitan dengan efisiensi pemerintah pusat di seluruh Indonesia.

"Bendungan Kerekeh akan jadi Proyek Strategis Nasional (PSN)," harap H. Zohran.

Ia menambahkan bahwa Menteri PU dan Menteri Pertahanan (Menhan) telah mengunjungi lokasi itu. Proyek strategis ini, yang juga didukung oleh penempatan satu batalyon TNI, akan membutuhkan fasilitas penunjang seperti air baku dan air bersih.

"Tentu wilayah sekitar akan memiliki dampak signifikan. Imbasnya setelah menjadi Bendungan Kerekeh akan sangat terasa. Semoga ini menjadi daerah ekonomis baru," paparnya.

Selain jalan, berbagai usulan lain turut disampaikan oleh warga dan kelompok masyarakat

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Batu Barelong Sambirang mengusulkan tiga hal mendesak: pembangunan Reban (Salang), Jembatan Gantung Tiu Ramolong dan bantuan Alsintan berupa Handtraktor sdan Handsprayer. Poktan Batu Berelong juga berharap penyatuan reban dan bantuan pipa sepanjang 100 meter.

Kepala Desa (Kades) Kerekeh Abdul Azis SPd menambahkan usulan Jembatan Unsar menuju Perung. "Jembatan itu rencananya bukan saja untuk lahan pertanian, tapi juga untuk penghubung ke Dusun Perung atau antar dusun, mengingat letak geografis kami belum memiliki jalan poros desa," jelas Kades.

Sementara itu Sudirman, seorang guru di SMPN 2 Unter Iwes, memohon bantuan pagar sekolah. Ia merinci, pagar depan sepanjang 53 meter sudah ada, namun pagar keliling sepanjang 743 meter sangat dibutuhkan untuk mencegah hewan ternak masuk ke lingkungan sekolah.

Demikian pula Sumiatun, dari Tim Pembina PKK dan pengelola PAUD Desa Kerekeh, mengucapkan terima kasih atas kontribusi H. Zohran sebagai orang tua asuh. Ia mengusulkan bantuan pagar dan Paving Block seluas 8x15 meter untuk area bermain anak-anak. "Kami butuh paving blok karena anak-anak bermain becek," keluhnya.

H. Zohran menanggapi berbagai usulan tersebut dengan beberapa langkah strategis.

Untuk usulan pagar SMPN 2 Unter Iwes, ia berjanji akan memasukkannya dalam Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dianggarkan.

Sementara untuk kebutuhan PAUD dan usulan dari panitia pembangunan Masjid Al Amin, H. Zohran menyarankan untuk menelusuri program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menceritakan pengalamannya berhasil mendapatkan CSR untuk pembangunan Mushalla di Selang pada reses sebelumnya.

Terkait usulan Poktan, Zohran mengingatkan bahwa di pemerintah ada mekanisme penyusunan anggaran yang harus dilalui seperti proposal tertulis dan mengajukan kepada Bupati Sumbawa. (AM)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id – Kebutuhan akan bibit padi unggul menjadi fokus utama yang disuarakan oleh para petani Kecamatan Ropang dalam kegiatan Reses ke-2 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP. Legislator dari Fraksi Golkar ini menggelar pertemuan dialog di Desa Labangkar pada Senin (10/11), di mana masyarakat setempat menaruh harapan besar terhadap peningkatan hasil pertanian mereka.

Dalam dialog tersebut, petani menyampaikan tantangan serius yang mereka hadapi di lapangan. "Saat ini kami kesulitan mendapatkan bibit unggul, sementara lahan pertanian kami cukup luas," ungkap salah seorang petani. 

Keterbatasan akses terhadap bibit berkualitas ini dinilai telah berdampak langsung pada menurunnya produktivitas padi, yang merupakan mata pencaharian utama warga.

Komitmen Dukungan Penuh dari Legislator

Menanggapi keluhan tersebut, Muhammad Zain atau akrab disapamenegaskan komitmennya untuk segera memperjuangkan aspirasi tersebut ke tingkat eksekutif. Ia berjanji akan mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian agar menindaklanjuti kebutuhan bibit padi ini.

"Kami akan sampaikan agar bantuan bibit ini segera direalisasikan. Petani harus mendapat dukungan penuh karena mereka penopang utama ekonomi desa," tegas Zain.

Ia memandang bahwa penyediaan bibit padi unggul bukan sekadar bantuan rutin, melainkan langkah strategis dan vital untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Jika petani didukung dengan bibit yang baik dan sarana pertanian memadai, maka produktivitas bisa meningkat dan kesejahteraan warga juga akan terdorong," tambah Zain, menekankan dampak ekonomi jangka panjang dari dukungan pertanian yang tepat sasaran.

Selain isu bibit, kegiatan reses yang berlangsung terbuka ini juga menyentuh persoalan krusial lain, seperti masalah irigasi dan tingginya harga pupuk yang masih dirasakan memberatkan oleh petani.

Muhammad Zain berharap kegiatan reses ini menjadi jembatan efektif bagi penyaluran aspirasi warga, yang nantinya akan dijadikan dasar kuat dalam perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di sektor pertanian Kabupaten Sumbawa. (AM)

Maataram, Amarmedia.co.id (7 November 2025) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa yang membidangi tentang infrastruktur H. Rusdi , menyambut gembira dimulainya pekerjaan pengaspalan ruas jalan Maronge–Labuhan Sangoro senilai Rp 5,8 miliar oleh Dinas PUPR Sumbawa hari ini. Menurutnya, proyek ini adalah langkah nyata dan mendesak yang telah lama dinantikan masyarakat, khususnya para petani dan nelayan di Kecamatan Maronge dan Labuhan Sangoro.

H. Rusdi di sela tugas dinas di Mataram (7/11/2025) menekankan bahwa perbaikan jalan sepanjang 4 kilometer ini bukan sekadar pembangunan fisik biasa, melainkan infrastruktur vital yang secara langsung akan memangkas biaya dan waktu transportasi hasil bumi.

"Alhamdulillah, apa yang menjadi harapan masyarakat selama ini akhirnya dijawab tuntas oleh Pemerintah Daerah. Ruas jalan ini adalah urat nadi ekonomi bagi warga, terutama untuk memperlancar akses hasil pertanian dan tangkapan laut ke pasar. Kami di DPRD tentu mendukung penuh komitmen PUPR yang menargetkan penyelesaian dalam 10 hari ke depan,"ujar H. Rusdi yang juga sekretaris Fraksi PAN

Dorongan untuk Kualitas dan Keberlanjutan Pertanian

Meskipun mengapresiasi percepatan proyek ini, H. Rusdi juga menyampaikan pentingnya fokus pada kualitas pekerjaan dan tanggung jawab berkelanjutan. Anggaran Rp 5,8 miliar harus diimbangi dengan hasil yang prima agar jalan dapat bertahan lama, mengingat mobilitas truk pengangkut hasil pertanian.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan upaya mengatasi permasalahan krusial di sektor pertanian. Perbaikan jalan akan sia-sia jika petani masih terus menghadapi ancaman gagal panen akibat kekurangan air, banjir, atau kerusakan lahan.

"Jalan mulus akan percuma jika lahan pertanian kita bermasalah. Saya berharap Pemda juga segera memprioritaskan solusi jangka panjang untuk ketersediaan air, seperti optimalisasi irigasi pertania Infrastruktur jalan dan ketahanan pangan harus berjalan beriringan," tegasnya.

H. Rusdi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Maronge dan Labuhan Sangoro, untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menjaga kualitas jalan yang telah dibangun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah investasi bersama yang harus dijaga agar dampak positifnya dapat dinikmati secara maksimal dan berkelanjutan oleh generasi mendatang. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id (7 November 2025)– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengambil langkah proaktif dalam mengawal legalisasi dan penataan sektor pertambangan rakyat. Komisi II mendesak percepatan penetapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atas penetapan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang tradisional di Tana Samawa.

Pada Jumat (7/11/2025), rombongan Komisi II DPRD Sumbawa melakukan konsultasi intensif di Mataram dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM NTB, Iwan Setiawan, S.T.

Dalam pertemuan tersebut, Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM NTB, Iwan Setiawan, S.T., mengungkapkan perkembangan signifikan terkait usulan IPR dan WPR dari Sumbawa.

Saat ini, terdapat tiga blok yang sudah ditetapkan dan dilengkapi dokumen pengelolaan WPRnya di Kabupaten Sumbawa, yaitu Blok Lantung 1, Blok Lantung 2, dan Blok Badi. Bahkan, beberapa lokasi sudah mengusulkan pembentukan koperasi sebagai calon pengelola, menunjukkan kesiapan kelembagaan masyarakat lokal untuk beroperasi secara legal.

Iwan Setiawan menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengelolaan pertambangan rakyat harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024

 Payung Hukum: Kepmen ESDM No. 174.K/2024

Kepmen ESDM tersebut menjadi pedoman utama yang mengatur empat aspek kunci pengelolaan pertambangan rakyat yakni Penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat,Perizinan berusaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kaidah teknik dalam pelaksanaan pertambangan rakyat dan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).

Terkait kewajiban lingkungan, Dinas ESDM NTB menjelaskan bahwa pemegang IPR wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) yang dipungut.

Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P., menekankan bahwa konsultasi ini bertujuan untuk memahami secara rinci prosedur pengajuan IPR dan WPR, serta memastikan manfaatnya sampai langsung kepada masyarakat.

“Dengan izin dan wilayah yang teratur, para penambang rakyat bisa beroperasi secara legal, terstruktur, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Ini adalah wujud komitmen kami dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang tradisional.”ujar Wisma

Senada dengan Ketua Komisi, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, S.H., menegaskan bahwa percepatan IPR dan WPR akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi Tana Samawa.

"Dengan izin resmi, kegiatan pertambangan rakyat terpantau dan diawasi, meminimalisir dampak negatif, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam Tana Samawa."imbuhnya 

Konsultasi ini memperjelas status legalitas IPR. Ditegaskan bahwa IPR yang sudah diterbitkan oleh Dinas ESDM memberikan legalitas bagi penambang serta menunggu beberapa dokumen pendukung, seperti regulasi final Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) yang masih dalam proses penyelesaian.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Juliansyah SE, Kaharuddin Z, M Zain SIP, Ida Rahayu SAP, H Andi Mappeleppui, Adhe Mudita noorsyamsu SIP bersama anggota DPRD lainnya Syukri HS AMa, Edwan Purnama dan Gahtan Hanucakita.

Komisi II DPRD Sumbawa berharap, target Tahun 2026 seluruh perizinan dan pengelolaan pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan regulasi pusat, guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, NTB.Amaredia.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mendesak PT Pegadaian (Persero) untuk mengambil tanggung jawab kelembagaan penuh atas dugaan penyelewengan implementasi program yang merugikan 16 nasabah dengan total kerugian mencapai Rp 2,5 Miliar. Desakan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis, 6 November 2025, di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa.

Kronologi dan Tuntutan Pengadu: Janji Oknum Pegawai Outsourcing PT Pegadaian yang Berujung Penggelapan

RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma SIP, menghadirkan pihak pengadu yang diwakili oleh Ketua LPPD Sumbawa, Jahuddin Dennis, dan Perwakilan LSM Gempar NTB Rudini, serta beberapa nasabah korban, termasuk guru SMPN 12 Alas.

Jahuddin Dennis menjelaskan bahwa penyelewengan berawal dari sosialisasi resmi program Pegadaian (Tabungan Emas, Investasi Emas, Cicilan Emas) di sekolah-sekolah pada tahun 2023, yang membuat guru-guru yakin karena Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap "aman".

Kasus penyelewengan ini diduga dilakukan oleh seorang karyawan outsourcing berinisial IA, yang tidak menyetorkan uang dan emas nasabah sepenuhnya ke kantor cabang Alas. Kerugian baru diketahui pada tahun 2025.

Rudini menambahkan, terdapat 16 nasabah yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 2,5 Miliar (berupa cash dan barang emas). Ia menuntut Pegadaian bertanggung jawab penuh sesuai UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Aturan OJK No. 6, serta meminta Pegadaian menghentikan pelelangan barang gadai nasabah yang terkait dengan kasus ini.

Contoh Kasus Korban (Guru SMPN 12 Alas):

 Seorang Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 12 Alas menjadi korban penyelewengan janji bagi hasil 1% per bulan. Kepsek menyerahkan emas seberat 81,59 gram untuk digadaikan. Namun, ditemukan bahwa dokumen gadai tersebut tidak ditandatangani olehnya, melainkan atas nama orang lain ("Ibunya IA"). Uang gadai sebesar Rp 100 Juta yang seharusnya masuk ke aplikasi nasabah telah ditarik dan raib, mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen dan penggelapan aset.

Klarifikasi Pegadaian: Oknum Outsourcing dan Transaksi Non-Sistem

Pihak Pegadaian, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Alas, Baiq Hendri Sujiarni, dan Kanwil Denpasar, Ana Agung Gede Bayu Wiguna, memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa Status Pelaku Ikhwan Ansori adalah tenaga Marketing Official Outsourcing (Vendor PT POJ) sejak 2023 dan telah mangkir sejak 14 Juli 2025.

Transaksi yang dilakukan oknum tidak melalui sistem resmi Pegadaian (not by system). Pelaku diduga menggunakan cara "nitip" atau tidak resmi.

Pegadaian telah menerima 19 laporan (8 di antaranya laporan tertulis resmi) dan sedang dalam tahap Pengumpulan Data dan Audit Internal yang telah diteruskan ke Kantor Pusat untuk pengambilan keputusan ganti rugi.

LO Kanwil Denpasar  Agung Bayu menegaskan bahwa keputusan ganti rugi sepenuhnya merupakan hak Manajemen Pusat/Wilayah, bukan kewenangan Pimpinan Cabang Alas.

Pemda Kabupaten Sumbawa, yang diwakili Bagian Hukum Litta Restuwati SH dan Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, ES.Adi Nusantara S.Sos.MT, merekomendasikan tiga jalur strategis bagi nasabah untuk mencari keadilan:

1. Jalur Pidana (Kepolisian): Direkomendasikan oleh Bagian Hukum karena unsur-unsur pidana seperti penggelapan dan pemalsuan dokumen dari oknum dinilai sudah masuk. Jalur ini memiliki daya paksa untuk investigasi.

2. Jalur Mediasi Non-Litigasi (BPSK): Kadis KUMKMPP mendorong nasabah untuk melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumbawa. Jalur ini dianggap lebih cepat dan kekeluargaan untuk melindungi konsumen.

3. Jalur Perdata (Pengadilan Negeri): Sebagai opsi mitigasi kelembagaan untuk mengajukan gugatan kerugian sipil.

Atas persoalan ini Sekretaris Komisi II DPRD H Zohran meminta kepada PT Pegadaian untuk bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah karena merupakan satu rangkaian sistem keuangan. " Apa yang dialami Nasabah sangat merugikan mereka, ini perlu di attensi lebih lagi sehingga ada kejelasan penggantian kerugian mereka dibandingkan dengan nama besar PT Pegadaian sebagai sebuah entitas bisnis BUMN angka Rp 2,5 Milyar itu tak sebanding dengan Trust kepercayaan publik yang dapat rusak akibat kasus ini. " ujarnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat dan saran Ketua dan Anggota Komisi II lainnya I Nyoman Wisma dan M Zain.

Menutup RDP, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan 5 Poin Rekomendasi Resmi:

1. PT Pegadaian harus segera menegaskan dan melaksanakan tanggung jawab penuh atas kerugian nasabah.

2. Pegadaian harus menyatakan bahwa tindakan oknum saat melaksanakan tugas sosialisasi/marketing adalah tanggung jawab Pegadaian seutuhnya.

3. Segera lakukan Audit Internal yang hasilnya diberikan secara transparan kepada nasabah, dan mengamankan aset-aset nasabah(barang gadai).

4. Jika penanganan tidak memuaskan, nasabah dapat menindaklanjuti melalui jalur hukum (Pidana/Perdata) atau BPSK Kabupaten Sumbawa.

5. Demi Pemulihan Kepercayaan Pegadaian harus mengeluarkan pernyataan resmi permohonan maaf secara terbuka dan menyampaikan sanksi jelas dan tegas kepada oknum yang terlibat.

RDP ini menghasilkan konsensus bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara serius demi memperoleh solusi  penyelesaian kerugian nasabah tersebut.(AM)

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama ini antara DPRD dan Kejaksaan Negeri. Ia menegaskan bahwa kehadiran pimpinan lembaga legislatif dalam acara tersebut menunjukkan komitmen untuk menjaga sinergi yang baik dalam penegakan hukum dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa.

“Sinergi antara DPRD dan Kejaksaan sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. Kami berharap dengan pergantian pimpinan ini, Kejaksaan Negeri Sumbawa semakin meningkatkan kinerja dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara pisah sambut berlangsung khidmat dan lancar, mencerminkan semangat kolaborasi antar lembaga dalam mengawal pembangunan daerah yang berkelanjutan serta menghadirkan kondisi Kabupaten Sumbawa yang aman dan sejahtera.

Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa DPRD siap terus mendukung upaya Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya demi penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah ini.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Edy Syaripuddin, menyerukan kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan keseriusan dan kerja keras dalam melaksanakan program pembangunan yang telah disepakati bersama jangan sampai ditunda -tunda. Sebagai pimpinan Fraksi NasDem, Edi menekankan bahwa setiap rencana yang telah dibahas dan disetujui oleh legislatif dan eksekutif harus direalisasikan dengan baik.

Realisasi Pembangunan Harus Sesuai Rencana

Edi Syarifuddin menyoroti pentingnya komitmen dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, kerja keras adalah kunci untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

 “Harus kerja keras terhadap pembangunan. Apa yang sudah direncanakan untuk dibangun, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah kita bahas bersama dan disepakati oleh eksekutif dan legislatif yang telah melalui tahapan perencanaan,pembahasan dan oenetapan harus bisa dikerjakan. Jangan sampai ada penundaan. Kalaupun harus menunda harus memiliki alasan yang kuat yang tak bisa dikendalikan seperti faktor alam seperti bencana dan permasalahan sosial ” tegasnya.

Sorotan pada Pembangunan Pantai Seliperate

Dalam pernyataannya kepada awak media Selasa 4 November 2025 di Ruang kerjanya. Pimpinan Fraksi NasDem ini secara khusus menyoroti proyek yang sedang berjalan, termasuk pembangunan di objek wisata Pantai Seliperate. Ia berharap agar proyek tersebut dilaksanakan dengan kualitas terbaik dan sepenuhnya mematuhi prosedur yang berlaku. "Adapun terhadap pernyataan Bapak H Zainuddin Sirat untuk menunda project tersebut, kami menilai itu bukan solusi terbaik, justru menghambat asas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa" tegasnya.

Kemudian lanjutnya, tentunya setiap pekerjaan ada pertimbangan teknis dan anggaran yang menyangkut jumlah personel, sumber daya yang dipakai, waktu pengerjaan, dan gambar yang dibuat," ujar Edy Penekanan pada aspek teknis ini bertujuan untuk memastikan proyek tersebut tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna tinggi.

Pernyataan Edy Syarifuddin ini menjadi penekanan keras dari lembaga legislatif agar eksekutif benar-benar serius dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan setiap program pembangunan, demi kemajuan Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (4 November 2025)– Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP, menegaskan dukungan penuhnya terhadap hasil Focus Group Discussion(FGD) A Sumbawa Dapat Apa? yang digelar oleh Aliansi Sumbawa Menggugat di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes belum lama ini Dalam pandangannya, momentum kehadiran proyek tambang besar di Sumbawa tidak boleh dilewatkan tanpa adanya kontribusi yang maksimal dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pertanyaan Kunci: Sumbawa Dapat Apa dari Tambang?

M. Zain, yang akrab disapa Rosy, secara tegas mempertanyakan manfaat riil yang akan didapatkan Kabupaten Sumbawa dari keberadaan industri pertambangan. Ia menekankan bahwa perusahaan tambang tidak boleh hanya mengeruk kekayaan alam, namun harus meninggalkan jejak kesejahteraan.

“Pertanyaan sederhana saya: Sumbawa dapat apa atas keberadaan tambang ini?Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa tambang ini beroperasi di daerah kita?” tegasnya, menyuarakan kekhawatiran yang sama dengan yang diangkat dalam FGD Aliansi Sumbawa.

Infrastruktur dan Pemberdayaan Menjadi Prioritas

Lebih lanjut, Rosy mengungkapkan bahwa lembaga DPRD telah memberikan rekomendasi yang jelas, yaitu: Perusahaan wajib membangun infrastruktur pendukung di luar fasilitas utama seperti smelter, contohnya jalan penghubung ke town site. Pembangunan jalan ini tidak hanya untuk operasional perusahaan, tetapi juga harus membuka akses dan potensi ekonomi baru bagi masyarakat.

Perusahaan juga harus mengedepankan pemberdayaan desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Sumbawa, memastikan dampak positif dirasakan merata.

“Harus ada asas manfaat bagi masyarakat Sumbawa. Kami meyakinkan pemerintah dan mendorong perusahaan agar berkontribusi nyata dan maksimal,” tandasnya.

Momentum Besar dan Kontribusi Ekonomi Lokal

Dewan Rosi, melihat perjuangan yang diangkat pada FGD di Desa Jorok sebagai momentum besar yang tidak boleh terlewatkan. Untuk mendukung pandangan ini, ia menekankan perlunya kajian mendalam.“Harus ada kajian ilmiah dan sisi ekonomi yang akan mengajak Pemda dan seluruh masyarakat. Kita lihat, ada tiga ribuan orang yang dibutuhkan untuk konstruksi. Kalau mereka punya pendapatan sepuluh juta, maka sudah berapa yang beredar dari pendapatan karyawan.”imbuhnya.

Ia meyakini bahwa perputaran uang dari gaji karyawan dan kebutuhan operasional akan secara otomatis meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kontribusi lain juga akan didapatkan daerah, seperti pajak makan minum dan sektor-sektor penunjang lainnya.

“Otomatis tingkat daya beli masyarakat akan lebih bagus. Demikian pula dari pajak makan minumnya juga dapat,” tutupnya, memotivasi agar semua pihak bersinergi memastikan tambang benar-benar menjadi berkah bagi Tana' Samawa (AM)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id — Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zaenuddin Sirat (Haji Ude), secara tegas meminta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Sumbawa untuk menunda proyek Penataan Pantai Saliper Ate. Proyek dengan alokasi anggaran sebesar Rp 499 juta dari APBD Perubahan tahun ini dikhawatirkan tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Haji Ude, yang juga Ketua Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, menilai alokasi anggaran melalui APBD Perubahan tersebut kurang tepat karena waktu pengerjaannya sangat sempit

“Kalau proyek atau kegiatan itu tetap dipaksakan untuk dikerjakan, maka saya pastikan hasilnya tidak akan maksimal dan akan mangkrak kembali seperti yang sudah terjadi selama ini,” ujar Haji Ude.

Sarankan Ditunda ke APBD Murni 2026

Penundaan ini semakin mendesak mengingat proyek yang sedianya untuk rehabilitasi kolam renang dan penataan lingkungan itu telah gagal tender karena tidak ada satu pun Rekanan yang memasukkan penawaran.

Haji Ude menyarankan agar proyek tersebut ditunda dan diluncurkan kembali di APBD Murni tahun 2026 dengan pengalokasian dan perencanaan pembangunan yang lebih matang.

“Sebaiknya kita diskusikan dan kita rencanakan kembali penataan Pantai Saliper Ate tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk Dinas PRKP yang sekarang ini sedang mengerjakan proyek Tebing Pengaman Pantai di lokasi tersebut, sehingga akan terkoneksi semua proyek yang ada di tempat itu, dan hasilnya akan lebih baik,” pintanya.

Visi Pembangunan Totalitas dan Profesional

Anggota Komisi I DPRD Sumbawa ini menekankan bahwa Pantai Saliper Ate harus ditata dan dikelola secara profesional, dan bila perlu dijadikan pilot proyek rekreasi di Sumbawa. Pembangunan harus dilakukan secara totalitas agar manfaat bagi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal dan berkelanjutan.

Untuk pengelolaan ke depan, ia menyarankan penggunaan sistem tiket elektronik bagi pengunjung guna memastikan profesionalisme dan meminimalisir potensi kebocoran.

“Pembangunanya tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas agar hasilnya maksimal dan pemanfaatannya berkelanjutan,” tegasnya.

Haji Ude juga mengaku tidak mengetahui alokasi proyek ini dalam APBD Perubahan, karena tidak pernah disampaikan dalam pembahasan DPRD. Ia sekali lagi meminta pemerintah untuk menunda dan mengalokasikan kembali di APBD 2026 demi hasil yang lebih maksimal.

Sebelumnya, Pemkab Sumbawa melalui Dispora mengalokasikan anggaran Rp 499 Juta untuk penataan kawasan Saliper Ate. Namun, setelah dinyatakan gagal tender, ULP Setda Sumbawa berencana melakukan tender ulang. (AM/San)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Sukiman K SPdI menyambut baik dan memberikan respons tegas atas komitmen Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD Kabupaten Sumbawa. Menkes dalam kunjungan kerjanya pada Sabtu (18/10/2025) lalu telah menyatakan kesiapan untuk membantu mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 300 Miliar yang menjadi kendala utama proyek sejak 2019.

"Kami mengapresiasi keseriusan dan aksi cepat Bapak Menteri Kesehatan yang langsung merespons kebutuhan dana sebesar Rp 300 Miliar. Ini adalah langkah maju setelah berkali-kali kami di Komisi IV menyuarakan defisit anggaran akibat revisi rencana pembangunan dan penambahan kamar," ujar Sukiman yang juga anggota Fraksi PKB ini.

Namun, pihaknya mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada janji. "Kami mendesak agar janji ini segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Bapak Menkes harus segera mengajak Menteri Keuangan untuk melihat langsung, seperti yang beliau rencanakan. Pembangunan RSUD ini sudah terlalu lama tersendat; setiap hari keterlambatan berarti kesenjangan layanan bagi masyarakat kita semakin besar," tegasnya.

Sukiman juga menggunakan momentum ini untuk kembali menyoroti aspek teknis dan kualitas pembangunan yang harus dikawal ketat, terlepas dari bantuan anggaran pusat.

"Anggaran yang besar tidak boleh digunakan asal-asalan. Selain urusan uang, Pemda juga harus serius menyelesaikan kendala infrastruktur vital seperti air bersih di lokasi RSUD. Apa gunanya gedung rampung jika operasional dasarnya bermasalah?" tanyanya kritis.

Komisi IV berkomitmen penuh untuk mengawal penggunaan dana tambahan ini agar seluruh proses berjalan profesional dan akuntabel. "Mutu harus menjadi prioritas. Kami tidak ingin proyek yang menyangkut nyawa rakyat ini dikerjakan dengan standar rendah," tambahnya.

Lebih lanjut, Sukiman menekankan bahwa tujuan akhir pembangunan ini adalah peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan di Sumbawa.

"Keterlambatan ini telah berdampak pada keterbatasan fasilitas dan tenaga medis membatasi akses warga, khususnya di wilayah terpencil. Kami di Komisi IV akan terus memperkuat sinergi dan menindaklanjuti hasil hearing terkait masalah staf, beban kerja, dan pelayanan BLUD," jelasnya.

"Komitmen Bapak Menkes adalah harapan baru. Kami akan terus mengawal proyek ini sampai tuntas. RSUD Sumbawa harus berdiri tegak, beroperasi penuh, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, merata, dan bebas diskriminasi bagi seluruh rakyat Sumbawa," pungkas Sukiman. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (28 Oktober 2025)– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov, mengucapkan selamat hari sumpah pemuda dan memberikan penekanan khusus pada makna Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Ia menegaskan bahwa peringatan ini adalah momentum penting untuk mengingat bahwa kekuatan dan kemajuan bangsa Indonesia berakar kuat pada semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita bersama para pemuda pendahulu.

Menurut Nanang, Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa masa depan Indonesia, khususnya Kabupaten Sumbawa, berada di tangan generasi muda yang mau berkarya, berinovasi, dan berkontribusi secara nyata.

“Kami pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda ke 97. Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini lahir dari semangat persatuan, perjuangan, dan cita-cita yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Mari terus nyalakan api semangat pemuda dalam berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah dan negeri tercinta,” ujar Nanang Nasiruddin dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD yang juga aktif mendorong peran pemuda ini mengajak seluruh pemuda dan pemudi di Kabupaten Sumbawa untuk mengimplementasikan tema peringatan tahun ini, yaitu “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.”

Ia berharap, dengan semangat persatuan yang kokoh, pemuda Sumbawa dapat menjadi pelopor persatuan dan pembawa perubahan positif di tengah tantangan global. Soliditas dan gerak langkah terpadu dinilai sebagai kunci utama agar pemuda dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah dan nasional.

“Kita harus terus mengobarkan api semangat pemuda untuk berkarya dan berinovasi, demi kemajuan Kabupaten Sumbawa dan Indonesia tercinta. Dengan kesatuan dan gerak yang terpadu, pemuda adalah pilar utama kemajuan bangsa,” tutupnya. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyambut baik kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, melihatnya sebagai langkah nyata yang sangat berpihak kepada petani dalam menekan biaya produksi. Namun, Komisi II memberikan titik tekan penting agar keberpihakan ini harus berlanjut hingga ke tahap pasca panen, khususnya terkait penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) komoditas utama.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H Zohran SH menegaskan bahwa penurunan harga pupuk ini adalah angin segar yang langsung mengurangi beban anggaran petani.

"Penurunan harga pupuk bersubsidi ini adalah kebijakan yang adil. Dengan biaya input yang lebih rendah, otomatis biaya produksi petani ikut turun," ujar H Zohran Orek di ruang kerjanya, Senin (27/10).

 Sinkronisasi Biaya Produksi dan HPP

Titik kritis yang disoroti Komisi II adalah potensi dampak penurunan biaya produksi terhadap harga bahan baku komoditas pertanian di pasaran, terutama untuk komoditas strategis seperti gabah dan jagung. Mengingat saat ini, di beberapa titik lokasi, petani masih dalam tahapan pasca panen di Musim Tanam III (MT III).

"Kami sangat berharap, penurunan harga pupuk ini tidak lantas dijadikan alasan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk turut menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah atau jagung yang sudah ditetapkan," tegasnya.

Menurutnya jika biaya produksi petani menurun akibat harga pupuk yang lebih murah, sementara HPP yang diterbitkan pemerintah (misalnya HPP gabah atau jagung) tidak diubah atau tetap tinggi, maka petani di seluruh Indonesia, termasuk Sumbawa, akan sangat diuntungkan karena margin keuntungan mereka akan meningkat signifikan.

"Inilah idealnya, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, mengurangi pengeluaran petani tanpa mengurangi nilai jual hasil panen mereka," ujarnya.

Demikian pula dengan kebijakan ini adalah cara menekan terjadinya inflasi di bidang pertanian pada tahun 2026 mendatang dimana pada bulan Juli 2025 sebesar 0.3 persen yang penyebab utamanya adalah kenaikan harga beras dan kenaikan harga biaya sekolah. 

Kritik dan Harapan Perbaikan Sistem Pengadaan

Komisi II juga menggunakan momentum ini untuk mengkritik sistem pengadaan komoditas pertanian yang dinilai belum optimal dan kurang memberikan edukasi serta kepastian bagi petani.

"Pemerintah harus merencanakan sistem pengadaan dengan program terbaik dan regulasi yang matang. Kami melihat, program pengadaan seperti CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tahun 2025 yang lalu, contohnya, belum maksimal memberikan dampak edukasi yang baik kepada petani. Pengadaan gabah seringkali dilakukan dengan satu kualitas (any quality)sehingga tidak menjamin kualitas menjadi prioritas atau hanya mengandalkan kuantitas " ujar H Zohran Orek.

Untuk itu, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk segera memikirkan penyesuaian dari sisi harga produksi secara menyeluruh.

"Kebijakan penurunan harga pupuk sudah berpihak pada sisi input. Saat ini Pemerintah wajib memikirkan output-nya. Kami berharap harga HPP yang rasional dan sistem pengadaan yang transparan agar buffer stock pemerintah benar-benar bisa menyeimbangkan harga dan menyerap hasil panen petani" tutupnya.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi tinggi kepada seluruh santri di Indonesia, khususnya di Sumbawa.

Ucapan ini disampaikan sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap peran sentral para santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu Anggota DPRD Kabupaten H Andi Mappeleppui, menegaskan pentingnya peran pesantren dan para santri dalam membangun karakter bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

H Andi Mappeleppui yang juga Anggota Fraksi PKS menyatakan bahwa Hari Santri menjadi momentum penting untuk menghargai dan mengapresiasi kontribusi besar para santri.

"Kami Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2025 kepada seluruh santri di Indonesia. Hari Santri adalah waktu yang tepat untuk menghargai dan mengapresiasi peran santri dalam menjaga nilai keagamaan, moral, dan persatuan bangsa," ujar Haji Andi yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Almadinah Munawaroh Kecamatan Alas.

Ia menekankan bahwa santri selama ini telah ikut berkontribusi aktif dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, H Andi Mappeleppui menyoroti semangat para santri yang wajib menjadi inspirasi bagi semua pihak.

"Semangat para santri dalam menuntut ilmu dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa wajib menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari terus dukung dan hargai perjuangan para santri sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjutnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar peran santri sebagai penjaga nilai-nilai luhur dapat terus berlanjut.

"Semoga para santri senantiasa istiqamah dalam iman dan ilmu menjadi penerang bagi masa depan bangsa," pungkasnya.

Ucapan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbawa ini menegaskan kembali penghormatan, penghargaan, dan dukungan lembaga legislatif terhadap peran strategis santri, yang dianggap sebagai komponen vital dalam menjaga moralitas dan persatuan nasional. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, H Zainuddin Sirat, menyuarakan kekhawatiran serius mengenai mekanisme pengawasan yang efektif oleh DPRD terhadap program-program yang sumbernya bukan berasal dari inisiatif dewan, melainkan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga dari Pemerintah Pusat.

Dalam workshop yang digelar Selasa 21 Oktober 2025 H Zainuddin Sirat atau akrab disapa Haji Ude mempertanyakan bagaimana cara DPRD dapat memastikan program-program yang diusulkan dan dijalankan oleh pemerintah provinsi atau pusat di wilayah Sumbawa dapat diawasi secara optimal dan transparan.

"Kita di DPRD memiliki tugas pengawasan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mekanismenya bisa efektif ketika program yang datang itu bukan dari usulan kita? Misalnya, ada proyek besar dari Pemprov NTB atau dari pusat. Apakah rapat kerja, kunjungan kerja, atau rapat dengar pendapat saja cukup untuk menjamin akuntabilitasnya?" tegas H Zainuddin.

Perluasan Ruang Lingkup Pengawasan

Menanggapi hal ini, Pembicara dari BPK RI perwakilan provinsi Jawa Tukino menjelaskan bahwa idealnya, mekanisme pengawasan DPRD yang efektif memang dilakukan melalui berbagai cara formal seperti rapat kerja komisi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, kunjungan kerja langsung ke lapangan, dan rapat dengar pendapat (RDP). Namun, untuk program yang diusulkan oleh pemerintah yang lebih tinggi, DPRD perlu lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi.

pengawasan ini bersifat strategis dan politis, bertujuan menilai apakah pemerintah daerah dan pusat telah menjalankan program sesuai rencana dan kepentingan masyarakat.

"Meskipun program itu datang dari luar daerah, kita harus memastikan bahwa pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa. Ini memerlukan pemahaman anggota dewan tentang batasan dan ruang lingkup pengawasan, didukung oleh tenaga ahli yang memadai," tambahnya.

Untuk mengatasi hambatan pengawasan terhadap program daei luar daerah, Ia menekankan perlunya keterbukaan informasi publik yang lebih baik dari pihak pelaksana program, baik itu Pemprov NTB maupun pemerintah pusat.

Selain itu, hubungan yang kondusif antara DPRD dan Kepala Daerah menjadi faktor kunci. Dengan sinergi yang baik, informasi mengenai program dari tingkat yang lebih tinggi dapat diakses dan diawasi bersama.

"DPRD Sumbawa harus mampu memanfaatkan mekanisme formal seperti RDP dan kunjungan lapangan, sekaligus memaksimalkan komunikasi dengan Pemda NTB dan Pusat. Optimalisasi pengawasan ini mutlak memerlukan peningkatan sumber daya manusia di DPRD, dukungan fasilitas, dan komitmen dari semua pihak," pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh anggota DPRD Sumbawa dan pihak terkait untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dalam memantau dan mengawal pelaksanaan seluruh program pemerintah, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

Mataram, NTB.Amarmedia.co.id  – Peran optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengawas anggaran daerah menjadi fokus utama dalam Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Oktober 2025, diHotel Lombok Astoria, Mataram

Menghadirkan narasumber utama Kepala Sekretariat BPK RI perwakilan provinsi NTB Tukino SE, MH Ak, CertDA CA, ACPA, CSCU, workshop ini secara tegas menyatakan bahwa Optimalisasi peran DPRD adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam paparannya, Tukino menekankan bahwa sinergi antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat sangat krusial dalam memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan alat vital untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Sebagai perwakilan rakyat, DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan tiga fungsi utama Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan APBD digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.

"Pengawasan yang kurang efektif dapat menyebabkan inefisiensi, penyimpangan, dan korupsi. Oleh karena itu, kita harus mendorong peran DPRD agar pengawasan anggaran menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel," ujar Tukino.

Kemudian lanjutnya Landasan hukum pengawasan DPRD diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang merinci tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dan Tata Tertib DPRD sebagai aturan internal mekanisme kerja.

Siklus Pengawasan Holistik

Ia mengatakan DPRD berwenang mengawasi seluruh tahapan siklus anggaran, yang dibagi menjadi tiga tahapan penting:

Pertama : Pengawasan Preventif (Saat Perencanaan)." Melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk memastikan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan rakyat" jelasnya.

Kedua Pengawasan Interim (Saat Pelaksanaan). Meliputi pemantauan berkala, kunjungan kerja ke lapangan, dan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketiga : Pengawasan Represif (Pasca Pelaksanaan). Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, hingga penggunaan Hak-Hak DPRD (Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat) jika ditemukan penyimpangan serius.

Aspek pengawasan DPRD juga diperluas mencakup kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, tindak lanjut laporan masyarakat, serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda).

Strategi dan Tantangan di Lapangan

Dalam sesi strategi optimalisasi, narasumber menekankan pentingnya Pengawasan Sejak Dini dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang maksimal melalui Reses, Musrenbang, dan kerja sama dengan LSM/Ormas. Selain itu, Transparansi dan Akuntabilitas harus ditingkatkan, termasuk melalui implementasi sistem informasi anggaran yang terintegrasi dan dapat diakses publik.

Namun, Tukino juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus diatasi DPRD, antara lain Keterbatasan pemahaman teknis anggota dewan dalam analisis keuangan dan program. Sulitnya mendapatkan data yang transparan dan akurat dari eksekutif Dan kepentingan politik yang berpotensi memengaruhi proses pengawasan.

Sebagai penutup, disampaikan Pesan Kunci Optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan anggaran adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Workshop ini diharapkan menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk memperkuat komitmen dan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan demi kesejahteraan daerah. (AM)

Mataram, NTB Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa memulai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerjanya melalui Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Acara strategis ini diselenggarakan pada Selasa, 21 Oktober 2025, bertempat di Hotel Lombok Astoria, Mataram.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP.,M.M.Inov menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen yang sangat penting dan strategis bagi seluruh anggota dewan. Ia menekankan bahwa meskipun seluruh anggota telah memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi, workshop ini diharapkan memberikan landasan ilmu yang lebih kokoh dan memastikan setiap langkah kebijakan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hari ini merupakan titik yang strategis bagi saya dan teman-teman," ujar Ketua DPRD dalam sambutannya. "Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, yang nantinya bisa kita sumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Kita bisa mengatakan benar atau tidaknya suatu program dengan berpedoman pada mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak boleh menabrak sesuatu, kita tidak boleh menyimpang," tegasnya.

Hadir dalam kegiatan ini seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Perwakilan BPK RI perwakilan provinsi NTB dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes, SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH Sekretaris DPRD Junaedi SPt bersama jajaran.

Mempertahankan Integritas dan Kualitas Kinerja

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin  mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan workshop ini semaksimal mungkin, termasuk sesi yang akan diisi oleh narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Bapak yang dari BPK ini akan memberikan kepada kita ilmu yang nantinya bisa kita mempertahankan opini WTP kita yang sudah kita raih. Bagaimana kita bisa mempertahankan tentu dengan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh beliau yang akan kita sinkronisasikan dengan Pemerintah Daerah," ucap Nanang Nasiruddin  menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja dewan.

Workshop yang dihadiri oleh seluruh jajaran DPRD Sumbawa ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dengan harapan dapat menjadi bekal untuk mengoptimalkan tugas mulia para wakil rakyat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Sumbawa

Kolaborasi Strategis dan Fokus Pembangunan

Sementara itu dalam sambutan dan arahan Ketua LPPM Nahdlatul Wathan (NW) Mataram Alimuddin, S.Pt., M.Si., menekankan bahwa pertemuan ini sangat strategis, terutama dalam mengawal pembangunan daerah yang semestinya berangkat dari data sebagai "kompas" arah pembangunan.

Alimuddin, yang juga menjabat Dekan Fakultas Peternakan dan Kepala Pusat Sentra Kekayaan Intelektual UNW Mataram, menyoroti dua isu utama di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan khususnya Kabupaten Sumbawa yang harus menjadi perhatian anggota DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan:

Pertama : Pengentasan Kemiskinan. "Angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata 10%, dan di Sumbawa berada di sekitar 12,78% (berdasarkan data BPS)" ungkapnya 

Kedua :  Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM di Kabupaten Sumbawa masih di bawah rata-rata nasional, yaitu di bawah 70. Ini mengindikasikan bahwa indikator kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup masyarakat masih rendah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya karena program mereka, tetapi juga lahir dari kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Untuk mengatasi persoalan ini, kolaborasi menjadi kunci. LPPM UMW Mataram menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi, khususnya dalam upaya meningkatkan IPM dengan fokus pada pemberdayaan di kantong-kantong desa dengan penghasilan ekstrem rendah melalui program seperti "dusun mandiri pangan."

"Pembangunan itu tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, tapi melalui kolaborasi," kata Alimuddin, mencontohkan inisiatif kolaboratif LPPM UNW yang telah mengubah program KKN menjadi spesifik pada tema Desa Berdaya, Desa Wisata, dan Desa Tanggap Bencana bekerja sama dengan Bappeda.

Acara pembukaan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Alimuddin, S.Pt., M.Si., sebagai simbol dimulainya kolaborasi antara legislatif daerah dengan akademisi.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id – Minggu, 19 Oktober 2025, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo, dalam kunjungan kerja ke Bendungan Beringin Sila, Kecamatan Utan. Selain itu, kunjungan ini juga dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Kehadiran H.M. Berlian Rayes menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Sumbawa dalam mendukung program pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kunjungan ini menjadi langkah penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat dan memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya Bendungan Beringin Sila sebagai proyek strategis yang membawa manfaat besar bagi pengelolaan sumber daya air di Sumbawa. "Bendungan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kebutuhan irigasi pertanian, tetapi juga sebagai pondasi pengembangan wilayah demi kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus mempercepat proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup warga," ujar Menteri Dody.

Menteri Dody juga menambahkan, kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur demi kemajuan serta daya saing daerah di tingkat nasional.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan dan merata. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hari Minggu, 19 Oktober 2025, menyambut kunjungan kerja penting dari Menteri Pekerjaan Umum  Republik Indonesia, Dody Hanggodo. Kunjungan ini disambut hangat, Bupati Sumbawa Dan Wakil Bupati Forkopimda Sumbawa dan Wakil Ketua DPRD menandai komitmen bersama dalam percepatan pembangunan daerah.

Menteri Dody Hanggodo tiba dan disambut di Ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa tepat pada pukul 09.00 WITA. Mewakili unsur legislatif daerah, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., turut hadir dalam acara penyambutan tersebut.

Kehadiran Zulfikar Demitry secara langsung menegaskan dukungan penuh DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus kementerian. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui kunjungan ini diharapkan semakin kuat, berujung pada percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menteri PU Dody Hanggodo, menyatakan harapannya agar kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

"Pembangunan yang kami dorong diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah secara signifikan," ujar Menteri Dody Hanggodo.

Kunjungan ini merupakan cerminan dari komitmen teguh pemerintah pusat untuk mendukung pertumbuhan daerah dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Pelaksanaan Workshop Literasi Digital Generasi Terkoneksi (GenSi) yang digelar oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Tribun Lombok di Universitas Samawa (UNSA) mendapat apresiasi tinggi dari legislatif setempat. H. M Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sumbawa, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap upaya penguatan literasi digital bagi pelajar dan generasi muda Sumbawa.

Literasi Digital sebagai Kebutuhan Mendesak

Berbicara di sela-sela acara yang diikuti lebih dari 300 mahasiswa UNSA pada Jumat (17/10), Wakil Ketua DPRD H. Berlian Rayes menekankan bahwa literasi media dan ketangguhan digital harus dimulai sejak dini. Hal ini krusial mengingat tantangan misinformasi dan hoaks di era digital yang semakin masif.

"Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung penuh pelaksanaan Generasi Terkoneksi di Universitas Samawa sebagai langkah awal," ujar H. Berlian Rayes. "Kami akan memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan sosialisasi yang diperlukan agar program ini berjalan lancar, inklusif, dan tepat sasaran bagi pelajar dan anak muda Kabupaten Sumbawa."

 Peran Kampus dan Ancaman Hoaks

Wakil Ketua DPRD secara khusus menyoroti peran strategis institusi pendidikan tinggi dalam membentengi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Ia melihat inisiatif GenSi ini sebagai semangat baru yang dibawa ke lingkungan kampus.

"Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes juga menyambut positif* karena membawa semangat bagi anak-anak kampus. Dan berkontribusi bagi daerah, mudah-mudahan GenSi bermanfaat bagi Sumbawa," tambahnya.

Ia lebih lanjut mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar sebagai penangkal informasi menyesatkan. "Kampus juga berperan dalam menangkal berita hoaks. Karena hoaks sangat mengganggu tatanan kehidupan kita," tegasnya, menggarisbawahi bahwa informasi palsu dapat merusak kohesi sosial dan pembangunan daerah.

Dengan adanya kolaborasi antara Indosat, media, dan pihak kampus seperti UNSA, DPRD Sumbawa berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga menjadi warga digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan kebijakan yang dijanjikan DPRD menunjukkan komitmen daerah untuk menciptakan ruang digital yang aman, setara, dan produktif demi kemajuan Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 15 Oktober 2025 – Upaya pelestarian lingkungan yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumbawa mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program penanaman 10.000 bibit kopi varietas Arabika dengan pendekatan agroforestri di Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh.

Dukungan tersebut disampaikan H. Zohran saat mengunjungi lokasi pembibitan Kelompok Tani Kawah Samawa pada Sabtu, 9 Oktober 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan perkebunan ini sangat selaras dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, yang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian yang ramah lingkungan.

Agroforestri: Solusi Konservasi dan Komoditas Unggulan

Program ini menjadi strategis mengingat lokasi Dusun Punik di Desa Batudulang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk pengembangan kopi Arabika menggunakan sistem agroforestri. Model ini merupakan solusi konservasi dengan mengombinasikan tanaman perkebunan—dalam hal ini kopi—dengan tanaman hutan atau pohon pelindung.

"Program ini seirisan dengan agenda Pemda Kabupaten Sumbawa, yakni mempertahankan Hutan Batulanteh sebagai sumber air baku/bersih bagi masyarakat Sumbawa," ujar H. Zohran, seraya menambahkan bahwa ia secara pribadi akan mensuport program yang diprakarsai secara mandiri oleh Mas Hafiz (Sekdes Uma Beringin) dan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Kawah Samawa ini.

Saat ini, Kelompok Tani Kawah Samawa telah sukses melakukan penyemaian 10.000 benih kopi Arabika dan tengah berupaya memindahkannya dari bedengan ke polybag. Proses pembibitan ini ditargetkan selesai hingga awal tahun 2026, menunggu bibit siap tanam. Namun, semangat kelompok tani ini terkendala keterbatasan sarana dan prasarana pembenihan, menjadikan dukungan dari pemangku kebijakan sangat krusial.

Anggota Dewan H. Zohran Orek  akrab disapa melihat program ini bukan sekadar penanaman, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk lingkungan dan ekonomi. Dukungan yang ia berikan bertujuan ganda, diantaranya dapat menghasilkan bibit kopi Arabika berkualitas yang siap tanam pada awal 2026, serta mendukung terpenuhinya standar green beankopi Arabika Sumbawa menuju mutu terbaik.

Kemudian dapat memperbaiki teknik budidaya melalui penerapan sistem agroforestri yang ramah lingkungan dan dapat  meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan membuka peluang pasar.

Peta Jalan Jangka Panjang Kelompok Tani

Dijelaskannya bahwa Kelompok Tani Kawah Samawa telah menyusun peta jalan ambisius. Setelah Tahap I (2025 - Awal 2026) fokus pada pembibitan dan penyiapan lahan, Tahap II (Awal 2026) akan dilanjutkan dengan penanaman bibit kopi dan penerapan agroforestri secara menyeluruh.

Produksi green bean ditargetkan dimulai pada Tahap IV (2027 - 2028), sekaligus penguatan kelembagaan kelompok.

Petani Kawah Samawa menaruh harapan besar agar sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, maupun pihak terkait lainnya dapat terwujud. "Mereka dan Kami percaya, program hilirisasi kopi berbasis agroforestri ini akan mampu mengangkat nama Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabika berkualitas di Indonesia, sekaligus menjadi model konservasi yang berhasil" pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id ( 14 Oktober 2025)– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas aktivitas penambangan pasir milik Saudara Jupri di Desa Luk Kecamatan Sumbawa (disebut juga Desa Teluk/Re). Rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Komisi III pada Selasa, 14 Oktober 2025 ini menyikapi surat pengaduan dari warga terkait dampak lingkungan dan izin tambang pasir.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, Syaifullah S.Pd., M.M.Inov. Turut hadir Anggota Komisi III lainnya, yaitu Andi Rusni S.E., M.M., Syaiful Arif, Gahtan Hanucakita, H. Rusdi, M. Taufik, dan Alen Taryadi S.H

RDP ini berawal dari surat masuk H.Ishaka Mekkah, yang mengadukan dugaan penggunaan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ilegal dalam proses pengajuan izin tambang pasir dan batu. Haji Ishaka Mekkah, selaku korban, menyampaikan bahwa aktivitas penambangan pasir yang dikelola oleh Jupri telah menimbulkan kerugian signifikan, terutama pada bangunan rumahnya.

"Bangunan rumah Saya telah tertimbun tanah dan pasir, Kami duga dikarenakan limbah penambangan pasir yang telah dibuat oleh Saudara Jupri mengarah ke bangunan rumahnya yang menyebabkan bangunan atau rumah dipenuhi sedimentasi. Untuk itu, saya mohon keadilan," tuturnya.

Adapun tuntutan utama dari Ishaka adalah agar ada pengalihan selokan sehingga selokan yang dibuat dapat diarahkan ke tempat yang sesuai, kemudian menuntut pemulihan aliran sungai kecil yang dilewati air saat musim hujan agar dikembalikan seperti semula dan pemulihan Bak Penampung Air."Bak penampung air yang sebelumnya dimanfaatkan umum dan kini tertimbun agar dapat difungsikan kembali" ujarnya 

Kepala Desa Luk Junaedi menyampaikan bahwa kerusakan di lokasi memang sudah terjadi sebelum adanya aktivitas penambangan, namun kondisi tersebut diperparah setelah aktivitas penambangan pasir dimulai, ditambah dengan adanya penanaman jagung di perbukitan yang ada di hulu.

Sementara itu, Jupri pemilik penambangan pasir menyatakan keraguannya bahwa kerusakan tidak sepenuhnya disebabkan oleh aktivitas tambangnya. "Apakah benar sedimentasi tersebut kami yang menyebabkan ? Soalnya kan juga ada lahan jagung itu. Kalau sepenuhnya memang dari kami, maka kami yang akan tanggung jawab. Tapi kalau ada campur tangannya dari lahan jagung, kan tidak bisa sepenuhnya kami yang menanggung," ujar Jupri, yang diketahui memiliki luas tambang pasir berdasarkan UKL-UPL sebesar 5 hektar

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Witry Wulandari menginformasikan bahwa sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (LH) telah memanggil para pihak terkait masalah ini, namun pihak pemilik rumah (Ishaka) tidak menghadiri panggilan tersebut. "Terkait perizinan usaha tambang pasir telah dipenuhi oleh perusahaan termasuk UKL dan UPL" ujarnya. 

Turut hadir pula dalam RDP ini aktivis lingkungan Jasadi Gunawan, perwakilan dari Dinas PUPR Iyang Sahrudin, dan Ketua PLTTA Prabu Burhanudin.

Menyikapi kompleksitas permasalahan dan perbedaan keterangan para pihak, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa mengambil keputusan untuk segera melakukan verifikasi lapangan. Hasil pertemuan menyepakati dua poin tindak lanjut:

Pertama :  Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (LH), beserta Anggota Komisi III DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan survei langsung ke lokasi penambangan pasir milik Jupri di Desa Luk Kecamatan Sumbawa (Rhee), dalam waktu dekat.

Kedua : Meminta Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan pemilik perusahaan penambang pasir untuk melakukan evaluasi dan tindakan jangka pendek serta jangka panjang terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Komisi III berharap survei ini dapat memberikan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan penegakan keadilan bagi warga yang dirugikan. (am)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Sukiman K., S.Pd.I., menyambut baik pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati Sumbawa hari ini. Mewakili lembaga legislatif yang hadir dalam pelantikan dan sebagai mitra pemerintah daerah Rabu 1 Oktober 2025 di Aula Kantor Bupati Sumbawa lantai 3, Sukiman menyampaikan harapan besar agar para pejabat yang baru mengemban amanah dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

"Kami dari DPRD, sebagai mitra pemerintah daerah, tentu menaruh harapan besar," ujar Sukiman. Ia menyoroti bahwa di antara pejabat yang dilantik terdapat posisi-posisi strategis, yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. "Mudah-mudahan, termasuk delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik oleh Bupati hari ini, dia memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan," tambahnya.

Tiga Pilar Harapan DPRD

Sukiman berharap semua pihak yang diamanahkan dan dipercayakan oleh Bupati Sumbawa dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Selain itu, tuntutan untuk inovasi juga menjadi penekanan penting.

"Mudah-mudahan semua pihak yang diamanahkan, dipercayakan oleh Bupati Sumbawa, bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bisa melakukan inovasi sesuai dengan visi misi yang diemban oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati" jelasnya, merujuk pada visi-misi kepemimpinan daerah.

Kemudian lanjutnya,  mengingatkan agar para pejabat selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

"Dan yang terakhir, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, amanah yang dipegang itu akan berpegang teguh kepada regulasi yang ada untuk menjaga hal-hal apa di luar persoalan hukum yang akan terjadi di kemudian hari," tegas Sukiman. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  –Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., menyambut baik langkah strategis Bupati dalam mengisi dan mengukuhkan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) baru. Kehadiran jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam acara pelantikan pada Rabu (1/10/2025) di Kantor Bupati menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung penuh penguatan tata kelola pemerintahan.

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, yang didampingi Anggota DPRD Sukiman K, S.Pd.I, dan Sekretaris DPRD H. Junaidi, S.Pt, menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan momentum krusial untuk akselerasi pembangunan daerah

Amanah Jabatan Harus Dibayar dengan Integritas Tinggi

Menanggapi pesan tegas Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot MP mengenai integritas, loyalitas, dan disiplin, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menyampaikan dukungan penuh sekaligus mengingatkan para pejabat yang baru dilantik.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Bupati dalam mengisi kekosongan jabatan melalui proses seleksi terbuka yang akuntabel. Namun, pelantikan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar," tegas Ketua DPRD Nanang.

Ia menekankan bahwa delapan posisi kunci, termasuk Kepala Dinas PUPR (dijabat Muhammad Sofyan) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dijabat Budi Sastrawan), bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"DPRD berharap penuh agar para pejabat yang telah dilantik, seperti Bapak/Ibu Muhammad Sofyan, Budi Sastrawan, Sarip Hidayat, Witri Ulandari, Saifuddin, Hardianto, Budi Santoso,dan Bapak Didi Hermansyah sebagai Inspektur, dapat mengemban amanah ini dengan integritas tinggi dan profesionalisme," ujarnya. "Kepercayaan ini harus dibuktikan dengan kerja nyata dan dedikasi penuh dalam memberikan pelayanan terbaik."

Kehadiran unsur legislatif dalam acara pelantikan tersebut merupakan simbol bahwa DPRD siap menjadi mitra kerja eksekutif. Nanang menegaskan bahwa sinergi antara OPD dan DPRD sangat vital dalam mewujudkan target pembangunan.

"DPRD Kabupaten Sumbawa senantiasa siap bersinergi dengan seluruh elemen eksekutif guna memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran," kata Nanang. "Kami akan terus mengawal agar visi dan misi pembangunan yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat terwujud."

Dengan pengukuhan delapan pejabat Eselon II baru ini, termasuk pergeseran strategis di Inspektorat, DPRD optimis bahwa birokrasi Sumbawa akan semakin adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, Sukiman K., S.Pd.I., menyambut baik pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati Sumbawa hari ini. Mewakili lembaga legislatif yang hadir dalam pelantikan (1/10) dan sebagai mitra pemerintah daerah, Sukiman menyampaikan harapan besar agar para pejabat yang baru mengemban amanah dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

"Kami dari DPRD, sebagai mitra pemerintah daerah, tentu menaruh harapan besar," ujar Sukiman. Ia menyoroti bahwa di antara pejabat yang dilantik terdapat posisi-posisi strategis, yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. "Mudah-mudahan, termasuk delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilantik oleh Bupati hari ini, dia memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan roda pemerintahan," tambahnya.

Sukiman yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD dari fraksi PKB ini berharap semua pihak yang diamanahkan dan dipercayakan oleh Bupati Sumbawa dapat melaksanakan tugasnya secara profesional Selain itu, tuntutan untuk inovasi juga menjadi penekanan penting.

"Mudah-mudahan semua pihak yang diamanahkan, dipercayakan oleh Bupati Sumbawa, bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bisa melakukan inovasi sesuai dengan visi misi yang diemban oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati" jelasnya, merujuk pada visi-misi kepemimpinan daerah.

Kemudian  Sukiman mengingatkan agar para pejabat selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.

"Dan yang terakhir, mudah-mudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, amanah yang dipegang itu akan berpegang teguh kepada regulasi yang ada untuk menjaga hal-hal apa di luar persoalan hukum yang akan terjadi di kemudian hari," tegas Sukiman.

Secara keseluruhan, DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru. Mereka diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang responsif, adaptif, dan berintegritas tinggi demi mewujudkan visi pembangunan Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Keputusan Bupati Sumbawa yang tidak melantik kerabat dekatnya untuk mengisi posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menuai pujian tinggi dari legislatif. Tindakan ini dinilai sebagai penegasan prinsip integritas dan profesionalisme birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Muhammad Faisal, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Bupati. Faisal menyebut keputusan ini sebagai sinyal penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Keputusan ini seolah mengulang pola yang sama di tingkat provinsi, di mana seorang pimpinan daerah juga memilih untuk tidak melantik saudaranya," ujar Faisal. "Bupati betul-betul melihat semua sisi, semua sudut pandang pertimbangan, dan lain sebagainya. Keputusan ini adalah pesan kuat bahwa di Sumbawa, meritokrasi adalah yang utama, bukan kedekatan."imbuhnya 

Pengisian Jabatan Dikbud Menjadi Sorotan

Langkah Bupati untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme semakin disorot karena posisi Kepala Dinas Dikbud Sumbawa yang awalnya santer digadang-gadang akan diisi oleh kerabat dekat, pada akhirnya diisi oleh nama lain yakni Budi Sastrawan M.SI yang dianggap memiliki rekam jejak dan kapabilitas terbaik yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dikbud dan Kabag Pemerintahan. 

Dalam sambutannya Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa proses ini dilakukan secara mendadak setelah mendapat laporan bahwa proses perizinan di BKN sudah rampung.

"Proses pengisian jabatan pimpinan pertama yang kita lakukan hari ini telah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia seleksi telah bekerja dengan penuh integritas menghasilkan tiga nama dari beberapa yang mengajukan," jelas Bupati.

Pansel yang terdiri dari unsur profesor, staf ahli, kepala BKD, dan tokoh masyarakat profesional bertugas menilai berbagai aspek, mulai dari wawancara, integritas, komitmen, motivasi, hingga intelektual.

"Setelah dilakukan penilaian oleh Pansel menghasilkan tiga nama nominator, setelah itu kita laporkan ke BKN, selanjutnya hak prerogatif secara aturan menentukan satu di antara sekian nama yang bisa klik cepat," tambahnya.

Bupati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah dan tanggung jawab besar, bukan untuk disombongkan. "Pelantikan ini bukan semata-mata untuk mengganti orang melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan SDM yang tepat di posisi yang tepat," tegasnya, sekaligus meminta seluruh pejabat baru untuk menjaga integritas, loyalitas, dan disiplin.

Dikonfirmasi usai pelantikan, Bupati Jarot menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa mempertimbangkan hubungan kekeluargaan.

“Adik saya pun kalau memang belum kapabel, ya tidak saya dorong. Saya tidak akan memaksakan. Kalau pun dia nanti menempati posisi tertentu, itu karena memang layak dan sesuai dengan kualifikasi serta proses seleksi yang transparan,” tegas Bupati.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah dugaan publik tentang kemungkinan adanya tekanan politik atau intervensi keluarga dalam pengisian jabatan struktural di lingkup Pemkab Sumbawa.

Bupati Jarot juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam sistem birokrasi. Ia menyampaikan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berintegritas.

“Kami ingin memberikan ruang bagi ASN yang berprestasi dan memenuhi syarat, agar dapat berkembang secara profesional. Ini bagian dari upaya mendorong regenerasi dalam birokrasi,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Kepala Dinas Dikbud yang baru dapat melanjutkan program-program strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di sektor tersebut.

Sebagai informasi, tiga besar hasil seleksi terbuka jabatan Kadis Dikbud Sumbawa adalah Budi Sastrawan, S.IP., M.Si, Sudarli, S.Pt., M.Si dan Muliyono, S.Pd. Ketiganya dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak birokrasi yang cukup mumpuni.

Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dengan penunjukan ini, publik diharapkan dapat melihat bahwa proses birokrasi di Kabupaten Sumbawa terus diarahkan menuju sistem merit yang lebih adil dan transparan.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (30 September 2025)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Selasa 30 September 2025 mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang Paripurna Keempat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., ini menandai berakhirnya rangkaian pembahasan anggaran yang dinilai penuh sinergi.

Rapat pengesahan dihadiri oleh Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, Forkopimda, dan seluruh jajaran pimpinan daerah.

Persetujuan APBD dan Catatan Krusial Banggar

Setelah mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar), Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menawarkan Rancangan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota, yang dijawab serentak dengan kata "Setuju!"*. Pengesahan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Laporan Banggar yang dibacakan oleh Juru Bicara Muhammad Faesal, S.AP., mencatat total APBD setelah perubahan menjadi Rp2,346 triliun, berkurang sekitar Rp101,58 miliar dari target awal karena efisiensi belanja pusat. Banggar menekankan bahwa meskipun Belanja Modal dipangkas, anggaran dialokasikan untuk program prioritas rakyat seperti MBG (Makanan Bergizi Gratis), KDMP, dan Sekolah Rakyat (SR).

Banggar juga menyampaikan sejumlah usulan dan saran vital yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda:

1. Terhadap Optimalisasi PAD, endesak Pemda meningkatkan PAD melalui digitalisasi penerimaan daerah dan mengoptimalkan kontribusi BUMD.

2. Terhadap Infrastruktur Prioritas,  mendorong percepatan penuntasan pembangunan fisik RSUD, serta perbaikan urgen pada jalan-jalan kabupaten yang kemantapannya baru mencapai 48,41%, termasuk Jalan Lantung-Ropang dan penataan bantaran Sungai Brang Biji.

3. Meminta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan MBG dan Satgas LPG 3 Kg untuk menjamin ketersediaan barang dan mencegah keracunan.

4. Mendorong penataan Kota Sumbawa Besar dan pemanfaatan aset yang tidak beroperasi, seperti Pasar Utan, sebagai potensi PAD.

Dalam kesempatan itu Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot menyampaikan pendapat akhirnya menegaskan bahwa proses pembahasan yang berlangsung dinamis di DPRD dilandasi oleh semangat kemitraan yang sehat.

"Semua dinamika yang terjadi, sejatinya dilandasi oleh semangat kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangan kita masing-masing, serta semangat dan visi yang sama yaitu 'Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera'" katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah akan segera menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama ini kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah.

Bupati mengakhiri pidatonya dengan mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk terus mendukung segala upaya yang ditempuh demi kemajuan *Tau dan Tana Samawa* tercinta.

Penegasan Kemitraan yang Setara

Dalam sambutan penutupnya, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menyampaikan apresiasi atas energi kemitraan yang terjalin selama pembahasan. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi yang baik telah menumbuhkan keseimbangan (equity) dan rasa saling menghormati antara legislatif dan eksekutif.

"Komitmen kemitraan dan harmonisasi harus terus ditumbuhsuburkan dalam upaya bersama mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera" pungkas Nanang. Rapat Paripurna ini ditutup dengan pembacaan doa oleh Ustad Abdullah, memohon petunjuk dan rida Allah SWT bagi Tau dan Tana Samawa tercinta. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -30 September 2025– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini menggelar Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna Keempat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Ketua DPRD, H.M.Berlian Rayes, Gitta Liesbano, Zulfikar Demitry, Sekretaris Daerah, H Budi Prasetyo Forkopimda, dan jajaran OPD, menjadi puncak dari pembahasan anggaran yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Laporan Badan Anggaran: Anggaran Berubah dan Prioritas Baru

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Muhammad Faesal SAP yang diketuai oleh Nanang Nasiruddin dan beranggotakan 22 orang, melaporkan bahwa APBD 2025 mengalami penurunan total pendapatan sebesar Rp101,58 miliar (-4,14%) akibat efisiensi belanja dari pemerintah pusat. Banggar menekankan bahwa perubahan APBD ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas yang mendesak.

Berdasarkan hasil pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa, APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp2.456.325.459.219,00 mengalami pengurangan sebesar Rp101.584.493.821,00. Dengan demikian, total APBD setelah perubahan menjadi Rp2.346.968.490.716,32

Rincian Anggaran Setelah Perubahan

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan semula Rp2.456.325.459.219,00  berkurang Rp101.584.493.821,00  setelah perubahan Rp2.346.968.490.716,32 (-4,14\%)

2. Belanja Daerah

Semula Belanja  Rp2.453.320.459.219,00 berkurang  Rp13.097.897.041,00 setelah perubahan  Rp2.432.450.087.496,38 (-0,53)

3. Pembiayaan Daerah

Usul dan Saran Badan Anggaran untuk Pemerintah Daerah

Mencermati perkembangan selama pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan beberapa usul dan saran penting:

A. Dukungan Program dan Pengawasan Kinerja

1.  Badan Anggaran mengapresiasi dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR), serta dukungan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa (Yonif TP 835/Samotha Yudha Bakti).
2. Pelaksanaan Program MBG harus sesuai dengan syarat dan standar yang telah ditentukan, disertai pengawasan ekstra dan evaluasi berkala 
3. Pengalokasian Belanja Daerah harus tetap mengacu pada prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD untuk mencapai target indikator kinerja.

 B. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Badan Anggaran menyetujui penambahan pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp2.147.364.833,32. Apresiasi diberikan kepada Puskesmas yang mandiri dalam mengelola keuangan karena BLUD adalah solusi strategis untuk meningkatkan PAD.
2. Capaian PAD masih dapat ditingkatkan dengan, Pendataan ulang wajib pajak, Kerja sama dengan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pemungutan pajak/retribusi, Penyelenggaraan sistem digitalisasi penerimaan daerah, Pembentukan Tim PAD Lintas Sektor dan Mengoptimalkan PAD dari Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

C. Infrastruktur dan Pembangunan Daerah

1. Banggar  mendorong percepatan penuntasan pembangunan fisik RSUD dan fasilitas pendukung, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk perbaikan jalan di depan RSUD.

2. Badan Anggaran mendorong percepatan perbaikan dan pemeliharaan Jalan Mantap mengingat kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 baru mencapai 48,41 % (dari total 890,9 KM).

Badan Anggaran meminta perhatian pada urgensi jalan Lantung Ropang, jalan Labuhan Kuris, penataan bantaran sungai Brang Biji, Jembatan Desa Pungkit, Jembatan Desa Lito, jalan produksi Desa Uma Buntar, dan jalan Simpang Boak.

3. Banggar mendorong penataan Kota Sumbawa Besar melalui perbaikan/renovasi bangunan yang kurang terawat, pengaturan kawasan pertokoan, rekayasa jalan, dan pemugaran monumen-monumen penting.

4.  Pemerintah Daerah diminta memperhatikan kembali Pasar Utan yang tidak beroperasi (termasuk dukungan infrastruktur jalan dan penerangan) sebagai potensi PAD. Selain itu, didorong pula upaya pengelolaan sampah, seperti pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) baru dan pembentukan UPTD terkait.

D. Serapan Anggaran dan Ekonomi

1. Pemerintah Daerah diminta mengoptimalkan serapan anggaran dengan perencanaan yang matang dan proporsional sejak dini, percepatan proses pengadaan, dan peningkatan koordinasi. Penting untuk menghindari pencairan anggaran di akhir tahun dengan memantau progres secara berkala.

2. Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Banggar  mendorong Pemerintah Daerah mengalokasikan APBD atau berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor perdagangan, UMKM, dan industri kecil.

3. Terkait LPG 3 Kg,  Tim Satgas Penertiban LPG 3 Kg harus senantiasa memantau pendistribusian, menjamin ketersediaan stok, dan kestabilan harga gas LPG 3 Kg.

Adapun Susunan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbawa Ketua: Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. Wakil Ketua: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., Zulfikar Demitry, S.H., M.H. Sekretaris: H. Junaidi, S.Pt (Bukan Anggota) Anggota: Muhammad Takdir, Adizul Syahabuddin, Ademudhita Noorsamsu, Muhammad Zain, I Nyoman Wisma, Hj. Jamila, Bunardi, Edy Syaripuddin, Andi Rusni, Muhammad Faesal, Sri Wahyuni, Sukiman K, Ida Rahayu, Syamsul Hidayat, Sandi, M. Taufik, H. Zainuddin Sirat, dan Saipul Arif. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Sidang Paripurna Kedua pada Kamis, 25 September 2025, Juru Bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan Sri Wahyuni SAP menyampaikan Pandangan Umum yang fokus pada pemenuhan belanja wajib dan mendesak perbaikan infrastruktur dasar yang mendesak.

Pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam sidang tersebut menggarisbawahi pentingnya Rancangan Perubahan APBD 2025 ini untuk benar-benar berpihak pada layanan dasar masyarakat. Fraksi secara spesifik meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai sejauh mana anggaran dalam perubahan APBD ini memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi), serta pelayanan publik lain yang langsung menyentuh masyarakat.

Tiga Catatan Prioritas Belanja Wajib

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengajukan tiga catatan penting yang harus diperhatikan Pemda terkait belanja wajib (mandatory):

1. Prioritas Belanja Wajib:Meminta rincian program dan anggaran untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Penyesuaian Anggaran: Mendesak alokasi belanja wajib tetap terpenuhi jika terjadi perubahan proyeksi pendapatan, serta penyesuaian anggaran untuk kebijakan baru yang berdampak pada belanja wajib.

3. Evaluasi Kinerja:Perlunya evaluasi berkala untuk mengidentifikasi potensi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja wajib.

Dorongan Manfaatkan SILPA dan Sorotan Infrastruktur

Menarik perhatian pada jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2025 sebesar Rp 93,4 Miliar yang menjadi sumber APBD-Perubahan 2025, fraksi menilai jumlah tersebut relatif minim dengan sisa waktu pemanfaatan yang singkat (2-3 bulan). Oleh karena itu, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendorong Pemda agar anggaran APBD-P 2025 ini difokuskan untuk kebutuhan riil dan mendesak masyarakat, terutama untuk belanja wajib, belanja gaji pegawai, dan kewajiban Pemda lainnya

Selain itu, fraksi juga menyampaikan sejumlah harapan dan kritik konstruktif terkait masalah di lapangan:

Pertama : Mendesak Dinas terkait untuk segera menindaklanjuti dan memberikan bantuan pembangunan kembali rumah bagi empat keluarga korban kebakaran di Kampung Mandar, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas yang terjadi sejak Februari 2025.

Kedua : Meminta Pemda untuk segera menutup lubang dan memperbaiki ruas-ruas jalan Kabupaten yang rusak di seluruh kecamatan, mengingat kondisi jalan adalah tolok ukur kemajuan daerah. Fraksi juga meminta data lengkap kondisi jalan (mantap, rusak ringan, sedang, parah) per kecamatan.

Ketiga : Mendorong penataan Bantaran Sungai Brang Biji di wilayah Kelurahan Brang Biji untuk menghindari kesenjangan pembangunan dan mencegah permukiman kumuh.

Keempat : Mengajukan pembangunan Pos Polisi/Keamanan di Jalan Samota yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat tinggi.

Kelima ; meminta perbaikan lampu jalan di sepanjang Jalan Bypass dari Simpangan Karaci sampai Simpangan Sering yang saat ini gelap gulita.

Keenam : Mendesak Pemda untuk mencari skema pendanaan alternatif (pinjaman atau pihak ketiga) guna mempercepat penuntasan pembangunan RSUD Sering paling lambat tahun 2026.

Ketujuh : Mengusulkan revitalisasi tanah aset Pemda di Taman Kerato dan penataan lapak UMKM di sekitarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan yang diketuai oleh H. Zainuddin Sirat menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.( AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 25 September 2025– Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H.M.Berlian rayes.

Melalui juru bicaranya Syukri HS AMa l, Fraksi Golkar menyoroti penurunan target pendapatan daerah yang signifikan, yang dinilai sebagai indikasi kelemahan perencanaan awal.

Sorotan Kritis: Perencanaan Pendapatan dan Pemangkasan Modal

Fraksi Golkar mencatat bahwa target Pendapatan Daerah setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp111,5 miliar atau 4,54%. Penurunan ini, menurut Fraksi Golkar, memunculkan pertanyaan kritis:

Basis Metodologi Target Awal Fraksi Golkar mempertanyakan apakah penetapan target pendapatan awal 2025 telah menggunakan evidence-based forecasting atau hanya berbasis realisasi tahun sebelumnya. Mereka menilai perencanaan seharusnya menggunakan pendekatan konservatif realistik, bukan optimistik-irasional yang berujung pada koreksi besar.

Terhadap penurunan belanja modal, Fraksi Golkar memberi perhatian serius terhadap pemangkasan Belanja Modal sebesar Rp73,5 miliar (-31,51%). Pemangkasan ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama program-program pelayanan dasar.

Demikian pula atas lonjakan SiLPA, Peningkatan signifikan pada Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp88,4 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya dinilai menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran tahun lalu. Fraksi Golkar meminta agar pengelolaan anggaran lebih disiplin agar dana APBD termanfaatkan optimal pada tahun berjalan.

Fraksi Golkar memberikan masukan konstruktif untuk mengatasi masalah struktural dalam perencanaan pendapatan daerah diantaranya 

Pertama : Fraksi Golkar menyarankan Pemerintah Daerah melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam proses penyusunan target pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kajian teknokratik yang kuat, sehingga penetapan target lebih akurat dan realistis.

Kedua : Fraksi Golkar mendorong agar strategi diversifikasi sumber PAD terus diperkuat, terutama melalui sektor pariwisata, pertanian, dan optimalisasi BUMD

Ketiga : Fraksi Golkar mendesak agar R-PAPBD memprioritaskan perbaikan jalan yang krusial, termasuk Jalan Lantung-Ropang, perbaikan jalan di wilayah Labuhan Kuris Kecamatan Lape, dan perbaikan Jembatan Desa Pungkit Kecamatan Lopok.

Dengan seluruh catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan mendukung pembahasan R-PAPBD Tahun Anggaran 2025 ke tingkat selanjutnya, dengan harapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat meningkatkan pengendalian internal dan mewujudkan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

adalah. Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sumbawa H. M Berlian Rayes S.Ag., M. M Inov. Penasehat, Ademudhita Noorsamsu, S.AP. Ketua, Hasanuddin HMS. Wakil Ketua, Gahtan Hanu Cakita. Sekretaris, Muhammad Zain, S.P. Bendahara Syukri, HS. A.Ma. anggota (AM)

Sumbawa Besar, Gaung NUSRA (25 September 2025) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna hari ini, Kamis 25 September 2025.

Sidang Paripurna DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua I H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, ikut hadir Zulfikar Demitry SH MH dari Pemda Hadir Sekretaris Daerah Dr. H.Budi Prasetyo 

Melalui juru bicaranya Ridwan SP.M.Si., Fraksi PKB menyoroti penurunan signifikan pada pendapatan transfer dari pusat dan mendesak pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam mengelola keuangan.

Pendapatan dan Belanja: Sinyal Ketergantungan yang Tinggi

Fraksi PKB mencatat bahwa total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2025 berkurang sebesar Rp111,50 miliar (-4,54%), yang didominasi oleh penurunan Pendapatan Transfer sebesar 5,21%. Fraksi PKB menilai hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebesar Rp9,40 miliar (+4,06%), Fraksi PKB menegaskan bahwa peningkatan ini masih harus didorong lebih jauh. "Peningkatan PAD menjadi keharusan bagi daerah agar ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat bisa dikurangi," tegas Ridwan 

Fraksi PKB menyoroti adanya pergeseran komposisi belanja yang signifikan: Belanja Modal berkurang drastis sebesar Rp73,57 miliar (-31,51%). Fraksi PKB berharap pemangkasan ini tidak membatalkan proyek infrastruktur penting, tetapi diarahkan untuk memprioritaskan yang berdampak pada masyarakat kecil.

Terhadap Kelebihan Pembiayaan (SiLPA), Fraksi PKB mencermati lonjakan Pembiayaan Netto sebesar Rp85,48 miliar. Mereka menekankan agar kelebihan pembiayaan ini diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor-sektor produktif.

Terhadap Status Tenaga Kesehatan Non-ASN. Fraksi PKB meminta Pemda segera mengakomodir dan mengusulkan pengangkatan tenaga kesehatan Non-ASN dan Non-Database menjadi PPPK Paruh Waktu, serta melakukan komunikasi dengan KemenPANRB dan BKN Pusat terkait perpanjangan batas waktu registrasi.

Hal hal lain yang disoroti Fraksi PKB adalah mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing, mendorong pembangunan jembatan menuju Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, yang diterjang banjir, mengingat akan memasuki musim penghujan, meminta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Mate Mega, Bao Desa, Batu Rotok, Ropang, dan Orong Telu.

Fraksi PKB secara prinsip menyetujui Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan harapan bahwa seluruh catatan ini menjadi bahan pertimbangan serius demi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Adapun Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ketua: Sri Wahyuni, Wakil Ketua: Sukiman K, S.Pd.I, Sekretaris: Ridwan, S.P., M.Si. Bendahara: Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - (25 September 2025)— Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna hari ini, Kamis 25 September 2025. 

Melalui juru bicaranya H Zohran SH, Fraksi NasDem menyatakan apresiasi atas transparansi pemerintah daerah, namun menuntut penjelasan mendalam mengenai defisit anggaran dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang melonjak.

Apresiasi Kinerja PAD, Pertanyakan Dana AMNT

Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp231,94 miliar menjadi Rp241,34 miliar. Fraksi berharap Pemerintah Daerah segera mengupayakan strategi optimalisasi PAD dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mereka juga mengusulkan agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkontribusi pada peningkatan PAD diberikan insentif.

Namun, Fraksi NasDem menyoroti penurunan *lLain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 15,22%. Penurunan ini disebabkan pendapatan dari keuntungan bersih PT AMNT Tahun 2023 yang telah disalurkan lebih awal ke Kas Daerah pada tahun 2024. Fraksi NasDem meminta penjelasan Bupati mengenai implikasi dari penarikan dana exit ini.

Belanja Modal Dipangkas Signifikan

Sorotan utama Fraksi NasDem tertuju pada komposisi belanja. Meskipun mendukung program prioritas nasional seperti MBG, KMP, dan Sekolah Rakyat, Fraksi mempertanyakan pengurangan Belanja Modal sebesar Rp73,5 miliar (-31,51%). Fraksi NasDem khawatir pemangkasan ini akan menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk jalan dan irigasi.

Secara khusus, Fraksi NasDem mendesak Bupati Sumbawa untuk segera menyelesaikan pembangunan RSUD Sering dengan skema terbaik, serta memastikan alokasi SiLPA sebesar Rp93,48 miliar digunakan secara efektif untuk menutupi defisit dan mendanai program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi NasDem meminta pengawasan dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengantisipasi kasus keracunan makanan yang terjadi di daerah lain. Mereka juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti dukungan terhadap Koperasi Merah Putih (KMP) agar segera berjalan sesuai harapan pemerintah pusat.

Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem menyampaikan duka cita atas musibah kebakaran yang menimpa Rumah Yatim Piatu Al Mizan di Kecamatan Lopok.

Adapun Susunan Fraksi Partai NasDem adalah Zulfikar Demitry, S.H., M.H.(Dewan Penasihat), Bunardi, A.Md.Pi. (Ketua), H. Zohran, S.H. (Wakil Ketua), Edy Syarifuddin (Sekretaris), Hasanuddin, S.E.(Bendahara) (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  (25 September 2025 )— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum kritis terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna hari ini,Kamis 25 September 2025.

Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, namun mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera memperbaiki tata kelola anggaran dan program, terutama terkait keselamatan anak dan efisiensi belanja.

Pandangan umum ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hj Jamilah SPd.SD dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov.ikut mendampinginya Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn  Dari pemerintah daerah Hadir Sekretaris Daerah Dr.Budi Prasetyo MAP

Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan hajat nasional. Fraksi sangat menyayangkan adanya kasus keracunan makanan di berbagai daerah yang berpotensi menimbulkan trauma bagi siswa.

"Kami sangat menyesalkan bahwa dalam praktik di lapangan, masih sering ditemukan kasus keracunan makanan akibat Program MBG di berbagai daerah. Keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa harus menjadi prioritas utama," tegas Jubir Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda Sumbawa untuk segera mencari akar persoalan, memperbaiki mekanisme pengadaan, pengawasan kualitas, hingga distribusi makanan. Mereka juga meminta agar setiap menu MBG disusun oleh ahli gizi dan diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Kritis terhadap Pemangkasan Belanja Modal dan Lonjakan SiLPA

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa pergeseran signifikan dalam komposisi anggaran yang dinilai kontradiktif dengan visi pembangunan jangka panjang:

Terhadap pemangkasan belanja modal, Fraksi mempertanyakan mengapa Belanja Modal dipangkas drastis sebesar 31,51%, padahal sektor ini berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sebaliknya, Belanja Operasi justru naik. Fraksi meminta jaminan bahwa Belanja Operasi yang meningkat tidak didominasi oleh belanja rutin, tetapi berdampak nyata pada kesejahteraan.

Terkait lonjakan SiLPA Fraksi mencatat lonjakan tajam pada penerimaan pembiayaan, yang meningkat dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar (naik 1.769%) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Fraksi mempertanyakan apakah lonjakan SiLPA ini tidak menandakan rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran pada tahun lalu.

Inisiatif Fiskal dan Keadilan Pelayanan

Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemda untuk lebih berani dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih bijak dalam menekan belanja rutin. Mereka juga menyoroti adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan dan meminta Pemda menjelaskan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas fiskal.

"Pendapatan Asli Daerah yang dibayarkan oleh masyarakat harus ada timbal balik dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," tutup Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya, dengan harapan seluruh catatan kritis ini dapat memperkuat kualitas anggaran demi terwujudnya Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Fraksi PDI Perjuangan yang menyampaikan pandangan umum ini adalah Pelindung/Penasihat Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Ketua: I Nyoman Wisma, S.I.P,Sekretaris: H. Jabir, S.Pd. Anggota: I Ketut Sawitra, Hj. Jamila, S.Pd., S.D. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (25 September 2025) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa dalam sidang Paripurna melalui juru bicaranya Alen Taryadi SH menyoroti kondisi mendesak di sektor kesehatan dan pelayanan publik dalam Pandangan Umum (PU) mereka terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengatasi kekurangan tenaga medis dan fasilitas Puskesmas, khususnya di wilayah Maronge.

Dalam paparannya, Fraksi PKS menyoroti kritisnya kekurangan tenaga dokter di Puskesmas Maronge yang saat ini hanya memiliki satu orang dokter. Kondisi ini sangat rentan mengganggu pelayanan kesehatan dasar masyarakat, terutama jika dokter tersebut berhalangan atau cuti.

Sebagai solusi mendesak, Fraksi PKS meminta Pemda untuk penambahan Dokter dan mengusulkan agar dokter non-PNS yang bertugas di UPT Puskesmas Plampang diperbantukan ke Puskesmas Maronge. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan.

Demikian pula Rehabilitasi Fasilitas, mendesak Pemda merehabilitasi gedung Puskesmas Maronge, termasuk perbaikan pagar keliling, talang air gedung baru, dan atap kanopi yang dinilai sudah tidak layak untuk menunjang pelayanan.

Selain isu di Puskesmas, Fraksi PKS juga menekankan dua agenda krusial lainnya yakni penyelesaian RSUD. Fraksi PKS mendesak agar pembangunan fisik dan fasilitas pendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) segera dituntaskan. Mereka bahkan mendorong Pemda untuk mempertimbangkan pinjaman ke Pemerintah Pusat sesuai UU Keuangan Negara, demi mempercepat penyelesaian proyek RSUD.

Terhadap Status Tenaga Kesehatan Non-ASN, Fraksi PKS meminta agar tenaga kesehatan Non-ASN dan Non-Database yang telah mengabdi bertahun-tahun segera diakomodir dan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Mengingat batas waktu pengusulan adalah 1 Oktober 2025, Fraksi PKS mendesak Pemda untuk segera berkomunikasi dengan KemenPANRB dan BKN Pusat guna mengeluarkan regulasi yang dapat mengakomodir kelompok ini.

Terkait semakin rendahnya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, Fraksi PKS menyarankan agar Pemerintah Daerah berhati-hati dalam menggunakan anggaran dengan mengedepankan skala prioritas. Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah untuk membuat inovasi dan terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan sumber PAD dari penyertaan modal BUMD.

Fraksi PKS juga menyarankan Pemerintah Daerah merencanakan hal yang menjadi legacy Pemerintahan Jarot-Ansori, yaitu pembangunan masjid skala masjid raya di tanah milik Pemda di wilayah wisata Samota.

Fraksi PKS mendukung Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan harapan bahwa seluruh catatan ini menjadi prioritas dan diimplementasikan secara maksimal.

Pimpinan Sidang DPRD adalah Wakil Ketua I H M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, didampingi oleh Wakil Ketua II Gitta Liesbano SH MKn. Dari Pemerintah Daerah hadir mewakili Bupati Sumbawa Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo S.Sos.M.AP.

Adapun pimpinan dan anggota fraksi PKS adalah ketua : Muhammad Takdir, Se.,M.M.Iniv, Wakil Ketua : adizul Syahabuddin, S.P, M.Si, Sekretaris : H. Andi Mappeleppui Anggota Anggota ; Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Alen Taryadi, S.H, Ema Yuniarti. (AM)

Sumbawa Besar Gaung NUSRA (,/23 September 2025) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini secara resmi memulai sidang paripurna pertamanya dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Para Wakil Ketua DPRD HM.Berlian Rayes, Zulfikar Demitry, Gitta Liesbano, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan pimpinan OPD terkait.

APBD Perubahan 2025: Prioritaskan Program Pro-Rakyat

Wakil Bupati Ansori menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 mengalami penyesuaian signifikan. Total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp111,50 miliar akibat efisiensi belanja dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan penambahan sebesar Rp9,40 miliar.

Untuk menyikapi penurunan pendapatan, Pemkab Sumbawa melakukan reorganisasi belanja. Belanja Modal dipangkas drastis sebesar Rp73,57 miliar, sementara Belanja Operasi ditingkatkan sebesar Rp55,23 miliar. Penyesuaian ini diarahkan untuk membiayai program-program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat, di antaranya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP),Sekolah Rakyat (SR),Dukungan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa

Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, dalam pidato pembukaannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Ia mengingatkan bahwa pembahasan Raperda ini telah diawali dengan nota kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani bersama.

"Rapat fraksi-fraksi DPRD dalam rangka menyusun pandangan umum akan dilaksanakan mulai hari ini. Hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna kedua, hari Kamis, 25 September 2025," jelas Nanang.

Ia juga berharap komitmen bersama ini dapat bermuara pada tersusunnya perubahan anggaran yang berkualitas. Rapat paripurna pertama hari ini ditutup oleh Nanang Nasiruddin dengan mengucapkan syukur, menandai dimulainya fase pembahasan Raperda APBD Perubahan 2025.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id(15 September 2025)– Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman H. A. Saat Abdullah, S.T., ayahanda tercinta dari Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., hari ini. Kepergian tokoh yang juga dikenal sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dan Ketua Partai NasDem Sumbawa ini membawa duka mendalam bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.

Prosesi pemakaman berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari tingkat pusat hingga daerah. Turut hadir dan memberikan penghormatan terakhir antara lain Anggota DPR RI H. Johan Rosihan, S.T., para anggota DPRD Provinsi NTB, serta  anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Ketua Umum KONI Sumbawa dan jajaran,  Pimpinan Pondok pesantren, dan tokoh budayawan.

Dari jajaran eksekutif, tampak Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., dan Kepala OPD terkait, termasuk Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa H. Junaidi, S.Pt.

Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan betapa besar kontribusi dan peran almarhum H. A. Saat Abdullah, S.T., selama hidupnya. Dukungan dan doa dari para kolega dan rekan kerja menjadi penguat bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi Zulfikar Demitry.

Almarhum H. A. Saat Abdullah dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Semangat perjuangan dan pengabdiannya akan terus dikenang sebagai teladan bagi generasi penerus.

Mewakili Keluarga, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengantarkan jenazah ke pemakamannya. " Hari ini ribuan masyarakat mengiringi pemakaman Almarhum H A Saat Abdullah.dari Koleganya di DPRD Provinsi NTB juga hadir, diantaranya Iwan Panji, Sambirang Ahmadi, H Nurdin Marjuni, Rusli Manawari. Tokoh senior dari DPR RI juga hadir H Johan Rosihan, juga semalam hadir Wamen PKP H Fahri Hamzah, Mantan Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah , Pak Badrul Munir ,Pak Jamaluddin Malik dan masih banyak tokoh masyarakat" urainya.

Kami sangat haru semenjak kemarin sore, semalam dan hari ini pelayat selalu ramai menunjukkan kebaikan almarhum dan ada dihati para koleganya kawan dan handai tolan almarhum.mengutif kata mutiara, Bupati menyampaikan ketika kita lahir dalam kondisi menangis dan orang orang sekitar tertawa, dan ketika kita menggal orang orang sekitar kita menangis sedih.mengingat memori kebersamaan bersama almarhum 

Sebagaimana riwayat hidup yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTB tadi Almarhum telah banyak berkarir di pemerintahan daerah, Oleh karenanya Kami menyampaikan permohonan maaf bila selama pergaulannya terdapat kesalahan dan khilaf. 

"Sungguh kita juga akan menyusul beliau menuju kematian, yang terbaik untuk kita adalah bagaimana Mengisi kehidupan ini dengan memperbanyak amal, berbuat kebajikan" ujarnya.

Salah satu sahabat Almarhum, Dedi Kevin Molajake turut berduka mendalam sekaligus kehilangan seorang tokoh yang humble dan terbuka bagi semua kalangan. "Saya pribadi sangat kehilangan seorang tokoh senior panutan baik bagi saya pribadi dan para juniornya" ujarnya (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id.(11 September 2025) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa dewan. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Mohamad Ansori, Forkopimda, Sekda, dan seluruh pejabat pemerintah daerah.

Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya, Bunardi AMdPi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komisi yang telah menginisiasi delapan Raperda strategis. Fraksi NasDem memandang Raperda ini sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi dan Catatan Kritis Fraksi NasDem

Fraksi NasDem menilai bahwa seluruh Raperda yang diajukan, mulai dari Bantuan Hukum hingga Kabupaten Layak Anak, merupakan bukti nyata komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara proaktif. Namun, Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan penting:

Terhadap Raperda Bantuan Hukum dianggap sangat penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Terhadap Raperda Pemberdayaan Ormas, menekankan pentingnya Ranperda ini sebagai dasar hukum untuk memberdayakan dan memfasilitasi Ormas sebagai mitra strategis pembangunan.

Terkait Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Fraksi NasDem mengapresiasi pembaruan regulasi ini. Namun, mereka meminta agar penataan lokasi, jarak antara pusat perbelanjaan dan pasar rakyat diatur secara ketat untuk melindungi keberlangsungan pasar tradisional.

Terhadap Raperda Kota Pusaka Fraksi NasDem menilai penting untuk memberikan landasan hukum dalam upaya menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya Sumbawa.

Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an: Fraksi NasDem memandang hal ini sejalan dengan semangat membentuk generasi yang beriman dan berilmu.

Raperda Pencegahan Perkawinan Anak: Dinilai strategis untuk menekan angka perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan.

Raperda Pemajuan Kebudayaan: Dianggap penting untuk menguatkan identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak: Fraksi NasDem menegaskan perlunya komitmen kuat terhadap perlindungan anak sebagai investasi masa depan daerah.

Secara khusus, Fraksi NasDem menyoroti beberapa isu:

1. Fraksi menaruh perhatian khusus pada pengelolaan pariwisata Hiu Paus. Mereka berharap potensi wisata bahari ini dapat dikelola secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, agar menjadi ikon wisata unggulan.

2. Mendesak perbaikan akses jalan di depan Pasar Utan. Jalan yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dan memperkuat posisi pasar sebagai penopang ekonomi lokal.

3. Fraksi NasDem menekankan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus bersifat implementatif, bermanfaat, dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Dengan seluruh catatan dan masukan ini, Fraksi Partai NasDem menyatakan mendukung delapan Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Mereka berharap Raperda ini dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang maju dan berkeadilan.

Susunan Fraksi Partai NasDem yang hadir: Zulfikar Demitry, S.H., M.H. (Penasihat) Bunardi, A.Md.Pi (Ketua), H. Zohran, S.H. (Wakil Ketua), Edy Syarifuddin (Sekretaris),Hasanuddin, S.E. (Bendahara) (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  (11 September 2025) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum terkait delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa dari komisi-komisi. Dalam sidang paripurna hari ini.Kamis  (11/9) . Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan atas Raperda tersebut, namun dengan memberikan sejumlah catatan dan usulan konstruktif yang berpihak pada rakyat kecil.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Zulfikar Demitry SH MH ikit hadir Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MH dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Sekda Sumbawa Dr.H.Budi Prasetyo.serta jajaran Forkopimda dan jajaran kepala OPD pemerintah daerah.

Mengawal Visi Trisakti dan Aksi Nyata Pro-Rakyat

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sawitra menyampaikan bahwa delapan Raperda ini merupakan ikhtiar legislatif yang sejalan dengan cita-cita Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. "Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa regulasi ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya sekadar formalitas" jelasnya.

Beberapa poin krusial yang disoroti Fraksi PDI Perjuangan, antara lain:

1. Raperda Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Ormas:

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Mereka mengusulkan adanya mekanisme akreditasi lembaga bantuan hukum dan penguatan peran paralegal di desa.

2. Raperda Pengelolaan Pasar dan Toko Swalayan:

Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar Raperda ini benar-benar melindungi UMKM dan pasar tradisional, dengan menetapkan zonasi ketat dan mewajibkan swalayan menyediakan minimal 30% ruang bagi produk lokal

4. Raperda Kota Pusaka Sumbawa Besar: Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah ini, namun mengingatkan agar perda ini tidak hanya berhenti pada pelestarian simbolik. Mereka mengusulkan dibentuknya Badan Pengelola Kota Pusaka yang melibatkan budayawan dan akademisi, serta mendorong tumbuh kembang ekonomi kreatif berbasis budaya.

5. Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an:Meskipun mendukung penguatan pendidikan religius, Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar perda ini tidak tumpang tindih dengan kurikulum nasional. Perlu adanya kepastian mengenai kesiapan tenaga pengajar, sertifikasi guru, dan pemerataan di sekolah-sekolah terpencil.

6. Raperda Pencegahan Perkawinan Anak: Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi tingginya angka dispensasi nikah di Sumbawa. Mereka menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan sosialisasi yang humanis agar regulasi ini efektif menekan angka perkawinan dini.

7. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak:

Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa konsep Kabupaten Layak Anak harus diwujudkan secara konkret. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau, sarana bermain anak yang aman, dan unit pengaduan khusus anak di setiap kecamatan.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju agar kedelapan Raperda ini dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Namun, persetujuan ini disertai dengan harapan agar pembahasan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

"Kami meyakini bahwa keberhasilan tata kelola anggaran tidak hanya diukur dari angka realisasi, tetapi dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh rakyat," ujar jubir Fraksi PDI Perjuangan.

Juru bicara Fraksi menutup pemandangan Umum nya dengan harapan semoga seluruh proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa maslahat bagi Tau dan Tana’ Samawa tercinta.

Adapun Anggota Fraksi PDI Perjuangan adalah Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. (Pelindung/Penasihat),I Nyoman Wisma, S.I.P. (Ketua),H. Jabir, S.Pd. (Sekretaris) I Ketut Sawitra (Wakil Ketua/Anggota) Hj. Jamila, S.Pd., S.D.(Bendahara/Anggota) (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (11 September 2025) — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya dalam Sidang Paripurna terkait delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa dewan. Fraksi Golkar memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif tersebut, yang dinilai sebagai bukti keseriusan DPRD dalam memperkuat regulasi demi kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH. Hadir Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MH. Dari Pemda hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mohamad Anshori bersama Sekretaris Daerah Dr.H Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Forkopimda dan jajaran kepala OPD 

Pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi, Muhammad Zain SIP , ini menyoroti Raperda dari Komisi I, II, III, dan IV, dengan penekanan pada aspek ekonomi kerakyatan, budaya, dan perlindungan sosial.

Raperda Ritel Modern dan Perlindungan UMKM

Fraksi Golkar memberikan apresiasi khusus kepada Komisi II atas Raperda Perubahan Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Fraksi menilai Raperda ini sejalan dengan komitmen Golkar untuk membangun perekonomian yang adil dan berpihak pada rakyat.

Beberapa poin penting yang ditekankan Fraksi Golkar adalah Kemitraan Wajib dengan UMKM" Raperda ini mewajibkan toko swalayan menjalin kemitraan dengan UMKM, menyediakan ruang usaha terjangkau, dan memprioritaskan pasokan produk lokal" ujar Rozy

Terkait pengawasan Implementasi, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan Raperda ini tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh konsistensi dalam implementasi. Pemerintah daerah perlu memastikan pengawasan efektif agar kehadiran toko modern tidak mematikan pasar tradisional.

Raperda Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Ormas

Terkait Raperda Bantuan Hukum, Fraksi Golkar memandangnya sebagai langkah strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin. Sedangkan Raperda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai sebagai upaya untuk memperkuat Ormas sebagai mitra strategis pemerintah.

Raperda Kota Pusaka dan Pelestarian Budaya

Fraksi Golkar juga mengapresiasi inisiatif Raperda Kota Pusaka Sumbawa Besar, yang dinilai memiliki tiga nilai penting: pelestarian warisan budaya, penguatan identitas daerah, dan peningkatan ekonomi berbasis budaya. Namun, Fraksi Golkar memberikan catatan bahwa Raperda ini harus disinergikan dengan RTRW, RPJMD, dan program strategis daerah agar implementasinya tidak parsial.

Raperda Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Anak

Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Komisi IV atas empat Raperda yang diinisiasi, yaitu tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an, Pemajuan Kebudayaan, Pencegahan Perkawinan Anak, dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

"Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya, sejarah, dan alam Sumbawa secara berkelanjutan," ujar Rozy jubir Fraksi Golkar.

Dengan semua pertimbangan dan catatan yang disampaikan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan mendukung seluruh Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Golkar berharap seluruh proses pembahasan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa maslahat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumbawa.

Adapun susunan Anggota Fraksi Partai Golkar H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. (Penasihat), Ademudhita Noorsamsu, S.AP. (Ketua), Hasanuddin HMS. (Wakil Ketua), Gahtan Hanu Cakita. (Sekretaris), Muhammad Zain, S.P. (Bendahara) Syukri HS, A.Ma.(Anggota) (AM)

SUMBAWA BESAR, 11 September 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini melanjutkan Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa dewan. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H. dan dihadiri Wakil Ketua Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., serta jajaran pejabat daerah Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mohamad Anshori dan Sekda Sumbawa Dr. J.Budi Prasetyo dan Forkopimda.

Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara Ema Yuniarti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas kerja kerasnya mengkaji delapan Raperda usul prakrsa Komisi dewan.

Delapan Raperda Inisiatif, Bukti Proaktif Legislatif

Kedelapan Raperda usul prakarsa dewan ini mencakup isu-isu krusial yang digagas oleh komisi-komisi di DPRD:

Komisi I: Raperda tentang Bantuan Hukum dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Komisi II: Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Komisi III:Raperda tentang Kota Pusaka Sumbawa Besar.

Komisi IV: Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Sumbawa, Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an Sejak Pendidikan Dasar, Pencegahan Perkawinan Anak, dan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung penuh upaya legislatif ini, yang dinilai sebagai bukti nyata komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara proaktif, bukan hanya menunggu usulan dari eksekutif.

Desakan Kajian Mendalam dan Harmonisasi

Meskipun mendukung, Fraksi PKS memandang perlu adanya perhatian serius terhadap beberapa hal:

1. Fraksi PKS mendorong agar setiap Raperda dikaji secara mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dibuat tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, melainkan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

2. Fraksi PKS meminta tim perumus untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara menyeluruh dengan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi dan nasional guna menghindari tumpang tindih.

3. Fraksi PKS berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi kesiapan maupun kompetensi, untuk menjalankan amanat Raperda ini secara efektif.

4. Mengingat kekayaan budaya Sumbawa, Fraksi PKS mengusulkan agar Raperda ini disusun dengan pendekatan yang humanis dan mempertimbangkan nilai-nilai luhur masyarakat.

Fraksi PKS sepakat bahwa kedelapan Raperda ini perlu dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya. Mereka berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan Raperda.

Adapun anggota Fraksi PKS yang menyampaikan pandangan umum ini adalah: Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. (Ketua) Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si. (Wakil Ketua) H. Andi Mappelepui (Sekretaris) Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. (Anggota) Alen Taryadi, S.H. (Anggota) Ema Yuniarti (Anggota)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id  15 September 2025 — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian ribuan pegawai non-ASN di daerah.

Faesal menyampaikan apresiasinya kepada rekan-rekan yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK Paruh Waktu di seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa. “Selamat kepada rekan-rekan yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK Paruh Waktu di seluruh instansi OPD Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Menurut Faesal, meskipun proses tahapan administrasi dan seleksi kini sudah berjalan, masih ada beberapa pegawai yang terganjal persoalan teknis. Masalah ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi bagi para pegawai yang belum terjaring dalam proses seleksi ini. Diharapkan, proses ini dapat memberikan kepastian status bagi seluruh pegawai non-ASN dan memberikan semangat baru dalam melayani masyarakat," tambah Faesal.

Rincian Alokasi dan Mekanisme Pemberkasan PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, (terlampir dalam berita) pemerintah daerah mengalokasikan 2.979 formasi PPPK Paruh Waktu. Alokasi ini terbagi menjadi 1.031 pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan 1.948 yang tidak terdaftar.

Bagi peserta yang lolos, tahap pemberkasan usulan NIP (Nomor Induk Pegawai) PPPK Paruh Waktu akan dimulai pada 10 hingga 15 September 2025 melalui laman sscasn.bkn.go.id. Dokumen yang disyaratkan antara lain Surat Pernyataan 5 poin, SKCK, Daftar Riwayat Hidup (DRH), surat keterangan sehat, ijazah, transkrip nilai, dan pas foto. Proses ini dilakukan secara paperless dan akan difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Sumbawa.

Pemberkasan ini sangat krusial, dan para peserta diimbau untuk teliti dalam mengunggah dokumen. Dalam pengumuman tersebut, Sekda Sumbawa Dr H. Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat untuk waspada terhadap penipuan.

Dengan adanya proses ini, DPRD Sumbawa berharap ribuan tenaga non-ASN yang telah mengabdi dapat segera memiliki status yang jelas dan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id ( 9 September 2025) — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan usul prakarsa empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Sidang Paripurna. Keempat Raperda ini berfokus pada penguatan pendidikan, budaya, serta perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Sumbawa.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. dan dihadiri oleh Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh OPD terkait.

Empat Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD

Juru bicara Komisi IV, Syamsul Hidayat SE dalam laporannya menjelaskan bahwa keempat Raperda ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak di masyarakat.

1. Raperda Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an Sejak Pendidikan Dasar

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) mengatur, bahwa setiap warga Negara berhak mendapat mendapat pendidikan. Ayat (3) pasal tersebut mengatur, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya untuk terus meningkatkan minat baca dan meningkatkan kemampuan baca tulis serta menghafal Al-Qur’an bagi para siswa pendidikan dasar yang beragama Islam. Akan tetapi, sampai saat ini Kabupaten Sumbawa belum memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan minat baca serta penngkatan kemampuan tulis dan menghafal Al-Qur’an. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk membentuk Perda tersendiri yang mengatur khusus megenai Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur’an.

Dengan adanya Perda Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Qur’an pasti akan mengubah kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Rendahnya minat baca Al-Qur’an akan terminimalisasi dengan diterapkannya Perda ini. Dengan timbulnya kewajiban bagi seluruh siswa yang beragama Islam untuk mengikuti extrakurikuler baca tulis Al-Qur’an di sekolah pasti akan meningkatkan kemampuan baca tulis AL-Qura’an bagi masyarakat Sumbawa. Pendidikan baca tulis Al-Qur’an yang didapatkan para siswa, tidak dipungkiri mampu melunar pada lingkungan rumah dan lingkungan sosial para siswa. Dengan demikian, sebaran kemampuan mengaji di Kabupaten Sumbawa dapat terus mengalami peningkatan. Tidak hanya itu saja, dengan diterapkannya sertifikasi bagi para pengajar BTQ non guru agama Islam, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para pengajar tersebut. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengajar yang bersertifikasi maka akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan honorarium bagi para pengajar bersertifikasi tersebut.

Tujuan Raperda ini adalah mendorong minat baca, menulis, dan menghafal Al-Qur’an di kalangan siswa beragama Islam sejak dini.

"Hal ini sangat urgens demi mengatasi rendahnya minat baca Al-Qur’an dan meningkatkan kemampuan mengaji di masyarakat" ujarnya 

Sehingga manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengajar BTQ non-guru agama Islam melalui sertifikasi dan honorarium.

2. Raperda Pemajuan Kebudayaan Sumbawa

Kebudayaan Sumbawa adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Sumbawa. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Sumbawa menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Sumbawa. 

Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Sumbawa melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sumbawa sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Sumbawa, bukan sebagai beban biaya. 

Tujuan Raperda ini untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya Sumbawa sebagai aset nasional. Urgensinya untuk mencegah terkikisnya nilai-nilai budaya dan sejarah akibat globalisasi.sehingga manfaatnya dapat meningkatkan ekonomi dan pariwisata melalui festival budaya dan pengembangan seni lokal.

3. Raperda Pencegahan Perkawinan Anak

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak terhadap perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan “menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”. Sehingga Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tentu mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. 

Anak di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud usia Anak adalah usia sebelum 18 tahun. Secara lebih tegas berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Tujuannya untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini. Urgensinya menekan tingginya angka pernikahan anak di Sumbawa, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan.

Manfaat ranperda tersebut agar menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

4. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan anak dapat berpartisipasi secara optimal.

Urgensinya untuk memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak. Sehingga manfaatnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak sebagai aset bangsa.

Komisi IV berharap, keempat Raperda ini dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Komisi IV  juga mendesak agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak terkait dilibatkan untuk memastikan materi Raperda menjadi lebih komprehensif.

Laporan ini ditutup dengan harapan agar Raperda dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara maksimal, demi mewujudkan visi "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera." (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Penjelasan Komisi III atas usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pusaka Sumbawa Besar. Raperda ini bertujuan untuk melestarikan warisan alam, budaya, dan sejarah Sumbawa, sekaligus menjadikannya motor penggerak ekonomi dan pariwisata.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., dan dihadiri oleh Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta seluruh jajaran Forkopimda dan pejabat pemerintah daerah.

Landasan dan Urgensi Perda Kota Pusaka

Juru bicara Komisi III DPRD Sumbawa, H Rusdi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Raperda ini memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Menurutnya, Raperda ini sangat mendesak untuk ditetapkan karena menjaga warisan budaya dan alam di Sumbawa yang berpotensi hilang, menjadikan Kota Pusaka Sumbawa Besar sebagai identitas kolektif dan kebanggaan daerah, pelestarian pusaka dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berkelanjutan, yang berdampak positif pada ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata dan penting untuk mengarahkan generasi muda agar mencintai dan melestarikan budaya lokal.

Komisi III berharap, dengan adanya Raperda ini, akan ada manfaat nyata yang dirasakan oleh berbagai pihak:

Bagi Pemerintah Daerah:Raperda ini akan menjadi acuan hukum yang jelas dalam perencanaan, pengawasan, dan pendanaan program pelestarian pusaka.

Bagi Masyarakat: Diharapkan masyarakat akan berperan aktif dalam menjaga dan memelihara pusaka alam dan budaya sebagai sumber identitas, kebanggaan, dan peningkatan kesejahteraan.

Bagi Generasi Muda: Terwujudnya media pembelajaran budaya Samawa melalui kurikulum muatan lokal, festival budaya, dan kegiatan komunitas.

Bagi Kabupaten Sumbawa: Terbentuknya Kota Pusaka akan memperkuat posisi Sumbawa di kancah nasional dan internasional, serta meningkatkan daya saing daerah.

Komisi III menegaskan, Raperda Kota Pusaka ini adalah langkah maju yang komprehensif dan berpihak pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi modern dan pelestarian warisan budaya. Oleh karena itu, Raperda ini dinilai sangat urgen untuk segera disahkan.

Berikut adalah susunan anggota Komisi III yang terlibat dalam penyusunan Raperda ini: Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Ketua) Sri Wahyuni, S.AP. (Wakil Ketua) Hasanuddin, S.E. (Sekretaris) Alen Taryadi, S.H. (Anggota) Andi Rusni, S.E., M.M.(Anggota)H. Rusdi (Anggota) Gahtan Hanu Cakita (Anggota) Hj. Jamila, S.Pd., S.D. (Anggota) M. Taufik (Anggota) Syaipul Arif (Anggota)

Dengan persetujuan Raperda ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Sumbawa 2025 hari ini 9 September 2025 resmi dibuka dengan meriah di halaman Kantor Bupati. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa dalam acara ini menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap agenda olahraga yang menjadi jembatan menuju prestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., yang hadir bersama seluruh pimpinan dan anggota dewan, menegaskan, "Intinya kami dukung kegiatan ini. Kami dukung Pemda dan KONI." Menurut Nanang, Porkab adalah wadah penting untuk menggali dan mengevaluasi potensi atlet lokal.

"Ajang ini memberikan kesempatan besar bagi anak-anak di desa-desa untuk menunjukkan bakatnya, bukan hanya anak di kota," tegasnya.

Porkab sebagai Fondasi Menuju Porprov dan PON

Nanang juga menyinggung upaya percepatan pembangunan venue olahraga yang dilakukan DPRD bersama Pemda dan KONI melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini, katanya, menjadi bukti keseriusan DPRD dalam mendukung dunia olahraga, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga untuk persiapan menghadapi Porprov 2026 dan PON 2028.

"Dengan menjadi tuan rumah event besar, apalagi level nasional, tentu peluang berprestasi bagi atlet terbuka lebar," ujar Nanang. "Selain itu juga memberi efek positif bagi pelaku usaha lokal, baik hotel maupun UMKM."

Wakil Ketua DPRD, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya pawai kontingen kecamatan dan cabor. "Selamat bekerja teman-teman panitia PORKAB Sumbawa di bawah komando Muhammad Yamin dan Ketua KONI Sumbawa sdr Abdul Rafiq," ucap Berlian. Ia berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memajukan olahraga di Sumbawa.

Porkab 2025 tidak hanya bertujuan untuk prestasi, tetapi juga untuk membentuk generasi muda yang disiplin, sehat, dan berkarakter. Ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan yang berfokus pada sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id- Gelaran Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Sumbawa 2025 yang resmi dibuka hari ini, Selasa (9/9/2025), disambut positif oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa. Salah satu anggota dewan yang hadir, Sri Wahyuni, menyampaikan apresiasinya dan melihat Porkab kali ini sebagai momentum besar bagi pembangunan olahraga di Sumbawa.

Sri Wahyuni, yang turut mengikuti parade devile atlet dari Lapangan Pahlawan, mengungkapkan rasa bangganya melihat antusiasme para kontingen. "Saya sangat berbangga hati. Kini Sumbawa menuju masa depan olahraga yang unggul," ujarnya. Menurutnya, acara ini merupakan momentum penting karena melibatkan seluruh kecamatan, sehingga pembangunan olahraga dapat menjangkau hingga ke pelosok desa.

Anggota DPRD ini juga merasakan energi positif dari acara pembukaan. "Saya merasakan aura ini sangat positif dan membangun olahraga kita," katanya. Ia melihat semangat masyarakat untuk berolahraga semakin meningkat sejak diumumkannya Porkab. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif, seperti Kecamatan Alas DAN alas Barat yang membawa kontingen lebih dari 200 orang untuk berbagai cabang olahraga.

Sri Wahyuni berharap, spirit olahraga yang sesungguhnya semangat persaudaraan, perjuangan, dan sportivitas dapat terus hidup di hati para atlet dan masyarakat. Ia meyakini, Porkab 2025 adalah langkah awal yang strategis untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi dan membangun karakter generasi muda Sumbawa melalui jalur olahraga.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, melalui Komisi II, hari ini Selasa 9 September 2025 menyampaikan Penjelasan Komisi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin Hadir  para wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes, Gitta Liesbano dan Zulfikar Demitry. Hadir dari Pemda Bupati Sumbawa H Syarafuddin Jarot dan Sekda Sumbawa Dr. Budi Prasetyo bersama jajaran kepala OPD. Juru bicara Komisi II H Zohran SH menyampaikan bahwa perubahan Perda ini adalah langkah proaktif untuk menyelaraskan regulasi lokal dengan aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Perlindungan UMKM dan Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Perubahan ini mencakup beberapa poin kunci yang berfokus pada perlindungan UMKM dan penguatan pasar rakyat:

Pertama : Raperda ini mewajibkan toko swalayan menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi. Bentuk kemitraan ini meliputi penyediaan lokasi usaha yang strategis dan penerimaan pasokan produk UMKM lokal, dengan membebaskan biaya pendaftaran barang (listing fee).

Kedua ; Diatur dalam Pasal 31, pelaku usaha wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Sumbawa.

Ketiga ; Raperda ini mewajibkan penyediaan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan koperasi dengan harga atau biaya sewa yang terjangkau. Ini merupakan terobosan penting untuk membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.

Penataan Tata Ruang dan Sanksi Tegas

Raperda ini juga memperketat penataan dan pengawasan terhadap ritel modern. Pasal 15 mengatur pendirian toko swalayan yang harus memenuhi persyaratan seperti analisis sosial ekonomi masyarakat setempat, memperhatikan jarak dengan pasar rakyat, dan menyediakan areal parkir yang memadai.

Selain itu, sanksi bagi pelanggar juga dipertegas. Pasal 38 mengatur sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin dan denda administratif. Sementara itu, Pasal 39 mencantumkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda hingga Rp30 juta.

Komisi II memandang bahwa sektor perdagangan terus berkembang pesat. Oleh karena itu, Raperda ini perlu dievaluasi secara berkala. "Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa ini merupakan langkah maju yang komprehensif dan berpihak pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi modern dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal," demikian jelas H Orek akrab disapa.

Dengan persetujuan ini, komisi II DPRD berharap Raperda dapat segera diundangkan dan diimplementasikan secara konsisten. "Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah tugas dan kewajiban dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejateraan bagi Tau dan Tana Samawa tercinta," tutup H Orek.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., hari ini menghadiri dan ikut serta dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Abror di Dusun Pandansari, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu. Momen ini menjadi penanda dimulainya pembangunan masjid yang diharapkan menjadi pusat persaudaraan dan kebajikan bagi masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Kaharuddin Z, Budi Kurniawan ST Forkopimca Moyo Hulu dan Pengurus Masjid serta panitia pembangunan.

Dalam sambutannya, Nanang Nasiruddin menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat kegiatan umat. "Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat persaudaraan, pembelajaran, dan pengokohan nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia berharap pembangunan Masjid Al-Abror berjalan lancar dan penuh keberkahan, serta kelak menjadi sumber cahaya bagi seluruh jemaah dan warga sekitar. Nanang juga mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh seluruh pihak. "Insyaallah, dengan kebersamaan dan niat tulus, Masjid Al-Abror akan segera terwujud," pungkasnya.

Pembangunan masjid ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama untuk memajukan kehidupan spiritual dan sosial di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.iD– Momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Kabupaten Sumbawa menjadi ajang refleksi dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., kepada wartawan (5/9) menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan kesempatan berharga untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nanang, Maulid Nabi mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan gotong royong yang menjadi pilar utama dalam membangun Sumbawa. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah. "Menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman, agar kita tetap kokoh sebagai satu kesatuan"jelasnya 

Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri. Meneladani integritas, kejujuran, dan kepedulian Rasulullah dalam setiap tindakan dan pengabdian.

Mendorong Pembangunan yang Berkeadaban: Mengimplementasikan ajaran Nabi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, demi terwujudnya Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Nanang berharap, semangat Maulid Nabi ini terus menyala di hati setiap warga Sumbawa, menginspirasi mereka untuk terus menebar kebaikan dan menjadi agen perubahan positif bagi daerah tercinta. "Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, pemimpin yang amanah, serta umat yang bermanfaat bagi sesama," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Kamis 4 September 2025 di ruang Kerja Komisi II DPRD untuk menyoroti berbagai isu krusial di sektor pertanian sekaligus menindaklanjuti Aspirasi Aliansi Mahasiswa Sumbawa menggugat. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., ini mengungkap sejumlah kendala, mulai dari tersendatnya bantuan alat mesin pertanian (alsintan), rendahnya serapan pupuk bersubsidi, hingga perlindungan petani dari risiko gagal panen.

Hadir Wakil Ketua Komisi II Muhammad Tahir SH, Sekretaris komisi II H Zohran SH dan anggota komisi II yakni Juliansyah SE, Muhammad Zain SIP, H Andi Mappeleppui 

Dari pemerintah daerah hadir Kepala Dinas Pertanian Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan ES Adi Nusantara S.Sos.MT, Perwakilan Bappeda, Perwakilan Bagian Perekonomian dan Perwakilan Pertamina.

Kendala Bantuan Alsintan dan Rendahnya Serapan Pupuk

Kepala Dinas Pertanian Ir Ni Wayan Rusmawati menjelaskan, bantuan alsintan mengalami keterlambatan akibat pemblokiran anggaran dari Kementerian Pertanian yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur. Hal ini berimbas pada tersendatnya penyaluran alsintan, Kecuali bantuan dari aspirasi anggota DPR RI telah diserahkan rerimakan kepada Kelompok Tani.menjadi tersendat. Namun, diharapkan pemblokiran akan dibuka pada bulan September.

Selain itu, terungkap bahwa serapan pupuk bersubsidi masih sangat rendah. Urea hanya terserap 54,88% dari target, sementara Ponska hanya 48%. Rendahnya serapan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang belum sesuai dengan realisasi tanam. " Atas hal ini kami bersama jajaran telah melakukan perbaikan atas data RDKK agar disesuaikan dengan kondisi lapangan terkini" jelasnya 

Menanggapi isu warga Bima yang menggarap lahan bawang merah, kepala dinas menjelaskan bahwa penerima manfaat program UPLAND harus ber-KTP Sumbawa, termasuk ketua kelompok, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Terkait LP2B diijelaskannya tentang pentingnya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah alih fungsi lahan. " Momentum pembahasan Perda RTRW kami telah mengeluarkan lahan yang kini telah menjadi pemukiman termasuk juga lahan pertanian yang dkini menjadi tambak, mengingat perkembangan terkini di Kabupaten Sumbawa sudah ada penambahan penduduk sehingga membutuhkan lahan pekarangan rumah dan juga investasi yang masuk ke lahan tegalan atau tadah hujan baik industri, pariwisata maupun pertambakan" urainya

Terhadap Kekeringan, diakui adanya kekeringan ringan di beberapa kecamatan, namun telah ditangani melalui brigade mesin air untuk Perlindungan Petani. Disebutkan bahwa program darurat pangan dari pusat mengkhususkan penanaman padi di lahan bukan irigasi teknis atau tadah hujan sehingga dapat diberikan kepada petani tersebut bantuan mesin pompa air dengan syarat harus menanam padi dan sumber airnya bukan irigasi teknis.

Kritik dan Saran dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa 

Ridwan, S.P., M.Si., menyoroti masalah pupuk ilegal yang sering dijual ke wilayah lain. Ia mendesak agar kebutuhan petani dimusyawarahkan dalam penyusunan RDKK untuk mencegah kelangkaan.

Ridwan, juga mendesak adanya sinergi antara Komisi II dan pemerintah daerah saat berkonsultasi ke pemerintah pusat untuk mengawal program pertanian di Sumbawa.

Mengkritik rendahnya serapan pupuk (35%) dan mempertanyakan sisa pupuk yang tidak terserap. Ia khawatir hal ini akan menjadi kendala bagi kebutuhan pupuk di musim tanam berikutnya. H. Zohran juga menanyakan strategi dinas untuk meningkatkan produktivitas panen, mencontoh Lunyuk yang bisa mencapai 8 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektar.

" Saat ini rata rata produksi padi petani kita 5,2 Ton per hektar. Maka dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar petani bisa pandai dan rajin merawat tanaman dengan sistem budidaya yang baik sehingga produksinya bisa meningkat seperti demplot yang dilakukan di kelompok tani, ataupun penyuluh pertanian yang menarik dan dapat dipahami petani" ujarnya.

Muhammad Zain, S.I.P., mempertanyakan tolak ukur kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen. Ia juga menyarankan agar dinas lebih kreatif dalam mengelola alsintan dan membangun kemitraan dengan DPRD dan pihak swasta.

Sementara H. Andi Mappelepui meminta jaminan bahwa penerima program Upland adalah warga ber-KTP Sumbawa dan bukan menyewakan lahan kepada orang lain. Atas hal ini dijawab oleh Kadis pertanian bahwa CPCL penerima bantuan upland sangat selektif dan juga harus berktp Sumbawa. Sementara lahan yang tersedia boleh dari menyewa lahan asalkan minimal lima tahun lamanya.

Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.I.P., menyarankan agar produktivitas lahan ditingkatkan dengan bibit unggul dan perlakuan khusus, seperti yang dilakukan di Lunyuk. Ia juga meminta dinas untuk lebih proaktif dalam mendampingi petani.

Rapat ini ditutup dengan kesimpulan bahwa Komisi II DPRD akan terus mengawal program-program strategis di sektor pertanian. Masukan dan kritik yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Semangat kebersamaan dan prestasi membanggakan menyelimuti Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu (3/9/2025). Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, bersama Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., secara resmi melepas kontingen Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di dua ajang bergengsi tingkat dunia.

Pelepasan Kontingen Jambore dan Kejuaraan Dunia

Pelepasan ini menandai keberangkatan para pelajar dan atlet muda Sumbawa untuk berpartisipasi dalam World Muslim Scout Jamboree 2025 dan International Muslim Pencak Silat Championship 2025.

World Muslim Scout Jamboree merupakan jambore dunia pertama yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Cibubur, Jakarta, pada 9–14 September 2025. Dengan 15.000 lebih peserta dari berbagai negara, jambore ini menjadi momen bersejarah untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan cinta tanah air.

International Muslim Pencak Silat Championship adalah Kejuaraan dunia ini akan digelar di Tanggerang, Banten, pada 16–19 September 2025. Lebih dari 3.000 peserta dari berbagai negara akan menunjukkan keahliannya. Partisipasi ini tidak hanya melatih mental dan fisik para atlet, tetapi juga mencetak pendekar-pendekar tangguh dari Tana Samawa.

Dalam sambutannya, Nanang Nasiruddin berpesan agar para peserta berjuang dengan semangat, percaya diri, dan membawa nama baik daerah. "Selamat berjuang, selamat untuk terus berprestasi membawa nama baik Tana Samawa di kancah internasional. Berangkatlah dengan semangat dan pulanglah dengan sejuta pengalaman untuk bersama-sama membangun Tana Intan Bulaeng yang kita cintai ini," ucapnya penuh harap.

Pelepasan ini merupakan bukti komitmen DPRD Sumbawa dalam mendukung kegiatan-kegiatan positif yang menunjang pengembangan karakter dan bakat generasi muda. Partisipasi mereka di ajang internasional tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga pengalaman berharga yang akan membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id- Solidaritas sosial melintasi batas geografis ditunjukkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Andi Mappeleppui, yang memberikan bantuan kepada keluarga nelayan asal Pulau Bungin yang menjadi korban bencana kapal tenggelam di perairan Bangka Belitung. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pribadi H. Andi terhadap sesama, khususnya para nelayan dan keluarganya yang mengalami musibah.

Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para nelayan dan keluarganya serta  membantu mereka untuk kembali melaut. Aksi ini tidak hanya menunjukkan peran H. Andi sebagai wakil rakyat di daerahnya, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Diceritakan H Andi yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dari fraksi PKS, Rabu 3 September 2025 kepada awak media, Musibah ini menimpa Kapal Motor (KM) Osela yang tenggelam akibat cuaca buruk di perairan Karang Mardalena, utara Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, pada Selasa, 19 Agustus 2025 lalu. Dari sembilan Anak Buah Kapal (ABK), tiga di antaranya berhasil selamat, yaitu Hamzah (41), Rizki (22), dan Niko (30). Sementara enam ABK lainnya, termasuk Yogi (20), Taufik (27), Salim (32), Mances (30), Abi Mayu (18), dan Jordi (25), masih dalam pencarian.

"Kepada keluarga semoga bisa tabah menghadapi musibah ini" harapnya.

Dikutip dari detik.com.,Operasi pencarian besar-besaran terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari 109 personel, termasuk Bakamla RI, Basarnas, Ditpolairud Polda Babel, Lanal Babel, dan nelayan setempat. Kepala Stasiun Bakamla Bangka Belitung, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, menyatakan bahwa operasi pencarian dibagi ke dalam beberapa sektor dengan mengerahkan kapal-kapal patroli dan helikopter untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan.

Aksi solidaritas H. Andi Mappeleppui ini menjadi pengingat akan pentingnya gotong royong dan kepedulian antarwarga negara, terutama di tengah tantangan maritim yang kian kompleks (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melalui Panitia Khusus (Pansus) telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah tahun 2025. Persetujuan ini disampaikan dalam Laporan Pansus pada sidang paripurna, Rabu (3/9/2025). Kedua Ranperda ini dinilai vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan petani, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, didampingi Pimpinan DPRD yakni H M.Berlian Rayes, Gitta Liesbano dan Zulfikar Demitry. Hadir Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP bersama Forkopimda.

Juru bicara Pansus, Zohran, S.H yang juga Ketua Pansus, dalam laporannya menyampaikan bahwa kedua Ranperda ini, yaitu mengenai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah melalui kajian mendalam dan konsultasi intensif dengan berbagai pihak.

Penyertaan Modal BUMD: Suntikan Dana untuk Petani Bawang Merah

Pansus DPRD menyetujui Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2022. Ranperda ini diajukan untuk mengakomodasi penambahan dana hibah dari program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND). Dana bantuan keuangan sebesar Rp400 juta ini akan disalurkan sebagai modal usaha bagi petani bawang merah di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025, menjadikan total penyertaan modal yang akan disalurkan kepada PT. BPR NTB (Perseroda) menjadi Rp4,705 miliar.

"Tambahan modal ini diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi," ujar Zohran.

Pansus menegaskan bahwa penunjukan PT. BPR NTB sebagai penyalur sudah melalui pertimbangan matang untuk meminimalisir risiko. Dana ini akan disalurkan melalui skema kredit perbankan, bukan hibah langsung. Pansus juga menekankan pentingnya transparansi dengan meminta agar daftar kelompok petani penerima kredit dipublikasikan untuk menghindari tumpang tindih.

Dalam laporannya, Pansus memberikan beberapa catatan, termasuk usulan agar program ini dapat berkelanjutan dan menerapkan sistem asuransi untuk meminimalisir risiko kredit macet akibat gagal panen. Pansus juga berharap PT. BPR NTB dapat memberikan dividen atas penyertaan modal ini kepada Pemda Sumbawa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Optimalisasi PAD: Penyesuaian Pajak yang Berpihak pada Rakyat

Ranperda kedua yang disetujui adalah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pansus mendukung penuh Ranperda ini sebagai langkah untuk mengoptimalkan PAD. Pansus menyambut baik upaya digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Pemda bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank NTB Syariah untuk mempermudah pembayaran.

Meskipun mendukung, Pansus memberikan beberapa catatan substansial:

Pertama : Terhadap NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pansus sepakat dengan saran fraksi agar penyesuaian NJOP dilakukan bertahap setiap tahun untuk menghindari kenaikan signifikan yang memberatkan masyarakat.

Kedua : Pajak Air Tanah: Pansus mendorong agar rumah tangga masyarakat dibebaskan dari pajak air tanah. Sementara untuk pengusaha kecil, pemungutan pajak diusulkan menggunakan koefisien yang lebih ringan.

Ketiga Parkir dan Pajak MBLB: Pansus menyoroti praktik pungutan liar di tempat umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan pemakaman, serta mendorong peningkatan transparansi, digitalisasi, dan pengawasan ketat terhadap pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk memaksimalkan pendapatan.

Pansus Setujui Ranperda untuk Ditetapkan Menjadi Perda

Setelah melalui serangkaian pembahasan dan konsultasi, termasuk studi komparatif ke Biro Perekonomian Provinsi NTB dan Kota Mataram, kedua Ranperda ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Laporan Pansus ditutup dengan harapan agar Pemda segera menyiapkan Ranperda baru untuk periode berikutnya setelah masa berlaku Perda penyertaan modal berakhir.

Selain Ketua, Wakil Ketua Pansus Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. dan Sekretaris Gahthan Hanu Cakita,pembahasan ini juga melibatkan para anggota, yaitu: Alen Taryadi, S.H., Syukri H.S., A.Ma., H. Jabir, S.Pd., I. Ketut Sawitra, Bunardi, A.Md.Pi., Andi Rusni, S.E., M.M., Muhammad Tahir, S.H. Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., Syamsul Hidayat, S.E. Abron Ishak, A.Md.Juliansyah, S.E., dan Ahmad Nawawi.

Dengan disetujuinya kedua Ranperda ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program-program strategis, memastikan pembangunan yang terarah,  memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara adil dan berkelanjutan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Aksi Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat membuahkan hasil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah (Pemda). RDP ini akan berfokus pada tiga isu utama yang disuarakan mahasiswa, yaitu optimalisasi sumber daya mineral, distribusi LPG, dan perlindungan petani.

Dalam rapat internal Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris DPRD Komisi II, H. Zohran, S.H., atau akrab disapa Orek, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa. Ia mendesak Pemda Sumbawa untuk segera berkoordinasi dengan PT Amman Mineral. "Mekanisme kerja dan proses produksi sebelum sampai kepada smelter, seharusnya bisa dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Kami mendorong Pemda untuk mengajak PT Amman agar proses kerja tersebut dapat diwujudkan di sini," tegasnya Rabu 3 September 2025..

Hal ini juga di tegaskan oleh Muhammad Zain SIP bahwa keberadaan tambang harus membawa manfaat besar bagi masyarakat Sumbawa. Demikian pula Kaharuddin dan Ridwan SP anggota komisi II lainnya menyebutkan bahwa sebelum fase eksploitasi sumber daya alam kita oleh PT Amman harus jelas mekanisme kerja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. "Jangan sampai terlambat kita bersikap baik Pemda maupun para pemangku kepentingan sehingga apa yang menjadi hak daerah, hak masyarakat Sumbawa dapat diraih. Segala kekayaan alam kita sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat" tegas mereka.

Fokus Utama: Optimalisasi Sumber Daya dan Kestabilan Ekonomi Rakyat

Selain isu pertambangan, RDP ini juga akan membahas masalah kelangkaan dan harga gas elpiji yang meresahkan masyarakat. Komisi II DPRD telah menggelar RDP dan sidak sejak 2 Mei 2025. Dari pertemuan tersebut, mereka telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kunci:

1. Mendesak Pemda untuk mengawasi ketat distribusi elpiji dari agen hingga pengecer dan membuat regulasi harga yang jelas.

2. Mendorong camat dan kepala desa untuk memantau pangkalan di wilayahnya.

3. Meminta PT Pertamina untuk menambah jumlah pangkalan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan elpiji bersubsidi sesuai HET.

4. Menuntut pemberian sanksi hingga pencabutan izin bagi pangkalan yang terbukti melanggar.

5. Merekomenadsikan penggunaan KTP sebagai syarat pembelian untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Meskipun rekomendasi ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti, H. Zohran mengapresiasi langkah Pemda yang telah meluncurkan aplikasi 'Lapor Gas'. "Hal penting adalah menindaklanjuti laporan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh gas elpiji bersubsidi dengan harga terjangkau," tambahnya.

Perlindungan Petani melalui Perda, Tantangan di Implementasi

Terkait perlindungan petani, H. Zohran menjelaskan bahwa DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perda ini bertujuan untuk menguatkan posisi petani dan melindungi komoditas unggulan daerah dari gejolak harga dan risiko.

Namun, ia mengakui tantangan terbesar saat ini adalah memastikan pemanfaatan program-program yang ada. "Masih banyak petani yang belum memanfaatkan program asuransi pertanian," ungkapnya. Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong Pemda dan pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif agar perlindungan yang diatur dalam perda dapat dirasakan maksimal oleh petani.

Ditempat yang sama Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma SIP mengatakan secara keseluruhan, Komisi II DPRD mengapresiasi tuntutan mahasiswa sebagai langkah positif yang menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu daerah. RDP ini akan dijadwalkan pada esok Kamis 4 September 2025 secara bertahap hingga pada hari Selasa mendatang. Hal ini menjadi bukti keseriusan DPRD dalam menjembatani aspirasi rakyat dan mencari solusi konkret untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa (2/9/2025). Mereka dari berbagai Elemen Organisasi kemahasiswaan datang dengan sejumlah tuntutan krusial, mulai dari isu pertambangan, pertanian, kelangkaan LPG, dan Isu Nasional hingga pemberantasan narkoba.

Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti pembangunan conveyor oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di wilayah Dodo Ronti, Kecamatan Ropang. Mereka menuding pembangunan ini sebagai bentuk eksploitasi, karena hanya memindahkan mineral tanpa adanya pembangunan smelter dan pabrik konsentrat di Sumbawa.

"Jika satu-satunya infrastruktur yang dibangun di Kabupaten Sumbawa hanya conveyor tanpa adanya smelter dan pabrik konsentrat, maka itu hanya bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam Kabupaten Sumbawa," ujar salah satu orator.

Mahasiswa berpendapat bahwa masyarakat Sumbawa tidak butuh pertambangan yang hanya meninggalkan debu, kebisingan, dan kerusakan lingkungan. Mereka mendesak agar PT AMNT juga membangun smelter dan pabrik konsentrat di Dodo Ronti untuk memberikan manfaat konkret, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terbukanya lapangan pekerjaan lokal.

Perlindungan Petani Masih Sebatas Wacana

Selain isu tambang, Aliansi Mahasiswa Sumbawa Menggugat juga menuntut implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Menurut mereka, Perda ini belum berjalan efektif karena Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis belum juga dibuat.

"Implementasi di lapangan masih menghadapi persoalan serius. Hal ini membuat berbagai ketentuan dalam Perda tidak dapat dijalankan," kata salah satu perwakilan.

Mereka menuntut agar pemerintah segera membangun dan memperbaiki irigasi serta embung, memastikan pupuk subsidi tepat sasaran,membangun gudang penyimpanan dan memperbaiki jalan usaha tani, melakukan reforma agraria sejati dan menghentikan alih fungsi lahan produktif dan mengaktifkan BUMD untuk membeli hasil panen dengan harga dasar yang layak.

Forkopimda Turun Tangan, Siap Tindak Lanjuti Tuntutan Rakyat

Massa aksi diterima langsung oleh jajaran Forkopimda, termasuk Bupati Sumbawa, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah,Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Dandim Sumbawa serta Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa.

Didampingi jajaran dan juga Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K menegaskan dukungannya untuk memberantas bandar narkoba dan mengajak masyarakat menjadi "jembatan" dalam upaya tersebut. "Kami sudah membuktikan, kami sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian. Polisi tidak bisa bergerak sendiri-sendiri," tegasnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa Ir H Syarifuddin Jarot berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Terkait isu tambang, ia menjelaskan bahwa saat ini di Dodorinti masih eksplorasi dan belum ada produksi sehingga pembangunan conveyor juga belum dilakukan. " Kami juga berharap agar produksi PT Anman segera dilakukan" ujar Haji Jarot.dan pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses perizinan tambang rakyat agar beroperasi secara legal. 

Bupati juga menanggapi isu kelangkaan LPG dengan membuat nomor hotline "Lapor Gas" dan berupaya menambah kuota dari pemerintah pusat."Apa yang menjadi tuntutan hari ini kami akan bawa langsung Ke Jakarta bertemu dengan kementerian terkait" pungkasnya.

Ketua DPRD Sumbawa Nanang Nasirudin SAL.M.M.Inov menyambut baik tuntutan mahasiswa dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk menindaklanjuti, termasuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menyampaikan aspirasi rakyat terkait pencopotan Kapolri, menolak rencana kenaikan pajak, meningkatkan pengawasan di sektor pendidikan.

"Kami siap menandatangani bersama fraksi fraksi di DPRD, Kami akan mengantarkan langsung ke DPR RI apa yang menjadi tuntutan adik adik mahasiswa" tegasnya.

Kemudian lanjutnya termasuk isu Nasional mengenai dorongan untuk mengesahkan RUU Perampasan aset, dan 

mencopot Kapolri karena dianggap tidak bisa menjaga keamanan masyarakat kami juga akan respon dan tindak lanjuti dan mendukung apa yang menjadi aspirasi rakyat

"Mengenai pajak. Semua kita setuju hal ini menjadi attensi serius karena menjadi beban rakyat.sehingga harus hati hati menetapkannya berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak memberatkan masyarakat.

"Kami DPRD tetap membuka ruang kapanpun waktunya untuk berdialog dan menerima aspirasi rakyat " pungkas Nanang.

Kordinasi Umum Lapangan diakhir aksi menyerahkan berita acara aksi dan hadir dari forkopimda menandatangani berita acara tersebut.

"Kawan kawan peserta aksi, tadi sudah jelas apa yang menjadi tuntutan kita semua sudah didengar dan di setujui oleh Bupati Sumbawa, Ketua DPRD, Kapolres Sumbawa dan Jajaran forkopimda dan hari ini kita saksikan bersama penandatanganan berita acara tuntutan kita. Kami tetap satu kali 24 jam akan melihat agar ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi," pungkasnya, menandai komitmen bersama Forkopimda Sumbawa dalam merespons aspirasi yang disampaikan.Massa aksi akhirnya kembali ketempat masing - masing dengan tertib.(am)

Mataram.Amarmedia.co.id, – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengadakan kunjungan dan konsultasi ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di Mataram Jumat 29 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak petani dalam kegiatan budidaya pertanian. DPRD Kabupaten Sumbawa dalam kesempatan itu mendapatkan informasi mendalam terkait kuota dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumbawa.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP menyampaikan bahwa konsultasi ini penting untuk memastikan petani di Sumbawa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Ditambahkan oleh Sekretaris Komisi II H Zohran SH untuk arah Kebijakan Baru Pupuk Subsidi Pasca-Perpres 6 Tahun 2025. Komisi II, mendorong Dinas pertanian provinsi NTB agar lebih focus pada peningkatan produksi dengn melibatkan lading sektor terkait.

"Khusus dinas pertanian memaksimalkan seluruh potensi SDM yang ada di dinas pertanian ,Bila perlu membuat program pilot project di beberapa desa agar menjadi barometer desa atau wilayah lainnya terkait peningkatan produksi" ujar H Orek akrab disapa. 

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufik Hidayat, S.T., M.T., menjelaskan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi pasca-diterbitkannya Perpres Nomor 6 Tahun 2025. Perpres ini bertujuan mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk untuk mencapai ketahanan pangan.

Ada beberapa poin penting dalam kebijakan baru ini diantaranya adalah Peruntukan Pupuk bersubsidi ditujukan untuk petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Komoditas yang menjadi prioritas adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, kopi, tebu, dan ubi kayu.

Kemudian untuk jenis pupuk bersubsidi bertambah dari tiga menjadi lima, yaitu Urea, NPK, Organik, SP-36, dan ZA.

Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) Urea: Rp2.250/kg, NPK: Rp2.300/kg, NPK Formula Khusus: Rp3.300/kg dan Organik: Rp800/kg

Kemudian lanjutnya,sasaran pupuk kini lebih ketat agar sampai ke tangan petani dengan tujuh poin tepat sasaran, yaitu tepat waktu, jumlah, tempat, harga, jenis, mutu, dan penerima.

Alokasi Pupuk Subsidi Sumbawa Mengalami Penyesuaian

Taufik Hidayat juga merinci alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025. Terjadi revisi alokasi pada revisi kedua, yaitu Urea: Semula 55.630 ton, direvisi menjadi 51.970 ton, NPK Semula 45.286 ton, direvisi menjadi 38.173 ton. Organik Semula 32.497 ton, direvisi menjadi 22.415 ton

Dalam diskusi, dan presentasi kadis Pertanian terungkap beberapa permasalahan, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, penebusan yang tidak sesuai kebutuhan, dan aplikasi E-RDKK yang belum memadai. Penyebab utama masalah ini adalah lemahnya pengawasan di lapangan.

Sebagai solusi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB memberikan beberapa rekomendasi diantaranya peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dengan dukungan anggaran, penguatan SDM, dan penambahan kegiatan pengawasan di lapangan, Menyusun rencana kerja tahunan yang efektif untuk pengawasan pupuk,

Memberikan bimtek kepada seluruh petugas KP3 untuk meningkatkan pemahaman mereka dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengawasan pupuk.

Hasil konsultasi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi Komisi II DPRD Sumbawa untuk mengawal kebijakan pupuk bersubsidi di daerah, memastikan petani mendapatkan haknya secara adil dan tepat.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus lebih agresif dalam mengamankan dan menguasai aset daerah. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III Kamis  28 Agustus 2025 yang membahas Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Nyoman Wisma menyoroti lemahnya kontrol pemerintah terhadap aset. "Jangan sampai pemerintah kalah dengan preman, orang per orang atau pihak lain terkait pengamanan aset. Sudah dikuasainya tapi mau direbut, terkesan tidak punya daya tawar Pemda kalau begini," tegasnya.

Isu ini diperkuat dengan fakta bahwa hingga kini, 409 bidang tanah milik Pemda belum bersertifikat dan 274 di antaranya masih 'parkir' di BPN sejak 2015. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan aset untuk dikuasai pihak lain.

Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sarang Burung Walet

Selain masalah aset, Nyoman Wisma juga meminta pemerintah daerah untuk mendata secara serius usaha sarang burung walet yang kini menjamur di Kabupaten Sumbawa. Ia melihat potensi pendapatan yang sangat tinggi dari sektor ini untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sedang menjamur sarang burung walet dan mesti dilakukan pendataan," jelasnya. Dengan pendataan yang akurat, pemerintah dapat merumuskan regulasi yang tepat untuk menarik pajak dan retribusi dari usaha ini, yang selama ini belum tergarap maksimal.

Untuk meningkatkan capaian retribusi secara keseluruhan, Nyoman Wisma menekankan perlunya inovasi dan kreativitas dari pemerintah daerah. Selain itu, ia juga mendorong penerapan sistem reward and punishment bagi para petugas di lapangan. Sistem ini diharapkan dapat memotivasi kinerja petugas untuk bekerja lebih keras dalam mengamankan aset dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Konsultasi/Hearing Lintas Komisi tersebut dihadiri oleh  Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kaharuddin SE.M.Ec Dev. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dian Sidaeta ST dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Hardianto ST.

Hearing dipimpin oleh Pimpinan Komisi I Muhammad Faesal,S.AP.,M.M.Inov didampingi Pimpinan Komisi II I Nyoman Wisma,S.I.P, dan Pimpinan Komisi III Syaifullah, S.Pd.,M.M.Inov. Hadir Anggota Muhammad Taufik, I Ketut Sawitra, Alen Taryadi,SH, H.Rusdi, dan M. Taufik(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id, 27 Agustus 2025– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa H Zohran SH menyampaikan apresiasi tinggi terhadap operasi pemberantasan narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K. di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. DPRD menilai langkah ini sebagai bukti nyata keseriusan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.

"Kami sangat bangga dan mendukung penuh keberanian Ibu Kapolres dan jajarannya. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat tidak main-main dengan peredaran narkoba," ujar H Orek Akrab disapa. 

 "Penggerebekan dengan melibatkan berbagai instansi menunjukkan sebuah sinergi yang kuat dan komitmen bersama untuk membersihkan Sumbawa dari jaringan narkotika."imbuhnya.

Menurutnya, penggeledahan yang berhasil menyita barang bukti dalam jumlah fantastis, termasuk uang tunai lebih dari Rp100 juta, adalah indikasi bahwa peredaran narkoba di wilayah tersebut sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya tindakan cepat dan masif seperti yang dilakukan Polres, dampak buruknya akan semakin meluas.

Ajakan Sinergi Lintas Sektor

DPRD Kabupaten Sumbawa berharap keberhasilan operasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi sangat penting, namun dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait juga tidak kalah krusial.

"DPRD siap bersinergi dengan Polres dan instansi lainnya untuk menganggarkan program-program pencegahan dan rehabilitasi.Implementasi Perda terkait penanggulangan narkoba bisa kita bahas bersama agar penanganan masalah ini memiliki power yang kuat," tambahnya.

DPRD juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. "Laporan dari masyarakat adalah kunci keberhasilan operasi seperti ini. Mari kita jaga lingkungan kita, berikan informasi, dan biarkan aparat bekerja untuk kita. Ini adalah perang kita bersama melawan narkoba."

Dengan adanya dukungan penuh dari legislatif, diharapkan Polres Sumbawa semakin termotivasi untuk terus memburu para pelaku, termasuk terduga R yang saat ini masih buron, hingga tuntas. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan berbagai pihak terkait (27/8) di ruang rapat pimpinan DPRD untuk membahas permasalahan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., ini bertujuan mencari solusi atas kendala teknis yang timbul akibat transisi sistem rekomendasi dari aplikasi Microsite ke X Star.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian Setda, Perwakilan Sales Branch Manager PT. Pertamina Wilayah NTB, pengusaha SPBU, dan Komunitas Pertamini Usaha Bersama. Hadir mendampingi I Nyoman Wisma adalah Wakil Ketua Komisi II Muhammad Tahir, S.H., Sekretaris H. Zohran, S.H., serta anggota Kaharuddin Z dan H. Andi Mappeleppui.

Perwakilan Pertamini Usaha Bersama Burhanudin meminta pencerahan atas distribusi BBM tersebut.

Atas hal ini Perwakilan Pertamina Jihad menyebutkan bahwa BBM Subsidi telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

Kabag Perekonomian Ivan Indrajaya menyampaikan bahwa permasalahan ini sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina, Pengusaha SPBU dan OPD terkait disetopnya penerimaan rekomendasi manual oleh SPBU karena adanya aplikasi baru X Star yang menggantikan aplikasi mikro side.

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Sumbawa mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM bersubsidi (Solar & Pertalite) sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

Berikut poin-poin rekomendasi yang disepakati:

Pertama Pemberian Akses Sementara untuk Rekomendasi Manual:

Komisi II meminta PT Pertamina memberikan kelonggaran kepada para kepala desa atau pihak yang belum memiliki akun X Star. SPBU diimbau untuk tetap mengakui dan menerima surat rekomendasi manual hingga tanggal 16 September 2025.

Kedua Pemanfaatan SPBU sebagai Titik Layanan Sementara:

Beberapa SPBU yang masih memiliki akses ke aplikasi Microsite diminta untuk dijadikan titik layanan sementara untuk menerima surat rekomendasi manual selama masa transisi ini.

Ketiga : Percepatan Pembuatan Akun X Star:

Dinas terkait, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengampu pemberian Rekomendasi harus berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk mempercepat proses pembuatan akun X Star bagi semua kepala desa dan pihak yang berhak mengeluarkan rekomendasi.

Keempat: Pemerataan Rekomendasi untuk Seluruh Petani:

Komisi II juga meminta Dinas Pertanian agar tidak hanya mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani yang mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari pemerintah, tetapi juga kepada seluruh petani di Kabupaten Sumbawa yang memiliki alsintan.

Dengan rekomendasi ini, DPRD Sumbawa berharap masalah distribusi BBM bersubsidi dapat segera teratasi, sehingga kebutuhan masyarakat, khususnya para petani dan nelayan, tetap terpenuhi tanpa hambatan.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id-  26 Agustus 2025 - Zulfikar Demitry, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, hadir dalam acara Konsultasi Publik Kedua (KP-2) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa di Aula La Grande. Baginya pertemuan ini sangat penting karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan dokumen tata ruang yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, dan para camat.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU PR Sumbawa, Arief Hidayat, S.T., menjelaskan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini sejalan dengan pandangan saya bahwa proses penyusunan RTRW harus bersifat inklusif.

"Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bupati Syarafuddin Jarot, bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan, terutama terkait tumpang tindih zona. Revisi RTRW ini harus menjadi solusi konkret, bukan sekadar dokumen di atas kertas" ujarnya 

Dari sudut pandang legislatif, saya menegaskan bahwa kami akan terus mengawal proses ini. RTRW yang disusun haruslah:

Pertama : Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Tata ruang harus mampu menopang sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua : Ramah Investasi

Dokumen ini harus memberikan kepastian hukum bagi para investor. Dengan tata ruang yang jelas dan terarah, investasi akan lebih mudah masuk, yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian daerah.

Ketiga : Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Dalam mendorong pembangunan, kita tidak boleh mengorbankan kelestarian sumber daya alam.

Saya berharap, melalui forum konsultasi publik ini, semua pihak bisa memberikan masukan yang konstruktif dan realistis. Mari bersama-sama kita pastikan bahwa revisi RTRW ini tidak hanya sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa" tutupnya.

Mataram, Amarmedia.co.id. 22 Agustus 2025 – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rombongan DPRD Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua II, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn, dan didampingi oleh sejumlah anggota, di antaranya I Nyoman Wisma, S.I.P., Muhammad Tahir, S.H., H. Zohran, S.H., H. Andi Mappelepui, Ademudhita Noorsyamsu, S.A.P., Muhammad Zain, S.I.P., Ridwan, S.P., M.Si., Edwan Purnama, Kaharuddin Z, Juliansyah, S.E., Alen Taryadi, S.H., Sukiman K, S.Pd.I., Saipul Arif, dan Syukri HS, A.Ma. Turut hadir pula pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa.

Rombongan diterima oleh Sekretaris BKD Kota Mataram, Dra. Wakiah beserta jajaran.

Gitta Liesbano menjelaskan bahwa Raperda perubahan ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang mengharuskan adanya penyesuaian regulasi. Beberapa poin yang menjadi fokus utama konsultasi antara lain Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada fasilitas publik dan perwakilan negara asing,  pengecualian objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi badan atau perwakilan internasional, pengecualian objek pajak jasa parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran, penyesuaian mengenai pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terkait titik pungut di mulut tambang.

Ketua Komisi II DPRD, I Nyoman Wisma SIP menambahkan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk membandingkan dan mencari referensi dari Perda yang berlaku di Kota Mataram, sebagai kota yang dianggap telah memiliki regulasi yang matang.

Demikian pula Sekretaris Komisi II H. Zohran SH mempertanyakan implementasi penentuan tarif BPHTB dan PBB P2 di Kota Mataram. Sementara itu Anggota DPRD lainnya Sukiman mempertanyakan mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi parkir. 

Penjelasan BKD Kota Mataram

Sekretaris BKD Kota Mataram, Dra. Wakiah, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan (P3), Ahmad Amrin, S.E., M.Ak., memberikan penjelasan mendalam. Ia mengatakan bahwa Raperda Pajak dan Retribusi di Mataram juga melalui proses panjang evaluasi oleh pemerintah provinsi dan Kemendagri sebelum akhirnya diterapkan.

Terkait PBB-P2, Mataram juga mengacu pada UU yang sama. Namun, mereka memiliki kebijakan teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk memberikan keringanan, seperti: Pengurangan 50% untuk pensiunan. Pengurangan 25% untuk pensiunan TNI, Pemberian bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pengurangan 75% untuk hibah waris." Hal ini kami terapkan karena kami anggap tidak ada transaksi keuangan antara pemberi waris dan penerima waris" ujar Amrin

Untuk BPHTB, BKD Mataram menerapkan tarif yang disesuaikan berdasarkan nilai transaksi:

• 0,2% untuk pembelian di bawah Rp1 miliar.
• 0,2% untuk pembelian antara Rp1,01 miliar hingga Rp2 miliar.
• 0,35%untuk pembelian antara Rp2 miliar hingga Rp4 miliar.
• 0,4% untuk pembelian di atas Rp4 miliar.

Selain itu, BKD Mataram juga menjelaskan bahwa meskipun penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sempat menjadi perdebatan alot, akhirnya solusi yang diambil adalah menggunakan nilai appraisal untuk menentukan BPHTB secara proporsional. Namun, untuk PBB-P2, pemerintah kota memutuskan untuk tidak menaikkan tarif.

Terkait dengan perparkiran setelah berlalunya UU pajak dan retribusi terjadi penurunan yang tajam pada target pendapatan parkir karena banyak objek parkir yang tidak lagi bisa ditarik dan kendala digitalisasi pembayaran yang belum berjalan lancar. " Pada awalnya parkir bisa juga dibayar melalui QRIS namun didalam pelaksanaannya menemui kendala juga" imbuhnya 

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi DPRD Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Raperda yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kondisi daerahnya.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id  — Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 22 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR NTB (Perseroda)yang sedang dalam pembahasan di tingkat legislatif.

Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., ini hadir untuk mencari masukan terkait harmonisasi dan validasi substansi Raperda, terutama menyangkut tambahan modal sebesar Rp400 juta yang berasal dari hibah program Upland. Dana ini rencananya akan disalurkan untuk pinjaman berbunga rendah (4%) bagi petani pada program UPLAND.

Dalam pertemuan tersebut, Berlian Rayes memaparkan pokok-pokok konsultasi, di antaranya Mekanisme penyaluran dana hibah agar sesuai dengan peraturan keuangan daerah Model pengawasan yang efektif untuk memastikan dana tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko keuangan dan Adanya pedoman dari provinsi yang bisa dijadikan acuan.

Anggota DPRD Muhammad Faesal menambahkan bahwa persetujuan Raperda ini sangat krusial karena akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, Bowo Susatyo S.Sos.MT, menyatakan pihaknya akan mendengarkan semua poin yang disampaikan. Ia menekankan bahwa legalitas Raperda sangat penting karena akan menjadi dasar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya.

Sekretaris BPKAD Provinsi NTB, yang didampingi jajaran dan hadir Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Didi Hermansyah SE memberikan beberapa pandangan terhadap legalitas dan realisasi: "Penambahan penyertaan modal harus diakomodir dan disesuaikan dengan perubahan pasal. Penambahan modal sebesar Rp400 juta ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)" ujar Bowo akrab disapa

Dalam kesempatan itu Anggota DPRD H. Zainuddin Sirat menyoroti situasi APBD Sumbawa yang berbanding terbalik, sedangkan Sri Wahyuni menanyakan model pengawasan yang efektif. Sekban BPKAD Provinsi NTB menjawab bahwa belanja wajib dan mandatori tidak terganggu. Ia menyampaikan bahwa di Provinsi NTB, belanja pegawai mencapai 32%, sementara di Sumbawa mencapai 39%. Ia menegaskan, penyertaan modal tetap diperbolehkan meskipun dalam keadaan APBD tidak surplus (defisit)

Menurut Sekban BPKAD Provinsi NTB, pengawasan dana hibah bersifat terikat dan memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) yang sudah menentukan kategori penerima. Pengawasan dilakukan secara selektif dan berkala, serta berkoordinasi dengan lembaga pemberi hibah.

Perwakilan BPKAD NTB, Baihaqi memaparkan kinerja BUMD se-NTB. Ia menyebutkan total penyertaan modal Pemprov NTB sebesar Rp116 miliar, dengan dana yang akan kembali disertakan sebesar Rp15,9 miliar. Meskipun secara keseluruhan tren kinerja dan deviden BUMD membaik, ada beberapa temuan seperti defisit kepemilikan modal di Perusda Sabalong Samawa sebesar minus Rp315 juta dan masalah pengembalian dana bergulir. Hal ini menjadi peringatan bagi Pemkab Sumbawa untuk lebih selektif dalam mengelola modal.

Anggota DPRD lainnya Adizul Syahabuddin menekankan bahwa kunjungan kerja ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Sumbawa dalam menyusun regulasi yang berkualitas. "DPRD tidak hanya menerima usulan Raperda, tetapi juga proaktif mencari referensi dan validasi dari tingkat provinsi" ujarnya.

Kemudian lanjutnya fungsi legislatif yang efektif dalam menjalankan kontrol terhadap kebijakan pemerintah sangat penting untuk mencegah potensi kerugian keuangan daerah dan memastikan bahwa program pembangunan benar-benar tepat sasaran.

"Kami berharap Pemkab Sumbawa dalam penyaluran dana pinjaman kepada petani agar seleksi dan tidak menjadi kredit macet dikemudian hari karena terkadang Masyarakat ketika mengetahui itu dana pemerintah daerah enggan dalam mengembalikan. Pengalaman provinsi yang memiliki PR dalam penyelesaian dana bergulir harus menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Sumbawa agar lebih selektif dan ketat dalam pengawasan" tutupnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan harapan dari Berlian Rayes agar pembahasan Raperda dapat segera ditindaklanjuti. Edi Syarifuddin anggota DPRD lainnya juga menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah mencari regulasi yang tepat agar dana hibah sebesar Rp4,70 miliar dari program Upland ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov Hadir Anggota Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov, Sri Wahyuni, Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si, Hasanuddin HMS, Marliaten, Abron Ishak, A.Md, H. Zainuddin Sirat, Muhammad Taufik, I Ketut Sawitra, Sandi, S.Pd., M.M, Sri Hastuti, Syamsul Hidayat, SE, Ema Yuniarti. Turut hadir Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh pemerintah. Dalam rapat paripurna, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap kedua Raperda tersebut, namun dengan memberikan sejumlah pertanyaan dan sorotan tajam, terutama terkait selisih anggaran dan kebocoran retribusi.

Rapat dipimpin oleh pimpinan sidang dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Raperda Penyertaan Modal: Ada Selisih Angka Rp100 Juta?

Terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah, Fraksi Gerindra mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, mereka menemukan adanya ketidakcocokan data yang dinilai krusial.

Juru bicara Fraksi Gerindra mempertanyakan detail penyertaan modal untuk Perumda Air Minum Batulanteh yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Raperda. Lebih lanjut, mereka menyoroti selisih angka dalam total penyertaan modal.

"Pada penjelasan sebelumnya, disebutkan bantuan untuk program Upland sebesar Rp300 juta dan penyertaan modal untuk PT BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp4,305 miliar. Jika dijumlahkan, totalnya Rp4,605 miliar," ungkap perwakilan Fraksi Gerindra. "Sementara itu, Pasal 7A Ayat 2 Raperda menyebutkan total penyertaan modal dari tahun 2023 hingga 2025 adalah Rp4,705 miliar. Ini berarti ada selisih sebesar Rp100 juta."

Fraksi Gerindra meminta penjelasan dari Bupati Sumbawa mengenai selisih angka ini sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Mengenai Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Fraksi Gerindra menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut karena urgensinya dalam menyelaraskan aturan dengan kebijakan nasional. Namun, mereka menyoroti masalah yang kerap terjadi di lapangan, khususnya terkait retribusi parkir.

Fraksi Gerindra mendesak pemerintah untuk menciptakan sistem yang efektif guna mencegah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir. Mereka membandingkan dua metode, yaitu penggunaan karcis dan penetapan besaran retribusi, dan meminta pemerintah untuk menjelaskan mana yang paling efektif dalam mengurangi kebocoran.

"Kami berharap segala aspirasi dan tanggapan yang kami sampaikan mendapat respons positif dan dapat menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya," ujar perwakilan Fraksi Gerindra.

Anggota Fraksi Partai Gerindra yang hadir dalam pandangan umum ini adalah: Andi Rusni, S.E., M.M. (Ketua), Muhammad Faisal, S.AP., M.M.Inov.(Wakil Ketua) Muhammad Tahir, S.H.(Sekretaris), Edwan Purnama (Bendahara), Muhammad Taufik (Anggota) (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Fraksi Partai Gelora Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting. Dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini,21 Agustus 202, Fraksi Gelora menyatakan apresiasi sekaligus memberikan sejumlah catatan kritis untuk perbaikan Raperda.

Hadir sebagai pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes. Bersama Zulfikar Demitry. Dari Pemda hadir Sekretaris Daerah Dr. Budi Prasetyo dan Forkopimda dan jajaran eksekutif.

Kedua Raperda yang menjadi sorotan adalah Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Melalui juru bicaranya Fraksi Gelora Abron Ishak mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyesuaikan Perda Pajak dan Retribusi dengan regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Namun, mereka menyoroti beberapa poin yang dianggap krusial, di antaranya:

Terkait Kejelasan Aturan Abron menekankan agar tarif dan objek pajak/retribusi harus dirinci lebih jelas untuk menghindari multitafsir di lapangan.

Fraksi Gelora khawatir penyesuaian tarif akan membebani pelaku usaha kecil. Mereka merekomendasikan adanya skema tarif berbeda yang lebih adil bagi UMKM.

Demikian pula terhadap Digitalisasi dan Pengawasan." Untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Gelora mendorong implementasi sistem digital (e-PAD) dan penguatan pengawasan melalui kolaborasi dengan BPKP dan Inspektorat.

Selain itu, Fraksi Gelora juga mempertanyakan penggunaan aset daerah, yaitu bekas kantor Kelurahan Pekat. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil alih bangunan tersebut dari yayasan yang kini menggunakannya. “Kami mohon kepada Bupati Sumbawa segera mengembalikan fungsi awal bangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik dan terukur,” ujar Abron.

Terkait Raperda penyertaan modal, Fraksi Gelora mendukung penambahan modal sebesar Rp4,705 miliar dari dana hibah program Upland untuk PT BPR NTB (Perseroda). Namun, mereka memberikan catatan tegas mengenai akuntabilitas.

Fraksi Gelora mewanti-wanti potensi risiko kredit macet jika tidak ada pendampingan teknis yang memadai bagi para petani penerima pinjaman. Mereka menemukan adanya ketidakcocokan data dalam dokumen Raperda, terutama terkait perubahan nama BUMD dan total dana hibah yang disebutkan. Fraksi Gelora meminta penjelasan detail agar tidak ada kerancuan yang dapat memengaruhi legalitas dan pengelolaan keuangan.

Sebagai rekomendasi, Fraksi Gelora mengusulkan pembentukan Satgas pengawasan dana Upland yang melibatkan DPRD, penyediaan skema pendampingan, serta penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari tambahan modal ini.

Dengan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Gelora Indonesia menyatakan menerima dan mendukung pembahasan kedua Raperda ini. Mereka berharap regulasi ini dapat menjadi fondasi untuk memperkuat fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat Sumbawa.(Gam)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah. Dalam rapat paripurna, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas inisiatif eksekutif, namun tetap menegaskan pentingnya implementasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PKS, H. Andi Mappeleppui, menyampaikan bahwa setiap perda yang dibuat harus memiliki nilai dan tidak hanya menjadi buku pajangan. "Lahirnya semua peraturan daerah tidak hanya sekadar dibuat, akan tetapi mempunyai nilai dalam mengatur kehidupan masyarakat," ujarnya. Ia menambahkan, setiap perda harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai motor penggerak untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Namun, mereka menekankan agar perubahan ini berorientasi pada keadilan sosial.

"Kami mendorong pentingnya penerapan asas keadilan dalam penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi," kata H. Andi Mappeleppui. Fraksi PKS meminta perhatian khusus agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak terbebani secara berlebihan. Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang terarah. Fraksi PKS pada prinsipnya menyetujui Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut.

Mengenai Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, Fraksi PKS pada dasarnya menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas. Namun, persetujuan ini disertai dengan beberapa syarat tegas. Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang telah menerima penyertaan modal.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendesak agar hasil audit keuangan BUMD dapat disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Mereka menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab demi kemanfaatan masyarakat.

Hadir memimpin Sidang H.M.Berlian Rayes. bersama Zulfikar Demitry SH MH. Dari Pemda kabupaten Sumbawa hadir sekretaris Daerah Dr.Budi Prasetyo 

Dengan semua catatan dan masukan tersebut, Fraksi PKS memberikan respons positif dan menerima kedua Raperda ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Mereka berharap Raperda ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa.(Gam)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id. — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh pemerintah. Dalam pandangan yang dibacakan pada Rapat Paripurna hari ini, Fraksi Golkar menyatakan persetujuan atas dua Raperda tersebut, namun dengan memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Syukri HS AMa  menyampaikan bahwa Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi Golkar mengapresiasi usulan penambahan hibah sebesar Rp300 juta melalui program Upland untuk PT BPR NTB (Perseroda). Dana ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan bagi petani bawang merah. Menurut Fraksi Golkar, langkah ini adalah upaya positif untuk memperkuat akses permodalan petani, yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Namun, Fraksi Golkar menekankan tiga poin penting:

1. Pemerintah daerah diminta untuk menjamin pengelolaan dana ini secara transparan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

2. Perlu ada pengawasan ketat terhadap mekanisme penyaluran pinjaman, terutama terkait janji bunga rendah agar benar-benar meringankan beban petani.

3. Fraksi Golkar mendorong adanya pendampingan dan edukasi keuangan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka.

Terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi, Fraksi Golkar memandang perubahan ini sangat mendesak untuk menghindari sanksi fiskal dari pemerintah pusat. Meski demikian, mereka memberikan beberapa penekanan penting:

1. Penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama pelaku UMKM, pedagang pasar, dan kelompok rentan lainnya.

2. Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait perubahan perda ini untuk menghindari kebingungan dan resistensi.

3. Fraksi Golkar mendorong optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya melalui kenaikan tarif, tetapi juga melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi, dan penegakan aturan yang konsisten.

Dengan semua pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar mendukung pembahasan kedua Raperda ini ke tingkat selanjutnya dengan harapan dapat memperkuat keuangan daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Hadir dalam paripurna Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes, Zulfikar Demitry SH MH, Sekretaris Daerah Dr Budi Prasetyo, Forkopimda dan jajaran OPD.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang menyampaikan pandangan ini adalah: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. (Penasihat), Ademudhita Noorsamsu, S.AP. (Ketua), Hasanuddin HMS.(Wakil Ketua),Gahtan Hanu Cakita (Sekretaris) Muhammad Zain, S.IP(Bendahara) Syukri, HS., A.Ma. (Anggota) (Gam)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id , 21 Agustus 2025— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran pejabat terkait.

Dalam kesempatan ini, Nuru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sri Wahyuni menyampaikan pandangan umum yang menyetujui kedua Raperda tersebut, namun tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan strategis. Kedua Raperda yang dibahas adalah Raperda Perubahan Kedua atas Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dan Raperda Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dukungan Penuh untuk Penguatan Modal BUMD

Fraksi PKB memberikan apresiasi tinggi atas usulan penambahan penyertaan modal sebesar Rp300 juta kepada **PT BPR NTB (Perseroda) yang bersumber dari hibah program Upland. Menurut Fraksi PKB, langkah ini sangat strategis karena bertujuan untuk memfasilitasi akses keuangan bagi petani bawang merah melalui pinjaman berbunga rendah (micro finance).

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyoroti data penurunan produksi bawang merah pada tahun 2021 dan pemulihannya pada tahun 2024. Mereka berharap bantuan permodalan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani. Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pendampingan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kegagalan pembayaran pinjaman oleh petani, serta meminta adanya evaluasi dan data yang jelas agar dana hibah tidak sia-sia.

Pajak dan Retribusi: Desak Keadilan dan Transparansi

Terkait Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKB menyatakan bahwa perubahan ini sangat mendesak. "Jika tidak dilakukan penyesuaian, Menteri Dalam Negeri akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada pemerintah daerah," demikian isi pandangan umum Fraksi PKB.

Fraksi PKB menekankan bahwa perubahan ini harus membawa tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif dan adil. Fraksi PKB mengapresiasi adanya penyesuaian pasal, namun tetap mengingatkan agar masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah tidak terbebani. Mereka juga menuntut penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak untuk mencegah praktik pungutan liar dan kebocoran pendapatan.

Catatan Kritis dan Masukan Fraksi PKB

Di akhir pandangannya, Fraksi PKB juga menyampaikan dua poin krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah:

1. Fraksi PKB menyoroti kasus perdagangan orang (TPPO) yang menimpa pekerja migran asal Sumbawa. Mereka mendesak pemerintah untuk menggandeng perusahaan legal dan melakukan sosialisasi secara lebih mendalam hingga ke tingkat desa.

2. Fraksi PKB menyoroti praktik pembalakan liar yang terus terjadi, terutama di Hutan Batulanteh, yang merupakan sumber mata air utama bagi PDAM. Mereka menganggap perlu adanya upaya perlindungan yang lebih serius untuk menjaga debit air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Kantor Bupati Sumbawa hari ini berlangsung sukses dan khidmat. Momen istimewa terjadi ketika Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., dipercaya untuk membacakan Teks Proklamasi.

Dengan lantang dan penuh penjiwaan, Nanang Nasiruddin membacakan naskah bersejarah yang menjadi tonggak kemerdekaan bangsa. 

"P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta" ucapnya. 

Kepada awak media Nanang menyampaikan kehormatan ini bukan hanya sekadar tugas seremonial, tetapi kesempatan untuk merenungkan makna mendalam dari kata-kata yang diucapkan 80 tahun lalu.

"Membaca Teks Proklamasi adalah mengukir kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa di dalam hati setiap kita," ujarnya Agar 17 Agustus 2025.  

Ia menekankan bahwa tugas tersebut mengingatkan seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus bekerja sama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kesempatan itu, Nanang Nasiruddin juga mengapresiasi seluruh elemen yang terlibat dalam kesuksesan upacara, dari jajaran Forkopimda, TNI, Polri, hingga para pelajar dan masyarakat. Menurutnya, antusiasme dan tertibnya upacara ini menjadi bukti semangat kebersamaan dan nasionalisme yang tinggi di Kabupaten Sumbawa.

Makna sejati merdeka adalah ketika setiap anak bangsa dapat hidup bermartabat, bermimpi tanpa batas, dan bersama membangun masa depan yang lebih sejahtera, mengutip pesan yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa. Hal ini menegaskan kembali komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Dalam suasana khidmat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar upacara bendera di halaman kantornya. Inspektur upacara dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD, H. Junaidi, S.Pt., yang menyampaikan amanat dengan menyampaikan pidato Bupati Sumbawa. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai, baik ASN maupun non-ASN, termasuk Staf Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.

Dalam amanatnya, H. Junaidi menekankan bahwa kemerdekaan yang dirayakan bukan sekadar hadiah, melainkan amanah dari hasil perjuangan para pahlawan. Ia mengajak seluruh staf untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, keberanian, dan komitmen dalam menyejahterakan rakyat.

H. Junaidi juga menyampaikan pencapaian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati. Salah satu prestasi yang dibanggakan adalah keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menjadi bukti transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai program strategis pemerintah daerah yang sejalan dengan lima misi utama "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera" antara lain:

Di sektor Pendidikan Peluncuran Program Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa kedokteran dan farmasi untuk putra-putri Sumbawa.

Pada bidang Keagamaan menggalakan gerakan salat subuh berjemaah dan keberhasilan menjadi tuan rumah STQ tingkat Provinsi NTB.

Di sektor Ketahanan Pangan telah diberikan Bantuan alat pertanian dan keberhasilan ekspor 6.000 ton jagung ke Filipina.

Pada bidang Lingkungan dicanangkan Program penanaman satu juta pohon dan kerja sama penanaman sengon dengan nilai ekonomis tinggi.

Infrastruktur daerah juga disampaikan dengan Komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk pembangunan ruas jalan, termasuk Jalan Lingkar Selatan Batu Lanteh, serta penyelesaian RSUD kelas IV.

Mengakhiri amanatnya, H. Junaidi berpesan agar seluruh pegawai menjaga persatuan dan terus bekerja sama. "Semua capaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera," ujarnya, memotivasi seluruh jajaran Sekretariat DPRD untuk meneladani semangat kemerdekaan dalam setiap pengabdian.

Upacara berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id, – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., menghadiri upacara pengukuhan 31 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 di Kantor Bupati Sumbawa Jumat 15 Agustus 2025. Dalam acara tersebut, ia menekankan bahwa penunjukan sebagai Paskibraka merupakan sebuah kehormatan besar yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat persaudaraan dan semangat kebangsaan.

Anggota Paskibraka yang terdiri dari 26 siswa-siswi terbaik serta 5 personel TNI, Polri, dan Brimob, telah melalui seleksi ketat dan berbagai pelatihan. Menurut Gitta Liesbano, momen pengukuhan ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal bagi para anggota Paskibraka untuk menjalin tali persaudaraan yang erat.

"Ini menjadi momen penting bagi para anggota Paskibraka untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan semangat kebangsaan," kata Gitta Liesbano.

Para Paskibraka ini akan mengemban tugas mengibarkan dan menurunkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang. Gitta Liesbano berharap, nilai-nilai kebersamaan dan kedisiplinan yang telah mereka pelajari selama masa pelatihan akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka, baik di dalam maupun di luar tugas. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov., menyoroti urgensi perbaikan jalan Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir. Hal ini disampaikannya di tengah momentum pembahasan Badan Anggaran Kamis 14 Agustus 2025, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2026.

Muhammad Takdir menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak tersebut sangat krusial karena menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Ia mendesak agar perbaikan jalan ini menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran.

"Pembangunan infrastruktur jalan menuju Olat Rawa sangat orgensi melihat potensi yang ada dan jumlah pengguna jalan tersebut" ujarnya.

Terhadap hal itu mendapatkan respon positif dari audiens dan TAPD Kabupaten Sumbawa. "Insya Allah jalan tersebut dimasukkan dalam penyusunan anggaran APBD tahun 2026" ujar TAPD . 

Hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan anggota Banggar. serta Ketua TAPD bersama jajaran.

Bersamaan dengan sorotan tersebut, Badan Anggaran DPRD menyoroti Anggaran 2026 disusun dengan tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan”. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,466 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp249,67 miliar. Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp9 miliar dari tahun 2025 akan digunakan sebagai sumber pembiayaan tambahan.

Badan Anggaran memberikan sejumlah rekomendasi penting, termasuk Prioritas Infrastruktur, Peningkatan PAD, mendorong digitalisasi pembayaran pajak, memutakhirkan data potensi PAD.

Terkait Ketahanan Pangan dengan memperkuat infrastruktur pertanian, termasuk perbaikan jaringan irigasi hingga manfaatnya dapat dirasakan manfaatnya dan pengerukan embung juga di bahas. Banggar DPRD berharap pemerintah daerah dapat bekerja secara kolaboratif untuk mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera melalui program-program yang nyata dan tepat sasaran. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dalam mengalokasikan anggaran untuk isu kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan mendapat apresiasi. Namun, dukungan tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan terutama untuk petani perempuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Wahyuni dalam rapat bersama Badan anggaran yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP. dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Didi Hermansyah, S.E. bersama jajaran Rabu 13 Agustus 2025.

Ia mengapresiasi langkah Pemkab Sumbawa yang telah menganggarkan dana khusus untuk isu gender. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program terkait gender.

"Kami mengapresiasi Pemda Sumbawa yang telah menganggarkan dana kesetaraan gender, namun perlu anggaran lebih," ujar Sri Wahyuni dari Fraksi PKB ini.

Menurutnya, dukungan anggaran ini harus difokuskan pada bantuan untuk para petani Perempuan."Saya juga petani"ungkapnya, Ia mengusulkan agar program Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) diperbanyak. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan bantuan dan pemberdayaan, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung peran perempuan dalam sektor tersebut.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia menyebut bahwa aksi nyata harus menjadi prioritas untuk mewujudkan slogan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera."

"Aksinya yang kami tunggu dan tidak hanya Slogan  untuk kesuksesan program-program pro-rakyat" pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP., mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar keberadaan tambang mineral dan batuan di Blok Elang Dodo, Blok Rinti, dan Blok Pangulir dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah. Hal ini disampaikan Zain dalam rapat Badan Anggaran DPRD, yang dihadiri oleh jajaran eksekutif, termasuk Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Rozy akrab disapa kekayaan sumber daya alam tambang di Sumbawa harus dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pembangunan akses jalan darat menuju lokasi tambang di Kecamatan Ropang dan Lantung.

"Pembangunan jalan darat ini lebih aman dibandingkan transportasi laut yang kini dilakukan oleh pihak perusahaan tambang," ujar Rozy

Lebih lanjut, Rozy menekankan bahwa pembangunan jalan ini tidak hanya akan mendukung operasional tambang, tetapi juga membuka potensi pariwisata laut selatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD bersama wakil ketua dan anggota Badan Anggaran ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP. dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Didi Hermansyah, S.E. bersama jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Banggar menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif adalah kunci. Dengan menjawab setiap pertanyaan dari dewan, diharapkan terjalin kerja sama yang kuat untuk membangun kepercayaan dan memastikan setiap program, termasuk yang terkait dengan kontribusi tambang, dapat berjalan dengan baik.

Kontribusi tambang terhadap pendapatan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan tersebut. Diharapkan, dengan sinergi ini, pendapatan daerah dari sektor pertambangan dapat meningkat dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  — DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah berani Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dalam memangkas anggaran daerah. Dalam Sidang Paripurna I, pemerintah daerah memutuskan untuk memangkas belanja modal sebesar Rp73,57 miliar dan mengalihkannya untuk mendanai program-program strategis prioritas.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. ini menjadi forum bagi Bupati Jarot untuk menjelaskan strategi anggaran baru, yang disusun setelah total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp101,58 miliar. Penurunan ini dipicu oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD, Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., menegaskan bahwa DPRD siap mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan. "Kalau menjadi prioritas, ya jelas dong, kita dorong dong," ujar Faesal.

Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut datang dengan catatan penting. Pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, mengingat tidak semua proyek dapat diselesaikan dalam satu tahun.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin berharap pembahasan anggaran menjadi ruang diskusi yang produktif. Ia mengajak pemerintah daerah untuk mengevaluasi setiap usulan belanja dengan cermat. Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan selaras dengan visi misi daerah, sehingga tidak hanya memihak pada satu kepentingan.

"Dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin, mari kita kemas sedemikian rupa agar semua program betul-betul tercapai," tegas Nanang.

Langkah ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan keuangan. Alih-alih mengeluh, mereka memilih untuk mengalihkan fokus anggaran ke program-program yang dianggap paling mendesak bagi masyarakat, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat (SR) dan dukungan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa (Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti). (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id , 12 Agustus 2025 — Rapat Dengar Pendapagabungan Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa hari ini Selasa 12 Agustus 2025 berlangsung tegang dan blak-blakan, dipicu oleh keluhan mendesak dari petani di Desa Moyo Mekar yang menghadapi ancaman gagal panen akibat krisis air irigasi. Hearing yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan petani, kepala desa, serta UPT dan dinas terkait, bertujuan mencari solusi cepat sebelum konflik fisik pecah di lapangan.

Pimpinan Rapat I Nyoman Wisma, menegaskan urgensi masalah ini dengan menyangkut hajat hidup petani." Ia menyadari bahwa keluhan petani tentang ketiadaan air, yang sudah dijanjikan sejak 11 Agustus, bisa memicu keresahan hingga konflik. "Kalau sampai ribut fisik itu yang enggak enak, makanya kita cepat," ujarnya, menjelaskan mengapa surat undangan hearing dikeluarkan secara mendadak.

Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Unter Samoko Desa Moyo Mekar Ridwan memaparkan kekecewaan mendalam atas kegagalan panen tahun lalu dan janji yang tidak ditepati. Ia menyebutkan bahwa meskipun telah ada kesepakatan distribusi air dari Bendungan Batu Bulan, air tidak kunjung sampai ke lahan petani.

"Yang jadi masalah airnya banyak, tidak nyampe di petani," tegasnya. Ia menyalahkan beberapa masalah teknis, seperti pengerukan sedimentasi yang tidak dilaksanakan dan keberadaan "pelompong liar" atau lubang ilegal yang menghancurkan saluran air.

Senada dengan itu, Kepala Desa Moyo Mekar Saghiruddin menyampaikan protes keras dan emosional. Ia menggambarkan kondisi petani yang "lapar" dan tidak bisa bekerja. "Tolonglah, sebenarnya saya tadi malam tidak bisa tidur," ungkapnya, mengancam akan kembali menutup pintu air jika tuntutan petani diabaikan, yang dapat memicu perkelahian sesama petani.

Atas hal ini Camat Moyo hilir mengakui bahwa sebelumnya pernah dilakukan pertemuan dengan para pihak  yakni KUPT Pengairan Batu Bulan, P3A dan petani Orong Masin dan  salah satu kendala yang menjadi terhambatnya penyaluran air adalah pelaksanaan project pengerukan sedimentasi yang molor.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan Syafruddin mengakui adanya kendala di lapangan. Mereka menjelaskan bahwa proyek pengerukan sedimentasi yang dijadwalkan di titik BKI 13 hingga BKI 17 mengalami keterlambatan. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 50 titik "pelompong liar" yang menyebabkan air berkurang drastis di hilir.

Atas permasalahan ini perwakilan OP 4 dan IRWA II menyanggupi untuk melakukan pemantauan dan pengawalan ketat agar proyek berjalan cepat sehingga air dapat kembali mengalir ke lokasi persawahan orong Masin. " Selepas ini kami mengintruksikan kepada Operator Pelaksana (OP) untuk bekerja cepat sehingga selambatnya esok Rabu air sudah bisa didistribusikan menuju lokasi persawahan.

Perwakilan Kelompok Tani menambahkan bahwa solusi yang diharapkan adalah mengatasi gagal panen membutuhkan suplai air yang cukup karena kini padi berumur 1,5 hingga 2 bulan merupakan fase tanam krusial bagi keberhasilan budidaya padi. 

Forum Komunikasi P3A NTB Sampaikan 4 Tuntutan untuk Atasi Krisis Air Irigasi

Dalam kesempatan itu Ketua Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FKP3A) Nusa Tenggara Barat Iwan Firmansyah menyampaikan empat poin tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tuntutan ini diajukan untuk mengatasi krisis air irigasi yang mengancam sektor pertanian, khususnya akibat terhambatnya distribusi air ke wilayah hilir.

Pertama  FKP3A meminta legislatif untuk segera merumuskan dan membuat Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD mengenai pengelolaan irigasi dan sumber daya air. Payung hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas untuk mengatasi persoalan tata kelola air secara berkelanjutan.

Kedua :  FKP3A mendesak pihak kontraktor agar segera menyelesaikan masalah sedimentasi yang menyebabkan terganggunya distribusi air. Endapan lumpur dan material lain telah menutup saluran, sehingga air tidak dapat dialirkan ke lahan pertanian di wilayah hilir.

ketiga  FKP3A meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa membentuk Tim Pengawal Distribusi Air yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan kelembagaan P3A. Tim ini diharapkan dapat memastikan air sampai ke petani dan mencegah terjadinya penutupan atau penyimpangan aliran air secara ilegal.

Keempat ; FKP3A menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Dalam lembaran Inpres tersebut, pada poin 8 huruf d, diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia guna mendukung swasembada pangan sesuai kewenangannya. Tuntutan ini bertujuan agar P3A sebagai garda terdepan di tingkat petani mendapatkan dukungan dan pembinaan yang maksimal.

Setelah mendengar semua masukan, Wakil ketua Komisi II Muhammad Tahir SH membacakan tiga rekomendasi tegas yang dihasilkan dari hearing tersebut:

1. Meminta kepada UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan untuk segera mengairi wilayah Desa Moyo Mekar dan sekitarnya agar pasokan air tercukupi dan petani tidak mengalami gagal panen.

2. Proyek pengerukan sedimentasi di BKI 13 sampai BKI 17 harus dipercepat dan diawasi secara intensif. Batas waktu air dapat sampai di petani paling lambat Rabu, 13 Agustus 2025

3. Segera bentuk tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BWS NTB I, OP 4, UPT Pengairan Batu Bulan, IP3A, GP3A, P3A, Babinsa, dan Babinkamtibmas, Kepala Desa Moyo Mekar untuk melakukan monitoring langsung di lapangan, termasuk di desa-desa lain yang dilewati jaringan irigasi.

Hearing ditutup dengan harapan agar semua pihak berkolaborasi dan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. DPRD menegaskan bahwa rekomendasi ini adalah keputusan akhir, dan masalah air irigasi yang berlarut-larut harus segera diselesaikan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini secara resmi memulai sidang paripurna pertamanya dengan agenda pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Hadir pula Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov dan Zulfikar Demitry SH MH, Forkopimda dan jajaran kepala OPD bersama jajaran.

Dalam sambutannya, Nanang Nasiruddin menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Salah satu tahap penting dalam rangkaian penyusunan perubahan APBD adalah pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang harus memperoleh kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD," ujarnya.

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 11 Agustus 2025 kemarin, Nanang Nasiruddin menjelaskan tahapan pembahasan yang akan dilakukan.

"Hari ini, Selasa (12/8) Rapat diisi dengan penyampaian penjelasan oleh Bupati Sumbawa mengenai rancangan perubahan KUA-PPAS 2025" ujarnya.

Kemudian lanjutnya pada Rabu (13/8) esok, pembahasan mendalam akan dilakukan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa. Kamis (14/8) Pembahasan akan ditutup dengan penyampaian laporan dari Badan Anggaran DPRD, dilanjutkan dengan pendapat akhir dari Bupati Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kata Bupati, harus beradaptasi dengan realitas penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 101,58 miliar yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja dari pemerintah pusat.

Menghadapi keterbatasan ini, Bupati Haji Jarot mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup pemangkasan Belanja Modal sebesar Rp 73,57 miliar, atau 31,51%, dan mengalihkannya ke Belanja Operasi yang naik sebesar Rp 65,15 miliar.

Langkah ini dilakukan untuk mendanai sejumlah program unggulan, di antaranya dukungan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pembentukan Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) dan Dukungan untuk Batalyon Teritorial Pembangunan Sumbawa (Yonif TP 835/Samota Yudha Bhakti).

Bupati menegaskan bahwa penyesuaian ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan program-program yang esensial.

"Saya berharap komitmen bersama ini akan bermuara pada tersusunnya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang tepat waktu dan berkualitas," pungkasnya, seraya mengajak seluruh jajaran DPRD untuk berkolaborasi dalam pembahasan mendalam yang akan berlangsung hingga 14 Agustus mendatang.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati, Ketua DPRD menutup sidang paripurna pertama ini dan berharap pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menghasilkan perubahan anggaran yang tepat waktu dan berkualitas.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Selasa (12 Agustus 2025) memulai rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Jadwal paripurna ini telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Nanang Nasrudin SAP.M.M.Iniv , didampingi Wakil Ketua H.M Berlian Rayes SAg.M.M.Inov dan Gita Liesbano, SH .MKn pada Senin (11/8/2025).

Pembahasan ini akan berlangsung dalam beberapa tahap. Pembicaraan tingkat pertama dimulai hari ini, Selasa (12/8), pukul 10.00 WITA, dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Sumbawa mengenai rancangan perubahan KUA-PPAS 2025.

Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan pada Rabu (13/8), pukul 13.00 WITA, di mana Badan Anggaran DPRD akan melakukan pembahasan mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa.

Rangkaian paripurna ini akan ditutup pada Kamis (14/8), pukul 10.00 WITA, dengan agenda penyampaian laporan oleh Badan Anggaran DPRD, yang kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir dari Bupati Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  — Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sumbawa mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Senin 11 Agustus 2025 untuk meminta kejelasan terkait nasib mereka dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kedatangan mereka ini didasari oleh adanya surat terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang memberikan batas waktu pengusulan data hingga 20 Agustus 2025.

Rombongan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Muhammad Faesal SAP.M.M.Inov bersama Anggota komisi I dan DPRD lainnya.

Perwakilan Tenaga honorer Ari Adi Saputra mengungkapkan kekhawatiran karena Kabupaten Sumbawa terkesan lambat dalam menindaklanjuti surat tersebut, padahal daerah tetangga seperti Bima dan Lombok Tengah sudah memulai proses pendataan. 

"Kami aliansi R4 menyampaikan 4 tuntutan kepada DPRD melalui komisi 1. pertama mengusulkan seluruh tenaga kesehatan yang telah mengikuti seleksi P3K untuk diangkat menjadi P3K per waktu mengingat tahun ini merupakan batas akhir penuntasan tenaga non ASN.

Kedua ; memperhatikan nasib tenaga non ASN yang telah mengabdi minimal 2 tahun berturut-turut namun tidak memenuhi syarat dalam seleksi CPNS,  ketiga menjamin kepastian proses dan keterbukaan pelaksanaan sesuai surat Menteri PAN RB dan keempat memastikan tidak ada tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria, terlewat dalam pengangkatan PPPk Paruh waktu kecuali yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar di database.

Perwakilan honorer lainnya Rian , menyampaikan bahwa para honorer di Sumbawa hanya diminta melampirkan jumlah yang mengikuti seleksi, tanpa disertai berkas pendukung seperti kartu ujian, KTP, dan SK. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang sudah mengumpulkan berkas secara lengkap, padahal berkas tersebut merupakan syarat mutlak untuk pengajuan PPPK paruh waktu.

"Kami datang ke sini untuk meminta kepastian, apakah kami bisa diajukan atau tidak. Sementara di Bima sudah ada rilis dalam surat bahwa harus melibatkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), sedangkan di Sumbawa kami tidak melihat surat itu. Waktu yang diberikan hanya tinggal 7 hari sampai tanggal 20 Agustus," ungkap Rian.

Ia juga menyoroti perbedaan signifikan dalam jumlah honorer yang terakomodasi. Di Lombok Tengah, 4.000 honorer telah terakomodasi, di Bima ada sekitar 11.000, dan di instansi provinsi NTB ada 9.835 orang. Sementara itu, di Sumbawa hanya tersisa 2.000 orang yang belum jelas nasibnya.

Menpan RB Terbitkan Aturan Baru, DPRD Minta Transparansi Data

Menanggapi keresahan para honorer, pimpinan Komisi I dan anggota DPRD Sumbawa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka membenarkan bahwa surat Menpan RB terbaru bernomor B/2323/M.SM.01.25 adalah tindak lanjut dari Keputusan Menpan Nomor 15 dan 16 Tahun 2025 yang mengatur kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK paruh waktu.

Surat tersebut menjelaskan bahwa pengusulan PPPK paruh waktu dilaksanakan dengan beberapa tahapan, salah satunya adalah PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) mengusulkan rincian kebutuhan dan melampirkan SPTJM kepada Menpan RB melalui layanan elektronik BKN.

Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu adalah:

1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun tidak lulus.

2. Pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Rincian kebutuhan diusulkan oleh PPK dengan urutan prioritas, yaitu:

1. Non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja.

2. Non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus.

3. Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan.

Batas waktu untuk usulan penetapan kebutuhan oleh instansi adalah 7 sampai 20 Agustus 2025.

Melihat kondisi darurat ini, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Andi Rusni dengan tegas meminta Kepala BKP-SDM Kabupaten Sumbawa untuk dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Anggota DPRD lainnya H Zainuddin Sirat  juga mendesak BKP-SDM untuk mengumumkan secara terbuka nama-nama honorer yang telah diusulkan agar tidak ada kecurangan.

"Tolong panggil hari ini juga. Berikan pemahaman ke mereka, kita cari solusinya. Teman-teman ini tidak akan pulang kalau tidak selesai urusannya hari ini," tegas Andi Rusni. Selain itu, kami juga meminta agar kita semua memasang mata dengan baik, jangan sampai ada oknum pejabat yang memasukkan keluarganya yang tidak memenuhi syarat.

Anggota DPRD H Zainuddin Sirat menambahkan, "Saya berharap kepada pihak BKP-SDM agar bisa mengumumkan secara terbuka di papan informasi siapa-siapa nama yang sudah dimasukkan dalam data yang akan diusulkan."ujarnya.

Mengabdi Puluhan Tahun Tanpa Gaji Layak

Salah satu honorer dari Puskesmas Alas, dengan suara bergetar, menceritakan pengabdiannya yang sudah berlangsung puluhan tahun. "Saya mulai mengabdi saat gadis dan Sekarang saya sudah punya anak gadis umur 14 tahun. Kami butuh kepastian ini karena kami bekerja murni tanpa gaji," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka hanya mendapatkan uang ekstra, bukan gaji yang layak. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Andi Rusni, bahwa banyak honorer hanya digaji Rp150.000 per bulan dan dibayar setiap tiga bulan sekali.

"Kami tidak ingin lagi orang yang baru mengabdi beberapa waktu lalu, tiba-tiba lulus. Banyak kejadian seperti ini. Orang yang mengabdi 21 tahun justru datanya dihilangkan, dinaikkan keluarga pejabat yang belum mengabdi 2 tahun," tandas anggota dewan lainnya.

Para honorer dan DPRD berharap permasalahan ini segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mengingat batas waktu pengusulan yang sangat mendesak.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menanggapi serius keresahan ratusan tenaga honorer yang mendatangi gedung dewan pada Senin, 11 Agustus 2025. Kedatangan para honorer tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai nasib mereka dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Menyikapi hal ini, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sumbawa menyatakan keprihatinan mendalam atas lambatnya respons pemerintah daerah, terutama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), dalam menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Menanggapi keluhan perwakilan honorer, Rian dan Ari Adi Saputra, yang menyampaikan bahwa Sumbawa terkesan tertinggal jauh dari daerah lain seperti Bima dan Lombok Tengah dalam proses pendataan, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Andi Rusni, mendesak agar Kepala BKP-SDM segera dipanggil.

"Tolong panggil hari ini juga. Berikan pemahaman ke mereka, kita cari solusinya. Teman-teman ini tidak akan pulang kalau tidak selesai urusannya hari ini," tegas Andi Rusni.

Ia juga menyoroti perbedaan signifikan dalam jumlah honorer yang terakomodasi di daerah lain, sementara di Sumbawa, nasib 2.000 honorer masih belum jelas. 

Kembali Andi Rusni juga meminta agar kita semua memasang mata dengan baik, jangan sampai ada oknum pejabat yang memasukkan keluarganya yang tidak memenuhi syarat.

Anggota DPRD, H. Zainuddin Sirat, menambahkan bahwa transparansi data menjadi kunci utama untuk menjamin keadilan. Ia mendesak BKP-SDM untuk mengumumkan secara terbuka nama-nama honorer yang diusulkan di papan informasi.

Hal ini sejalan dengan surat Menpan RB terbaru, yang memberikan batas waktu pengusulan data hingga 20 Agustus 2025. DPRD Sumbawa khawatir jika tidak ada tindakan cepat, para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun akan kehilangan kesempatan.(AM)

Surabaya.Amarmedia.co.id–Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunjungan ini menjadi respons atas target PAD yang tinggi dari Pemerintah Sumbawa, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi cetak biru untuk diterapkan di Sumbawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes Pimpinan rombongan, menyoroti empat poin penting yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Sumbawa setelah kunjungan ini. Menurutnya, pengalaman dari Surabaya menunjukkan bahwa untuk mencapai target PAD yang optimal, perlu ada pendekatan yang terstruktur dan modern.

"Setelah kunjungan kerja ke Surabaya, ada beberapa hal yang harus kita terapkan," ujar H Berlian Rabu (6/8/2025)"Yang pertama adalah validasi data objek pajak. Data yang akurat adalah fondasi dari pemungutan pajak yang efektif."ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya pembenahan sistem managemen dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini mencakup proses yang lebih efisien dan transparan. Poin ketiga yang ia sampaikan adalah tentang peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, di mana pemerintah harus berupaya lebih keras untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar memenuhi kewajibannya.

Poin terakhir dan yang paling disorot H.Berlian adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang harus didukung oleh sistem digitalisasi. Ia melihat bahwa keberhasilan Surabaya dalam mengoptimalkan PAD tak lepas dari sistem digital yang canggih, yang memungkinkan validasi data, pembayaran online dan pengawasan secara real-time.

Kunjungan Kerja Komisi II ini disambut baik oleh pihak Pemkot Surabaya. Komisi II DPRD Sumbawa secara khusus ingin mendalami model kinerja berbasis teknologi informasi, termasuk bagaimana sistem digitalisasi diterapkan tidak hanya pada PBB-P2, tetapi juga pada berbagai jenis pajak dan retribusi lainnya.

Pemkot Surabaya menjelaskan bahwa mereka berhasil mengembangkan sendiri sistem digitalisasi yang memungkinkan masyarakat membayar pajak melalui ponsel. Sistem ini terbukti efektif dan bahkan digunakan untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh, seperti yang dicontohkan dengan penyegelan gerai Indomaret yang tidak membayar pajak.

Kabid Pajak Bapenda Kota Surabaya M.RR. Ekkie Noorisma juga memaparkan bahwa komposisi PAD dalam APBD mereka mencapai 72% dari total Rp 12 triliun, sebuah angka yang fantastis. Angka ini dicapai berkat berbagai strategi, termasuk penagihan aktif, pengawasan objek pajak, pemberian insentif, dan yang terpenting, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank, kejaksaan, dan pihak swasta.

Haji Berlian  dan anggota dewan lainnya berharap bahwa masukan berharga dari Surabaya ini dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera mengadopsi sistem serupa. Dengan komitmen dari semua pihak, dari kepala daerah hingga legislatif, ia yakin bahwa target PAD Sumbawa dapat tercapai.(AM)

Surabaya.Amarmedia.co.id. – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta digitalisasi sistem pendapatan daerah.

Rombongan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M. Inov, didampingi oleh pimpinan DPRD Gitta Lisbano, S.H., M.Kn., serta sejumlah anggota lainnya. Mereka diterima oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Kabid Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah M.RR Ekkie Noorisma A, S.E dan jajaran.

Dalam sambutannya, H.M. Berlian Rayes menyampaikan tujuan utama kungker untuk belajar. "Kami datang belajar menimba ilmu dan mengadopsi praktek terbaik yang telah diterapkan Bapenda Kota Surabaya. Kami menyadari bahwa optimalisasi PAD adalah kunci utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan" ucapnya. 

Kemudian lanjutnya, secara khusus yang ingin dipelajari adalah model kinerja berbasis teknologi informasi. Kami sangat tertarik untuk memahami bagaimana sistem IT di bapenda Surabaya dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja. Kami ingin mendalami bagaimana teknologi berperan dalam seluruh siklus pengelolaan pendapatan dari pendataan penetapan penagihan hingga pelaporan. 

Hal kedua adalah optimalisasi PBB P2. Kami ingin menggali strategi inovatif yang diterapkan terutama terkait penentuan nilai jual objek pajak yang akurat dan cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Ketua komisi II I Nyoman Wisma menanyakan terkait dengan digitalisasi apakah melalui kerjasama dengan swasta atau pihak ketiga."kami ingin melihat inisiatif digitalisasi yang lebih luas tidak hanya pada PBB P2 tetapi juga pada jenis pajak dan retribusi lainnya kami yakin digitalisasi ini dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha" ujarnya. 

Demikian pula Gahtan Hanucakita meminta penjelasan model yang digunakan untuk projek digitalisasi ini ditengah minimnya SDM yang mumpuni dibidang IT.

Sementara itu Sekretaris Komisi II H Zohran menanyakan terkait dengan pemutakhiran dan cara perhitungan NJOP pada PBB P2.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Kabid Pendapatan Daerah lainnya Ekkie akrab disapa memaparkan keberhasilan mereka dalam menerapkan digitalisasi, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak melalui ponsel dan mengakses layanan dari rumah. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam memantau data wajib pajak secara real-time. Bahkan, Indomaret yang tidak membayar pajak bisa langsung disegel.

"Digitalisasi pembayaran adalah sebuah keniscayaan. Sistem manual berisiko tinggi dan tidak lagi relevan," ujarnya.

Ekkie menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan sendiri oleh tim akademisi lokal dan tidak.menggunakan vendor luar, sehingga biayanya tidak mahal dan datanya tetap aman. "Indikator kinerja terlihat jelas, apakah pendapatan naik atau turun. Jika hasilnya bagus, TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) juga ikut naik," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan dari anggota DPRD Sumbawa terkait minimnya SDM, pihak Surabaya menekankan pentingnya komitmen dari seluruh pihak, mulai dari kepala daerah hingga legislatif. Mereka juga menjelaskan bahwa evaluasi NJOP dilakukan secara berkala, di mana daerah yang maju akan dinaikkan nilainya.

Komposisi PAD dalam APBD Kota Surabaya adalah 72 Persen dari 12 Trilyun atau sebesar 8,7 trilyun. Struktur pajak daerah kota Surabaya terdiri dari pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah,Opsen PKB dan opsen BBN-KB,PBJT dan BPHTB. 

Upaya untuk optimalisasi pendapatan diantaranya adalah mengejar capaian pendapatan melalui penagihan aktif, pengawasan objek pajak melalui teks surveilans, pengawasan objek retribusi, pendataan potensi objek baru, pemberian insentif pajak dan retribusi untuk biaya tepat waktu, mencari peluang baru untuk meningkatkan retribusi. 

Juga melalui layanan online seperti layanan SPPT pendaftaran, pemutakhiran online. Pembayaran online pajak daerah, integrasi data, penerapan pembayaran non tunai retribusi. 

Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan bank sebagai tempat pembayaran pajak dan retribusi, kerjasama dengan kejaksaan dalam penagihan pajak, kerjasama dengan opd perizinan dalam clearance tax, kerjasama dengan kementerian keuangan tentang optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah tahap 5 dan kerjasama dengan pihak ketiga swasta dalam pengelolaan retribusi. 

Selanjutnya untuk pengembangan teknologi informasi melalui peningkatan pengelolaan sistem informasi pajak, pembuatan bisnis proses dan database yang baik dan akuntabel serta digitalisasi proses pemungutan retribusi. 

"Ada sekitar 19 aplikasi yang digunakan dalam optimalisasi PAD melalui digitalisasi ini seperti pajak hotel dan estoran, hiburan, pariwisata, parkir di tepi jalan,Perahu air di wisata air Kalimas, BPHTB, Rusunawa, Pembayaran kendaraan umum, layanan kebersihan pelayanan kesehatan Pemanfaatan aset daerah dan sebagainya.

Demikian pula dilakukan penertiban terhadap jukir liar, program bebas denda retribusi, pembayaran retribusi online 

Terhadap pemutakhiran NJOP dilakukan peningkatan pada daerah yang berkembang dan maju seperti kawasan perumahan, pertokoan,industri perkiraan sementara daerah yang lambat berkembang seperti di pedesaan NJOP nya tidak berubah.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kabupaten Sumbawa untuk mengadopsi sistem digitalisasi guna meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak Surabaya juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan membantu daerah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi II I Nyoman Wisma SIP, Sekretaris Komisi H Zohran SH bersama anggota Ahmad Nawawi, Ida Rahayu SAP, Muhammad Zain SIP, Ade mudhita Norsyamsu, Juliansyah SE, Ridwan SP .M.Si,dan anggota DPRD lainnya Zainudin sirat Gahtan Hanucakita,I Ketut Sawitra, Edy Syaripudin Sukiman K SPDI, H Jabir S.Pd. hadir pula Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Sumbawa dan jajaran Sekretariat dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id.– Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Sumbawa menggelar apel pagi perdana yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) yang baru, H. Junaidi S.Pt. Apel yang berlangsung di halaman Kantor Setwan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus penegasan komitmen dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Dalam amanatnya, Sekwan Junaidi memperkenalkan diri secara singkat dan menegaskan prinsip kerja yang akan ia terapkan. “Prinsip yang saya bangun selama ini, saya tidak bangun sekat apapun dengan siapapun,” ungkapnya Senin 4 Agustus 2025

Ia menekankan empat nilai utama yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Setwan: terbuka, disiplin, kerja sama, dan saling menghargai. Junaidi berharap nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Apel pagi tersebut diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Sekwan atas sambutan hangat yang diterimanya. "Mohon dukungan, bantuan, dan kerja samanya," tutupnya, mengajak seluruh staf untuk bersinergi demi kemajuan Setwan dan pelayanan prima kepada masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Mutasi perdana yang dilakukan oleh Pemerintahan Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, mendapat apresiasi positif dari pimpinan DPRD Sumbawa. Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, menilai perombakan ini sebagai langkah penting yang telah lama dinantikan oleh berbagai elemen masyarakat.

“Mutasi ini menjadi momentum yang ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh ASN terutama pejabat eselon II dan III, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Berlian Rayes kepada media. (1/8) Ia melihat mutasi ini sebagai tolak ukur awal dalam menilai pola kebijakan yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam menempatkan sumber daya manusia yang tepat sesuai kompetensi dan keahlian.

Menurutnya, kepemimpinan Jarot-Ansori membutuhkan dukungan penuh dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu menerjemahkan ide dan gagasan kepala daerah. “Para pimpinan OPD yang baru harus bisa bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi demi mewujudkan visi Sumbawa Maju, Unggul, dan Sejahtera” tegas politisi dari Partai Golkar ini.

Hal menarik dalam mutasi kali ini, lanjut Berlian, adalah adanya penandatanganan pakta integritas oleh setiap pejabat yang dilantik. Ini menjadi komitmen kuat bahwa mereka harus bekerja secara maksimal dan siap dievaluasi kinerjanya. "Jika tidak mampu bekerja sesuai harapan, mereka harus siap untuk digantikan," jelasnya.

Berlian juga mengingatkan para pejabat untuk mampu menyesuaikan diri dengan pola komunikasi dan ritme kerja Bupati dan Wakil Bupati yang dinamis. "Pada prinsipnya kami memberikan apresiasi dan mari kita lihat kinerja para pejabat yang telah dilantik," pungkasnya. Ia menegaskan, Bupati akan melakukan penilaian dan memberikan penghargaan atau sanksi (reward maupun punishment) berdasarkan kinerja mereka di lapangan. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id- Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Zohran SH, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh dan siap mengawal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, khususnya pada sektor pertanian. RPJMD ini menjadi kunci strategis untuk mengatasi masalah gagal panen dan menggenjot produktivitas menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, demi mewujudkan visi "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera."ujarnya Kamis 31 Juli 2025 didampingi Anggota Komisi II Juliansyah SE 

"Kami di Komisi II DPRD sangat konsen terhadap sektor pertanian. Data selisih 20.000 hektar antara lahan tanam dan panen sejak 2020 adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan," ujar Zohran SH. "Ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum tergali dan masalah fundamental yang harus segera kita selesaikan, terutama terkait ketersediaan air."

Zohran SH sangat mengapresiasi gagasan komprehensif yang diusung Pemerintah Daerah dalam RPJMD untuk meminimalisir gagal panen dan memperkuat infrastruktur pertanian. Menurutnya, langkah-langkah seperti evaluasi potensi sumur bor dan pompa air di seluruh kecamatan adalah solusi cerdas untuk daerah-daerah yang selama ini kesulitan air.

"Pengadaan sumur bor dan mesin pompa akan menjadi penyelamat bagi petani di musim kemarau atau di daerah yang jaringan irigasinya belum optimal," jelas Zohran. "Begitu pula dengan perbaikan jaringan irigasi dan penguatan kelembagaan P3A. Ini sangat penting agar distribusi air menjadi lebih efektif dan petani dapat mengelola air secara mandiri."

Mengenai infrastruktur air yang lebih besar, Zohran SH menekankan urgensi normalisasi atau pengerukan bendungan-bendungan yang sudah dangkal, seperti Bendungan Gapit, Bendungan Tiu Kulit, Cekdam Jompong, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, . "Bendungan-bendungan ini adalah aset vital kita. Jika kapasitasnya tidak dioptimalkan, maka upaya peningkatan produksi akan terhambat," tegasnya.

Ia juga menyambut baik rencana pembangunan bendungan baru, seperti Bendungan Kereke di Kecamatan Untir Iwes.Bendungan Selante di Kecamatan Plampang. "Pembangunan bendungan baru menunjukkan visi jangka panjang Pemda untuk memperluas cakupan irigasi dan menjamin ketersediaan air dalam skala yang lebih besar hal inijuga sebagai sinyal kuat kepada pemerintah pusat bahwa daerah benar benar berjuang mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk Swasembada Pangan," tambah Zohran.

Dalam kerangka RPJMD 2025-2029, Zohran SH melihat adanya skema terpadu yang menyasar berbagai pilar seperti Peningkatan SDM petani melalui pelatihan pengelolaan air dan teknologi, Penguatan infrastruktur pengairan secara masif, Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sinergi antar-OPD dan keterlibatan pihak swasta, termasuk pengawasan ketat terhadapdistribusi pupuk, pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan sumber daya alam.

"Kami di Komisi II akan terus mendorong agar setiap program di sektor pertanian ini dapat terealisasi sesuai target. Kami akan pastikan anggaran yang dialokasikan efektif dan tepat sasaran," pungkas Zohran SH. "Kesejahteraan petani adalah prioritas, dan melalui strategi ketahanan pangan yang kuat ini, kami yakin Sumbawa akan benar-benar menjadi lumbung pangan yang mandiri, maju, dan sejahtera." (AM)

Makassar. Amarmedia.co.id. – Guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja, Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan. Kamis 31 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi dan praktik terbaik yang telah diterapkan dalam peningkatan kapasitas dan tugas pokok fungsi (tupoksi) Satpol PP.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H.,didampingi oleh pimpinan dan anggota Komisi I, termasuk Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov, dan Sri Wahyuni SAP

Kehadiran para anggota seperti Hasanuddin HMS, Marliaten, Abron Ishak, Muhammad Taufik, Muhammad Tahir, dan H. Andi Mappeleppui, menunjukkan keseriusan DPRD dalam penguatan lembaga penegak perda ini.

Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP

Disampaikan oleh Zulfikar bahwa sebagai garda terdepan penegakan hukum daerah, Satpol PP memiliki peran vital yang mencakup, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan melindungi masyarakat.

Ketiga fungsi ini menjadi pilar utama dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat." Kunjungan DPRD Sumbawa ke Sulawesi Selatan merupakan langkah proaktif untuk mencari inovasi agar Satpol PP di Sumbawa dapat menjalankan tupoksi ini secara lebih profesional dan terukur" ujarnya 

Strategi Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam pertemuan tersebut, KasSatpol PP Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Azis, S.STP., MM memaparkan strategi-strategi mereka yang telah berhasil diantaranya adalah melalui Pendekatan Humanis dan Preemtif. " Satpol PP Sulsel mengedepankan pendekatan yang persuasif dan dialogis dalam penegakan Perda, terutama pada kasus-kasus sosial. Penindakan menjadi pilihan terakhir setelah upaya preemtif (pencegahan) dan preventif (penghindaran) tidak membuahkan hasil" jelasnya.

Kemudian lanjutnya, Anggota Satpol PP wajib dari PNS dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga profesionalitasnya dapat terukur. Meskipun demikian juga melalui peningkatan profesionalisme Anggota. "Pelatihan rutin menjadi agenda wajib untuk meningkatkan keterampilan teknis, pemahaman hukum, serta etika pelayanan publik bagi setiap anggota. Ini mencakup pelatihan penanganan massa, negosiasi, dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terbaru" terangnya.

Ketiga jelasnya sinergi dengan Berbagai Pihak. Satpol PP Sulsel tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerja sama erat dengan Polri, TNI, dan instansi lain seperti Dinas Sosial dalam penanganan masalah sosial yang kompleks, seperti penertiban gelandangan atau pedagang kaki lima.

Terakhir ujarnya melalui pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan wilayah rawan pelanggaran dan media sosial untuk sosialisasi Perda, menjadi bagian dari strategi modernisasi mereka.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga dan menjadi pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, sehingga Satpol PP Sumbawa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam melayani dan melindungi masyarakat. (AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id . – Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, dalam upaya memperjuangkan bantuan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Sumbawa. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Rabu (30/7) ini menjadi wadah untuk menjajaki sinergi program antara pemerintah daerah dan pusat.

"Fokus kunjungan kita ke Kemensos adalah untuk melakukan sounding kemungkinan pemerintah pusat memberikan bantuan," ujar Nanang Nasiruddin, menegaskan bahwa bantuan yang diperjuangkan mencakup sarana dan prasarana di bidang sosial, serta program-program yang lebih terarah.

Rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa, yang beranggotakan Ketua Komisi Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, serta para anggota seperti Adizul Syahabuddin, SP., M.Si, Andi Rusni, S.E., M.M, Syamsul Hidayat, SE, Sandi, S.Pd., M.M, Kaharuddin Z, Alen Taryadi, S.H, M. Taufik, Ema Yuniarti, Sri Hastuti, dan didampingi Sekretaris DPRD Ir. A Yani beserta jajaran

Rombongan Komisi IV DPRD Sumbawa diterima langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu krusial dibahas, termasuk usulan agar penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dibiayai APBD dapat dialihkan ke APBN, permintaan data by name by address penerima bantuan sosial yang akurat, serta perjuangan tunjangan bagi para penyuluh sosial.

Proses Usulan Bantuan dan Data Terkini Penerima

Menanggapi pertanyaan dari anggota DPRD, Dirjen Agus Zainal Arifin menjelaskan secara detail proses usulan bantuan. "Usulan masuk menunggu verifikasi lapangan, setelah diverifikasi dilanjutkan dengan Musdes/Muskel/SPTJM, kemudian diproses Dinas Sosial, dan disahkan oleh Dinas Sosial," jelasnya. Proses ini menjadi panduan bagi Pemkab Sumbawa untuk memastikan setiap usulan dapat diproses dengan benar.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen juga memaparkan data terkini terkait jumlah penduduk miskin di Sumbawa. Meskipun data penduduk miskin tahun 2024 mencapai 63.000 dari total coverage 241.813 jiwa, jumlah yang ditetapkan per Juli 2025 tercatat sebesar 225.200 jiwa. Dirjen juga menyampaikan rekapitulasi data per desil, yang menunjukkan sebaran keluarga miskin di Sumbawa: Desil 1: 19.078 KK (64.015 individu), Desil 2: 14.242 KK (48.830 individu), Desil 3: 14.963 KK (45.883 individu), Desil 4: 13.228 KK (43.607 individu), Desil 5: 14.802 KK (46.108 individu)

Selain itu, terdapat 83.606 keluarga (262.435 individu) di desil 6-10 dan 10.166 keluarga (17.899 individu) yang belum memiliki pemeringkatan.

Fitur Cek Bansos dan Sanggahan Online

Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Dirjen Agus Zainal Arifin menyarankan agar masyarakat dapat menginstal aplikasi "Cek Bansos" yang tersedia di Play Store. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status penerima bantuan, tetapi juga menyediakan fitur sanggahan.

"Di sana dapat melakukan sanggahan apabila terdapat nama yang tidak berhak menerimanya," tambahnya. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima bantuan sosial.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumbawa yang berlangsung dari 29-31 Juli ini menunjukkan komitmen kuat para wakil rakyat untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa, sejalan dengan visi "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera." (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id   – Kabar gembira datang bagi sektor pertanian Kabupaten Sumbawa. Rombongan pengusaha dari Jawa Tengah memastikan rencana pengembangan kacang hijau di daerah ini dengan komitmen membangun pabrik pengolahan. Sinyal hijau investasi ini mengemuka dalam pertemuan hangat dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov, di ruang kerjanya pada Selasa (29/7).

Perwakilan pengusaha Kacang hijau dengan Brand Panen Prima varietas Vima 1 dari CV Semi, Antoni Susilo menegaskan keseriusan pihaknya. "Kami fokus pada pembenihan dan pasokan benih kacang hijau dan Tim Pembeli hasil kacang hijau dari PT Siap  sudah membeli tanah seluas 8,7 hektar untuk pabrik dan gudang kacang hijau ini. Kami tidak main-main, kami serius," ujarnya, menekankan skala investasi yang signifikan.

Para investor memaparkan potensi kebutuhan pasokan kacang hijau yang menjanjikan peningkatan pendapatan fantastis bagi petani lokal. "Jika kacang hijau bisa dua kali tanam, kami membutuhkan sekitar 10.000 ton dalam setahun. Dengan harga beli Rp 14.000 per kilogram saat ini, itu berarti potensi pendapatan sekitar Rp 140 miliar hanya dalam 6 bulan," jelas Antoni. Ia menyoroti efisiensi hasil panen kacang hijau Vima 1 yang bisa 100% lebih banyak dibanding kacang lokal, meskipun harga beli sedikit di bawah harga pasar kacang lokal yang Rp 18.000.

Sementara itu dari PT Siap Sinar Indo agro pulses asal Surabaya selaku pembeli dengan direktur Vony Sintiyawati, anggota rombongan, menambahkan bahwa mereka bukan pemain baru. "Kami telah beroperasi di Surabaya dan Semarang sejak 2016, dan empat tahun lalu mulai diperkenalkan ke beberapa lokasi di Sumbawa," Dengan Lahan seluas kurang lebih 8,7 Hektar yang kami beli sebagai langkah persiapan Gudang katanya. "Dulu kami sempat khawatir petani enggan mencoba. Namun, pendekatan kami kini membuahkan hasil, terutama di daerah Kecamatan Lape yang sudah mulai panen." Mereka berharap program ini akan menjadi sumber pendapatan tambahan signifikan bagi petani, khususnya untuk lahan dengan ketersediaan air terbatas setelah musim tanam jagung.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa H.M. Berlian Rayes, menyambut inisiatif ini dengan optimisme tinggi. "Masyarakat petani Sumbawa itu adaptif, Asal ada edukasi dan contoh nyata yang masuk akal, pasti diterima," tutur H. Berlian, berdasarkan pengalamannya mendampingi petani. "Banyak sekali yang tertarik."

Ia juga menekankan pentingnya jaminan pembelian hasil panen. "Kalau barang gratis, mereka tidak serius menanam dan memelihara. Tapi kalau ada jaminan dibeli, mereka akan lebih terawat," tegas H. Berlian, bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi penjamin.

Diskusi juga menyentuh aspek efisiensi pascapanen. Korlap Salamuddin Maula yang turut hadir, merekomendasikan penggunaan thresher atau mesin perontok untuk mempercepat proses panen "Power thresher lebih bagus, lebih cepat," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD H. Berlian Rayes secara pribadi menyampaikan apresiasi dan salutnya kepada Om Alo akrab disapa Salamuddin Maula Anggota DPRD dua periode ini, bersama rombongan dari produsen Benih Kacang Hijau PANEN PRIMA, CV SEMI, dan PT SIAP SINAR Indo AGRO PULSES Bibit Panen Raya. "Secara pribadi saya salut dan apresiasi semangat Pak Jalo/Om Alo di tengah kondisi fisiknya yang kurang prima, masih berpikir untuk kemajuan dan kesejahteraan petani Sumbawa," tutur H. Berlian. "Beliau Om Alo menawarkan jenis tanaman kacang hijau yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kacang hijau. Tetap sehat dan semangat Om Alo." ungkap Haji Berlian.

Ditambahkan oleh Voni Potensi pengembalian modal yang cepat, sekitar satu hingga satu setengah tahun, juga menjadi daya tarik proyek ini. "Ini sebenarnya bukan harga mati, tapi sebagai penghasil tambahan dari petani itu juga, bahkan mungkin lebih untung dari jagung," pungkas Voni, menyoroti risiko tinggi pada budidaya jagung dan menawarkan bibit murah dengan cara kerja lebih mudah.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka babak baru diversifikasi pertanian di Sumbawa dengan nilai ekonomi tinggi.

Sekilas tentang Produk Vima 1:

Varietas kacang hijau Vima 1 yang diusung dalam program ini memiliki potensi hasil hingga 1,8 ton per hektar dengan umur panen relatif singkat, yaitu 57 hari. Vima 1 juga dikenal tahan terhadap penyakit Embun Tepung, memiliki biji berwarna hijau kusam, dan menariknya, panen dapat dilakukan secara serempak dengan warna polong yang menghitam saat siap panen. Karakteristik ini menjanjikan efisiensi dan hasil yang stabil bagi petani. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Suasana gembira dan penuh semangat kebersamaan mewarnai Kolam Pemancingan Ai Poleng, Desa Kerato, saat ratusan pemancing dari berbagai wilayah Pulau Sumbawa mengikuti Lomba Mancing Ai Poleng 2025 hari ini (27/7). Kompetisi yang menampilkan antusiasme tinggi ini berhasil memunculkan Wandy asal Karang Pekat dengan nomor peserta 52 sebagai juara pertama, membawa pulang sepeda listrik setelah sukses mengumpulkan tangkapan seberat 28,90 kg.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang hadir, Ida Rahayu S.AP, turut menyampaikan apresiasi dan selamatnya kepada para pemenang serta seluruh pihak yang terlibat. "Selamat kepada para pemenang, khususnya Wandy dari Pekat yang berhasil meraih juara pertama. Antusiasme masyarakat dalam lomba ini sangat luar biasa," ucap Ida Rahayu.

Ia menambahkan, "Kami di DPRD sangat mendukung kegiatan positif semacam ini. Lomba mancing bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi yang efektif antarwarga serta ajang promosi potensi wisata lokal kita. Melihat kesuksesan hari ini, saya sangat berharap event ini bisa digelar lebih besar lagi di masa mendatang, dengan cakupan peserta yang lebih luas dan hadiah yang semakin menarik." harapnya 

Daftar lengkap peraih juara Lomba Mancing Ai Poleng 2025 adalah sebagai berikut:

1. Juara 1: Wandy (Pekat, No. 52) – 28,90 kg (Hadiah: Sepeda Listrik).

2. Juara 2: Lalu Kumarasa (No. 31) – 18,00 kg (Hadiah: Kulkas).

3. Juara 3: Burhan (Kampung Bugis, No. 41) – 16,30 kg (Hadiah: Mesin Cuci).

4. Juara 4: Jul (Pekat, No. 13) – 13,90 kg (Hadiah: Kompor Gas).

5. Juara 5: Bram (Taliwang, No. 25) – 13,80 kg (Hadiah: Setrika).

6. Juara 6: Aula (Taliwang, No. 27) – 13,70 kg.

7. Juara 7: Nanang (Kerato, No. 70) – 13,70 kg.

8. Juara 8: Fani (Taliwang, No. 26) – 11,90 kg.

9. Juara 9: Iman (Brang Bara, No. 59) – 11,40 kg.

10. Juara 10:Yoyon (Taliwang, No. 28) – 9,90 kg.

Peringkat 6-10 mendapatkan hadiah menarik dari sponsor.

Ketua Panitia, Muhammad Kaniti, mengapresiasi partisipasi masif dan dukungan dari berbagai pihak. Senada, pemilik Kolam Pemancingan Ai Poleng, Ny. Lusi, berharap lomba ini menjadi agenda tahunan yang tak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga mengangkat potensi wisata desa.

Bagi kami di DPRD, kegiatan seperti Lomba Mancing Ai Poleng ini adalah contoh nyata bagaimana inisiatif masyarakat dan dukungan lintas sektor dapat mendorong geliat ekonomi, mempererat persaudaraan, dan mempromosikan pariwisata daerah. Kami akan terus mendukung event-event serupa yang membawa manfaat nyata bagi Kabupaten Sumbawa.(AM) 

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id  - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (hearing) penting pada Jumat (18/7) lalu membahas larangan penggunaan kompresor oleh nelayan di area ground fishing perairan Teluk Saleh. Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi II, Muhammad Zain, S.I.P.Ahmad Nawawi dan Juliansyah SE, ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Desa Labuhan Sangoro dan Labuhan Pidang, Kepala Dusun Gili Tapan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan jajaran Kabid Ekonomi Bappeda, serta perwakilan Polres Sumbawa.

Nelayan Kompresor Sumber Konflik, Konservasi Terancam

Kepala Desa Labuhan Sangoro, Firman menyampaikan keresahannya terkait dominasi nelayan kompresor di area konservasi Teluk Saleh, yang memicu gejolak di masyarakat pesisir. Ia berharap agar praktik ini segera dihentikan dan aparat dapat membantu memantau wilayah. "Kami bersemangat menjalankan aturan bersama delapan kepala desa pesisir tahun 2024 bahwa tidak ada ruang bagi nelayan kompresor," tegas Firman.

Senada, Kepala Desa Labuhan Pidang, Sarifuddin, mengakui adanya riak di masyarakat terkait penutupan BLUD di Labuhan Jambu. Meski masyarakatnya tidak menolak konservasi, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 secara jelas melarang penggunaan kompresor, terutama karena sering dikaitkan dengan pengeboman ikan. Namun, ia juga meminta perhatian terhadap nasib nelayan yang menggunakan kompresor untuk tujuan spesifik seperti memanah ikan atau menyelamatkan jaring yang tersangkut. "Apapun yang merusak dan melanggar kami sepakat tidak diberikan ruang. Namun perlu juga memberikan bantuan untuk mereka sehingga dapat hidup," harap Sarifuddin.

Regulasi Jelas, Solusi Komprehensif Dibutuhkan

Kabid Perekonomian Bappeda, Andi Kusmayadi SPi.M.Si, menegaskan bahwa penggunaan kompresor dilarang demi mengamankan sumber daya hayati. Ia menekankan pentingnya sosialisasi terus-menerus tentang konservasi dan larangan ini. Andi Kusmayadi juga menguraikan potensi ekonomi biru, termasuk jasa lingkungan hiu paus dan penanaman bakau untuk penjualan karbon, sebagai alternatif ekonomi bagi nelayan. "Penegakan hukum perlu dikasih efek jera sebagai langkah akhir. Kalau larangan, maka disadarkan masyarakat ini sangat penting," ujarnya. Ia mengusulkan anggaran sosialisasi dan sertifikasi guide penyelam untuk mendukung transisi ini.

Dari sisi penegakan hukum, Kasat Polair Polres Sumbawa memaparkan ancaman hukuman pidana lima tahun atau denda Rp2 miliar lebih bagi pelanggar UU Pasal 85 terkait bom ikan, yang sering kali melibatkan kompresor. Ia menanyakan kesediaan kepala desa jika warganya ditangkap dan menyatakan kesiapan Polri untuk mengamankan peraturan yang telah disepakati desa. Kasat Polair juga menjelaskan tantangan penanganan kasus kompresor yang seringkali tidak bisa berdiri sendiri tanpa bukti pendukung lainnya, sehingga sulit diproses di kejaksaan. Ia mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) spesifik yang melarang penggunaan kompresor.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T menambahkan bahwa permasalahan ini pernah dimediasi DKP Provinsi NTB dan telah ada kesepakatan. Aliansi Nelayan Teluk Saleh telah membuka kembali BLUD dengan tuntutan peninjauan ulang wilayah konservasi, yang akan ditindaklanjuti oleh DKP Provinsi.

Program yang bersentuhan langsung dengan nelayan akan sangat membantu menekan penggunaan kompresor. Ia mengharapkan sosialisasi dan pemberdayaan dapat diperkuat di daerah pesisir kabupaten Sumbawa.

Rekomendasi Komisi II: Penegakan Hukum Terpadu dan Pemberdayaan Nelayan

Setelah mendengarkan berbagai pandangan, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan sejumlah rekomendasi kunci:

1. Mendorong pembentukan dan penguatan kelompok nelayan yang berkomitmen pada penangkapan ikan berkelanjutan melalui sosialisasi menyeluruh.

2. Mendorong kelompok nelayan untuk ikut serta dalam pengawasan aktivitas perikanan di Teluk Saleh.

3. Menginisiasi upaya rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem laut yang rusak akibat praktik penangkapan ikan tidak bertanggung jawab.

4. Mendorong Pemda mengidentifikasi nelayan yang masih menggunakan kompresor dan memberikan solusi alternatif, seperti bantuan modal untuk pengadaan alat tangkap ramah lingkungan.

5. Peningkatan Penegakan Hukum Terpadu dengan melakukan patroli dan pengawasan rutin di perairan Teluk Saleh oleh aparat gabungan (Polairud, TNI, DKP Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa), serta melakukan penindakan hukum tegas sesuai undang-undang perikanan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menggunakan kompresor.

Rapat ini menjadi langkah konkret DPRD Sumbawa dalam mencari solusi komprehensif atas permasalahan lingkungan dan sosial di Teluk Saleh, menyeimbangkan antara perlindungan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan. (AM)

Foto Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Kepala Bapenda dan jajaran 

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat hearing pada Kamis, 24 Juli 2025, untuk mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merumuskan strategi peningkatannya. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., bersama Sekretaris Zohran, S.H., dan Anggota Muhammad Zain, S.I.P., ini menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agus Mustamin S.Sos.M.Si, serta perwakilan Samsat dan BKAD.

Sorotan Pajak Kendaraan: Potensi Miliar Rupiah Belum Tergali

Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, membuka rapat dengan menyoroti kesenjangan signifikan antara potensi pajak yang belum ditarik dengan target PAD. Dari total potensi pajak Rp116,8 miliar, dengan potensi opsen pajak daerah sebesar Rp77 miliar, realisasi Januari-Juli 2025 baru mencapai Rp15 miliar. "Potensinya Rp77 miliar, tapi targetnya cuma Rp31-35 miliar. Ini harus dievaluasi," tegas Wisma.

Wisma juga mempertanyakan dasar hukum penarikan pajak kendaraan plat merah dan pajak parkir. Ia menyoroti banyaknya kendaraan roda dua di perkampungan yang belum membayar pajak dan menanyakan kemungkinan program pemutihan. Data menunjukkan, dari 2.774 unit kendaraan dinas, 1.890 di antaranya belum membayar pajak.

Kepala Bapenda, Agus Mustamin, menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan, termasuk sosialisasi melalui agen dan media sosial untuk mendorong pembayaran pajak. Bapenda juga menganggarkan 3 unit komputer, HP, dan printer untuk memaksimalkan pelayanan. Strategi lain yang akan ditempuh adalah program Samsat Night dengan bonus souvenir dan doorprize untuk menarik wajib pajak, serta melacak kendaraan berplat luar yang seharusnya sudah balik nama ke Sumbawa (plat EA). Bapenda juga akan bersurat kepada Kepala Daerah dan Sekda untuk mendesak kepala dinas melunasi pajak kendaraan dinas.

Kritis Terhadap Sektor Lain: Sarang Walet hingga Perusahaan Tambang

Selain pajak kendaraan, Komisi II juga mengkritisi sektor PAD lainnya. Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2), pemutakhiran data terakhir dilakukan pada 2014, dan untuk pelaksanaannya harus menggunakan jasa apraisal. Sekretaris Komisi II, H Zohran, menanyakan mengapa pemutakhiran data tersebut belum dilakukan kembali.

Pajak sarang burung walet juga menjadi perhatian. Dari 98 wajib pajak yang terdata, banyak yang mengaku belum menjual hasil panennya. "Padahal sarang burung walet itu panennya per tiga bulan," bantah I Nyoman Wisma, meminta Bapenda untuk melakukan kontrol lebih ketat.

Anggota komisi II Muhammad Zain secara spesifik menyoroti kontribusi minim dari perusahaan besar seperti PT. SJR dan PT. Amman. "Keberadaan PT. SJR dan PT. Amman belum berdampak signifikan pada PAD," tegasnya. 

Demikian pula Potensi pajak hiburan (spa, karaoke, konser) dan pajak air tanah belum tergarap maksimal. Bapenda mengusulkan agar DPRD dan Pemda berkolaborasi mengarahkan pengadaan kendaraan perusahaan menggunakan plat Sumbawa agar pajak opsennya masuk ke kas daerah.

Memperkuat Sinergi dan Regulasi untuk PAD Optimal

Didalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi II Zohran memberikan beberapa saran penting diantaranya adalah melakukan evaluasi ulang Potensi Pajak agar target PAD lebih realistis, Tindak Lanjut Pajak Kendaraan dinas yang menunggak, Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet: Bapenda diminta meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak sarang burung walet. Sinergi Pajak dengan Perusahaan Besar. Diusulkan adanya kebijakan strategis agar perusahaan besar mendaftarkan kendaraan mereka di Sumbawa dan mengoptimalkan pajak lain, Komisi II akan mengkaji kemungkinan Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi pajak, termasuk jembatan timbang.

Dalam kesempatan itu Sekretaris Komisi II juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa untuk memudahkan penagihan pajak di lapangan, serta sinergi antara Bapenda, Aparat Penegak Hukum (APH), dan desa, dengan perbankan sebagai penghubung kuat, untuk menggali potensi pajak demi kesejahteraan masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id , 23 Juli 2025 – Dalam semangat menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini 23 Juli 2025 t, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H. hari ini menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan siswa-siswi SMAN 2 Sumbawa di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Kunjungan ini, yang turut didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, Ir. A. Yani, serta jajaran staf, menjadi momentum berharga untuk mempererat hubungan antara lembaga legislatif dan dunia pendidikan, sekaligus mengenalkan pendidikan politik sejak dini kepada generasi muda.

Kunjungan siswa SMAN 2 Sumbawa Besar ini terkait dengan rencana kegiatan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (PEMILOS) di sekolah mereka. Zulfikar Demitry, bersama Ir. A. Yani, Alwi Syahab, M.P. (Perencanaan Ahli Muda), dan Darmansyah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda), menyambut hangat para "adik-adik hebat" tersebut.

"Alhamdulillah, pagi ini diberi kesempatan bersilaturahim bersama adik-adik hebat dari SMAN 2 Sumbawa. Senang sekali bisa berbagi cerita, pengalaman, dan semangat bersama generasi muda calon pemimpin masa depan," ungkap Zulfikar Demitry dengan antusias. Ia berharap kunjungan ini akan menjadi pengalaman berkesan dan menambah inspirasi bagi para siswa untuk terus belajar dan berkarya. "Teruslah melangkah dengan semangat dan senyum! Ayo Jadi OrangBaik," tambahnya, memberikan motivasi.

Kunjungan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebuah bentuk pendidikan politik praktis. Para siswa diberi kesempatan untuk lebih dekat mengenal fungsi dan peran lembaga legislatif, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, bahkan di tingkat sekolah sekalipun. Hal ini selaras dengan semangat Hari Anak Nasional yang mendorong pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk dalam hal kepemimpinan dan berdemokrasi.

Melalui interaksi langsung ini, diharapkan para siswa SMAN 2 Sumbawa dapat memperoleh bekal pengetahuan dan inspirasi untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kemajuan daerah. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn.23 Juli 2025, hari ini menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-125 Tahun 2025 di Lapangan Desa Kalabeso, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, ini mengusung tema "Dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah," sebuah tema yang sangat sejalan dengan visi DPRD.

Sebagai perwakilan legislatif, saya melihat TMMD ini sebagai manifestasi nyata komitmen TNI dan Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pembangunan hingga ke pelosok desa. Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi sarana vital untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta membangun semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa, Bapak H. Mohamad Ansori, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini, menekankan bahwa TMMD adalah wujud konkret kolaborasi untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Beliau juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif, menjadikan momen ini sebagai sarana pembelajaran untuk membangun desa. Saya sangat sepakat dengan beliau bahwa TMMD tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air. Harapan Wakil Bupati agar program ini berlanjut ke seluruh desa di Sumbawa, membangun fisik, raga, dan jiwa masyarakat, patut kita dukung sepenuhnya.

Di sisi lain, Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Kav. Basofi Cahyowibowo, S.T., juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendukung TMMD. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat, serta membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di pedesaan. Sasarannya meliputi aspek fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, dan irigasi, serta aspek non-fisik seperti penyuluhan dan kolaborasi langsung dengan warga. Keterlibatan TNI secara langsung di lapangan akan memperkuat ikatan emosional dengan masyarakat, sehingga kemanunggalan TNI benar-benar dapat dirasakan.

"Saya optimis, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras yang terpancar dari seluruh elemen yang terlibat, pelaksanaan TMMD Reguler ke-125 ini dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di Desa Kalabeso. Ini adalah langkah maju yang sangat kami apresiasi dari DPRD dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa" pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id– Museum Bala Datu Ranga, sebuah museum baru yang tengah berinovasi, melakukan silaturahmi ke kantor DPRD Kabupaten Sumbawa pada Selasa pagi 22 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan menyampaikan aspirasi dan pandangan terkait pemajuan kebudayaan di Sumbawa, sekaligus mempresentasikan program-program publik unggulan mereka.

Pertemuan hangat yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua (Waka) III DPRD Kabupaten Sumbawa, Bapak Zulfikar Demitry, S.H., M.H.Kepala Museum Bala Datu Ranga, Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A., yang mengusulkan pertemuan ini, ditemani oleh tiga staf museum: Adminkeu, Edukator Museum, dan Penata Pameran Museum.

Pergeseran Paradigma Museum: Dari Koleksi ke Interaksi Budaya Komunitas

Yuli Andari Merdikaningtyas mengawali presentasinya dengan menjelaskan perubahan paradigma museum dalam tiga tahun terakhir. "Jika dulu, museum hanya berorientasi pada pengadaan dan pengelolaan koleksi, kini mulai bergeser kepada bagaimana publik atau khalayak dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diinisiasi museum," ujarnya.

Sebagai museum yang baru berusia tiga tahun, Museum Bala Datu Ranga mencoba melakoni paradigma baru ini. "Salah satu jawabannya adalah menciptakan program publik yang edukatif, atraktif, interaktif, dan inovatif," tambah Yuli, menekankan upaya untuk membuat museum kembali 'hidup' dan tidak lagi tampak 'bisu'.

Lima Program Unggulan Dorong Ekosistem Kebudayaan Lokal

Pada tahun 2025, dengan dukungan dari Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana, dan LPDP RI, Museum Bala Datu Ranga mengimplementasikan lima program publik utama:

1. Museum Bergerak

2. Belajar Bersama Seniman dan Praktisi di Museum

3. Podcast di Museum (PODEUM)

4. Sumbawa Heritage Walk (SHW)

5. Movie at the Museum

Kelima program ini dirancang dengan target sasaran yang berbeda namun saling bersinergi, dengan harapan menjadi embrio pembentukan ekosistem kebudayaan lokal di Sumbawa. Salah satu contoh adalah program "Movie at the Museum" yang pada 19 Juli lalu sukses mengangkat tema keberagaman melalui pemutaran film pendek karya pelajar Sumbawa.

Dukungan Penuh DPRD untuk Pelestarian Budaya

Mendengar pemaparan tersebut, Waka III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam. "Saya sangat senang dan menyampaikan terima kasih karena Museum Bala Datu Ranga menyampaikan pandangan-pandangannya tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, salah satunya kesenian tradisional dan perlindungan *heritage* di Sumbawa," tutur Zulfikar.

Ia menegaskan pentingnya inisiatif seperti ini. "Tidak banyak museum ada di Sumbawa, nah Museum Bala Datu Ranga hadir pada hari ini mengangkat topik obrolan yang sangat kami perlukan. Insya Allah saya akan mendukung semua program publik yang diinisiasi oleh Museum Bala Datu Ranga ini, karena menurut saya sangat sejalan dengan visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati yaitu pemajuan kebudayaan melalui peningkatan literasi budaya dan kualitas ekonomi masyarakat lokal," janjinya.

Kepala Museum Bala Datu Ranga sejalan dengan Waka III, menegaskan bahwa prinsip dari program publik ini adalah pelestarian budaya lokal, regenerasi pelaku seni dan pegiat budaya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi edukasi maupun kesejahteraan ekonomi.

Presentasi dan dengar pendapat ini menjadi langkah awal sinergi antara museum swasta dan pemerintah (eksekutif maupun legislatif) untuk melahirkan program publik yang berkelanjutan. Komitmen dan dukungan pendanaan dari pemerintah sangat besar artinya untuk pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana Museum Bala Datu Ranga ke depannya.

"Insya Allah akan kami dukung. Program bagus di bidang kebudayaan sangat jarang kita dengar, apalagi yang disampaikan oleh Museum Bala Datu Ranga ini sudah ada peta jalan yang jelas. Semoga bisa menjadi salah satu program unggulan daerah. Demi Pelestarian Budaya Sumbawa," pungkas Zulfikar Demitry, mengukuhkan komitmen DPRD terhadap pemajuan kebudayaan di Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id.Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa, Ida Rahayu, melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang membahas laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 serta penetapan Ranperda tersebut Senin 21 Juli 2025.

Dalam interupsinya, Ida Rahayu menyampaikan keprihatinannya terhadap progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa di wilayah Sering yang baru mencapai 37%. Menurutnya, sisa pembangunan sebesar 63% harus segera dirampungkan sebelum tahun 2026 untuk menghindari kegagalan memperoleh bantuan hibah alat kesehatan dari Pemerintah Pusat.

“Berdasarkan hasil konsultasi Fraksi PAN bulan lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB, ada bantuan hibah alat-alat medis canggih senilai Rp105 miliar yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk RSUD Sumbawa. Namun bantuan itu akan dibatalkan bila pembangunan fisik rumah sakit tidak rampung hingga 2026,” ujar Ida Rahayu di hadapan forum sidang.

Politisi PAN asal Daerah Pemilihan (Dapil) 4 ini mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih proaktif dalam mencari dukungan dana, baik melalui APBD Provinsi, APBN, maupun skema alternatif pembiayaan lainnya. Ia menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan lobi yang dimiliki Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, mengingat keberhasilan mereka sebelumnya dalam memperjuangkan pembangunan Jalan Batu Lanteh, Universitas Pertahanan, serta Sekolah Rakyat.

“Dengan kekuatan diplomasi dan jejaring nasional yang sudah terbukti, saya yakin Bupati dan Wabup mampu mencarikan solusi agar pembangunan RSUD ini tidak mangkrak,” tegasnya.

Selain menyoroti masalah pembangunan, Ida Rahayu juga menyinggung dampak lingkungan yang muncul akibat proyek RSUD tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebelum pembangunan dimulai, wilayah Sering memiliki sistem resapan air yang berfungsi baik. Namun kini, daerah tersebut rawan banjir setiap musim hujan akibat terganggunya jalur drainase.

“Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga lingkungan. Saya minta perhatian serius dari pemerintah terhadap saluran drainase di Sering agar masyarakat tidak terus menjadi korban banjir setiap tahun,” pungkasnya.

Interupsi Ida Rahayu mendapat perhatian sejumlah anggota dewan, dan diharapkan menjadi dorongan konkret bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam menyelamatkan potensi investasi sektor kesehatan senilai ratusan miliar rupiah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Sering. (am)

Soroti Optimalisasi Pendapatan, Kesiapan RS Sering, hingga Kelangkaan LPG

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Senin (21/7/2025) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda utama persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., ini turut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumbawa.

Pansus Apresiasi WTP, Desak Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Dalam laporannya, Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma SIP menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemda Sumbawa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. Namun, Pansus menegaskan pentingnya menindaklanjuti secara serius seluruh penyempurnaan dan rekomendasi BPK.

"Penyelesaian seluruh rekomendasi LHP BPK dengan Penguatan Sistem Pengendalian Internal melalui pembentukan Satgas Pengawasan APBD Lintas OPD adalah krusial," ujar Wisma , menekankan perlunya integrasi reformasi sistem audit internal dan penguatan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang independen dan proaktif dalam batas waktu 60 hari setelah LHP diterima.

Pansus secara mendalam mencermati realisasi APBD 2024 dan menyampaikan beberapa poin penting, baik di aspek keuangan maupun pelayanan publik:

A. Aspek Keuangan Daerah:

Optimalisasi Pendapatan Daerah:Pansus mendorong Pemda untuk melengkapi kebijakan akuntansi BLUD dan aset tetap, menyusun data potensi pendapatan daerah yang komprehensif, serta melengkapi SOP target pajak daerah. Pemutakhiran data PBB-P2, NJOP, pajak perhotelan, PBJT, serta mutasi kendaraan plat luar ke plat EA, didesak untuk memaksimalkan pendapatan. Langkah konkret berupa penerbitan SKPKB dan Surat Tagihan Denda Keterlambatan Pajak, perbaikan SPPT, serta pemeriksaan kepatuhan wajib pajak juga ditekankan.

Terhadap Perbaikan Pengelolaan Pasar dan Retribusi perlu Pembaruan Perjanjian Kerjasama (PKS) penyewa kios yang kadaluarsa dan penagihan retribusi pasar yang terhutang didesak. Begitu pula, retribusi parkir di tepi jalan umum harus sesuai ketentuan dan MoU pelayanan persampahan kebersihan dengan DLH harus diperbarui.

Pansus menyoroti pentingnya penataan administrasi kas harian, rekonsiliasi, serta percepatan inventarisasi aset tanah Pemda melalui sertifikasi dengan melibatkan Kejaksaan dan KPK. Penertiban aset Pemda yang digunakan masyarakat di sepanjang Jalan Samota juga menjadi perhatian.

Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas Illegal Logging di Batu Lanteh, Illegal Fishing di perairan Teluk Saleh, dan Illegal Mining didorong oleh pansus untuk diattensinsecara serius demi optimalisasi PAD dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta bagi hasil dari perusahaan tambang (PT AMNT, PT SJR, dll.).

Terhadap SILPA sebesar Rp93,48 miliar, Pansus berharap dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk program prioritas dan pembangunan langsung bagi masyarakat, serta mendorong evaluasi penyebab SILPA tinggi untuk perencanaan anggaran yang lebih presisi.

Pansus berharap pengelolaan aset daerah lebih optimal dan BUMD dapat berkontribusi positif signifikan terhadap pendapatan daerah. Khusus Perumdam Batulanteh, Pansus mendorong pengupayaan sumber air baku baru seperti SPAM Ai Ngelar untuk menjamin ketersediaan air bersih.

B. Aspek Pembangunan dan Pelayanan Publik:

Prioritas RSUD Sering: Pansus memandang penyelesaian fisik RSUD di Sering hingga 100% di tahun 2026 sebagai **SUPER PRIORITASagar dapat diresmikan pada 2027. Ini penting agar program SIHREN (hibah alat canggih senilai Rp105 miliar) tidak gagal didapatkan. Percepatan skema pembiayaan Non-APBD (APBN atau pinjaman daerah) dan strategi pengadaan alkes mendesak dilakukan. Pansus juga menekankan manajemen SDM yang proaktif untuk mencegah brain drain tenaga medis.

Terhadap Peningkatan Kualitas Puskesmas, Pemda diminta meningkatkan kualitas Puskesmas, terutama di wilayah terpencil, melalui ketersediaan air bersih, fasilitas dasar, dan pemenuhan tenaga medis dengan alokasi anggaran afirmatif.

Pansus menyambut baik rencana pembangunan tiga ruas jalan Inpres Daerah senilai Rp320 Miliar di wilayah Selatan Sumbawa. Namun, Pansus juga mendesak rehabilitasi jalan di kecamatan lain yang terisolir atau rusak parah (Ropang, Orong Telu, Sumbawa, Lape, Moyo Hilir, Alas, Buer, Labuhan Badas). Desakan juga disampaikan untuk komunikasi intens dengan Kementerian PUPR terkait Jalan Lingkar Utara Alas dan Jembatan Cinta yang ambruk.

Terhadap Proyek Conveyor PT. Amman, Pemda didorong bersikap tegas dan memiliki posisi tawar kuat dalam kajian manfaat dan risiko proyek conveyor PT. Amman di Dodo-Rinti, melibatkan masyarakat terdampak dan DPRD.

 Pansus meminta rehabilitasi dasar lantai Blok C Pasar Seketeng yang sering banjir dan pembangunan jembatan penghubung antar blok untuk optimalisasi pelayanan. Dualisme pengelolaan Pasar Alas juga perlu diselesaikan.

Perlindungan UMKM & Konsumen menjadi sorotan Pansus, Kebijakan terkait minimarket dan komitmen melindungi UMKM lokal melalui penertiban izin dan kewajiban penyediaan ruang produk lokal harus ketat dalam implementasi dan pengawasan.

Untuk Program pengentasan kemiskinan (termasuk ekstrem), stunting, dan Kabupaten Layak Anak perlu diperkuat melalui pemberdayaan, pelatihan keterampilan (BLK, SMK), akses permodalan (BUMDes, Koperasi), sinergi lintas OPD, dan penganggaran responsif anak.

Pansus mendorong gerakan bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, pemuda, dan masyarakat.

Penanganan Sampah,Pemda diminta membuat Master Plan Persampahan yang memadai mengingat luas wilayah dan produksi sampah yang besar.

Pengembangan Samota & Atlet, Pansus berharap percepatan pemanfaatan ruang Samota, termasuk Pembangunan *Sport Center untuk mendukung PON XXII Tahun 2028. Apresiasi dan dukungan juga diberikan kepada atlet berprestasi melalui peningkatan anggaran pembinaan dan insentif.

Untuk Pelestarian Cagar Budaya. Pansus menekankan pentingnya pendaftaran kembali bangunan dan situs cagar budaya serta menjadikannya objek destinasi wisata. Restorasi Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III atau Bala Putih juga diharapkan tuntas dan segera difungsikan.

Pansus mendorong pemenuhan ketersediaan meubelair dan ruang belajar pada tingkat SD dan SMP berdasarkan prioritas dan data Dapodik yang update.

Terhadap kelangkaan Gas LPG 3 KG, menjadi perhatian serius, Pansus merekomendasikan investigasi menyeluruh, penindakan tegas bagi agen penyalahguna, pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan koordinasi erat dengan Pertamina.

Dengan semangat kebersamaan, Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, demi mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini, Rabu 16 Juli 2025, menyambut hangat kedatangan Kapolres Sumbawa yang baru, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., M.Ik., beserta Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Kav. Basofi Cahyo Wibowo, S.T. Suasana penyambutan penuh keakraban ini ditandai dengan pengalungan cenderamata sebagai simbol selamat datang dan harapan terjalinnya kerja sama yang erat di Bumi, "Tana Sabalong Samalewa, Tana Intan Bulaeng".

Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada kedua pimpinan institusi keamanan tersebut. Beliau kemudian melantunkan pantun adat Lawas Samawa yang syarat makna, menggambarkan harapan besar akan sinergi yang kuat antara seluruh stakeholder di Sumbawa.

Makna Mendalam dalam Untaian Lawas Samawa

Nanang Nasiruddin melantunkan:

Sia Menir Saramba Den, Tumungselak Pagar Gali, Liuk Gili Sawer Mampes...

Rasate Sopo Nonda Len, Mara Terang Dadi Tali, Balontar Anam No Putis...

Terjemahan dan makna bebas dari pantun tersebut, seperti dijelaskan oleh Ketua DPRD, adalah:

"Institusi keamanan adalah penjamin hadirnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sosok pimpinan yang memiliki jiwa putih laksana melati, kehadirannya menebar aroma wangi yang mendamaikan tanah dan masyarakat Sumbawa. Hanya satu kata untuk kita semua adalah terbangunnya sinergitas yang kuat dan utuh seluruh stakeholder yang ada, laksana anyaman tali berpilin harus kuat tak mudah putus.Seiring juga dengan Lawas mana tau barang kayu lamen to senyaman ate nan si sanak prana."

Harapan Sinergi untuk Keamanan dan Kenyamanan Daerah

Pantun dan ungkapan lokal ini merefleksikan harapan besar DPRD agar kehadiran pimpinan baru di institusi kepolisian dan TNI dapat membawa suasana yang kondusif, nyaman, dan terus mempererat sinergi antara aparat keamanan dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyambutan hangat ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan kondisi yang stabil dan mendukung pembangunan daerah menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dengan Syaipul Arifsebagai juru bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat.

Apresiasi WTP, Namun Temuan BPK Wajib Ditindaklanjuti

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan (DPPP) mengawali pandangan umumnya dengan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan mengapresiasi penjelasan Bupati Sumbawa terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Fraksi DPPP mengakui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat) dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, Fraksi DPPP menegaskan bahwa predikat WTP yang menyertakan catatan-catatan penting dari BPK tidak boleh diabaikan. "Atas kejadian tersebut menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan DPRD," tegas Syaipul Arif. Fraksi DPPP secara lugas mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Daerah untuk memastikan tindak lanjut dari temuan BPK RI tersebut, agar tidak terulang lagi di tahun mendatang.

Sorotan Kritis dan Harapan Fraksi DPPP di Berbagai Sektor

Fraksi DPPP memandang bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar rutinitas penyampaian angka, melainkan bentuk tanggung jawab Bupati Sumbawa kepada seluruh masyarakat dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Fraksi mengharapkan Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi keterlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan belanja langsung dan tidak langsung.

Beberapa poin krusial yang disoroti Fraksi DPPP meliputi:

1. Bidang Pendidikan: Fraksi menyoroti permasalahan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang belum optimal. Meskipun ada jalur afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili, masih banyak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP terdekat sesuai domisili, seperti kasus di SMPN 1 Lab. Badas. Fraksi mendesak Bupati melalui dinas terkait untuk meninjau dan mengevaluasi kembali proses PSB yang sedang berlangsung agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala jarak atau biaya.

2. Bidang Kesehatan: Menekankan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan, Fraksi berharap fasilitas Puskesmas memadai, didukung tenaga medis kompeten, dan memastikan pelayanan kesehatan, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), menjadi perhatian serius. Ini termasuk ketersediaan air bersih dan tenaga medis terampil.

3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat:

Kelangkaan LPG 3 KG: Mengapresiasi rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) LPG 3 KG gabungan TNI-POLRI dan OPD terkait, Fraksi berharap Satgas ini dapat mempercepat penyaluran, mencegah spekulasi harga, dan meningkatkan transparansi.

Perhatian Atlet Berprestasi: Fraksi meminta Bupati untuk lebih memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Sumbawa di berbagai tingkatan, bukan hanya menuntut latihan keras tanpa memperhatikan pengorbanan mereka.

Pengelolaan Sampah: Menyoroti pemanfaatan TPA yang belum optimal dan masih banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan, Fraksi meminta ketegasan Pemkab kepada Kepala Desa untuk tidak membiarkan masyarakat membuang sampah sembarangan dan memfungsikan TPA yang sudah ada.

Penanggulangan Kebakaran: Dengan seringnya musibah kebakaran, Fraksi menilai perlu adanya upaya pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat dalam perlindungan bencana dengan fokus pada manajemen risiko, bukan hanya tanggap darurat, serta segera mendirikan Posko Siaga Damkar dengan fasilitas maksimal.

4. Bidang Infrastruktur: Fraksi mengapresiasi alokasi DAK Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp320 miliar untuk tiga ruas jalan di wilayah selatan (Batu Dulang–Tepal, Tepal-Batu Rotok, dan Lenangguar-Teladan). Namun, Fraksi DPPP mengingatkan agar Pemda juga memperhatikan serius kondisi jalan rusak parah di wilayah lain seperti Ropang, Orong Telu, Lape, dan Moyo Hilir. Fraksi meminta evaluasi kembali alokasi anggaran Rp320 miliar agar perbaikan jalan dapat dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan proporsional di seluruh wilayah yang membutuhkan, termasuk jalan dalam Kota Sumbawa Besar.

5. Bidang Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral:

Kontribusi PT. Sumbawa Jutaraya (PT. SJR): Fraksi mempertanyakan kontribusi, produksi, dan CSR PT. SJR yang beroperasi di Sumbawa, mendesak adanya dampak positif bagi masyarakat.

Pemberdayaan Pengusaha dan Tenaga Kerja Lokal: Fraksi menekankan Pemda harus menjadi fasilitator dan meminta komitmen perusahaan tambang untuk memberdayakan pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Sikap Tegas Terhadap PT. Amman Nusa Tenggara (PT. AMNT): Fraksi DPPP menegaskan Pemda Sumbawa harus bersikap tegas atas rencana PT. AMNT membangun conveyor menuju Batuhijau. Fraksi meminta Pemda memiliki daya tawar dan tidak serta merta menyetujui rencana yang dapat mengorbankan kepentingan masyarakat Sumbawa, serta memastikan kepentingan masyarakat dan perusahaan berada di titik tengah (balance). Fraksi juga menyayangkan Bupati Sumbawa yang belum mengambil sikap atas keberadaan perusahaan tambang di Dodo-Rinti.

Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mengajak seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan pembangunan daerah demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Fraksi berharap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui dan ditetapkan melalui rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa pada sidang-sidang lanjutan.

Pandangan umum Fraksi Demokrat PPP Pembangunan disampaikan oleh Ketua merangkap Anggota H. Zainuddin Sirat, Wakil Ketua merangkap Anggota Sri Wahyuni, S.AP., Sekretaris merangkap Anggota Syaipul Arif serta anggota Juliansyah, S.E., Sri Hastuti, dan Ahmad Nawawi. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dengan Sandi, S.Pd., M.Pd. bertindak sebagai juru bicara Fraksi Gelora.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan partai politik, pemuka agama dan masyarakat, tokoh wanita dan pemuda, insan pers, serta pimpinan lembaga pendidikan.

Apresiasi WTP dan Pertanyaan atas Serapan Anggaran

Mengawali pandangan umumnya, Fraksi Gelora menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa atas keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024. Prestasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kembali dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Mudah-mudahan semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan dijaga untuk masa yang akan datang," ungkap juru bicara Fraksi Gelora.

Namun, di tengah capaian tersebut, Fraksi Gelora juga menyoroti serapan anggaran yang masih sangat minim hingga bulan Juli (Triwulan III) Tahun 2025. Hal ini memicu pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terkait kendala yang terjadi.

Dukungan Ranperda dengan Catatan Kritis

Fraksi Partai Gelora menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, dengan beberapa pertimbangan utama terhadap Kinerja Keuangan Solid. Realisasi belanja mencapai 95,53% dengan SILPA Rp93,48 miliar menunjukkan efisiensi dan Akuntabilitas Terverifikasi.  Laporan keuangan telah diaudit BPK dengan opini WTP.

Meski demikian, Fraksi Gelora mengajukan beberapa catatan penting yang harus menjadi pertimbangan dan dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya Defisit Operasional: Terjadinya defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp108,61 miliar yang memerlukan penjelasan dan strategi perbaikannya.

Realisasi Belanja Modal Rendah: Hanya 9,42% (Rp188,06 miliar dari Rp205,70 miliar), berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur.

Belanja Tak Terduga, Realisasi hanya 41,69% (Rp4,55 miliar dari Rp10,93 miliar), menunjukkan lemahnya perencanaan kontinjensi.

Rekomendasi Spesifik dan Perbaikan Akuntabilitas

Berdasarkan catatan tersebut, Fraksi Gelora merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Optimalisasi SILPA untuk program prioritas tahun 2025.
2. Peningkatan kualitas Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)pada laporan-laporan berikutnya.Pemerintah wajib menyusun Corrective Action Plan untuk defisit operasional dan belanja modal.
3. Perbaikan sistem perencanaan belanja tak terduga melalui simulasi risiko yang lebih matang.
4. Penambahan lampiran analisis dampak defisit LO terhadap kesehatan fiskal daerah dalam penjelasan Ranperda.

Fraksi Gelora juga mendesak agar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dilengkapi dengan rencana pemulihan defisit dalam lampiran mencakup angka krusial, strategi penyampaian, dan dokumen pendukung terkait temuan BPK (LHP Nomor: 157.3/LHP/XIX.MTR/05/2025) jika ada keberatan substantif.

Untuk mendorong perbaikan sistem akuntabilitas, Fraksi Partai Gelora menekankan Penguatan Pengendalian Intern: Pembentukan Satgas Pengawasan APBD lintas OPD untuk audit internal berkala.

Transparansi Partisipatif: Publikasi dokumen CALK dalam format ringkas yang mudah dipahami masyarakat.

Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan akuntansi pemerintah berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk bendahara OPD, serta sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah oleh BPK.

Terakhir, terkait Rekomendasi BPK (LHP No. 157.B/2025), Fraksi Gelora mendesak implementasi 100% rekomendasi temuan audit sebelum 24 Desember 2025, dan publikasi progres tindak lanjut di website resmi Pemkab. Ini penting sebagai upaya pencegahan opini disclaimer di masa mendatang.

Pemandangan umum Fraksi Partai Gelora disampaikan oleh Ketua merangkap Anggota Kaharuddin Z Wakil Ketua merangkap Anggota Sandi, S.Pd., M.Pd., Sekretaris merangkap Anggota M. Taufik, S.H., dan Bendahara merangkap Anggota Abron Ishak, A.Md. (AM) 

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Senin 14 Juli 2025, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. ini bertempat di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretariat Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, serta berbagai pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat.

Apresiasi Opini WTP dan Tantangan ke Depan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa melalui juru bicaranya Syaifullah SPd.M.M.Inov mengawali pemandangan umumnya dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

"Ini menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik secara administratif sudah terpenuhi, pengelolaan keuangan daerah dapat diperhitungkan secara standar akuntansi pemerintah," ujar Syaiful. Fraksi PKB berharap ke depannya akan ada peningkatan yang lebih baik lagi dari segi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PKB menilai laporan pertanggungjawaban APBD 2024 sudah tersaji dengan baik, seiring dengan hasil audit BPK-RI yang teliti.

Catatan Kritis dan Rekomendasi Fraksi PKB

Meskipun mengapresiasi capaian WTP, Fraksi PKB juga menyampaikan beberapa catatan dan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk perbaikan di berbagai sektor diantaranya Optimalisasi Pendapatan Daerah. Fraksi PKB memandang perlu adanya langkah korektif dan inovatif terhadap tata kelola pajak dan retribusi, baik dari segi penambahan nilai maupun objek yang perlu ditata ulang sesuai kondisi saat ini dan mendatang.

Untuk Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance), Fraksi PKB menekankan pentingnya menerapkan merit system dalam penempatan dan penataan struktur pemerintahan. SKPD atau OPD diharapkan memahami dan mewujudkan visi misi pemerintah dengan pola kolaborasi dan koordinasi yang kuat untuk menjawab tantangan global.

Yang menarik terutama untuk Penanganan Pengangguran, nenyoroti peningkatan pengangguran pada tahun 2023, Fraksi PKB mengusulkan evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan dan potensi wilayah dalam penataan tata ruang. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dari segi SDM maupun sarana prasarana.

Terkini atas kegiatan Pertambangan Rakyat, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian matang dan terukur. Hal ini penting untuk menentukan kebijakan yang jelas, apakah akan dilegalkan dengan fasilitas perizinan atau ditertibkan.

Ketersediaan Pupuk dan Harga Produksi Pertanian juga menjadi sorotan. Sebagai lumbung pangan nasional, Fraksi PKB mendesak pemerintah mengintensifkan pengawasan di tingkat distributor maupun pengecer pupuk, serta memastikan kestabilan harga hasil produksi. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak terkait juga diusulkan.

Atas kelanjutan Pembangunan RSUD Sumbawa, Fraksi PKB mendesak percepatan pembangunan RSUD Sumbawa agar pelayanan kesehatan segera memadai dan terintegrasi, dengan target realisasi pembangunan secara utuh di tahun 2026.

Atas rencan Relokasi Rusa dan Konservasi rusa di kompleks pendopo bupati ke Pulau Moyo, Fraksi PKB meminta pemerintah memastikan kondisi habitat baru, termasuk kandang adaptasi, agar rusa dapat menyesuaikan diri dan tidak menjadi hewan buruan, mengingat penurunan populasi rusa yang signifikan.

Terhadap Restorasi Istana Bala Putih, Fraksi PKB berharap pemerintah segera memberikan attensi terhadap Istana Bala Putih, aset budaya yang terbakar pada tahun 2017 dan kini terbengkalai, sebagai simbol sejarah Kabupaten Sumbawa.

Mengenai investasi di kawasan Samota, khususnya lahan 70 hektar yang dibeli pemerintah seharga Rp50 miliar, Fraksi PKB menekankan perlunya kajian mendalam mengenai pemanfaatan tanah tersebut agar dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pembeliannya menggunakan dana pinjaman.

Permasalahan PPDB dan LPG 3 KG

Fraksi PKB juga meminta pemerintah dan OPD terkait untuk mengatasi masalah penerimaan siswa baru yang berulang setiap tahunnya, serta menertibkan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg dengan mendata pengecer di setiap pangkalan dan membentuk satgas yang efektif.

Fraksi PKB menyatakan sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun daerah melalui lobi program ke Pemerintah Pusat, dan berharap lebih banyak program pembangunan dapat diperoleh di masa mendatang.

Adapun Anggota Fraksi PKB adalah Sri Wahyuni selaku Ketua Fraksi dan Ridwan, S.P.M.Si selaku Sekretaris Fraksi, dengan Sukiman K., S.Pd.I. (Wakil Ketua) dan Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Bendahara Fraksi). (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., hari ini Selasa 15 Juli 2025 menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2030 yang berlangsung di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa. Kehadiran Zulfikar Demitry menegaskan dukungan legislatif terhadap peran strategis organisasi wanita dalam pembangunan daerah.

Pengukuhan pengurus GOW ini bertujuan utama untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Zulfikar Demitry dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar GOW dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

GOW sebagai Wadah Peningkatan Kapasitas dan Penyalur Aspirasi

Menurut Zulfikar Demitry, GOW memiliki peran krusial sebagai wadah bagi berbagai organisasi wanita dan penghubung antarlembaga perempuan di Kabupaten Sumbawa. Organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan profesional.

"GOW adalah tempat terhimpunnya organisasi wanita dan sebagai penghubung organisasi atau lembaga wanita lainnya. Ia berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan profesional perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang, serta sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi para anggotanya," jelas Zulfikar Demitry.

Tak lupa Zulfikar Demitry mengucapkan selamat kepada Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori dan seluruh pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2030 yang baru saja dikukuhkan.

"Selamat dan sukses atas Pengukuhan Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori dan seluruh Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumbawa Periode 2025-2030," ujarnya.

Ia menambahkan, "Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik lagi."

Zulfikar Demitry sangat berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan GOW dapat semakin kuat. "Semoga sinergi antara Pemerintah dan GOW Kabupaten Sumbawa semakin kuat dan amanah dapat terlaksana dengan baik, dengan dukungan semua pihak, wanita bersatu untuk ikut serta membangun daerah tercinta Kabupaten Sumbawa," tutupnya, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dan sejahtera. (am)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini (14/7)menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat penting ini berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran organisasi perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, organisasi politik, tokoh agama, masyarakat, wanita, LSM, dan insan pers.

Apresiasi Capaian WTP dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa melalui juru bicaranya H Jabir SPd. menyampaikan apresiasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Fraksi ini juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

"Ini merupakan bentuk keberhasilan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi Pemerintah Sumbawa untuk terus lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD di masa mendatang," ungkap Haji Jabir.

Meskipun demikian, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan beberapa catatan terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi bersama demi terwujudnya pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Sorotan pada Pendapatan Daerah, Belanja Modal, dan SILPA

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,109 triliun atau 99,76% dari target. Kelebihan realisasi PAD sebesar 107,25% patut diapresiasi, namun Fraksi menyoroti bahwa sumber PAD masih dominan berasal dari retribusi dan pajak rutin, belum dari perluasan basis usaha atau inovasi pendapatan.

"Masih minim terobosan daerah dalam membangun unit usaha milik daerah yang produktif. Sumber PAD masih belum berbasis pada ekspansi ekonomi baru. Kami mendorong Pemerintah Daerah lebih inovatif dalam membangun sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," tegas Jubir Fraksi PDI Perjuangan.

Terkait belanja daerah, Fraksi mencatat realisasi sebesar 95,53%, dengan serapan belanja modal hanya 91,42% dan belanja tidak terduga hanya 41,69%. Rendahnya serapan belanja modal mengindikasikan perencanaan fisik yang belum optimal dan potensi keterlambatan pelaksanaan proyek. Fraksi meminta evaluasi terhadap proyek infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu dan mendorong penguatan sistem pengendalian proyek lintas OPD.

Sementara itu, SILPA tahun 2024 tercatat sebesar Rp93,48 miliar. Angka ini dinilai cukup besar dan mengindikasikan adanya program yang tidak terealisasi penuh. Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa SILPA tidak boleh dijadikan kebiasaan tahunan dan mendorong evaluasi menyeluruh atas program yang tidak terserap maksimal.

Prioritas Program Strategis dan Infrastruktur Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya penjabaran capaian program prioritas daerah non-keuangan, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pertumbuhan ekonomi yang hanya 2,7%. Kondisi jalan tidak mantap yang masih di atas 60% juga menjadi perhatian serius. Fraksi menekankan bahwa LKPJ seharusnya juga memuat penilaian atas output dan dampak program terhadap masyarakat.

Sebagai usulan ke depan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal strategis diantaranya adalah Irigasi dan Jalan Usaha Tani Mantap. Memprioritaskan infrastruktur yang mencakup kebutuhan langsung rakyat tani, bukan hanya jalan antar-kota, dengan indikator kinerja "irigasi mantap" dan "jalan usaha tani mantap" dalam RPJMD 2025–2029.

Terhadap  Optimalisasi BUMD, Fraksi PDI Perjuangan meminta dilakukan evaluasi kontribusi BUMD terhadap PAD dan mempertimbangkan pembentukan unit usaha baru yang relevan dengan potensi lokal.

Demikian pula untuk stimulus Ekonomi Sektor Riil dan UMKM dengan merancang kebijakan afirmatif untuk sektor produktif rakyat, termasuk hilirisasi hasil pertanian dan kelautan, guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Terhadap Infrastruktur Berbasis Desa dan Kecamatan, mendorong penguatan program infrastruktur, termasuk jalan usaha tani dan jaringan irigasi mantap, agar pembangunan menyentuh masyarakat secara langsung.

Tak lupa PDI Perjuangan menyoroti Kabupaten Layak Anak. Mendorong integrasi program antar-OPD, penganggaran responsif anak, dan lahirnya Perda Layak Anak.

Fraksi PDI Perjuangan meminta refocusing anggaran yang lebih serius terhadap program pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan penguatan layanan dasar, bukan hanya bantuan konsumtif.

Ketegasan Terhadap Minimarket dan Perlindungan UMKM Lokal

Isu strategis lain yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah perizinan toko swalayan berjaring (minimarket) dan komitmen terhadap produk UMKM lokal. Fraksi mencatat banyak minimarket beroperasi tanpa perpanjangan izin, melanggar jam operasional, dan kurang berkontribusi dalam membina serta menjual produk lokal.

Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan:

1. Penegakan Aturan Pemerintah Daerah harus segera melakukan audit izin usaha seluruh minimarket dan menindak tegas yang tidak memenuhi kewajiban perpanjangan izin atau melanggar ketentuan zonasi dan waktu operasional.

1. Kemitraan UMKM. Mewajibkan setiap gerai minimarket menyediakan rak khusus untuk produk UMKM lokal dengan proporsi minimum 20%, serta aktif mendampingi pelaku UMKM dalam proses kurasi, packaging, hingga distribusi.

1. Revisi Regulasi.Mendorong revisi atau penguatan Perda dan Instruksi Bupati yang mengatur toko swalayan agar lebih adaptif dan menerbitkan aturan teknis pelaksanaan yang lebih detail dan mudah diawasi.

"Keberadaan toko swalayan harus sejalan dengan semangat ekonomi gotong royong, bukan menjadi alat dominasi pasar oleh korporasi besar yang meminggirkan pelaku usaha kecil," tutup Jubir Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menegaskan komitmen untuk mengawal pembangunan yang transparan, berpihak pada rakyat, dan berorientasi hasil nyata demi Sumbawa yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini (14/7) melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., ini berlangsung di Aula Utama Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam kesempatan ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat Pemda dan berbagai elemen masyarakat.

Fraksi PAN, melalui juru bicaranya Marliaten menyampaikan apresiasi atas penyampaian penjelasan Bupati Sumbawa terkait Raperda APBD 2024, serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, Fraksi PAN menegaskan bahwa opini WTP hanyalah indikator kepatuhan administratif, bukan tolok ukur mutlak keberhasilan kinerja pemerintahan.

"Kami berharap, forum ini tidak hanya menjadi ruang formalitas penyampaian pendapat, tetapi juga menjadi wadah produktif untuk membangun kesepahaman dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan," tegas Marliaten .

Cermati Pendapatan dan Kualitas Belanja Daerah

Fraksi PAN mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 99,76% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 107,25%. Meskipun mengapresiasi pencapaian ini, Fraksi PAN mempertanyakan apakah peningkatan PAD mencerminkan perbaikan nyata potensi ekonomi daerah atau hanya hasil penyesuaian target yang terlalu moderat. Fraksi PAN mendorong Pemda untuk berani menetapkan proyeksi yang lebih progresif dan disertai kebijakan optimalisasi nyata.

Terkait belanja daerah, dengan realisasi sebesar 95,53%, Fraksi PAN menilai serapan anggaran relatif baik. Namun, penyerapan anggaran harus dilihat dari sisi kualitas belanja, yaitu dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PAN secara khusus menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 41,69%. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan belanja darurat dan kemampuan merespons kondisi tak terduga seperti bencana alam atau krisis.

Fraksi PAN mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 mencapai Rp 93,48 miliar, angka yang cukup besar dan menunjukkan ketidakseimbangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Fraksi PAN meminta penjelasan rinci mengenai pemanfaatan strategis SILPA ini agar berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Laporan operasional yang mencatat defisit sebesar Rp 108,6 miliar juga menjadi perhatian. Fraksi PAN mendorong evaluasi komprehensif terhadap komponen beban operasional, khususnya belanja pegawai, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, untuk memastikan anggaran berfokus pada hal-hal produktif.

Meskipun apresiasi terhadap WTP telah disampaikan, Fraksi PAN meminta Pemda untuk secara terbuka menyampaikan jenis rekomendasi BPK yang masih dalam proses penyelesaian dan strategi untuk mempercepat tindak lanjutnya, demi membangun kepercayaan publik.

Prioritas Fraksi PAN: LPG Subsidi, Perlindungan Perempuan & Anak, Pajak Kendaraan, dan Infrastruktur Kritis

Selain aspek keuangan, Fraksi PAN juga menyuarakan beberapa polemik yang menjadi perhatian masyarakat diantaranya adalah 

terhadap ketersediaan LPG 3 Kg. Fraksi PAN menyoroti kelangkaan dan harga melambung LPG 3 Kg di tingkat pengecer, serta dugaan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Fraksi PAN menawarkan solusi Penambahan Jumlah Agen/Pangkalan terutama di desa berpenduduk padat, untuk mencegah monopoli dan memperlancar distribusi, Pendataan Ulang Penerima Subsidi, menyelaraskan data lokal dengan DTKS untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Distribusi Tertutup Bertahap, Pembelian hanya dilayani bagi warga terdaftar di DTKS dengan menunjukkan KTP/kartu penerima manfaat dan Pengawasan Bersama yang Terintegrasi: 

Fraksi PAN mengapresiasi pembentukan Satgas LPG 3 Kg namun menekankan aksi pengawasan langsung, penerimaan laporan cepat tanggap, tindakan tegas terhadap pelanggaran, dan pelibatan resmi aparat desa, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas dalam struktur kerja Satgas.

Demikian pula Perlindungan Perempuan dan Anak. Fraksi PAN mengusulkan perluasan cakupan Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hingga tingkat desa/kelurahan, serta kerja sama Dinas P2KBP3A dengan Diskoperindag untuk pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi perempuan rentan.

Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mendesak Pemda menyusun mekanisme penyusutan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berdasarkan usia kendaraan sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2025. Fraksi PAN menilai penerapan tarif PKB yang sama untuk kendaraan baru dan lama tidak adil, memberatkan masyarakat, dan dapat menurunkan kepatuhan pajak.

Ada juga beberapa aspirasi masyarakat yakni Perbaikan Jembatan Cinta Alas. Fraksi PAN menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi Jembatan Cinta yang menghubungkan Desa Kalimango dan Desa Luar, Kecamatan Alas, yang masih rusak parah sejak Februari 2022. Jembatan ini adalah akses vital bagi masyarakat dan anak sekolah. Fraksi PAN merekomendasikan pembangunan ulang dengan perencanaan teknis yang matang, alokasi anggaran khusus, pelibatan masyarakat, dan integrasi dengan pengembangan wisata desa.

Penertiban Minimarket Berjaringan Nasional juga menjadi sorotan. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap toko swalayan berjejaring yang sudah beroperasi dan meminta Pemda untuk konsisten mengimplementasikan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghentian sementara penerbitan izin usaha minimarket berjejaring nasional.

Mengakhiri pemandangan umum, Fraksi PAN menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan bahwa seluruh masukan, koreksi, dan evaluasi yang disampaikan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa.

Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya H.Zohran SH., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 23 Mei 2025. "Semoga opini WTP dapat dipertahankan selama 5 tahun pemerintahan Jarot–Ansori," ujar perwakilan Fraksi NasDem.

Dalam pandangan umum, Fraksi NasDem memberikan catatan terhadap penjelasan Bupati Sumbawa terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Fraksi NasDem menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp275.567.025.591,64 atau 107,25% dari target. Fraksi ini mendukung penuh rencana pemerintah Jarot–Ansori untuk meningkatkan PAD sebesar 10% setiap tahunnya, seraya meyakini potensi PAD masih lebih besar dari target yang ada. Oleh karena itu, Fraksi NasDem meminta agar target PAD tahun 2025, yang tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp235.721.178.799,00, dapat disesuaikan dan dinaikkan agar mendekati realisasi tahun 2024.

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa yang masih tergolong "rendah" (0,941) berdasarkan PMK RI Nomor 65 Tahun 2024. Fraksi NasDem berharap kapasitas fiskal dapat "naik kelas" dari "rendah" menjadi "sedang" atau "tinggi" sebagai indikator kemandirian dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan Pembangunan Jalan Agrowisata dengan Catatan Lingkungan

Terkait belanja daerah, Fraksi NasDem menilai realisasinya secara umum sudah baik dan berharap alokasinya benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi NasDem mendukung rencana Pemerintah Daerah untuk membangun jalan Inpres di Kecamatan Batulanteh dan Lenangguar, meliputi ruas jalan Batudulang–Tepal, Tepal–Baturotok, dan Lenangguar–Teladan. Pembangunan akses jalan di dataran tinggi ini diyakini akan menunjang pengembangan agrowisata.

Namun, Fraksi NasDem memberikan catatan penting agar akses jalan tersebut tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penebangan pohon secara ilegal (illegal logging). "Kejadian berulang ulang, di lokasi yang hampir berdekatan, di dusun Punik Desa Batudulang, bahkan sekarang lebih mengerikan, yaitu pembuatan jalan di dalam kawasan hutan menggunakan alat berat, yang entah tujuannya apa dan alat beratnyapun sudah tidak ada lokasi, tetapi jalan nya sudah jadi" imbuh Haji Zohran Orek. Fraksi NasDem mengingatkan bahwa dataran tinggi merupakan wilayah resapan hujan yang krusial untuk mengisi sumber air bawah tanah dan mengurangi risiko banjir di daerah dataran rendah.

Mengakhiri pandangan umumnya Fraksi Partai NasDem mengapresiasi capaian kinerja APBD tahun 2024 dan berharap pemerintah daerah terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran demi pencapaian target dan tujuan pembangunan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., ini berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa Senin 14 Juli 2025.

Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.

Apresiasi Atas Opini WTP dan Tata Kelola Keuangan

Melalui juru bicaranya Andi Rusni SE.MM, Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya pemerintahan Jarot-Ansori, atas perbaikan tata kelola APBD yang berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terkait laporan APBD 2024, Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah yang mencapai 99,76%. Fraksi Gerindra juga mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target, yaitu 107,25%. Namun, Fraksi Gerindra menekankan agar ke depannya penetapan target PAD dan APBD dapat lebih rasional, realistis, dan proporsional.

Meski mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan, Fraksi Gerindra memberikan catatan kritis, terutama terkait Belanja Tidak Terduga (BTT). Dari alokasi Rp 10,93 miliar, realisasinya hanya 41,69% atau Rp 4,55 miliar, menyisakan anggaran yang signifikan sebesar Rp 6,37 miliar.

Fraksi Gerindra mempertanyakan mengapa anggaran BTT tidak terserap maksimal, mengingat banyaknya kasus bencana yang terjadi. "Kami berharap di Pemerintahan Jarot-Ansori ke depan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan rakyat," ujar Andis akrab disapa Jubir  Fraksi Gerindra, menyinggung kasus bencana banjir di Nijang dan Sering yang belum mendapatkan perhatian maksimal.

Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa program daerah yang perlu menjadi atensi Pemda diantaranya Pembangunan Infrastruktur Jalan: Mendorong kelanjutan pembangunan jalan penghubung Desa Pelat dan Desa Kelungkung (hotmix dari Dusun Uma Buntar ke Kelungkung), peningkatan jalan Dusun Sampa Brang ke Sampa Ai Ngelar, serta perbaikan jalan Simpang Langam menuju Desa Pungkit dan Desa Mama yang rusak parah.

Terhadap akses air bersih.Fraksi Gerindra meminta perhatian khusus untuk penyediaan sumur bor dalam di Dusun Sampar Maras, Desa Labuhan Badas, sesuai janji politik.

Demikian pula Penerangan Jalan dan Toilet Umum. Mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan di daerah rawan kejahatan dan pembangunan fasilitas toilet umum di taman-taman kota (Lapangan Pahlawan, Kerato, Pertokoan, Unter Katimes, Genang-Genis).

Terhadap Ketersediaan LPG 3 Kg. Fraksi Gerindra meminta langkah tegas Pemda terhadap agen dan pangkalan nakal yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga LPG 3 Kg, bahkan merekomendasikan pencabutan izin operasional bagi yang terbukti melanggar.

Terkait Infrastruktur Kesehatan Pulau Medang Juga mendesak pembangunan Puskesmas Unit III di Pulau Medang untuk memudahkan akses kesehatan masyarakat, mengingat kesulitan akses menuju Puskesmas Unit I dan Unit II saat cuaca buruk.

Terhadap realisasi bantuan alsintan, mempertanyakan penumpukan dan belum tersalurkannya bantuan hibah Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada kelompok penerima.

Infrastruktur Pendidikan dan Pemekaran Wilayah,.mendesak pembangunan Sekolah Dasar di jalur lintas Sumbawa-Moyo, serta merealisasikan pemekaran Pulau Medang dan Pulau Moyo menjadi kecamatan tersendiri, termasuk pemekaran Desa Labuhan Sumbawa dan Desa Labuhan Badas, serta Desa Senawang.

Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pandangan umum ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat penting ini berlangsung pada Senin (14/7/2025) di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

Apresiasi Atas Kinerja APBD dan Opini WTP

Dalam pandangan umumnya, melalui juru bicaranya Muhammad Zain SIP, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan APBD tahun 2024.

"Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 107,25% dari target, sebagai wujud kinerja optimal Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah," ujar Rozy akrab disapa jubir partai Golkar.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mencatat positif realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai 99,76% dari target, serta menyambut baik capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang kembali diraih berdasarkan audit BPK. Realisasi belanja daerah sebesar 95,53%, khususnya belanja operasi dan transfer yang tinggi, turut diapresiasi karena mendukung kelancaran program dan pelayanan publik.

Fraksi Golkar juga mengapresiasi adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 93,48 miliar, yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat APBD tahun berikutnya. Fraksi Golkar mendorong Pemda untuk terus meningkatkan pengendalian internal, pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memperkuat sinergi dengan semua pihak demi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik.

Fraksi Partai Golkar secara resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan berikutnya.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan beberapa catatan krusial yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Salah satu sorotan utama adalah mengenai ketegasan Pemda Sumbawa dalam melaksanakan Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Baru Terhadap Toko Ritel Modern Berjaring Nasional (Indomaret dan Alfamart).

"Kami mengharapkan adanya revisi Peraturan Daerah tentang Toko Ritel Modern Berjejaring Nasional yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, yang telah mematikan usaha kios dan toko-toko tradisional," tegas Rozi .

Fraksi Partai Golkar berharap catatan-catatan ini bukan dimaknai sebagai penolakan, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. Fraksi Golkar menyatakan akan tetap bersikap kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Senin 14 Juli 2025 menggelar Rapat Paripurna yang berfokus pada Pandangan Umum Fraksi Fraksi Dewan. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa. Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa **Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta jajaran Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Badan, Camat, Lurah, Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, dan berbagai tokoh masyarakat.

Apresiasi dan Sorotan Fraksi PKS terhadap Kinerja APBD 2024

Melalui juru bicaranya H Andi Mappeleppui, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa atas pidato penjelasan mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Fraksi PKS menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan aplikasi sistem akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, serta sarana evaluasi kinerja program pembangunan daerah.

Meskipun secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan efektivitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak yang melampaui target (naik 115,04% dari proyeksi Rp 48,23 miliar menjadi Rp 55,49 miliar), Fraksi PKS menyoroti beberapa poin penting diantaranya penurunan retribusi daerah. Terjadi penurunan realisasi retribusi daerah dari proyeksi Rp 11 miliar menjadi Rp 10 miliar (turun 89,88%).

Terhadap metode penetapan proyeksi pendapatan Fraksi PKS mempertanyakan metode penetapan target pendapatan tahun 2024 yang dinilai tidak mengacu pada realisasi tahun sebelumnya atau potensi sebenarnya, sehingga terkesan capaiannya melebihi target. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai hal ini.

H. Andi Mappeleppui menyampaikan bahwa ada Fluktuasi Dana Insentif Daerah (DID). Terjadi penurunan penerimaan DID pada tahun 2024 menjadi Rp 5,75 miliar, setelah sempat naik pada tahun 2023. Fraksi PKS meminta rencana aksi Pemda agar dapat memperoleh DID yang lebih besar di masa mendatang, serta meminta Sekretaris Daerah untuk mengawal tim terkait.

Demikian pula terhadap Retribusi Pasar: Realisasi retribusi pasar hanya mencapai 50,96% dari target, khususnya Pasar Seketeng dan Pasar Alas. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan didorong untuk mencari solusi agar pasar-pasar tersebut dapat lebih mendorong kenaikan PAD.

Terkait belanja modal, Fraksi PKS menyoroti sisa anggaran sebesar Rp 17,65 miliar atau 8,58% yang tidak terealisasi dari total alokasi Rp 205,7 miliar, dan meminta penjelasan mengapa hal ini terjadi.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari BPK RI, Fraksi PKS mengingatkan bahwa masih terdapat temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) internal. Fraksi PKS meminta detail temuan yang belum ditindaklanjuti serta rencana aksi Pemda untuk segera menuntaskan penyelesaiannya.

Sorotan pada Tata Kelola Pasar, LPG Subsidi, hingga Infrastruktur Jalan

Selain aspek keuangan, Fraksi PKS juga memberikan masukan dan tanggapan pada beberapa hal strategis yakni Pengelolaan Pasar Alas: Mendesak Pemda untuk merapikan pengelolaan Pasar Alas yang dinilai carut-marut akibat dualisme pengelola (BUMDes Desa Dalam untuk wilayah luar, dan Pemda untuk wilayah dalam). Kondisi ini menyebabkan banyak kios di dalam pasar sepi dan maraknya kehilangan barang tanpa penanggung jawab jelas. Fraksi PKS merekomendasikan pengembalian pengelolaan pasar Alas kepada pengelola tunggal.

Fraksi PKS Meminta Pemda untuk mengambil tindakan serius terhadap kelangkaan dan pelanggaran yang dilakukan agen maupun pengecer LPG bersubsidi yang semakin masif. 

Ada aspirasi masyarakat agar ada Pembangunan Pasar Rakyat Moyo Hulu. Mendesak Pemda untuk segera membangun pasar rakyat di Kecamatan Moyo Hulu, di lahan milik Pemda di Desa Leseng Dusun Bina Karya, sesuai aspirasi masyarakat.

Inventarisasi Aset Tanah Pemda. Mendorong Pemda untuk menginventarisir aset tanah milik Pemda dan menerbitkan sertifikat hak milik guna mencegah pengakuan dari pihak lain.

Mutasi dan Rotasi Jabatan ASN

Fraksi PKS mengharapkan Pemda segera melakukan mutasi dan rotasi jabatan ASN secara profesional dan proporsional untuk memotivasi kinerja dan menciptakan suasana kerja baru.

Meminta Pemda untuk serius memperbaiki dan memperlebar jalan lintas Kebayan-Simpang Boak yang saat ini rusak dan sempit, mengingat intensitas pengguna jalan yang semakin ramai dan demi menghindari kontribusi pemerintah terhadap kecelakaan lalu lintas.

Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan ini dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Adapun Anggota Fraksi PKS adalah KETUA : Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, Wakil Ketua : Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Sekretaris : H. andi mappeleppui, Anggota-anggota : Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, ,Ema Yuniarti, Alen Taryadi, S.H.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penuh pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125. Kehadiran Gitta Liesbano di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-125 di Makodim 1607/Sumbawa, Kamis, (10/7) menunjukkan sinergi kuat antara DPRD, TNI, dan Pemerintah Daerah untuk kemajuan desa.

"Rakornis TMMD ke-125 ini sangat vital. Ini adalah langkah awal perencanaan yang matang untuk memastikan program TMMD dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat," ujar Gitta Liesbano yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sumbawa.

Gitta Liesbano menjelaskan, TMMD adalah program terpadu yang sarat makna. "Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga perwujudan nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. TMMD adalah kolaborasi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan," tegasnya.

Rakornis ini menjadi forum penting untuk membahas secara rinci sasaran program, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sasaran fisik mencakup pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, sasaran non-fisik meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan beragam inisiatif sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa.

Dengan perencanaan yang matang melalui Rakornis TMMD ke-125 ini, Gitta Liesbano optimis program ini akan membawa perubahan signifikan. "Diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di wilayah sasaran," katanya. "Sinergi antara semua pihak menjadi kunci agar tujuan utama TMMD, yaitu membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, benar-benar tercapai."

Kehadiran DPRD dalam setiap tahapan TMMD menjadi bentuk pengawasan dan dukungan aktif agar setiap program yang digulirkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id- Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus digalakkan di Kabupaten Sumbawa. Kemarin Rabu (9/7) penanaman jagung serentak di lahan Perhutanan Sosial dilaksanakan di Reban Sara, Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2025.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P., yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, turut hadir dan memberikan dukungannya secara langsung di lokasi penanaman (depan pintu selatan kediaman Jamaluddin Malik/JM).

Hadir Forkopimda Sumbawa, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan OPD terkait.

Wisma menegaskan bahwa jagung adalah komoditas penting yang berperan sebagai sumber pangan dan pakan ternak. Oleh karena itu, peningkatan produksinya menjadi sangat krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Penanaman jagung merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia, terutama dalam rangka mencapai target tahun 2025," ujar I Nyoman Wisma yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Kemudian harapnya, dengan adanya program penanaman serentak dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan dan mandiri pada tahun 2025 dan seterusnya. Kegiatan ini menandai komitmen serius Kabupaten Sumbawa dalam berkontribusi pada pencapaian target nasional tersebut. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Rahim meninjau sekolah yang terdampak banjir di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Sekolah itu antara lainnya TK Aisyiyah 7 dan SD Aisyiyah. Bram akrabnya ia disapa mengaku prihatin atas luputnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemkot Mataram.

Ini lantaran dinilai tidak menaruh perhatian pada sekolah satu atap tersebut. Padahal, semua ruangan kelas, musholla dan halaman sekolah nampak jelas ikut terendam banjir.

“Kenapa saya datang kemari. Karena sekolah ini luput dari perhatian pemda. Makanya, saya datang untuk melihat sejauh mana genangan banjir yang membuat sekolah ini terendam hingga kini,” ujarnya, kemarin.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu bahwa, dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukannya justru drainase di sekolah itu tidak ada. Parahnya lagi, ungkap dia, sumur resapan yang ada tidak berfungsi maksimal.

Karena itu, diperlukan normaliasai atas kondisi lingkungan sekolah tersebut. Menyikapi hal itu, Abdul Rahim mengaku akan berupaya memperjuangkan sumur resapan bisa normal.

“Saya akan perjuangkan sumur resapan bisa normal kembali. Tadi saya sudah minta pada ibu guru agar segera membuat usulan program ke saya untuk di anggarkan di APBD 2026,” terang Abdul Rahim.

Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu lantas meminta Dinas PUPR NTB untuk melakukan perbaikan terhadap saluran irigasi yang berada di depan sekolah. “Minimal harus ada pengerukan secara rutin,” katanya.

“Ini saya lihat, saluran irigasi utama malah dangkal akibat banyak sampah yang menggenang,” imbuh Abdul Rahim menyayangkan. Selain meninjau sekolah, dirinya juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada pihak sekolah.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap nasib sekolah dan warga yang terdampak banjir,” katanya. Pihak sekolah pun mengapresiasi kepedulian anggota DPRD. Pasalnya, sejak minggu lalu, telah bergerak nyata membantu pihak sekolah.

Mulai dari halaman, ruang kelas, hingga musholla yang terendam banjir sempat dilakukan penyedotan. Karena hal itu dinilai mengganggu aktivitas pendaftaran siswa baru.

“Kita apresiasi, termasuk penyedotan yang dilakukan untuk membuang air, sehingga halaman dan ruang kelas menjadi surut,” ujar Imah perwakilan guru setempat kepada wartawan.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melaporkan sebanyak 7.676 kepala keluarga atau setara 30.681 jiwa terdampak bencana banjir akibat hujan yang melanda Kota Mataram dan daerah sekitarnya.

Kepala BPBD NTB Ahmadi mengatakan, ada enam kecamatan di Kota Mataram yang terdampak banjir, yakni Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan.

“Korban luka-luka sebanyak 15 jiwa dan korban mengungsi ada 520 jiwa. Sedangkan, korban meninggal dunia dan korban hilang masih dalam proses pendataan,” ujarnya.

Ahmadi menjelaskan, sungai-sungai yang mengalir di Kota Mataram meluap dan merendam pemukiman penduduk akibat hujan intensitas sedang hingga lebat pada Minggu (6/7) mulai pukul 14.00 Wita sampai sore.

“Peristiwa itu menyebabkan puluhan mobil terseret banjir, pohon tumbang, dan tembok keliling tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Sandubaya roboh ke arah jalan. “Kondisi saat ini sudah kondusif. Tim gabungan bersama saat ini sedang melakukan pembersihan material sisa banjir,” pungkasnya. (AM/ Boby) 

Mataram, Amarmedia.co.id – Musibah banjir yang melanda Kota Mataram baru-baru ini telah menyentuh hati banyak pihak, termasuk jajaran legislatif di Kabupaten Sumbawa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes dan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan belasungkawa mendalam dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu membantu korban banjir agar Mataram dapat segera pulih.

"Hati kita semua tergerak oleh musibah banjir yang baru-baru ini melanda saudara-saudara kita di Kota Mataram. Curah hujan ekstrem dan kondisi lingkungan yang tak menentu telah menyebabkan sebagian wilayah kota terendam, meninggalkan jejak genangan, kerusakan rumah, hingga kerugian materil yang tak sedikit," ujar H.M. Berlian Rayes.

Sebagai sesama anak bangsa, ia menegaskan bahwa sudah saatnya untuk mengulurkan tangan. "Duka yang dirasakan Mataram adalah duka kita bersama. Mereka kini membutuhkan lebih dari sekadar simpati; mereka butuh aksi nyata untuk bisa bangkit dan membangun kembali kehidupan yang terenggut bencana," tambahnya.

Saat ini, banyak warga Mataram yang terpaksa mengungsi, kehilangan harta benda, dan menghadapi ketidakpastian. Kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihanmenjadi sangat mendesak. Lebih dari itu, mereka butuh dukungan moral dan semangat bahwa mereka tidak sendiri.

"Mari kita tunjukkan solidaritas dan kepedulian. Setiap bantuan, sekecil apa pun, akan menjadi cahaya harapan bagi mereka yang kini tengah berjuang," seru H.M. Berlian Rayes.

H.M. Berlian Rayes menggarisbawahi berbagai cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan Mataram diantaranya Donasi Finansial. "Salurkan bantuan Anda melalui lembaga-lembaga kemanusiaan terpercaya, badan amil zakat, atau rekening donasi resmi yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi relawan. Dana ini sangat vital untuk pembelian kebutuhan darurat dan perbaikan infrastruktur" ujarnya.

Demikian pula bisa Donasi Barang Kumpulkan pakaian layak pakai, selimut, handuk, perlengkapan bayi, alat salat, atau bahan makanan pokok yang tidak mudah rusak. Pastikan barang-barang yang didonasikan dalam kondisi baik dan bersih.

Menjadi Relawan.Jika Anda memiliki waktu dan tenaga, bergabunglah dengan tim relawan yang bertugas di lokasi bencana. Bantuan Anda dalam distribusi logistik, pembersihan, atau pendampingan psikososial akan sangat berarti.

Dukungan Moril dan Doa.Bagi yang tidak bisa memberikan bantuan secara fisik atau materi, doakan selalu agar para korban diberikan kesabaran, kekuatan, dan kemudahan dalam menghadapi ujian ini. Sebarkan informasi yang benar dan positif untuk menghindari kepanikan.

"Mari bersama-sama kita wujudkan semangat gotong royong dan kemanusiaan. Sumbangsih kita hari ini akan menjadi fondasi bagi kebangkitan Mataram yang lebih kuat dan tangguh di masa depan," pungkas H.M. Berlian Rayes. (AM)

DPRD: Kebutuhan LPG 3 Kg Meluas, Kuota Sumbawa Jauh di Bawah Standar

Rozy menegaskan bahwa kuota LPG 3 kg yang ada saat ini sudah tidak layak dipertahankan. Ia menjelaskan, penggunaan gas melon tidak lagi terbatas pada masyarakat miskin, tetapi juga telah merambah sektor produktif seperti nelayan yang memakai gas untuk perahu dan petani untuk mesin pompa air. Selain itu, UMKM kini membutuhkan lebih banyak tabung, dan pertumbuhan populasi di tengah pembangunan perumahan baru seperti Baiti Jannati dan Kerato Asri Residence Samota semakin meningkatkan permintaan.

Rozy menyoroti perbandingan kuota yang timpang dengan Kota Mataram. "Seperti contoh tetangga kita di Kota Mataram dengan jumlah penduduk 441.147 jiwa, kuotanya 18.839 metrik ton. Sementara di Kabupaten Sumbawa dengan jumlah penduduk yang lebih besar, 526.000-an jiwa, jumlah gas yang sekarang hanya 12 metrik ton. Ini berbanding terbalik," paparnya.

Kondisi ini semakin parah setelah kuota Sumbawa justru dikurangi dari 12 metrik ton (sekitar 4,3 juta tabung) menjadi 11 metrik ton. "Pada saat kuota masih 12 metrik ton saja masih kurang, apalagi dikurangi jadi 11 metrik ton," keluh Rozy, seraya menambahkan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Ropang, pangkalan gas bahkan sudah tidak ada sama sekali.

Menurut Rozy, solusi mendesak bukan sekadar sidak, melainkan penambahan kuota yang harus diperjuangkan oleh Pemda ke pemerintah pusat.

Pemkab Akui Penurunan Kuota dan Permainan Harga Pengecer

Menanggapi keluhan masyarakat dan desakan DPRD,Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Khairuddin mengungkapkan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi dan penurunan kuota.

"Berdasarkan kuota tahun 2025, Kabupaten Sumbawa hanya mendapatkan 11.596 metrik ton atau setara 3.865.333 tabung. Angka ini menurun dari tahun 2024 yang mencapai 12.194 metrik ton atau sekitar 4 juta tabung," jelas Khairuddin. Penurunan ini, katanya, diakibatkan oleh proses verifikasi dan konversi data penerima manfaat yang dianggap belum merata.

Khairuddin juga mengakui adanya "permainan harga oleh pengecer" yang membuat harga gas melon melonjak di tingkat masyarakat, meskipun agen dan pangkalan resmi memiliki batas harga. Pemerintah telah berulang kali mengingatkan agen dan pangkalan, bahkan Pertamina tak segan memotong kuota jika terbukti ada pelanggaran, seperti kasus salah satu agen yang dikurangi jatahnya 560 tabung.

Pemkab Sumbawa telah mengajukan surat permohonan penambahan kuota kepada Kementerian ESDM. Namun, hingga kini belum ada kepastian karena kuota nasional sudah dibagi rata. Meski begitu, Khairuddin memastikan Bupati dan Wakil Bupati akan terus melakukan follow-up agar kebutuhan elpiji subsidi masyarakat bisa terpenuhi secara adil dan merata.

"Kita akan tetap kawal dan pantau distribusi gas melon ini agar tidak terus jadi polemik di tengah masyarakat," tegas Khairuddin. (AM)

Komitmen Rp330 Miliar untuk Infrastruktur Jalan Batulanteh dan Dua Lokasi 'Sekolah Rakyat' Terwujud

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Upaya keras Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mulai membuahkan hasil signifikan. Andi Rusni, S.E., M.M-Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa, menyampaikan apresiasi tinggi atas pencapaian Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur dan program pendidikan bagi masyarakat Sumbawa.

Terobosan Anggaran Rp330 Miliar untuk Tiga Ruas Jalan Strategis

Andi Rusni secara khusus menyoroti keberhasilan Bupati Jarot dalam mengamankan alokasi anggaran dari Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan. "Kami memberikan apresiasi dan juga sekaligus ucapan terima kasih kepada Bupati Sumbawa bersama Wakil Bupati dan jajaran pemerintah daerah atas pencapaian dan usaha yang dilakukan sehingga upaya pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Batulanteh dan Kecamatan Orong Telu itu telah menemukan titik terang," ujar Andi Rusni Senin 7 Juli 2025

Ia mengungkapkan, tiga dari empat ruas jalan yang diusulkan dan diperjuangkan Bupati Sumbawa ke Kementerian PUPR telah disetujui sebanyak 3 ruas jalan dengan Anggaran dengan total nilai Rp330 miliar ini akan dialokasikan, diperkirakan pada tahun 2025 atau 2026. Angka ini dinilai sangat besar mengingat kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur secara nasional.

Tiga ruas jalan yang akan ditingkatkan adalah Ruas Jalan Batu Dulang-Tepal, Peningkatan jalan akan mencakup jalur ekstrem seperti Peruak Tereng. Ruas Jalan Tepal-Batu Rotok: Kondisi jalan yang saat ini masih berupa jalan tanah akan ditingkatkan, kemungkinan melalui jalur milik masyarakat/kebun, sehingga membutuhkan dukungan penuh dari warga.Dan Ruas Jalan Lenangguar-Teladan di wilayah Kecamatan Orong Telu.

"Apresiasi ini bukan sesuatu yang berlebihan. Belum enam bulan perjalanan pemerintahan Jarot-Ansori, sudah mampu melakukan komunikasi ke pusat sesuai dengan janji politik beliau untuk mencari anggaran-anggaran di luar APBD dari APBN," tambah Andi Rusni, menegaskan bahwa ini adalah bukti nyata komitmen Bupati.

Dua Lokasi 'Sekolah Rakyat' untuk Anak Tidak Mampu Berhasil Diperjuangkan

Selain infrastruktur jalan, Andi Rusni juga menyampaikan penghargaan atas perjuangan Bupati Jarot dalam mendapatkan alokasi program "Sekolah Rakyat" di Sumbawa. Sebelumnya, Kabupaten Sumbawa tidak termasuk dalam daftar penerima program ini, yang awalnya hanya dialokasikan untuk Pulau Lombok.

"Beliau sangat tidak bisa menerima kenyataan ini, akhirnya beliau melakukan lobi dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial," jelas Andi Rusni. Berkat perjuangan tersebut, dua lokasi "Sekolah Rakyat" akhirnya disetujui untuk Kabupaten Sumbawa

Program "Sekolah Rakyat" ini merupakan gagasan Presiden Prabowo, yang dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah ini akan berkonsep asrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap layaknya sekolah modern, di mana semua biaya pendidikan dari SD hingga SMA akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.

"Untuk tahap awal, akan digunakan gedung sekolah yang jumlah siswanya kurang sambil menunggu pembangunan gedung baru oleh Kementerian Sosial. Begitu gedung baru selesai, siswa akan masuk ke sana," terang Andi Rusni.

Ia kembali menekankan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari perjuangan sungguh-sungguh pemerintahan Jarot-Ansori. "Kita doakan supaya ke depan pelaksanaannya tidak ada kendala. Saya mohon dukungan seluruh elemen masyarakat, baik LSM, organisasi kemasyarakatan, dan juga masyarakat Kabupaten Sumbawa. Ayo kita dukung demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan rakyat Sumbawa, secara khusus mereka yang tidak mampu," pungkas Andi Rusni, seraya berharap realisasi program ini berjalan lancar tanpa gangguan Kamtibmas. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Bencana banjir yang baru-baru ini melanda Kota Mataram menjadi sorotan dan pelajaran penting bagi Kabupaten Sumbawa. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam dengan seruan "Pray for Lombok", mengajak seluruh masyarakat untuk bahu membahu membantu dan memberikan pertolongan kepada warga masyarakat terdampak banjir sekaligus mengeluarkan pernyataan tegas yang mendorong Sumbawa untuk segera berbenah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

"Banjir yang melanda Kota Mataram baru-baru ini bukan sekadar bencana alam, tapi juga peringatan keras bagi kita semua, mari kita berikan pertolongan kepada warga masyarakat yang terdampak banjir" ujar Zulfikar Demitry. Ia menyoroti bahwa di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem dan alih fungsi lahan yang tak terkendali, risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, semakin nyata dan mengancam.

Sumbawa Wajib Berbenah dan Membangun Ketangguhan

Dengan kondisi geografis yang tak jauh berbeda dengan Mataram, Zulfikar Demitry menegaskan bahwa Sumbawa tidak boleh lengah atau menunggu giliran untuk mengalami hal serupa. "Sudah saatnya kita berbenah," serunya.

Ia merinci langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan diantaranya memperkuat sistem drainase di seluruh wilayah, nenghijaukan kembali daerah tangkapan air untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memperketat pengawasan terhadap pembangunanyang berpotensi merusak lingkungan, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam.

Zulfikar Demitry menekankan pentingnya tindakan preventif dan kolektif. "Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Kita ingin menjadi daerah yang siap, tangguh, dan peduli," tegasnya.

Pernyataan ini merupakan dorongan kuat dari legislatif agar Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Sumbawa dapat mengambil pelajaran berharga dari insiden di Mataram. Tujuannya adalah agar Sumbawa dapat lebih siap dan resilient dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan di masa depan. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id– Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti Makodim 1607/Sumbawa hari ini, Jumat (4/7). Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., turut hadir dalam acara tradisi penerimaan Komandan Kodim (Dandim) 1607/Sumbawa yang baru, Letkol Kav Basofi Cahyowibowo, S.T., beserta istri, Ny. Fani Basofi Cahyowibowo.

Kehadiran Bupati Sumbawa dan unsur pimpinan DPRD ini menegaskan komitmen eksekutif dan legislatif untuk terus menjalin sinergi kuat dengan TNI, khususnya Kodim 1607/Sumbawa, dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Zulfikar Demitry menyaksikan langsung bagaimana tradisi militer dan adat lokal berpadu indah menyambut pemimpin baru.

Harmoni Adat dan Militer dalam Penyambutan Dandim Baru

Penyambutan diawali dengan sentuhan adat lokal yang kental, berupa penyematan sapu (topi tradisional Sumbawa) dan pemberian buket bunga oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Selanjutnya, tarian tradisional Sumbawa turut memeriahkan suasana, menggambarkan kehangatan masyarakat lokal.

Momen sakral berlanjut dengan hormat jajar kehormatan dan tradisi pedang pora oleh para perwira Kodim, sebagai simbol penerimaan dan kehormatan tertinggi dalam dunia militer. Seluruh anggota Kodim 1607/Sumbawa pun turut menyambut dengan nyanyian "Selamat Datang," menunjukkan semangat baru dan kebanggaan terhadap kepemimpinan Dandim yang baru.

Zulfikar Demitry menyoroti pentingnya kehadiran seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa dalam acara ini. Bagi DPRD, ini adalah tanda soliditas antar instansi yang menjadi kunci dalam mendukung program pembangunan dan pertahanan wilayah ke depan.

"Acara ini bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan simbol harapan dan semangat baru bagi seluruh prajurit Kodim 1607/Sumbawa dalam mengemban tugas bersama Dandim baru demi pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Sumbawa," ungkap Zulfikar Demitry, menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antar lembaga.

Diharapkan, dengan kepemimpinan Dandim yang baru dan dukungan penuh dari seluruh stakeholder di Sumbawa, sinergi ini akan semakin kuat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (AM)

Surabaya, Amarmedia.co.id – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., baru-baru ini melakukan kunjungan inspiratif ke Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah Jambangan di Surabaya. Didampingi Mas Wawan, seorang aktivis lingkungan asli Sumbawa yang kini berdomisili di Surabaya, Zulfikar Demitry mengamati langsung proses pengelolaan sampah yang berhasil mengolah 8-10 ton sampah warga Kelurahan Jambangan setiap harinya.

Dalam kunjungannya, Zulfikar Demitry menyaksikan secara langsung alur pengelolaan sampah yang komprehensif, mulai dari pemilihan sampah di sumbernya, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terpilah, hingga pengolahan sampah organik dan anorganik. Ia juga melihat berbagai produk hasil daur ulang yang memiliki nilai jual, seperti kompos, tas, dan pot bunga.

Pelajaran Berharga dari Sinergi Komunitas dan Edukasi Lingkungan

Dari kunjungan ini, Zulfikar Demitry memetik banyak pelajaran edukatif. Pertama, ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mendirikan Bank Sampah di setiap RW yang terhubung langsung dengan PDU. Kedua, ia menyoroti peran vital kader lingkungan sebagai agen perubahan yang aktif mengedukasi warga dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Terakhir, ia melihat bagaimana sekolah dan posyandu dilibatkan dalam program edukasi lingkungan sejak dini, membentuk kesadaran dari usia muda.

Zulfikar Demitry berharap model PDU Jambangan dapat direplikasi di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, PDU Jambangan adalah contoh nyata keberhasilan penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang tak lepas dari sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. "Yang paling penting adalah komitmen pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung program keberlanjutan terhadap masyarakat melalui edukasi lingkungan di semua leading sector,  tegasnya. Sabtu (5/7)

Ia menambahkan, dampak positif dari adanya PDU di Jambangan adalah volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berkurang drastis, sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri

"Saya berharap pemerintah daerah bersama seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memperhatikan persoalan sampah yang tiap hari terjadi peningkatan kapasitasnya di lingkungan kita saat ini. Sehingga kebersihan serta kesehatan lingkungan di sekitar kita menjadi semakin baik dan terjaga," tutup Zulfikar Demitry, menyampaikan pesan penting untuk kebersihan dan keberlanjutan lingkungan Sumbawa (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini Rabu 2 Juli 2025 secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Forkopimda, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati Kepala OPD, tokoh masyarakat, dan insan pers.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP memimpin Sidang Paripurna didampingi tiga pimpinan lainnya yakni H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn dan Zulfikar Demitry SH.MH 

Persetujuan ini didasarkan pada Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah melakukan pembahasan dan pengkajian mendalam terhadap dokumen RPJMD. Ketua Pansus, Adizul Syahabuddin, SP, M.Si. menyampaikan bahwa RPJMD ini merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta berpedoman pada Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

RPJMD: Komitmen Membangun Sumbawa ke Depan

RPJMD 2025-2029 dirancang sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Sumbawa. Dokumen ini bertujuan merumuskan kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”.

Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi utama yang mengadopsi pendekatan 5-P:

1. People (Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul): Dengan 4 isu strategis, fokus pada peningkatan IPM dan optimalisasi pendidikan.

2. Power (Pemerintahan dan Birokrasi Unggul): Dengan 4 isu strategis, menekankan penguatan leadership, penempatan ASN tepat guna, dan transformasi digital (SPBE).

3. Planet (Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Infrastruktur Unggul): Dengan 3 isu strategis, menitikberatkan kawasan produksi berkelanjutan, mitigasi bencana, dan pengelolaan sampah.

4. Productivity (Perekonomian Maju): Dengan 3 isu strategis, mendorong perda pembangunan berbasis wilayah, agroindustri unggulan, hilirisasi, dan kemitraan swasta.

5. Prosperity (Masyarakat Sejahtera): Dengan 3 isu strategis, fokus pada penurunan Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan ketahanan pangan.

"RPJMD ini juga memuat 17 tujuan, 33 sasaran, 15 indikator tujuan utama, dan 45 indikator kinerja daerah, serta indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, dan TPT sebagai penyelarasan dengan evaluasi provinsi" terang Az akrab disapa.

Laporan Pansus yang disampaikan Ketua Pansus secara detail memaparkan gambaran keuangan daerah. Realisasi APBD 2020-2024 menunjukkan serapan belanja rata-rata 94,67%, dengan PAD meningkat rata-rata 13,6% namun kontribusi terhadap total pendapatan masih 11,23%. Belanja modal sedikit menurun, sementara belanja wajib dan mengikat mendominasi (81,63%).

Untuk proyeksi 2025-2030, total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat rata-rata 9,69% per tahun, dengan PAD meningkat rata-rata 10,52%. Total belanja daerah juga diproyeksikan meningkat rata-rata 9,70%, di mana belanja modal diproyeksikan meningkat signifikan rata-rata 33,71% per tahun, menunjukkan komitmen investasi pembangunan.

Meskipun menyetujui Ranperda, Pansus memberikan sejumlah kritik, saran, dan masukan krusial untuk pelaksanaan RPJMD:

Pertama ; infrastruktur Jalan:Mendesak peningkatan jalan mantap dan perawatan berkala, serta mengajak Pemda untuk mendeklarasikan "Sumbawa Bebas Jalan Berlubang."

Kedua : Krisis Air Bersih:Mendorong pembangunan bendungan Kerekeh dan SPAM Ai Ngelar.

Ketiga : Investasi Terpadu: Mendorong pembuatan peta investasi tematik berbasis klaster dan kawasan unggulan.

Keempat ;  Pariwisata Lokal: Mendorong sinergi pariwisata dengan budaya, UMKM kreatif, dan promosi digital untuk optimalisasi destinasi unggulan.

Kelima : Efektivitas Belanja Pegawai: Menekankan agar anggaran belanja pegawai memberikan dampak nyata pada kesuksesan program, bukan sekadar habis untuk operasional, serta mendorong peningkatan kinerja seiring bertambahnya aparatur.

Keenam : Prioritas Pertanian: Menegaskan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan sebagai program unggulan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, mencegah illegal logging, dan menjamin ketahanan pangan. Optimalisasi sektor pertanian melalui irigasi teknis, bibit unggul, mekanisasi, pupuk, dan jaminan harga komoditas menjadi solusi pencegahan illegal logging.

Ketujuh : Tujuh Komoditas Unggulan: Mendorong pemanfaatan lahan 11 hektar di belakang Terminal Sumer Payung sebagai pusat industrialisasi udang dan gerbang ekspor, mendukung udang sebagai motor utama peningkatan PAD dan PSN.

Kedelapan :  Persiapan PON XXII 2028: Meminta Pemda mempersiapkan pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana olahraga (GOR Pragas, Mampis Rungan, Lapangan Cendrawasih, Panahan, Motor Cross, Road Race Samota) serta dukungan prestasi atlet.

Kesembilan : Stabilitas Harga Padi dan Jagung: Mendorong kebijakan jaminan harga minimum produk petani.

Kesepuluh : Beasiswa Pendidikan: Mendorong roadmap beasiswa atau ikatan dinas untuk mahasiswa kedokteran dan farmasi asal Sumbawa agar kembali mengabdi di daerah, tanpa mengabaikan universitas lokal.

Kesebelas : Kelanjutan Jalan SAMOTA: Mendorong koordinasi dengan provinsi dan pusat.

Kedua belas : Pemberantasan Aktivitas Ilegal: Meminta langkah konkret dan tegas terhadap illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining

Terhadap Dampak Tambang: Pansus mendorong Pemda menciptakan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan sektor tambang dan berkoordinasi intens dengan pusat mengenai mekanisme bagi hasil.

Tak hanya itu terhadap penyelesaian RSUD Sering. Pansus mendorong Pemda mencari terobosan dan berkoordinasi dengan pusat untuk menyelesaikan pembangunan RSUD di Dusun Sering, Desa Kerato.

Demikian pula Peningkatan PAD.Pansus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah serta Optimalisasi BUMD.Pansus Mendorong BUMD berjalan produktif dan menghasilkan laba signifikan, serta menekankan penempatan manajemen profesional.

"Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa pelaksanaan dan pencapaian target RPJMD adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Untuk itu, setelah diundangkan, Perda ini harus segera disosialisasikan secara luas agar menjadi pegangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah" pungkas Azet. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Wakil Ketua Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zainuddin Sirat, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Meskipun sektor pertambangan masuk dalam kelompok primer, H. Zainuddin Sirat menekankan bahwa sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mungkin tidak signifikan secara langsung, harus tetap menjadi program unggulan utama.

"Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan ini menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat kita di bawah. Ini menjadi program utama mengapa demikian, karena kita tahu bahwa jika dikelola dengan baik, tentu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi pengangguran, serta memastikan ketahanan pangan," ujar Haji Ude akrab disapa. 

Ia menambahkan, program-program di sektor ini juga penting untuk menjaga inflasi, meskipun tidak langsung menyumbang PAD secara besar. "Kalaupun tidak menyumbang PAD, tapi kalau dikelola dengan baik dapat mensejahterakan masyarakat," tegasnya.

Target Pertanian Jelas dan Anggaran Berdampak

H. Zainuddin Sirat mendesak agar ada kepastian target lima tahun ke depan untuk sektor pertanian. Ia menyoroti pentingnya data lahan irigasi dan non-irigasi, serta apakah ada ruang bagi komposisi lahan pertanian menjadi terbalik, dengan proporsi lahan irigasi teknis yang lebih banyak. "Sehingga jelas progres RPJMD ada kenaikan yang signifikan," harapnya.

Sorotan tajam juga diberikan pada postur anggaran. "Saya soroti postur anggaran belanja pegawai lebih besar dari belanja modal," kata H. Zainuddin Sirat. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata pada kesuksesan program, bukan sekadar habis untuk biaya operasional. "Bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk aparatur. Sehingga harus ada kepastian. Dengan ramainya orang semakin banyak prestasi. Ini tegasnya."

Pada kesempatan yang sama, H. Zainuddin Sirat juga mengangkat isu penting terkait infrastruktur jalan. "Bisa tidak Sampai kiamat, kita deklarasikan Sumbawa bebas jalan berlubang," serunya. Ia menilai masalah jalan berlubang adalah masalah kecil namun memiliki makna besar bagi masyarakat, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan.

"Bagaimana agar tidak ada lagi jalan berlubang? Ini masalah kecil tapi besar maknanya bagi masyarakat. Ini wajib kita pikirkan karena ini menyangkut kenyamanan masyarakat kita," jelasnya. H. Ude bahkan menantang agar berani menyampaikan kepada Bupati Sumbawa komitmen untuk menjadikan Sumbawa bebas jalan berlubang.

Dirinya juga menyoroti masalah perbaikan jalan yang seringkali tidak efektif. "Jalan berlubang ditutup, esok rusaknya di situ juga," keluhnya, menunjukkan perlunya solusi perbaikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pernyataan H. Zainuddin Sirat ini menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan RPJMD Sumbawa fokus pada kesejahteraan rakyat melalui sektor-sektor produktif dan perbaikan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amamrmedia.co.id — Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menerima silaturahmi Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS)  Selasa (1/7/2025), bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumbawa.

Pertemuan ini bertujuan mempererat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov., bersama para anggota seperti Sukri HS, A.Ma., Syamsul Hidayat, SE., dan Sri Hastuti  serta Bunardi, A.Md.Pi.

Dari pihak Dewan Pendidikan, hadir anggota periode 2023–2028, di antaranya Ketua Jamhur Husain, Sanapiah, S.Pd., Dr. Sri Rahayu, Dr. Umar, Dr. Suharli, Jhon Kenedi, M.Pd., Sri Wahyu Hidayati, S.Ip., M.Pd., dan Irma Suryani, S.Pd., M.Pd. Tiga anggota lainnya, yakni Zainuddin, SE., Dr. Supriadi, dan Junaida Iriani, S.Pd., berhalangan hadir.

Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Dewan Pendidikan yang aktif menjalin komunikasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan Dewan Pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan.

“Kami berterima kasih atas kunjungan ini. Anggota Komisi IV kini dapat lebih memahami tugas dan peran Dewan Pendidikan dalam mendukung sistem pendidikan di daerah,” ujar Takdir.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Sukri, mengaku baru mengetahui secara detail tupoksi Dewan Pendidikan dan menyebutnya sebagai lembaga strategis dalam membantu pemerintah. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas sekolah dan kekosongan jabatan kepala sekolah.

Sementara itu, Syamsul Hidayat, SE., dari Fraksi PAN menegaskan dukungan Komisi IV terhadap Dewan Pendidikan.

“Kami siap mensuport kinerja Dewan Pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter anak yang berbudaya dan utuh,” ungkapnya.

Ketua DPKS, Jamhur Husain, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan jajaran pengurus baru kepada mitra kerja legislatif.

“Kami berharap Komisi IV dapat bersinergi dengan Dewan Pendidikan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan di daerah,” ujar JH sapaan akrab mantan Ketua PWI Sumbawa ini. 

Ia juga memaparkan tugas utama Dewan Pendidikan, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan sarana dan tenaga, pengawasan, serta menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Sejumlah permasalahan pendidikan di lapangan juga disampaikan oleh anggota Dewan Pendidikan. Sanapiah, S.Pd., Dr. Sri Rahayu dan Jhon Kenedi, M.Pd., menyoroti kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan serta penempatan guru dan kepala sekolah yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan.

"Ada guru agama Islam yang ditempatkan di sekolah yang semua muridnya beragama Hindu," ungkap Sanapiah. 

"Banyak juga sekolah dari hasil monitoring Dewan Pendidikan yang tidak memiliki ruang kelas sehingga satu ruang harus disekat-sekat," timpal Jhon Kennedi. 

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyimpulkan beberapa poin penting sebagai rekomendasi. 

Pertama, mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk operasional Dewan Pendidikan guna mendukung terlaksana peran, fungsi dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan

Kedua, mendesak penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang memperjelas peran, fungsi, dan mekanisme kerja Dewan Pendidikan.

Ketiga, melakukan audit internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah (SPMD) di satuan pendidikan.

Keempat, melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengangkatan PPPK dan pemerataan guru di wilayah pelosok serta pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong.

Kelima, menyelenggarakan rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dewan Pendidikan guna menyelaraskan program kerja dan kebijakan pendidikan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal terbangunnya komunikasi dan kolaborasi intensif antara legislatif dan Dewan Pendidikan untuk menjawab tantangan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. (AM) 

Jakarta,Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa hari ini, Rabu (25/6), menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk "Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2024-2029" Bertempat di Hotel Ibis Style Gajah Mada, Jakarta Pusat, kegiatan ini terselenggara  bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM)   Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, menjadi wadah penting bagi jajaran legislatif Sumbawa untuk mengasah kapasitas dan peran strategis mereka.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., memimpin langsung rombongan yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov.Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H, serta seluruh anggota dan jajaran Sekretariat DPRD, termasuk Sekretaris DPRD Ir. A. Yani.

Dalam sambutannya, Nanang Nasiruddin mengungkapkan kehormatannya dapat berdiskusi dan memperoleh wawasan berharga dari para pemateri. "Suatu kehormatan bisa berdiskusi dan mendapatkan wawasan dari para pemateri, salah satunya ialah Bung Rocky Gerung, seorang intelektual publik yang tajam dalam membaca dinamika demokrasi dan tata kelola pemerintahan," ujar Nanang.

Nanang menegaskan bahwa Bimtek ini sangat vital bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa periode 2025–2029. "Kegiatan ini menjadi momen penting bagi kami untuk terus mengasah perspektif, menajamkan visi, dan memperkuat komitmen dalam mewakili rakyat Sumbawa dengan integritas dan gagasan yang solutif," jelasnya.

Tujuan utama Bimtek ini memang berfokus pada peningkatan pemahaman, kemampuan, dan kinerja DPRD dalam tiga pilar utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah.

Materi Bimtek dibagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama menghadirkan Rocky Gerung dan Ferry Amsari yang membahas Kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2025. Diskusi ini memberikan pemahaman mendalam tentang efisiensi fiskal dan dampaknya pada daerah.

Selanjutnya, materi fokus pada fungsi anggaran DPRD dalam membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban dan perubahan APBD Tahun 2025. Ini krusial bagi anggota dewan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Tak kalah penting, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri turut memberikan paparan mengenai substansi kebijakan penyusunan Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Materi ini membekali DPRD dengan pemahaman mendalam terkait regulasi penerimaan daerah.

Mengakhiri sambutannya, Nanang Nasiruddin menyerukan semangat kolaborasi dan kemajuan. "Mari terus bergerak, berpikir maju, dan membawa perubahan yang bermakna untuk Tana Samawa tercinta," pungkasnya, menggarisbawahi tekad DPRD Sumbawa untuk terus berdedikasi bagi kemajuan daerah. (AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa turut serta dalam Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 yang berlangsung khidmat di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (19/06/2025). Kehadiran ini menegaskan komitmen DPRD Sumbawa dalam memperkuat peran legislatif daerah di kancah nasional.

Delegasi DPRD Kabupaten Sumbawa yang hadir meliputi Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua H.M. Berlian Rayes SAg M.M.Inov, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang telah melantik kepengurusan ADKASI yang baru. Ia juga secara khusus mengapresiasi Ketua Umum ADKASI terpilih, Siswanto, S.Pd., M.H., yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Blora dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora.

“Terima kasih Mas Siswanto dan teman-teman formatur yang telah memilih dan mengajak kami dalam Dewan Pengurus Pusat ADKASI Periode 2025-2030,” ujar H.M. Berlian Rayes, seraya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru. “Semoga amanah dan terus menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah.”

Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, juga turut menekankan pentingnya kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi lokal. “Kolaborasi adalah kunci, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten akan memperkuat langkah kita menuju daerah yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Dari daerah, kita bangun Indonesia!” tegas Nanang.

Kemudian lanjutnya, kegiatan ini bukan sekadar seremoni pelantikan, tetapi juga menjadi forum strategis dalam menyatukan semangat dan langkah daerah menuju arah pembangunan nasional. Mengangkat tema besar “Dari Daerah Menuju Peningkatan Ekonomi 8% & Mewujudkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Fiskal Daerah dan Perubahan Hak Keuangan DPRD”, forum ini memperkuat komitmen seluruh DPRD Kabupaten se-Indonesia untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah yang berdampak luas bagi bangsa.

"Semoga melalui momentum ini, representasi daerah semakin kuat dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan memperkuat kebijakan fiskal yang berkeadilan" pungkasnya 

Seminar Nasional dan Arahan Mendagri: Peran Krusial DPRD dalam Program Strategis Nasional

Bersamaan dengan pelantikan, ADKASI juga menggelar seminar nasional yang mengangkat tema krusial: “Dari Daerah Menuju Peningkatan Ekonomi 8% dan Mewujudkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Fiskal Daerah dan Perubahan Hak Keuangan DPRD.”

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, hadir langsung dan memberikan arahan dalam pelantikan tersebut. Mendagri secara resmi melantik pengurus ADKASI, menyatakan, “Saya resmi melantik Saudara-Saudara dalam jabatan yang baru, sebagai Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025–2030. Saya percaya bahwa Saudara-Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.”

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian secara tegas mengingatkan bahwa DPRD memiliki peran vital dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN). Program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, dan cek kesehatan gratis memerlukan dukungan aktif dari DPRD agar berjalan optimal.

Mendagri juga menekankan bahwa dukungan terhadap PSN adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67, yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN. Sanksi tegas, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tetap, dapat dikenakan jika amanat ini tidak dilaksanakan oleh kepala daerah.

Lebih lanjut, Mendagri menyoroti peran DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen. Namun, capaian ini masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

“Pertumbuhan ekonomi juga, nasional, itu sangat dipengaruhi kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” jelas Mendagri, menggarisbawahi pentingnya kinerja ekonomi di tingkat daerah.

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan harapannya agar Mendagri dapat menjadi pelindung marwah DPRD di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa posisi DPRD memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menempatkan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat jaringan, menyerap informasi strategis, dan membawa pulang gagasan-gagasan baru untuk diterapkan dalam upaya memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam sesi yang dihadiri oleh Asisten I yang mewakili Bupati Sumbawa, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, jajaran SKPD, serta berbagai elemen masyarakat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangan umumnya yang komprehensif, menggarisbawahi pentingnya realisme di balik ambisi pembangunan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua DPRD Gita Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., yang memberikan kesempatan kepada Fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan mereka atas dokumen strategis ini.

Mengawali penyampaian, Juru bicara Fraksi PAN H Rusdi mengapresiasi Rancangan Perda RPJMD 2025-2029 sebagai dokumen penting yang memuat arah dan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Sumbawa. Fraksi PAN menegaskan bahwa RPJMD ini tidak hanya menuntut ketepatan perencanaan, tetapi juga kekuatan eksekusi dan keberpihakan kepada kebutuhan nyata masyarakat.

Visi besar "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera" dinilai sebagai kompas pembangunan yang akan membawa perubahan signifikan bagi kemajuan "tana intan bulaeng" jika dijalankan dengan kesungguhan. Fraksi PAN juga mengapresiasi lima misi utama dalam RPJMD yang mencakup penguatan SDM, reformasi birokrasi, pengelolaan SDA berkelanjutan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah catatan strategis dan konstruktif. Fraksi PAN menyoroti optimisme dan realisme target dalam RPJMD, seperti penurunan kemiskinan dari 12,87% menjadi 8,32%, peningkatan IPM menjadi 77,01 poin, serta pertumbuhan industri/agroindustri hingga 18,88% pada tahun 2029.

"Target yang ambisius harus diikuti dengan strategi yang realistis, terukur, dan dapat dieksekusi dengan baik. Target tidak boleh sekadar berhenti pada angka di atas kertas, namun harus didukung dengan kemampuan implementasi di lapangan," tegas H Rusdi Jubir Fraksi PAN.

Secara spesifik, Fraksi PAN menyatakan sikap realistis dan cenderung pesimis bahwa program unggulan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi secara optimal jika tidak ada terobosan nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengingat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa yang masih belum signifikan.

Fraksi PAN mendesak seluruh OPD untuk tidak hanya berdiam diri dan menunggu anggaran semata, tetapi harus memiliki kreasi dan inovasi dalam merancang program unggulan yang dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan. "Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan skenario kontingensi dan roadmap pembiayaan yang konkret apabila target pertumbuhan fiskal dan PAD tidak tercapai? Jangan sampai, RPJMD yang telah disusun dengan begitu rapi menjadi dokumen yang sekadar normatif, tanpa daya tumbuh yang sebenarnya," tantang Fraksi PAN.

Fraksi PAN juga menyampaikan catatan pada beberapa sektor kunci yakni Peningkatan Mutu SDM."Kami Mendorong implementasi "sekolah tuntas 12 tahun" dengan intervensi nyata pada kantong-kantong putus sekolah serta peningkatan layanan kesehatan primer di wilayah terpencil dengan penempatan tenaga medis berbasis insentif wilayah sulit" ujar Haji Rusdi.

Kemudian lanjutnya terhadap perekonomian Daerah,Ia mengapresiasi arah pembangunan industri/agroindustri berbasis jagung, sapi, dan mangga. Namun, Fraksi PAN menekankan pentingnya jaminan bahwa petani dan UMKM tidak hanya menjadi penonton dalam hilirisasi komoditas unggulan, serta perlunya jaminan harga dasar, kemudahan distribusi, dan infrastruktur rantai pasok.

Demikian pula dengan permasalahan kesejahteraan Inklusif dan Perlindungan Sosial. Ia nengapresiasi upaya penurunan pengangguran terbuka dan penguatan ketahanan pangan. Fraksi PAN menekankan bahwa penurunan ketimpangan (Gini Ratio) hanya akan tercapai jika pemerintah serius memberdayakan UMKM dan menciptakan kemitraan yang adil antara korporasi dan pelaku ekonomi kecil.

Tak hanya itu, Pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi attensi. Fraksi PAN mendukung target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan menekankan pentingnya pemberdayaan serius terhadap BLK Sumbawa. Fraksi PAN mendesak peningkatan sarana pelatihan, kompetensi instruktur, dan relevansi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk sektor industri kreatif, teknologi digital, pertanian modern, dan kewirausahaan, tidak hanya terbatas pada sektor tambang. Fraksi PAN juga mendorong peningkatan status BLK menjadi unit mandiri atau minimal BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), atau setidaknya memiliki status Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sendiri, agar lebih fleksibel dan produktif.

Tak hanya itu masalah perlindungan perempuan dan anak juga menjadi sorotan bahwa dirasakan minimnya alokasi anggaran pada Dinas P2KB P3A, khususnya di bidang kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga. Fraksi PAN meminta komitmen nyata pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran proporsional untuk sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), karena pembangunan SDM tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan dan ketahanan keluarga.

Fraksi PAN terhadap keadilan pembangunan Infrastruktur, menyoroti infrastruktur yang masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah wilayah, khususnya ruas jalan Langam–Mamak di Kecamatan Lopok yang belum tersentuh pembangunan selama lebih dari 27 tahun, serta ruas jalan di Desa Prode SP, Kecamatan Plampang, yang belum memadai. Fraksi PAN berharap RPJMD ini menjadi momentum untuk mewujudkan keadilan infrastruktur secara merata.

Mengakhiri pandangan umum, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan komitmennya untuk mendukung pembahasan RPJMD ini secara konstruktif, dengan satu harapan agar setiap indikator dan strategi yang tertuang dalam dokumen ini benar-benar dijalankan dengan niat tulus, tata kelola yang bersih, dan kemauan politik yang kuat.

"Kami percaya bahwa hanya dengan pembangunan yang berlandaskan Imtaq, berbasis Iptek, serta ditopang oleh semangat Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah (PIN), cita-cita Sumbawa yang unggul dan sejahtera dapat diwujudkan," tutup Fraksi PAN.

Adapun anggota Fraksi PAN adalah Penasihat merangkap Anggota : Syamsul Hidayat, S.E, Ketua / Anggota : Ida Rahayu, S.AP, Sekretaris / Anggota : H. Rusdi, Bendahara / Anggota : Marliaten (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam sesi yang dihadiri oleh Asisten I mewakili Bupati Sumbawa, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat  daerah, dan elemen masyarakat, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui juru bicaranya Edy Syarifuddin menyampaikan pandangan umumnya dengan apresiasi sekaligus sejumlah catatan strategis.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I  DPRD H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov. didampingi Wakil Ketua II dan III DPRD Gita Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., yang memberikan kesempatan kepada Fraksi NasDem untuk menyampaikan pandangan mereka atas dokumen penting ini.

Apresiasi Capaian WTP dan Dukungan Terhadap Visi-Misi RPJMD

Mengawali pandangannya, Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian WTP ini menjadi modal awal penting bagi kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke depan, setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Fraksi NasDem juga menyatakan dukungan penuh terhadap visi Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera” serta lima misi yang menyertainya: Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul; Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul; Perekonomian Maju; dan Masyarakat Sejahtera.

Fraksi NasDem juga mengapresiasi beberapa program yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Jarot-Ansori, di antaranya Prioritas pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, dengan penekanan pada pembentukan karakter serta penanaman nilai budaya dan agama. 

Kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Mataram dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa kedokteran dan farmasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dokter dan apoteker di daerah.

Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi degradasi hutan, dan meningkatkan ruang terbuka hijau.

Dukungan terhadap program strategis nasional agribisnis udang dan garam, serta pentingnya pelibatan perguruan tinggi lokal dalam riset, pengembangan SDM, dan pengawasan. Kebijakan pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja yang terukur dan terarah.

Meskipun memberikan apresiasi, Fraksi Partai NasDem juga menyampaikan beberapa catatan penting terhadap rancangan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 antara lain; 

1. Perubahan Luas Hutan Lindung: Fraksi NasDem mempertanyakan penambahan luas hutan lindung dari 171.853,62 hektar (2020-2023) menjadi 177.886,39 hektar pada tahun 2024, dan meminta penjelasan mengenai penyebab penambahan tersebut.

2. Target Pertumbuhan Ekonomi Ambisius: Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa empat tahun terakhir sebesar 2,95% per tahun, Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait strategi konkret yang akan ditempuh untuk mencapai target rata-rata 7,05% dalam lima tahun ke depan.

3. Kebijakan Khusus Kabupaten Layak Anak: Meskipun Sumbawa telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama pada tahun 2023, Fraksi NasDem menyoroti tidak disebutkannya kebijakan khusus terkait status ini dalam rancangan RPJMD 2025-2029.

4. Penanganan Sampah Belum Optimal: Dengan total sampah mencapai 383.985,84 ton/tahun pada 2024 dan hanya 73,6% yang dapat ditangani, Fraksi NasDem mendesak Pemerintah untuk menyusun kebijakan pengolahan sampah yang relevan untuk menyelesaikan persoalan ini.

5. Peran Balai Latihan Kerja (BLK): Fraksi NasDem menekankan pentingnya peran BLK dalam menyiapkan tenaga kerja terampil. Mereka mendorong intensitas pelatihan kerja yang lebih tinggi, perluasan kesempatan bagi angkatan kerja, dan penyesuaian paket pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

6. Usulan Perubahan Nama Ruang Sidang Utama DPRD: Melalui forum terhormat tersebut, Fraksi Partai NasDem mengusulkan perubahan nama Ruang Sidang Utama DPRD Sumbawa menjadi "Ruang Abdul Manan Tauty". Usulan ini didasari fakta bahwa Abdul Manan Tauty adalah Ketua DPRD Sumbawa pertama yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1960.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi NasDem berharap RPJMD dapat menjadi pedoman yang efektif untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam sesi yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangan umumnya dengan sejumlah catatan kritis terhadap penjelasan Bupati Sumbawa.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, hadir Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH., yang memberikan kesempatan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan mereka atas dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan ini. 

Melalui juru bicaranya Syukri HS AMa, Fraksi Golkar menegaskan bahwa dokumen RPJMD merupakan pedoman penting, namun mereka khawatir pembangunan akan bersifat seremonial jika tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat.

Fraksi Partai Golkar memaparkan enam catatan krusial yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa diantaranya Ketimpangan Program dan Realitas Birokrasi. Meskipun RPJMD menggaungkan transformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Fraksi Golkar mempertanyakan kesiapan teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut belum memiliki jaringan internet stabil, apalagi SDM digital yang memadai. "Jangan sampai semangat reformasi birokrasi justru menjadi beban administrasi baru tanpa peningkatan pelayanan publik yang nyata," tegas Juber Fraksi Golkar. Mereka juga menyoroti target Indeks TIK yang masih tergolong rendah.

Kemudian lanjutnya, terhadap Program Prioritas Pendidikan Belum Menyentuh Akar Masalah: Strategi sekolah tuntas 12 tahun dan beasiswa untuk tidak mampu diapresiasi, namun porsi beasiswa yang hanya 0,11% pada 2024 dan ditargetkan naik menjadi 0,42% pada 2029 dinilai sangat kecil dan tidak menjadi solusi struktural untuk menurunkan angka putus sekolah. Fraksi Golkar menyebutnya "sama sekali belum menjawab akar masalah."

Hal ketiga lanjut Syukri terkait cakupan beasiswa Elitis. Pemberian beasiswa kedokteran dan farmasi dianggap elitis, padahal kebutuhan SDM lokal juga mendesak di sektor teknis seperti guru vokasional, pertanian, perikanan, pertambangan, dan manufaktur ringan. Fraksi Golkar berharap cakupan beasiswa diperluas pada sektor-sektor high impact dan memiliki time-to-benefit yang cepat.

Kemudian Isu Lingkungan disebut belum diungkap menyeluruh. Isu lingkungan dalam RPJMD dianggap masih bersifat teknokratis dan programatik, hanya fokus pada ruang terbuka hijau, tata ruang, dan sanitasi. Fraksi Golkar menyoroti masalah serius di lapangan seperti degradasi lahan pasca-tambang, konflik ruang tambak, serta krisis air bersih yang belum tertangani secara struktural. Mereka mendesak pembahasan spesifik tentang degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), deforestasi wilayah hulu, serta masalah sampah plastik dan limbah tambak.

Selanjutnya, Target Pertumbuhan Ekonomi Ambisius, Ekosistem Investasi Belum Siap. Target pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun dinilai terlalu ambisius jika tidak dibarengi pembenahan ekosistem investasi. Fraksi Golkar belum melihat strategi jelas untuk penataan kawasan industri, penyelarasan tata ruang dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi. Mereka juga mempertanyakan realisme target lonjakan sektor industri tanpa basis ekonomi yang kuat dan reformasi struktural.

Ketimpangan Sosial Belum Tertangani Menyeluruh juga menjadi sorotan. Penurunan kemiskinan sebesar 0,87% per tahun dianggap baik, namun pendekatan dalam RPJMD masih cenderung simtomatik dan jangka pendek (BLT, JKN). Fraksi Golkar menekankan pentingnya analisis penyebab kemiskinan secara spesifik dan klasifikasi terukur untuk memetakan solusi yang lebih efektif. Target penurunan Gini Ratio juga dinilai belum jelas bagaimana distribusi bansos akan diperbaiki secara spasial. Terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang ditargetkan turun drastis, Fraksi Golkar meminta proyeksi sektor kerja baru yang akan menciptakan lapangan kerja.

Sebelum mengakhiri pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah seperti mendorong penyelesaian restorasi Istana Sultan Sumbawa (Bala Putih), Mendorong pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa, Mendorong Pemerintah Daerah untuk mendesak PT SJR menggunakan akses darat.

Fraksi Golkar, yang dinakhodai oleh Ademudhita Noorsamsu, S.AP. sebagai Ketua, menegaskan bahwa catatan-catatan ini bukan penolakan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga integritas dan efektivitas pembangunan daerah. Mereka berkomitmen untuk tetap bersikap kritis, obyektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Adapun susunan lengkap fraksi Partai Golkar adalah H. M Berlian Rayes S.Ag., M. M Inov. sebagai penasehat Ademudhita Noorsamsu, S.AP. sebagai Ketua, Hasanuddin HMS. Sebagai Wakil Ketua, Gahtan Hanu Cakita sebagai Sekretaris dan Muhammad Zain, SI.P sebagai  bendahara serta  Syukri, HS. A.Ma. sebagai Anggota.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. M. Berlian Rayes SAg. M.M.Inov. didampingi Wakil Ketua DPRD Gita Liesbano, S.H., M.Kn. dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umumnya dengan sejumlah catatan kritis dan saran strategis.

Rapat paripurna ini Selasa 17 Juni 2025 turut dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Sumbawa yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati I Ketut Sumadi Arta, S.H., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan organisasi politik, masyarakat, tokoh agama, pendidikan, dan insan pers.

Mengawali pandangannya, Fraksi PKS memberikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan tim penyusun RPJMD yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen ini tepat waktu. Fraksi PKS memandang RPJMD 2025-2029 sebagai "kitab pembangunan daerah" yang menjadi pedoman lima tahun ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap dokumen yang mencakup gambaran umum daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan, Fraksi PKS menekankan satu hal krusial: "Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mohon agar semua Organisasi Perangkat Daerah terkait benar-benar siap dan memahami substansi materi dalam Rancangan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 ini." Hal ini penting agar proses pembahasan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dokumen ini benar-benar menjadi pedoman dasar dalam membuat kebijakan.

Fraksi PKS menyoroti kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa yang harus menjadi atensi besar. Meskipun total pendapatan daerah meningkat signifikan dari Rp 1,6 triliun (2020) menjadi Rp 2,1 triliun (2024), pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seimbang. Rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, hanya berkisar 13,18% (2020) menjadi 15,10% (2024), menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat (rata-rata 86,03% dalam 5 tahun terakhir). "Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengatasi ketergantungan yang tinggi untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah? Mohon penjelasan," tuntut Fraksi PKS.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengkritisi tren kenaikan belanja pegawai yang signifikan, dari Rp 699,51 miliar (2020) menjadi Rp 927,48 miliar (2024), dengan rata-rata pertumbuhan 7,64%. Kenaikan ini berkonsekuensi pada tergerusnya alokasi belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan belanja pegawai yang mendekati batas toleransi UU No. 1 Tahun 2022 (paling tinggi 30% dari total belanja APBD), Fraksi PKS mempertanyakan: "Bagaimana sikap dan strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD menyelesaikan persoalan tersebut? Mohon penjelasan."

Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah saran dan perhatian terhadap isu-isu penting lainnya:

Pertama ; Beasiswa Pendidikan (Kedokteran & Farmasi):

Menyarankan agar proses seleksi beasiswa dibuka secara transparan dan diinformasikan ke publik agar semua masyarakat mengetahui tahapan yang dilalui.

Kedua : Kelangkaan & Harga LPG:

Mendesak Pemerintah Daerah untuk sungguh-sungguh, serius, dan tegas mengatasi oknum atau pangkalan gas LPG 3 kg yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Fraksi PKS menyarankan penggerakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal dan menegakkan aturan ini.

Ketiga :  Pelaksanaan Program 2024-2025:

Meminta Pemerintah Daerah segera melaksanakan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dan akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengingat sudah masuk triwulan ketiga yang akan memengaruhi serapan anggaran tahun berjalan. OPD teknis diminta untuk selalu memberikan masukan konstruktif kepada Bupati.

Keempat Penyalahgunaan Narkoba: Meminta Pemerintah Daerah lebih serius menangani maraknya penggunaan narkoba dengan membentuk Tim Khusus atau Satgas Narkoba yang melibatkan Polisi, TNI, BNN, Pol PP, Camat, dan Lurah/Kepala Desa untuk mencegah dan meminimalisir kejadian tersebut.

Kelima : Infrastruktur Jalan:

Mendesak peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, menyebut ruas-ruas spesifik seperti Selang Ai Ngelar, menuju Labuhan Sangoro, Ngeru Olat Rawa, dan Ai Beling, dengan harapan dapat selesai pada periode pemerintahan saat ini untuk meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan masyarakat.

Keenam : Penyerapan Hasil Jagung Petani: Menyarankan Pemerintah untuk menyediakan atau menambah jumlah gudang tempat penampungan hasil petani di berbagai wilayah (timur, selatan, utara, dan barat) agar penyerapan hasil panen jagung petani lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan seluruh pandangan dan masukan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumbawa yang diketuai oleh Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov., dan Wakil ketua Adizul Syahabuddin SP MSi, Sekretaris H. Andi Mappeleppui, dengan anggota Nanang nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Ema YuniartI dan Alen Taryadi, S.H.menyatakan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Mereka berharap seluruh upaya ini mendapat kekuatan dan petunjuk dari Allah SWT. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. M. Berlian Rayes SAg. M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umumnya yang komprehensif, menggarisbawahi pentingnya fase Penguatan Pondasi Transformasi ini.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda kabupaten Sumbawa mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati Sumbawa I Ketut Sumadi Arta SH para , Kepala OPD, serta berbagai pimpinan organisasi politik, masyarakat, tokoh agama, pendidikan, dan insan pers.

Mengawali pandangannya, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra M Taufiq  mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat undang-undang untuk memastikan arah pembangunan jangka menengah yang terukur.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2025-2045 yang menetapkan empat tahap pembangunan, Fraksi Gerindra memandang bahwa RPJMD 2025-2029 adalah fase krusial yang menitikberatkan pada penguatan pondasi transformasi pembangunan daerah.

"Pemerintahan Jarot-Ansori merupakan titik tolak pembangunan jangka panjang daerah. Maka benar-benar harus mampu bekerja keras, mengingat peletakan pondasi pembangunan jangka panjang akan sangat bergantung kepada upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan jangka menengah," tegas M Taufiq 

Fraksi Gerindra menganalisis kelima misi utama RPJMD yang mengusung visi "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera":

1. Misi I: Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul. Fraksi Gerindra mendukung penuh program peningkatan pendidikan, termasuk beasiswa penuh untuk kedokteran dan farmasi bagi anak-anak Sumbawa, dengan catatan kriteria harus adil dan setara. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan (RSU dan Puskesmas) menjadi prioritas. Fraksi juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, jaminan sosial, dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan sosial yang masih sering timbul.

2. Misi II: Pemerintahan dan Birokrasi Unggul. Fraksi Gerindra mengakui bahwa konsep Good and Clean Governance sering didengungkan namun implementasinya belum optimal. Meski demikian, Fraksi yakin pemerintahan Jarot-Ansori mampu mewujudkannya, apalagi dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi pelayanan publik yang akan memacu kerja lebih cepat, akuntabel, dan transparan.

3. Misi III: Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul. Kabupaten Sumbawa yang kaya SDA memerlukan strategi pengelolaan yang baik dan terpadu. Fraksi Gerindra mendukung penuh eksplorasi pengelolaan SDA dan lingkungan agar memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi kemajuan Sumbawa.

4. Misi IV: Perekonomian Maju. Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian/agribisnis dan agroindustri adalah pilihan realistis. Sektor pertanian menjadi pengungkit terbesar ekonomi Sumbawa. Namun, mereka menyoroti kurangnya effort pemerintah dalam pengembangan agroindustri. Fraksi mendorong peningkatan agroindustri dan sinergi dengan program pusat terkait industrialisasi dan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah komoditas unggulan.

5. Misi V: Masyarakat Sejahtera.Fraksi Gerindra berpandangan bahwa terwujudnya masyarakat sejahtera akan tercapai jika keempat misi di atas dilaksanakan secara konsisten dan dipastikan berjalan dengan baik. Mereka juga menekankan pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. "Mungkin ini sepele kedengarannya, tapi itulah sebuah kejujuran dan harapan yang kami sampaikan," ujar Taufiq

Sebelum mengakhiri pandangan umum, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai oleh Andi Rusni, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mereka berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Adapun anggota Fraksi Gerindra adalah Muh Faesal, S.AP.MM,Inov, M. TAHIR, SH, M. Taufiq, Edwan Purnama

Dengan berbagai kritik, saran, dan rekomendasi yang dilandasi semangat mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera, Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

"Semoga segala rencana yang kita susun ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan juga segala ikhtiar kita semua untuk mewujudkan Sumbawa yang maju, unggul, dan sejahtera mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT," tutup Jubir Fraksi Partai Gerindra. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna terkait Penjelasan Bupati Sumbawa tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRDH. M. Berlian Rayes SAh. M.M.Inov. didampingi Wakil Ketua DPRD Gita Liesbano, S.H., M.Kn.dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umumnya yang komprehensif.

Dari jajaran pemerintah daerah, hadir Asisten I Setda Sumbawa Drs. Irawan Subekti bersama jajaran Forkopimda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam membahas arah pembangunan Sumbawa lima tahun ke depan.

Dalam penyampaian pandangan umum yang dibacakan oleh Jubir Fraksi PDI Perjuangan I Ketut  Sawitr,a dokumen RPJMD 2025-2029 dinilai sebagai dokumen strategis yang mencerminkan visi-misi kepala daerah. Secara umum, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas penyusunan RPJMD yang komprehensif, berbasis data, dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional serta regional (RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB).

Namun, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan enam catatan penting sebagai masukan:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama, khususnya dalam mengatasi masalah stunting, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja.
2. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi harus dikawal ketat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Program hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani serta nelayan.
4. Pemerataan pembangunan antar wilayah dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif.
5. Peningkatan Kapasitas Fiskal: Optimalisasi potensi pendapatan dan efisiensi belanja publik sangat penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
6. Keberlanjutan Lingkungan: Perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim harus tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan program prioritas dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam analisis SWOT, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti:Kekuatan (Strengths):SDA melimpah, jumlah penduduk usia produktif tinggi, infrastruktur strategis (Pelabuhan Badas, Bandara Sultan Kaharuddin III), serta posisi geografis unggul di kawasan strategis nasional (Samota dan Moyo-Satonda).

Kelemahan (Weaknesses): Angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah masih tinggi, kapasitas fiskal rendah, kualitas pelayanan publik dan ASN belum optimal, hilirisasi belum berkembang, serta tingkat stunting dan gizi buruk yang masih menjadi masalah.

Peluang (Opportunities): Sinkronisasi dokumen perencanaan membuka akses dana pusat, peluang hilirisasi komoditas lokal, pengembangan wisata, pemanfaatan teknologi digital, dan dukungan SDGs.

Ancaman (Threats):Ketergantungan pada sektor primer yang rentan fluktuasi, risiko lingkungan tinggi, ketidakpastian ekonomi global, ketimpangan kapasitas antar perangkat daerah, serta rendahnya partisipasi publik.

Berdasarkan analisis tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan beberapa Rekomendasi Utama yaitu Fokus pada investasi SDM dan infrastruktur dasar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, Perluasan hilirisasi sektor unggulan, Peningkatan digitalisasi dan reformasi birokrasi, Sinergi program pusat, provinsi, dan daerah dan Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja RPJMD secara transparan.

Sorotan Khusus: Jalan Lingkar Alas, Pasar Utan, Hingga "Irigasi Mantap"

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa isu spesifik:

• Mendesak percepatan pembangunan jalan vital ini melalui sinergi anggaran APBD, DAK, dan pusat, serta meminta kejelasan *roadmap* dan pembiayaan multi-years.

• Mendesak optimalisasi peran Dinas PPPA dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat status Kabupaten Layak Anak.

• Menyampaikan keprihatinan atas kondisi pasar baru Utan yang terbengkalai dan tidak termanfaatkan, meminta perhatian serius untuk keberlanjutan operasionalnya.
• Prihatin dengan 60% jalan kabupaten yang belum mantap, mendesak penguatan alokasi anggaran infrastruktur jalan secara merata, evaluasi teknis proyek, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan jalan rusak.
• Mendesak akselerasi investasi sektor produktif, stimulus ekonomi untuk UMKM dan petani, serta reformulasi strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi peningkatan produktivitas.
• Fraksi PDI Perjuangan secara tegas mendesak Pemda menjadikan "Irigasi Mantap" sebagai indikator pembangunan yang setara pentingnya dengan "Jalan Mantap." Mereka menyoroti tidak tersedianya database sarana prasarana pertanian, banyak jaringan irigasi yang rusak, serta ketergantungan petani pada hujan. Fraksi mengusulkan revitalisasi jaringan irigasi tersier dan sekunder, pengembangan irigasi mikro, integrasi lintas OPD, serta alokasi anggaran afirmatif untuk petani. Selain itu, "Jalan Usaha Tani (JUT) Mantap" juga ditekankan sebagai urat nadi distribusi hasil pertanian yang perlu diprioritaskan.