SUMBAWA, MOYO HILIR.Amarmedia.co.id – Kehadiran megaproyek hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Sumbawa mendapat dukungan penuh dari parlemen pusat. Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST, menegaskan bahwa investasi yang dikelola melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini adalah jawaban nyata atas krisis ketersediaan daging ayam dan telur di Pulau Sumbawa.

Dalam acara groundbreaking yang berlangsung di Desa Serading, Jumat (06/02/2026), Johan Rosihan menyoroti kesenjangan antara kebutuhan protein hewani dan kemampuan produksi lokal yang selama ini masih sangat minim.

Menurut Johan, Pulau Sumbawa sudah lama merindukan swasembada komoditas unggas. Selama ini, ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat harga tidak stabil dan ketersediaan terbatas.

"Apa yang kita lakukan hari ini bersama Danantara adalah jawaban dari persoalan swasembada telur maupun daging ayam. Kami di Komisi IV, yang bermitra langsung dengan Kementerian Pertanian, akan terus memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun kontrol pelaksanaan," tegas politisi PKS asal Sumbawa ini.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Johan Rosihan memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa peran DPR RI adalah memastikan stok pangan tersedia di sisi hulu (produksi), namun pemerintah daerah harus memastikan bahwa pasokan tersebut benar-benar berasal dari peternak lokal.

"Inti dari MBG bukan sekadar apa isi piringnya, tapi bagaimana memastikan semua yang ada di dalam piring itu berasal dari produk lokal kita sendiri. Berasnya dari kita, telurnya dari peternak kita. Jangan sampai proyek strategis ini dilepaskan begitu saja ke pasar bebas, sehingga hanya menjadi orientasi bisnis semata. Pemerintah daerah harus mengoordinasikan ini agar produk rakyat terserap," jelas Johan.

H.Johan juga memaparkan bahwa proyek di Sumbawa ini merupakan bagian dari gelombang besar hilirisasi nasional. Berdasarkan data BPI Danantara, total investasi hilirisasi di Indonesia pada tahun 2025 saja telah menyumbangkan 30% dari total investasi nasional atau mencapai Rp584,1 triliun.

"Presiden Prabowo Subianto sangat tegas menekankan percepatan hilirisasi yang berdampak langsung bagi rakyat. Jika dulu hilirisasi hanya berpusat pada mineral di Maluku atau Sulawesi, sekarang kita buktikan bahwa sektor agroindustri dan peternakan di NTB juga menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional," tambah Johan.

"Ini adalah sejarah bagi Sumbawa. Kita tidak hanya menciptakan nilai tambah, tapi juga menciptakan lapangan kerja luas. Kami akan pastikan ketersediaan bibit dan pakan tetap terjaga agar ekosistem ini mandiri secara berkelanjutan," pungkasnya.(AM)

Jakarta.Amarmedia.co.id - Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Upaya ini untuk mengawal proses produksi jagung dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (6/2/2026).

Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Salah satu implementasi dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Senior vice president BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp 6.400 per kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog," kata Brigjen Langgeng Purnomo.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. (Tim)

Sumbawa, Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Suasana khidmat dan penuh optimisme menyelimuti Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, pada Jumat sore (06/02/2026). Di bawah langit Sumbawa, pemerintah resmi melakukan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, sebuah proyek strategis nasional yang diproyeksikan mengubah peta ekonomi peternakan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Anggota Komisi IV DPR RI H. Johan Rosihan, Bupati Sumbawa Ir H. Syarafuddin Jarot MP, Wakil Bupati Drs.H. Mohamad Ansori, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH, Forkopimda Sumbawa serta Direktur Operasional PT Berdikari Mukhammad Agung Aulia dan jajaran.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian RI, Drh. Makmun, M.Si, yang hadir langsung, menyebut momentum ini sebagai aksi "pulang kampung" yang membawa perubahan nyata. Ia menekankan bahwa pemilihan Sumbawa sebagai lokasi hilirisasi bukan tanpa alasan kuat.

"NTB adalah produsen jagung nomor tiga di Indonesia. Karena 50% bahkan lebih formula pakan adalah jagung, maka membangun pabrik pakan di sini adalah langkah paling logis. Selama ini problem kita adalah bibit (DOC) dan pakan datang dari Jawa. Lewat program Presiden ini, kita putus rantai itu. Kita bangun ekosistemnya di sini," tegas Drh. Makmun.

Dalam sambutannya, Drh. Makmun mengungkapkan instruksi khusus Menteri Pertanian dan Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan di seluruh Indonesia, kecuali di Pulau Jawa.

"Jawa sudah mandiri. Sekarang saatnya luar Jawa, termasuk NTB, memiliki pembibitan dan pabrik pakan sendiri agar harga terjangkau dan peternak kita untung. Ini adalah arahan langsung Bapak Presiden yang sangat berpihak pada peternak desa," tambahnya.

Proyek di Sumbawa ini merupakan satu dari enam lokasi hilirisasi strategis nasional bersama Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur (penopang IKN), dan Lampung.

Direktur Hilirisasi juga berpesan agar ekosistem ini dijaga bersama. PT Berdikari sebagai perpanjangan tangan BUMN melalui Danantara bertugas memastikan ketersediaan DOC dan pakan yang murah.

"BUMN prinsipnya tidak boleh rugi agar usaha ini berkelanjutan. Namun, pemerintah juga sedang memperjuangkan suku bunga KUR hanya 3% untuk sektor peternakan. Kami ingin ekonomi tumbuh di desa-desa, bukan hanya di kota," jelasnya.

Pembangunan industri ayam terintegrasi di Desa Serading ini secara khusus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah NTB. Luasnya lahan di Moyo Hilir akan dimanfaatkan secara terintegrasi, mulai dari breeding farm, pabrik pakan, hingga rumah potong ayam.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mendapatkan apresiasi khusus atas komitmennya yang tinggi dalam menjamin keamanan investasi ini, yang sempat didiskusikan intensif bersama Menteri Pertanian dua hari sebelum pelaksanaan.

Menutup sambutannya, Drh. Makmun mengajak perguruan tinggi di NTB untuk terlibat melalui program "Merdeka Belajar". Ia berharap mahasiswa dapat melakukan KKN atau praktek kerja di lokasi industri ini agar transfer teknologi kepada peternak lokal berjalan optimal.

"Ini adalah bukti kehadiran negara. Jangan sampai program ini gagal di NTB. Mari kita buktikan bahwa sinergi antara pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat bisa membawa kesejahteraan nyata," pungkasnya.

Jakarta.Amarmedia.co.id – Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat melakukan audiensi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat guna memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus menata organisasi SIWO, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Rabu (4/2/2026) siang.

Audiensi diterima langsung Ketua Umum KONI Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman, didampingi Sekretaris Jenderal KONI Pusat Drs. Tb. Lukman Djajadikusuma, Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Eko Budi Supriyanto, serta Wakil I Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat Tirto Prima Putra.

Dari SIWO PWI Pusat, hadir Ketua Suryansyah, Sekretaris Wina Setyawatie, serta anggota Denni Risman.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus SIWO PWI Pusat secara resmi mengundang Ketua Umum KONI Pusat untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2026. Selain itu, Marciano Norman juga diundang menghadiri Malam Anugerah SIWO PWI Award 2025.

“Kami berharap Pak Ketua Umum KONI Pusat dapat hadir dan membuka Rakernas SIWO se-Indonesia pada hari Sabtu, 7 Februari 2026,” ujar Suryansyah.

Audiensi tersebut juga membahas penguatan hubungan antara KONI daerah dengan SIWO daerah. Marciano Norman menegaskan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi dan kerja sama di tingkat provinsi.

“Harapannya di daerah, hubungan KONI provinsi dan SIWO semakin baik, baik dari sisi komunikasi maupun saling mendukung. Peran wartawan sangat penting dalam peningkatan mutu olahraga Indonesia,” kata Marciano.

Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat Eko Budi Supriyanto menekankan urgensi penguatan legalitas SIWO PWI Pusat melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2025–2029 yang diajukan langsung kepada Ketua Umum KONI Pusat.

Menurutnya, SK tersebut menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan organisasi SIWO di daerah, terutama terkait kejelasan posisi SIWO sebagai konstituen resmi KONI.

Sekretaris Jenderal KONI Pusat Tb. Lukman Djajadikusuma menambahkan bahwa SIWO bukan hanya bagian dari struktur KONI, melainkan mitra strategis dalam pengembangan olahraga prestasi nasional.

“Media adalah stakeholder penting dalam olahraga prestasi. Tanpa media, olahraga dan atlet tidak akan berkembang dan dikenal luas. Atlet bisa menjadi figur publik karena peran media,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi KONI dan SIWO dalam memperkuat publikasi olahraga agar lebih dekat dengan generasi muda.

“Kalau generasi Z ditanya apakah mengenal KONI, belum tentu mereka tahu. Karena itu, sinergi SIWO dan humas KONI menjadi sangat penting agar olahraga prestasi semakin dikenal,” tambahnya.(Tim)

MEDAN,-Amarmedia.co.id -  Upaya keras dan terorganisir Bupati dr. Asri Ludin Tambunan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Deli Serdang di sektor ketahanan pangan, menciptakan hasil memuaskan. Terbaru, Kabupaten ini berhasil menekan inflasi ke angka 3,80%. Bahkan, meraih prestasi sebagai inflasi terendah kelas menengah.

Selain itu, Kabupaten Deli Serdang sukses menjadi benteng stabilitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai mana diketahui, Deli Serdang menempati posisi tertinggi dengan inflasi Year-on-Year (y-on-y) mencapai 6,8% pada periode sebelumnya. Kini, Deli Serdang berhasil menekan laju inflasi menjadi hanya 3,80% per Januari 2026. 

Kerja keras Bupati yang hampir tiap hari turun ke lapangan bersama dinas terkait serta menerapkan strategi mumpuni dalam menggenjot hasil produksi pertanian, menempatkan Deli Serdang di urutan keenam terendah di tingkat provinsi. Bahkan unggul dari kota-kota besar seperti Pematangsiantar dan Padangsidimpuan.

Dikulik dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara per Januari 2026 mengonfirmasi pencapaian tersebut. Inflasi y-on-y Sumut secara keseluruhan tercatat 3,81%, dengan peringkat kabupaten/kota sebagai berikut: 

Kota Gunungsitoli: 8,68%

Kota Sibolga: 5,28%

Kota Padangsidimpuan: 4,99%

Kota Pematangsiantar: 4,70%

Kabupaten Deli Serdang: 3,80%

Kabupaten Labuhanbatu: 3,73% Kota Medan: 3,70%

Kabupaten Karo: 2,73%

Penurunan drastis ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari upaya terkoordinasi Pemkab Deli Serdang dalam menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga bahan pokok, dan mendukung sektor UMKM.

Lebih menggembirakan lagi, Sumatera Utara mengalami deflasi Month-to-Month (m-to-m) sebesar 0,75% dan Year-to-Date (y-to-d) 0,75% pada Januari 2026. Ini menandakan harga-harga secara umum justru turun, meringankan beban masyarakat pasca-libur akhir tahun. 

Meski inflasi provinsi didorong oleh komoditas dominan seperti tarif listrik (kontribusi 1,13%), emas perhiasan (0,90%), beras (0,30%), ikan dencis (0,26%), dan daging ayam ras (0,20%), Deli Serdang berhasil meminimalkan dampaknya melalui intervensi lokal.

Bupati Deli Serdang, dalam keterangannya, menekankan peran tim Satuan Tugas (Satgas) Inflasi yang aktif memantau 156 komoditas penggerak inflasi. 

"Kami intensifkan operasi pasar murah, subsidi pupuk untuk petani, dan kolaborasi dengan Bulog untuk stabilisasi beras. Hasilnya, Deli Serdang lolos dari tekanan inflasi nasional yang fluktuatif," ujarnya. 

Kata Bupati, strategi ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama di sektor pertanian dan perdagangan yang menjadi tulang punggung daerah.

"Prestasi ini menjadi berkah bagi warga Deli Serdang, khususnya keluarga kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Dengan inflasi terkendali, harga sembako tetap terjangkau, memungkinkan masyarakat fokus pada produktivitas daripada kekhawatiran kenaikan harga," tegas Bupati Asri Ludin Tambunan. 

Di tengah tantangan global seperti gejolak energi dan pasokan pangan, Deli Serdang membuktikan bahwa good governance lokal mampu mengalahkan badai ekonomi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memuji capaian Sumut, termasuk Deli Serdang, sebagai contoh bagi daerah lain. 

"Ke depan, Pemkab berkomitmen pertahankan tren ini melalui program percepatan digitalisasi pasar dan peningkatan infrastruktur logistik. Dengan stabilisasi ini, Deli Serdang bukan hanya menjaga kocek warga, tapi juga membangun fondasi ekonomi berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045," ujar Bupati. (Tim)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id – Sebagai bentuk respons cepat terhadap bencana alam yang menimpa wilayah sekitarnya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) bergerak sigap menyalurkan bantuan logistik darurat bagi warga terdampak banjir bandang di Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, Jumat (30/01/2026).

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari pilar tanggung jawab sosial perusahaan dalam penanganan darurat bencana. AMMAN menyalurkan paket bantuan pangan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dasar 240 jiwa yang terdampak, meliputi200 sak Beras (kemasan 5 kg), 200 liter Minyak goreng, 100 dus Mie instan kuah & 100 dus Mie instan goreng, 100 dus Air mineral gelas serta 100 tray Telur ayam

Dalam penyerahan bantuan di lokasi terdampak, tim AMMAN didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Juliansyah, S.E. dan Muhammad Zain, S.I.P., serta berkoordinasi erat dengan Camat Ropang, Andi Dewanta,Polsek Ropang, tim Basarnas, dan BPBD Kabupaten Sumbawa.

Juliansyah, S.E., mengapresiasi langkah konkret perusahaan yang dinilai sangat krusial dalam masa tanggap darurat. "Respons cepat AMMAN menunjukkan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang luar biasa bagi warga kami di Lebangkar yang tengah kesulitan," ungkapnya.

Langkah cepat AMMAN tidak lepas dari kesadaran akan histori Desa Lebangkar yang secara geografis berada di daerah aliran sungai. Berdasarkan catatan kebencanaan, Desa Lebangkar memiliki riwayat kerentanan terhadap luapan anak sungai atau kokar saat intensitas hujan tinggi di pegunungan Ropang.

Peristiwa serupa juga pernah tercatat di tahun-tahun sebelumnya, di mana material lumpur dan puing kayu dari hulu kerap mengancam pemukiman. Kesadaran akan sejarah inilah yang mendorong AMMAN untuk selalu menempatkan Desa Lebangkar dalam prioritas pemantauan mitigasi bencana perusahaan.

Pihak AMMAN M.Z Ervan menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di tengah bencana bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasional tidak merasa sendirian saat menghadapi krisis.

"Dukungan dari sektor swasta seperti AMMAN sangat krusial untuk menutupi kebutuhan mendesak yang belum terjangkau anggaran daerah secara instan," tambah Muhammad Zain, S.I.P.

Selain menyalurkan logistik, tim di lapangan juga memantau dampak kerusakan jaringan air bersih dan sektor pertanian seluas 6 hektare yang diperkirakan mengalami gagal panen. AMMAN berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pascabencana agar aktivitas ekonomi warga Lebangkar dapat segera normal kembali.(AM)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id– Sinergi dalam penanganan bencana banjir bandang di Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, terus mengalir. Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi tinggi kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang merespons cepat kondisi darurat warga dengan menyalurkan bantuan logistik, Jumat (30/01/2026).

Perwakilan PT Amman M.Z. Ervan mengatakan kepada awak media adapun barang yang didonasikan PT Amman diantaranya adalah beras kemasan 5 kg sebanyak 200 sak, Minyak goreng 200 liter, Mie instan kuah 100 duz, Mie instan goreng 100 duz, Air mineral gelas 100 duz dan Telur 100 tray

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri langsung oleh dua legislator Kabupaten Sumbawa, Juliansyah, S.E. dan Muhammad Zain, S.I.P., bersama tim Basarnas Kabupaten Sumbawa, BPBD, serta Camat Ropang, Andi Dewanta. Kehadiran para tokoh ini memastikan bantuan sampai tepat sasaran kepada ratusan jiwa yang terdampak luapan anak sungai kemarin sore.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Juliansyah, S.E., menyatakan bahwa aksi nyata PT Amman Mineral sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pasca-banjir yang merendam pemukiman setinggi satu meter.

"Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada manajemen PT Amman Mineral. Respons cepat ini menunjukkan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang luar biasa terhadap warga kami di Lebangkar yang tengah mengalami kesulitan,"ujar Juliansyah di sela-sela penyerahan bantuan.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari sektor swasta sangat krusial dalam situasi darurat seperti ini, terutama untuk menutupi kebutuhan mendesak yang belum terjangkau oleh anggaran daerah secara instan.

Senada dengan Juliansyah, Muhammad Zain, S.I.P., juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kehadiran Basarnas dan BPBD di lokasi bersama pihak kecamatan menunjukkan kerja sama yang solid dalam penanggulangan bencana di wilayah Ropang.

Camat Ropang, Andi Dewanta, melaporkan bahwa bantuan yang masuk akan segera didistribusikan ke tiga dusun terdampak guna memastikan tidak ada warga yang kekurangan bahan pangan maupun kebutuhan dasar lainnya.

Selain penyaluran logistik, para anggota dewan yang hadir juga memantau kerusakan infrastruktur, terutama jaringan air bersih dan sektor pertanian yang terdampak seluas 6 hektare. Diharapkan dengan dukungan berbagai pihak, kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp500 juta ini dapat segera tertangani, dan aktivitas ekonomi warga kembali normal.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung lancar dengan pengawalan ketat dari tim BPBD dan Basarnas untuk memastikan keamanan di lokasi terdampak. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (30 Januari 2026) — Banjir yang menerjang Desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, memantik keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari perusahaan tambang yang berinvestasi di wilayah tersebut, PT Sumbawa Jutaraya (SJR) dan KPP Mining selaku perusahaan mitra.

Melalui Program Tanggap dan Siaga Bencana, PT SJR menjadi perusahaan pertama yang turun langsung membawa bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Lebangkar, Jumat (30/1/2026).

Bantuan yang disalurkan berupa 50 dus Indomie, 20 tray telur, 50 liter minyak goreng, 10 dus kopi, dan 50 kilogram gula. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Humas PT SJR, Lukman Barak, kepada Kepala Desa Lebangkar, R. Ungang.

Penyerahan bantuan turut disaksikan Camat Ropang Andry Agung Dewanto, S.TP., M.Si., Anggota DPRD Sumbawa Muhammad Zain, S.IP., Kanit Intel Polsek Ropang Amri Papilaya, Bhabinkamtibmas Yuda, serta perangkat desa setempat.

Lukman Barak mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga. Semoga masyarakat bisa segera menata kembali kehidupannya dan beraktivitas normal seperti sedia kala,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Ropang, Andry Agung Dewanto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian cepat yang ditunjukkan PT SJR terhadap warga Lebangkar.

“Kami mengapresiasi respon cepat PT SJR. Ini menjadi contoh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya,” kata Andry.

Seperti diberitakan sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Ropang, Kamis (29/1/2026) siang, mengakibatkan banjir besar di Desa Lebangkar. Banjir terjadi sekitar pukul 14.30 Wita akibat curah hujan yang sangat tinggi.

Air menggenangi permukiman warga dengan ketinggian bervariasi, bahkan di beberapa titik mencapai paha orang dewasa. Data sementara mencatat sekitar 80 rumah terendam dan 240 jiwa terdampak. (AM/jen)

Sumbawa Besar (21 Januari 2026) – Menjelang puncak peringatan HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa, Forum Anak Samawa (FAS) membuktikan peran aktifnya sebagai pelopor dan pelapor (2P) melalui aksi nyata pelestarian alam. Dengan dukungan penuh dari Anggota MPR RI, H. Johan Rosihan, ST, FAS sukses menggelar aksi penanaman pohon dan bersih pantai di kawasan wisata Saliper Ate pada Rabu pagi.

Aksi ini menjadi semakin bermakna dengan kehadiran puluhan siswa dari Ekstrakurikuler PIK-Racik SMAN 1 Sumbawa Besar yang dipimpin oleh pembina Ibu Sawiyah, S.Pd. Sinergi ini menunjukkan bahwa isu lingkungan telah menjadi magnet pemersatu antara generasi muda dan para pengambil kebijakan.

Dukungan Strategis MPR RI dan Kehadiran Pemda

Kegiatan yang diinisiasi oleh Forum Anak Samawa ini mendapatkan atensi khusus dari tingkat pusat melalui H. Johan Rosihan, ST (MPR RI). Kehadiran jajaran Pemerintah Daerah pun memperkuat legitimasi gerakan ini, mulai dari Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Drs. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., hingga jajaran kepala OPD terkait.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Forum Anak Samawa. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang didukung oleh tokoh nasional seperti H. Johan Rosihan merupakan wujud kepedulian yang luar biasa bagi masa depan anak-anak di Tau dan Tana Samawa.

"Kesadaran menjaga lingkungan yang diinisiasi oleh Forum Anak dan didukung MPR RI ini adalah bukti bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama. Saya sangat bangga melihat adik-adik pelajar terjun langsung," ungkap Wabup Ansori.

Perwakilan Forum Anak Samawa menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk mendorong partisipasi bermakna anak dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor lingkungan.

Dukungan dari H. Johan Rosihan selaku anggota MPR RI dinilai menjadi energi tambahan bagi FAS untuk terus menyuarakan pentingnya sabuk hijau di area pesisir Saliper Ate. Para siswa tampak antusias memungut sampah di sepanjang bibir pantai dan menanam bibit pohon sebagai simbol ketahanan ekosistem masa depan.

Di tempat terpisah, Kepala SMAN 1 Sumbawa Besar mengungkapkan rasa bangganya terhadap anggota PIK-Racik yang proaktif dalam agenda lintas sektoral ini.

"Ini adalah implementasi nyata dari pendidikan karakter. Anak-anak tidak hanya belajar teori di kelas, tapi terjun langsung bersama Wakil Bupati dan didukung tokoh nasional untuk memberikan kontribusi bagi daerah. Kami harap ini menjadi pemicu bagi milenial lainnya untuk lebih peduli lingkungan," pungkasnya.

Aksi hijau di Saliper Ate ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremonial ulang tahun daerah semata, namun menjadi momentum bagi Forum Anak Samawa untuk terus konsisten menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (25 Januari 2026)—Pada tahun 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga guru serta tenaga kependidikan di sekolah. Namun, hingga saat ini, guru di Kabupaten Sumbawa belum merasakan manfaat dari program MBG.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan di sekolah termasuk sebagai penerima manfaat MBG. Meski demikian, berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini, guru di Kabupaten Sumbawa belum menerima program tersebut.

Program MBG di Kabupaten Sumbawa masih sama seperti sebelumnya, yaitu hanya menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah.

Salah seorang guru SMA Negeri 1 Sumbawa, Ahmad Sukri, mengatakan bahwa pemberian MBG untuk guru sebenarnya sudah diatur. Akan tetapi, hingga saat ini seluruh guru di sekolahnya belum mendapatkan manfaat program tersebut.

“Pemberian MBG untuk guru itu sudah ada aturannya, tetapi sampai sekarang di sekolah kami belum ada guru yang menerima program MBG,” kata Ahmad Sukri.

Menurut Ahmad Sukri, belum meratanya pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumbawa disebabkan oleh keterbatasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang tersedia saat ini hanya mampu menjangkau siswa dan kelompok penerima lainnya.

“Jumlah SPPG masih terbatas, sehingga yang terlayani baru siswa dan kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menambah jumlah SPPG agar program MBG dapat berjalan merata dan tepat sasaran, terutama di sekolah-sekolah yang belum tersentuh program tersebut, tetapi sangat membutuhkan.

Di sisi lain, antusiasme siswa terhadap program MBG terbilang tinggi. Program ini dinilai mampu meningkatkan semangat belajar siswa karena mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari.

Hal serupa disampaikan guru SMA Negeri 1 Sumbawa lainnya, Neneng Hasanah. Ia menilai bahwa sebagian besar penerima manfaat MBG saat ini masih berasal dari sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.

“Perlu dilakukan pendataan ulang, terutama terhadap sekolah yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu dan sangat membutuhkan program MBG,” ujar Neneng Hasanah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan pemerataan dan penambahan fasilitas pendukung sehingga program prioritas nasional ini dapat dinikmati secara adil oleh seluruh peserta didik dan tenaga pendidik tanpa terkecuali.(SN/PKL-06)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (25 Januari 2026)—Pada tahun 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga guru serta tenaga kependidikan di sekolah. Namun, hingga saat ini, guru di Kabupaten Sumbawa belum merasakan manfaat dari program MBG.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang perluasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan di sekolah termasuk sebagai penerima manfaat MBG. Meski demikian, berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini, guru di Kabupaten Sumbawa belum menerima program tersebut.

Program MBG di Kabupaten Sumbawa masih sama seperti sebelumnya, yaitu hanya menyasar siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah.

Salah seorang guru SMA Negeri 1 Sumbawa, Ahmad Sukri, mengatakan bahwa pemberian MBG untuk guru sebenarnya sudah diatur. Akan tetapi, hingga saat ini seluruh guru di sekolahnya belum mendapatkan manfaat program tersebut.

“Pemberian MBG untuk guru itu sudah ada aturannya, tetapi sampai sekarang di sekolah kami belum ada guru yang menerima program MBG,” kata Ahmad Sukri.

Menurut Ahmad Sukri, belum meratanya pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumbawa disebabkan oleh keterbatasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG yang tersedia saat ini hanya mampu menjangkau siswa dan kelompok penerima lainnya.

“Jumlah SPPG masih terbatas, sehingga yang terlayani baru siswa dan kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk menambah jumlah SPPG agar program MBG dapat berjalan merata dan tepat sasaran, terutama di sekolah-sekolah yang belum tersentuh program tersebut, tetapi sangat membutuhkan.

Di sisi lain, antusiasme siswa terhadap program MBG terbilang tinggi. Program ini dinilai mampu meningkatkan semangat belajar siswa karena mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari.

Hal serupa disampaikan guru SMA Negeri 1 Sumbawa lainnya, Neneng Hasanah. Ia menilai bahwa sebagian besar penerima manfaat MBG saat ini masih berasal dari sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.

“Perlu dilakukan pendataan ulang, terutama terhadap sekolah yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu dan sangat membutuhkan program MBG,” ujar Neneng Hasanah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan pemerataan dan penambahan fasilitas pendukung sehingga program prioritas nasional ini dapat dinikmati secara adil oleh seluruh peserta didik dan tenaga pendidik tanpa terkecuali.(SN/PKL-06)

DPC PDI Perjuangan Lombok Timur Rayakan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri, Resmikan Musholla untuk Rakyat

Lombok Timur.Amarmedia.co.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan bersama rakyat.

Perayaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur yang juga Anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah. Acara turut dihadiri para pengurus, kader dan simpatisan PDI Perjuangan se-Kabupaten Lombok Timur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemotongan tumpeng bersama rakyat, di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda. Bertempat di Musholla Al-Kautsar, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur pada Jumat (23/1/2026).

Kegiatan itu sebagai simbol rasa syukur atas usia dan perjuangan panjang Megawati Soekarnoputri dalam membesarkan PDI Perjuangan sekaligus mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur mendalam atas peringatan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri. Ia menegaskan bahwa perayaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali jati diri kader PDI Perjuangan sebagai pembela kepentingan rakyat.

“Kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan dan umur panjang Ibu Megawati Soekarnoputri. Di usia ke-79 ini, beliau tetap menjadi simbol keteguhan ideologi dan keberpihakan pada wong cilik. Ibu Megawati selalu mengingatkan kita, seluruh kader PDI Perjuangan, untuk tidak pernah menjauh dari rakyat, membela kepentingan rakyat, dan selalu berada di tengah-tengah rakyat,” tegas Ahmad Sukro.

Usai pemotongan tumpeng, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Musholla Al-Kautsar yang berlokasi di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Musholla tersebut dipersembahkan untuk masyarakat setempat dan bersumber dari program aspirasi Ahmad Amrullah selaku Anggota DPRD dapil II Lombok Timur.

Peresmian Musholla Al-Kautsar menjadi wujud nyata komitmen PDI Perjuangan Lombok Timur dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sarana ibadah dan penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.

Melalui perayaan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri ini, DPC PDI Perjuangan Lombok Timur menegaskan kembali semangat gotong royong, keberpihakan pada rakyat kecil, serta konsistensi menjalankan politik yang membumi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Perayaan ini adalah pengingat bagi kami semua bahwa PDI Perjuangan tidak boleh lelah melayani rakyat. Politik harus punya wajah kemanusiaan. Apa yang kami lakukan hari ini—bersama rakyat, untuk rakyat—adalah perintah ideologis partai yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati,” ujar Ahmad Sukro.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur sekaligus Anggota DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, menyampaikan bahwa Musholla Al-Kautsar tersebut merupakan bentuk penyaluran aspirasi yang dipersembahkan sepenuhnya untuk masyarakat. 

Ia berharap keberadaan musholla itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga sekitar sebagai sarana ibadah dan penguatan kebersamaan sosial.

“Musholla Al-Kautsar ini kami serahkan kepada masyarakat agar benar-benar bermanfaat dan menjadi tempat ibadah yang menumbuhkan kebersamaan serta nilai-nilai kebaikan. Peresmian musholla ini juga menjadi tanda bahwa PDI Perjuangan hadir, peduli, dan akan senantiasa berada di tengah-tengah rakyat,” ujar Ahmad Amrullah.

Menurut Ahmad Amrullah, perayaan HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri dan peresmian Musholla Al-Kautsar tidak dapat dipisahkan dari nilai perjuangan PDI Perjuangan yang berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa seluruh kerja politik dan pengabdian kader partai harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.

“PDI Perjuangan tidak boleh berjarak dengan rakyat. Kami harus selalu hadir, membela kepentingan rakyat, dan memastikan setiap program yang kami perjuangkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Itulah garis perjuangan yang diajarkan oleh Ibu Megawati dan terus kami pegang,” tegas Ahmad Amrullah.

Mataram,Amarmedia.co.id -  22 Januari 2026 — Menanggapi pemberitaan salah satu media LPKPKNTB tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa narasi tersebut lebih merupakan asumsi media, atau tepatnya asumsi penulis berita, dan tidak berdasar pada keputusan resmi. Hingga saat ini, NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028, sebagaimana arahan dan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa isu “pindah tuan rumah” adalah informasi yang tidak tepat. Yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yakni PON 2028 akan lebih fokus mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON XXII lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Aka menjelaskan, penyesuaian format ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga. Pemerintah pusat menekankan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus berorientasi pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan berpotensi terbengkalai pasca-event. Pengalaman sejumlah PON sebelumnya menjadi pelajaran penting, bahwa banyak arena olahraga yang setelah pelaksanaan PON tidak termanfaatkan secara maksimal. Karena itu, fokus PON XXII 2028 adalah renovasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan venue eksisting agar berkelanjutan bagi pembinaan olahraga daerah.

Terkait informasi beberapa cabor digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue, terutama untuk cabor yang membutuhkan biaya besar dan fasilitas khusus, seperti arena akuatik dan cabang tertentu yang memerlukan sarana berstandar tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemanfaatan venue yang telah tersedia di daerah lain, baik Jakarta, Jawa Barat, maupun wilayah lain yang memenuhi syarat, dapat dilakukan tanpa mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028. Prinsipnya jelas: penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028.

“Mari kita bangun optimisme dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Informasi resmi akan selalu kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan mengumumkannya secara resmi,” tegas Aka.

PON 2028 adalah momentum besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, serta semangat kebersamaan. (ins)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam menebar manfaat bagi masyarakat. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumbawa ke-67 sekaligus HUT BAZNAS ke-25, BAZNAS menyalurkan bantuan kepada 1.000 mustahik melalui program bertajuk “Cahaya Zakat”.

Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari amanat undang-undang dan syariat Islam.

 "Apa yang kami lakukan hari ini memang adalah tanggung jawab institusional dan kelembagaan yang diatur oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun penerima manfaat terdiri dari golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, di antaranya fakir, miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, mualaf yang terkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, hingga penyandang disabilitas.

Pria yang akrab disapa Dea Guru Cuk ini merincikan bahwa total anggaran yang dialokasikan dalam program kali ini mencapai hampir Rp400 juta. Bantuan tersebut didistribusikan dalam berbagai bentuk, antara lain Uang tunai sebesar Rp300.000 dan paket sembako untuk mustahik umum. Beasiswa bagi anak-anak SD sebesar Rp150.000 per anak dan insentif bagi guru ngaji sebesar Rp300.000.

"Yang diterima ini mungkin tidak banyak secara individu, tapi setelah diakumulasikan jumlahnya sangat besar dan berdampak luas," tambahnya.

Menutup keterangannya, Dea Guru Cuk mengimbau masyarakat Sumbawa agar lebih selektif dalam menyalurkan donasi. Dirinya menyarankan agar warga tidak berinfak atau bersedekah secara sembarangan di pinggir jalan guna menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Ayok bersedekah melalui lembaga resmi agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata dan tepat sasaran oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya. (AM/PKL/RL/Sahrol)

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima dukungan dari ribuan massa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Laskar Sasak di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (19/1). Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat adat untuk mengawal program strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia.

Dalam kesempatan tersebut, Laskar Sasak menganugerahkan Tongkat Komando “Pegat Male” kepada Gubernur NTB sebagai simbol kepercayaan, kehormatan, dan kesiapan masyarakat adat untuk bersinergi menjaga stabilitas serta kelancaran pembangunan daerah.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia menilai penyampaian aspirasi Laskar Sasak dilakukan secara tertib, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta peradaban.

“Saya bangga karena Laskar Sasak memberikan contoh bagaimana menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab. Ini mencerminkan kualitas budaya masyarakat NTB yang tinggi,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa persatuan seluruh elemen masyarakat merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Ia mengajak semua komponen masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku dan budaya, untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan daerah.

“Ini saatnya kita bersatu, bukan terpecah-belah. Sasak, Samawa, dan Mbojo harus bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, seluruh pekerjaan rumah hanya bisa kita selesaikan dengan kebersamaan,” katanya.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, Gubernur juga mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara etis dan berlandaskan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.

“Kritik itu perlu dan konstruktif, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang ditunjukkan hari ini adalah teladan bagi kita semua,” pungkasnya (AM/ Biro Adpim dan Umum Setda Provinsi NTB)

Jakarta.Amarmedia.co.id — Dunia tengah bergerak dalam ketidakpastian yang kian sulit diprediksi. Konflik geopolitik, krisis ekonomi global, disrupsi teknologi, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara menciptakan kegelisahan yang meluas di tengah masyarakat. 

Situasi ini menjadi perhatian serius sejumlah tokoh nasional dalam sebuah diskusi terbatas yang melibatkan Hariman Siregar, Bambang Wiwoho, Sidra Tahta, dan Ariady Achmad, Minggu 18 Januari 2025 

Diskusi berlangsung dalam suasana silaturahmi dan refleksi mendalam. Para tokoh sepakat bahwa di tengah keterbatasan negara dan mekanisme pasar dalam merespons krisis yang kompleks, ketahanan masyarakat justru harus dibangun dari bawah, berbasis nilai kemanusiaan dan integritas diri.

Dalam diskusi tersebut, silaturahmi ditempatkan bukan sekadar sebagai tradisi sosial, melainkan sebagai modal sosial strategis. Ketika polarisasi politik dan sosial kian tajam, relasi antarindividu yang dilandasi kepercayaan dinilai menjadi penopang utama keutuhan masyarakat.

Silaturahmi diyakini mampu membuka ruang dialog, meredam kecurigaan, dan menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi yang sering kali memecah belah. Masyarakat yang saling mengenal dan terhubung dinilai lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi maupun sosial.

Tolong-Menolong di Tengah Logika Transaksional

Para peserta diskusi juga menyoroti menguatnya logika transaksional dalam kehidupan modern. Dalam konteks tersebut, tolong-menolong dinilai sebagai nilai yang semakin relevan dan mendesak untuk dirawat.

Solidaritas sosial dipandang bukan sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai kesadaran kolektif bahwa krisis yang menimpa satu kelompok pada akhirnya akan berdampak pada kelompok lain. Ketahanan sosial hanya dapat terwujud jika masyarakat menjaga semangat saling menopang, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

Isu kesehatan turut menjadi perhatian utama. Diskusi menegaskan bahwa ketahanan masyarakat tidak mungkin dibangun di atas individu-individu yang rapuh secara fisik maupun mental. Tekanan ekonomi, konflik sosial, dan banjir informasi berpotensi melahirkan kelelahan kolektif jika tidak diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Kesehatan dalam diskusi ini dimaknai secara luas, mencakup kesehatan jasmani, mental, emosional, hingga spiritual. Individu yang sehat dinilai lebih mampu berpikir jernih, bersikap tenang, dan tidak mudah terprovokasi dalam situasi krisis.

Integritas Diri dan Keterampilan Manusiawi

Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi, diskusi justru menekankan pentingnya integritas diri dan keterampilan manusiawi. Integritas dipandang sebagai fondasi kepercayaan sosial, agar relasi antarwarga tidak terjebak pada kepentingan sempit atau sekadar pencitraan.

Sementara itu, keterampilan manusiawi—seperti empati, kemampuan mendengar, komunikasi yang jujur, dan kerja sama lintas perbedaan—dinilai sebagai keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Nilai-nilai inilah yang diyakini menjadi penentu kualitas peradaban di tengah perubahan zaman.

Ikhtiar Sunyi Menjaga Keutuhan Bangsa

Diskusi terbatas tersebut tidak melahirkan seruan bombastis atau agenda politik praktis. Namun, para tokoh sepakat bahwa membangun ketahanan masyarakat memang sering kali merupakan ikhtiar sunyi yang berangkat dari kesadaran individu dan relasi sosial yang sehat.

Di tengah dunia yang serba tidak pasti, diskusi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa tidak semata ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau teknologi, melainkan oleh manusia yang berintegritas, saling terhubung, dan berpegang pada nilai kemanusiaan.(AM/Didu)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan hikmah peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan menekankan pentingnya menjaga sholat lima waktu, memakmurkan masjid, serta mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan peringatan Isra Mi’raj tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa, Jumat (16/1/2026), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta masyarakat.

Dalam tausiyahnya, Syukri Rahmat menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi’raj merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas keimanan umat Islam, khususnya dalam menjalankan sholat sebagai tiang agama.

“Isra Mi’raj mengajarkan kita tentang pentingnya sholat lima waktu. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana membentuk akhlak dan disiplin. Selain itu, masjid harus dimakmurkan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan kegiatan sosial umat,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Sumbawa, terutama program keagamaan dan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai religius.

Pada kesempatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumbawa juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir di Sumatera sebesar Rp50.000.000. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa Ir. H. Syarifuddin Jarot, M.P., sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbawa terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana.

Sementara itu, Bupati Sumbawa dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Sumbawa yang religius dan berkeadaban.

Bupati juga mengimbau masyarakat untuk membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid, memperkuat kebersamaan umat, serta menghidupkan gerakan sedekah subuh sebagai wujud kepedulian sosial.

“Melalui sholat subuh berjamaah dan sedekah subuh, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mendukung program pemerintah daerah,” ungkapnya.

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 H ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, dan masyarakat.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat dalam membangun Sumbawa yang religius, peduli, dan berdaya saing.(AM)

Jakarta.Amarmedia.co.id - Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia(SIWO PWI) dipastikan bakal menjadi salah satu magnet utama dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten. SIWO PWI Pusat menyiapkan dua agenda besar yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO se-Indonesia dan Anugerah SIWO Award 2025.

Ketua SIWO PWI Pusat, Suryansyah, mengatakan kedua kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di Hotel Le Dian, Serang.

“Rakernas SIWO dan Anugerah SIWO Award 2025 digelar pada hari yang sama, Sabtu, 7 Februari 2026, di Hotel Le Dian, Serang, Banten,” ujar Suryansyah, Kamis (15/1/2026).

SIWO Award 2025 Disiarkan Langsung TVRI Sport

Anugerah SIWO Award 2025 adalah, sebuah penghargaan prestisius bagi insan olahraga Indonesia berprestasi sepanjang tahun 2025.

Ketua Panitia Pelaksana SIWO Award 2025, Dede Isharudin, menyebutkan acara ini akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Sport.

“Anugerah SIWO Award 2025 akan disiarkan langsung oleh TVRI Sport pada Sabtu malam, 7 Februari 2026,” ujar Dede.

Proses Seleksi

Sebanyak 45 atlet putra dan putri masuk tahap penilaian, mencakup prestasi dari Kejuaraan Dunia, Olimpiade, Asian Games, SEA Games, hingga Kejuaraan Nasional. Setelah melalui verifikasi ketat, tim keabsahan menyaring 29 atlet senior dan 16 atlet junior terbaik.

Tim keabsahan diketuai Syahnan Rangkuti, dengan anggota yakni Femi Diah (detik.com), Putra Tegar (CNN Indonesia), Iwan Kurniawan selaku Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullata) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) KONI Pusat, serta Suryo Agung, mantan atlet nasional.

Sementara dewan juri terdiri dari Gungde Ariwangsa (wartawan senior), Mohamad Kusnaeni (pengamat), dan Gugun Yudinar dari KONI Pusat.

Penghargaan Baru: Atlet Inspiratif

Pada gelaran tahun ini, SIWO PWI juga menambahkan kategori penghargaan baru di SIWo AWARD 2025, yakni Atlet Inspiratif.

“Penghargaan ini diberikan kepada atlet yang perjuangannya mampu memberi motivasi, semangat, dan nilai-nilai luhur dalam meraih prestasi,” ungkap Suryansyah.

Penghargaan untuk Tokoh Olahraga

Selain penghargaan pada atlit, pelatih, penghargaan juga diberikan kepada tokoh masyarakat, KONI dan Kepala Daerah yang peduli pada olahraga.

"Kepedulian itu ditunjukan pada aksi nyata, memajukan olahraga dan membangun infrastruktur olahraga di daerah dan kepedulian mereka pada atlit dan cabor olahraga di daerah," tambah Suryansyah.

Rakernas SIWO se Indonesia

Dalam Rakernas SIWO 2026, sejumlah agenda strategis akan dibahas, mulai dari program kerja SIWO tahun 2026, hingga penentuan calon tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.

Menurut Suryansyah, saat ini telah muncul dua provinsi kandidat tuan rumah Porwanas 2027, yakni Lampung dan Sumatera Utara.

“Kedua provinsi akan mempresentasikan kesiapan mereka, termasuk kesanggupan membayar uang garansi sebesar Rp100 juta sesuai keputusan Rakornas SIWO se-Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya itu, Rakernas SIWO juga akan dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SIWO PWI Pusat dan Komite Sepakbola Mini Indonesia.

Diskusi Nasional Sport Tourism Banten

Selain rakernas dan Anugerah Siwo Award, SIWO PWI juga menggelar diskusi nasional bertema Sport Tourism Provinsi Banten. Diskusi akan diikuti SIWO se Indonesia.

Diskusi nasional sport tourism ini adalah kerjasama PWI dengan Pemprov Banten untuk membantu promosi olahraga di Banten.

Rencananya, Diskusi Nasional tentang Sport Tourism Banten ini akan menampilkan pembicara Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Akademisi (Pengamat) Pariwisata dan Direktur Utama Tanjung Lesung selaku pengelola dan pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung.

Dengan rangkaian agenda nasional, siaran langsung televisi, hingga penentuan masa depan Porwanas 2027, kehadiran SIWO PWI Pusat di HPN 2026 Serang dipastikan menjadi sorotan utama insan pers dan olahraga nasional.

Unggulan SIWO Award 

Berikut nama-nama unggulan Atlit, Pelatih dan Cabor SIWO Award 2025:

Lima Unggulan Atlet Putra Terbaik SIWO Award 2025 (berdasarkan abjad)

1. Kiromal Katibin – Panjat Tebing

2. Rashif Amila Yaqin – Triathlon

3. Rizki Juniansyah – Angkat Besi

4. Robi Syianturi – Atletik

5. Seraf Naro Siregar – Wushu

Unggulan Atlet Putri Terbaik SIWO Award 2025 (berdasarkan abjad)

1. Desak Made Rita Kusuma Dewi – Panjat Tebing

2. Dina Aulia – Atletik

3. Janice Tjen – Tenis

4. Martina Pratiwi – Triathlon

5. Odekta Naibaho – Atletik

Unggulan Atlet Harapan Putra SIWO Award 2025 (berdasarkan abjad)

1. Ardana Cikal Damarwulan – Panjat Tebing

2. Basral Graito Hutomo – Skateboard

3. Evandra Florasta – Sepak Bola

4. Jason Donovan Yusuf – Renang

5. Moh. Zaki Ubaidillah – Bulutangkis

Unggulan Atlet Harapan Putri SIWO Award 2025 (berdasarkan abjad)

1. Alma Ariella Tsany – Panjat Tebing

2. I Gusti Ayu Kristabella – Basket

3. Kayla Nadia Shafa – Triathlon

4. Luluk Diana Tri Wijayan – Angkat Besi

5. Masniari Wolf – Renang

Unggulan Pelatih Terbaik SIWO Award 2025 (berdasarkan abjad)

1. Cali Amaral – Pelatih Triathlon

2. Dwi Janarto – Pelatih Atletik

3. Hendra Basir – Pelatih Panjat Tebing

4. Nova Ariyanto – Pelatih Sepak Bola

5. Triyatno – Pelatih Angkat Besi

Unggulan Atlet Putra Difabel (berdasarkan Abjad)

1. Abdil Majid Rahma (Pararenang)

2. Hikmat Ramdani (Parabadminton)

3. I Kadek Dwi Purwana (Paraatletik)

4. Ken Swagumilang (Parapanahan)

5. Muhammad Bintang Satria Herlangga (Boccia)

6. Tifan Abid Alana (Paracycling) 

7. Yayang Gunaya (Paratenismeja)

Unggulan Atlet Putri Difabel

1. A Delima Yunia Susanti (Parapowerlifting) 

2. Gischa Zayana (Boccia)

3. Karisma Evi Tiarani (Paraatletik)

4. Leli Marlina (Paratenismeja)

5. Qonitah Ikhtiar Syakuroh (Parabadminton)

6. Siti Alfiah (Pararenag)

Unggulan Pelatih Terbaik Difabel

1. Abdul Azis, Paraatletik

2. Andrian Margatha Kasih (Boccia)

3. Bangun Sugito (Paratenis meja)

4. Dinda Ayu Sekartaji (Pararenang)

5. Hary Susanto (Parabadminton)

Unggulan Cabang Olahraga (Cabor) Terbaik

1. Angkat Besi

2. Atletik

3. Dayung

4. Judo

5. Panjat Tebing

6. Triathlon

7. Wushu

Unggulan Atlet Inpsiratif (berdasarkan abjad)

1. Basral Graito (skateboard)

2. Dewi Laila Mubarokah(menembak)

3. Hendro Yap (atletik)

4. Janice Tjen (tenis)

5. Rilus Siko (sepak bola amputasi)

Oleh : Ariady Achmad.

Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26, pada Kamis 15 Januari 2026. Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia—tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

 “Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

“Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

 “Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu—nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

 “Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

“Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang—tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal.(AM/Didu)

Sumbawa Amarmedia.co.id– Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa pada Jumat (9/1). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru di Desa Kerekeh serta memantau efektivitas Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sumbawa.

Dalam peninjauan ini, Prof. Stella didampingi langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes, Sekretaris Daerah, Dr Budi Prasetyo serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait.

Potensi Strategis Sekolah Garuda Baru

Prof. Stella Christie memberikan apresiasi tinggi terhadap pemilihan lokasi di Desa Kerekeh. Ia menilai lanskap geografis Sumbawa sangat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

"Kedua lokasi yang saya kunjungi sangat indah pemandangannya dan berpotensi untuk dibangun dengan baik. Kami akan mencermati dengan seksama untuk memberikan masukan kepada Bapak Menteri dan Bapak Presiden sebelum keputusan final diambil," ujar Prof. Stella.

Pembangunan Sekolah Garuda Baru ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang ditujukan bagi putra-putri terbaik bangsa agar mendapatkan akses pendidikan bertaraf internasional.

Selain meninjau calon lokasi sekolah baru, Wamendiktisaintek juga mengunjungi Sekolah Rakyat untuk berinteraksi dengan para siswa. Sebagai pakar neurosains, Prof. Stella menyoroti pentingnya metode pembelajaran berbasis permainan (learning through play) yang ia temukan di lapangan.

"Bermain sambil belajar sangat penting untuk perkembangan kognitif dan otak anak-anak. Saya sangat senang melihat praktik ini sudah berjalan di Sumbawa," ungkapnya.

Dirinya juga memuji integrasi teknologi melalui penggunaan smart board dan digital board. Namun, Prof. Stella memberikan catatan penting agar guru tetap mengedepankan pembelajaran aktif. Ia menyarankan agar penggunaan video pembelajaran dibarengi dengan diskusi dua arah agar siswa tidak hanya menjadi penonton pasif.

 Mendukung Visi Digitalisasi Presiden

Kunjungan ini mempertegas komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui digitalisasi. Prof. Stella menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat difokuskan untuk membantu masyarakat pada kelompok ekonomi desil 1 dan 2 agar mendapatkan bahan ajar terbaik.

“Visi Bapak Presiden adalah memastikan digitalisasi sekolah menjangkau seluruh pelosok. Dengan smart board, standar materi terbaik bisa tersedia bagi semua anak Indonesia, sementara Sekolah Garuda akan menjadi kawah candradimuka bagi talenta unggul bangsa,” pungkasnya.(AM)

Banjarbaru, Kalimantan Selatan.Amarmedia.co.id — Kejutan datang dari Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.

Pernyataan dukungan Presiden disampaikan dalam pertemuan langsung dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.

Gubernur NTT menambahkan, dukungan Presiden tersebut akan segera ditindaklanjuti secara administratif.

“NTB dan NTT akan menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan kami, guna memperoleh penetapan resmi,” tegasnya.

Dukungan Presiden ini menandai langkah strategis dan bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemanfaatan fasilitas yang telah ada, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan olahraga nasional.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dukungan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa kedua provinsi dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia, tegas Miq Iqbal. (AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pengurus pondok pesantren dan masyarakat terkait munculnya modus penipuan pengurusan Surat Keterangan Izin Operasional (SK IJOP). Modus ini mencuat menyusul adanya laporan oknum yang menjanjikan percepatan izin dengan meminta sejumlah biaya.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa, H. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov. menegaskan bahwa seluruh proses perizinan di bawah naungan Kementerian Agama dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya sepeser pun.

H. Faisal Salim mengungkapkan keprihatinannya atas laporan adanya oknum yang mencatut nama instansinya demi keuntungan pribadi. Pelaku biasanya menghubungi target melalui telepon atau media sosial dengan dalih biaya administrasi percepatan izin.

 “Kami tegaskan, proses perizinan di Kemenag tidak dipungut biaya apa pun. Tidak ada jalur cepat berbayar. Jika ada oknum yang meminta uang dengan iming-iming percepatan SK IJOP, itu jelas penipuan” tegas Faisal Salim, Jumat (9/1/2026).

Langkah Antisipasi: Verifikasi dan Digitalisasi

Untuk memutus rantai penipuan ini, Kemenag Sumbawa mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi:

Pertama : Aplikasi SITREN (Sistem Informasi Pesantren). Gunakan aplikasi ini untuk memantau status validitas izin secara mandiri.

Kedua : Konfirmasi Langsung. Datangi Kantor Kemenag Kabupaten atau Kantor Wilayah jika menerima permintaan uang yang mencurigakan.

Ketiga : Website Resmi. Selalu merujuk pada kanal informasi sah milik Kementerian Agama RI.

Di samping urusan perizinan, H. Faisal Salim menjelaskan bahwa Kemenag saat ini tengah fokus pada program strategis untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pesantren, di antaranya:

Pesantren Ramah Anak. Memastikan pesantren menjadi ruang aman dari segala bentuk kekerasan melalui Satgas khusus.

Fasilitasi PBG dan SLF Gratis.Pemerintah memfasilitasi pengurusan Izin Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi secara gratis demi menjamin standar infrastruktur yang aman bagi santri.

Kemandirian Ekonomi:Melalui program Eco-Pesantren dan Kampung Kemandirian untuk memperkuat ekonomi pesantren secara mandiri.

Menutup pernyataannya, Kepala Kemenag Sumbawa menyatakan pihaknya tidak akan segan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang merusak citra lembaga pendidikan agama.

“Mari kita jaga pesantren kita dari praktik kotor ini. Jangan melakukan transfer uang tanpa konfirmasi resmi. Kewaspadaan kita adalah kunci agar marwah pesantren tetap terjaga sebagai lembaga pendidikan yang mulia,” pungkasnya. (AM)

Jakarta,Amarmedia.co.id - Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana ditetapkan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan PWI Tahun 2026. 

Keputusan ini diambil dewan juri setelah melalui proses penjurian dari tahap proposal dan presentasi yang berakhir pada Jumat malam (9/1/2026).

Dalam keputusannya dewan juri mengatakan setelah melakukan penjurian presentasi kepada 10 nominator bupati/wali kota sebagai kelanjutan babak penilaian proposal, video,peraturan daerah tentang kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah, link-link berita, link-link berita, foto dokumentasi dan lain-lain, maka memutuskan Wali Kota Mataram Dr H Mohan Roliskana,S.Sos,MH dengan proposal berjudul " Gerbang Sangkareang" berhak menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026. Penghargaan akan diserahkan pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten pada tanggal 9 Februari 2026.

Ketua Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang juga Direktur Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Anugerah Yusuf Susilo Hartono mengatakan, penjaringan berlangsung sejak 2 bulan lalu dan menghasilkan 10 nominator. Dari 10 nominator itu terdiri dari tiga walikota dan tujuh orang bupati. 

"Dari 10 orang itu, tergolong masih muda. Ini kebanggaan bagi kami di PWI," ujarnya.

Ada banyak aspek penilaian mulai dari proposal sampai presentasi untuk menentukan kepala daerah yang berhak menerima penghargaan ini.

Yusuf menepis jika penjurian anugerah ini dilaksanakan dengan tidak serius dan asal-asalan. Pihaknya memastikan proses berlangsung sangat serius dengan melibatkan juri yang berkompeten di bidang masing-masing. Justru para nominator menampilkan proposal dan presentasi yang sangat berkualitas. Hal ini juga menepis ada anggapan bahwa pemberian anugerah ini disertai biaya. 

"Tidak ada sama sekali," tegasnya.

Yusuf lalu menceritakan, pada penjurian babak presentasi, ada tiga kepala daerah yang melakukannya melalui zoom. Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak bisa hadir karena ibunya meninggal dunia. Zoom pun dilakukan setelah selesai pemakaman mendiang ibunya.

"Bupati dengan pakaian putih-putih dengan mata sembab, ikut zoom," jelas Yusuf.

Lalu Bupati Padang Pariaman harus mengikuti penjurian melalui zoom juga karena ada rapat yang sangat penting membahas penanganan bencana banjir yang melanda wilayanya.

Begitu juga Bupati Manokwari, tidak bisa hadir karena ada acara adat yang tidak bisa ditinggalkan.

"Jadi ini menyentuh rasa kemanusiaan juri. Tapi proses penjurian tetap berlangsung profesional," tambahnya.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melakukan presentasi tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026 pada Jumat siang (9/1/2026). Presentasi dilakukan di hadapan juri di kantor PWI di Gedung Dewan Pers.

Dalam presentasinya Mohan memaparkan bahwa Mataram sebagai kota yang heterogen dengan berbagai macam suku hidup rukun dan harmoni. Kota Mataram juga terbuka terhadap perkembangan kemajuan dan teknologi. Yang tidak kalah penting, tetap melestarikan budaya dan sejarah. Gerbang Sangkareang sebagai transformasi lumbung padi dan kini menjadi trademark baru Kota Mataram. 

"Gerbang Sangkareang ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2022 lalu pada periode pertama pemerintahan kami," jelas Mohan.

Gerbang Sangkareang ini lahir dari karakter ruang dan sejarah sosial masyarakat di Kota Mataram. Inspirasinya berasal dari lumbung padi masyarakat suku Sasak. Lumbung ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih dari itu, lumbung padi memiliki makna sosial dan spiritual. Jug melambangkan rasa syukur, pengendalian diri serta semangat berbagi dan gotong royong yang telah mengakar dalam identitas dan budaya masyarakat Sasak. 

"Sedangkan nama Sangkareang itu diambil dari nama puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok," jelasnya.

Menurut Mohan, Gerbang Sangkareang tidak hanya sekedar simbol tetapi mermabat ke ekosistem ekonomi. Gerbang Sangkareang ini bukan statis, melainkan katalisator dan inspirasi masyarakat kota yang membentuk ekosistem "budaya baru" di Kota Mataram. Ada turunan budaya yang dihasilkan berupa Batik Mentaram, arsitektur kota dan hasil kerajinan lainnya.

"Bahkan bros yang saya pakai saat ini, juga hasil dari turunan Gerbang Sangkareang," tambahnya.

Belum lama ini, kata Mohan Batik Mentaram telah menembus panggung internasional, tampil memikat di Bellabric dan Melbourne, Australia. 

"Dari tangan pengerajin lokal, Batik Mentaram terus memperkuat identitas budaya daerah yang elegan,adaptif dan mampu bersaing di ranah global," jelasnya.

Gerbang Sangkareang telah memberikan dampak bernilai ekonomi yakni nilai tambah nyata, lapangan pejerjaan lokal, peningkatan UMKM dan city branding yang konsisten. 

Selain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang melakukan presentasi, ada sejumlah kepala daerah secara bergiliran sejak pagi. Di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Bupati Lampung Utara Harmartoni Ahadis,Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Bupati Blora Arief Rohman. Sedangkan tiga kepala daerah yakni 

Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman) melakukan presentasi melalui zoom. Ketiganya tidak hadir langsung karena ada kendala dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri atas unsur internal dan eksternal PWI Pusat, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara, Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).(AM/Tim)

Jakarta.Amarmedia.co.id— Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melakukan presentasi tahap akhir penilaian Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tahun 2026. 

Presentasi dilakukan di hadapan juri di kantor PWI di Gedung Dewan Pers pada Jumat (9/1/2026). Adapun dewan juri terdiri dari Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Ketua Umum PWI Pusat periode 2025-2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).

Apresiasi tinggi disampaikan dewan juri atas presentasi Wali Kota Mataram dan pencapaian mengangkat budaya Sasak melalui ikon Gerbang Sangkareang ke level nasional bahkan internasional. Anggota dewan juri Agus Dermawan T mengatakan, popularitas arsitektur lumbung sempat mundur belakangan ini, bahkan kian kurang dikenal di tingkat nasional. 

Agus lalu menceriatakan semasa pelukis I Wayang Pengsong sering mengangkat arsitektur Lombok melalui lukisan lumbung ke level internasional. Banyak pelukis dari berbagai negara tertarik dengan lumbung. Kini, Wali Kota Mataram mengaplikasikan arsitektur lumbung ke dalam Gerbang Sangkareang yang kini menjadi ikon. Bahkan dari kreativitas para perancang mengenalkan batik Mentaram dengan mengadopsi motif Gerbang Sangkareang ke level internasional. " Lumbung itu diaplikasikan dalam fesyen dan sebagainya serta dipentaskan di luar (negeri). Sekarang ada Pak Mohan, saya berharap popularitas lumbung itu kembali dibangkitkan di level nasional," katanya.

Agus juga mengatakan dirinya bersama pelukis lainnya dengan senang hati ke Mataram untuk mengangkat budaya-budaya setempat dalam karya-karya mereka. " Kami siap diundang dan datang ke Kota Mataram," katanya.

Dewan juri lainnya Sudjiwo Tejo menyampaikan masyarakat di Lombok masih memelihara dengan teguh budaya dan tradisinya. Inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dia memberikan contoh Perang Ketupat (perang topat) yang masih berlangsung di Lombok dan ini tidak dijumpai di tempat lain. Karena itu, Sudjiwo Tejo meminta agar Mohan di kepemimpinannya tetap memberikan tempat pada budaya dan tradisi lokal ini.

Dalam presentasinya Mohan memaparkan bahwa Mataram sebagai kota yang heterogen dengan berbagai macam suku hidup rukun dan harmoni. Kota Mataram juga terbuka terhadap perkembangan kemajuan dan teknologi. Yang tidak kalah penting, tetap melestarikan budaya dan sejarah. Gerbang Sangkareang sebagai transformasi lumbung padi dan kini menjadi trademark baru Kota Mataram. " Gerbang Sangkareang ini dibangun dan diresmikan pada tahun 2022 lalu pada periode pertama pemerintahan kami," jelas Mohan.

Gerbang Sangkareang ini lahir dari karakter ruang dan sejarah sosial masyarakat di Kota Mataram. Inspirasinya berasal dari lumbung padi masyarakat suku Sasak. Lumbung ini sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih dari itu, lumbung padi memiliki makna sosial dan spiritual. Jug melambangkan rasa syukur, pengendalian diri serta semangat berbagi dan gotong royong yang telah mengakar dalam identitas dan budaya masyarakat Sasak. " Sedangkan nama Sangkareang itu diambil dari nama puncak kedua tertinggi di Pulau Lombok," jelasnya.

Menurut Mohan, Gerbang Sangkareang tidak hanya sekedar simbol tetapi mermabat ke ekosistem ekonomi. Gerbang Sangkareang ini bukan statis, melainkan katalisator dan inspirasi masyarakat kota yang membentuk ekosistem " budaya baru" di Kota Mataram. Ada turunan budaya yang dihasilkan berupa Batik Mentaram, arsitektur kota dan hasil kerajinan lainnya." Bahkan bros yang saya pakai saat ini, juga hasil dari turunan Gerbang Sangkareang," tambahnya.

Belum lama ini, kata Mohan Batik Mentaram telah menembus panggung internasional, tampil memikat di Bellabric dan Melbourne, Australia. " Dari tangan pengerajin lokal, Batik Mentaram terus memperkuat identitas budaya daerah yang elegan,adaptif dan mampu bersaing di ranah global," jelasnya.

Gerbang Sangkareang telah memberikan dampak bernilai ekonomi yakni nilai tambah nyata, lapangan pejerjaan lokal, peningkatan UMKM dan city branding yang konsisten. 

Selain Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang melakukan presentasi, ada sejumlah kepala daerah secara bergiliran sejak pagi. Diantaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Bupati Lampung Utara Harmartoni Ahadis,Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Bupati Blora Arief Rohman. Sedangkan tiga kepala daerah yakni 

Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), dan John Kenedy (Bupati Padang Pariaman) melakukan presentasi melalui zoom. Ketiganya tidak hadir langsung karena ada kendala dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, mengatakan penghargaan akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Banten, 9 Februari 2026. " Sepuluh kepala daerah tersebut dipilih oleh dewan juri setelah melalui penilaian mendalam terhadap proposal beserta seluruh lampirannya yang sangat lengkap. Mulai video, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPD), peraturan daerah, tautan pemberitaan, hingga dokumentasi foto. Ada puluhan bahkan ratusan halaman berkas yang dinilai," kata Yusuf. (AM)

Medan,Amarmedia.co.id-  Dukungan terus mengalir kepada Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak untuk memberantas Narkoba. Kali ini, Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI) Sumut, mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan yang berhasil memberantas peredaran narkoba di Medan khususnya di kawasan Jermal XV. 

 Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (IPTI) Sumut, Ustaz Khairul Fatah dalam keterangannya, Rabu (7/1). "Kami mengapresiasi Kapolrestabes Medan yang berhasil memberantas judi dan narkoba di kawasan Jermal XV,"ungkapnya. 

Seperti diketahui, Polrestabes Medan Kembali menggerebek kampung Narkoba di Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Minggu (4/1) dini hari. 

Operasi skala besar yang melibatkan 187 personel gabungan terdiri dari Brimob Polda Sumut, Direktorat Samapta Polda Sumut, serta berbagai satuan fungsi di Polrestabes Medan seperti Sat Narkoba, Sat Reskrim, Sat Intelkam, hingga Tim Khusus JCS.

Hasilnya, polisi mengamankan 10 orang yang diduga kuat sebagai penyalahguna narkotika.

Selain penangkapan, petugas juga melakukan tindakan fisik terhadap sarana aktivitas ilegal di lokasi seperti pembongkaran barak empat bangunan semi permanen (barak) yang dijadikan tempat transaksi dan penggunaan sabu dirubuhkan oleh petugas.

Juga turut disita barang bukti sejumlah paket sabu, plastik klip kosong, alat hisap (bong). (Tim)

Mataram.Amarmedia.co.id – Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, berhasil menembus babak akhir dalam ajang bergengsi Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Mohan menjadi salah satu dari 10 kepala daerah terbaik di Indonesia yang diundang untuk mempresentasikan visi kebudayaannya di hadapan dewan juri di Jakarta.

Kabar membanggakan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani. Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Mataram sangat antusias menyambut nominasi ini dan telah menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung.

"Insya Allah Pak Wali dipastikan hadir. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan PWI NTB untuk memastikan kesiapan materi presentasi agar mendapatkan hasil maksimal," ujar Ramadhani, Jumat pagi (02/01/2026).

Sebelumnya, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono melalui siaran persnya pada Kamis (01/01/2026) menjelaskan bahwa pemilihan nominator dilakukan melalui penilaian ketat. Dewan juri memeriksa berkas proposal, video, dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), hingga regulasi daerah yang tebalnya mencapai ratusan halaman.

Wali Kota Mataram terpilih bersama dua wali kota lainnya, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sementara tujuh nominator lainnya merupakan bupati dari wilayah Lampung Utara, Temanggung, Manggarai, Blora, Labuhanbatu, Manokwari, dan Padang Pariaman.

Tahun ini, AK PWI Pusat mengusung tema "Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers". Kota Mataram membidik sub-tema mengenai penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai jadwal, H. Mohan Roliskana akan mengikuti sesi presentasi di Kantor PWI Pusat pada 8-9 Januari 2026. Ia akan diuji oleh dewan juri lintas profesi, mulai dari tokoh seniman Sudjiwo Tejo, pakar tari Dr. Nungki Kusumastuti, pengamat seni Agus Dermawan T, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, hingga Yusuf Susilo Hartono.

Yusuf Susilo Hartono menekankan, penilaian akan menitikberatkan pada aspek inovasi dan dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat. 

"Dalam presentasi nanti, kepala daerah boleh membawa rombongan dinas atau tokoh masyarakat, namun mereka hanya sebagai saksi dan tidak diperkenankan membantu menjawab saat sesi pendalaman materi," tegasnya.

Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah bergulir sejak 2016 ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk melestarikan warisan budaya lewat inovasi modern. Sejarah mencatat, ajang ini telah melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang kini berkiprah di level nasional. (AM)

Dari NTB untuk KMHDI, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta Resmi Maju Sebagai Calon Ketua Umum PP KMHDI

Mataram.Amarmedia.co.id - Dengan semangat pengabdian dan Dharma Bakti, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta, S.Pd., S.Ikom secara resmi menyatakan kesiapan untuk maju sebagai Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Periode 2026-2028. Deklarasi ini menjadi langkah awal perjuangan untuk membawa KMHDI menuju arah baru yang lebih inovatif, mandiri, dan berdaya saing global, Rabu 31 Desember 2025

Dalam pernyataannya, Virgi menegaskan bahwa komitmen untuk maju bukan semata persoalan ambisi pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian kepada organisasi serta umat Hindu di Indonesia.

“Deklarasi ini bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan tentang siapa yang paling siap mengabdi. Dengan kerendahan hati dan tekad perjuangan, saya mengajak seluruh kader KMHDI untuk berjalan bersama dalam satu visi perjuangan demi organisasi dan umat,” ujarnya.

Melalui tema perjuangan KMHDI Berdikari, Virgi menegaskan pentingnya membangun organisasi yang kuat secara ideologis, mandiri secara ekonomi, serta adaptif terhadap tantangan global. Ia percaya bahwa kemandirian organisasi akan terwujud melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas kader di seluruh tingkatan.

Virgi juga menekankan bahwa keberlanjutan gerakan KMHDI harus berpijak pada semangat Berdikari, sebuah nilai yang menuntun kader untuk tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga berkreasi dan berinovasi demi kemajuan organisasi.

“KMHDI harus menjadi ruang tumbuh yang melahirkan kader progresif, berjiwa kepemimpinan, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai Dharma,” tambahnya.

Dengan deklarasi ini, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta menyampaikan ajakan kepada seluruh kader KMHDI di seluruh Indonesia untuk bersatu dalam semangat perjuangan yang sama: membangun KMHDI yang berdikari, berintegritas, dan memberi manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan negara.(Dd)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Menutup tahun 2025 yang penuh tantangan—mulai dari rentetan bencana alam, isu korupsi yang masif, hingga ketidakpastian ekonomi—masyarakat adat Sumbawa diingatkan untuk kembali ke akar filosofi leluhur. Pesan mendalam ini datang dari Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) melalui Pasatotang Adat (Pesan Adat) Yang Mulia Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Ketua Dewan Syara' LATS Dea Guru Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov kepada awak media Selasa 30 Desember 2025 mengungkapkan bahwa refleksi akhir tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya "ikhtiar menyelamatkan masa depan bangsa" melalui tujuh butir prinsip hidup Tau Ke Tana Samawa (Orang dan Tanah Sumbawa).

Menjaga Marwah di Tengah Badai

DG.Syukri Rahmat menjelaskan bahwa poin utama dalam pesan Sultan adalah pentingnya integritas. "Taket ko Nene’ Kangila Boat Lenge" (Takut kepada Tuhan dan malu berbuat buruk) menjadi fondasi utama. Menurutnya, jika prinsip ini dipegang teguh, maka praktik korupsi yang merusak sendi bangsa dapat ditekan karena adanya rasa malu secara sosial dan spiritual.

"Kita berada di persimpangan. Bencana alam mungkin ujian, tapi bencana moral seperti korupsi adalah pilihan. Sultan mengingatkan kita untuk 'Bau Tu Dapat Kerik Selamat'—agar kita semua bisa memperoleh keselamatan dan kedamaian melalui perbuatan baik," ujar DG. Syukri.

Tujuh Pilar Utama Pasatotang Adat

Dalam catatan yang diterima, tujuh poin Pasatotang Sultan Muhammad Kaharuddin IV menjadi panduan strategis bagi masyarakat dan pemimpin:

1. Integritas Spiritual: Taket ko Nene’ Kangila Boat Lenge Ma Bau Tu Dapat Kerik Selamat artinya Menanamkan rasa takut kepada Allah SWT dan rasa malu berbuat buruk demi keselamatan bersama.

2. Ketulusan Niat: Sakantap Niat Kewa Satemung Pamendi ke Panyadu; artinya menyatukan niat tulus dengan kasih sayang dan kepercayaan dalam bekerja.

3. Keadilan: Bakarante Gama Kewa Benar Ke Adil artinya Berbicara menjalin hubungan antar manusia (Bakarante) dengan landasan kebenaran dan keadilan.

4. Mawas Diri: To Diri, Mengas Pamikir, Guar Panangar artinya Pentingnya introspeksi diri (To Diri), menjernihkan pikiran, dan memperluas wawasan.

5. Supremasi Hukum: Manang Tenga Sapalangan Hukum Kewa Benar ke Adil artinya Menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat secara adil tanpa tebang pilih.

6. Demokrasi Lokal: Satingi Musyarawarh Mufakat; artinya Menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

7. Tauhid dan Kehormatan: Sakuat Ibadat, Arap Kasuka Ke Tunas Kareda Allah Subhanahu Wata’ala; Kewa Pelihara Marwah Ke Martabat Tau Ke Tana Samawa.Artinya Memperkuat ibadah, mengharap ridha Allah, sembari menjaga marwah serta martabat orang dan tanah Sumbawa.

 Ikhtiar Menyelamatkan Masa Depan

Menutup pernyataannya, DG.Syukri Rahmat menegaskan bahwa Pasatotang ini adalah kompas bagi generasi muda dalam menghadapi tahun 2026. Di tengah gempuran modernitas dan krisis multidimensi, nilai-nilai adat dianggap sebagai "benteng terakhir" bangsa.

"Masa depan bangsa ini hanya bisa diselamatkan jika kita kembali ke jati diri. Adil, benar, dan religius bukan hanya slogan, tapi tindakan nyata seperti yang dipesankan oleh Yang Mulia Sultan," pungkasnya. (AM)

Medan,Amarmedia.co.id -  Rapat Pertemuan terkait polemik perpindahan Masjid Al Ikhlas Dusun VIII Desa Medan Estate berlangsung dengan suasana sejuk dan kondusif. Pertemuan yang digelar pada Senin, (29/12/2025) dan dipimpin langsung oleh Camat Percut Sei Tuan, A. Ftriyan Sukri, menjadi wujud kehadiran negara dalam merawat ketenangan umat serta memastikan persoalan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Dalam arahannya, Camat A. Ftriyan Sukri, S.STP, M.Si menegaskan bahwa pihak kecamatan sejak awal telah memonitor kondisi Masjid Al Ikhlas serta mengawal setiap kebijakan yang lahir dari hasil kesepakatan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), warga, dan masyarakat sekitar. Pemerintah kecamatan hadir sebagai fasilitator agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu keharmonisan sosial dan ukhuwah umat.

Rapat tersebut turut dihadiri unsur lintas lembaga dan tokoh strategis, di antaranya Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang Ustaz Kaya Hasibuan, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Deli Serdang,

Ketua DMI Kabupaten Deli Serdang H. Sulaiman Hasibuan, Ketua BKM Masjid Al Ikhlas Ir. Surachman, Danramil 13 Percut Sei Tuan Mayor Fitriadi, Kepala Desa Medan Estate Anwar Sadat, Kepala Desa Sampali Ruslan, Ketua BPD Medan Estate, tokoh masyarakat dan tokoh agama Dusun VIII Medan Estate, Anggota DPRD Deli Serdang H. Rakhmadsyah, SH, unsur aparat keamanan, serta dari Aliansi Kelaskaran Islam. Hadir Ketua Umum BP FORMI Azhari, Panglima FUI Sumut Saiin, dan Panglima LPI/FPI Sumut A. Effendi Bangun.

Seluruh unsur yang hadir diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan pendapat terkait polemik relokasi Masjid Al Ikhlas. Seluruh pendapat tersebut dicatat secara resmi dan dituangkan dalam notulen rapat sebagai bagian dari dokumen hasil mediasi.

Ketua BKM Masjid Al Ikhlas, Ir. Surachman, yang telah memimpin kurang lebih 15 tahun, memaparkan kondisi faktual masjid lama yang menjadi dasar keputusan perpindahan. Ia menyampaikan bahwa masjid lama sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya.

“Jamaah sudah tidak ada, operasional masjid tidak berjalan, tidak memiliki alas hak yang jelas, tidak terdaftar di Badan Wakaf, serta terkendala pembiayaan operasional. Kondisi ini menyebabkan masjid lama tidak lagi optimal sebagai tempat ibadah,” jelasnya di hadapan peserta rapat.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Percut Sei Tuan, Anggota DPRD Deli Serdang H. Rakhmadsyah, sekaligus Penasehat Ormas Islam BP FORMI, menyampaikan bahwa keterlibatannya berangkat dari ikatan emosional dan sejarah dengan Masjid Al Ikhlas sejak masa kecilnya. Ia mengenang almarhum ayahnya yang pernah bekerja di Kantor Camat dan turut terlibat dalam pembangunan awal masjid.

“Kehadiran saya di sini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai anggota DPRD Deli Serdang di daerah pemilihan saya, Kecamatan Percut Sei Tuan, agar persoalan ini diselesaikan secara bijak dan bermartabat, tanpa kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum BP FORMI, Azhari, yang mewakili Aliansi Ormas-Ormas Islam Kelaskaran Sumatera Utara, mengajak seluruh elemen umat untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menghindari provokasi, serta tidak membangun narasi yang tidak utuh. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus disikapi dengan tabayun dan dialog yang santun.

Azhari juga menegaskan bahwa sejak awal perjuangan pada April 2025 di Masjid Al Ikhlas, pihaknya tidak memiliki kepentingan apa pun selain mempertahankan masjid dari upaya penggusuran saat itu.

Ia menekankan bahwa perjuangan tersebut murni lahir dari kepedulian terhadap rumah ibadah dan ketenangan umat.

Seiring perkembangan situasi dan lahirnya kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh BKM Masjid Al Ikhlas, jamaah dan warga Dusun VIII, unsur Muspika Percut Sei Tuan, Kepala Desa Medan Estate, Kepala Desa Sampali, MUI serta KUA Percut Sei Tuan, yang prosesnya saat itu dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Deli Serdang H. Rakhmadsyah pada Juli 2025, pihaknya menyatakan menghormati dan menerima keputusan tersebut sebagai hasil musyawarah bersama.

Di akhir rapat Pertemuan, Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang, Ustaz Kaya Hasibuan, menegaskan bahwa hasil mediasi tetap mengacu pada Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di atasnya Berdiri Bangunan Masjid. Ia menyatakan bahwa sepanjang perpindahan masjid dilakukan atas dasar kemaslahatan umat dan tidak menyalahi ketentuan syariat, maka relokasi masjid dibenarkan secara agama.

Berdasarkan pembahasan bersama, forum mediasi menyepakati bahwa relokasi Masjid Al Ikhlas Dusun VIII Desa Medan Estate tetap dilaksanakan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, mengingat masjid lama tidak memiliki alas hak yang jelas, tidak terdaftar sebagai tanah wakaf, tidak lagi memiliki jamaah aktif, serta mengalami kendala operasional dan pembiayaan.

Sebaliknya, masjid baru yang dibangun oleh pihak pengembang telah mencapai sekitar 95 persen progres pembangunan dan siap dioperasionalkan.

Masjid tersebut dilengkapi sarana pendidikan madrasah, dibangun dengan nilai investasi miliaran rupiah—dari rencana awal 2,1 miliar rupiah menjadi sekitar 3,1 miliar rupiah serta memiliki alas hak tanah yang jelas dan akan diproses sertifikasi wakafnya secara resmi oleh BKM.

Dalam rapat tersebut juga dicatat bahwa pihak-pihak yang menyatakan keberatan tidak hadir dalam forum mediasi, meskipun undangan telah disampaikan.

Melalui mediasi ini, seluruh unsur Forkopimcam Percut Sei Tuan, MUI, BWI, DMI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aliansi ormas Islam Sumatera Utara berharap persoalan perpindahan Masjid Al Ikhlas dapat disudahi secara arif dan bijaksana demi menjaga persatuan, ketenteraman, dan keharmonisan umat. (Tim)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Prestasi membanggakan datang dari dunia balap sepeda internasional. Atlet muda asal Kabupaten Sumbawa, Abid Pradipta Suardi, sukses menunjukkan tajinya dalam ajang Junior Cycling Malaysia (JCM) Road Grand Finale 2025 di Negeri Sembilan, Malaysia (21-23 Desember 2025).

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Abid yang tergabung dalam skuad elit Garuda Development Team. Meski baru berusia 16 tahun, Abid mampu bersaing di level internasional dan membantu tim Indonesia menyapu bersih gelar juara.

Abdul Rafiq menyatakan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa talenta muda dari Sumbawa mampu berbicara di level dunia jika diberikan pembinaan dan kesempatan yang tepat.

 "Kami sangat bangga atas dedikasi Abid Pradipta. Bisa menembus skuad utama Garuda Development Team di usia 16 tahun adalah pencapaian luar biasa. Ini bukan sekadar tentang podium pribadi, tapi tentang mentalitas, kerja sama tim, dan jam terbang di level internasional," ujar Abdul Rafiq Senin 29 Desember 2025 di Kantor KONI Kabupaten Sumbawa.

Dirinya juga menambahkan bahwa keberhasilan Abid merupakan buah dari sinergi yang baik antara atlet, pelatih, dan dukungan organisasi.

 "Sinergi antara pembinaan di daerah melalui ISSI Sumbawa dan KONI dengan kesempatan di level nasional/internasional diharapkan terus melahirkan atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama bangsa di masa depan," tegasnya.

Dominasi Indonesia di Malaysia

Dalam kejuaraan tersebut, Garuda Development Team tampil sangat dominan di atas aspal Negeri Sembilan. Di bawah arahan manajer Gigin Ginanjar dan pelatih Iwan Setiawan, tim Indonesia berhasil mengamankan tiga gelar prestisius sekaligus Overall Individual General Classification (Juara Umum Perorangan),Overall Individual Sprint Classification (Juara Umum Sprint), Overall Team Classification (Juara Umum Beregu)

Abid Pradipta bersama lima rekan setimnya dari berbagai provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali) harus menaklukkan rute berat selama tiga hari, termasuk Road Race sejauh 150 km yang menguras fisik dan mental.

Senada dengan Ketua KONI, Sekretaris Umum KONI Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, menyebutkan bahwa ini adalah debut internasional pertama Abid dalam format balapan tour.

 "Bisa masuk skuad Garuda saja sudah luar biasa buat Abid. Kontribusinya dalam tim sangat vital untuk meraih Juara Umum Beregu. Tentu ini jadi langkah awal yang sangat penting buat proses pembinaan dan pengembangan prestasi Abid ke depan," ungkap H. Yudi.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi atlet-atlet muda lainnya di Kabupaten Sumbawa untuk terus berprestasi dan berani bermimpi hingga ke level internasional.(AM)

Sumbawa Besar — Anggota MPR RI H. Johan Rosihan, ST, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI, menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan peran zakat sebagai instrumen strategis penanggulangan kemiskinan dan penguatan kedaulatan sosial. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Kerja Sama MPR RI dengan BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang mengangkat tema “Zakat dan Kedaulatan Sosial: Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dalam Penanggulangan Kemiskinan”, pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Aula La Grande Sumbawa Besar.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga negara dan pengelola zakat daerah, sekaligus mempertegas peran zakat sebagai bagian dari solusi konstitusional terhadap persoalan kemiskinan. 

Dalam kesempatan tersebut, H. Johan Rosihan memulai komitmennya dengan menunaikan infak secara langsung menggunakan QRIS BAZNAS Kabupaten Sumbawa, yang diserahkan secara simbolis di hadapan para peserta sarasehan.

Dalam sambutannya, H. Johan Rosihan menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan wujud keteladanan sekaligus ajakan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi negara. Ia juga menyampaikan bahwa kedepan, dirinya akan menunaikan zakat penghasilan secara rutin melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

“Zakat bukan hanya kewajiban ibadah personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan konstitusional yang kuat. Ketika zakat dikelola secara profesional oleh BAZNAS, maka manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar H. Johan Rosihan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan peran zakat dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Menurutnya, zakat yang dikelola secara optimal merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan sosial, di mana negara dan masyarakat berjalan beriringan dalam menciptakan keadilan sosial.

“Tema sarasehan hari ini menegaskan bahwa zakat adalah instrumen nyata untuk mengimplementasikan Pasal 34 UUD 1945. Negara tidak bisa bekerja sendiri, dan zakat menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tanggung jawab sosial negara,” tegasnya.

Sarasehan ini juga menghadirkan Haji Johan sebagai keynote speaker, yang menekankan pentingnya penguatan literasi zakat dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS. Dalam paparannya, Haji Johan menyampaikan bahwa pengelolaan zakat yang transparan dan berbasis teknologi, seperti penggunaan QRIS, merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan partisipasi muzaki.

“Digitalisasi zakat adalah bagian dari ikhtiar membangun kedaulatan sosial. Ketika akses dipermudah dan pengelolaan dilakukan secara akuntabel, maka zakat akan menjadi kekuatan besar dalam mengatasi kemiskinan struktural,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen H. Johan Rosihan dan dukungan MPR RI terhadap penguatan peran BAZNAS di daerah. Ia menegaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa siap mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, transparan, dan profesional, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

“Kepercayaan yang diberikan oleh Anggota MPR RI menjadi motivasi besar bagi kami. Dana zakat yang dihimpun akan kami salurkan melalui program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik, sejalan dengan semangat Pasal 34 UUD 1945,” ujarnya.

Sarasehan ini juga menjadi ruang diskusi strategis antara MPR RI, BAZNAS, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan daerah mengenai optimalisasi zakat penghasilan dan penguatan kolaborasi ke depan. Para peserta sepakat bahwa zakat memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, mandiri, dan berdaulat secara sosial.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara MPR RI dan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dapat terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mewujudkan amanat konstitusi menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (AM)

Sebagai Insan Humas Universitas Mataram, Fian mengemban tanggung jawab dalam menyajikan informasi terkini dan terpercaya bagi seluruh civitas akademika—mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan—serta masyarakat umum. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai kanal resmi Universitas Mataram, baik melalui media sosial, rilis berita, maupun peliputan langsung pada berbagai kegiatan institusi. Dalam praktiknya, humas hadir untuk memastikan setiap pesan institusi memiliki daya jangkau, daya guna, serta dampak informasi yang dapat dirasakan langsung oleh publik.

Perjalanan ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan dihadapi, mulai dari tuntutan kecepatan produksi konten, hoax yang bertebaran, issue yang bertebaran konsistensi menjaga kualitas informasi, hingga memastikan setiap publikasi memiliki nilai dan dampak. Namun, melalui kerja yang konsisten dan berorientasi pada pelayanan publik, Universitas Mataram pada tahun 2025 mampu menempatkan diri sebagai institusi yang terdepan dalam layanan informasi yang informatif, transparan, dan berdampak bagi civitas akademika maupun masyarakat luas.

Dalam kesehariannya, Fian menjalankan peran sebagai admin media sosial dan content specialist Universitas Mataram, memproduksi konten kehumasan yang informatif dan berdampak. Ia juga terlibat sebagai podcaster dalam Podcast Universitas Mataram, serta aktif menjalankan peran sebagai Master of Ceremony pada berbagai kegiatan akademik dan nonakademik. Seluruh peran tersebut dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dengan keyakinan bahwa setiap pekerjaan kehumasan harus mampu menciptakan dampak positif serta memperkuat kepercayaan publik.

(Muhammad Surya Apriandika, Urutan ke-3 dari Kanan)

Terkait Anugerah Humas Diktisaintek Tahun 2025, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Seluruh capaian merupakan hasil dari proses panjang dan konsistensi sejak tahun 2022. Setiap tugas dijalani dengan keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga seluruh aktivitas kehumasan berjalan profesional dan tetap berorientasi pada kebutuhan informasi masyarakat.

Tidak hanya bekerja di balik layar, Fian juga aktif terjun langsung ke lapangan. Ia dipercaya menjadi host program “Unram untuk Negeri” serta terlibat dalam peliputan berbagai kegiatan pimpinan Universitas Mataram. Keterlibatan langsung tersebut memberikan pengalaman nyata dalam merasakan peran humas sebagai garda terdepan institusi, sekaligus menyaksikan secara langsung dampak implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

Melalui peran tersebut, humas tidak hanya menyampaikan aktivitas institusi, tetapi juga menghadirkan narasi tentang kontribusi dan dampak Universitas Mataram bagi masyarakat. Setiap informasi yang dipublikasikan menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memperlihatkan Universitas Mataram sebagai institusi yang hadir, relevan, dan berdampak.

Pada momentum perjalanan Insan Humas Tahun 2025, dedikasi dan konsistensi tersebut berbuah manis dengan diraihnya Gold Winner Anugerah Humas Diktisaintek 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja kehumasan yang tidak hanya informatif, tetapi juga berdampak nyata bagi civitas akademika dan masyarakat.

Fian menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim Humas Universitas Mataram serta dukungan penuh pimpinan universitas. “Saya bisa berada di titik ini tentu tidak lepas dari peran rekan-rekan Humas Universitas Mataram yang selalu hadir dan siap siaga 24/7 dalam membagikan konten serta informasi yang berdampak bagi masyarakat. Kami bekerja sebagai satu tim yang solid, dan atas kerja sama serta dedikasi seluruh tim Humas Unram, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi perhatian dan dukungan pimpinan Universitas Mataram dalam mendorong keterbukaan informasi kepada publik. “Dukungan dan perhatian pimpinan Universitas Mataram menjadi penguat kami dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Karena sejatinya, Universitas Mataram adalah institusi yang unggul, berdaya saing global, dan berdampak,” tambahnya.

Capaian ini menegaskan bahwa kehadiran humas sebagai perpanjangan informasi dari institusi kepada masyarakat harus mampu menciptakan dampak positif. Bagi Muhammad Surya Apriandika, S.Pd (Fian), penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menghadirkan layanan informasi yang profesional, humanis, dan berdampak, sejalan dengan visi Universitas Mataram sebagai perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global.(AM).

Medan,Amarmedia.co.id - Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-47 FKPPI yang digelar PD II FKPPI Sumut berlangsung sederhana tapi penuh makna. Dalam momen peringatan HUT ke-47 FKPPI tersebut, panitia juga memberi taliasih 200 paket sembako kepada kaum ibu (Lansia).

Ketua PD II FKPPI Sumut, Kharuddin Syah, SE, dalam sambutannya, Sabtu (20/12) mengatakan, HUT kali ini sengaja digelar secara sederhana, singkat tapi tetap penuh makna. Karena saat ini kondisi, masih dalam suasana duka akibat bencana Sumatera. 

"Acara HUT kali ini memang kita buat sederhana saja, singkat tapi penuh hikma. Karena kita masih dalam suasana duka bencana Sumatera. Mari kita jadikan HUT ke-47 FKPPI ini sebagai momentum memperkokoh soliditas organisasi dalam merawat semangat kebangsaan dan mengajak kader FKPPI membangun negeri ,"jelasnya. 

Sebelumnya, PD II FKPPI Sumut juga telah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari, ziarah ke makam pahlawan, pembagian nasi bungkus pada pengguna jalan dan penyaluran 200 paket sembako kepada yang membutuhkan. "Sekitar 40 persen penerima paket sembako sudah berusia lanjut. Ini tanda cinta kami pada para orangtua kami. Ini yang bisa kami buat dalam suasana duku di Sumut,"jelas Khairuddin Syah atau yang akrab disapa H. Buyung. 

Dalam kesempatan itu, H Buyung juga mengajak semua kader FKPPI untuk bersatu dan jangan terpecah belah. "Jangan lagi terpecah-pecah. Mari kita bangun FKPPI. Regenerasi perlu, kami mengharapkan regenerasi yang benar. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua,"jelasnya. 

Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas melalui, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan, Andy Mario Siregar dalam sambutannya, mengucapkan Dirgahayu ke-47 FKPPI. Dalam 47 tahun perjalanannya, FKPPI telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Saya berharap kepengurusan yang baru dapat menguatkan konsolidasi serta menjadi mitra strategis Pemko Medan dalam mengawal pembangunan. Dirgahayu FKPPI Ke-47,"ungkapnya. 

Sementara, Ketua Panitia HUT ke-47 FKPPI, Ibrahim Martabaya, SP mengatakan, perjalanan ini tidak terlepas dari kerja keras bersama. Dalam semangat memperkuat solidaritas dan merawat kebinekaan. "Dalam kesempatan ini kami menyampaikan duka cita mendalam untuk korban bencana Sumatera. Terimakasih semua pihak yang sudah membantu menyukseskan acara HUT Ke-47 FKPPI,"tukasnya. (Tim)

Medan,Amarmedia.co.id -  Dengan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut menjadi 7,9 persen, menjadi momentum baik untuk menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di Sumut. Situasi Kamtibmas yang kondusif ini harus terus dijaga agar perekonomian terus berputar dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Demikian amanat Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dibacakan langsung oleh Irwasda Poldasu, Kombes Pol Nanang Masbudhi dalam kegiatan Silaturahmi Kapoldasu dengan Serikat Pekerja /Serikat Buruh Se-Sumut Dalam Rangka Menjaga Situasi Kamtibmas Yang Aman dan Kondusif Menjelang Penetapan Upah Tahun 2026 di Wilayah Sumut, Jumat (19/12). 

"Silaturahmi ini digagas untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif setelah penetapan UMP di Sumut. Setelah UMP Sumut ditetapkan menjadi 7,9 persen ini jadi momentum yang baik dalam menjaga situasi Kamtibmas di Sumut,"jelasnya. 

Dikatakan, dengan kebaikan UMP 7,9 persen, menjadi harapan baru bagi para buruh dan pekerja. Dan harapannya jika ada penolakan atau ketidakpuasan dengan penetapan UMP ini, apabila para pekerja atau buruh yang ingin melakukan aksi agar tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar aksi nantinya berjalan dengan aman dan kondusif. 

Hadir dalam kesempatan itu, Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendersono, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Kadisnaker Sumut, Ir Yuliani Siregar mengatakan, kebaikan UMP Sumut 7,9 persen jadi UMP Sumut menjadi sekitar Rp 3,2 juta. Untuk UMK kita tinggal menunggu Kabupaten/Kota berdasarkan UMP yang sudah ditetapkan. "Saat penentuan UMP kemarin berjalan kondusif. Dan harapannya setelah UMP Sumut ditetapkan juga tetap kondusif karena selama ini kemitraan kita dengan Serikat Buruh/ Serikat Pekerja dan pihak pengusaha juga terjalin dengan baik,"jelasnya. 

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sumut, Ramlan Hutabarat, mengatakan, kita patut bersyukur kita mengutamakan kepentingan semua pihak. Ada win-win solution sehingga penetapan UMP berjalan dengan kondusif. "Mencermati situasi sekarang yang sedang mengalami musibah bencana Sumatera, kita melihat kepentingan bersama yakni menjaga Kamtibmas yang kondusif di Sumut. Kami juga menghimbau kawan-kawan yang di daerah harus menemukan win-win solution dan pikirkan kepentingan bersama,"jelasnya.

Ketua DPD K-SPSI Sumut, CP Nainggolan, kordinasi yang sudah dibangun antara Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan Kadin dan Apindo bisa bersinergi dengan penetapan upah 7,9 persen. "Kenaikan UMP ini sudah mendekati angka kebutuhan hidup layak di Sumut sekitar Rp 3,5 juta,"jelasnya. 

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sumut, Anggiat Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan hari ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik. "Penetapan upah di Sumut berjalan dengan baik kenaikan UMP 7,9 persen 2026. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini berjalan dengan baik untuk menjaga Sumut tetap kondusif,"sebutnya. (Tim)

Hadir mendampingi Ketua Umum, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forkopimda, serta tokoh pers di NTB.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir menyampaikan rasa terkesannya terhadap kemajuan NTB, khususnya kawasan Mandalika. Ia mengenang suksesnya Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di NTB yang menjadi katalisator pembangunan infrastruktur seperti Jalan Bypass.

"Sejarah tidak pernah berbohong bahwa PWI lahir pada 9 Februari 1946 sebagai alat perjuangan bangsa. Sejak era Bung Karno hingga Presiden Prabowo, PWI adalah bagian dari struktur strategis pembangunan bangsa," ujar Ahmad Munir.

Ia juga menekankan pentingnya persatuan setelah PWI sempat mengalami dinamika internal. "Setelah dua tahun kita sempat mengalami dinamika, Kongres Persatuan pada Agustus 2025 telah menyatukan kita kembali. Sekarang saatnya bergerak maju menjaga jati diri pers nasional di tengah gempuran algoritma platform global," tegasnya.

Ahmad Munir juga mengingatkan para jurnalis di NTB untuk tetap setia pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pembeda utama antara produk pers dengan konten media sosial.

"Media sosial bekerja tanpa kaidah, sementara kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang akurat, mencerahkan, dan mendidik. Jaga integritas agar PWI tetap menjadi rumah besar wartawan yang bertanggung jawab," imbuhnya.

Ketua PWI NTB terpilih, Ahmad Ikliludin yang terpilih dalam Konferprov 2 Agustus 2025 lalu, menyatakan kesiapannya mengemban amanah. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB atas fasilitas kantor sekretariat yang menjadi identitas perjuangan wartawan.

"Pengukuhan hari ini adalah awal untuk membangun pers di NTB yang lebih berkualitas. Kami berkomitmen meningkatkan kompetensi wartawan dan bersinergi dengan Pemda, BUMD, serta sektor swasta dalam hubungan yang saling menguntungkan namun tetap menjunjung tinggi independensi," kata Ikliludin.

Ikliludin juga mengungkapkan ambisinya untuk membawa HPN kembali ke NTB. "Gubernur menantang kami untuk kembali menjadi tuan rumah HPN pada 2027 mendatang. Kita pernah sukses di 2016, dan kami siap mengulang kesuksesan itu," ulasnya disambut tepuk tangan meriah.(AM)

Bukti Kualitas Jurnalisme NTB Suarakan Kemajuan Daerah

Sumbawa Barat, 13 Desember 2025 – Setiap kisah kemajuan yang terukir di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki saksi mata, salah satunya melalui para insan jurnalis. Merekalah yang merangkai narasi tentang inovasi, keberlanjutan, dan dampak nyata yang kerap luput dari pandangan.

Hari ini, di tengah antusiasme pers daerah, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia resmi mengumumkan pemenang ajang apresiasi bergengsi: ‘Cerita Sasambo 2025’.

Ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah penghargaan tulus atas dedikasi insan pers yang telah berani menyelami sisi lain industri pertambangan: sisi yang bertanggung jawab, penuh kemajuan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communications AMMAN, Kartika Octaviana, menekankan pentingnya peran pers dalam membangun citra daerah. Ia menjelaskan bahwa AMMAN menyelenggarakan Ajang Karya Jurnalistik ‘Cerita Sasambo 2025’ sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis yang selama ini menjadi penghubung antara pembaca dan cerita-cerita kemajuan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami menyelenggarakan Cerita Sasambo 2025 sebagai bentuk apresiasi tertinggi kami untuk rekan-rekan jurnalis yang telah menjadi jembatan yang menghubungkan pembaca dengan kisah-kisah kemajuan NTB yang patut dibanggakan,” ujar Kartika. “Karya-karya ini adalah bukti bahwa kolaborasi antara dunia jurnalistik yang independen dan industri dapat melahirkan narasi positif, memperkuat ekosistem pers NTB yang berkualitas, dan tentunya, membuat masyarakat setempat bangga akan daerahnya,” tambahnya. 

Antusiasme yang Melampaui Target

Kompetisi yang mencakup tiga wilayah utama – Lombok, Sumbawa Barat, dan Sumbawa – sukses menarik perhatian luar biasa. Sebanyak 152 karya jurnalistik berkualitas masuk ke meja juri yang dikirimkan oleh 68 jurnalis dari 48 organisasi media. 

Para jurnalis berkompetisi dalam dua tema kunci yang menjadi fokus masa depan NTB: (1) Inovasi dan Teknologi serta (2) Keberlanjutan dan Dampak Sosial. Karya-karya terbaik dinilai dalam Kategori Media Online & Cetak serta Kategori Media Sosial (konten foto, video, infografis).

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers yang karyanya mendapatkan apresiasi tertinggi, dan juga kepada seluruh 68 jurnalis yang telah berpartisipasi dalam ajang karya jurnalistik Cerita Sasambo tahun ini. Karya-karya Anda telah menginspirasi kami semua.” tutup Kartika.

Ajang Karya Jurnalistik Cerita Sasambo hadir sebagai ruang yang konsisten untuk mendorong sekaligus merayakan jurnalisme NTB, dengan harapan ajang ini dapat terus tumbuh menjadi tradisi yang dibanggakan bersama dalam merangkai kisah-kisah kemajuan Sasambo.

Berikut adalah para jurnalis dan tim redaksi yang karyanya telah terpilih sebagai yang terbaik, membawa pulang kebanggaan bagi wilayah mereka:

KATEGORI MEDIA ONLINE & CETAK

Muscablub tersebut dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat, Eddy Sophiaan, ST, Sekretaris MPW NTB Iwan Setiawan, SE, Ketua Karateker MPC Pemuda Pancasila Sumbawa Mustakim Patawari, unsur organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), perwakilan TNI/Polri, Srikandi Pemuda Pancasila, serta Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Gerindra, Andi Rusni.

Ketua Karateker MPC Pemuda Pancasila Sumbawa, Mustakim Patawari, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Muscablub dengan lancar. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk panitia dan insan media yang turut mengawal jalannya kegiatan.

“Alhamdulillah Muscablub berjalan dengan baik. Dinamika yang terjadi adalah hal wajar dalam sebuah organisasi dan justru menjadi tanda bahwa organisasi itu hidup. Selama kita berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), saya yakin setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Mustakim menegaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang berkomitmen mengawal dan menjaga ideologi Pancasila. Menurutnya, eksistensi Pemuda Pancasila tetap relevan dan diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput, karena konsistensinya dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

“Pemuda Pancasila dibentuk untuk mengawal ideologi Pancasila dari berbagai ancaman ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Komitmen ini harus terus dijaga, sekarang dan di masa yang akan datang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan, ST, menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Muscablub meskipun diwarnai dinamika internal. Menurutnya, dinamika tersebut tidak mengurangi semangat persaudaraan dalam tubuh Pemuda Pancasila.

“Kita tidak sedarah, tapi lebih dari saudara. Dinamika adalah hal biasa dan justru menunjukkan kedewasaan organisasi. Semua proses telah dilalui sesuai mekanisme dan aturan organisasi, termasuk administrasi dan keputusan yang diambil,” ungkap Eddy.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin administrasi dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi sebagai ciri khas Pemuda Pancasila yang kuat dan berwibawa, sesuai arahan Majelis Pimpinan Nasional (MPN).

Dalam Muscablub tersebut, L. Syahrudin LB terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa. Dalam sambutannya, Syahrudin menyatakan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga tingkat ranting.

“Konsolidasi menjadi langkah utama. Saya berkomitmen merangkul seluruh PAC di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Insyaallah saya akan gas penuh untuk mengembangkan potensi organisasi dan menjadikan Pemuda Pancasila Sumbawa sebagai yang terbaik di Pulau Sumbawa, bahkan di tingkat NTB,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penataan keanggotaan, termasuk percepatan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA). Syahrudin meminta seluruh PAC segera melakukan pendataan dan penerbitan KTA bagi anggota, dengan target penyelesaian hingga akhir tahun 2026.

“Saya siap bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Insyaallah amanah ini akan saya jalankan dengan maksimal demi kejayaan Pemuda Pancasila di Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.(AM)

Lombok Barat. Amarmedia.co.id - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-40 di Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus menjadi momentum peringatan ulang tahun organisasi ke-43. Kegiatan ini dibuka dengan berbagai sambutan dari pejabat daerah dan pusat, serta menghadirkan diskusi panel bertema “Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHP dan Rencana KUHAP Baru” di Hotel Aruna , Senggigi - Lombok Barat, Jumat 12 Desember 2025

Ketua IKADIN NTB, Dr. Irpan Suriadiata, menyatakan bahwa Rakernas kali ini menjadi ajang strategis untuk mengawal Undang-Undang Advokat di tengah perubahan besar sistem hukum pidana Indonesia setelah pengesahan KUHP baru. Menurutnya, pembahasan ini merupakan kelanjutan dari Rakernas Nasional IKADIN di Bali, dengan fokus pada penguatan peran advokat dalam menghadapi norma hukum yang baru.

“Penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, pendampingan sejak tahap penyelidikan, peran advokat dalam keadilan restoratif, serta mekanisme peradilan yang lebih luas menjadi poin krusial yang harus kita kawal bersama,” ujar Irpan.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara jaksa dan advokat di era transisi hukum ini. Ia menyebut pengesahan KUHP baru sebagai tonggak monumental yang mengakhiri warisan hukum kolonial Belanda, namun sekaligus membawa tantangan besar dalam penerapan konsep restorative justice dan living law.

“Perubahan ini menuntut adaptasi cepat agar kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat tidak terganggu. Dalam penegakan hukum, jaksa mewakili negara, sedangkan advokat memastikan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Sinergi menjadi kunci,” jelas Wahyudi.

Sementara itu, Gubernur NTB yang diwakili Kepala Biro Hukum Setda NTB, Dr. Hubaidi, resmi membuka kegiatan dan berharap forum ini menjadi ruang konstruktif untuk memperkuat reformasi hukum.

“Penerapan KUHP dan KUHAP baru harus berjalan efektif, humanis, serta selaras dengan nilai keadilan dan HAM. Kami berharap kolaborasi antara advokat, pemerintah, dan aparat penegak hukum di NTB dapat memperluas akses bantuan hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat,” ujarnya.

Rakernas kali ini juga dihadiri Ketua Komisi III DPR RI melalui zoom meeting, Dr. Habiburokhman, yang memaparkan perjalanan panjang pembentukan KUHP dan KUHAP baru. Ia menyoroti perlunya penguatan posisi advokat sebagai bagian dari pemberdayaan warga negara dalam mengawasi institusi penegak hukum.

“Daripada membentuk lembaga pengawas baru, lebih baik memperkuat advokat agar warga negara memiliki daya tahan hukum yang kuat. Di KUHAP baru, kami mengupayakan imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya,” ungkapnya.

Diskusi panel di Rakernas IKADIN ke-40 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk implementasi KUHP dan KUHAP baru secara efektif di lapangan, demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan, humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Dalam diskusi panel Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Dr. Maqdir Ismail, menekankan perlunya pengawalan ketat terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait pembuktian, penyadapan, dan proses penyerahan berkas perkara. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi pada Rapat Kerja Nasional IKADIN ke-40.

Menurut Maqdir, KUHP baru harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka memiliki relevansi dan substansi yang kuat terhadap pasal yang disangkakan. Ia mengkritisi praktik di lapangan yang kadang hanya mengandalkan dua alat bukti tanpa memastikan bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan unsur tindak pidana yang dituduhkan.

Sebagai contoh, ia menyoroti kasus yang berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara. Berdasarkan peraturan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya hasil penghitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang. Namun, dalam praktiknya, pernah terjadi penetapan tersangka tanpa adanya penghitungan tersebut.

"Jangan sampai perkara yang mengandung dugaan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada keterangan saksi dan ahli yang menyebut adanya potensi kerugian, tanpa perhitungan resmi," ujar Maqdir. Ia mencontohkan kasus ASDP yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius.

Selain masalah bukti, Maqdir juga menyoroti prosedur penyadapan. Ia berpendapat, penyadapan seharusnya dilakukan terhadap orang yang sudah berstatus tersangka, bukan terhadap pihak yang belum memiliki keterkaitan jelas. Ia mengingatkan bahwa ada kasus di mana seseorang dijerat akibat percakapan yang dipantau sejak sebelum ia mengenal pihak yang terlibat.

"Kalau penyadapan dilakukan sebelum ada status hukum yang jelas, rawan terjadi salah tangkap dan kesalahpahaman," tegasnya.

Poin lain yang disampaikan adalah mekanisme pelimpahan berkas perkara. Maqdir berpendapat bahwa berkas perkara seharusnya tidak dilimpahkan ke penuntut umum atau pengadilan ketika proses praperadilan sedang berlangsung. Ia mencontohkan pengalaman dalam satu perkara, di mana berkas dilimpahkan segera oleh KPK untuk mempercepat proses persidangan, sehingga mengabaikan proses praperadilan yang sedang berjalan.

Dr. Maqdir Ismail, menegaskan perlunya para advokat mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia, seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Dalam pernyataannya, Maqdir menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda tahun 1926.

 “KUHP lama kita berasal dari era kolonial. Baru sekarang kita memiliki produk hukum pidana yang disusun sendiri. KUHAP yang berlaku sejak 1981 juga kini mengalami perubahan,” ujarnya.

Menurut Maqdir, salah satu poin penting dalam KUHAP yang baru adalah pengakuan terhadap hak-hak advokat, termasuk hak untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyelidikan, bahkan mendampingi saksi. Namun ia mengingatkan adanya potensi persoalan terkait pasal obstruction of justice yang bisa menjadi “hantu” bagi advokat ketika pendampingan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum.

“Undang-undang memang sudah mengakomodir kewenangan advokat, tetapi yang kita perlukan adalah komitmen dan penghormatan dari aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Maqdir juga menyoroti adanya pendekatan baru dalam KUHP, seperti ketentuan bahwa pelaku berusia di atas 75 tahun tidak dikenai hukuman badan, melainkan hukuman denda. Ia menekankan bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk efek jera, melainkan untuk menegakkan keadilan.

Lebih lanjut, ia memuji diterapkannya prinsip restorative justice dalam KUHP baru, yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan jika memungkinkan.

 “Pidana itu harus menjadi ultima ratio, atau jalan terakhir. Tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan,” katanya.

Menutup pernyataannya, Maqdir menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan implementasi KUHP dan KUHAP baru berjalan sesuai semangat pembaruan hukum, serta menguji ketentuan yang dianggap tidak tepat ke Mahkamah Konstitusi.

 “Perubahan ini adalah momentum bagi advokat dan penegak hukum untuk membangun sistem yang lebih adil, efektif, dan manusiawi,” pungkasnya. (AM)

 SMPN 1 Empang dan SMPN 3 Sumbawa Terima Penghargaan Langsung dari Menteri di Jakarta

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (11 Desember 2025) – Kabupaten Sumbawa kembali mengukir prestasi gemilang di kancah nasional. Dua sekolah menengah pertama (SMP) terbaik daerah, yaitu SMP Negeri 1 Empang dan SMP Negeri 3 Sumbawa, secara resmi dianugerahi gelar bergengsi Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., dalam acara puncak yang digelar di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Kepala Sekolah dari SMPN 3 Sumbawa menerima penghargaan tersebut, didampingi oleh pejabat KLH dan perwakilan Staf Ahli Kementerian Pendidikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, S.T., M.T. dalam keterangannya kepada awak media (11/12) menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian ini.

"Ini adalah buah kerja keras dan komitmen seluruh warga sekolah—Kepala Sekolah, guru, siswa, dan komite—untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan lingkungan yang nyata," ujar Kepala Dinas LH.

Keberhasilan dua sekolah ini diharapkan menjadi motivasi besar bagi 15 sekolah lain di Kabupaten Sumbawa yang saat ini tengah berjuang di tingkat Adiwiyata Provinsi.

Proses Ketat dan Empat Komponen Penilaian

Dua sekolah ini berhasil lolos dari serangkaian penilaian yang sangat ketat, mencakup evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan. Program Adiwiyata fokus pada empat komponen utama untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yaitu  Kebijakan Berwawasan Lingkungan, Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan,  Kegiatan Lingkungan Hidup Partisipatif, Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus membina SMPN 1 Empang dan SMPN 3 Sumbawa menuju tingkat tertinggi, yaitu Adiwiyata Mandiri sambil terus mengawal sekolah-sekolah lain untuk menorehkan prestasi serupa. 

Sekilas tentang SMP Negeri 1 Empang

SMP Negeri 1 Empang, yang berlokasi di Jl. Pendidikan No. 1 Empang Atas, Kec. Empang, merupakan sekolah berstatus negeri yang didirikan sejak 12 Desember 1964. Sekolah ini telah terakreditasi A dan saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Syafrudin serta memiliki 398 siswa yang dibimbing oleh 42 guru profesional.

Sekilas SMP Negeri 3 Sumbawa Besar: Mencetak Generasi Unggul di Pulau Sumbawa

SMP Negeri 3 Sumbawa Besar, yang terletak di Jalan Setiabudi No. 4, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, merupakan lembaga pendidikan yang telah lama dikenal sebagai salah satu sekolah berkualitas di wilayah tersebut. Dengan akreditasi A yang diraih pada tanggal 20 November 2017 berdasarkan SK No. 185/BAP-SM/KP/XI/2017, SMP Negeri 3 Sumbawa Besar berkomitmen untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Sekolah ini memiliki luas tanah 5.352 meter persegi, memberikan ruang yang cukup luas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan potensi siswa. SMP Negeri 3 Sumbawa Besar juga dilengkapi dengan akses internet serta listrik dari PLN, menunjang proses belajar mengajar yang modern dan efektif.

Kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 3 Sumbawa Besar dirancang untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual siswa. Tidak hanya fokus pada prestasi akademik, sekolah juga mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, seperti olahraga, seni, dan organisasi. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan siswa.

Dengan komitmen yang kuat dan sumber daya yang memadai, SMP Negeri 3 Sumbawa Besar terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak lulusan yang berkualitas. Sekolah ini terbuka untuk menerima siswa-siswi yang memiliki potensi dan semangat belajar tinggi, dan siap memberikan bimbingan dan dukungan yang optimal bagi mereka (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id ( 9 Desember 2025 )– Di tengah gemerlap Malam Penganugerahan Pemuda Berprestasi NTB Tahun 2025 di Idoop Hotel Mataram, nama Widya Kurnia Ulfa, S.Pd., muncul sebagai inspirator dari pelosok Kabupaten Sumbawa. Guru agama di SD Negeri Simu ini berhasil meraih Juara 3 Pemuda Berprestasi Bidang Pendidikan tingkat Provinsi NTB atas dedikasinya dalam memajukan literasi dan pendidikan desa.

“Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dan kemudahan yang Allah berikan. Menjadi pemimpin di komoditas kecil yang saya buat adalah salah satu cita-cita saya sejak kecil,” tutur Widya saat ditemui usai menerima penghargaan.

Bimbel ISLA (Islamic Literacy Academy) : Membawa Bahasa Inggris ke Desa Simu

Prestasi yang diraih Widya di tingkat Provinsi NTB adalah berkat inovasi dan kegigihannya dalam mendirikanBimbel ISLA (Islamic Literacy Academy).

"Bimbel ISLA ini adalah bimbel Bahasa Inggris satu-satunya yang ada di Desa Simu, Kecamatan Maronge, dan itu yang menjadi apresiasi atau kejuaraan saya di Pemuda Pelopor tahun 2025 ini," jelasnya.

Bagi Widya, keberhasilannya ini adalah bentuk rasa terima kasih dan kiprah nyata di kampung halamannya. Ia melihat adanya disparitas pendidikan yang cukup jauh antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di Kabupaten Sumbawa.

“Pendidikan di kota-kota sudah sangat ideal, namun di desa-desa, terutama di Kabupaten Sumbawa, masih sangat minim. Kami bergerak di desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Desa Simu,” tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk fokus pada pembangunan pendidikan di daerah terpencil.

Dampak dan Apresiasi Pasca-Penghargaan

Setelah lolos seleksi mewakili Kabupaten Sumbawa di peringkat pertama Bidang Pendidikan, dan kemudian meraih Juara 3 di tingkat provinsi, Widya merasakan dampak positif yang besar. Ia menyebut, apresiasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB memicu Bimbel ISLA untuk terus melanjutkan program.

“Kemarin kami juga sudah bertemu dengan Bunda Literasi karena kami juga basic-nya di bidang literasi, dan banyak sekali apresiasi yang kami dapatkan setelah mengikuti program Pemuda Pelopor dari Dispora,” ungkapnya bangga.

Dukungan juga datang dari pemerintah setempat, yang kini memberikan atensi lebih besar.

 “Ada banyak atensi yang diberikan kepada kami setelah nama kami terdengar, terutama dari Kepala Desa Simu. Ibu Camat Maronge kemarin juga membuka acara kami, terus kemudian sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Maronge juga sekarang banyak sekali bekerja sama dengan Bimbel ISLA.”

Keberhasilan Widya Kurnia Ulfa, bersama dengan Robby Sahrullah (Juara 1 SDA) dan Bambang Sasdita (Juara 2 Seni Budaya), serta M. Andi Ridhoan (Juara 1 Nasional Kriya), memperkuat posisi Sumbawa sebagai salah satu lumbung generasi muda berprestasi di NTB, sejalan dengan harapan Pemprov NTB agar Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terus meningkat. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id ( 9 Desember 2025)– Malam Penganugerahan Pemuda Berprestasi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025 yang digelar meriah di Idoop Hotel Mataram berlangsung sukses dan penuh kebanggaan. Acara yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) ini menjadi momentum apresiasi bagi para pemuda-pemudi terbaik yang telah mengharumkan nama daerah di berbagai bidang.

Apresiasi untuk Perhatian Pemprov NTB

Mewakili para penerima anugerah, Fadilah Ahmad Nur, S.Pd., M.Pd., menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Pemprov NTB. Ia menekankan bahwa kegiatan ini adalah langkah maju dan pondasi penting dalam mewujudkan visi "NTB Makmur Mendunia".

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dispora, karena ini merupakan kegiatan yang luar biasa, langkah awal menuju NTB Makmur Mendunia yang diinginkan. Ini juga sebagai amanah bagi kami anak-anak muda NTB yang terpilih saat ini, menjadi PR bersama agar bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya dan untuk terus bergerak di semua bidang," ujar Fadilah Ahmad Nur.

Fadilah juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Pemuda NTB kini benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi, mengingat kegiatan sejenis belum pernah ada sebelumnya. Ia berharap acara ini menjadi agenda rutin yang memotivasi dan berdampak positif.

"Yang paling penting, indeks pembangunan pemuda (IPP) NTB saat ini terus meningkat, sehingga hal ini tentu saja memengaruhi indeks pembangunan masyarakat (IPM) NTB juga terus meningkat," tambahnya.

Dominasi Prestasi dari Kabupaten Sumbawa

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Taman Budaya Mataram, Kepala Dinas Sosial NTB, serta perwakilan dari Kabupaten Sumbawa, yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., dan Sekretaris Dinas Porapar Sumbawa, M. Irfan SP.MSi.

Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih sejumlah gelar bergengsi di tingkat provinsi dan nasional. Para pemuda-pemudi asal Sumbawa yang berhasil meraih anugerah di tingkat provinsi antara lain: Robby Sahrullah Kategori Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan, & Pariwisata meraih Juara 1 Provinsi, Bambang Sasdita kategori Seni Budaya meraih Juara 2 Provinsi , Widya Kurnia Ulfa kategori Pendidikan Juara 3 Provinsi 

Catatan Emas di Kancah Nasional

Tak hanya di tingkat provinsi, pemuda Sumbawa juga mencatatkan capaian membanggakan di level nasional. M. Andi Ridhoan, pemuda kreatif asal Sumbawa, berhasil meraih Juara 1 Nasional kategori Bidang Kriya pada ajang Pekan Pemuda Kreatif Indonesia 2025.

Kepala Dinas Porapar Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan para pemuda daerahnya.

"Keberhasilan pemuda Sumbawa pada ajang ini tentu menjadi pemantik semangat muda-mudi Sumbawa untuk terus berprestasi, menunjukkan karya terbaik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Tata Kostara.

Ia menegaskan bahwa prestasi beruntun ini merupakan bukti nyata bahwa Sumbawa memiliki potensi besar dalam melahirkan generasi muda kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

"Ke depan, kami akan terus mendorong pemuda-pemudi Sumbawa lainnya untuk berkarya dan berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Kami berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan kompetensi," tutupnya. (AM)

Medan,Amarmedia.co.id - Masyarakat dan civitas akademika Universitas Al- Washliyah (Univa) diharapkan benar-benar memahami Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai landasan kekuatan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan ini menjadi hal yang menggembirakan agar seluruh masyarakat lebih mendapat jaminan hukum dan HAM bisa diterapkan.

Demikian disampaikan Rektor Univa, Prof, Dr, Syaiful Akhyar Lubis, MA saat membuka Seminar Nasional Sosialisasi UU KUHAP dengan tema "Peran Akademisi Dalam penerapan UU KUHAP Terbaru", Senin (8/22) di Aula Univa Medan. 

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua PW Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumut, AT Siahaan, para pembicara diantaranya, Assoc, Prof, Dr, Fitri Radianti, SHI, MH, Novel Suhendri, SH, MH dan Dr Fakhrur Rozi, S.Sos, MIKom.

Dikatakan Rektor, peran akademisi sangat penting dalam sosialisasi penerapan KUHAP yang baru. Sebab, persepsi yang baik akan menciptakan sikap menerima dan melaksanakan UU KUHAP sebagai UU yang berlaku di Indonesia. "Peran akademisi sangat penting. Sebagai warga negara dan civitas akademika yang mengharapkan jaminan hukum yang lebih baik Univa siap mendukung penerapan UU KUHAP yang baru,"jelasnya. 

Salah seorang pembicara, Assoc, Prof, Dr, Fitri Radianti, SHI, MH, menerangkan, dalam KUHAP yang baru ini bukan lagi berbicara tentang pro dan kontra tapi harmonisasi dari KUHP dan KUHAP yang terdiri dari pasal-pasal yang menguatkan masyarakat. Dan pasal-pasal yang memberikan inspirasi baru bagi peradilan Indonesia bahwa peradilan sekarang lebih transparan, lebih mementingkan HAM dan peduli kepada kaum disabilitas, Lansia dan wanita yang berkenan dengan kasus pidana mendapat perhatian khusus di KUHAP baru. 

"Peran akademisi membuat kajian ilmiah terkait kekurangan KUHAP baru, walau secara umum sudah baik. Namun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Penting bagi akademisi untuk mengoreksi, beberapa kajian yang sudah dibuat komisi 3 DPR,"jelasnya. 

Ia berharap, dengan berlakunya KUHAP yang baru nantinya diharapkan Indonesia lebih baik, sistem peradilan lebih transparan dan masyarakat lebih terlindungi. 

Sementara, Dr Fakhrur Rozi, S.Sos, MIKom menambahkan, penerapan KUHAP yang baru nantinya jadi momen bagi aparat penegak hukum untuk mengubah stigma agar para penegak hukum bekerja dengan benar. Terlebih sekarang di tubuh Polri telah dibentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diharapkan stigma Polri ke depan bisa lebih baik. KUHAP baru ini nantinya diharapkan dapat menjamin aparat penegak hukum agar bekerja lebih baik. 

"KUHAP untuk peradaban yang lebih baik. Untuk mencapai itu yang peting, harus memahaminya, bagaimana mendorong untuk memiliki kompetensi komunikasi. KUHAP ini dibuat untuk menjamin para penegak hukum bekerja dengan benar,"jelasnya. (Tim)

Jimbaran, Bali, 5 Desember 2025 — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membuka perhelatan Silaturahmi Nasional (Silaknas) dan Milad ke-35 di Jimbaran, Bali, dengan penganugerahan ICMI Award 2025 kepada Prof. Dr. M. Din Syamsuddin. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa beliau dalam memajukan bidang pendidikan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

Sekretaris PMI, Dea Malela Amiruddin,MSi menjelaskan kepada awak media bahwa prosesi penyerahan award berlangsung khidmat di tengah ratusan cendekiawan Muslim yang hadir.

"Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, di atas panggung utama, Momen ini disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin, menunjukkan apresiasi yang jelas kepada tokoh nasional tersebut."ujarnya 

ICMI Award 2025 sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusi Prof. Din Syamsuddin dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarumat beragama di kancah global, yang dinilai memberikan dampak signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Di samping seremoni penghargaan, Silaknas ICMI 2025 yang mengusung tema besar terkait Ekosistem Halal, Keuangan Syariah Digital, dan Sinergi IMTAQ-IPTEK menuju Indonesia Emas 2045, menetapkan tiga agenda krusial sebagai fokus pembahasan strategis nasional:

1. Tata Kelola Lingkungan dan SDA

ICMI mendesak negara untuk menerapkan tata kelola lingkungan berbasis ilmu, bukan berbasis izin. Agenda ini meliputi dorongan untuk audit ekologi menyeluruh di wilayah rawan bencana, reformasi total dalam perizinan kawasan hulu, dan pembentukan skema mobilisasi "cendekiawan hijau" untuk perbaikan tata lingkungan.

 2. Kedaulatan Investasi dan Keuangan

Fokus ditekankan pada penguatan peran negara sebagai pengendali utama sektor strategis. Cendekiawan Muslim mendorong tata kelola investasi berbasis kedaulatan memastikan semua fasilitas strategis berada dalam kontrol penuh negara, dan merumuskan etika kebijakan untuk menjaga martabat bangsa di tengah arus investasi global.

3. Reformasi Birokrasi dan Integritas Publik

Silaknas menyoroti perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait integritas dan akuntabilitas. Program yang didorong mencakup digitalisasi anggaran secara menyeluruh, penerapan audit berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi korupsi, serta perumusan pedoman etika publik bagi pejabat.

Pengembangan Ekonomi Umat

Selain isu strategis nasional, Silaknas 2025 juga fokus pada pengembangan ekonomi syariah, seperti pelaksanaan BPJPH Halal Conference untuk menyusun peta jalan industri halal nasional dan Simposium Syariah Digital Financing untuk mengupas potensi keuangan syariah digital. Agenda ini ditegaskan sebagai upaya ICMI untuk Bangkit Menjadi Suara Peradaban dan memberikan solusi berbasis keilmuan dan keislaman bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(AM)

Jakarta.Amarmedia.co.id - Museum Bala Datu Ranga dengan bangga menghadiri Indonesia Museum Awards (IMA) 2025, sebuah acara penganugerahan bergengsi dan forum strategis untuk para pengelola museum dari seluruh penjuru Indonesia. Acara yang berlangsung pada Minggu, 23 November 2025, di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan ini menjadi momen berharga bagi museum yang berasal dari Kabupaten Sumbawa untuk menunjukkan dedikasi dan kiprahnya dalam melestarikan warisan budaya Tana Samawa.

Kehadiran Museum Bala Datu Ranga yang diwakili oleh tiga stafnya menegaskan komitmen kuat mereka untuk memperluas jaringan nasional di dunia permuseuman yang semakin berkembang. Direktur museum, Yuli Andari Merdikaningtyas, menyampaikan kegembiraannya melalui komunikasi daring bahwa ini adalah pengalaman pertama yang sangat berharga, di tengah keberagaman museum yang hadir dari tingkat nasional hingga komunitas terpencil.

“Ini kali pertama Museum Bala Datu Ranga menghadiri acara ini. Kami sangat bahagia berada di tengah-tengah dunia permuseuman yang mulai bergeliat. Mulai dari museum sejarah berskala nasional yang memiliki puluhan ribu koleksi hingga museum komunitas di pulau-pulau terpencil. Hal ini memberikan kami kesempatan dan pengalaman yang tak ternilai harganya,” tutur Yuli Andari Merdikaningtyas, Direktur Museum Bala Datu Ranga

Kehadiran Museum Bala Datu Ranga yang diwakili oleh tiga orang staf karena di saat yang sama Direktur museum ini sedang ada Bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Jakarta. Hadir di acara ini menegaskan bahwa dedikasi Museum Bala Datu Ranga dalam memajukan dan melestarikan warisan budaya Tana Samawa dan menunjukkan bahwa museum ini siap berjaringan di kancah nasional. 

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat hadiri di acara ini dan berdiri sejajar dengan museum-museum terbaik di Indonesia. Kehadiran kami di IMA 2025 bukan hanya tentang penghargaan, tetapi memastikan peran museum sebagai salah satu institusi pelestari budaya di Kabupaten Sumbawa layak mendapatkan tempat dan perhatian di tingkat nasional,” ujar Ulfha Lestari, staf Humas dan Pemasaran Museum Bala Datu Ranga

Indonesia Museum Awards yang telah diselenggarakan sejak 2012 ini memberikan apresiasi tertinggi kepada penjaga warisan bangsa di seluruh Nusantara. Kehadiran Museum Bala Datu Ranga di acara bergengsi ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang memfasilitasi perjalanan staf museum untuk turut serta.

Foto-foto dokumentasi menampilkan momen kebersamaan staf Museum Bala Datu Ranga bersama para tokoh penting di permuseuman nasional, termasuk Dr. Musiana Dhani, penggagas IMA 2025, dan Dr. Ahmad Nuralam, Kepala Museum NTB, yang menambah makna kebanggaan atas partisipasi mereka.

Museum Bala Datu Ranga kini semakin mantap melangkah sebagai penjaga sejarah dan budaya, siap untuk terus berkontribusi dan berbagi cerita dari Tana Samawa di panggung nasional.(AM/Fajri)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa kembali memperkuat peran strategisnya sebagai lembaga amil yang amanah melalui kegiatan rutin Ngabar (Ngaji Bareng BAZNAS) yang inspiratif. Pada Jumat pagi, 21 November 2025, suasana spiritual dan sosial terasa kental di Masjid Attaqwa, yang dipadati mustahik binaan dan tokoh masyarakat.

Kegiatan Ngabar kali ini menjadi momentum penting untuk tidak hanya memperkuat kesadaran berzakat, tetapi juga menyalurkan berbagai program manfaat nyata yang berkelanjutan bagi warga Sumbawa.

Zakat: Kekuatan Sosial Pengangkat Taraf Hidup

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, menegaskan kembali filosofi di balik ibadah zakat. Ia menyampaikan bahwa zakat jauh melampaui kewajiban individu, melainkan merupakan kekuatan sosial yang mampu membawa perubahan positif.

"Zakat memiliki peran strategis dalam mengangkat taraf hidup masyarakat. Jika disalurkan secara tepat, zakat memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan," ujarnya penuh keyakinan.

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen BAZNAS untuk tidak hanya memberi santunan sesaat, tetapi mendorong mustahik menjadi muzaki di masa depan.

Dalam kesempatan penuh berkah ini, BAZNAS menyalurkan berbagai program unggulan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan mustahik yaitu BAZNAS Sumbawa Takwa. Program yang fokus pada peningkatan spiritualitas. BAZNAS Sumbawa Sehat: Memastikan mustahik mendapatkan akses kesehatan yang layak. Bantuan Modal Usaha Produktif:Diberikan untuk mendukung pengembangan usaha mikro mustahik, membuka jalan menuju kemandirian ekonomi.

Selain itu, BAZNAS juga melakukan koordinasi lanjutan guna memastikan pemanfaatan optimal dari program MAHYANI (Masyarakat Hidup Layak dan Nyaman). Program ini merupakan hasil kerja sama strategis dengan Bank NTB Syariah tahun 2025, yang fokus pada rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah, mewujudkan harapan mereka untuk hidup nyaman dan bermartabat.

Kehadiran Ketua BMT Insan Samawa dalam acara tersebut semakin memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dan sosial di Sumbawa. Kolaborasi produktif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Sumbawa melalui dukungan berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Sumbawa berharap momentum Ngabar ini akan terus membawa manfaat luas, sekaligus mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga yang amanah dan terpercaya, demi terwujudnya Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera (AM)

"Ini Musibah Bagi Kita Semua": PT Barapala Tetap Prioritaskan Dialog dan Buka Pintu Musyawarah Pasca Bentrok Anarkis

Medan,Amarmedia.co.id- Direktur PT Barumun Raya Padang Langkat Barapala, M Syukri menyesalkan bentrok yang terjadi antara sekuriti dengan warga yang melakukan aksi menginap di PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas. Akibat kericuhan yang berujung pada aksi perusakan dan pembakaran aset, PT Barapala menderita kerugian ditaksir mencapai Rp 5 miliar. 

"Kita sesalkan aksi demo dan terjadi bentrok yang berujung pada pembakaran alat berat, mess dan pos penjagaan. Buat kita ini musibah bagi kedua belah pihak. Kalau menyampaikan aspirasi kita bisa berdialog. Kerugian yang ditaksir akibat pembakaran dan pengrusakan aset mencapai Rp 5 miliar,"jelas Direktur PT Barapala pada wartawan, Kamis (20/11) di Medan. 

Lebih jauh, perusahaan sebelumnya selalu terbuka dengan masyarakat. Kalau ada permintaan dari masyarakat dan pemerintah desa perusahaan selalu terbuka dan bisa disampaikan melalui pemerintahan di 6 desa yang menjalin kerjasama dengan PT Barapala. 

"Kapan pun kita siap untuk berdialog menerima aspirasi, tapi harus dijembatani oleh Forkopimda. Kita ingin perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin selama ini perusahaan belum bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat,"jelasnya. 

M Syukri berharap, kedua belah pihak bisa mengutamakan musyawarah dan mufakat. Hal-hal yang belum bisa direalisasikan perusahaan tetap akan diupayakan. Apa yang jadi permintaan dan yang kurang dari perusahaan akan kami pertimbangkan sebelum disalurkan. "Sampai hari ini kepala desa di 6 desa masih konsisten membela PT Barapala,"jelasnya. 

Disinggung soal legalitas PT Barapala, M Syukri menegaskan, PT Barapala memiliki legalitas yang jelas. Diantaranya izin usaha perkebunan (IUP), Izin Lingkungan dan izin lokai. Dan izin-izin ini semuanya masih berlaku. 

"Sedangkan izin HGU sampai saat ini masih berproses karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan. Sedangkan terkait tuntutan masyarakat soal Plasma saat ini kami realisasikan melalui kompensasi. Sebagai pengganti kami memberikan kompensasi sebesar Rp 150 juta perbulan untuk warga di 6 Desa. Pemberian kompensasi ini sudah kami realisasikan sejak tahun1996 sampai November 2025,"urainya. 

Kompensasi ini, lanjut M Syukri, juga sudah diketahui oleh pihak Forkopimda. Pemberian kompensasi berjalan dengan lancar. Mekanisme tiap bulan kepala desa datang menjemput ke kantor kebun. 

M Syukri menambahkan, pihak manajemen bermohon kepada pihak keamanan daerah yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Padang Lawas agar dapat segera memproses, mengusut tuntas aksi demo anarkis yang berujung pengrusakan dan pembakaran aset kebun PT Barapala. (Tim)

Dalam keterangannya, Rabu 19 November 2025 Ketua KONI Sumbawa memaknai Hari Raya Galungan sebagai momentum penting untuk merayakan kemenangan kebaikan (Dharma) melawan keburukan (Adharma). Semangat kemenangan ini, menurutnya, sangat relevan dengan jiwa seorang olahragawan.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar KONI Kabupaten Sumbawa, saya mengucapkan Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan bagi saudara-saudara kami umat Hindu. Semoga momentum kemenangan Dharma ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para atlet, untuk terus menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, dan sportivitas dalam setiap kompetisi," ujar Abdul Rafiq 

Ia menambahkan, keberagaman dan toleransi di Kabupaten Sumbawa adalah kekuatan utama. KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh insan olahraga tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kerahayuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua dalam memajukan olahraga di Tana Samawa," tutupnya.(AM)

Ajakan tersebut disampaikan saat dirinya bersama jajaran pengurus PWI Pusat melakukan pertemuan dengan jajaran Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, di Jakarta Selasa.

“HPN ini milik seluruh insan pers Indonesia. Karena itu kami mengajak Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers untuk berjalan bersama, menyukseskan, dan memastikan HPN 2026 menjadi momentum persatuan serta penguatan profesi,” ujar Akhmad Munir.

Dalam pertemuan tersebut, Akhmad Munir yang didampingi oleh Wasekjen PWI Pusat, Iskandar Zulkarnain serta Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Marah Sakti Siregar, juga menyampaikan undangan resmi kepada Dewan Pers untuk hadir pada Kick Off HPN 2026 di Serang Banten, 23 Nopember 2025.

Munir menegaskan bahwa HPN harus menjadi ruang bersama yang inklusif, yang mempertemukan seluruh elemen pers di Indonesia tanpa sekat organisasi, generasi, maupun platform media.

Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menambahkan bahwa kolaborasi dengan Dewan Pers sangat penting untuk menjawab tantangan dunia media.

Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, memberikan respons positif dan menyampaikan dukungan atas inisiatif PWI. Ia menegaskan bahwa Dewan Pers beserta konstituennya siap berkolaborasi menyukseskan HPN.

“Kami menyambut baik undangan PWI ini. Dewan Pers tentu mendukung setiap upaya untuk menjadikan HPN sebagai ajang yang mendorong kualitas jurnalisme dan memperkuat peran pers di masyarakat,” kata Komarudin.

Ia mengusulkan HPN ke depan perlu lebih partisipastif dg melibatkan secara langsung para konstituen dewan pers, sehingga HPN menjadi milik semua komunitas pers nasional.

Menutup pertemuan Ketua Dewan Pers juga berharap insan Pers ke depan harus memikirkan hal-hal besar yang dapat mendorong terciptanya sebuah sumbangsih signifikan dari komunitas pers kepada bangsa dan negara.

Dalam pertemuan ini Ketua Dewan Pers didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pers Abdul Manan, Rosarita Niken Widiastuti, dan Yogi Hadi Ismanto (AM).

Bandarlampung — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa para jurnalis harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan agar tetap relevan dalam ekosistem media yang terus berkembang.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas sebagai fondasi utama seorang wartawan. "Apa yang harus dilakukan dalam beradaptasi pertama menjaga integritas dan kualitas wartawan. Artinya wartawan harus makin memperkuat jati diri profesional dengan menguatkannya dengan kaidah-kaidah jurnalistik," ujarnya di sela kegiatan Pekan Pendidikan Wartawan yang digelar PWI Lampung di Bandarlampung, Senin, (17/11).

Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menambahkan bahwa wartawan wajib mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam setiap karya jurnalistik.

 "Kemudian, wartawan juga harus mencari fakta yang akurat, memverifikasi data dari sumber yang kredibel atau dapat dipercaya sehingga karya-karyanya juga memeriksa dan berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik," katanya.

Ia mengingatkan jurnalis untuk menjauhi praktik-praktik yang merusak kredibilitas profesi. "Jangan sampai wartawan itu ikut penyakit seperti copy paste atau menjiplak karya lain, memakai AI dan katanya-katanya. Pakai teknologi AI itu boleh digunakan tapi sebagai alat bantu tools wartawan," tegasnya.

Di tengah era disrupsi, Munir juga menegaskan peran PWI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. 

"PWI harus terus tegak kepada menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persatuan dan kesatuan dengan tetap memegang nilai-nilai perjuangan yang selama ini diperjuangkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jurnalis harus menjadi garda terdepan dalam melawan informasi yang menyesatkan. 

"Oleh karena itu wartawan harus melawan berita-berita yang tidak benar, anti hoaks, disinformasi apalagi fitnah dan berita bohong harus dilawan," katanya.

Munir turut menyoroti tekanan yang dihadapi perusahaan media akibat pesatnya perkembangan teknologi. "Maka dari itu kami sedang meminta kepada pemerintah bagaimana perusahaan pers dapat insentif dari perpajakan. Ini kita sedang berjuang dan bersama-sama dengan asosiasi pers lainnya meminta pemerintah khususnya kepada Dirjen Pajak agar perusahaan media dapat insentif itu," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal yang hadir pada kegiatan tersebut menilai wartawan memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi daerah. "Dengan berita-berita yang akurat jurnalis dapat membantu daerah memperkenalkan produk unggulannya agar para pengusaha ingin berinvestasi di provinsi ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Di sisi yang sama Wirahadikusumah, Ketua PWI Lampung menambahkan Pekan Pendidikan Wartawan sangat penting diadakan mengingat Lampung merupakan daerah yang terus berkembang baik dalam berbagai bidang termasuk jumlah wartawan baru.

"Jumlah anggota PWI Lampung kini salah satu yang tertinggi bahkan mungkin tertinggi di Indonesia. Hal itu dilihat dari kongres persatuan PWI dimana jumlah suara kami sama dengan Jawa Barat yakni 5 suara," ujarnya. (AM)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id— Acara penyaluran Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di Sumbawa, Senin (17/11/2025), berubah menjadi forum dialog terbuka yang hidup. Warga dan tokoh masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kritik dan tuntutan langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, terkait lambatnya percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan distribusi manfaat tambang.

Desakan IPR Cepat dan Kritik "NTB Mendunia"

Ketua Sumbawa Corruption Watch (SCW), Rifqi Arganuari, mengapresiasi terbitnya IPR pertama, namun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera menerbitkan IPR untuk blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) lainnya. Rifqi juga mengusulkan agar PT AMNT, perusahaan tambang besar, diwajibkan menggunakan skema IPR agar dampak ekonomi lebih terasa langsung oleh masyarakat lingkar tambang.

Kritik tajam turut disampaikan tokoh masyarakat Iying Gunawan, yang menyoroti birokrasi IPR yang dirasa "tidak sejalan dengan slogan NTB Mendunia".

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Pemprov tidak pernah menghambat proses. Lamanya penerbitan IPR disebabkan seluruh tahapan wajib melalui sistem daring OSS (Online Single Submission).

“Begitu selesai di OSS, IPR langsung keluar. Pemprov justru ingin segera mengonversi tambang ilegal menjadi legal,” tandas Gubernur, seraya memastikan komitmen perbaikan birokrasi. Mengenai AMNT, Gubernur menjelaskan bahwa skema IPR berbeda, namun AMNT tetap harus mengedepankan manfaat sosial bagi warga sekitar.

Tuntutan SHU 100% untuk Warga Pra Sejahtera

Isu pemerataan manfaat muncul dari Kepala Desa Lantung, Rudi Satria. Ia secara khusus meminta agar Desa Lantung dan Desa Ai Mual diberikan SHU 100 persen karena tingginya jumlah warga pra sejahtera. Tuntutan ini diperkuat dengan alasan bahwa banyak pekerja dari perusahaan lain yang tinggal dan memanfaatkan fasilitas kedua desa tersebut.

Polri dan KSP Jamin Kepentingan Rakyat

Dalam dialog tersebut, Kapolda NTB turut memberikan respons mengenai isu keterlibatan Polri. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Polri adalah untuk membina koperasi dan menjaga kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan transformasi internal Polri. “Kepentingan kami sederhana: masyarakat makmur, kriminalitas turun,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Perwakilan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Respiratori Saddam Al Jihad, mengirimkan pesan penting dari pusat. Ia meminta Pemprov dan Polda memastikan tidak ada gesekan aturan antara wilayah IPR dengan wilayah kerja AMNT.

“Istana adalah istana rakyat, maka kepentingan masyarakat harus utama,” tegas perwakilan KSP tersebut.

Dialog ini secara jelas memotret besarnya harapan masyarakat Sumbawa terhadap IPR sebagai instrumen nyata pemerataan ekonomi dan langkah pengentasan kemiskinan di NTB.(AM)

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id — Model pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menarik perhatian nasional. Kali ini, rombongan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, dipimpin oleh Ketua DPRD Idrus M. Thomas Mopili, datang khusus ke Sumbawa untuk melakukan "kunjungan belajar" terhadap skema yang dinilai berhasil menertibkan Penambang Tanpa Izin (PETI) menjadi penambang legal dan sejahtera.

Fokus kunjungan tersebut adalah praktik Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukti Lestari di Blok Lantung 2, Kecamatan Lantung, Sumbawa, bertepatan dengan momen penyerahan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang menjadi simbol kesejahteraan baru bagi anggotanya.

Rahasia NTB: Menangkap Perusahaan, Merangkul Rakyat

Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili secara terbuka meminta penjelasan dari Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, mengenai rahasia di balik keberhasilan NTB.

“Sebelum IPR resmi, tentu ada penambang tanpa izin. Tapi NTB berhasil menertibkan dan sekarang membagi SHU. Ini model yang harus kami pelajari,” ujar Idrus, menggarisbawahi kegigihan NTB mengubah masalah PETI menjadi solusi ekonomi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan memberikan jawaban yang tegas dan humanis mengenai kebijakan penindakan Polri di NTB:

“Kami punya prinsip, kami tidak mau menangkap masyarakat yang mencari nafkah untuk keluarga. Yang kami bersihkan adalah perusahaan-perusahaan dari luar yang merusak,” ucap Irjen Hadi.

Kapolda menjelaskan bahwa upaya utama Polri bukanlah kriminalisasi rakyat kecil. Sebaliknya, Polri mendorong penambang perorangan yang kerap menggunakan merkuri dan berisiko tinggi untuk masuk ke dalam koperasi. Langkah ini menjamin pekerjaan menjadi legal, aman, dan terkontrol. “Dengan masuk koperasi, rakyat yang tadinya hanya mencari makan bisa mendapatkan hak ekonomi yang layak,” tegasnya.

Potensi Triliunan Rupiah Menanti

Dukungan penuh terhadap model IPR ini juga datang dari legislatif daerah. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaida, menambahkan bahwa DPRD telah menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait, mulai dari tata kelola hingga pajak daerah pertambangan rakyat.

Ia membeberkan perhitungan Kapolda NTB: jika 16 IPR di NTB berjalan maksimal, daerah ini berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 15,7 triliun. “Karena itu DPRD mendukung percepatan semua proses IPR,” katanya.

Model IPR koperasi ini, menurut Isvie, memberikan perbandingan nyata bagi masyarakat. Skema ini dinilai jauh lebih adil karena hasil tambang yang didapatkan akan kembali dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Melalui kolaborasi segitiga antara Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, dan Polri, NTB kini diakui sebagai pionir yang berhasil mengawali era baru tambang rakyat: legal, beradab, dan menyejahterakan. Kunjungan belajar dari Gorontalo ini menjadi penegasan bahwa 'Jurus Anti-Penjarakan' NTB adalah cetak biru nasional untuk tambang rakyat yang berkelanjutan.(AM/Ken)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Skema pengelolaan pertambangan rakyat berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Menteri Koperasi dan UKM Feri Juliantoro bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Budiman Sujatmiko memuji model Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan keadilan ekonomi.

Apresiasi tersebut disampaikan secara daring dalam acara penyerahan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Tambang Rakyat Selonong Bukit Lestari di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (17/11/2025).

Wajah Baru Konstitusi dan Industrialisasi yang Memerdekakan

Kepala BPPK, Budiman Sujatmiko, menegaskan bahwa koperasi tambang rakyat ini adalah implementasi nyata dari konsep besar pengentasan kemiskinan pemerintah: Berdata, Berdana, Berdaya.

"Ini bukan hanya model ekonomi, tetapi wajah baru bagaimana konstitusi bekerja untuk rakyat," ujar Budiman. Ia menambahkan bahwa NTB telah menjadi contoh nyata penerapan Asta Cita Presiden yang menempatkan koperasi sebagai motor keadilan ekonomi, dengan memastikan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil dan produktif.

Senada dengan Budiman, Menteri Koperasi Feri Juliantoro menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel yang diterapkan oleh Koperasi Selonong Bukit Lestari.

Menurutnya, praktik ini menunjukkan bagaimana koperasi mampu menjalankan fungsi hilirisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara langsung. "Ini bukti bahwa tambang rakyat yang dikelola koperasi bukan hanya mungkin, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat," kata Feri.

Menkop Feri juga secara khusus mendorong percepatan pembentukan perusahaan tambang berbasis koperasi di seluruh Indonesia, meyakini bahwa koperasi yang kuat dapat menjadi benteng ekonomi rakyat di tengah dinamika industri tambang nasional.

Kedua pejabat tersebut sepakat bahwa dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang jelas, didukung koperasi yang profesional, model NTB ini layak direplikasi secara nasional sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penekan praktik pertambangan ilegal.(AM)

Padang Lawas, Masyarakat adat Luat Unterudang bersama masyarakat 6 desa dan mahasiswa menggelar aksi damai di Pos PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah. Massa menuntut PT Barapala agar segera angkat kaki dari kawasan Unterudang.

Sekretaris Badan Pemangku Adat (BPA) Luat Unterudang, Rahman Hasibuan pada wartawan, Senin (17/11) mengatakan, kami masyarakat 6 desa yakni, Desa Unterudang, Desa Pasar Binanga, Desa Siboris Dolok, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Aek Buaton minta agar PT Barapala segera meninggalkan lokasi. Sebab, menurut kami, keberadaan PT Barapala secara hukum legal. 

"Perusahaan kami nilai telah wan prestasi tidak mengingkari perjanjian tahun 1996. Sehingga masyarakat sekarang menuntut haknya. Sebab, dalam perjanjian jelas ada hak masyarakat di 6 Desa seluas 3000 Ha yang kini sudah ditanami sawit,"ungkapnya. 

Rahman Hasibuan juga minta Kapolri, Kapoldasu dan Polres Padang Lawas agar segera menarik semua personelnya yang membackup perusahaan. Begitu juga dengan oknum preman yang sengaja disewa perusahaan berkedok sekuriti agar dibersihkan dari perusahaan. 

Dikatakan, Rahman, sejarah singkat penyerahan lahan seluas 10.300 Hektare (Ha) diserahkan ke PT Barapala melalui pola PIR. Dengan membangun pola plasma 3000 Ha, yang menyerahkan lahan pada perusahaan terdiri dari Hatobangun (Ketua Adat), alim ulama dan tokoh masyarakat yg diketahui kepala desa. "Harapannya, dengan aksi ini pemerintah memperhatikan kami agar kami segera memperoleh hak kami yang diabaikan oleh perusahaan,"jelasnya. 

Sementara, mewakili Forum Diskusi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (FDMAKSU), Arsa Rizki Pratama Siregar dalam orasinya menegaskan, mahasiswa yang turun langsung ke lapangan karena adanya aduan masyarakat di 6 Desa yang bermasalah dengan PT Barapala. Dimana, kata Rizki, lahan PT Barapala diserahkan oleh, Hatobangun, alim ulama dan tokoh masyarakat di 6 desa. Dengan salah satu poin kesepakatan PT Barapala mengelola lahan dengan perjanjian 20 persen hasilnya dibagikan ke masyarakat. Namun sampai sekarang masyarakat di 6 desa tidak mendapat apapun. 

"Masyarakat adat menyerahkan tanah ini kepada Hamonangan yang dialihwariskan kepada Roni. Hasil investigasi kami PT Barapala telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan masyarkat. Untuk itu kami ingin mengetahui PT Barapala siapa pemilik perusahaan. Kami juga minta ditunjukkan mana HGU mereka,"tegasnya. 

Arsa Rizki juta mendesak PT Barapala agar secepatnya menutup perusahaan mereka. Karena kami duga perusahaan tidak punya izin resmi dari pemerintah. 

Pantauan wartawan, massa yang sebelumnya melayangkan izin unjuk rasa di Kantor PT Barapala hanya diperbolehkan menyampaikan aspirasinya di depan Pos penjagaan PT Barapala. Massa aksi yang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena ingin masuk ke kawasan kantor PT Barapala akhirnya berhasil merangsek masuk ke lokasi perkantoran PT Barapala. 

Sementara, Kapolsek Barumun Tengah, AKP PS Nainggolan yang coba meredakan emosi massa aksi mengatakan, tujuan aparat kepolisian berada di tengah-tengah massa aksi karena menjalankan tugas menjaga Kamtibmas bukan melindungi perusahaan. "Kami tidak berpihak. Kami akan menjembatani aspirasi massa ke pihak perusahaan,"tukasnya. 

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan eksekusi lahan PT Barapala seluas 25 ribu Ha lebih pada, 17 Juni 2025. Satgas PKH juga telah mendirikan plang yang bertuliskan "Lahan Perkebunan Sawit Seluas 25. 535 Ha ini Dalam Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dilarang memasuki lahan tanpa izin, merusak, menanam, mencuri, menggelapkan, memungut hasil tanaman tumbuhan, memperjualbelikan dan menguasai tanpa izin pihak berwenang. 

Namun dalam praktiknya, keputusan ini diabaikan PT Barapala yang sampai sekarang terus melakukan pemanenan dan produksi di areal tersebut. Bahkan diduga dibackup pihak Polres Padang Lawas. (Tim)

Mataram.Amarmedia.co.id - Serikat Tani Nelayan (STN) menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia kini digerogoti kaum "serakahnomics". Istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo untuk mengambarkan situasi ketika kekayaan alam dan ruang hidup rakyat terkonsentrasi di tangan segelintir elit, oligarki, perilaku korup dan kepentingan asing. 

Peringatan ini disampaikan Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai, dalam pidato pembukaan Kongres IX STN di Lapangan Desa Kemitir, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Rifai, yang akrab disapa *Pai asal Masbagik Lombok Timur* , berbagai indikator ekonomi seperti kenaikan nilai tukar petani sebesar 13,54 persen, penurunan angka kemiskinan 0,10 persen memang tampak positif. Namun capaian itu belum terasa memberikan perubahan nyata bagi masyarakat desa.

“Data itu terlihat baik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan rakyat. Petani dan nelayan masih terancam kehilangan ruang hidupnya,” ujar Rifai dalam pidatonya pada Sabtu, 15 November 2025.

Ia menilai, ini dampak serakahnomics. Dari meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, kepentingan modal asing dalam pengelolaan tanah dan perairan, serta melebarnya kekuasaan elite terhadap komoditas pangan. Situasi tersebut membuat posisi petani dan nelayan semakin rentan.

“Sumber daya yang mestinya menjadi penopang hidup rakyat justru dikuasai segelintir orang” katanya.

STN juga mencatat lonjakan konflik agraria yang mencapai 295 kasus sepanjang 2025, dari sengketa dengan perusahaan, hingga tumpang tindih administrasi pertanahan. Rifai menegaskan bahwa maraknya konflik menunjukkan buruknya tata kelola agraria dan minimnya keberpihakan negara.

Untuk keluar dari jebakan serakahnomics, STN menyerukan perombakan menyeluruh terhadap sistem ekonomi-politik nasional. Rifai menekankan pentingnya memperkuat posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, strategi tunda jual, serta akses modal dan teknologi melalui kerja sama dengan bank-bank negara. Pemerintah harus hadir secara progresif untuk menghentikan perampasan tanah dan praktik korupsi yang bersifat struktural.

“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah mereka sendiri,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Rifai mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengandalkan capaian ekonomi makro. Pemerintah harus memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan dan stabilitas harga, yang merupakan pondasi utama bagi ekonomi nasional yang inklusif.

Jika ingin keadilan tumbuh, mulailah dari desa, dari mereka yang menjaga pangan bangsa, tutupnya.

Ikut hadir dalam acara ini, dalam kesempatan itu Ir. Zulham S. Koto, MBA, Praktisi Perkebunan dan Industri Turunan PT AGRINAS; Elland Yupa Sobhyatta, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; Ayi Firdaus mewakili Dirjen Perhutanan Sosial, Kepala Sesi 1 Balai PS; serta Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN. Acara ditutup dengan penanda tanganan komitmen bersama mengawal program kedaulatan pangan dan percepatan reformasi agraria. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id 14 November 2025 — Ribuan jamaah memadati Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar pada hari Jumat (14/11/2025) untuk mengikuti kajian bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramahnya, Ustadz Syafiq menyoroti pentingnya kepemimpinan dan ketaatan dalam Islam sebagai fondasi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan dalam sebuah masyarakat.

Ustadz Syafiq mengutip perkataan sahabat mulia, Umar bin Khattab r.a., yang berbunyi: "Tidak ada Islam kecuali dengan kebersamaan. Tidak ada kebersamaan kecuali dengan adanya pemimpin. Tidak ada pemimpin tanpa kepatuhan dan ketaatan."

"Kalau tidak ada pemimpin, kehidupan akan menjadi chaos " tegas Ustadz Syafiq.

 Ketaatan yang Berlandaskan Ketakwaan

Dirinya mengingatkan jamaah bahwa nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, dan iman harus diwujudkan dalam kehidupan yang tertib, salah satunya melalui ketaatan kepada pemimpin. Ustadz Syafiq menekankan bahwa ketaatan yang ideal adalah sikap pertengahan yang didasarkan pada ketakwaan kepada Allah SWT.

Ustadz Syafiq merujuk pada ayat Al-Qur'an:

 "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59).

Ketaatan kepada pemimpin, jelasnya, adalah turunan dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Hak Pemimpin yang Wajib Ditunaikan Rakyat: Mendengar dan Mematuhi dalam Kebaikan (Ma'ruf), Taat karena Itu adalah Agama dan mendoakan mereka.

Beliau memberikan contoh konkrit: taat pada aturan lalu lintas seperti lampu merah, atau ketaatan seorang tokoh agama (imam Ahmad) dahulu disaat kekacauan di jazirah arab terhadap larangan mengisi kajian yang dikeluarkan pemerintah demi menjaga keamanan. "Keamanan sebuah negeri sangat bergantung pada taat dan nurutnya rakyat kepada pemimpin," tambahnya.

Meskipun ketaatan kepada pemimpin adalah wajib selama pemimpin tersebut muslim, Ustadz Syafiq Riza Basalamah memberikan batasan tegas sesuai hadist Nabi Muhammad SAW:

 "Hendaklah seorang muslim taat kepada seorang pemimpin dalam hal yang disukai dan dibenci, kecuali diperintahkan untuk bermaksiat"

Jika pemimpin memerintahkan kemaksiatan, maka rakyat tidak boleh mendengar dan melaksanakannya. "Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Ketaatan hanya dalam ketaatan," pungkasnya.

Kewajiban Pemimpin dan Rakyat

Ustadz Syafiq juga mengingatkan bahwa pemimpin memiliki kewajiban besar, sebagaimana ditekankan oleh Umar bin Khattab r.a. yang takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika ada keledai tergelincir karena jalan berlubang.

Selain ketaatan dari rakyat, kewajiban kedua rakyat terhadap pemimpin adalah memberikan nasihat (kritik konstruktif) yang baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis "Ad-Diinun Nashiihah" (Agama adalah Nasihat), yang ditujukan kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin muslim, dan seluruh kaum muslimin.

Ustadz Syafiq Riza Basalamah diantara waktu jeda Shalat Isya dengan mengajak seluruh jamaah untuk merefleksikan dan melaksanakan kewajiban masing-masing, baik sebagai rakyat maupun sebagai anggota keluarga (seperti ketaatan istri kepada suami), agar tercipta kehidupan yang Rahmatan Lil 'Alamin (AM)

Pematangsiantar,Amarmedia.co.id-  Polemik kembalinya beroperasi Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 21 menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, beberapa bulan lalu tempat hiburan tersebut baru saja dipasang garis polisi (police line) oleh pihak berwajib setelah terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika jenis ekstasi.

Namun, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa Studio 21 kini mulai dibuka kembali dan melakukan aktivitas renovasi serta persiapan operasional. Kondisi ini dinilai mencederai upaya penegakan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di wilayah Polda Sumatera Utara.

Beberapa pelaku yang sebelumnya terjaring operasi narkotika di lokasi tersebut hingga kini masih mendekam di tahanan, namun Amut, selaku pemilik gedung dan penyedia tempat, belum pernah tersentuh proses hukum. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang keberpihakan penegakan hukum dan potensi adanya tebang pilih dalam penindakan kasus narkoba.

Selain dugaan pelanggaran pidana terkait narkotika, Studio 21 juga diduga kuat melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan gedung disebut melanggar garis sempadan sungai, yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan bebas dari aktivitas bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan kegiatan manusia yang tidak boleh dibangun permanen.”

Sementara dari sisi hukum pidana, pembiaran beroperasinya kembali tempat yang pernah menjadi lokasi peredaran narkoba berpotensi melanggar Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

Pasal 131: “Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.”

Pasal 132 ayat (1): “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana tersebut.”

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B), Henderson Silalahi, menyampaikan keprihatinan mendalam dan desakan keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun langsung mengusut kasus ini.

 “Kami minta Kapolri menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pembiaran ini. Jika Studio 21 kembali beroperasi, maka besar kemungkinan tempat itu akan kembali menjadi sarang peredaran narkotika. Ini jelas mencoreng wibawa hukum di Sumatera Utara,” tegas Henderson Silalahi.

Henderson juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran hukum semacam ini dapat menjadi preseden buruk, terutama dalam upaya pemberantasan narkoba dan penegakan tata kelola ruang kota yang bersih dan tertib hukum.

 “Kami berharap pihak Polda Sumut dan Pemerintah Kota segera menindaklanjuti perizinan dan legalitas bangunan Studio 21 yang diduga melanggar sempadan sungai. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tambahnya.

Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum, terutama Polda Sumatera Utara dan Mabes Polri, dalam menindaklanjuti kasus Studio 21 yang dinilai telah mengabaikan proses hukum dan menodai semangat pemberantasan narkoba di Kota Pematangsiantar.

Lebih lanjut,Henderson menyebut akan menyurati langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta penanganan serius terkait penegakan hukum terhadap studio 21 serta Amut sebagai pemilik dan penyedia tempat,"tutupnya (Tim)

Wakil Bupati Mohamad Ansori menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan Program Asta Cita yang dicanangkan Presiden RI. Ia menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan Pemkab Sumbawa siap mendukung penuh realisasi program tersebut di wilayahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB Ratih Hafsari  Kusumawardani mengapresiasi respons cepat dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memfasilitasi lokasi, pendampingan, serta berbagai kebutuhan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kunjungan ini merupakan mandat langsung Menteri Keuangan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program-program Asta Cita di daerah, khususnya yang terkait dengan pendidikan.

Ratih Hapsari Kusumawardani menambahkan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan layak bagi anak-anak tidak mampu. Ia berharap program ini dapat menjadi jembatan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, khususnya di wilayah pelosok dan kepulauan seperti di Kabupaten Sumbawa.

“Program ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan sehingga anak-anak di daerah terpencil dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan daerah lainnya,” pungkasnya. (AM)

Batu Bara,Amarmedia.co.id -  Aliansi Anak Daerah Menggugat (AADM) akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan terhadap pengusaha lokal dan sejumlah persoalan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan di Kantor Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Kuala Tanjung, pada Rabu (5/11).

Koordinator Aksi, Flora Sitanggang mengungkapkan bahwa salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap keterlibatan perusahaan luar daerah yang dinilai menyingkirkan peran pengusaha lokal.

Mereka menduga kuat manajemen PT Inalum melakukan adu domba antara perusahaan anak daerah dengan anak perusahaan PT Inalum sendiri, yakni PT Sinergi Mitra Lestari Indonesia (PT SMLI).

"Seharusnya PT SMLI itu hanya tangani limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bukan ambil sisa besi bekas pakai yang seharusnya menjadi hak pengusaha anak daerah," ujarnya, pada Selasa (4/11). 

Bukan hanya itu, pihaknya juga menuntut kejelasan perjanjian pemeliharaan tusted jaringan transmisi PT Inalum yang melintasi lahan masyarakat di Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Kami juga meminta kapolda dan kejatisu periksa Dugaan pencemaran lingkungan yg di hasilkan oleh PT Inalum kami warga sekitar menduga pencemaran lingkungan akibat penimbunan limbah karbon (anoda dan katoda) oleh PT Inalum. Aktivitas tersebut disebut telah mencemari air dan menyebabkan matinya habitat biota laut di sekitar area pembuangan limba serta juga meminta agar sejumlah pejabat di lingkungan PT Inalum seperti Jevi Amri, Joko Susilo, dan Rafiki Komany dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga kemitraan yang sehat dan merata dengan pengusaha lokal.

“Nelayan sulit sekali dapat ikan di bibir pantai. Harus melaut lebih jauh baru bisa mendapatkan hasil tangkapan. Kami minta Kapalda Sumut dan Kejati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat," ungkap Flora Sitanggang.

General Menejer PT. Inalum, Joko Susilo serta Plt Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok, Jevi Amri, saat dikonfirmasi awak media yang bertugas belum menanggapi terkait persoalan ini.

Informasinya, aksi unjuk rasa ini dihadiri ratusan masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen, dari perwakilan nelayan dan tokoh masyarakat. (AM/Tim)

Jakarta.Amarmedia.co.id - PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (Siwo) meluncurkan Siwo Award 2025. Penghargaan yang diberikan kepada insan olahraga Indonesia yang berprestasi baik secara nasional maupun internasional. Penghargaan ini sempat absen selama setahun dan kembali akan digelar pada tahun depan bertepatan dengan peringkatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 8 Februari mendatang. 

Dalam peluncuran yang dilakukan di Sekretariat PWI Pusat, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Ketua Siwo Pusat Suryansyah mengatakan bahwa Siwo Award dirancang untuk mengapresiasi prestasi olahraga Indonesia secara komprehensif melalui tiga kategori utama yang mencakup 15 penghargaan berbeda. 

Terdiri dari delapan kriteria utama yang berpatokan pada prestasi internasional tertinggi di Olimpiade, Asian Games, SEA Games, dan Kejuaraan Dunia. Lalu tiga penghargaan disabilitas, inklusivitas dan pengakuan setara terhadap prestasi atlet disabilitas.

"Khusus penghargaan disabilitas, guna benar-benar mencari atlet terbaik, Siwo akan bekerja sama dengan National Paralimpic Committe (NPC) agar bisa memberikan penghargaan ini kepada orang yang tepat," ujar Suryansyah. 

Ditambah empat penghargaan kehormatan. Ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemangku kepentingan yang membangun ekosistem olahraga. 

"Untuk kriteria utama terdiri dari atlet putra dan putri terbaik, atlet favorit pilihan media yang menariknya ini baru pertama kali diberikan. Kemudian atlet harapan putra dan putri, pelatih terbaik, cabang olahraga terbaik, serta lifetime achievement yang diberikan kepada tokoh olahraga atau atlet legendaris, imbuh Suryansyah. 

"Sedang untuk penghargaan disabilitas, inklusi dalam prestasi ada tiga ketegori khusus yang diberikan untuk atlet terbaik putra dan putri, serta pelatih terbaik," tambahnya. 

Untuk penghargaan kehormatan, akan diberikan kepada Bupati/Walikota peduli olahraga, KONI Provinsi terdinamis, Gubernur peduli olahraga, serta darmabakti kejayaan olahraga.

Berbeda dari tahun-tahun penyelenggaraan sebelumnya, tahun ini struktur penilaian akan diberikan kepada para profesional. Untuk Tim keabsahan akan merekrut wartawan Putra Permata Tegar Idaman (CNNIndonesia.com), mantan atlet Suryo Agung Wibowo, serta perwakilan KONI Pusat bidang data dan IT Kurniawan. 

"Sedangkan dewan juri akan diketuai oleh wartawan senior, Gungde Ariwangsa yang merupakan Pemimpin Redaksi Suara Karya, kemudian pengamat olahraga nasional M. Kusnaeni, dan Kabid Binpres KONI Pusat Gugun Yudinar," tukas Suryansyah. 

"Tim keabsahan akan mulai bekerja setelah pelaksanaan SEA Games 2025 Thailand pada 9-20 Desember berakhir. Tim ini akan menentukan nominasi yang terdiri dari lima atlet di masing-masing kategori yang kemudian akan diserahkan kepada tim juri," ucap Suryansyah lagi.

Tim juri ini nanti yang akan menentukan pemenangnya. Setelah ada pemenang, tim juri akan memberikan hasil penilaiannya kepada Ketua Siwo Pusat untuk kemudian di laporkan kepada Ketua Umum PWI. 

"Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara atlet dan publik. Melalui pemberitaan yang intensif, Siwo tidak hanya mengabarkan prestasi tetapi juga menyebarkan inspirasi," ujar Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. 

"Mempererat sinergi antara pers dan atlet, serta memberikan pengakuan yang layak atas dedikasi dan prestasi para atlet nasional, Siwo merasa perlu menyelenggarakan Malam Anugerah ini. Ini adalah apresiasi tertinggi insan pers olahraga kepada para "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa di Arena Juara" yang telah mengharumkan nama bangsa," ungkap Munir. 

"Dengan membaca bismillah, event Siwo Award kami luncurkan," imbuhnya lagi. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -(3 November 2025) – Kebijakan penerapan beras satu harga di Kota Mataram menuai kritik dari pelaku usaha. Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Zohran SH, menilai kebijakan tersebut tidak relevan dan tidak sejalan dengan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Pernyataan ini disampaikan Zohran di Sumbawa pada Senin (3/11/2025). Zohran dengan tegas menilai kebijakan beras satu harga tersebut "sangat tidak berpihak" pada pihak penggilingan padi di NTB, bahkan mengibaratkannya sebagai langkah mundur hingga sepuluh tahun ke belakang.

Langgar Keputusan Kepala Bapanas

Menurut Zohran, kebijakan lokal tersebut bertentangan dengan dua regulasi utama yakni Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025, yang secara jelas mengatur HET untuk beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram dan beras medium seharga Rp13.500 per kilogram.

Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2023, yang mengatur klasifikasi mutu beras yang meliputi kualitas premium, medium, dan beras pecah.

Zohran menegaskan, adanya perbedaan kapasitas dan kualitas penggilingan di NTB membuat klasifikasi harga mutlak diperlukan. Ia menganalogikan hal ini seperti perbedaan jenis dan ketentuan harga pada bahan bakar minyak (BBM), di mana perlu ada perbedaan klasifikasi dan kelas sumbernya di bidang perberasan.

Tuntut Edukasi dan Operasi Pasar Bulog

Hingga saat ini, Perpadi NTB mengakui belum ada koordinasi maupun konfirmasi dari pihak terkait mengenai standar penerapan beras satu harga di Mataram. Oleh karena itu, Zohran meminta Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk segera memberikan edukasi yang rinci kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan ini, serta bagaimana pengawasannya dilakukan.

Zohran berharap, pengawasan oleh Dinas Perdagangan harus tetap memperhatikan klasifikasi beras (premium, medium, dan beras pecah) agar konsumen dapat menyesuaikan kemampuan belanja dengan kualitas beras yang tersedia.

Di tengah isu kenaikan harga beras yang masih menjadi perhatian, Perpadi NTB juga mendesak Perum Bulog untuk segera melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, sesuai dengan kelas berasnya.

Zohran menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pelaku penggilingan padi untuk terus berinovasi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga beras di NTB. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (31 Oktober 2025) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi melepas kontingen NTB yang berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI di Gelanggang Pemuda Mataram (31/10/2025).

Sebanyak 102 atlet akan mewakili NTB dalam ajang olahraga pelajar tingkat nasional tersebut, yang berlangsung selama sepuluh hari, mulai 1 hingga 10 November 2025 di Jakarta. Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan ajang olahraga pelajar tidak hanya sekadar mengejar prestasi atau medali, melainkan juga menjadi sarana pembentukan karakter melatih jiwa sportivitas dan melatih mental pemenang.

“Bertandinglah bukan semata karena medali, tapi jadikan ajang ini untuk melatih jiwa sportivitas, kejujuran, dan mental pemenang yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk membentuk generasi unggul,” tegasnya.

Gubernur Iqbal menyampaikan pemerintah daerah turut memberikan dukungan melalui alokasi dana APBD untuk transportasi atlet. Sementara itu, biaya konsumsi dan akomodasi ditanggung Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui skema APBN.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB Wirawan Ahmad menjelaskan Popnas dan Peparpenas merupakan ajang multievent nasional bagi pelajar, termasuk pelajar penyandang disabilitas.

“Biasanya kegiatan ini digelar bersamaan dengan PON. Tahun ini dipindahkan ke Jakarta karena Aceh dan Sumatera Utara belum siap menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Kadispora menargetkan tiga medali emas bagi kontingen NTB dari cabang olahraga atletik, karate, dan pencak silat.

“Tahun kemarin kita meraih dua emas, dan tahun ini target naik menjadi tiga emas, berdasarkan potensi atlet yang ada,” tandasnya.

Adapun cabang olahraga yang diikuti kontingen NTB antara lain Atletik, Karate, Taekwondo, Tenis Meja, Tinju, Wushu, Pencak Silat, Renang, Panjat Tebing, Senam Artistik, Senam Ritmik, Panahan, Menembak, Bola Voli Pantai, Judo, dan Angkat Besi. (AM/SAN)

Mataram, Amarmedia.co.id (31 Oktober 2025) - Semangat kepahlawanan Maulana Syech Tuan Guru Haji Zainudin Abdul Majid yang masih relevan sampai saat ini adalah sikap pantang menyerah dan konsisten berjuang bagi rakyat dalam bentuk visi yang melampaui zaman. 

Hal itu diungkapkan dua narasumber podcast Bintang edisi 17 untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November sebagai refleksi perjuangan salah seorang pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat dalam kiprahnya memajukan pendidikan bagi rakyat dengan kearifan lokal untuk perubahan dan kesejahteraan. 

"Maulanan Syech memiliki visi yang jauh melampaui zaman itu. Ia meyakini hanya dengan pendidikan yang baik, dapat mengubah peradaban dan kemajuan rakyat", jelas Dr. H. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd, Fungsionaris Pengurus Besar NW yang juga Akademisi Unram. 

Bahkan, pendidikan bagi perempuan menjadi salah satu warisan perjuangan untuk kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. 

Organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikannya adalah hasil perjuangan tak kenal lelah dan menyerah bahkan saat sulit di masa penjajahan Jepang. 

Bagi generasi masa kini, hal ini patut diteladani agar setiap orang memiliki jiwa pembaharuan yang konsisten untuk memperbaiki keadaan dengan landasan ilmu yang bersandar pada agama dalam hal ini Islam dan pengetahuan strategis tentang bangsa dan negara. 

Prof. Dr. H. Abdul Fattah, M.Fil.I, Fungsionaris Pengurus Besar NWDI dan Akademisi UIN Mataram, menuturkan, pendidikan bagi masyarakat berbasis Islam ini, dengan menyimak perjalanan perjuangan Maulana Syech, konsisten pula menerapkan pemahamaan ahlussunnah wal jamaah yang menurut Maulana Syech sangat sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat NTB dan Indonresia pada umumnya. 

"Ini menjadikan Maulana Syech bukan hanya menjadi milik NTB namun juga Indonesia bahkan dunia", sebutnya. 

Begitupula dengan filosofi perjuangan yang sejalan dengan pemikiran dan ilmu yang diniliki Maulana Syech yang diajarkan dan diwariskannya sebagai seorang tokoh besar bersama para kyai dan ulama lainnya di Nusantara di masa penjajahan hingga saat ini dalam rangka membangun masyarakat dan umat melalui pendidikan.

Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dilahirkan di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Rabiul Awwal 1316 Hijriah bertepatan dengan 5 Agustus 1898.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 9 November 2017 secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang lebih dikenal sebagai Maulana Syaikh. (AM/JM)

Kudus, (Amarmedia.co.id) 31 Oktober 2025 – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang terkemuka di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di tingkat nasional. Bekerja sama dengan Pusat Belajar Guru Kudus (fasilitasi oleh Bakti Pendidikan Djarum Foundation), AMMAN menggelar Pelatihan Calon Pelatih Implementasi Berpikir Komputasional di PAUD.

Inisiatif strategis ini bertujuan menyelaraskan pendidikan dini dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tengah mendorong Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di jenjang PAUD.

Kolaborasi Industri-Pendidikan Jadi Kunci

Vice President Social Impact AMMAN, Priyo Pramono, menekankan bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri adalah kunci sukses program ini.

“Pengalaman di Sumbawa Barat dan Kudus menunjukkan bahwa berpikir komputasional menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi dengan pola pikir adaptif. Potensinya akan semakin besar jika ditanamkan sejak dini. Dengan kolaborasi bersama pendidik dan pemangku kepentingan dari berbagai provinsi, kami berharap langkah ini dapat mempercepat lahirnya sumber daya manusia yang siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Priyo.

AMMAN berperan vital sebagai mitra yang terlibat dalam pengembangan materi dan metode pelatihan. Dalam proses ini, delapan guru PAUD turut berkontribusi, termasuk pendidik dari Sumbawa Barat—wilayah operasi AMMAN—yang telah lebih dulu menerapkan program unggulan PAUD Prestasi (PAUD Berprestasi dengan Berpikir Komputasional). Panduan dan modul hasil pengembangan ini akan menjadi acuan nasional untuk perluasan penerapan konsep berpikir komputasional.

Capaian Nyata di Sumbawa Barat dan Target Nasional

Penerapan konsep berpikir logis dan sistematis ini telah menunjukkan hasil yang nyata. Sejak tahun 2023, pendekatan berpikir komputasional telah diterapkan oleh lebih dari 135 guru dan kepala sekolah dari 29 satuan PAUD di Sumbawa Barat yang difasilitasi oleh AMMAN.

Capaian ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang lebih luas, di mana kini lebih dari 700 kepala sekolah dan guru dari 211 satuan PAUD di seluruh Indonesia telah mengintegrasikan berpikir komputasional melalui pendampingan berbagai mitra pendidikan.

Suparto, Direktur Guru PAUD dan PNF, mengapresiasi upaya ini dan menegaskan pentingnya peran guru. “Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar. Peran guru PAUD sangat strategis untuk menanamkan fondasi berpikir komputasional sejak dini—kemampuan berpikir logis dan sistematis yang menjadi dasar untuk memecahkan masalah kompleks di berbagai bidang,” jelas Suparto.

Cetak Pelatih dari 15 Provinsi

Pelatihan Calon Pelatih yang diselenggarakan di Kudus hingga 31 Oktober 2025 ini diikuti oleh 38 peserta, terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah dari 15 provinsi di Indonesia, termasuk perwakilan dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selama pelatihan, peserta didampingi oleh Dr. Irma Yuliantina, M.Pd, dari BAN PDM, serta tim Bebras Indonesia, memastikan materi pelatihan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif. Diharapkan, para peserta ini akan menjadi pelatih yang mampu mendiseminasi-kan pengetahuan ini kepada lebih banyak guru di daerahnya, memperluas dampak positif program seperti yang telah dirintis AMMAN di Sumbawa Barat. (AM)

Medan, Amarmedia.co.id -  Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumut, Dr, Asa Binsar Siregar menegaskan, APJATI Sumut berkomitmen dalam memerangi dan menyuarakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mencegah penempatan pekerja migran (PMI) non-Prosedural. Untuk meningkatkan penempatan PMI prosedural, APJATI Sumut selalu berkordinasi dengan pemerintah di semua lini. 

"Komitmen APJATI Sumut dalam memberantas TPPO kami tidak akan melakukan penempatan tenaga kerja yang terindikasi TPPO. Kami (APJATI Sumut) selalu menyuarakan dan memerangi TPPO,"jelasnya pada wartawan, Kamis (30/10).

Dikatakan, sebagai bukti komitmen APJATI Sumut dalam menyuarakan dan memerangi TTPO, pekan lalu tepatnya pada, Rabu 22 Oktober 2025, APJATI Sumut menggelar Focus Group Discussion bertema "Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Jumlah Pekerja Migran Indonesia oleh DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumut dalam rangka Pencegahan dan Mengurangi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) , mencegah penempatan PMI Non-Prosedural/ Ilegal ke Luar Negeri".

FGD yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan jasa tenaga kerja ini, Ketua APJATI Sumut, Dr Asa Binsar menyampaikan, salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya masyarakat tergiur kerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. "Faktor ekonomi masyarakat yang lemah jadi penyebab utama. Begitu mendengar ada tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji yang menjanjikan mereka akan tergiur tanpa memikirkan apa itu baik dan sesuai peraturan,"jelasnya. 

Untuk itu, sambung Dr Asa Binsar, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan mudah percaya dengan informasi dan proses penempatan melalui orang-perorang tanpa ada lembaga penyalur tenaga kerja yang jelas. "Misalnya lembaga paling dekat tanya ke Kepala Desa, apakah benar ada rekrutmen penempatan kerja ke luar negeri, kantornya dimana?. Tanya Disnaker benar tidak informasi yang diperoleh. Kalau hanya ketemu di jalan, tawarannya bagus imingnya bagus itu terindikasi kejahatan TPPO. Sekali lagi kalau orang ditawari kerja tanpa jelas kantor, lembaga dan keberadaannya itu adalah indikasi TPPO,"urainya. 

Dalam FGD itu, Dr Asa Binsar juga memaparkan ciri-ciri dan modus operandi TPPO mulai dari adanya kekerasan dan ancaman untuk mengontrol korban, rayuan yang menipu sering kali berkedok tawaran kerja yang menggiurkan tapi tak sesuai dengan kenyataan, penyalahgunaan kekuasaan sampai dijerat utang. "Korban dijerat utang yang tak sanggup dibayar agar tetap dalam kendali pelaku,"jelasnya. (Tim)

Mataram, Amarmedia.co.id - (24 Oktober 2025)  - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Nassaruddin Umar, dalam Opening Ceremony Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 yang digelar di Halaman Islamic Center NTB, Kamis (23/10/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Santri Nasional 2025 dan berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dengan tema “Santri Berdaya, Ekonomi Syariah Mendunia”.

Dalam sambutannya, Umi Dinda menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah forum strategis berskala nasional.

“Kami merasa bangga dan berbahagia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025. Sebuah forum strategis yang mempertemukan para pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi serta pengambil kebijakan dari seluruh penjuru Indonesia”, ujarnya.

Umi Dinda menegaskan Provinsi NTB memiliki komitmen kuat menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia Timur, melalui berbagai langkah strategis, seperti pemberdayaan ekonomi pesantren dan santripreneur, pengembangan produk halal dan UMKM, inovasi keuangan syariah serta optimalisasi zakat, infaq dan wakaf produktif, untuk kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan ekonomi bukan semata diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap forum ini memperkuat kolaborasi demi kemajuan umat dan kesejahteraan bangsa”, tegasnya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Prof. Dr. Nassaruddin Umar dalam arahannya mengapresiasi langkah Provinsi NTB yang dinilai sebagai salah satu daerah paling progresif dalam mendorong perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

“Provinsi NTB adalah salah satu yang paling berani dan cepat mengedepankan ekonomi syariah. Transformasi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah adalah contoh nyata komitmen tersebut”, ungkapnya.

Menteri Agama menekankan pengembangan ekonomi syariah bukan berarti upaya “syariatisasi” perda, melainkan pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan keberkahan universal. Disebutkannya sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, Jepang hingga Amerika Serikat kini justru menjadi pelopor ekonomi dan industri halal dunia.

“Kita harus berbangga, Indonesia adalah negara muslim terbesar yang mampu menjaga moderasi, toleransi dan stabilitas politik serta ekonomi yang luar biasa. Inilah kekuatan kita”, ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Istiqlal Global Fund, Ahsanul Haq, menjelaskan forum ini lahir dari kegelisahan atas belum meratanya implementasi ekonomi dan keuangan syariah pada lapisan masyarakat. Menurut National International Economic Index, Indonesia kini menempati peringkat ke-3 dunia dalam potensi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

“Kami memulai gerakan ini dari masjid sebagai pusat spiritual, sekaligus pusat ekonomi umat. Kami ingin membangkitkan kembali fungsi masjid sebagai penggerak kesejahteraan”, tuturnya.

Forum ini akan berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dan menampilkan pameran produk halal, talkshow, diskusi serta pelatihan ekonomi umat dengan melibatkan pelaku UMKM, akademisi, investor dan tokoh masyarakat dari dalam dan luar negeri.

“Kami ingin menjadikan Lombok dan NTB sebagai contoh nyata bagaimana masjid bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat”, tandasnya.

Penyelenggaraan IES Forum dan Expo 2025 di NTB menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global, sekaligus bukti nyata komitmen daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial dan ekonomi, untuk kesejahteraan bersama.

Dengan harapan agar dapat menjalar ke masjid-masjid di seluruh penjuru negeri. Seperti pesan dari para pembimbing dan tokoh masyarakat Istiqlal, pembangunan masjid bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menggerakkan sekitar 800 ribu masjid lain di Indonesia sebagai pusat kemajuan umat.

IES Forum dan Expo 2025 di Lombok dipilih sebagai titik awal lompatan, menjadi contoh bagaimana masjid bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat. Bersama para santri dan seluruh komponen masyarakat, menegaskan kebangkitan ekonomi umat dapat dimulai dari masjid. (AM)

“Kita memiliki 77 bendungan dan lebih dari 400 pulau kecil yang bisa menjadi sumber energi terbarukan. Potensi ini harus dimanfaatkan tanpa perlu pembebasan lahan baru. Masa depan energi bersih Indonesia ada di sini,” ujar Gubernur Iqbal dalam sambutannya.

Miq Iqbal menegaskan NTB memiliki potensi besar di bidang energi bersih mulai dari mikrohidro, tenaga surya, hingga tenaga angin. Dirinya menyebut pengelolaan energi di NTB, Bali, dan Sumbawa harus dipandang sebagai satu ekosistem terintegrasi yang saling mendukung antara sisi permintaan dan pasokan energi.

Dalam sambutan tersebut, ditegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan PLN, investor, dan akademisi dalam merancang peta jalan pengembangan energi hijau di kawasan timur Indonesia. Berharap kolaborasi dapat memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Kami siap menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan tahun depan, khusus membahas energi terbarukan di NTB. Kami ingin duduk bersama pemerintah pusat, PLN, peneliti, dan pemilik teknologi,” tandasnya.

Dukungan terhadap visi energi hijau disampaikan pula Direktur PLN, Sri Henny Purwanti yang menegaskan PLN berkomitmen membangun sistem kelistrikan yang cerdas, tangguh, dan hijau (Smart, Resilient, Green). Dirinya memaparkan sejumlah capaian PLN di Nusa Tenggara Barat antara lain pertumbuhan penjualan listrik sebesar 11 persen pada 2024 dan 7 persen hingga pertengahan 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,2 persen.

Dikatakannya, keberhasilan PLN dalam menerapkan sistem Zero Down Time di Sirkuit Mandalika untuk menjamin pasokan listrik tanpa gangguan selama ajang internasional, serta penyediaan energi bersih melalui kabel laut dan panel surya di Gili Trawangan. Menurutnya inovasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju energi berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Institut Teknologi PLN, Prof. Dr. Iwa Garniwa, M.K. IPU ASEAN Eng, APEC Eng menyampaikan terima kasih kepada semua partisipan yang turut serta, dirinya berharap dari kegiatan tersebut dapat membawa perubahan untuk energi terbarukan. 

“Terima kasih kepada semua peserta dan panitia, kalian semua hebat. Semoga kegiatan ini mengubah tantangan menjadi energi” 

Sementara itu Ketua Panitia ICATEI 2025, Prof. Ir. Shamsir Abdu, M.M., Ph.D., IPU, ASEAN Eng, menyampaikan konferensi internasional ini menghadirkan 272 makalah dari 15 negara dengan 116 karya terpilih yang dipresentasikan berlangsung selama dua hari. Acara yang diselenggarakan Institut Teknologi PLN (ITPLN) menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan praktisi industri, membahas inovasi di bidang energi dan informatika.

“Kami berharap konferensi ini tidak hanya menghasilkan wawasan akademik, tetapi juga memperkuat jejaring global dan memunculkan kerja sama baru antara peneliti, industri, dan pemerintah,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan harapan agar ICATEI 2025 menjadi tonggak penting bagi penguatan riset dan inovasi di bidang energi dan informatika. Konferensi menjadi sarana untuk berbagi gagasan, menjalin kolaborasi lintas negara. Mendorong lahirnya solusi teknologi yang aplikatif bagi masa depan energi Indonesia.

Konferensi ini menjadi momentum bagi NTB, untuk menunjukkan peran strategisnya dalam peta energi nasional. Dalam kepemimpinan Gubernur Iqbal, NTB bertekad menjadikan Lombok dan Sumbawa sebagai pusat pengembangan energi bersih Indonesia. Sekaligus memperkuat posisi provinsi sebagai model transformasi menuju energi hijau yang berkelanjutan. (AM)

Jakarta Amarmedia.co.id - PWI Pusat menegaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat konstitusional dan masih sangat relevan, namun pelaksanaannya perlu diperkuat.

"Agar wartawan benar-benar terlindungi dalam menjalankan profesinya," ujar Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.

Hal itu disampaikan Akhmad Munir, saat hadir sebagai pihak terkait dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 8 UU Pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sidang ini merupakan kelanjutan dari permohonan yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), yang menilai bahwa ketentuan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan masih multitafsir dan belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai.

Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, Akhmad Munir menegaskan bahwa Pasal 8 UU Pers sudah memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan wartawan, tetapi implementasinya di lapangan belum optimal.

"Pasal 8 Undang-Undang Pers adalah norma fundamental yang harus dipertahankan. Namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar wartawan memperoleh perlindungan hukum yang nyata di lapangan,” ujar Munir.

Ia menekankan bahwa perlindungan wartawan harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara, bukan sekadar tanggung jawab moral atau sosial.

Perlindungan itu, kata Munir, meliputi keamanan fisik, keamanan digital, serta perlindungan dari tekanan dan kriminalisasi atas karya jurnalistik yang sah.

"Ketika wartawan menghadapi ancaman atau tekanan, seharusnya ada mekanisme cepat dan jelas antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi untuk memberikan perlindungan,” tegasnya.

Tantangan: Lemahnya Koordinasi Antar-Lembaga

Menurut PWI, tantangan terbesar bukan pada teks Pasal 8 UU Pers itu sendiri, melainkan pada lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaannya.

PWI menilai perlu adanya mekanisme terpadu antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan organisasi wartawan agar setiap perkara yang menyangkut kegiatan jurnalistik diselesaikan sesuai Undang-Undang Pers.

Dalam sidang tersebut, PWI Pusat juga menyerahkan keterangan tertulis resmi kepada Mahkamah Konstitusi, yang berisi enam pokok pikiran utama, yakni:

1. Pasal 8 UU Pers harus dipertahankan sebagai norma konstitusional yang menjamin kemerdekaan pers.

2. Perlindungan hukum bagi wartawan adalah kewajiban negara.

3. Perlindungan tidak berarti kekebalan hukum.

4. Koordinasi antar-lembaga perlu diperkuat agar pelaksanaan perlindungan berjalan efektif.

5. Perlindungan hukum harus mencakup aspek digital dan psikologis.

6. Negara wajib memastikan perlindungan wartawan berjalan adil dan berkelanjutan.

Ketua Umum PWI Pusat hadir bersama jajaran pengurus pusat, antara lain:

Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum), Edison Siahaan (Ketua Satgas Anti Kekerasan), Baren Antoni Siagian (Komisi Hukum dan HAM), Jimmy Endey (Komisi Kajian dan Litbang), Rinto Hartoyo Agus (Ketua Seksi Hukum PWI Jaya), serta Rizal Afrizal (Komisi Pangan dan Energi).

Kehadiran delegasi lengkap tersebut menunjukkan komitmen PWI untuk memastikan posisi pers nasional tetap terlindungi secara hukum dan etika profesional.

*Komitmen PWI*

Menutup keterangannya, Akhmad Munir menyampaikan bahwa PWI Pusat akan terus memperkuat fungsi advokasi, pendidikan etika jurnalistik, dan pembinaan hukum bagi wartawan di seluruh Indonesia.

"Perlindungan wartawan bukanlah keistimewaan, tetapi mandat konstitusi. Negara harus hadir untuk memastikan kemerdekaan pers berjalan seiring dengan keadilan dan tanggung jawab,” pungkas Munir.

Sidang uji materi Pasal 8 UU Pers ini juga menghadirkan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pihak terkait lainnya.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan melanjutkan pemeriksaan perkara pada agenda berikutnya sebelum memasuki tahap pembacaan putusan. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id  - Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya negara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada 13 korporasi yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemberian diskon harga solar nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero). 

Praktik ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,54 triliun, merugikan keuangan publik, dan memperparah ketimpangan ekonomi yang dirasakan petani serta nelayan Indonesia.

PP STN, sebagai organisasi yang mewakili petani dan nelayan di seluruh Indonesia, mengecam keras praktik korupsi yang memperkaya korporasi besar seperti PT Pamapersada Nusantara (Rp958,3 miliar), PT Berau Coal (Rp449,1 miliar), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Rp264,1 miliar), dan lainnya. 

Sementara petani dan nelayan berjuang dengan harga bahan bakar yang tinggi dan akses subsidi yang terbatas, dana negara yang seharusnya mendukung kedaulatan pangan—seperti subsidi pupuk, alat tangkap ikan, atau infrastruktur irigasi—justru jatuh ke tangan segelintir oligarki yang kami sebut sebagai bagian dari kaum serakahnomics.

Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 2 UU Tipikor, yang melarang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 UU Tipikor, yang menghukum penyalahgunaan wewenang pejabat BUMN. Selain itu, Pasal 9E UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN secara tegas melarang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN di luar penghasilan sah. 

"Kami mencurigai adanya potensi pengayaan pribadi oleh oknum direksi, komisaris, atau pengawas dalam kasus ini, yang harus diusut tuntas," kata Ketua Umum STN Ahmad Rifai dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 22 Oktober 2025. 

Menyikapi hal ini, PP STN mendukung rekomendasi pengamat energi Sofyano Zakaria, yang menegaskan perlunya sanksi hukum yang jelas, termasuk pengembalian penuh kerugian negara dan hukuman pidana bagi pelaku, baik petinggi korporasi maupun oknum pejabat BUMN. 

"Kami menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan pengadilan untuk tidak hanya mendalami kasus ini, tetapi juga memastikan sanksi berupa pidana penjara dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, guna mencegah praktik serupa di masa depan," paparnya.

PP STN juga menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Memperketat pengawasan transaksi BUMN, khususnya di sektor energi, guna mencegah kebocoran sumber daya negara; 

2. ⁠Mengalokasikan dana hasil pengembalian kerugian untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, seperti penyediaan solar subsidi yang adil dan transparan;

3. ⁠Melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat tani dan nelayan, dalam pengawasan kebijakan energi nasional.

"Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan, siap bersatu dengan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan ditegakkan setegak-tegaknya," jelasnya.

Menurutnya, korupsi di sektor energi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kesejahteraan rakyat. Kami menyerukan: Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat! (AM/Didu)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan Sekolah Dasar Rakyat (SDR) permanen di Kabupaten Sumbawa. Penegasan ini disampaikan saat Menteri Dody melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sekolah Dasar Rakyat 5 Sumbawa pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Tinjauan Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah

Kunjungan Menteri Dody ke SDR 5 Sumbawa bertujuan untuk meninjau langsung fasilitas pendidikan serta memantau progres pembangunan program Sekolah Rakyat nasional. Saat ini, SDR 5 Sumbawa diketahui masih menumpang menggunakan gedung SMP Negeri 4 Sumbawa, sementara siswa SMPN 4 harus dialihkan sementara ke sekolah lain agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan.

Menteri Dody Hanggodo hadir didampingi oleh jajaran penting, termasuk Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot MP, Wakil Bupati Drs. H.Mohamad Ansori, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH, serta para kepala OPD Kabupaten Sumbawa. Kehadiran lengkap ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

 Sumbawa Jadi Prioritas Tahap Dua

Menanggapi kondisi SDR 5 yang masih menumpang, Menteri Dody mengakui bahwa Pulau Sumbawa belum termasuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Namun, ia berjanji akan membantu agar Sumbawa dapat segera masuk dalam tahap kedua yang direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat.

"Saya baru tahu bahwa Sekolah Rakyat permanen di Pulau Sumbawa belum masuk tahap satu. Saya akan bantu agar Sumbawa masuk tahap dua. Targetnya, antara 2025 sampai 2027, total ada 200 sekolah yang dibangun secara permanen," ujar Dody.

Tahap pertama pembangunan mencakup 104 sekolah, sementara sisanya masih menunggu kesiapan lahan. Menteri PUPR menekankan, sekolah-sekolah yang lahannya telah siap, termasuk yang mendapat dukungan dari Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, akan menjadi prioritas utama dalam tahap kedua.

"Sekolah Rakyat permanen tahap satu mulai dikerjakan tahun ini. Untuk tahap dua, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah bisa dimulai. Kami sedang finalisasi skema pendanaannya," tambahnya.

Pesan Motivasi untuk Siswa

Dalam kesempatan itu, Menteri Dody juga berinteraksi langsung dan berdialog dengan para siswa SDR 5. Ia menyampaikan pesan semangat dan motivasi agar mereka terus belajar dengan giat.

Menteri Dody juga berpesan agar siswa tidak melupakan doa kepada orang tua, termasuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto sebagai penggagas program mulia ini.

“Jangan bosan belajar! Jangan lupa salat dan doakan orang tua kalian. Juga doakan Pak Prabowo agar kuat memimpin bangsa. Beliau yang punya ide Sekolah Rakyat, supaya kalian bisa sekolah gratis dan bisa menggapai cita-cita,” tutupnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di NTB, khususnya di Sumbawa, demi memastikan semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.(AM)

Medan,Amarmedia.co.id- Indonesia lahir dari semangat perbedaan yang disatukan lewat semangat Sumpah Pemuda yang diwariskan sampai sekarang. Untuk itu, jangan jadikan perbedaan sebagai penghambat. 

"Perbedaan adalah kekuatan. Perbedaan yang kita miliki mari kita satukan dengan mengamalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa,"jelas Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Nasional Indonesia, Ambrin BW Simbolon dalam diskusi bertema "Menyatukan perbedaan, menguatkan persatuan dengan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara", Sabtu (18/10) di Medan. 

Lebih jauh disampaikan, sebagai kaum muda, saat ini kita tengah dihadapkan dalam berbagai situasi sulit menyongsong Indonesia Emas 2045. Apakah nantinya Indonesia Emas 2045 menjadi peluang atau bahkan ancaman bagi kita kaum muda? 

Dalam negara demokrasi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar begitupun dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi juga dijamin oleh Undang Undang (UU), namun harus tetap dalam aturan dan etika yang berlaku sehingga tidak merugikan kepentingan umum.

"Kita berharap forum diskusi ini tidak berhenti di sini, karena masih banyak pemuda yang harus kita sentuh untuk mengajarkan kepada mereka nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu Bangsa dan Negara, sebutnya.

Sementara pembicara lainnya, Rivaldo Nababan yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas (Unika) Medan mengatakan, di 2045 nanti kitalah para kaum muda yang bakal mengisi era Indonesia Emas itu. Untuk itu, mulai dari sekarang kita sebagai kaum muda harus saling dukung untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. 

"Tugas kita juga bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan semangat persatuan. Untuk menyatukan perbedaan mari kita mulai dari diri sendiri. Menjadikan perbedaan sebagai kekuatan,"ungkapnya. (Tim)

Sumbawa, 18 Oktober 2025 Suasana haru dan semangat menyelimuti markas Yonif TP 835 di Kabupaten Sumbawa menyambut kunjungan istimewa dari Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Dr. Sjafrie Samsoedin. Dalam kunjungan yang turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat L. Muhammad Iqbal, Menhan menyampaikan pesan langsung dari Presiden RI selaku Panglima Tertinggi TNI kepada para prajurit.

 TNI Harus Hidup di Tengah Rakyat

Di hadapan para prajurit, Menhan Sjafrie Samsoedin menekankan kembali filosofi mendasar TNI sebagai tentara rakyat. Ia mengingatkan bahwa disiplin, semangat juang, dan pengabdian harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sekitar.

"Presiden menyampaikan salam dan harapan agar seluruh prajurit tetap disiplin, semangat, dan senantiasa memberi manfaat bagi rakyat," ujar peraih bintang Mahaputera Utama ini.

Menhan dengan tegas mengingatkan prajurit untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat. "TNI adalah tentara rakyat yang hidup dan bertugas di tengah rakyat. Karena itu, setiap prajurit ditekankan untuk tidak sekali pun menyakiti hati rakyat dan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat akan rasa aman di negara yang berdaulat," tegasnya.

 Dimensi Ganda Prajurit: Militer dan Sosial

Menhan Sjafrie Samsoedin menyoroti dua dimensi penting yang harus dimiliki seorang prajurit: kemampuan militer dan pengabdian sosial. Prajurit diimbau untuk tidak hanya fokus pada tugas pertahanan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat di sekitar satuan tugas mereka.

"Kalau ada kegiatan masyarakat, komandan batalion harus memerintahkan prajurit untuk ikut serta. Kenyamanan rakyat tergantung pada kehadiran kalian," jelasnya. Kehadiran prajurit dalam kegiatan masyarakat dianggap sebagai bentuk nyata pelayanan dan kedekatan yang esensial dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Menutup arahannya, Menhan memberikan motivasi untuk mencapai profesionalisme tertinggi. Ia mengingatkan prajurit Yonif TP 835 bahwa mereka adalah bagian dari 150 batalion di seluruh Indonesia.

"Jadilah yang terbaik, jangan kalah dengan satuan lain. Itulah makna dari pendidikan dan latihan yang telah kalian jalani," pungkas Menhan, menutup kunjungannya dengan apresiasi tinggi. "Terima kasih atas pengabdian dan semangat kalian." (AM)

Medan,Amarmedia.co.id- Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (Godams) sebagai bagian elemen masyarakat siap menjadi mitra Polri dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan jalanan atau street crime. Kami percaya bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Godams, Agam Zubir, saat kopi darat (Kopdar) URC Rescue sekaligus memperingati Anniversarry 1 Ambulance Godams, Jumat (17/10) di Villa Kuphi, Jalan Pertahanan Patumbak. "Sinergi antara masyarakat dan Polri menjadi kunci utama terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif,"jelasnya. 

Dalam kesempatan itu, Godams juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Poldasu atas kinerja yang cepat dan sigap dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan, khususnya tindak pidana 3C (Curat, Curas dan Curanmor). Kinerja ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Lebih jauh dikatakan, sekadar informasi, berdasarkan data kinerja Polda Sumut, sejak bulan September hingga Oktober 2025 telah terjadi sebanyak 314 kasus Curas, Curat, dan Curanmor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 311 kasus berhasil diungkap dengan tingkat keberhasilan mencapai 99 persen. 

"Capaian ini tentu menjadi bukti nyata dari kesigapan dan dedikasi aparat Kepolisian dalam menekan angka kejahatan di wilayah Sumatera Utara,"tukasnya. (Tim)

Medan,Amarmedia.co.id -  Kompak. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut kunjungan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak di Balai Kota Medan, Kamis (16/10/2025). 

Wali Kota Medan Rico Waas mengucapkan selamat kepada Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak atas jabatan yang diembannya sebagai Kapolrestabes Medan yang baru. Diharapkan sinergitas Pemko Medan dan Polrestabes Medan dapat terus terjalin dengan baik.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab tersebut, Rico Waas dan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak membahas sejumlah permasalahan sekaligus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Medan.

Diketahui ada sejumlah permasalahan yang terjadi di Kota Medan diantaranya pedagang kaki lima (PKL) yang ilegal, kemacetan di beberapa titik yang disebabkan naik turun anak sekolah maupun karena kendaraan berhenti atau parkir sembarangan.

Guna mengatasi permasalahan yang ada di Kota Medan, Rico Waas meminta kepada Perangkat Daerah terkait agar melakukan pemetaan awal dimana yang menjadi titik permasalahan baik itu PKL maupun titik kemacetan. Kemudian hasil pemetaan tersebut dibahas bersama untuk mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Sebagai langkah awal kita lakukan pemetaan guna memahami permasalahannya sehingga dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya. Dengan begitu permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan,"kata Rico Didampingi Kasatpol PP Kota Medan Muhammad Yunus. 

Rico menambahkan terkait Kamtibmas guna mewujudkan kenyamanan di tengah masyarakat, Pemko Medan telah mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di seluruh wilayah Kota Medan. 

"Poskamling ini sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat ini sudah ada dibeberapa titik di Kelurahan dan akan terus bertambah,"jelasnya.

Sementara itu Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan pihaknya siap mendukung Pemko Medan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Medan.

“Demi terciptanya Kamtibmas di Kota Medan kami siap mendukung dan bersinergi dengan Pemko Medan," ujarnya. 

Selain membahas permasalahan kota, Rico Waas dan Jean Calvijn juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memproduksi (MBG). Pemko Medan dan Polrestabes Medan siap mendukung dan mensukseskan Program Presiden Prabowo Subianto tersebut. (tim)

Medan,Amarmedia.co.id -  Pemerintah saat ini sedang mengkaji penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Apapun hasil penetapan UMP nantinya Sumut harus kondusif. 

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Sumut, Ir Anggiat Pasaribu di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bedah Tuntas Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006, Rabu (15/10) sore di Le Polonia Hotel and Convention. 

"Kita berharap agar penetapan upah bisa diterima semua pihak baik pekerja, pengusaha dan pemerintah. Harapan kami apabila regulasi penetapan upah yang akan dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja bisa terlaksana dengan baik di Sumut tidak mengakibatkan perbedaan yang sangat timpang antara pekerja dan pengusaha,"jelas Anggiat.

Hadir dalam FGD tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Ir Yuliani Siregar MAP, Dir Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendarsono, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya para Narasumber diantaranya, Pengamat Buruh, Hawari, SH, MH, Pakar Hukum Ketenagakerjaan yang juga Wadek I Fakultas Hukum USU, Dr Agusmidah, SH, MH, Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut, Bambang Hermanto, SH, MH dan Ketua DPD KSPSI, CP Nainggolan,SE,MAP. 

Dikatakan Anggiat yang juga Ketua Panitia dalam FGD ini mengatakan, para pekerja melalui serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) berharap kenaikan upah pada tahun 2026 berada diangka 8,5 persen sampai 10,5 persen. Namun, dari sisi pengusaha agaknya angka ini sedikit memberatkan. 

"Perbedaan pandangan inilah yang kita bahas di FGD ini. Karena perbedaan itukan hal yang lumrah. Harapan kami apabila kenaikan upah tidak sesuai keinginan buruh negara harus hadir dan bisa mengintervensi stabilitas harga kebutuhan pokok agar tidak naik. Apabila upah yang diterima cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan pokok tidak naik tidak masalah,"ucapnya. 

Sementara, Direktur Intelkam Poldasu, Kombes Pol Decky Hendarsono dalam sambutannya menyampaikan, apapun keputusan dalam FGD dan soal upah, pada prinsipnya kita menginginkan kodusivitas. Mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi keinginan semua pihak. "Para pengusaha bisa menciptakan iklim usaha yang baik dan para pekerja bisa mendapat kehidupan yang layak dan lebih baik lagi,"jelasnya. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Ir Yuliani Siregar, MAP dalam sambutannya menyampaikan, dengan terselenggaranya FGD ini dan beberapa kali pertemuan pembahasan soal upah oleh Pemprovsu, Serikat pekerja dan buruh serta pengusaha diharapkan di Sumut nantinya tidak terjadi gejolak saat penetapan upah nantinya oleh pemerintah. 

"FGD ini sudah beberapa kali kita lakukan. Harapannya dari Sumut jangan ada lagi keributan jika upah sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat. Kita juga sudah berulang kali bertemu untuk berkordinasi dengan buruh dan pengusaha bagaimana jika sudah ditentukan kenaikan upah nantinya,"jelasnya. 

Salah seorang Narasumber, Pakar Hukum Ketenagakerjaan yang juga Wadek I Fakultas Hukum USU, Dr Agusmidah, SH, MH, di Indonesia sebenarnya tidak ada kenaikan upah. Istilah kenaikan upah, menurut Dr Agusmidah, hanya penyesuaian dari kenaikan harga-harga bahan pokok yang sebelumnya sudah naik terlebih dahulu.

"Faktor utama penentu upah minimum di antaranya pertama, kondisi ekonomi suatu negara mempengaruhi upah minimum. Negara-negara dengan kerangka kesejahteraan yang kuat atau biaya hidup tinggi cenderung menetapkan upah minimum tanpa adanya regulasi pemerintah. Kedua, serikat pekerja dan negosiasi kolektif, seperti misalnya Denmark dan Swedia, serikat pekerja memiliki peran besar dalam menegosiasikan upah minimum tanpa adanya regulasi pemerintah. Ketiga, perbedaan regional dan sektoral,"ungkapnya. (Tim)

Sumbawa,Amarmedia.co.id (16 Oktober 2025) – Di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan unggulan, Beasiswa AMMAN Scholars muncul sebagai jawaban yang membawa nafas lega dan harapan baru bagi banyak keluarga di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Program yang diinisiasi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) ini tak hanya menjanjikan pendidikan vokasi di sekolah unggulan Pulau Jawa, tetapi juga menjadi kisah inspiratif tentang kemandirian siswa, dukungan tulus orang tua, dan komitmen untuk kembali membangun daerah.

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) senantiasa melakukan beragam inisiatif berkelanjutan yang tertuang dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Inisiatif ini mencakup pengembangan kapasitas masyarakat, agar dapat memaksimalkan kesejahteraan dan potensi sumber daya manusia dan wilayah, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa (KS).

Visi PPM AMMAN adalah, “Komunitas di mana AMMAN beroperasi, memiliki ekosistem sosial budaya dinamis yang menghasilkan peluang luas bagi semua untuk berkembang.” PPM AMMAN dijalankan melalui tiga pilar, yakni Human Capital Development (Pengembangan Sumber Daya Manusia), Economic Empowerment (Pemberdayaan Ekonomi), dan Sustainable Tourism (Pariwisata Berkelanjutan).

Bagi orang tua, Beasiswa AMMAN Scholars adalah karunia yang meringankan beban secara signifikan. Program ini menanggung seluruh biaya, mulai dari pendidikan, uang saku, akomodasi, hingga pendampingan.

Inilah yang dirasakan oleh Ibu Erni Suryani Santika, ibunda dari Annida, siswi yang kini menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Kudus. 

Dengan nada penuh syukur, Ibu Erni mengungkapkan dampak berlipat ganda dari beasiswa ini.

"Terhadap PT Amman, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara akademis, Annida sangat terbantu, dan dari sisi keuangan, kami jadi bisa menabung untuk kebutuhan adek Annida," tuturnya diwawancara awak media pada 13 Oktober 2025 lalu.

Kisah Annida juga menjadi bukti bahwa peluang emas seringkali datang melalui jaringan. Awalnya, ia mengetahui adanya program ini berkat informasi dari senior yang sudah lebih dulu menjadi penerima beasiswa AMMAN Scholars. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya berbagi informasi dan semangat antarsesama pelajar.

Foto : Ibu Erni Suryani Santika, ibunda dari Annida bersama Bupati Sumbawa dan para siswa yang mendapat beasiswa Amman scholars 

Semangat Merantau Raih Beasiswa:  Muhammad Imtihan Ramadhan Lolos Seleksi Aman Scholar

Tak kalah inspiratif, kisah  Muhammad Imtihan Ramadhan, menyoroti pentingnya kemandirian dan tekad bulat dalam meraih mimpi. Imtihan membuktikan bahwa inisiatif harus datang dari diri sendiri.

Diceritakan ibunya, Yuliani rasa bangga dan haru menyelimuti keluarga Lalu Muhammad Imtihan, seorang pemuda dari Dusun Pernang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer Sumbawa, yang berhasil meraih beasiswa bergengsi Aman Scholar. Keberhasilan Imtihan ini menjadi inspirasi, terutama karena prosesnya yang menunjukkan kemandirian luar biasa.

Imtihan lolos setelah melalui serangkaian tahapan seleksi ketat, meliputi seleksi administrasi, wawancara, dan tes kesehatan. Menurut sang ibu, yang baru-baru ini diwawancarai, (13/10/2025) inisiatif penuh datang dari Imtihan sendiri.

"Prosesnya anak ini mandiri, dia sendiri yang mencari informasi," ungkap sang Ibu dengan nada syukur.

Kemandirian Imtihan, yang juga merupakan alumni pesantren di Kabupaten Sumbawa, sudah terlihat sejak awal. Jauh dari orang tua bukan halangan, bahkan telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Sang ibu menceritakan bahwa meskipun Imtihan telah terbiasa hidup mandiri berkat didikan pondok, mereka sebagai orang tua tetap rutin menanyakan kabar.

"Kami selalu menanyakan kabarnya karena memang jauh ya dari orang tua. Dan dijawab anak kami bahwa di sini aman saja dan kondisi pendidikan nyaman," tambahnya.

Orang tua Imtihan menyatakan restu sepenuhnya atas keputusan anaknya demi masa depan. Mereka menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Amman, berharap program beasiswa ini dapat terus membantu siswa dari berbagai kalangan, terutama menengah ke bawah, karena program ini dinilai sebagai peluang unggulan bagi mereka yang memiliki niat dan tekad kuat. Mereka juga mendukung penuh agar program Amman Scholar ini terus dikembangkan di masa mendatang, demi memotivasi siswa-siswa lain.

Imtihan kini menempuh pendidikan vokasi dengan fasilitas yang diakui lebih lengkap di SMK Umar Said Kudus dengan jurusan Software Engineering, Animation, Graphic Design, Printing Technology. Sang ibu menceritakan ambisi sederhana namun mendalam dari anaknya "dia sekolah untuk mencari kerja." Sempat bercita-cita menjadi guru, kini Imtihan berada di jalur yang berpotensi menjadikannya pekerja ulet dan terampil di bidangnya.

Harapan terbesar orang tua Imtihan adalah agar setelah menyelesaikan pendidikan vokasinya, ia bisa langsung bekerja, meski pun telah disampaikan bahwa lulusan program ini tidak terikat harus masuk ke perusahaan PT Amman, melainkan bisa juga ke perusahaan lain berkat skill yang dimiliki.

"Mudah-mudahan dengan kiat-niat dan tekadnya yang bulat dia bisa meraih masa depannya," kata sang Ibu.

Orang tua Imtihan berpesan kepada orang tua lain untuk terus memotivasi anak-anak mereka, karena beasiswa Amman diyakini dapat menjamin masa depan yang lebih baik. Dukungan dari orang tua, baik melalui doa, semangat, maupun motivasi, adalah kunci utama keberhasilan.

Keberangkatan Muhammad Imtihan Ramadhan dan siswa lain menuju tempat pendidikannya juga mendapatkan kehormatan dengan dilepas secara langsung oleh Bupati Sumbawa, menjadi pesan kuat bagi generasi muda: keberhasilan dimulai dari inisiatif pribadi.

Proses seleksi AMMAN Scholars selalu dijalankan secara terbuka, objektif dan akuntabel, serta dilakukan dengan ketat dan melibatkan pihak ketiga yang independen dan tenaga pengajar dari masing-masing sekolah mitra. Proses seleksi dan rekrutmen AMMAN Scholars terdiri dari beberapa tahapan, yakni: 

• Seleksi administrasi dokumen dan penulisan motivation essay melalui microsite AMMAN Scholars; 
• Seleksi tes potensi akademik oleh tenaga pengajar SMK mitra (termasuk portofolio/contoh karya dan tes fisik untuk beberapa bidang jurusan);
• wawancara panel; dan 
• Medical Check Up atau tes kesehatan. 

Kriteria penilaian dari setiap jurusan akan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi di industri yang berhubungan dengan jurusan tersebut. Implementasi seleksi juga akan difasilitasi oleh pihak ketiga/lembaga yang kredibel dalam pengembangan sumber daya manusia untuk membantu AMMAN melakukan keseluruhan proses seleksi dan rekrutmen dengan objektif, serta sesuai dengan bobot nilai yang dibutuhkan. Beasiswa SMK Unggulan AMMAN adalah beasiswa prestasi, sehingga calon AMMAN Scholars akan diseleksi berdasarkan kompetensi, agar semua calon dari berbagai latar belakang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan beasiswa. 

Pesan dari Petinggi AMNT dan Bupati Sumbawa serta Harapan Mulia untuk Daerah

Program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen PT AMMAN dalam pilar Human Capital Development (Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang bertujuan menciptakan generasi muda unggul dan kompetitif.

Vice President Social Impact AMMAN, Priyo Pramono, menegaskan fokus mereka: "Pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri adalah kunci untuk membuka potensi dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda."

Dukungan yang diberikan kepada AMMAN Scholars terdiri dari beasiswa pendidikan formal (Sekolah Menengah Kejuruan dan Diploma 3) dan pendidikan non-formal (pelatihan). Kedua program vokasi ini ditujukan kepada pemuda/i KSB dan KS sebagai penerima manfaat program untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan sumber daya manusia terampil, siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri, memenuhi permintaan lapangan pekerjaan, membangun spirit kewirausahaan dan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. 

Beasiswa pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh AMMAN dirancang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar sesuai dengan kebutuhan industri dan visi pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah. AMMAN juga berkolaborasi dengan mitra strategis yang kompeten dan terdepan, seperti sekolah-sekolah unggulan di bidang vokasi yang juga membantu AMMAN Scholars membangun portofolio pengalaman kerja melalui berbagai project dan on the job training, pembiasaan teknologi terbaru, serta job connect dengan industri setelah kelulusan.

Dari tahun 2021 hingga 2025, AMMAN telah mendukung 239 siswa yang mendaftar di sekolah menengah kejuruan (SMK) terkemuka di Kudus, Malang, dan Ponorogo; yang terpilih melalui tahapan seleksi yang ketat dan transparan. Beberapa fokus jurusan pada bidang seperti teknik kelautan, teknik listrik, desain grafis, pengembangan situs web/aplikasi, kulinari, desainer mode, dan banyak lagi. Setiap program berlangsung selama 3–4 tahun per angkatan, dan 2 kelompok siswa—total 78 orang—dengan bangga lulus pada tahun 2024 dan 2025. Bidang studi yang dipilih mengikuti kurikulum yang selaras dengan industri, memastikan lulusan memiliki keterampilan dan siap pakai di dunia kerja. Siswa juga menyelesaikan magang di perusahaan-perusahaan terkemuka, memberi mereka pengalaman praktis yang berharga. "Lebih penting lagi, program studi yang dipilih dirancang untuk membuka peluang kerja di luar sektor pertambangan, memberikan opsi karier yang lebih luas bagi peserta didik" imbuhnya.

Harapan mulia juga disuarakan oleh para orang tua. Meskipun fokus pendidikan vokasi ini adalah siap kerja, Ibu Eni Suryani Santika memiliki cita-cita yang lebih tinggi: agar para lulusan dapat kembali dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sumbawa.

Harapan ini sejalan dengan pesan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat melepas para siswa. Dirinya berpesan agar mereka menjadi teladan dan menjaga nama baik daerah. "Kemandirian dan kemampuan belajar mandiri sangat penting. Gunakan kesempatan ini untuk berkembang dan raih cita-cita," pesan Bupati.

Bupati Sumbawa juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi PT AMMAN yang terus berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan formal.

“Kami sangat mengapresiasi program beasiswa dari PT AMMAN. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung kualitas SDM generasi muda Sumbawa,” ujar Bupati Jarot.

Foto Bupati Sumbawa Ir H Syarifuddin Jarot bersama Senior Manager Eksternal PT AMNT Ahmad Salim saat pelepasan siswa 

Ia juga memberikan pesan khusus kepada para siswa agar tetap semangat, menjaga nama baik daerah, serta menjadi teladan bagi rekan-rekannya di desa masing-masing.

“Kemandirian dan kemampuan belajar mandiri sangat penting. Kalian akan berada jauh dari keluarga. Gunakan kesempatan ini untuk berkembang dan raih cita-cita. Kami semua di Sumbawa mendoakan kalian sukses,” pesan beliau.

Priyo Pramono, Vice President Social Impact AMMAN, juga menyampaikan bahwa pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing merupakan salah satu fokus AMMAN dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). 

“Kami sangat antusias dan bangga dapat kembali membuka program penerima beasiswa AMMAN (AMMAN Scholars) untuk meraih pendidikan di berbagai SMK unggulan. Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri adalah kunci untuk membuka potensi dan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Program ini merupakan salah satu cerminan dari upaya kami untuk terus mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Human Capital Development (HCD) fokus pada program edukasi dan kesehatan dengan menargetkan masyarakat di sekitar wilayah operasional, apa pun latar belakangnya, untuk memiliki kesejahteraan, kemampuan, dan hak untuk menentukan arah menuju masa depan yang lebih baik dengan penghidupan/pekerjaan yang bermartabat. Penerima Beasiswa AMMAN (AMMAN Scholars) adalah salah satu program utama yang dijalankan di bawah pilar HCD untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas dengan menyediakan pelatihan vokasi / kejuruan bagi masyarakat KSB dan KS. Program ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda daerah yang unggul dan kompetitif, serta memberikan dampak sosial positif yang berkelanjutan dan terukur. 

Tabel Sekolah Mitra SMK - Beasiswa Pendidikan Vokasi SMK Unggulan

Seiring dengan pendidikan kejuruan, AMMAN memberikan pendampingan soft skills (melalui AMMAN Scholars Leadership Camp) untuk membantu mengembangkan kemampuan beradaptasi, keterampilan kerja, kepemimpinan, kegigihan, dan kesadaran diri. Keterampilan hidup ini memberdayakan mereka untuk sukses di sekolah dan agar mampu mengelola karier masa depan. 

Beberapa contoh modul yang diberikan, seperti Mengapa Saya di Sini?, Mengenal Diri Sendiri, Belajar dalam Budaya yang Beragam, Pertolongan Pertama Psikologis, Manajemen Keuangan, dsb. Dalam kesehariannya, AMMAN Scholars juga menerima dukungan dari orang tua asuh, kakak asuh, dan konselor untuk membantu mereka menghadapi tantangan di sekolah dan kehidupan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan pola asuh yang baik melalui orang tua asuh, serta kesejahteraan mental mereka melalui kakak asuh (mentor sebaya) yang mendengarkan, berbagi pengalaman hidup, dan membimbing mereka dalam membangun ketahanan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi hidup merantau serta transisi ke dunia kerja dengan percaya diri.

Disamping itu juga ada beasiswa vokasi formal Diploma 3 bekerja sama dengan Astra Tech Polman, dan telah mengirimkan 50 AMMAN Scholars dengan bidang studi Manajemen Informasi, Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi, Teknik Produksi dan Manufaktur, serta Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. 

Untuk beasiswa AMMAN Scholars pendidikan non-formal telah dilakukan sejak tahun 2020, dan hingga 2023 telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 830 siswa dari KSB dan KS. Sampai saat ini, telah ada lebih dari 700 siswa alumni pelatihan vokasi non-formal yang telah siap terjun ke dunia kerja. AMMAN berkolaborasi dengan PINTAR sebagai mitra pelaksana program pelatihan keahlian digital untuk memberikan peningkatan kapasitas di bidang rekayasa jaringan dan perangkat lunak, coding; serta United Tractor untuk pelatihan mekanik dasar. Dengan pelatihan di berbagai bidang ini, diharapkan pemuda/i daerah menjadi semakin unggul dan dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan sesuai keahlian masing-masing. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id (16 Oktober 2025) – Atika Lestari dan Fitriani, dua tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, yang terjebak dan mengalami penyiksaan majikannya di Libya, akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH M.Si, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, Disnakertrans Sumbawa, Kepala Desa Labuhan Burung, serta DPR RI dari Fraksi PDIP yang telah berupaya keras memulangkan para TKW tersebut. “Proses pemulangan ini cukup lama dan sulit, apalagi karena Indonesia dan Libya tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi. Namun, Alhamdulillah kita bisa tembus tembok yang tebal,” ujar Abdul Rafiq.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Sumbawa harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak iming-iming pekerjaan yang berujung pada penderitaan seperti yang dialami Atika dan Fitriani. “Yang sudah pulang hanya Atika dan Fitriani. TKW lain masih berada di rumah majikan seperti Amanda Putri dan Icha, sedang diupayakan pemulangannya. Bahkan ada juga yang orang tuanya tidak mengizinkan pulang,” lanjut Abdul Rafiq.

Terkait peran tekong di Sumbawa, Ketua DPC PDIP menegaskan bahwa hal tersebut tergantung laporan dari keluarga korban. Namun, pihaknya akan terus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini untuk mencegah munculnya kasus yang sama di kemudian hari.

Terlebih lagi, rapat DPP PDIP telah meminta pemerintah pusat untuk membentuk tim pengawasan buruh migran di luar negeri. Selain itu DPP juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk seluruh kader di Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pendekatan hukum, sosial, dan politik yang berkeadilan.

DPP menilai persoalan pekerja migran sering kali berulang karena negara belum membangun sistem hukum yang benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PDI Perjuangan memandang isu pekerja migran bukan sekedar kasus per kasus, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa ini.

Seperti diberitakan, sejumlah TKW asal Sumbawa diketahui ‘dijual’ ke Libya dan mengalami penyiksaan luar biasa oleh majikan yang membelinya dari jaringan mafia perdagangan orang (TPPO) yang terorganisir dan memiliki jaringan dari Sumbawa, Jawa, Turki, hingga negara tujuan.

Dalam sebuah video berdurasi 1 menit 29 detik yang sempat viral, Atika Lestari memperlihatkan kondisi tubuhnya yang penuh memar akibat penganiayaan yang terus menerus. Atika mengaku sudah tidak tahan dan memohon bantuan dari KBRI untuk membebaskannya.

Nasib serupa juga dialami Fitriani, Amanda Putri, Icha (masih di bawah umur asal Kecamatan Alas), dan Nurjannah dari Pringgabaya Lombok Timur. Mereka diberangkatkan oleh orang yang sama dan diperlakukan dengan buruk di negara tujuan.

Pembebasan para korban mengungkapkan bahwa para TKW ini diberangkatkan tanpa dokumen resmi dan mengalami eksploitasi selama bekerja. Proses pemberangkatan Fitriani sejak April 2025 memperlihatkan betapa liciknya jaringan perekrut gelap. Ia melalui berbagai tahapan yang terkesan resmi, namun kenyataannya berakhir dalam perbudakan modern di Libya dengan bayaran “pembelian” sebesar USD 5.800.

Kini, perjuangan pemulangan para korban masih berlanjut dan menjadi perhatian serius berbagai pihak terutama PDI Perjuangan agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. (AM/Jen)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa menunjukkan akselerasi kegiatan filantropi dan sosial di Bulan Oktober 2025 ini. Salah satu pimpinan BAZNAS Sumbawa aktif bergerak, merangkul para muzaki potensial sekaligus memastikan program bantuan berjalan lancar di lapangan.

Rabu 15 Oktober 2025 pada pukul 11.00 WITA, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa DG Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov hadir di tengah petugas kesehatan dari 24 Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Sumbawa. Kehadiran ini bertujuan untuk mengajak dan "merayu" para petugas kesehatan agar menyalurkan zakat, infak, dan sedekah mereka (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

“Orang Beriman Taat Zakat. Mari raih keberkahan dengan berzakat” demikian seruan yang disampaikan, menekankan pentingnya peran ZIS bagi kesejahteraan umat.

Peninjauan Program Nyata: Rumah dan Gerobak UMKM

Bersamaan dengan sosialisasi zakat di lingkungan Dikes, para pimpinan BAZNAS lainnya melakukan peninjauan langsung di lokasi pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) dan program bantuan 20 gerobak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan ini menegaskan bahwa dana ZIS yang dihimpun langsung disalurkan menjadi program yang menyentuh masyarakat kurang mampu, sejalan dengan komitmen BAZNAS untuk bersikap Amanah & Profesional.

Komitmen dan Progres Pengumpulan Zakat

Aktivitas BAZNAS Sumbawa di bulan Oktober 2025 ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pengurus baru yang baru dilantik. Lembaga ini terus fokus pada perluasan manfaat sosial dan ekonomi.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Bupati Sumbawa, H. Jarot, atas keberhasilan BAZNAS dalam meningkatkan pengumpulan zakat dari Rp700 juta menjadi Rp3 miliar dalam periode 2023–2024. BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS mencapai Rp6 miliar pada tahun 2025 dengan realisasi sudah mencapai sekitar Rp4,2 miliar hingga triwulan terakhir.

Pengurus baru berkomitmen untuk terus menegakkan tata kelola yang profesional dan akuntabel, serta memperluas program pemberdayaan ekonomi produktif, bantuan kesehatan, dan pendidikan bagi kaum dhuafa, memastikan sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

"Mari Bapak/Ibu/Sahabat, salurkan zakat/infaq/shadaqahnya melalui Baznas Kab. Sumbawa," ajak Ketua BAZNAS sebagai penutup. (am)

Mataram,Amarmedia.co.id -  13 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempelajari pengelolaan tambang rakyat, khususnya terkait penerbitan dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Rombongan Provinsi Gorontalo antara lain Kapolda Gorontalo, Ketua DPRD, sejumlah Ketua Komisi dan Pansus DPRD serta pimpinan perangkat daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, disambut Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB (13/10/2025).

Gubernur Iqbal menjelaskan penerbitan IPR merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, IPR ini adalah salah satu cara melegalkan yang ilegal, tetapi barangnya tetap sama,” ungkapnya.

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB menambahkan pemerintah terus menyempurnakan mekanisme pengawasan tambang rakyat, termasuk dalam pengendalian dampak sosial dan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

“Alhamdulillah, saat ini kami sudah mendapatkan 16 blok IPR yang telah disetujui Kementerian ESDM,” jelasnya.

Gubernur Gorontalo menyatakan pihaknya ingin belajar dari keberhasilan Provinsi NTB dalam menata tambang rakyat, agar lebih legal, aman dan ramah lingkungan.

“NTB dinilai berhasil menemukan formula efektif dalam mengatasi persoalan tambang ilegal yang selama ini berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah,” ujarnya.

Provinsi NTB telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan IPR kepada koperasi yang bergerak pada tambang rakyat. Pada 12 Juli kemarin, Gubernur bersama Kapolda NTB telah menyerahkan IPR pertama kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari di Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk legalisasi aktivitas tambang rakyat.

Pada penghujung pertemuan, Gubernur NTB meminta rombongan dari Provinsi Gorontalo juga berdiskusi dengan Kapolda NTB yang merupakan inisiator program IPR di daerah tersebut. Pertemuan turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Sekda Provinsi NTB serta sejumlah kepala perangkat daerah. (AM)

Lombok Timur .Amarmedia.co.id– Semangat khidmah (pengabdian) kepada umat menjadi inti perayaan 90 Tahun Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Anjani, Masbagik, Lombok Timur, pada Minggu (12/10/2025). Momen bersejarah ini dihadiri Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Yusuf Hasyim, didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Kehadiran Menhaj bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pelayanan bagi calon jemaah.

Belajar dari Kekeliruan, Fokus pada Kesehatan dan Kuota Jemaah

Sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyatakan tekadnya untuk belajar dari kekeliruan masa lampau demi memberikan pelayanan yang lebih baik. Menhaj Yusuf Hasyim menyoroti dua isu krusial yang harus segera diperbaiki.

"Pelayanan kesehatan bagi calon jemaah kita dinilai pemerintah Arab Saudi masih kurang bagus. Begitu juga dengan kuota haji untuk daerah yang belum sesuai dengan Undang-Undang Haji dan lain-lain," jelasnya.

Menhaj memastikan seluruh infrastruktur haji di kantor-kantor urusan haji se-Indonesia akan dalam kondisi prima. Pihaknya juga telah mengajukan usulan ke DPR RI agar kuota haji daerah didasarkan pada masa tunggu antrean. Dikatakan, NTB akan mendapatkan tambahan dua kloter untuk mengurangi masa antrean yang saat ini berkisar 26 tahun bagi sekitar 4.000 calon haji.

Sanad Keilmuan dan Semangat Khidmat Pendiri NWDI

Dalam suasana perayaan Hultah, Menhaj mengingatkan kembali akar keilmuan pendiri NWDI, KH. Zainuddin Abdul Majid, yang memiliki sanad dan pemikiran yang sama dengan pendiri NU, KH. Hasyim Asyari, karena sama-sama belajar di Mekkah. Beliau berpesan agar pengelola pondok, khususnya keturunan langsung, dapat terus berkhidmat secara mandiri dalam menjalankan madrasah dan kurikulum pendidikannya.

Senada dengan Menhaj, Gubernur Iqbal memuji perjuangan revolusioner kedua ulama besar tersebut.

"KH Hasyim Asyari dengan revolusi jihadnya, maka KH Zainuddin Abdul Majid dengan revolusi pendidikannya menjadikan keduanya pahlawan nasional. Ikhtiar dan perjuangan revolusioner 90 tahun kemarin, telah terlihat dari ribuan sekolah NW di seluruh nusantara," tutur Gubernur.

Kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam perayaan ini menjadi pengakuan atas kiprah NWDI dalam pengembangan umat, yang diharapkan terus merambah ke aspek ekonomi dan sosial, melengkapi kontribusi besarnya dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Momen ini menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian demi kemaslahatan jemaah dan umat Islam di NTB (AM)

Lombok Barat.Amarmedia.co.id –Komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah sampah secara inovatif menjadi fokus utama kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, ke Nusa Tenggara Barat. Lawatan ini menegaskan bahwa masa depan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan terletak pada kesadaran kolektif dan teknologi cerdas.

Dalam kunjungannya pada 11-12 Oktober 2025, yang didampingi Plt. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Ahmadi, S.P, Menteri Hanif menyambangi berbagai titik konservasi, mulai dari Pantai Bintang di Lombok Utara hingga Tempat Pembuangan Sampah Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok di Lombok Barat.

Kesadaran Kolektif dan Solusi di Hulu

Menteri Hanif menekankan bahwa sehebat apa pun teknologi di hilir, kesadaran masyarakat di hulu tetap menjadi kunci utama. Ia secara khusus menyoroti pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan.

Saat meninjau TPAR Kebon Kongok, Menteri Hanif memberikan apresiasi atas pengelolaan yang sudah maksimal, namun memberikan tantangan. "Pengelolaannya sudah maksimal, namun sampahnya harus selesai di Hulu" ungkapnya.

Dirinya juga memastikan fasilitas pengolahan sampah di NTB harus berjalan efektif sesuai prinsip "Sanitary Landfill", memastikan standar pelestarian lingkungan terpenuhi.

Visi Gubernur: Sampah sebagai Sumber Energi dan Solusi Manajemen Cerdas

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik tantangan tersebut dan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mencanangkan visi pengelolaan sampah yang lebih futuristik, berfokus pada manajemen cerdas (Wise Management).

Gubernur Iqbal mengakui kompleksitas masalah, termasuk masalah pengangkutan yang menjadi "kollektor masalah". Untuk itu, ia kini tengah berupaya keras mencari teknologi yang tidak hanya menanggulangi sampah, tetapi mampu memberikan nilai tambah.

“Saat ini saya berpikir keras, agar Wise Management. Mencari teknologi yang bisa memproduksi energi tanpa deduksi [tanpa pengurangan mutu/bahan baku] sehingga dapat mengalihkannya ke infrastruktur,” pungkas Gubernur.

Visi ini menunjukkan komitmen NTB untuk tidak hanya memindahkan masalah sampah, tetapi mengubahnya menjadi faktor pengembalian (comeback factor) berupa sumber energi terbarukan. Saat ini, menurut Gubernur, baru Mataram yang telah memiliki teknologi produksi energi tanpa deduksi tersebut.

Kunjungan ini memberikan gambaran bahwa dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, didukung kesadaran masyarakat, NTB dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan lingkungan yang lestari dan mandiri energi. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (Hultah) akbar ke-90 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) akan digelar secara meriah di Anjani, Lombok Timur, pada Minggu, 12 Oktober 2025 mendatang. 

Acara akbar ini akan menjadi momentum penting bagi seluruh jamaah dan keluarga besar Nahdlatul Wathan (NW) untuk mengenang dan meneladani perjuangan Almaghfurullah Maulanasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pendiri NW sekaligus Pahlawan Nasional asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menjelang acara puncak, berbagai kegiatan telah dan sedang dilaksanakan oleh panitia dan jamaah NW dari berbagai daerah. Di antaranya Jalan Sehat Berhadiah 5 Umroh yang diikuti puluhan ribu peserta di Kota Mataram, Lomba Marathon, Pawai Sepeda Motor yang juga berhadiah 1 paket umroh, sepeda motor dan lainnya, Seminar Nasional, hingga Pawai Alegoris yang akan berlangsung pada Sabtu, 11 Oktober 2025 besok di Anjani.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan syiar kebesaran organisasi Nahdlatul Wathan yang selama ini berperan besar dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah keagamaan di Indonesia Khususnya di NTB.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Dr. TGKH. M. Zainuddin Atsani, menegaskan, Hultah akbar Madrasah NWDI ke-90 ini merupakan momen yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi jamaah NW tetapi juga bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Ia menyebut bahwa setiap kegiatan yang digelar merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kepada pendiri NW yang telah meletakkan dasar perjuangan pendidikan Islam modern di Indonesia Khususnya di NTB.

“Hultah ini adalah bentuk cinta kita kepada Almaghfurullah Maulanasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Beliau bukan hanya tokoh bagi Nahdlatul Wathan, tetapi juga pejuang bangsa yang telah berjasa besar dalam mencerdaskan umat,” ujarnya, Jumat 10 Oktober 2025.

“Kami mengajak seluruh jamaah NW, simpatisan, dan masyarakat umum untuk hadir memeriahkan dan mensukseskan acara puncak di Anjani. Mari kita buktikan bahwa semangat perjuangan Maulanasyaikh tetap hidup di dada generasi penerus NW,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Hultah akbar ke-90 Madrasah NWDI, H. Syamsul Rijal, memastikan seluruh persiapan acara puncak telah rampung hampir sepenuhnya. Panitia telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pelaksanaan acara berjalan aman dan tertib.

“Kesiapan kami sudah mencapai 90 persen. Mulai dari tata panggung, area parkir, tenda jamaah, hingga jalur arus lalu lintas semuanya telah diatur. Kami belajar dari tahun-tahun sebelumnya agar kemacetan panjang dapat diminimalisir,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa panitia menyiapkan sejumlah titik parkir alternatif dan jalur masuk-keluar bagi jamaah agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur utama Anjani.

“InsyaAllah semua sudah siap, baik untuk pawai alegoris maupun hari H nanti. Kami berharap jamaah yang datang dari berbagai daerah bisa menikmati acara dengan nyaman dan tertib,” kata H. Syamsul Rijal.

Berdasarkan laporan panitia, ribuan jamaah Nahdlatul Wathan dari berbagai daerah akan hadir langsung di Anjani. Sejumlah jamaah mulai berdatangan sejak awal pekan ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan berziarah ke makam Maulanasyaikh.

Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan di bawah naungan NW juga telah menggelar kegiatan pra-Hultah seperti doa bersama, Hiziban akbar, dan berbagai kegiatan keagamaan lainya.

Peringatan Hultah akbar Madrasah NWDI ke-90 ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi generasi muda Nahdlatul Wathan. Menurut PBNW, perjuangan Maulanasyaikh harus terus dilanjutkan oleh anak-anak muda NW dengan cara memperkuat keilmuan, akhlak, dan semangat pengabdian kepada umat.

“Generasi muda NW harus tampil sebagai pelanjut perjuangan. Jangan hanya menjadi penonton dalam sejarah. Kita semua adalah bagian dari perjuangan besar Nahdlatul Wathan untuk agama, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Dengan usia yang hampir satu abad, Madrasah NWDI telah menorehkan banyak sejarah dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ribuan alumni madrasah dan lembaga pendidikan di bawah naungan NW kini tersebar di seluruh Indonesia bahkan mancanegara.

Panitia berharap momentum Hultah akbar ke-90 ini menjadi batu loncatan menuju perayaan Hultah ke-100 NWDI pada tahun 2035 mendatang yang diharapkan lebih besar, lebih tertib, dan membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa.

“Kita bersyukur atas karunia Allah SWT karena Nahdlatul Wathan masih terus eksis hingga 90 tahun lamanya. Semoga ke depan, di usia satu abad nanti, NWDI menjadi lebih maju, lebih mandiri, dan lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas,"tandasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian membanggakan yang ditorehkan oleh atlet-atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Sumbawa dalam ajang Event Depo Jayarun 2025 di Lombok.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyatakan rasa bangganya terhadap semangat, dedikasi, dan prestasi yang diraih oleh para pelari dari Club One Rush Sumbawa.

“KONI Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada PASI Kabupaten Sumbawa serta para atlet lari. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras PASI dalam membina dan mengembangkan potensi atletik di daerah kita,” ujar Abdul Rafiq di Sumbawa, Minggu (12/10/2025).

Daftar Capaian Membanggakan Atlet Sumbawa

Atlet-atlet Sumbawa berhasil membawa pulang medali dan menempati posisi teratas di berbagai kategori, menegaskan dominasi mereka di lintasan lari. Capaian gemilang tersebut meliputi:

 Juara 1 (Emas):Suwandi (Kategori 8 KM Putra)

Juara 3 (Perunggu):Raya (Kategori 5 KM Putri)

Juara 4:Ibnu Rafi (Kategori 8 KM Putra) dan Eza (Kategori 5 KM Putri)

 Juara 5:Najwa Jaura(Kategori 5 KM Putri)

Juara 6:Vivi (Kategori 8 KM Putri) dan Izan (Kategori 5 KM Putri)

Target Berikutnya: Porprov NTB 2026

Abdul Rafiq berharap capaian positif ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan olahraga di Sumbawa. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan modal penting untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 dan ajang-ajang bergengsi lainnya,” harapnya.

KONI Sumbawa menyampaikan terima kasih kepada PASI Kabupaten Sumbawa, pelatih, dan seluruh atlet atas kontribusi mereka. "Teruslah berlari dengan semangat juang dan sportivitas tinggi demi kejayaan olahraga Sumbawa" tutup Abdul Rafiq.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id [ 7 Oktober 2025]– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi SPd.MPd, secara tegas mendesak agar pembangunan kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Sumbawa segera direalisasikan. Ia menyoroti peran vital lembaga tersebut dalam penanggulangan dan penyelamatan bencana di wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Sandi di sela-sela kehadirannya dalam acara Jambore Cabang Pramuka Sumbawa pada hari Selasa (7/10/2025) di Bumi Perkemahan Olat Ojong. Menurutnya, meskipun Basarnas selama ini telah berkontribusi signifikan dalam penanganan bencana, keberadaan kantor yang representatif menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Sumbawa.

"Keberadaan kantor Basarnas yang memadai akan sangat membantu dalam menarik anggaran serta bantuan sarana dan prasarana dari Basarnas pusat, setidaknya untuk mendukung itu perlu dipersiapkan lahan seluas 1 sampai dengan 2 Hektar " ujar Sandi. Ia menambahkan bahwa hal ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas operasional dan pelayanan kepada masyarakat di Sumbawa, terutama saat terjadi bencana alam.

Sandi berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk pembangunan kantor tersebut. Fasilitas yang memadai, lanjutnya, tidak hanya akan mempercepat respon tim SAR, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Basarnas dengan instansi terkait lainnya, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

"Fraksi Gelora mendukung penuh upaya mewujudkan kantor Basarnas Sumbawa" imbuhnya 

Penegasan dari politisi Partai Gelora ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, menyusul beberapa kejadian alam yang melanda Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kantor Basarnas yang representatif diharapkan dapat memberikan rasa aman yang lebih besar dan memastikan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan optimal.(AM)

Sumbawa, 6 Oktober 2025 – Kontingen Taekwondo Dojang Patriot Kabupaten Sumbawa mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional. Dalam ajang bergengsi Pugnator Sport Tourism Yogyakarta Taekwondo Open International 2025, yang diikuti oleh 4.231 peserta dari berbagai negara, 26 atlet muda Sumbawa berhasil membawa pulang total 21 medali, dengan raihan fantastis 16 medali emas.

Keberhasilan para atlet, yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA, ini menjadi bukti nyata bahwa potensi olahraga Sumbawa mampu bersaing di level dunia.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ia menyoroti semangat juang luar biasa yang ditunjukkan para atlet, terutama karena keberhasilan ini diraih di tengah tantangan kelembagaan.

"Prestasi ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di akar rumput, khususnya melalui Dojang Patriot, telah berjalan dengan baik dan menghasilkan atlet-atlet potensial," ujar Abdul Rafiq. Ia menegaskan, "Walaupun Dojang Patriot saat ini tengah diberikan sanksi oleh Pengprov TI NTB, namun semangat anak-anak luar biasa. Ini adalah energi positif yang harus kita jaga dan tidak boleh kita padamkan"

KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus mendukung dan menjaga talenta muda ini, menegaskan bahwa semangat juang tersebut adalah modal besar bagi masa depan olahraga Sumbawa.

Daftar Jawara Peraih Medali Taekwondo Sumbawa

Para atlet Dojang Patriot menunjukkan dominasi di kategori usia muda, menyapu bersih 16 medali emas. Berikut adalah daftar lengkap peraih medali:

KONI Sumbawa berharap capaian luar biasa ini menjadi motivasi bagi seluruh atlet Sumbawa untuk terus berlatih dan mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan.( AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Satu hari menjelang pelaksanaan Jambore Cabang Pramuka Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, seluruh persiapan di Bumi Perkemahan Olat Ojong Selang, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, hampir rampung.

Kegiatan akbar yang akan digelar pada 7–12 Oktober 2025 ini menjadi momentum penting bagi gerakan Pramuka di Kabupaten Sumbawa. Hingga H-1, berbagai fasilitas pendukung kegiatan telah disiapkan dengan matang.

Ketua Panitia Pelaksana Dr. Rusdianto, AR menyampaikan melalui Kak Ache Abdul Azis, S.Pd.SD ( Koordinator Tempat dan Perlengkapan ) bahwa instalasi listrik dan fasilitas MCK telah terpasang dan siap digunakan oleh para peserta. Selain itu, lokasi pasar Pramuka juga telah disiapkan, lengkap dengan sarana pendukung lainnya yang akan menunjang kelancaran kegiatan selama enam hari ke depan.

“Semua progres persiapan sudah hampir 100 persen. Kami hanya melakukan sedikit penyempurnaan di beberapa titik untuk memastikan kegiatan berjalan aman, nyaman, dan tertib,” ungkapnya.

Kegiatan Jambore Cabang tahun ini dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa,Ir.H.Syarafuddin Jarot.,M.P

 sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Peserta jambore kali ini berasal dari 24 kwartir ranting di 24 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa, dengan estimasi mencapai 1.700 peserta tingkat penggalang. Selama pelaksanaan, para peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif, keterampilan kepramukaan, hingga bakti sosial yang menanamkan semangat kemandirian dan kebersamaan.

“Semoga Jambore Cabang tahun ini menjadi ajang mempererat persaudaraan antarpramuka serta melahirkan generasi tangguh dan berkarakter,” tambahnya.

Dengan hampir seluruh persiapan tuntas, Bumi Perkemahan Olat Ojong kini siap menyambut ribuan peserta dan tamu undangan untuk menyukseskan Jambore Cabang Pramuka Sumbawa 2025.(AM)

Amanah Filip diawali dengan menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada para pejabat daerah dan instansi yang hadir, antara lain Bupati Sumbawa, Kapolres, Dandim 1607, jajaran Jasa Raharja, Samsat, dan Dinas Pariwisata Sumbawa. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada para sponsor seperti Bank NTB Syariah Sumbawa, PS Grup, Indosat IM3 Sumbawa, Astra Honda, paguyuban Honda, serta seluruh komunitas motor, bikers, dan klub mobil yang turut memeriahkan acara.

“Selamat ulang tahun yang pertama untuk CB150X Adventure Indonesia Chapter Sumbawa,” ujarnya. Filip menuturkan kebanggaannya sebagai pengurus nasional dapat menyaksikan pesta syukur terbentuknya chapter yang kini telah berusia satu tahun. Meskipun berhalangan hadir secara langsung, ia percaya chapter Sumbawa mampu menggelar acara dengan meriah.

Saat ini, CB150X Adventure Indonesia memiliki 54 chapter di seluruh Nusantara, dengan sekitar 1.100 member aktif National Riding Association (NRA) dan total 2.000 member termasuk partisipan. Filip berharap Chapter Sumbawa dapat menjadi pelopor keselamatan berkendara dan memberikan kontribusi positif bagi daerah dan Indonesia Timur.

Dia mengingatkan, komunitas ini tidak hanya sebagai tempat menyalurkan hobi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata untuk daerah. Dengan potensi alam dan budaya Sumbawa, chapter ini telah menjadi destinasi touring favorit bikers Nusantara.

Filip juga menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia dan pengurus, terutama Ketua Chapter Om Bayu, atas kerja keras menyukseskan acara. Ia menyatakan, dalam komunitas perbedaan adalah hal wajar asalkan semuanya bisa berjalan seirama seperti orkestra penuh harmoni.

Sebagai penutup, Filip menitipkan salam semangat untuk seluruh anggota chapter, mengajak mereka maju terus, memperbesar komunitas, menjaga tata krama, menjunjung Pancasila dan AD ART nasional.

Sambutan ini menjadi motivasi untuk peningkatan solidaritas dan kekompakan komunitas dalam membangun pariwisata serta membesarkan nama CB150X Adventure Indonesia, khususnya Chapter Sumbawa.

"CB150X Adventure Indonesia..... Explore!" pungkasnya  (AM)

Pengurus PWI Pusat Resmi Dikukuhkan di Solo, Ketua Umum : Persatuan Adalah Kunci

Solo.Amarmedia.co.id  - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 resmi dikukuhkan di Monumen Pers Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (4/10/2025).

Pengukuhan PWI Pusat dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dan Wamenkomdigi, Nezar Patria.

Pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang memanggil satu per satu jajaran pengurus maju ke depan.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua PWI, Akhmad Munir.

Sebelum pengukuhan, Munir menegaskan PWI sebagai organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ungkapnya.

Munir kemudian meminta pernyataan para pengurus.

“Apakah saudara-saudara bersedia mengemban kepercayaan dan kehormatan sebagai pengurus PWI Pusat?” ungkap Munir.

“Bersedia!” jawab seluruh pengurus.

Setelah itu, jajaran pengurus PWI Pusat 2025-2030 yang resmi dikukuhkan mendapatkan ucapan selamat dari Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenkomdigi Nezar Patria, dan para tamu kehormatan.

Sementara itu Menkomidigi dalam pidatonya mengungkapkan momentum pengukuhan diharapkan bukan hanya seremonial.

“Tetapi kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menceritakan bagaimana Ia didatangi para senior wartawan untuk mendiskusikan bagaimana menyatukan PWI.

“Waktu itu saya baru dilantik menteri kedatangan senior-senior pers, karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” ungkap Meutya.

“Lalu kemudian dari diskusi itu kita simpulkan bahwa dengan menghormati independensi pers Indonesia, maka pemerintah akan menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini,” tambahnya.

Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi.

“Waktu itu kami pilih sebagai orkestrator, kami ditemani Pak Wamen, dan kita sepakati itu yang pertama karena menjaga independensi pers, dengan sangat hati-hati.”

“Yang kedua karena kami yakin sekali kalau para tetua dan pemuda-pemudi insan pers sudah berkumpul, kita yakin sekali persatuan bisa tercapai seperti yang kita lihat hari ini,” lanjut Meutya.

Meutya mengapresiasi rekonsiliasi di PWI berhasil tercapai dengan demokratis tanpa ada intervensi dari pemerintah dan mengedepankan kebebasan pers.

Sementara itu Ketua PWI, Akhmad Munir mengungkapkan pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan merupakan hasil diskusi dan arahan dari Menkomdigi.

Menurutnya, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu melahirkan PWI.

Sehingga lokasi ini dinilai sangat pas untuk menjadi tempat pengukuhan PWI yang sempat mengalami dualisme.

“Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua,” tegasnya.

“Hampir dua tahun kita mengalami stagnasi, pemerintah dan stakeholder kebingungan bagaimana cara menyatukan. Hampir semua PWI di provinsi dan kabupaten/kota lumpuh,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Munir juga menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai makanan bagi publik.

“Dengan informasi sedang membanjiri masyarakat, apakah masyarakat akan disuguhi makanan sehat, racun, ataukah menjadi makanan bergizi,” ungkapnya.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul saat menyampaikan ucapan selamat datang berharap, PWI berharap benar-benar bersatu dan bersaudara membangun rumah besar PWI. Pun, jangan lagi ada yang mengolok-olok kembali. 

"Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Tapi sekarang yang ada kelompok Pak Munir (Ketum). Tidak ada juga geng KLB, Geng Cashback, atau geng apapun. Yang ada Geng Munir, " harap dia. 

*Susunan Pengurus yang Dikukuhkan

Selengkapnya, berikut daftar pengurus lengkap PWI Pusat 2025-2030:*

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

Anggota : Karni Ilyas

 Anggota : Tribuana Said

Anggota : Dahlan Iskan

Anggota : Retno Pinasti

Anggota : Kemal Effendi Gani

Anggota : Asro Kamal Rokan

Anggota : Agung Dharmajaya

Anggota : Iman Brotoseno

Anggota : Firdaus

Anggota : Hendrasmo

Anggota : Sutrimo

Anggota : M.Noeh Hatumena

Anggota : Imawan Mashuri

Anggota : Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Anggota : Diapari Sibatangkayu

Anggota : Helmi Burman

Anggota : Usman Kansong

Anggota : Zacky Antony

Anggota : Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror 

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota : Wahyu Muryadi

Anggota : Heddy Lugito

Anggota : Eduard Depari

Anggota : Effendi Ghazali

Anggota : Sujiwo Tejo

Anggota : Yulian Warman

Anggota : Hidayat Arsani

Anggota : Gories Mere

Anggota : Alfito Deannova

Anggota : Helena Rea

Anggota : Syahdanur

Anggota : Reva Deddy Utama

Anggota : Raldi Doy

Anggota : Muhammad Amru

Anggota : Andrian Tuswandi

Anggota : Rudi Hidayat

Anggota : Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

 Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

 Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

 Ketua : Ariawan

 Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

 Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

 Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

 Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

 Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

 Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

Komisi-komisi

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

 Ketua : Firdaus Komar

 Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

 Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

 Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota : Husnie

Anggota : Syahnan Rangkuti

Anggota : Denni Risman

Departemen-departemen

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh Wiyono

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

 Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

 Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I : Yura Syahrul

 Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

 Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang

 Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe

(*)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id ( 4 Oktober 2025) – Semangat persaudaraan dan kecintaan pada Tanah Samawa membahana di Balai Hijau, Jembatan Samota, dalam perayaan Anniversary ke-1 Club CB 150X Sumbawa. Acara yang mengusung tema "Solidaritas Tanpa Batas, Menjalin Tali Silaturahmi se-Tanah Air dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika"ini berhasil menarik kehadiran komunitas motor CB 150X dari seluruh penjuru Indonesia.

Pembukaan acara dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Sumbawa, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry SH MH serta perwakilan Polres Sumbawa, Dandim 1607/Sumbawa, Jasa Raharja, Dinas Pariwisata, Branch Manager PT Bank NTB Syariah Sumbawa, dan para sponsor.

Amanat Bupati: Biker Sejati Adalah Duta Wisata

Mewakili Bupati, Staf Ahli Agus Mustamin menyampaikan permohonan maaf Bupati yang berhalangan hadir karena agenda bersama investor lingkungan hidup di Mataram. Ia menegaskan bahwa event ini adalah simbol bahwa Sumbawa semakin terbuka dan diperhitungkan di mata para pegiat otomotif nasional.

Dalam sambutannya, ia melontarkan pantun dan pesan mendalam:

"Beli knalpot suaranya nyaring, pakai motor jangan kebablasan, kalau hati lagi garing, kumpul sama biker pasti ada hiburan." Pesan utamanya adalah: Komunitas motor harus menjadi duta jalanan, duta wisata, dan duta persaudaraan.

Momen puncak kolaborasi adalah penyerahan Road Map Sumbawa Tourism kepada bikers Nusantara yang sebelumnya ditandatangani oleh seluruh elemen Pemda, DPRD,Polres Sumbawa,Dandim Sumbawa dan Bank NTB Syariah dan Para Pengurus Biker. Langkah ini merupakan komitmen Pemda bahwa Sumbawa layak dipromosikan melalui jaringan persaudaraan biker yang menjangkau seluruh penjuru tanah air.

Dikatakannya motor bukan hanya sarana transportasi Ia adalah cerita perjalanan. Setiap KM yang ditempuh adalah kisah persahabatan setiap pemberhentian adalah ruang silaturahim dan setiap jalur yang dilewati adalah promosi tentang betapa indahnya negeri ini "karena itu saya sangat mengapresiasi ini luar biasa pada acara ini yaitu penandatanganan dan penyerahan road map Sumbawa tourism kepada biker Nusantara" ujarnya.

Langkah ini bukan basa-basi bagi saya Ini adalah komitmen bersama bahwa Sumbawa memang kaya potensi dan layak dipromosikan melalui jaringan persaudaraan biker yang menjangkau seluruh penjuruh tanah air melalui roda dua. informasi tentang Samota ( teluk Saleh Pulau Moyo gunung Tambora ) hingga destinasi -destinasi kecil yang tersembunyi bisa tersebar luas 

Saya tahu bahwa dunia komunitas motor sering dipandang sebelah mata oleh sebagian orang karena ada yang keliru memaknai kebebasan di jalan tapi dihadapan saya sore ini saya melihat wajah-wajah petualang yang membawa semangat positif semangat tertib berlalu lintas semangat persaudaraan tanpa sekat dan semangat kepedulian sosial. 

Saya berharap komunitas cb150x ADP ID chapter Sumbawa bisa memberi warna baru dengan menegaskan bahwa biker sejati adalah mereka yang bijak peduli dan selalu menjaga nama baik daerah

Bupati juga menitipkan pesan filosofis Samawa, "Taket Ko Nene Kangila Boa Lenge (Takut kepada Tuhan dan malu berbuat keburukan), sebagai pedoman komunitas agar di manapun mereka berada, nama baik Sumbawa tetap harum.

Pesan dari Pusat: Komunitas Harus Bermanfaat bagi Daerah

Ketua Umum Nasional CB 150X Adventure Indonesia, Filip, yang berhalangan hadir, diwakili Ketua CB 15X ADV ID Chapter Sumbawa Bayu menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi. Ia menekankan bahwa Chapter Sumbawa adalah salah satu chapter paling timur yang kini memiliki 54 chapter lainnya di seluruh Indonesia.

Filip berpesan agar komunitas ini tidak sekadar menjadi penyalur hobi, tetapi lebih dari itu kiranya komunitas ini bisa menjadi manfaat bagi daerah dan juga Indonesia Timur. Ia berharap komunitas ini terus menjadi pelopor keselamatan berkendara dan menjaga kebersamaan, sejalan dengan filosofi orkestrasi yang indah: berbeda bunyi, namun berjalan seirama.

Acara ini ditutup dengan semangat kebersamaan. Ketua CB 150X Sumbawa, Bayu, menyampaikan apresiasi atas antusiasme bikers yang hadir, menegaskan komitmen mereka untuk menyelenggarakan event berbeda setiap tahunnya dan memperkuat citra Sumbawa sebagai destinasi sport tourism unggulan. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Semarak perayaan Hultah Akbar ke-90 Madrasah NWDI tahun 2025 akan semakin meriah dengan digelarnya Jalan Sehat yang berhadiah utama lima paket umrah. Kegiatan ini akan berlangsung pada Rabu, 8 Oktober 2025, dengan rute start dari Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) di Jalan Pejanggik No.17 Kota Mataram, melewati Jalan Udayana, dan finish di eks Bandara Selaparang.

Ketua Umum PBNW, DR. TGKH. Muhammad Zainuddin Atsani, menyampaikan, kegiatan jalan sehat ini digelar di Kota Mataram sebagai bagian dari syiar Nahdlatul Wathan (NW) yang lebih luas, sekaligus melibatkan masyarakat umum dalam perayaan hari besar organisasi Nahdlatul Wathan.

“Selama ini, kegiatan-kegiatan organisasi banyak digelar di Anjani, Lombok Timur, sebagai pusat organisasi. Namun, Alhamdulillah, khusus untuk jalan sehat ini kita gelar di Kota Mataram agar syiar NW lebih terasa dan masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi,” ujarnya Rabu 1 September 2025 saat rapat koordinasi di Kantor PBNW di Mataram.

Menurutnya, panitia menargetkan 30 ribu peserta dari berbagai kalangan masyarakat se-Pulau Lombok. Selain paket umrah, panitia juga menyiapkan puluhan hadiah menarik, di antaranya sepeda listrik, sepeda pancal, kulkas, handphone, rice cooker, dan hadiah hiburan lainnya.

“Semua hadiah ini kami sediakan untuk memberi semangat dan kegembiraan bagi peserta, sehingga Hultah NWDI ke-90 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” imbuhnya.

Ketua Panitia Hultah ke-90 Madrasah NWDI, Samsu Rijal, mengungkapkan selain jalan sehat, panitia juga menyiapkan berbagai kegiatan lain, seperti Lomba Lari Maraton, Funbike, dan Pawai Sepeda Motor, dengan hadiah menarik termasuk paket umrah.

“Ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT karena organisasi NW yang didirikan Maulanasyaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tetap kokoh berdiri hingga 90 tahun, meski banyak dinamika yang dihadapi,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pawai, DR. Hassan Zaini, menegaskan bahwa panitia sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Mataram maupun Provinsi NTB untuk menjaga ketertiban lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

“Untuk kenyamanan peserta, panitia menyiapkan air minum di beberapa titik sepanjang rute. Kendaraan pengangkut peserta juga diarahkan parkir di halaman belakang eksbandara selaparang, sehingga acara bisa berjalan tertib, lancar, dan aman,” pungkasnya.

Perayaan Hultah Akbar Madrasah NWDI ke-90 tahun ini dipusatkan di Anjani, Lombok Timur, dengan beragam kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Jalan Sehat di Kota Mataram menjadi salah satu momen paling ditunggu karena melibatkan ribuan peserta sekaligus menyediakan hadiah spektakuler berupa paket umrah.(AM)

MEDAN: Medan Pers Club (MPC) yang berdiri 16 Agustus 1998 yang pernah melegenda akan kembali eksis seperti sediakala dengan menggelar bakti sosial di tengah masyarakat.

Ketua MPC Drs. H. Hendra DS di sela temu kangen pengurus dan anggota di kediaman Pembina Oliv Sudjali komplek Bumi Seroja Jl. Gagak Hitam Ringroad, Jumat (3/10/2025) mengungkapkan, MPC kembali eksis mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kian berat menghadapi tekanan ekonomi.

"Terkait itu, MPC yang pernah melegenda dalam kegiatan sosial akan kembali berbuat seperti dulu diantaranya menggelar kegiatan khitanan massal, menyantuni janda wartawan, membantu korban bencana alam, dan lainnya," ungkap Hendra.

Selain Oliv Sudjali selaku pembina turut hadir saat temu kangen Drs. Chairil Anwar, mantan Kadis Pariwisata Kota Medan. Sedangkan unsur pengurus MPC dan anggota yang hadir diantaranya Wakil Ketua Drs. Khairul Muslim, Edward Thahir, S.sos, MIKom, Zulkifli Harahap, Juliandar, Drs. Pangihutan Sirumapea, H. Syahren Nasution, Zul Anwar Marbun, Hendrik Prayetno, Riza Usty Siregar dan lainnya.

Ditambahkan Sekretaris MPC Zul Marbun, kegiatan sosial pertama digelar MPC di tahun 1998 adalah menyerahkan bantuan pakaian layak pakai kepada korban longsor di Sitonjo Kabupaten Dairi, kemudian berturut-turut menggelar khitanan massal di pelataran Masjid Raya Medan, Lapangan sepakbola Jalan Air Bersih Medan, Halaman Istana Maimun Medan, Buka Puasa Bersama di kediaman Ketua MPC Jl. Air Bersih Medan sekaligus menyantuni anak yatim dan para janda wartawan. (Rel)

Jakarta.Amarmedia.co.id – Isu agraria kembali menjadi sorotan dalam gelombang aksi massa yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. Ribuan orang dari berbagai latar belakang turun ke jalan, mulai dari mahasiswa, buruh, nelayan, hingga petani. Mereka menyuarakan berbagai persoalan mendasar, termasuk pendidikan, kesehatan, korupsi, hingga konflik agraria yang masih menjadi akar ketimpangan sosial-ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia semakin nyata. Sebagian besar petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektare, sementara jumlah petani skala kecil terus meningkat. 

Situasi ini berimbas langsung pada tingkat kemiskinan, terutama di pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian. Pada Maret 2024, 47,94 persen penduduk miskin ekstrem tercatat bekerja di sektor pertanian.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung dominasi kelompok “serakahnomics”—yang terdiri dari oligarki, pihak asing, dan pejabat korup—dalam penguasaan lebih dari 50 persen sumber daya alam dan tanah di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai memperburuk akses petani terhadap tanah dan air, serta memicu ketimpangan ekonomi.

Dalam menyikapi situasi ini, Serikat Tani Nelayan (STN) mendesak pemerintah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. 

Menurut STN, revisi mendesak dilakukan agar organisasi massa tani dapat dilibatkan secara resmi dalam Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional, termasuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.

“Sangat tidak logis jika percepatan reforma agraria dilakukan tanpa melibatkan organisasi yang secara langsung memperjuangkan hak-hak agraria petani, yang telah terbukti aktif dalam menyelesaikan kasus konflik agraria,” tegas Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN), Rabu, 1 Oktober 2025.

STN menyoroti bahwa hingga 2024, capaian redistribusi lahan reforma agraria baru mencapai 26 persen dari target nasional 9 juta hektare. Karena itu, keterlibatan organisasi tani dianggap krusial agar penyelesaian konflik lebih cepat, aspirasi petani terakomodasi, serta program reforma agraria berjalan inklusif dan progresif.

Selain itu, STN juga menilai komposisi Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional saat ini belum ideal. Beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, belum dilibatkan secara penuh. Padahal, keterpaduan lintas sektor dinilai sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Rifai menegaskan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan persatuan nasional melalui reforma agraria.

“Reforma agraria yang konsisten, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, adalah langkah nyata menuju kemakmuran rakyat sebagaimana sila kelima Pancasila. Kami mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan persatuan nasional, dimulai dari lapangan agraria. Ini adalah syarat utama menjaga keamanan dan kesatuan nasional,” ujar Ahmad Rifai.

STN pun menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu mendorong percepatan reforma agraria yang berkeadilan. “Bersama, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Rifai.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  30 September 2025 – Terpilihnya H.M Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI mendapat sambutan hangat dari kalangan pengusaha muda di Tana Samawa.

Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sumbawa, Farzan, S.H., secara langsung menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya.

“Kami dari BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa mengucapkan selamat dan sukses kepada Kanda H.M Berlian Rayes atas amanah baru sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa periode 2025-2030,” ujar Ijhan akrab disapa 

Ijhan berharap, di bawah kepemimpinan Berlian Rayes, Partai Golkar dapat semakin kokoh dan terus berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Semoga di bawah kepemimpinan Kanda, Partai Golkar semakin kokoh, menjadi rekan pemerintah daerah yang strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan secara konsisten mendorong kemajuan daerah Sumbawa,” tegasnya.

Musda XI Hasilkan Pemimpin Baru

Sebagaimana diketahui, Musda XI Partai Golkar Kabupaten Sumbawa yang digelar di La Grande Ballroom pada Selasa (30/9) menjadi forum penting konsolidasi dan regenerasi partai berlambang beringin ini.

Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, sementara Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengapresiasi konsistensi Golkar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Terpilihnya H.M Berlian Rayes secara aklamasi ini diharapkan mampu merealisasikan janji untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Sumbawa, sejalan dengan pesan Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H., agar kader Golkar terus kreatif, tidak elitis, dan peka terhadap kondisi masyarakat.(AM)

Mataram, Amarmedia.co.id (24 September 2025)  Momentum persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin intensif. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik kunjungan kerja Komisi X DPR RI, melihatnya sebagai kunci akselerasi untuk memastikan Sumbawa siap menjadi bagian dari tuan rumah.

Rapat koordinasi yang membahas kesiapan PON 2028 dan MotoGP 2025 ini digelar di Pendopo Tengah Kantor Gubernur NTB, dihadiri oleh *stakeholder* olahraga se-NTB.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas inisiatif rapat ini, namun mendesak adanya keputusan cepat terkait lokasi penyelenggaraan cabor (cabang olahraga).

“Persiapan PON 2028 tidak bisa ditunda. Kepastian tuan rumah, baik di level provinsi maupun penunjukan kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi cabang olahraga, harus segera diputuskan,” ujar Abdul Rafiq. Ia menekankan bahwa kejelasan ini sangat penting karena memiliki implikasi langsung terhadap perencanaan anggaran, infrastruktur, dan pembinaan atlet di daerah.

KONI Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan KONI Provinsi NTB dan pemerintah daerah. “PON adalah momentum kebangkitan olahraga NTB, dan Kabupaten Sumbawa ingin mengambil peran penting di dalamnya,” tegasnya, menyoroti urgensi kerja sama dalam menyambut event nasional ini.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., yang hadir mewakili Bupati, menyatakan bahwa kunjungan Komisi X DPR RI adalah peluang emas untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tata Kostara menegaskan bahwa apabila Sumbawa dipercaya menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga PON, manfaatnya akan berlipat ganda seperti terhadap Infrastruktur Olahraga akan mempercepat peningkatan fasilitas olahraga Sumbawa.

Terhadap Ekonomi Baru akan menciptakan peluang ekonomi, lapangan kerja, dan menggerakkan UMKM.

Demikian pula Pariwisata kita akan semakin meningkatkan kunjungan wisata dan memperkuat citra Sumbawa serta memperkuat citra Sumbawa sebagai daerah yang maju di bidang olahraga dan pariwisata," imbuhnya.

Tata Kostara menyatakan dukungan penuh Dispopar Sumbawa terhadap persiapan PON 2028 dan berjanji akan segera melaporkan hasil rapat kepada Bupati Sumbawa untuk ditindaklanjuti dengan rencana anggaran dan pembangunan infrastruktur yang konkret.

Sinergi antara DPR RI, Pemerintah Provinsi, KONI, dan Pemda Kabupaten Sumbawa diharapkan menjadi kunci utama untuk menyukseskan PON 2028, sekaligus mendorong Sumbawa menuju pembangunan yang unggul dan berkelanjutan. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id  (24 September 2025) – Komisi X DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka membahas persiapan penyelenggaraan MotoGP 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028. Rapat koordinasi yang berlangsung di Pendopo Tengah Kantor Gubernur NTB ini dihadiri pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder olahraga se-NTB 

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan apresiasi atas inisiatif rapat koordinasi ini. Menurutnya, persiapan menghadapi PON 2028 memang harus dimulai dari sekarang, terutama menyangkut percepatan penetapan NTB sebagai tuan rumah resmi.

“Persiapan PON 2028 tidak bisa ditunda. Kepastian tuan rumah, baik di level provinsi maupun penunjukan kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi cabang olahraga, harus segera diputuskan. Ini penting karena ada implikasi langsung terhadap perencanaan anggaran, infrastruktur, dan pembinaan atlet,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Kabupaten Sumbawa juga diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., yang hadir mewakili Bupati Sumbawa. Dalam forum tersebut, beliau menyatakan dukungan penuh atas langkah persiapan PON 2028 dan menegaskan akan segera melaporkan hasil rapat kepada Bupati Sumbawa.

Lebih jauh, Tata Koswara menegaskan bahwa apabila Sumbawa dipercaya menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga, maka akan memberikan banyak manfaat bagi daerah. “Selain mendorong pembangunan infrastruktur olahraga, hal ini juga akan meningkatkan kunjungan wisata, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat identitas Sumbawa sebagai daerah yang maju di bidang olahraga dan pariwisata,” ungkapnya.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa menambahkan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan KONI Provinsi NTB, pemerintah daerah, dan semua stakeholder terkait. “PON adalah momentum kebangkitan olahraga NTB, dan Kabupaten Sumbawa ingin mengambil peran penting di dalamnya,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan DPR RI, pemerintah provinsi, serta kesiapan kabupaten/kota, NTB diyakini mampu menjadi tuan rumah yang sukses, sekaligus mencetak prestasi olahraga terbaik di PON 2028.(AM)

Foto Ketua Dekranasda Pusat Ibu Selvi Ananda Gibran saat membuka Rakornas Dekranasda di Jakarta,23 September 2025.

Jakarta.Amarmedia.co.id (23 September 2025)— Ketua Dekranasda Sumbawa Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., hari ini Selasa 23 September 2025 menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranasda di Jakarta.Ikut mendampingi Asisten 2 Lalu Suharmaji Kertawijaya ST MT dan Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya DPMD Yuni Ilmi Kurnia S.STP.M.Si. Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program-program Dekranasda di seluruh Indonesia, termasuk dalam upaya mempromosikan produk lokal dan melestarikan budaya.

Rakernas Dekranasda dibuka oleh Ibu Wakil Presiden, Ibu Selvi Ananda Gibran, yang menekankan pentingnya peran perajin dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, seni dan budaya lokal memiliki keunikan yang dapat menjadi modal kuat untuk pengembangan ekonomi.

Foto Ketua Dekranasda Pusat ibu Silvia Ananda Gibran di Jakarta 23 September 2025 dalam Rakornas Dekranasda, turut hadir Ketua Dekranasda Sumbawa 

Pernyataan Istri Wakil Presiden tersebut disambut baik oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa. "Pesan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Presiden sangat menyentuh kebutuhan para perajin kita di daerah, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai budaya," ujar Hj. Ida Fitria Jarot.

Hj. Ida Fitria Jarot menyatakan bahwa hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranasda di Jakarta akan menjadi momentum penting untuk mengembangkan kerajinan tenun Sumbawa. Ia berharap, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memastikan kelestarian tenun dan meningkatkan daya saingnya di pasar nasional hingga internasional.

Hj. Ida Fitria Jarot berencana untuk berkoordinasi dengan Ketua Harian Dekranasda Sumbawa, Asisten II Setda, dalam merumuskan program kerja yang optimal. Beberapa langkah yang akan didorong meliputi ; pelatihan bagi para pengrajin dan penenun untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka. Ini penting agar tradisi tenun khas Sumbawa dapat terus terjaga dan teknik-tekniknya tidak hilang ditelan zaman.

Kemudian  akan diadakan lomba desain tenun, yang bertujuan untuk memotivasi para pengrajin dan desainer lokal agar terus menciptakan karya-karya kreatif dan relevan dengan tren pasar modern.

Selanjutnya memastikan produk kerajinan tenun Sumbawa tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dapat dipasarkan secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Dengan adanya sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, dan para pengrajin, diharapkan produk kerajinan Sumbawa dapat semakin dikenal, meningkatkan perekonomian lokal, dan pada akhirnya, mewujudkan visi daerah sebagai pusat ekonomi kreatif yang berbasis budaya" ujarnya.

Rakernas ini juga menjadi ajang konsolidasi internal bagi Dekranasda, yang baru saja dilantik. Diharapkan, dengan adanya pertemuan ini, program-program Dekranasda di tingkat daerah dapat berjalan lebih maksimal dan sinergis.

Dengan adanya komitmen dari pemerintah pusat untuk membuka ruang komunikasi dan kolaborasi, Dekranasda Sumbawa optimis dapat membawa produk-produk unggulan daerahnya hingga ke kancah internasional.(AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id (22 September 2025) – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E. menghadiri Rapat Koordinasi Posyandu Nasional di Jakarta. Senin (22/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk mengukuhkan peran posyandu di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, ia menyambut baik arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Ibu Mendagri Ny Tri Tito Karnavian tentang pentingnya revitalisasi posyandu.

Mendagri  dan Ibu Mendagri menekankan filosofi "gotong royong" dalam mentransformasi posyandu menjadi lembaga yang kuat dan terorganisir. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE sependapat bahwa posyandu adalah lembaga resmi yang diakui dan menjadi mesin sosial yang luar biasa.

"Transformasi posyandu ini sejalan dengan visi kami di Sumbawa. Posyandu bukan lagi sekadar pusat kesehatan, tetapi harus melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang," ujarnya.

Ibu Mendagri juga menyoroti peran penting kader posyandu yang bekerja secara sukarela dan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan dukungan yang layak. Ini adalah hal yang disambut baik oleh Hj. Ida Fitria, karena kesejahteraan kader adalah kunci keberlanjutan layanan posyandu.

"Apa yang kita berikan, harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," pesan Ibu Mendagri, yang akan menjadi pedoman bagi Hj. Ida Fitria dalam menggerakkan posyandu di Sumbawa, termasuk melalui program seperti "gerakan hijau menanam cabai" untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat ekonomi keluarga.(AM)

Foto Ketua Tim Pembina posyandu Kabupaten Sumbawa Hj Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya DPMD Yuni Ilmi Kurnia S.STP.M.Si  di Rakornas Posyandu di Jakarta 

Jakarta,Amarmedia.co.id ( 22 September 2025)  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk mentransformasi pos pelayanan terpadu (posyandu) menjadi pilar utama pembangunan desa. Acara ini dihadiri oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., dan diikuti oleh para ketua tim pembina provinsi, kepala daerah, serta kepala dinas terkait se-Indonesia.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyuarakan pentingnya filosofi "gotong royong" untuk menghidupkan posyandu sebagai "mesin sosial yang luar biasa."

Posyandu, Enam SPM, dan Anggaran Daerah

Mendagri menegaskan, posyandu kini memiliki peran lebih besar dalam melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Hal ini menuntut seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk keenam SPM ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Ibu Mendagri Ny Tri Tito Karnavian mendorong para ketua tim pembina posyandu, termasuk Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE, untuk segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Posyandu yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Para pengurus juga diminta untuk aktif mengusulkan program kepada OPD terkait, dengan fokus pada peningkatan layanan wajib dasar.

"Saya melihat langsung bagaimana keadaan rumah warga yang tidak layak huni dan ketersediaan sanitasi dan air bersih yang belum layak. Kita harus mendorong OPD terkait untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya," ujar Ibu Tri, mencontohkan.

Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah memberikan insentif dan dukungan yang layak bagi kader posyandu yang bekerja secara sukarela.

Selain itu, Mendagri dan Ny Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi dalam melawan inflasi, seperti dengan menggalakkan gerakan menanam cabai di pekarangan rumah. "Gotong royong" ini tidak hanya akan membantu ketahanan pangan, tetapi juga dapat mengendalikan harga komoditas dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Rakornas ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam mewujudkan posyandu sebagai simpul pelayanan publik yang efektif dan berdaya.(AM)

JAKARTA, Amarmedia.co.id - (22 September 2025)— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang bertujuan mentransformasi posyandu menjadi pilar utama pembangunan desa. Rakornas ini dihadiri oleh para Ketua Tim Pembina Posyandu, kepala dinas, dan pejabat terkait dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyuarakan pentingnya filosofi "gotong royong" untuk menghidupkan posyandu sebagai lembaga yang kuat dan terorganisir. Ia menekankan bahwa posyandu kini memiliki peran besar dalam melayani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu:  Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sosial

Hal ini menuntut semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengalokasikan anggaran untuk keenam SPM ini sebagai kewajiban.

Strategi Konkret Mendagri dan Dukungan Berjenjang

Acara diawali dengan perkenalan seragam resmi posyandu dan penayangan video kegiatan Ketua Umum Tim Pembina Pusat, Ny. Try Tito Karnavian, dalam pembinaan posyandu 6 SPM di beberapa wilayah.

Mendagri mendorong para ketua tim pembina posyandu, termasuk para ibu gubernur dan ibu bupati, untuk segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Posyandu yang sejalan dengan Renstra perangkat daerah terkait. Mereka juga diminta untuk aktif mengusulkan program kepada OPD terkait, dengan fokus pada peningkatan pelayanan wajib dasar.

"Pada pelaksanaan posyandu, saya melihat langsung bagaimana keadaan rumah warga yang tidak layak huni, serta ketersediaan sanitasi dan air bersih yang belum layak. Kami mendorong OPD terkait untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam memenuhi pelayanan dasar," ujar Mendagri, mencontohkan.

Di akhir sambutannya, Mendagri menegaskan semangat gotong royong di posyandu dan masyarakat, serta dukungan pembinaan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga desa. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id – Puluhan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar silaturahmi dengan Bupati Lombok Tengah (Loteng), Lalu Pathul Bahri, di Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis lalu (18/9/2025) . 

Pertemuan ini berlangsung penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang pengenalan pengurus baru PWI NTB yang resmi terbentuk sebulan lalu.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliludin, menjelaskan bahwa agenda silaturahmi ini merupakan langkah awal pengurus baru untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, khususnya di Lombok Tengah. 

Ia menegaskan, kehadiran PWI tidak hanya sebatas organisasi profesi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah melalui kerja-kerja jurnalistik.

“Pertama, kehadiran kami di sini ingin memperkenalkan diri sebagai pengurus PWI NTB yang baru. Sejak awal menjabat, beberapa agenda sudah kami lakukan. Dan hari ini, alhamdulillah, kami bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati. Lombok Tengah kami prioritaskan karena kami melihat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di sini sangat baik,” ujar Ahmad.

Ia menambahkan, hingga saat ini PWI memang belum memiliki kepengurusan langsung di Lombok Tengah. Karena itu, pihaknya meminta arahan Bupati sekaligus menyerap masukan mengenai peran PWI dalam memperkuat sinergi pers dan pemerintah daerah. 

“Agenda serupa juga akan kami lakukan di daerah lain, seperti Lombok Barat dan Lombok Timur. Tapi untuk saat ini, Lombok Tengah kami tempatkan sebagai prioritas kunjungan,” katanya. 

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menyambut baik kehadiran jajaran PWI NTB. Menurutnya, peran wartawan sangat penting dalam mendorong kemajuan daerah, baik melalui penyampaian informasi pembangunan maupun dalam mengedukasi masyarakat.

“Alhamdulillah, sejauh ini komunikasi dan kolaborasi kami dengan teman-teman wartawan di Lombok Tengah sudah terjalin dengan baik. Pemerintah daerah sangat terbuka dengan insan pers, karena kami memandang bahwa wartawan memiliki pengaruh besar dalam pembangunan,” kata Pathul.

Bupati menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, melainkan juga dukungan masyarakat, termasuk insan pers.

Menurutnya, keberadaan PWI sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia menjadi modal penting dalam memperkuat profesionalitas dan independensi pers di daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran PWI NTB. Semoga langkah silaturahmi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa melahirkan kerja sama yang lebih konkret. Kami berharap wartawan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, kritis, tetapi juga konstruktif untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Pertemuan itu diakhiri dengan sesi dialog santai antara pengurus PWI NTB dan Bupati Lombok Tengah. 

Sejumlah isu seputar pembangunan daerah dan peran media turut mengemuka dalam diskusi tersebut.

Melalui kegiatan ini, PWI NTB berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sekaligus memperluas jangkauan organisasi di seluruh kabupaten/kota. Harapannya, ke depan, pers semakin mampu menjadi pilar demokrasi sekaligus motor penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan itu juga turut dihadiri oleh sejumlah wartawan dari organisasi lokal di Lombok Tengah. Seperti, Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT), Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT), Forum Media Online (Formen) dan Komunitas Jurnalis Lombok Tengah (KJLT).

Dalam Diskusi PWI Menyapa. Sejumlah organisasi lokal pers di Loteng bersiap masuk menjadi anggota PWI NTB.

Hanya saja, mereka meminta agar persyaratan menjadi anggota agar dipermudah. 

"Insya Allah dibawah kepengurusan PWI Era Baru yang dipimpin Pak Iklil, kami siap masuk menjadi anggota PWI tapi mohon kiranya agar persyaratannya dipermudah," kata Lalu Amrillah, perwakilan jurnalis senior Loteng. 

Menjawab hal itu. Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin, menegaskan bahwa kehadiran PWI bukan untuk mematikan forum-forum jurnalis lokal. Namun akan memperkuat keberadannya.  

"Sepulang ke Mataram kami akan bahas aspirasi kawan-kawan jurnalis di Lombok Tengah terkait persiapan pembentukan PWI Persiapan. Nanti, teknisnya akan kita lebih matangkan dan target kami akhir September 2025, sudah bisa terwujud skema dan penunjukan Plt Ketua PWI Persiapannya," tandasnya. (Tim)

Mataram.Amarmedia.co.id -Selain potongan harga, warga Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan pembalap di Hero Walk. Ini kesempatan langka yang tak bisa di peroleh di sirkuit lainnya.

"Ini itikat yang baik dari penyelenggara untuk kesuksesan gelaran keempat MotoGP di Sirkuit Mandalika. Penyelenggara memberi keistimewaan kepada penonton event internasional ini. Oleh karenanya atas nama pemerintah mengajak warga masyarakat NTB mendukung gelaran MotoGP 2025, jaga kondusifitas daerah kita dan buat senyaman mungkin ramai-tamu kita yang datang", ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Yusron Hadi di acara KickOff MotoGP 2025 di Car Free Day Udayana, Ahad (21/09) bersama dengan Mandalika GranPrix Association (MGPA). 

Lebih lanjut Yusron menguraikan hal yang menarik lainnya dari gelaran event tahun ini.

“Bahwa betul dari beberapa seri MotoGP yang kita ikuti pemberitaannya tahun ini, nampak Marc Marquez tetap bertengger di posisi atas. Tapi akankah kali ini ia akan mampu menaklukkan sirkuit Mandalika di seri ke 4 ini. Hanya yang hadir menonton yang mampu meyakinkan itu, mari bersama-sama kita menjadi saksi sejarah di sirkuit Mandalika” ungkapnya

Sementara Rully Habibi yang hadir mewakili MGPA membeberkan keuntungan lain MotoGP 2025. Potongan harga atau diskon 50 persen bagi warga ber KTP NTB itu dijual mulai harga Rp 850.000 untuk Grandstand A dari haga semula Rp. 1.750.000 dan Grand Stand B,C,J dan K seharga Rp 450.000 dari harga semula Rp. 900.000 serta Grandstand Regular seharga Rp. 200. 000 dari harga semula Rp. 400.000.

Harga harga tersebut berlaku selama 3 hari berturut-turut mulai hari pertama Jum’at 3 Oktober sampai final race pada Minggu 5 Oktober. 

Sedangkan program Hero Walk menawarkan kesempatan unik bagi para penggemar untuk berinteraksi dengan para pembalap. 

Para pembalap dari MotoGP, Moto2, dan Moto3 akan berpartisipasi, sehingga para penggemar dapat meminta tanda tangan dan mengambil swafoto.

"Dan ini spesial untuk penonton Indonesia karena tidak dilakukan di gelaran MotoGP di negara lain', sebut Ruli Habibi dari MGPA. 

Beberapa program pra event lainnya sebelum balapan pada 3-5 Oktober mendatang, MGPA menyiapkan para pembalap berkunjung ke beberapa sekolah maupun mengajak para siswa sekolah ke garasi dan sirkuit. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan olahraga balap motor ini dan memberikan motivasi kepada siswa tentang teknologi maupun prestasi dan kehidupan para pembalap. 

Seperti tahun tahun sebelumnya, MGPA juga menyiapkan parade para pembalap di rute jalan utama Kota Mataram mulai Taman Sangkareang sampai Teras Udayana pada 1 Oktober mendatang 2 hari jelang gelar event dilakukan.

Sejauh ini, tiket yang tersedia masih banyak. Tiket diharapkan terjual seluruhnya dengan memaksimalkan promosi event maupun kelebihan Lombok sebagai destinasi wisata dengan keindahan yang menunjang balapan sebagai kunjungan terbaik untuk berlibur dan mendukung pembalap andalan meraih kemenangan di seri MotoGP tahun ini. (jm)

Jakarta,Amarmedia.co.id. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) sebagai upaya semakin memberdayakan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas.

Dengan POJK UMKM ini OJK mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, Bank dan LKNB diharapkan dapat menghadirkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menyediakan produk keuangan sesuai kebutuhan setiap segmen UMKM. Mulai dari usaha mikro dan ultra mikro yang membutuhkan akses cepat dan mudah, hingga usaha kecil dan menengah yang memerlukan layanan lebih kompleks dan beragam,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Hingga posisi Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy (Juni 2025: 7,77 persen) menjadi Rp8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 8,11 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,08 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82 persen, di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM. 

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,69 persen, sektor jasa tumbuh 19,17 persen, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh 17,94 persen, serta sektor listrik, gas dan air tumbuh 11,23 persen.

Menurut Dian, POJK UMKM ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah melalui proses konsultasi dengan DPR RI.

Melalui aturan ini, OJK mendukung program pemerintah dalam memperluas akses keuangan, mendorong inovasi pembiayaan berbasis digital, serta memastikan tata kelola yang sehat dalam pembiayaan UMKM sehingga UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (AM)

SUMBAWA, – Puluhan  massa yang tergabung dalam Front Lembaga Peduli Lingkungan Untuk Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini, Kamis 18 September 2025 menuntut penegakan hukum dan keadilan dalam pengelolaan tambang di Lantung. Aksi yang dimulai dari Lapangan Pahlawan ini berencana menyasar tiga titik sentral pemerintahan: Kantor Polres Sumbawa, Kantor Bupati Sumbawa, dan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Juru bicara massa, Syaifullah,Jahuddin Denisdan Rudini dengan lantang menuntut pembongkaran mafia tambang Lantung. Mereka mendesak pemerintah dan aparat untuk Menegakkan aturan dan menjalankan tahapan pertambangan sesuai undang-undang, Mewujudkan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak terdampak,Menghentikan aktivitas pertambangan yang merusak sumber daya alam Sumbawa.

Massa juga meminta agar segera dilakukan sosialisasi di daerah-daerah terdampak, seperti Desa Lito, Desa desa di Moyo Hulu, dan Moyo Hilir, serta wilayah lain yang terkena dampak langsung dari tambang di Lantung.

Aksi ini adalah wujud dari kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pertambangan yang tidak terkendali. Massa menegaskan, semangat mereka adalah untuk menjaga sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa demi masa depan yang lebih baik.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id ,(14 September 2025) — Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H.M.Si, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada atlet lari, Suwandi yang berhasil meraih juara ketiga di ajang Pocari Sweat Run Mandalika. Prestasi ini menjadi bukti nyata kerja keras dan dedikasi atlet Sumbawa di kancah nasional.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian Suwandi. Ini adalah bukti bahwa atlet-atlet Sumbawa memiliki semangat juang yang tinggi dan mampu bersaing dengan pelari-pelari terbaik dari daerah lain, bahkan dari Makassar dan Lebak, Banten," ujar Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq juga menegaskan bahwa pencapaian Suwandi ini menjadi motivasi bagi atlet Sumbawa lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi. "KONI Sumbawa akan senantiasa memberikan dukungan terbaik bagi para atlet daerah," pungkasnya.

Pencapaian Suwandi ini menambah daftar prestasi atlet Sumbawa di berbagai event nasional, menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di Kabupaten Sumbawa terus berjalan efektif dan mampu menghasilkan atlet-atlet yang kompetitif.(AM)

Deli Serdang, Amarmedia.co.id - Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, kini dihadapkan pada tantangan berat berupa warisan hutang dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu krusial adalah tunggakan pembayaran pekerjaan swakelola kepada sejumlah rekanan yang belum diselesaikan.

Di antara kasus yang menonjol adalah hutang kepada PT. Intan Amanah dan CV Siliwangi Putra, rekanan pengadaan aspal Iran dan material konstruksi seperti batu pecah dan sertu sejak tahun 2014. Total hutang mencapai lebih dari Rp. 4 miliar dan telah menjadi sengketa hukum yang panjang.

Kedua perusahaan tersebut telah memenangkan gugatan di semua tingkatan pengadilan, termasuk di Kasasi dan Peninjauan kembali ( PK ) dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2021/PN Lbp dan 122/Pdt.G/2023/PN Lbp. Putusan tersebut memerintahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk membayar penuh hutang beserta denda sebesar 6 persen per tahun jika pembayaran terlambat.

Akibat keterlambatan pembayaran, Pemkab Deli Serdang kini harus membayar lebih dari Rp. 5 miliar, termasuk denda. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Bupati Asriludin Tambunan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum dari pihak rekanan, Joko Suandi ,S.H ., M.H menyatakan, "Kami berharap Bupati Deli Serdang sekarang, Asriludin Tambunan, dapat mematuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kami percaya, Bupati kita adalah orang yang bijaksana dan taat hukum , walaupun pekerjaan dan hutang ini ada jauh sebelum beliau menjabat ."

Dinas SDABMBK menyadari potensi dampak hukum lebih lanjut jika pembayaran hutang ini terus ditunda. Beban denda sebesar 6 persen merupakan kerugian finansial yang signifikan bagi daerah dan berpotensi pada tuntutan hukum tindak pidana korupsi .

Menyadari adanya putusan pengadilan yang bersifat inkrah, Bupati Asriludin Tambunan dan Dinas SDABMBK  harus memprioritaskan pembayaran hutang ini akan menjadi pokok utama dalam penggunaan anggaran daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Saat Inspektorat Deli Serdang dikonfirmasi awak media in pada hari Kamis 11/09/2025 , mengatakan " Pemkab Deli Serdang akan melakukan upaya hukum Peninjauan kembali ( PK) ke pengadilan ." jelasnya .

Menanggapi pernyataan pihak Inspektorat Deli Serdang Joko Suandi,SH.,M.H mengatakan  " Bahwa PK Tidak menghalangi dan menunda eksekusi pembayaran . Yang artinya apabila pihak pemkab melakukan upaya hukum PK untuk yang kedua kalinya maka pemkab wajib membayar hutangnya dengan sesegera mungkin mengingat ada denda dan bunga yang harus diselesaikan , yaitu PT intan amanah sudah 12% dan CV Sliwangi putra  Sudah 6% .Dan apabila pemkab deliserdang bersikeras tidak mau membayar maka kerugian negara akan semakin besar dan patut diduga bisa dilakukan upaya hukum kembali masuk ke rana tipikor " pungkasnya . (Tim/HD)

Lombok Timur,Amarmedia.co.id - Rangkaian acara puncak perayaan Hultah NWDI ke 90 di Pancor, Lombok Timur dipadati dengan lautan jamaah yang hadir dalam pawai alegoris, Sabtu (13/9) siang.

Puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah banjiri pancor di arena Hultah NWDI tersebut, Peserta pawai terdiri dari santri/santriwati, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Turut hadir jajaran pengurus Wilayah Provinsi Bali, jajaran Pengurus NWDI Jabodetabek dan DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau dan sepuluh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan lain sebagainya.

Kali ini, Jajaran pengurus Daerah NWDI Kabupaten Sumbawa dan sejumlah Pondok Pesantren dari Sumbawa mengikuti pawai alegoris dalam rangka memeriahkan Hultah ke 90 tahun 2025 di tanah kelahirannya Pancor Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Umum PB NWDI TGB Dr H Muhammad Zainul Majdi, MA membuka secara langsung pawai alegoris, TGB juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh jamaah yang hadir. 

Mereka juga diingatkan menjaga kondusifitas keamanan dan kenyamanan bersama menuju perayaan puncak Hultah NWDI ke-90 di Pancor Lombok Timur.(AM/IA)

Mataram.Amarmedia.co.id -Mandalika kembali bersiap menjadi pusat perhatian nasional. Event lari bergengsi Mandalika KORPRI Fun Night Run 2025 akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah.

Kick off event lari yang menjadi rangkaian peringatan hari KORPRI Nasional 2025 ini akan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

“Kick off akan dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Negara pukul 09.30,” kata Ketua Panitia Mandalika KORPRI Funnight Run, Lalu Firman Wijaya, dihubungi dari Mataram, Rabu (10/9).

Ketua KORPRI Kabupaten Lombok Tengah yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini sudah berada di Jakarta. Dia mengatakan, selain Prof Zudan, kick off juga akan dihadiri secara langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri dan seluruh pihak yang mensuport langsung kegiatan olahraga spektakuler di destinasi wisata kelas dunia tersebut.

Firman mengungkapkan, kick off akan ditandai dengan selebrasi terhadap peserta yang melakukan registrasi pertama kali, sesaat setelah pendaftaran secara resmi dibuka. Selain itu, akan ada pula peluncuran video trailer Mandalika KORPRI Fun Night Run.

Rencananya, event ini sendiri akan digelar pada 6 Desember 2025 di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dalam kick off yang akan dihadiri awak media nasional, selain sambutan dari Prof. Zudan, Bupati Lombok Tengah juga akan menyampaikan speech sebagai tuan rumah.

“Mandalika Funnight Run menargetkan 6.000 peserta. Proses resgistrasi akan terus terbuka selama kuota masih tersedia, dan akan otomatis ditutup oleh sistem di platform ketika kuota 6.000 peserta telah terpenuhi,” kata Firman.

Peserta tidak terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan anggota KORPRI semata. Melainkan juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk memastikan partisipasi meluas, Firman menjelaskan, Ketua DPN KORPRI telah mengirim surat kepada pengurus KORPRI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk mengirimkan wakil yang akan ambil bagian dalam event lari 6 kilometer ini.

Firman menegaskan, Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya siap untuk menyambut tamu dari seluruh Indonesia. Ditegaskan, event yang terlahir dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi NTB, ITDC, KORPRI, dan Badan Kepegawaian Negara ini, akan menjadi keuntungan bagi Kabupaten Lombok Tengah. Selain menjadi momentum untuk mempromosikan pariwisata Gumi Tatas Tuhu Trasna, event ini juga dapat mendongkrak pendapatan bagi sektor UMKM hingga hotel-hotel di Lombok Tengah yang akan disewa oleh partisipan.

“Event ini akan memperkuat kolaborasi dan semangat nasionalisme sekaligus sebagai wadah untuk menunjukkan keindahan eksotis pariwisata Mandalika,” ucap Firman.

Diungkapkan Firman, para peserta nantinya akan menempuh jarak lari sejauh 6 kilometer serta merasakan pengalaman berlari pada malam hari yang unik dengan menikmati keindahan alam di Pertamina Mandalika International Circuit. Sebuah pengalaman yang dipastikan tak akan ada duanya.

Wamendagri Ambil Bagian

Event Mandalika KORPRI Fun Night Run sendiri dipastikan akan diikuti nama-nama beken yang merupakan penggemar olahraga lari. Rabu (10/9), Lalu Firman Wijaya didampingi tim dan panitia penyelenggara, secara khusus diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan event lari di Mandalika dan memastikan akan ambil bagian untuk ikut serta.

Bima yang juga merupakan Ketua Asosiasi Lari Trail itu menekankan, Mandalika Fun Night Run bukan sekadar event olahraga belaka. Namun, juga ajang untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Firman Wijaya menjelaskan, event ini dipastikan akan menjadi magnet olahraga. Mengingat olahraga lari kini sedang digandrungi berbagai kalangan. Bukan hanya karena sehat dan murah, tapi juga karena menjadi gaya hidup masyarakat modern.

“Setiap pelari yang datang pasti membawa multiplier effect bagi daerah. Meningkatkan kunjungan wisata, membuka peluang usaha, sekaligus memperkuat citra destinasi wisata NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah,” tutup Firman.(AM)

Sleman, Yogyakarta,Amarmedia.co.id - Tim Sumbawa Muda kembali membuat kejutan di kancah nasional. Setelah berhasil menahan imbang tim kuat Sumatera Selatan 0-0, tim muda dari Sumbawa ini akhirnya melaju ke babak 8 besar Piala Soeratin U-13 Nasional yang digelar di Sleman, Yogyakarta.

Menurut Iwan Sofyan Tim Sumbawa Muda yang sempat kaget melihat postur lawan yang bongsor dan tinggi, tidak gentar sedikit pun. Pelatih Iwan Sofian, yang sempat memberikan motivasi sebelum pertandingan, menekankan bahwa penampilan fisik bukan segalanya. "Kecil-kecil cabe rawit, lincah gesit!" teriak beberapa penonton saat melihat penampilan Sumbawa Muda yang berhasil membuat lawan kelimpungan.

Di babak adu penalti, Gading sang kapten dan kawan-kawan tampil tenang. Penjaga gawang juga tampil heroik dengan menahan dua tendangan keras lawan, memastikan tim Sumbawa Muda lolos ke babak 8 besar.

Panggung Bergengsi di Lapangan Yogyakarta Independent School

Dikatakannya, Babak 8 besar akan dilaksanakan besok, Kamis, 11 September 2025, di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS). Lapangan YIS dikenal sebagai lokasi latihan tim-tim besar nasional, seperti Borneo FC, PS Tira, Persebaya Surabaya, dan Madura United, serta tim asal Malaysia.

Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras anak-anak asuhan Bos Yudi Raka Rayi Rizki bersama para pelatih, manajer, dan orang tua. Setelah melewati babak grup dan babak 16 besar, mereka kini siap menghadapi tantangan baru di babak 8 besar.

Seluruh masyarakat Sumbawa diimbau untuk memberikan doa dan dukungan. "Apa yang tidak mungkin hari ini bila Allah berkehendak. Amiin Ya Rabbal Alamiin," ujar Iwan Sofian.(Gam)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  — Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Jambore Cabang (Jamcab) Sumbawa 2025 yang akan digelar pada 7–12 Oktober mendatang bukan hanya sekadar perkemahan biasa, melainkan agenda strategis untuk membentuk karakter dan keterampilan hidup generasi muda. Hal ini disampaikannya dalam serangkaian persiapan menjelang pelaksanaan Jambore di Bumi Perkemahan (Buper) Olat Ojong, Kecamatan Unter Iwes.

Dengan mengusung tema "BAREMA singkatan dari Bersemangat, Asyik, Religius, Edukatif, Menarik, dan Atraktif. Jamcab 2025 berfokus pada kegiatan yang bersifat rekreatif dan edukatif di alam terbuka. Menurut H. Varian Bintoro, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik, persatuan, dan komitmen para Pramuka Penggalang terhadap Kode Kehormatan Pramuka.

"Ini adalah kerja kita bersama. Keberhasilan Jambore ini bukan hanya tanggung jawab panitia, tetapi seluruh pihak, termasuk kwartir ranting dan masyarakat," tegasnya.

Persiapan Matang dan Dukungan Lintas Sektor

Dalam upaya memastikan kesuksesan Jambore, Kwarcab Sumbawa telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang komprehensif. Berbagai kegiatan telah dirancang, mulai dari pelatihan budidaya ikan sistem bioflok, Search and Rescue (SAR) air, penanaman pohon, hingga jurnalistik dan survival food. Selain itu, peserta juga akan diajak mengunjungi situs bersejarah dan museum daerah untuk lebih mengenal budaya Sumbawa.

Terkait persiapan fasilitas, Kwarcab Sumbawa telah berkoordinasi dengan PLN untuk ketersediaan listrik dan berencana membangun MCK yang memadai di Bumi Perkemahan. Rencana ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman bagi 1.337 peserta yang akan hadir.

Dengan dukungan penuh dari Camat Unter Iwes dan berbagai pihak, Kwarcab Sumbawa optimis Jamcab 2025 akan berjalan lancar dan berkesan. Pendaftaran peserta secara daring masih dibuka hingga 22 September 2025.

"Saya sangat setuju dengan adagium bahwa langkah pertama sangat menentukan," kata Varian, memandang Jambore ini sebagai langkah awal penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam memajukan generasi muda Sumbawa yang tangguh, mandiri, dan berkarakter.(AM)

Bali. Amarmedia.co.id - Dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menghadiri gelaran Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy and Innovation (CHANDI) SUMMIT 2025 di Bali Beach Convention Center by The Meru Sanur, Selasa (3/9). Dalam acara yang bertajuk “Culture for the Future” ini, Wagub NTB didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia.

Forum internasional ini dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan dari sejumlah negara, duta besar, kepala organisasi internasional, serta berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, perguruan tinggi, bupati hingga gubernur. CHANDI SUMMIT 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, bersama Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dan Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.

Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa CHANDI SUMMIT menjadi ajang strategis untuk promosi budaya, diplomasi kebudayaan, serta memperkuat kerja sama internasional di bidang kebudayaan. 

“Ini bagian dari upaya mempromosikan budaya kita sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kita harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” terangnya.

Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan momentum ini dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) kebudayaan bersama sejumlah negara mitra. 

“Kita harap akan banyak hal yang konkret yang akan kita lakukan ke depan. Jadi saya kira ini sangat penting sebagai jembatan untuk bagaimana budaya Indonesia ini bisa menjadi selain dikenal juga kita kembangkan dan kita manfaatkan,” ujarnya.

Lebih jauh Fadli Zon berharap ajang CHANDI SUMMIT 2025 bisa digelar secara rutin di lokasi berbeda. 

“Kita akan jadikan ini rutin, mudah-mudahan tahun depan kita akan mengadakan CHANDI yang kedua di kota yang lain dan di tempat yang lain untuk mempromosikan budaya kita, sekaligus juga mengembangkan ekonomi budaya,” tandasnya. (Tim)

Jakarta.Amarmedia.co.id - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (04/09/2025) malam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah secara terbuka tanpa istilah atau diksi yang kaku. Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Kaleb Otniel Aritonang turut menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Sementara Phalosa dari Universitas Yarsi menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis. Sedangkan Ketua Umum PB PMII M. Shofiyullah Cokro menegaskan perlunya keterbukaan pemerintah akan kendala-kendala yang dihadapi agar masyarakat bukan hanya menuntut, tapi juga bisa membantu karena semua punya tujuan yang sama yaitu menjadikan bangsa maju dan terdidik.

Ketua Umum DPP GMNI Risyad turut menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah karena kritik dan koreksi adalah bentuk cinta kepada negara.

Sumber:

BPMI Setpres

Biro Humas Kemensetneg

Mataram, Amarmedia.co.id (31 Agustus 2025) – Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI NTB, Abdus Syukur, mengimbau seluruh insan pers untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan pemberitaan, terutama di tengah situasi sosial yang rawan. Ia menekankan pentingnya menghadirkan berita yang menenangkan, akurat, dan tidak memicu keresahan publik.

“Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi dan ruang edukasi bagi masyarakat. Karena itu, wartawan dituntut mampu menyajikan berita yang menyejukkan serta memberi solusi, bukan menambah ketegangan,” tegasnya di Mataram, Minggu (31/8/2025).

Abdus Syukur juga mengingatkan agar media tidak terjebak pada judul-judul provokatif dan narasi bombastis yang justru bisa memperkeruh suasana. Sebaliknya, ia mendorong jurnalis mengangkat nilai-nilai positif seperti persatuan, kebersamaan, dan penyelesaian damai.

“Dalam kondisi seperti ini, wartawan harus menjaga marwah profesinya. Media harus memperkuat verifikasi setiap informasi, terutama yang berseliweran di media sosial. Jangan sampai media ikut terseret arus hoaks atau provokasi,” ujar ketua DKP yang juga ketua SMSI NTB itu.

Menurutnya, keberadaan pers yang profesional dan menyejukkan akan menjadi penopang penting bagi masyarakat untuk tetap tenang menghadapi berbagai persoalan.

“Jika berita yang kita sajikan jernih, berimbang, dan solutif, maka kepercayaan publik terhadap pers akan semakin kuat,” pungkas Abdus Syukur yang juga Pemimpin Umum Radar Mandalika itu.

Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, menyambut positif ajakan tersebut dan menegaskan pentingnya tanggung jawab serta profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Pesan Ketua DKP PWI NTB ini sangat tepat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks saat ini. Wartawan harus terus mengedepankan etika dan fakta dalam setiap pemberitaan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang justru merugikan masyarakat,” kata Jen, sapaan akrabnya, Minggu (31/8/2025).

Jen juga menambahkan, peran media sangat vital dalam menjaga kestabilan sosial dan mendukung terciptanya suasana yang kondusif.

“Kami di PWI Sumbawa siap bersinergi dengan rekan-rekan media lain untuk mengedukasi masyarakat lewat berita-berita yang menyejukkan, membangun, dan memberikan solusi,” ujar pemilik Media Online Samawarea ini. (SR/AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- DPD IKADIN NTB melaksanakan pelantikan dan pengangkatan 27 orang advokat baru anggota IKADIN NTB di Hotel Lombok Raya Mataram.

Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Ketua Umum DPP IKADIN Dr. Susilo Lestari, SH.,MH, dan para tamu undangan dari instansi pemerintah, TNI, Polri, dan instansi swasta lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPD IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata, SHI.,MH mengatakan kegiatan tersebut sebagai momentum yang strategis.

"Hari ini bukan hanya momentum administratif bagi saudara-saudara yang dilantik, melainkan juga awal perjalanan pengabdian hukum yang sesungguhnya. Perjalanan yang menuntut bukan hanya kecakapan hukum, tetapi juga integritas moral, komitmen kebangsaan, dan keberanian membela kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer," ucap Dr Irpan kepada awak media di Mataram pada Sabtu (30/8/2025).

Ia menjelaskan, sebagai advokat yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), memikul amanah konstitusi. 

Seperti menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan hak-hak warga negara, khususnya mereka yang lemah, miskin, atau tak bersuara, tetap terlindungi di hadapan hukum.

Menurutnya, advokat bukan sekadar profesi, tapi juga jalan pengabdian. 

"Kita bukan hanya pembela kepentingan klien, tetapi juga penjaga nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, saya tegaskan di sini untuk senantiasa tanamkan integritas dalam setiap tindakan. Tegakkan hukum, meski langit runtuh. Kemduian bela kepentingan rakyat kecil, karena di situlah nurani hukum kita diuji," papar Dr Irpan.

Dr Irpan percaya bahwa punggawa advokat IKADIN NTB akan mampu mengemban amanah sesuai dengan semangat IKADIN.

"Saya percaya, advokat IKADIN NTB adalah para pejuang hukum yang bukan hanya cerdas dalam argumentasi, tetapi juga jujur dalam niat dan tulus dalam pengabdian," tukasnya.

"Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para advokat yang hari ini dilantik. Selamat datang di barisan pejuang hukum. Mari kita jaga martabat profesi, kita bangun kepercayaan publik, dan kita buktikan bahwa hukum masih bisa menjadi harapan, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan," sambung Dr Irpan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP IKADIN NTB mengatakan mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh DPD IKADIN NTB dan berharap agar advokat ikadin yang baru saja dilantik untuk benar benar menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang teguh kode etik advokat.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Menyikapi aksi demonstrasi yang belakangan ini marak terjadi di berbagai wilayah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., menyampaikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, ketertiban, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan.

Dalam pernyataannya, Dea Guru Syukri menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai, santun, dan bertanggung jawab.

“Kami dari MUI Sumbawa sangat memahami semangat para demonstran dalam menyuarakan aspirasi. Namun perlu diingat bahwa Islam mengajarkan cara-cara yang beradab dalam menyampaikan pendapat. Jangan sampai semangat itu berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak persatuan,” ujarnya.

Dea Guru Syukri juga mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur Forkopimda untuk bersinergi dalam menjaga stabilitas daerah. Ia mengingatkan bahwa konflik horizontal bisa saja muncul jika tidak ada kendali emosional dari berbagai pihak.

“Mari kita jaga Sumbawa ini tetap aman dan damai. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi yang disebarkan melalui media sosial tanpa verifikasi,” tambahnya.

MUI Sumbawa juga berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui ceramah, kajian, dan forum keagamaan agar semangat ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan tetap terjaga.

Seperti diberitakan, aksi demonstrasi yang terjadi sampai saat ini didorong oleh berbagai isu nasional maupun lokal. Dari aksi ini sejumlah fasilitas dibakar, termasuk yang terbaru, Gedung DPRD NTB dibakar massa. Namun, hingga kini Kabupaten Sumbawa terpantau masih dalam kondisi aman dan terkendali berkat kerja sama antara aparat, tokoh masyarakat, dan kesadaran warga. (AM/SR)

Mataram.Amarmedia.co.id - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri, mendampingi Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/08/2025). 

Dalam kesempatan ini Ummi Dinda menyampaikan bahwa Provinsi NTB memiliki empat kawasan transmigrasi yaitu, Selaparang di Kabupaten Lombok Timur, Tambora di Kabupaten Bima, Labangka di Kabupaten Sumbawa dan Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya Umi Dinda berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan prioritas lebih bagi Provinsi NTB dalam pengembangan program transmigrasi tersebut.

“Kami berharap masyarakat kami di NTB tetap menjadi usulan prioritas terkait dengan program transmigrasi yang dicanangkan kedepannya,” tegasnya.

Ummi Dinda juga menegaskan bahwa program transmigrasi masih relevan sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan saat ini, mulai dari urbanisasi, ketimpangan antarwilayah hingga pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

“Karena itu pembangunan kawasan transmigrasi harus kita lihat sebagai bagian dari solusi jangka panjang yang sejalan dengan target RPJMN 2025–2029,” tutur ummi Dinda.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi RI menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus memperhatikan 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menurutnya, transmigrasi kini tidak lagi sekadar perpindahan penduduk, akan tetapi menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi sesuai potensi daerah.

Mentrans RI menambahkan, ada dua tantangan utama dalam transformasi transmigrasi, yaitu mengubah persepsi masyarakat dan memastikan para transmigran merasa betah di lokasi baru. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah melepas sebanyak 2.000 anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang bertugas memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.

Direktur Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dr. Sigit Mustofa Nurdin, menyampaikan program unggulan oleh Kementrans yaitu 5T, Trans Tunas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara dan Trans Gotong Royong.

“Saat ini kita fokus pada penyelesaian program 5T, di NTB ada program Desa Berdaya maka kita akan dukung melalui Trans Gotong Royong ini. Itu yang kita maksud membangun kawasan transmigrasi dengan berkolaborasi', tuturnya.

Tujuan utama dari program 5T ini adalah untuk mengubah transmigran menjadi masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya dan mampu membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi secara ekonomi dan berkelanjutan dan akan mengintegrasikan program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB dengan program Trans Gotong Royong oleh Kementrans., sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terjalin. (AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id – Dewan Pers akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait dinamika internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang selama hampir dua tahun terakhir mengalami konflik kepemimpinan. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pernyataan Dewan Pers Nomor 02/P-DP/VIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Dewan Pers menyambut baik upaya penyelesaian yang dilakukan oleh dua anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi dan Totok Suryanto. Sebagai organisasi yang mengayomi konstituennya, Dewan Pers juga membantu proses penyelesaian masalah internal ini dengan memfasilitasi penggunaan Hall Dewan Pers di Jl Kebon Sirih 32-34 Jakarta untuk dipakai sebagai sekretariat panitia Kongres Persatuan PWI. Untuk pelaksanaan Kongres Persatuan PWI dilaksanakan tanggal 29-30 Agustus 2025 di Cikarang - Bekasi.

“Dewan Pers berharap Kongres Persatuan PWI dapat mengakhiri konflik internal ini agar PWI, organisasi wartawan yang berdiri sejak 1946, kembali berperan aktif bersama konstituen Dewan Pers lainnya memperjuangkan kebebasan pers dan mewujudkan pers yang profesional,” ujar Prof Dr Komaruddin Hidayat.

Dua Kongres, Dua Ketua Umum

Kisruh internal PWI bermula setelah Kongres di Bandung tahun 2023 menetapkan Hendry Bangun sebagai Ketua Umum. Namun pada Agustus 2024, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang memilih Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum. Keberadaan KLB ini tidak diakui oleh kubu Hendry Bangun, sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan.

Situasi semakin memanas pada September 2024 ketika kedua kubu berupaya memperebutkan penggunaan sekretariat PWI di lantai IV Gedung Dewan Pers. Untuk menghindari bentrokan, Sekretariat Dewan Pers menutup sementara sekretariat tersebut sejak 2 Oktober 2024.

Sejumlah upaya mediasi kemudian ditempuh. Salah satunya difasilitasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers periode 2025–2028, yang berhasil mempertemukan kedua belah pihak. Setelah proses negosiasi yang panjang, tercapai kesepakatan untuk menggelar kongres persatuan.

Upaya ini juga didukung oleh Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang duduk sebagai Steering Committee independen dalam panitia Kongres Persatuan PWI, mendampingi perwakilan dari kedua kubu.

Efek Konflik: Gugatan Rp100,3 Miliar

Selain menimbulkan perpecahan, konflik internal PWI juga berdampak pada ranah hukum. Pada November 2024, Hendry Bangun mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan sejumlah pihak lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dipicu oleh penutupan sementara sekretariat PWI pada Oktober 2024.

Dalam gugatan tersebut, Hendry Bangun menuntut ganti rugi sebesar Rp100.300.000.000 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah). Pihak yang digugat mencakup Dewan Pers sebagai Tergugat I serta sejumlah anggota Dewan Pers dan tokoh PWI lainnya sebagai turut tergugat.

Sidang perkara ini kini telah memasuki tahap akhir dan dijadwalkan memasuki agenda pembacaan putusan pada September 2025 mendatang.

Harapan Rekonsiliasi

Dewan Pers menegaskan bahwa gugatan hukum tersebut sejatinya merupakan “efek samping” dari konflik internal di tubuh PWI. Oleh karena itu, Dewan Pers berharap hakim dapat mempertimbangkan konteks peristiwa secara proporsional dan menjatuhkan putusan yang mendukung rekonsiliasi organisasi.

“Dewan Pers berharap putusan pengadilan bisa sejalan dengan semangat penyelesaian damai melalui Kongres Persatuan PWI, sehingga PWI dapat kembali utuh dan berkontribusi positif bagi dunia pers nasional,” tegas Komaruddin Hidayat.

Dengan dukungan Dewan Pers dan tekad rekonsiliasi yang mulai menguat di kedua kubu, Kongres Persatuan PWI diharapkan menjadi babak baru bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia ini. Jika berhasil, PWI akan kembali solid berdiri sejajar dengan 10 konstituen Dewan Pers lainnya dalam menjaga kebebasan pers, profesionalisme, dan marwah jurnalisme Indonesia. (Redaksi)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id — Menyikapi berbagai pertanyaan masyarakat mengenai keberadaan hutan adat di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat, Kesultanan Sumbawa menegaskan bahwa saat ini tidak lagi terdapat hutan adat dalam wilayah hukum kedua kabupaten tersebut.

Penegasan ini disampaikan Ketua Dewan Syara' Majelis Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Syukri Rahmat, usai melakukan komunikasi langsung dengan Yang Mulia Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Menurut Syukri kepada media ini, Selasa (19/8/2025), pada masa pemerintahan Kesultanan Sumbawa dahulu, seluruh kawasan hutan termasuk pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah merupakan bagian dari hutan adat yang berada di bawah kewenangan Sultan. Namun, hal tersebut berubah seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan kesultanan dan bergabungnya wilayah Sumbawa ke dalam wilayah Republik Indonesia.

"Ketika Kesultanan Sumbawa bergabung dengan Republik Indonesia, seluruh kewenangan atas wilayah-wilayah tersebut beralih ke pemerintah, yang saat itu berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II Sumbawa, dan kemudian menjadi Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat setelah pemekaran pada tahun 2003," jelas Syukri.

Ia menambahkan, tonggak penting dalam perubahan status tanah adat terjadi pada tahun 1960, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Pada saat itu, YM Sultan Muhammad Kaharuddin III secara sukarela melepas seluruh tanah adat, termasuk tanah pecatu dan tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pejabat Kesultanan, kepada negara melalui pemerintah Kabupaten Sumbawa, tanpa pengecualian.

“Dari fakta historis dan yuridis itulah, dapat ditegaskan bahwa di wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat saat ini tidak lagi terdapat tanah atau hutan yang berstatus adat,” ujar Syukri.

Sejalan dengan hal tersebut, Kesultanan Sumbawa bersama LATS meminta pemerintah daerah, baik Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat, untuk menyusun regulasi yang tegas dan mengikat guna menghindari potensi klaim sepihak dari pihak atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan hutan adat.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan aturan yang pasti terkait ini, tentu dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Syukri menyampaikan pesan dari YM Sultan Muhammad Kaharuddin IV kepada seluruh masyarakat Samawa dari Tarano hingga Sekongkang, agar terus menjaga persatuan dan kesatuan serta merawat nilai-nilai kesamawaan yang telah diwariskan oleh para leluhur.

"Marilah kita bersama-sama menjaga marwah dan martabat Tau ke Tana Samawa dengan tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua," pungkasnya. (AM) 

Jakarta.Amarmedia.co.id  Sebuah kebanggaan besar dirasakan oleh Kabupaten Sumbawa saat salah satu putra daerahnya, Muhammad Fachrie Irawan, terpilih menjadi anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara (GBN). Fachrie, yang merupakan siswa SMAN 1 Sumbawa Besar, tampil pada Upacara Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.

Fachrie berhasil lolos seleksi ketat di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, kabupaten, hingga provinsi. Ia terpilih untuk mengisi jenis suara Bass, sebuah pengakuan atas bakat dan kerja kerasnya di bawah bimbingan guru pembimbing, Erna Dewi, S.Pd.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa Besar Ainun Asmawati SPd MPd mengatakan bahwa kehadiran Fachrie di Istana Negara tidak hanya menjadi prestasi pribadi yang membanggakan, tetapi juga bukti nyata bahwa talenta dari daerah memiliki kesempatan untuk bersinar di kancah nasional. Prestasi ini juga menunjukkan komitmen SMAN 1 Sumbawa Besar (Smanika) dalam mendukung siswanya mencapai puncak tertinggi.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk menciptakan generasi berprestasi dari seluruh penjuru Indonesia.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kabupaten Sumbawa terasa semakin meriah dengan digelarnya lomba tarik tambang yang penuh tawa dan sportivitas. Acara yang berlangsung sejak kemarin Selasa 12 Agustus 2025 hingga hari ini, Rabu (13/8), mempertemukan berbagai instansi pemerintah dan tim jurnalis dalam pertandingan yang seru.

Pertandingan eksibisi yang paling dinantikan mempertemukan tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa melawan tim gabungan Sekretariat Daerah (Setda) dan kepala OPD. Meski berjuang keras, tim PWI harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah dua putaran langsung.

Peserta Tarik Tambang dari PWI Kabupaten Sumbawa Burhanudin, menegaskan bahwa semangat kebersamaan adalah hal terpenting. "Pertarungan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Semua senang, bahagia, dan di situ terjalin kebersamaan kita," ujarnya.

Pemandu acara, Ibu Fitrahtina, menyampaikan antusiasme peserta yang luar biasa. "Keseruan hari ini luar biasa. Ada peserta yang tersungkur, ada yang melukan selebrasi merayakan kemenangan dan penonton dari dinas lainnya juga sangat antusias" katanya, menekankan pentingnya menjunjung sportivitas dalam setiap pertandingan.

Setelah melalui babak penyisihan yang ketat, beberapa tim keluar sebagai juara. Untuk Grup Putri Juara 1 diraih Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa, Juara 2 diraih Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Juara 3 Bersama diraih Kesbangpol dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Sementara Grup Putra Juara 1 diraih Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Juara 2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Juara 3 Bersama diraih Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Dinas Pertanian

Dalam lomba ini, tim Satpol PP tampil sebagai yang terkuat di grup putri, menumbangkan lawan-lawan mereka hingga banyak peserta "tersungkur secara paksa." Sementara itu, tim Damkartan berhasil menjadi yang terbaik di kategori putra. (AM)

Yogyakarta, Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot M.P, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Yogyakarta, yang berlangsung di Ballroom Hotel Tentrem. Bersama para kepala daerah lainnya, Bupati Sumbawa menuliskan komitmennya, "Warisan Budaya harus dilestarikan agar tidak hilang ditelan zaman," pada selembar kanvas putih sebagai simbol dukungan.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X ini mengangkat tema "Resiliensi Kawasan Cagar Budaya Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan." Tema ini, menurut Ketua Presidium JKPI, H. M. Yamin H.R, sangat relevan dengan tantangan pelestarian budaya di tengah arus modernisasi.

Budaya Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Rakernas JKPI adalah embrio untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Budaya Indonesia. Ia menekankan bahwa pelestarian budaya harus membawa manfaat kontekstual, tidak hanya fisik, tetapi juga non-fisik.

"Sebagai contoh, ada situasi banyak orang yang kehilangan mata pencarian, kemudian ada kelesuan perekonomian, melalui aktivitas budaya inilah kita dorong agar bisa menghidupkan nilai ekonomi," terangnya.

Senada dengan itu, Ketua Presidium JKPI menambahkan, pelestarian warisan budaya tidak boleh berhenti pada konservasi fisik, melainkan harus menyentuh kehidupan masyarakat, menjadi kekuatan ekonomi, dan membuka ruang inovasi berbasis tradisi.

Sementara itu, Sultan Hamengku Buwono X menegaskan peran strategis JKPI dalam mewujudkan pembangunan kota yang berakar pada nilai sejarah dan budaya. "JKPI punya peran strategis, bukan hanya sebagai penjaga pusaka, tapi penggerak yang mampu menempatkan warisan dalam membentuk masa depan kota secara cerdas dan kontekstual," tegasnya.

Kehadiran Bupati Sumbawa dalam acara ini menegaskan komitmen daerahnya untuk terus melestarikan warisan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan, sejalan dengan visi JKPI untuk menjadikan budaya sebagai pilar utama kemajuan daerah.(AM)

Flores Timur, Amarmedia.co.id 4 Agustus 2025 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali hadir untuk masyarakat Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Melanjutkan rangkaian bantuan kemanusiaan sebelumnya, kali ini Indosat menyalurkan ribuan masker ke tiga titik pengungsian di Desa Konga, Kecamatan Titehena, Desa Dulipali, Kecamatan Ile Baru, dan Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang. Upaya ini dilakukan untuk membantu melindungi kesehatan warga yang masih terpapar debu vulkanik akibat aktivitas gunung yang belum sepenuhnya mereda.

Sejak erupsi pertama terjadi pada November 2024, Indosat telah beberapa kali menyalurkan bantuan darurat, termasuk ratusan paket makanan siap saji, perlengkapan bayi (popok dan makanan bayi), tikar, selimut, hingga layanan komunikasi gratis. Selain itu, Indosat juga memperkuat jaringan di wilayah terdampak dengan menghadirkan kartu SIM gratis, perangkat FWA HiFi Air, serta pembangunan BTS fisik di Waigate guna memastikan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan akses darurat.

Fahd Yudhanegoro, EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan, “Kami memahami bahwa dampak bencana tidak berhenti dalam sehari. Oleh karena itu, kami terus hadir dalam fase pemulihan, termasuk hari ini dengan distribusi masker sebagai bentuk perlindungan kesehatan warga dari paparan abu vulkanik. Ini adalah wujud nyata semangat gotong royong yang kami junjung tinggi.”

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Indosat, yang berfokus pada respons tanggap darurat dan dukungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana. Tidak hanya memberikan bantuan fisik, Indosat juga berkomitmen untuk terus menghadirkan konektivitas dan harapan, sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan.

Fahd menambahkan, “Kami percaya bahwa berada di sisi masyarakat saat masa sulit adalah tanggung jawab moral yang tak terelakkan. Kami berharap kehadiran dan dukungan kami dapat meringankan beban warga dan mendorong pemulihan yang lebih cepat. Indosat akan terus berjalan bersama masyarakat untuk bangkit kembali.”

Dukungan ini pun mendapat apresiasi dari warga setempat. Sekretaris Desa Dulipali, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Len Kwuta mengungkapkan, “Kami mewakili warga Desa Konga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Indosat. Masker seperti ini sangat kami butuhkan demi menjaga kesehatan di lokasi pengungsian sementara.”

Aksi kemanusiaan ini menjadi cerminan nilai-nilai keberlanjutan dan semangat gotong royong yang senantiasa dipegang teguh oleh Indosat dalam menjalankan tujuan besarnya untuk memberdayakan masyarakat Indonesia. Indosat berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi penguat semangat bagi warga untuk terus melangkah ke depan.

Indosat berkomitmen untuk terus hadir—bukan hanya sebagai penyedia teknologi dan konektivitas, tetapi juga sebagai mitra tangguh bagi masyarakat, terutama di saat mereka menghadapi masa-masa paling sulit. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id— Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun LPP TVRI ke-63 dan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 31 stasiun TVRI baik pusat dan daerah pada Sabtu, (2/8/2025), di Halaman TVRI Mataram.

Kepala Bidang PSDE dan Distribusi Pangan, Raisah, SE., M.M., yang mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

“GPM ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ujar Raisah.

GPM menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga di bawah pasar, antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, daging ayam, tepung terigu, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

"Dengan mendekatkan layanan seperti ini ke tengah masyarakat, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan beban pengeluaran rumah tangga bisa ditekan," tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli secara bijak dan sesuai kebutuhan. 

"Jangan berlebihan. Beli sesuai kebutuhan agar pemerataan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakatlainnya," pesannya.

Lebih lanjut, Raisah menegaskan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, seperti Bulog, Bank Indonesia, distributor pangan, petani, pelaku UMKM, Pusat Distribusi Pangan Masyarakat (PUPM), serta OPD teknis lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov NTB berharap daya beli masyarakat dapat terus terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan secara efektif.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Sinta Agathia Iqbal, menerima audiensi Finalis Putri Pariwisata Indonesia asal NTB, Mia Maharani, di Pendopo Barat, pada Senin pagi, 4/8/2025. 

Dalam pertemuan tersebut, Bunda Sinta menyampaikan dukungannya terhadap peran generasi muda, khususnya perempuan, dalam penguatan budaya lokal dan advokasi sosial.

“Saya titip Mbak Mia untuk ikut mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia anak, menjaga budaya, serta mendukung upaya kita dalam mengentaskan desa miskin ekstrem, khususnya di 106 desa prioritas, termasuk 26 desa di Lombok Tengah,” ujar Bunda Sinta.

Bunda Sinta juga mendorong agar Mia dan komunitasnya turun langsung ke masyarakat, mendampingi dan memberikan contoh nyata. 

“Cara yang membuat bertahan lama kita harus Tarik, ajak, ajarkan dan tunjukkan hasilnya. Jangan hanya teori, tapi juga praktek nyata di lapangan,” tegasnya.

Mia memaparkan kegiatannya melalui komunitas Lentera Pendidikan dan Miara Nusantara di Kecamatan Janapria, yang fokus pada pengajaran anak-anak dan pemberdayaan ibu-ibu melalui kerajinan tangan berbahan dasar ketak. 

“Kami berusaha membangun kesadaran bahwa apa yang mereka kerjakan memiliki nilai, tinggal bagaimana mengemasnya,” jelasnya.

Melalui program ini, Mia mengajak perempuan muda untuk percaya diri dan mandiri. Ia juga menggandeng pemerintah desa untuk menjadikan program pemberdayaan ini berkelanjutan dan terintegrasi.

Pertemuan ini mencerminkan semangat sinergi antara pemerintah daerah dan generasi muda NTB dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh, kreatif, dan berdaya saing.(AM/pnd/opk).

Mataram,Amarmedia.co.id  – Kepengurusan baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB secara resmi dilantik dalam konferensi PWI NTB di Hotel Lombok Garden Mataram hari ini Minggu 3 Agustus 2025. Pelantikan ini menjadi momen untuk meneguhkan kembali komitmen PWI sebagai "rumah besar" bagi seluruh wartawan, dengan penekanan pada kerja nyata, solidaritas, dan kemitraan yang setara.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Provinsi NTB Ahmad Ikliludin menyatakan tekadnya untuk membalas kepercayaan anggota dengan "kerja nyata." Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus periode 2020-2025 atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang berhasil mencatat "perolehan medali yang baik" meski dengan dana terbatas.

"Kami akan jawab dengan kerja nyata, sehingga PWI menjadi rumah besar bagi wartawan di provinsi NTB," ujarnya. Ia juga berharap semangat dan masukan dari para senior dapat menjadi bekal untuk membawa PWI semakin baik dan berinovasi ke depan.

Apresiasi PWI Pusat atas Semangat Persatuan

Wakil Ketua Bidang PWI Pusat, M. Hafiz Sadikin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketua terpilih atas semangat persatuan yang ditunjukkan. Ia memuji langkah ketua untuk merangkul semua pihak, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda selama proses pemilihan.

"Inilah PWI yang sebenarnya, bahwa demokrasi yang terjadi, persahabatan harus dijaga. Meskipun di dalamnya ada perbedaan pendapat," kata Hafiz Sadikin.

Dalam kesempatan tersebut, Hafiz Sadikin menitipkan dua pesan penting kepada pengurus baru. Pertama, ia menekankan agar PWI membangun kemitraan yang setara dengan pemerintah. PWI harus mampu menjadi mitra yang mandiri dan memberikan masukan konstruktif. "Kita membantu mereka (pemerintah) dalam menjalankan program, memberikan masukan yang bermanfaat, dan ketika dibutuhkan solusi, kita ada," tegasnya.

Kedua, ia berpesan agar pengurus baru fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas anggota. "Saya titip teman anggota. Bagaimana mekanisme agar anggota biasa bisa dibantu, yang kartu anggotanya belum terbit, dan ketika ada yang memiliki kompetensi dan berperilaku baik, mohon segera diberikan kartunya," ujarnya.

Dengan demikian, kepengurusan PWI NTB diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk memperjuangkan kepentingan anggota, menjaga marwah organisasi, dan berkontribusi positif bagi kemajuan pers di Nusa Tenggara Barat. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Ahmad Ikliluddin resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode 2025-2030 setelah memenangkan konferensi yang digelar hari ini 2 Agustus 2025 di Hotel Lombok Garden Ikliluddin unggul dengan perolehan suara yang signifikan dari pesaingnya, H. Abdus Syukur.

Dalam konferensi tersebut, total 106 anggota PWI NTB yang hadir memberikan hak suaranya. Berdasarkan hasil penghitungan, Ahmad Ikliluddin memperoleh 64 suara, sedangkan H. Abdus Syukur mendapatkan 40 suara. Terdapat dua suara yang dinyatakan batal. Dari 109 daftar pemilih tetap, tercatat tiga anggota tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam pidatonya, Ikliluddin atau akrap disapa Lop memaparkan visi ambisiusnya yang bertumpu pada tiga pilar utama untuk membawa perubahan signifikan bagi organisasi. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kolaborasi dan persatuan di antara seluruh anggota.

Lop menekankan pentingnya peningkatan kemampuan profesional dan perbaikan kesejahteraan bagi seluruh anggota, yang ia anggap sebagai fondasi kuat untuk masa depan organisasi.

Ia menyerukan persatuan di antara anggota, tanpa memandang perbedaan usia atau asal daerah. Hal ini ia sampaikan setelah banyak menyerap aspirasi dari berbagai daerah, mulai dari Tana Samawa hingga Kota Bima, serta dari Lombok Timur hingga Lombok Utara.

Tentang Transformasi Digital Organisasi, Lop berkomitmen untuk memodernisasi PWI NTB dengan membangun sistem keanggotaan yang berbasis digital dan terkelola secara rapi. Menurutnya, organisasi yang modern harus dimulai dengan pendataan yang teratur.

Selain itu, Lop berjanji untuk segera mewujudkan sekretariat PWI NTB yang representatif dan fasilitas pendukung yang memadai. Dalam pidato yang penuh semangat, ia juga menegaskan posisinya bukan sebagai "lawan", melainkan "kawan" bagi seluruh anggota.

"Saya bukan lawan, saya kawan. Saya hadir bukan untuk melawan siapapun," tegas Ikliluddin. "Ini saatnya kita satukan langkah, kita rapatkan barisan, kita rebut kembali marwah organisasi ini."

Ia menutup pidatonya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja bersama dan membuktikan bahwa semangat kolektif adalah kunci untuk mewujudkan perubahan dari dalam, mulai dari sekarang.

Kemenangan ini mengantarkan Ikliluddin untuk menakhodai organisasi pers tertua di NTB selama lima tahun ke depan. Ia diharapkan dapat membawa PWI NTB ke arah yang lebih profesional dan solid. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id – Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB menjadi forum penting untuk merumuskan masa depan pers di tengah tantangan global. Acara yang digelar di Hotel Lombok Garden Sabtu 2 Agustus 2025, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pers seperti AMSI, IJTI, AJI, SMSi, dan JMSI, serta unsur Forkopimda NTB, Polda NTB, dan Kepala Dinas Kominfo NTB ini tidak hanya fokus pada pemilihan ketua baru, tetapi juga komitmen untuk meningkatkan kualitas jurnalisme.

Adapun tema konfrensi PWI NTB adalah PWI Bersatu dan Berintegritas untuk NTB makmur mendunia yang dijadwalkan akan berlangsung selama dua hari.

Dalam sambutannya, Ketua PWI NTB H. Nasrudin, S.Sos. menyoroti tantangan yang dihadapi oleh wartawan, terutama dengan kemunculan kecerdasan buatan (AI) dan dinamika menjelang konferensi. Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas wartawan.

"Saya harapkan kita menjaga marwah organisasi ini dengan kualitas dan kapasitas kita," ujarnya. "Kita kedepankan agar informasi yang disampaikan ke publik berkualitas, seperti bagaimana menjalani hidup sehat, berpendidikan yang bagus, dan ke depannya ini harus ditekankan."

Pesan dari Pusat: Ketua PWI Harus Jadi Pengayom dan Peningkatan Kompetensi

Senada dengan itu, Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, Muhammad Hafiz Sadikin, yang turut hadir, memberikan arahan tegas. Ia menekankan bahwa siapapun yang terpilih sebagai ketua PWI NTB harus memposisikan diri sebagai pengayom dan pelayan bagi anggota, bukan sebagai sosok yang "luar biasa."

"Tugas ketua PWI adalah merangkul kawan-kawan wartawan," tegasnya. Ia juga menyoroti bahwa di era kemudahan informasi, wartawan harus tetap menjadi "pencatat sejarah" melalui karya-karya orisinal. "PWI sangat konsen bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi wartawan," lanjutnya, seraya berpesan agar peserta konferensi memilih pemimpin berdasarkan visi, bukan hanya popularitas.

Pemerintah Provinsi Siapkan Sekretariat Bersama Media

Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Kominfo NTB, Yusron Hadi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama media yang telah mendukung berbagai program pemerintah. Ia secara resmi mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyediakan sekretariat bersama bagi organisasi media di NTB.

"Kami sudah menemukan beberapa tempat dan insyaallah dalam waktu dekat ini akan kita coba siapkan berbagai keperluan administrasi," ujar Yusron.

Penyediaan sekretariat ini merupakan realisasi dari aspirasi para jurnalis dan menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat kemitraan dengan insan pers. "Terima kasih atas kerjasama teman-teman media dalam mendukung kesuksesan pembangunan di NTB," tutupnya.

Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang solid, profesional, dan mampu membawa pers NTB menjadi lebih maju serta berdaya saing di tingkat nasional.

PLAMPANG, SUMBAWA,  Amarmedia.co.id  — Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, SE., M.Comm, melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Selante di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, hari ini Jum'at (1/8). Kunjungan ini merupakan bagian dari perhatiannya terhadap infrastruktur irigasi yang vital untuk ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Dalam peninjauannya, H. Mori mengapresiasi hasil rehabilitasi bendungan yang kini memiliki kapasitas tampung sekitar 230.000 m³dan mampu mengairi lebih dari 600 hektar sawah produktif. Ia menekankan bahwa optimalisasi bendungan ini adalah kunci untuk memacu produktivitas pertanian lokal.

“Dengan infrastruktur irigasi yang optimal, masyarakat petani di kawasan ini tak lagi bergantung pada musim hujan,” ujar Mori. “Kami mendorong sistem pertanian intensif dan efisien, sehingga tiga kali panen dalam setahun bukan lagi mimpi, tapi kenyataan,” tegasnya di hadapan para petani.

H. Mori juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal program revitalisasi bendungan dan jaringan irigasi di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani. Ia berharap, ketersediaan air yang terjamin dari Bendungan Selante dapat menginspirasi daerah lain untuk mengoptimalkan infrastruktur pertanian mereka.(AM/Jack)

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Bapak Mori Hanafi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Pulau Sumbawa, ini disambut hangat oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Wakil Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes S.Ag., M.M.Inov, Sekretaris Daerah Dr. Budi Prasetyo S.Sos.MAP., Kapolres AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K.perwakilan Kejari, Dandim 1607 Sumbawa Letkol Kav Basofi Cahyowibowo, S.T., Anggota DPRD Provinsi NTB H A Saat Abdullah ST, Asisten Setda, para kepala OPD, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya. "Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan fenomenal. Berkat kolaborasi dan lobi yang tiada henti, perjuangan kita untuk infrastruktur jalan di Sumbawa membuahkan hasil," ujar Bupati. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi daerah "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera", karena akan meningkatkan mobilitas, pergerakan ekonomi, dan akses masyarakat.

Perjuangan Anggaran dan Misi Ketahanan Pangan

Sementara itu, Mori Hanafi dalam sambutannya menekankan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memperkuat argumen di tingkat pusat, khususnya terkait anggaran ketahanan pangan dan infrastruktur. Ia menyoroti visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang memprioritaskan ketahanan pangan sebagai pertahanan negara.

Namun, Mori Hanafi juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Sumbawa. "Isu ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga distribusi," ujarnya. Ia mencontohkan ironi di Sumbawa, yang surplus beras dan daging, namun seringkali terkendala dalam proses distribusi. "Miris sekali. Saat Idul Adha, sapi kita mau mati di pelabuhan karena antrian lama," ungkapnya.

Mori Hanafi juga menyinggung masalah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 yang masih jauh dari harapan. Meskipun demikian, ia berjanji akan terus berjuang di tingkat pusat untuk menambah alokasi anggaran bagi Sumbawa. "Sumbawa tiga kali lipat lebih luas dari Lombok. Isu ketahanan pangan harus lebih besar anggarannya," tegasnya.

Ia juga menyampaikan beberapa kabar baik lainnya, seperti penuntasan jalan lingkar Samota sepanjang 1,5 km yang akan masuk anggaran 2026, serta program Inpres (Instruksi Presiden) untuk perbaikan jaringan irigasi bendungan yang rusak, termasuk Bendungan Selante di Plampang, dengan anggaran yang cukup besar.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pemicu bagi percepatan pembangunan dan penguatan anggaran untuk Sumbawa di tingkat pusat, sejalan dengan komitmen para wakil rakyat untuk memajukan daerah. (AM)

Mataram.Amaredia.co.id. Pertunjukan tari kolosal yang menunjukkan indahnya keberagaman di Provinsi NTB sukses memukau penonton saat pembukaan FORNAS VIII 2025. Oleh karena itu, Istana Negara Republik Indonesia mengundang tim penari kolosal dari Provinsi NTB untuk tampil langsung di hadapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyatakan rasa bangganya atas undangan istimewa dari Istana Negara ini. Miq Iqbal, sapaan Gubernur, mengaku akan selalu mendukung penuh prestasi putera dan puteri daerah dalam menunjukan talentanya di kancah nasional maupun internasional. 

"Alhamdulillah yang kita tampilkan di FORNAS mendapatkan apresiasi.

Insyaallah kita akan menyiapkan diri. Kita akan siap tampil di Istana Negara 17 Agustus mendatang," jelas Miq Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Selasa 30 Juli 2025.

Miq Iqbal menambahkan, tarian kolosal yang akan ditampilkan di Istana Negara akan sedikit berbeda dari yang tampilkan sebelumnya pada pembukaan FORNAS VIII NTB. Kali ini tema besar yang akan dibawakan adalah kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat keberagaman budaya NTB dan tema kepahlawanan. 

Sementara itu, Kepala Taman Budaya NTB Lalu Suryadi Mulawarman selaku sutradara dan koreografer tim penari mengungkapkan ia akan melatih timnya sebaik mungkin untuk tampil di Istana. Sebanyak 200 penari dan gendang beleq sebagai pengiring siap ditampilkan untuk memukai saat peringatan hari kemerdekaan nanti. 

"Tidak semua provinsi bisa diundang untuk tampil di istana negara. Ini adalah kehormatan," jelasnya. 

Lebih jauh Surya menjelaskan, untuk konsep yang ditampilkan akan memadukan keberagaman budaya Sasambo dengan tokoh-tokoh pejuang asli NTB seperti arahan pak Gubernur. Adapun tim penari yang ikut berpartisipasi dalam kesempatan kali ini ambil dari berbagai komunitas, sanggar, dan sekolah-sekolah di NTB. (nov/opk)

Mataram, Amarmedia.co.id— Venue Skateboard di gelaran Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu titik paling ramai dikunjungi. Antusiasme penonton yang membludak membuktikan bahwa olahraga ekstrem ini punya tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya generasi muda.

Anggota Panitia Skateboard FORNAS VIII, Antoni Adam, menyampaikan rasa bangganya atas tingginya partisipasi dan perhatian terhadap cabang olahraga yang digelutinya. 

“Antusias sekali, kita didukung oleh 20 provinsi, dengan hampir 100 peserta. Ditambah penonton, bisa mencapai hampir 500 orang yang datang menyaksikan,” ujarnya.

Tak hanya soal jumlah, keberagaman peserta juga menjadi kekuatan utama ajang ini. Ia berharap, lewat momentum FORNAS ini, olahraga skateboard bisa lebih berkembang dan dikenal luas di tengah masyarakat, tak hanya sebagai hobi tetapi juga sebagai jalur prestasi.

“Ada 16 kategori yang dipertandingkan, mulai dari under 15 tahun, junior, senior, kategori street, park, game of skate, dan khusus untuk perempuan dan laki-laki. Semuanya kita wadahi, mulai dari pemula sampai yang advance,” tambah Antoni.

Salah satu peserta, Zealova dari Jawa Timur, mengaku sangat terbantu dengan dukungan dari keluarga dan suasana kompetisi yang ramai. 

“Latihan setiap hari, trik-triknya juga disiapkan. Dukungan keluarga dan penonton itu sangat berpengaruh buat semangat kami,” katanya.

Senada dengan itu, Ilham dari Lombok Tengah juga mengapresiasi dukungan penonton yang luar biasa. Dirinya juga berharap kedepan akan dibuatkan skatepark untuk semua pencinta olahraga anti mainstream itu. 

“Mental dan latihan sudah kita siapkan. Tapi semangat dari penonton dan pendukung itu yang paling berpengaruh. Semoga nanti bisa dibangun skatepark di Lombok Tengah,” harapnya.

Tak hanya para atlet, penonton pun merasa terhibur. Salah satu warga yang kebetulan lewat saat menjemput anak dari sekolah, akhirnya ikut menikmati pertunjukan. 

“Anak-anak senang nonton, apalagi banyak yang seusia mereka. Ini jadi tontonan yang mendidik dan menyenangkan,” ujar Saniah

Gelaran FORNAS VIII ini membuktikan bahwa olahraga masyarakat seperti skateboard bisa menjadi ajang yang menggembirakan dan menyenangkan sekaligus pembinaan bakat. Dengan antusiasme yang begitu besar dari peserta dan penonton, harapannya olahraga ini terus mendapat perhatian lebih dalam pengembangan fasilitas dan kompetisi ke depan.(pnd/opk/).

Mataram, Amarmedia.co.id– Kebanggaan dan optimisme menyelimuti Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.,, saat menghadiri langsung Pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII Tahun 2025 di halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Sabtu 26 Juli 2025. Fornas kali ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga momentum strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kita ke seluruh pelosok negeri.

"Saya melihat langsung antusiasme luar biasa dari lebih dari 18.000 peserta dan official dari 38 kontingen provinsi yang berkumpul di sini. Ini adalah gambaran nyata dari semangat persatuan dan kebugaran yang digelorakan oleh olahraga masyarakat. Kehadiran para pembesar negeri seperti Bapak Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri lainnya, jelas menunjukkan betapa seriusnya pemerintah pusat memandang potensi Fornas ini" terangnya kepada awak media.

Kemudian lanjutnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Agus Harimurti Yudhoyono, mengenai 73 induk olahraga yang diperlombakan dan harapan agar Fornas ini turut memajukan ekonomi daerah, sangat selaras dengan visi pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Kami di Sumbawa senantiasa berupaya mengoptimalkan setiap potensi, dan event sebesar ini adalah platform yang sempurna.

Senada dengan itu, pernyataan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, yang menekankan bahwa Fornas ini juga tentang pelestarian budaya lokal dan praktik ramah lingkungan, adalah angin segar. Kami yakin, dengan melibatkan pertunjukan seni daerah, kuliner khas, hingga pameran komunitas seperti yang direncanakan, Fornas akan menjadi etalase hidup yang memperkenalkan keunikan Sumbawa dan seluruh NTB. Konsep Sport Tourism yang terus digalakkan NTB adalah strategi jitu untuk memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan membawa budaya lokal kita ke panggung dunia.

"Sebagai Bupati Sumbawa, saya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap inisiatif yang memberdayakan masyarakat dan daerah. Fornas 2025 NTB ini adalah kesempatan emas bagi Kabupaten Sumbawa untuk semakin dikenal, menarik lebih banyak wisatawan dan investasi, serta pada akhirnya, mewujudkan masyarakat yang Unggul Maju Sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Ribuan warga Kabupaten Sumbawa memadati kawasan Car Free Night (CFN) untuk menyaksikan langsung pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025. Acara nobar yang digelar pada Sabtu malam, 26 Juli 2025, ini menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat Pulau Sumbawa dalam menyemarakkan pesta olahraga rekreasi terbesar di Indonesia, meskipun pusat pelaksanaannya berada di Pulau Lombok.

Disiarkan langsung oleh TVRI Nusa Tenggara Barat dari kompleks Kantor Gubernur NTB di Mataram, acara pembukaan Fornas VIII disambut antusiasme tinggi di Sumbawa. Suasana meriah nobar semakin semarak dengan paduan pertunjukan seni dan budaya lokal.

Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara emosional dan kultural dalam perhelatan nasional seperti Fornas. "Ini bukan sekadar pembukaan, tetapi juga representasi wajah NTB di kancah nasional. Sebagai tuan rumah, seluruh lapisan masyarakat harus turut menyemarakkan," ujar Ansori di sela-sela kegiatan nobar.

Menurut Ansori, kolaborasi antara tayangan pembukaan Fornas dan atraksi seni budaya di Sumbawa mencerminkan semangat inklusivitas dan kebersamaan. "Fornas bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga panggung persatuan. Ini peluang untuk mempromosikan pariwisata, memberdayakan UMKM, dan mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi daerah," tambahnya, sejalan dengan tema **UMKM Unggul Maju Sejahtera**.

Pembukaan Fornas VIII NTB 2025 sendiri berlangsung megah, menampilkan perpaduan atraksi seni dan teknologi. Di antara daya tariknya adalah tarian kolosal khas NTB yang melibatkan ratusan penari lintas usia, pertunjukan video *mapping* di Gedung Kantor Gubernur, parade kontingen dari seluruh provinsi, pengibaran bendera, serta penampilan musik spektakuler.

Fornas VIII akan berlangsung hingga 1 Agustus 2025, dengan melibatkan lebih dari 20.000 pegiat olahraga rekreasi dari 38 provinsi di Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan tersebar di 36 *venue* yang berlokasi di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok.

"Kami berharap semangat kebersamaan dan sportivitas dalam Fornas VIII ini menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan olahraga berbasis budaya dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di daerah," pungkas Wakil Bupati Ansori. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- FORNAS (Festival Olahraga Rekreasi Nasional) khususnya edisi ke-VIII yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan perputaran ekonomi mencapai Rp 800 miliar dan penciptaan 9.800 lapangan kerja sementara yang akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), akomodasi, transportasi dan kuliner. Event ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sport tourism dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Sabtu (26/07/2025).

Hotel dan penginapan di sekitar lokasi acara diperkirakan akan penuh, memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan dan peningkatan permintaan transportasi lokal untuk mobilitas peserta dan pengunjung akan memberikan dampak positif bagi sektor transportasi.

Bisnis kuliner baik skala besar maupun kecil, akan merasakan peningkatan penjualan selama acara berlangsung dan diperkirakan akan ada ratusan lapangan kerja temporer yang tercipta selama pelaksanaan FORNAS VIII NTB, terutama untuk mendukung logistik dan infrastruktur pendukung.

Sektor akomodasi diperkirakan menyumbang Rp 30 miliar, makanan dan minuman Rp 21 miliar, transportasi lokal Rp 10 miliar, serta belanja oleh-oleh Rp 6 miliar.

Sekitar 90 persen kebutuhan logistik dan venue dipasok dari pelaku usaha lokal, menciptakan ratusan lapangan kerja temporer dan mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai sektor.

Pemerintah daerah NTB dan penyelenggara juga menghimbau agar pelaku usaha tidak menaikkan harga secara berlebihan (aji mumpung) agar dampak ekonomi yang berkelanjutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, FORNAS VIII NTB diharapkan menjadi momentum penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM serta sektor-sektor terkait lainnya.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Panggung megah pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat (NTB) Sabtu malam (26/07/2025) berhasil memukau puluhan ribu mata peserta, tamu undangan, dan masyarakat yang hadir. Penampilan kolosal seni budaya yang melibatkan 500 penari dari seluruh kabupaten/kota di NTB, di bawah arahan koreografer dan sutradara teater senior NTB, Lalu Suryadi Mulawarman, S.Sn., MM., menjadi magnet utama dalam seremoni akbar ini.

Untuk diketahui, pertunjukan pembukaan FORNAS VIII kali ini bukan sekadar tarian daerah biasa, melainkan sebuah kolaborasi megah yang merajut benang merah antara kekayaan budaya dan narasi sejarah. Usai pembukaan FORNAS VIII NTB, Lalu Suryadi Mulawarman menjelaskan bahwa konsep ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman visual dan emosional yang mendalam.

"Kita tidak hanya mengangkat kultur budaya, tetapi juga sisi historis dari NTB. Banyak tokoh-tokoh besar dari masa lalu yang belum banyak dikenal publik, itu yang coba kita angkat," ujar Lalu Suryadi, merujuk pada visi di balik karya tersebut.

Pertunjukan dibuka dengan segmen yang memperkenalkan sosok mitologis Dewi Anjani, atau yang dalam masyarakat Lombok disebut "Inen Gumi" (ibu Bumi). Dewi Anjani ditampilkan bukan sekadar legenda, melainkan sebagai simbol kekuatan perempuan dan pelindung alam yang agung.

Segmen berikutnya membawa penonton menyelami jejak-jejak peradaban dan tokoh bersejarah. Kisah Kesultanan Samawa, Kesultanan Mbojo, serta kerajaan-kerajaan di Lombok Timur dihadirkan dengan visualisasi memukau. Salah satu tokoh sentral yang diangkat adalah TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Wathan, serta Sultan Salahuddin dari Bima yang berjasa mempersatukan wilayah Mbojo dan Dompu dalam bingkai NKRI.

“Ini bukan hanya tarian. Ada narasi sejarah yang disampaikan secara visual, ada unsur teatrikal, ada musikalitas. Bisa disebut drama tari. Kita ingin menyampaikan sejarah dan budaya NTB secara utuh kepada penonton nasional dan internasional,” imbuh Lalu Suryadi.

Lebih lanjut, pertunjukan ini mengeksplorasi berbagai simbol budaya menjadi bentuk artistik tari yang unik. Tembolak atau tudung saji khas NTB, misalnya, diubah menjadi properti tari yang merepresentasikan kekuatan dan perlindungan. Kain tenun Tembe Nggoli dari Dompu juga ditampilkan sebagai elemen eksploratif yang menambah keindahan gerak tari.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara khusus memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan kolosal tersebut. 

"Malam ini kita tidak hanya menyaksikan pembukaan FORNAS, tetapi juga sebuah persembahan seni budaya yang luar biasa. Penampilan kolosal ini adalah bukti nyata kreativitas dan kekayaan budaya NTB yang mampu disajikan dalam skala megah," ujar Gubernur Iqbal dengan bangga.

Ia menambahkan, perpaduan sejarah dan budaya yang ditampilkan oleh 500 penari muda NTB tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan mendalam. 

"Ini adalah cara kita memperkenalkan identitas diri kepada seluruh tamu dan kontingen dari seluruh Indonesia. Bahwa NTB bukan hanya indah alamnya, tetapi juga kaya akan sejarah dan seni budaya," tegasnya.

Penampilan pembukaan FORNAS VIII NTB ini terbukti menjadi salah satu pertunjukan seni budaya terbesar dalam sejarah NTB, melibatkan ratusan penari, seniman, penulis naskah, pemusik, hingga komunitas budaya lintas daerah. Semua bergandengan tangan, mempersembahkan karya terbaik dari Bumi Gora yang berhasil menciptakan euforia dan kebanggaan di malam pembukaan FORNAS VIII 2025. (AM)

“Hari ini menjadi catatan sejarah. Untuk pertama kalinya FORNAS digelar di wilayah timur Indonesia. Lebih dari 18.000 peserta dari seluruh Nusantara hadir, dan kami merasa terhormat menyambut mereka di bumi NTB,” ujar Gubernur Iqbal.

Miq Iqbal menegaskan bahwa FORNAS tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga momentum penting untuk merawat nilai-nilai budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun persatuan.

“FORNAS adalah tentang pelestarian budaya, kegiatan ramah lingkungan, dan semangat kebersamaan. Dari seni pertunjukan, kuliner khas Sasak, Samawa dan Mbojo, hingga pameran komunitas—semua menjadi bukti bahwa olahraga masyarakat bisa berjalan seiring dengan budaya dan ekologi,” ungkapnya.

Mengangkat semboyan "Kalah Menang, Semua Senang", FORNAS VIII ingin menekankan bahwa partisipasi dan kebahagiaan menjadi inti dari olahraga rekreasi masyarakat.

Lebih dari 90% elemen acara FORNAS VIII ini disiapkan oleh putra-putri NTB sendiri. Dari pembangunan panggung, tari kreasi, desain tematik, hingga produksi lagu tematik FORNAS semuanya melibatkan anak-anak daerah.

“Dalam waktu persiapan hanya tiga bulan, kami tidak hanya belajar dari para ahli, tapi juga berupaya menciptakan dampak ekonomi lokal sebesar-besarnya,” katanya.

Turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. 

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, beserta Ibu Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang telah menjadi tuan rumah acara yang luar biasa ini," ujar AHY disambut tepuk tangan para peserta.

AHY menekankan bahwa keunikan FORNAS dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) terletak pada basis komunitasnya yang kuat. Olahraga yang dipertandingkan datang dari passion dan kecintaan para pelaku komunitas, bukan karena penugasan formal.

"Inilah yang membuat FORNAS istimewa. Semangat yang lahir dari komunitas menjadikan olahraga lebih langgeng, menyenangkan, dan dekat dengan masyarakat," tutur AHY.

Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan hidup melalui olahraga, terlebih dalam konteks modern yang penuh tekanan. Dengan masyarakat yang sehat, bugar, dan gembira, maka kesejahteraan bangsa akan semakin tercapai.

Menko AHY menilai bahwa FORNAS bukan hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan momentum penting untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Ia pun mengapresiasi kehadiran pelaku UMKM dan keterlibatan sektor pariwisata lokal yang secara langsung mendapatkan manfaat dari acara ini.

“Event-event olahraga seperti FORNAS ini memiliki multiplier effect. Ekonomi daerah bergerak, UMKM tumbuh, dan pariwisata berkembang. Ini sejalan dengan semangat NTB: Makmur dan Mendunia,” jelasnya.

Menko AHY berharap FORNAS bisa terus digelar setiap tahun dan menjadi ajang konsolidasi nasional dalam memperkuat budaya olahraga berbasis komunitas. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya Ketua KORMI, Adil Hakim, serta Ketua Panitia Nasional FORNAS VIII, Ibnu Riza Pradipto.

"Semoga semua cabang olahraga yang dipertandingkan sukses dan dinikmati. Selamat untuk NTB, semoga FORNAS menjadi momentum kebangkitan olahraga masyarakat Indonesia," pungkasnya. (AM)

Dalam keterangannya di Jakarta, Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok masyarakat luas, sehingga kualitas dan informasi pada kemasan harus akurat. "Tugas kita semua untuk memastikan bahwa informasi pada kemasan yang di luar, itu isi produknya sama persis. Kalau tidak sesuai, artinya itu penipuan. Kita semua perlu corrective action," tegas Arief. Ia menambahkan bahwa semua aspek, mulai dari timbangan hingga mutu beras, harus benar-benar sesuai standar.

Arief juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang sangat tegas mengenai masalah beras. "Dulu waktu harga gabah di bawah Rp 6.500, beliau juga tegas. Jadi kita punya Presiden yang hari ini sangat memerhatikan petani, peternak, dan masyarakat. Jadi tolong jangan main-main mengenai kualitas beras," imbuhnya.

Standar Mutu Beras dan Imbauan untuk Konsumen

Persyaratan mutu beras yang wajib dipatuhi produsen telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Sebagai contoh, untuk beras premium, butir patah maksimal yang diizinkan adalah 15 persen, sedangkan untuk beras medium maksimal 25 persen. Jika butir patah melebihi ambang batas ini, beras tersebut dapat dikategorikan sebagai submedium atau beras pecah, dengan harga jual yang semestinya jauh lebih rendah.

Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan jeli saat memilih beras kemasan. Beras kemasan wajib memuat keterangan lengkap, seperti klasifikasi (umum atau khusus), jenis (pecah kulit, sosoh, merah, varietas lokal, organik, dll.), logo halal, nama dagang, kelas mutu (medium atau premium), berat bersih, nomor pendaftaran, tanggal produksi, serta nama dan alamat produsen/pengemas/importir.

"Perlu dijelaskan ke masyarakat bahwa beras apabila sudah di dalam kemasan, itu isinya harus sesuai dengan yang ada di kemasan. Apakah itu tergolong premium atau medium. Semua harus sesuai," jelas Arief. Ia mengakui, pengawasan pada beras curah (bulk atau loose) memang lebih sulit.

Terkait berat timbangan, Arief menegaskan, "Kalau di kemasan sudah disampaikan 5 kilogram, artinya beratnya harus 5 kilogram. Tidak boleh kurang, tapi kalau mau lebih, silakan." Ia menjadikan hal ini sebagai koreksi bagi semua pihak, mulai dari retailer, penggilingan padi, hingga pabrik beras. "Apalagi Bapak Presiden sangat concern dengan hal-hal yang bisa membuat masyarakat merugi. Beliau tidak mau ada itu," sambungnya.

Satgas Pangan Polri, sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap praktik tak wajar perberasan, baru-baru ini mengumumkan temuan tiga produsen beras yang diduga memproduksi beras tidak sesuai standar mutu yang tertera pada kemasan. Ke depannya, Satgas Pangan Polri akan terus memperluas penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras yang tidak sesuai mutu. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB kembali menggelar Kamisan edisi ke-11 dengan tema “Seberapa Penting Sekolah Rakyat di NTB”. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Media Center UPTD Pusat Layanan Digital, Kamis (24/7/2025).

Hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM, yang menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi kemiskinan dan mempersiapkan generasi emas 2045.

“Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025–2030 meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi pariwisata yang mendunia. Fokus utama adalah bagaimana NTB keluar dari jerat kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada tahun 2029,” tegas Nunung.

Berdasarkan data tahun 2023, NTB masih menempati urutan ke-8 provinsi termiskin di Indonesia. Namun, pada 2024, posisinya membaik ke urutan ke-12. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, meski tantangan masih besar, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Salah satu implementasi konkret dari Inpres ini di NTB adalah program Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, memuliakan keluarga miskin, dan menyiapkan generasi emas 2045. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas utama untuk diberikan akses pendidikan dan kesehatan secara merata,” jelasnya.

Program ini juga didukung oleh sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan penyatuan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, serta data BPJS, yang menjadi basis acuan dalam penetapan sasaran program-program sosial.

“Yang diprioritaskan adalah anak-anak yang masuk dalam desil satu dan dua (kategori masyarakat termiskin). Namun tidak menutup kemungkinan, anak dari keluarga di luar desil tersebut juga dapat menerima manfaat program jika memenuhi kriteria,” tambahnya.

Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan transformatif, sebagai bagian dari strategi besar menuju NTB yang lebih sejahtera, adil, dan mendunia.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, Dr. H. Lalu Sirajul Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem tidak terjadi tanpa sebab, melainkan merupakan hasil dari banyak variabel yang saling terkait.

“Kemiskinan ekstrem bukanlah kondisi yang muncul secara tunggal. Ada banyak faktor penyebab—misalnya, basis ekonomi keluarga yang lemah sehingga tidak mampu menopang kehidupan yang layak. Ada juga yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang membuat seseorang kesulitan meningkatkan taraf hidupnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Presiden, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bentuk nyata dari jihad sosial—sebuah komitmen bahwa negara benar-benar hadir dan terlibat langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Upaya ini adalah bentuk kehadiran negara untuk mengurai variabel-variabel penyebab kemiskinan ekstrem. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun penyelesaiannya menjadi penting dan harus ditangani secara serius,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan kelembagaan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan pendidikan, menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah saat ini untuk mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Terakhir, Dr. Bajang Asrin, selaku Penggiat Pendidikan di NTB, menekankan bahwa dalam sudut pandang manapun, pendidikan adalah faktor yang sangat penting dan mendasar bagi kemajuan bangsa.

“Siapa pun akan sepakat bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Ini harus menjadi semangat bersama, terutama ketika sudah ada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Inpres terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini adalah modal sosial yang sangat besar bagi kita,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa untuk meretas kemiskinan, khususnya melalui jalur pendidikan, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang kuat dan menyentuh aspek mendasar, termasuk dukungan fisik dan mental dari semua pihak.

“Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kita memang agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka, kita harus mulai dari sekarang untuk membangun kesadaran pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang selama ini tertinggal,” tambahnya.

Dr. Bajang juga menyoroti tantangan budaya yang masih menjadi hambatan dalam dunia pendidikan.

“Masih ada sebagian masyarakat kita yang apatis terhadap pendidikan, melihatnya bukan sebagai kebutuhan primer. Ini adalah tantangan budaya. Oleh karena itu, kita perlu menggerakkan semua elemen—tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat—untuk menanamkan bahwa pendidikan adalah jalan utama membentuk sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan ke depan,” tutupnya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., secara resmi melepas Kontingen NTB yang akan berlaga di ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Gelanggang Olahraga Pemuda, Kamis (24/7) sore.

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh kontingen dan masyarakat NTB untuk menyambut pelaksanaan FORNAS—yang tahun ini diselenggarakan di NTB sebagai tuan rumah—dengan penuh suka cita dan semangat kebersamaan. Meski sempat menghadapi sejumlah tantangan, NTB kini dinyatakan siap menjadi tuan rumah perhelatan nasional yang akan berlangsung pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025.

“Alhamdulillah, hari ini saya akhirnya bertemu dengan kontingen kita. Dan saya yakin bahwa di tangan teman-teman, adik-adik, bapak, ibu sekalian, kontingen kita akan tampil gagah, Insyaallah,” ujar Gubernur dengan penuh optimisme.

Sebanyak 72 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) dan 5 cabang eksibisi akan turun mewakili NTB dalam ajang FORNAS tahun ini. Untuk memperkuat solidaritas dan kebanggaan, Gubernur menunjuk Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., sebagai Ketua Kontingen NTB.

“Saya meminta kesediaan beliau menjadi Ketua Kontingen, sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan kita bersama. Saya ingin NTB tampil sejajar dengan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, dan saya harap teman-teman membuktikan kebanggaan itu,” tegas Gubernur.

Kepada seluruh kontingen dan masyarakat, Gubernur menitipkan pesan penting untuk menjaga nama baik daerah sebagai tuan rumah. Ia berharap FORNAS tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momen untuk menunjukkan keramahan dan kebersamaan masyarakat NTB kepada tamu dari seluruh penjuru nusantara.

“Ingat, teman-teman bukan hanya kontingen, tapi juga tuan rumah. Bersenang-senanglah, tapi juga buatlah tamu-tamu yang datang merasa senang dan dihargai,” pesannya.

Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KORMI Daerah, KORMI Nasional, seluruh perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan FORNAS di NTB.

“Mari kita bersenang-senang. Insyaallah, dalam pembukaan besok, 90% dari seluruh pertunjukan—mulai dari panggung, tarian, hingga lagu tema—akan ditampilkan oleh putra-putri daerah NTB. Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa NTB dan Indonesia bagian timur mampu jadi tuan rumah yang membanggakan,” pungkas Gubernur. (AM)

Mataram Amarmedia.co.id– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP. secara resmi melepas Kontingen NTB untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025. Acara pelepasan yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Kamis (24/7/2025), diwarnai semangat kebersamaan dalam tema "Kalah Menang Semua Senang."

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa penunjukan NTB sebagai tuan rumah FORNAS VIII merupakan hasil kerja keras dan mimpi panjang yang telah diperjuangkan sejak lima tahun lalu.

“Saya dilantik pada 20 Februari 2025. Sejak itu, Ketua KORMIDA NTB berkali-kali datang menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah. Maka saya putuskan, NTB harus menjadi tuan rumah FORNAS VIII. Kini mimpi itu jadi kenyataan,” ujar Gubernur Iqbal.

Ia menegaskan bahwa FORNAS bukan hanya ajang olahraga, melainkan sarana untuk menunjukkan profesionalitas dan keramahan NTB sebagai tuan rumah nasional.

“Penyelenggaraan harus rapi, kontingen kita harus tampil gagah. Ini bukan sekadar olahraga, ini soal kehormatan daerah,” tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menyebutkan bahwa jumlah peserta melebihi ekspektasi awal yang ditargetkan 15.000 orang. Hingga hari ini, peserta yang terdaftar hampir 19.000 orang dan bisa mencapai 20.000 orang termasuk pendamping. Sebanyak 32 penerbangan tambahan (extra flight) menuju NTB tercatat penuh, hotel-hotel di Mataram nyaris tanpa kamar kosong, dan pelaku transportasi lokal turut dilibatkan.

“Harapan kami, ini menjadi event yang membahagiakan bagi masyarakat. Tapi jangan lupa, kita bukan hanya kontingen, kita juga tuan rumah. Jadi bersenang-senanglah, tapi juga senangkanlah tamu kita yang datang dari jauh,” imbau Gubernur Iqbal.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan FORNAS VIII adalah terselenggaranya event yang tertib dan penuh prestasi, serta terciptanya pengalaman menyenangkan bagi para tamu.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, yang ditunjuk sebagai Ketua Kontingen NTB, menyampaikan kesiapan atlet dan ofisial dalam menghadapi kompetisi ini.

“Kami ingin NTB sejajar dengan daerah lain, bukan hanya soal prestasi kontingen, tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa NTB bisa menyambut tamu dengan baik,” ujar Kapolda Hadi, yang juga merupakan putra daerah.

Ketua KORMI Daerah (KORMIDA) NTB, Naufal Farinduan, menambahkan bahwa Fornas VIII mencetak sejarah sebagai penyelenggaraan pertama yang digelar di wilayah timur Indonesia.

“Ini bukan hanya olahraga, tapi perayaan kebahagiaan bersama. Kita ingin seluruh masyarakat terlibat dan bergembira,” kata Naufal.

Ia menyebutkan bahwa sebanyak 72 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) resmi dipertandingkan dan 5 cabang eksibisi ikut berpartisipasi. Kontingen NTB sendiri secara keseluruhan 2.962 orang, yang meliputi 2.042 penggiat, 89 pelatih, dan 522 ofisial.

Naufal pun mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik.

“Wajah NTB ada di tangan Bapak Ibu semua. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi tamu-tamu kita,” ajaknya.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Pernyataan Menteri Pertanian mengenai "beras oplosan" baru-baru ini telah menimbulkan reaksi dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa. Anggota DPRD menekankan bahwa isu kualitas beras ini sangat sensitif dan dapat memicu keresahan di masyarakat serta kalangan pengusaha beras jika tidak ada pelurusan pemahaman yang tepat.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Zohran SH menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pemerintah, khususnya Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, pencampuran beras sebenarnya diperbolehkan asalkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Namun, istilah "oplosan" memiliki konotasi negatif yang berpotensi disalahartikan secara luas oleh publik.

"Kami mendukung penuh pemerintah untuk mengawasi agar kualitas beras tetap terjaga. Jika ada oknum yang mengoplos beras tidak sesuai dengan ketentuan, tentu harus ditindak tegas," ujar Zohran, S.H., Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa "Tetapi, jika pemahaman masyarakat berkembang bahwa semua beras campur adalah oplosan, ini adalah kekeliruan dan sangat berbahaya bagi industri perberasan kita."ujarnya Rabu (23/7) di Sumbawa Besar.

Kami komisi II DPRD Sumbawa menegaskan bahwa mencampur beras, selama sesuai standar mutu yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bapanas No. 2 Tahun 2023, sangat berbeda dengan praktik "oplosan" Praktik oplosan merujuk pada tindakan kecurangan atau penurunan kualitas secara ilegal. Perbedaan ini, menurut DPRD, sangat fundamental, layaknya membedakan pencampuran dalam komoditas beras dengan blending dalam komoditas minyak.

Menarik analogi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), DPRD menjelaskan bahwa "oplosan" mengandung konotasi negatif yang kuat, merujuk pada pencampuran tidak sah atau bertujuan menipu, seperti menurunkan kualitas atau mengurangi biaya. Contohnya, mencampur bensin berkualitas rendah untuk dijual sebagai kualitas tinggi. Sebaliknya, "campuran" atau *blending* adalah proses yang sah dan umum dalam berbagai industri untuk mencapai spesifikasi produk yang diinginkan, seperti Pertamina yang mencampur berbagai RON untuk menghasilkan Pertalite.

Kemudian dirinya menguraikan tentang standar klasifikasi mutu beras menurut Peraturan Bapanas No. 2 Tahun 2023, dalam empat kelas mutu:

Di samping itu, semua kelas mutu harus memenuhi persyaratan mutu dasar di Pasal 5: Bebas hama,Bebas bau apek/asam/asing, Aman sesuai peraturan keamanan pangan .

Kemudian lanjutnya terhadap Derajat sosoh: persen biji beras yang lapisan sekam/aleuron terkelupas, untuk Butir menir: butiran sangat kecil (< 20 % panjang biji utuh); dan Butir patah: antara 20–80 % panjang; serta  Total butir lainnya: mencakup butir rusak, kapur, atau berwarna;

Untuk diketahui Gabah adalah  biji padi yang belum dikuliti sedangkan Benda lain seperti kerikil, potongan plastik, kotoran .

Semua nilai di atas diambil dari Lampiran II Perbadan 2/2023.Kelas mutu ini wajib dicantumkan pada label kemasan beras. Standar ini menggantikan aturan sebelumnya dari Permentan 31/2017 dan Permendagri 48/2017 

"Kami sepakat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief, yang telah menjelaskan perbedaan antara oplosan dan campuran. Kategori beras premium dan medium, misalnya, memang memiliki standar campuran tertentu sesuai ketentuan Bapanas," tambah Zohran.

Hal penting pula lanjut H.Zohran, terkait kuantitas atau timbangan, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa setuju apabila pengusaha - pengusaha nakal mempermainkan sisi kuantitas atau berat karena itu merupakan penipuan terhadap konsumen. 

Penegasan dari DPRD Sumbawa ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran dan meluruskan persepsi di masyarakat. Tujuannya adalah agar pengawasan kualitas beras dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kebingungan atau merugikan petani dan pengusaha beras yang telah beroperasi sesuai aturan. DPRD menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan edukasi publik agar istilah-istilah sensitif tidak disalahpahami, demi menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan konsumen. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id  – Diskusi bertema “Pemimpin Itu Melayani Bukan Dilayani” digelar di An Najm Mart Montong Tangi, Lombok Timur, Senin, 21 Juli 2025. Acara yang diprakarsai TGH Najamuddin Mustafa ini menghadirkan tokoh intelektual nasional Rocky Gerung dan akademisi Mataram, Dr. Alvin Sahrin. Hadir juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, Mantan Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi, Mantan Anggota DPRD Sumbawa Barat, Yames dan Ketua Himalo Jakarta, H. Karman BM 

Acara tersebut dihadiri ratusan peserta dari kalangan aktivis, mahasiswa, pemuda, hingga warga desa yang antusias menyimak pembahasan seputar krisis kepemimpinan dan arah demokrasi Indonesia.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti diskusi yang berlangsung hangat namun kritis. Kehadiran aktivis, mahasiswa, pemuda desa, hingga kalangan intelektual mencerminkan semangat masyarakat akar rumput untuk memahami arah bangsa dan tantangan demokrasi kekinian.

TGH Najamuddin: Negara Pertontonkan Korupsi Besar

Dalam paparannya, TGH Najamuddin Mustafa menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa, khususnya praktik korupsi yang disebutnya semakin terang-terangan.

“Negara hari ini mempertontonkan korupsi besar. Kita sebagai anak bangsa menjerit hanya sekadar untuk mendapatkan makan,” ujarnya.

Sebagai mantan Anggota DPRD NTB, ia mengaku merasa miris melihat kebathilan dan kemungkaran yang terus berlangsung tanpa bisa dihentikan oleh sistem yang ada. Menurutnya, banyak pemimpin yang maju hanya karena ingin berkuasa, bukan untuk melayani rakyat.

“Pemimpin ingin menjadi pemimpin hanya untuk memperoleh kekuasaan dan memporak-porandakan ekonomi kita saat ini,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal dugaan korupsi di DPRD NTB yang belakangan mencuat ke publik. Kasus yang disebutnya sebagai praktik bagi-bagi uang ini sedang ditangani oleh kejaksaan.

“Ada kasus bagi-bagi uang di DPRD NTB yang dimotori oleh oknum DPRD dan jajaran eksekutif. Ini saya yang mengangkat kasus ini dan hari ini sedang dilakukan pemanggilan ke kejaksaan,” katanya.

TGH Najamuddin meminta masyarakat ikut mengawal kasus tersebut agar proses hukum berjalan jujur dan memberikan efek jera.

“Kita tidak berniat memenjarakan orang, tapi memberikan efek jera terhadap praktik korupsi,” ucapnya.

Dr. Alvin Syahrin: Demokrasi Kita Sudah Dibajak Elit Ekonomi

Akademisi dan pengamat politik Dr. Alvin Syahrin mengulas konsep kepemimpinan yang melayani, merujuk pada pemikiran Robert K. Greenleaf yang dikenalkan sejak 1990-an. Ia menegaskan bahwa pemimpin ideal harus mampu menunda kepentingan pribadi demi kepentingan publik.

“Salah satunya adalah menunda kebagian pribadi demi kepentingan publik yang pertama. Mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan personal,” tuturnya.

Namun, dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini, ia menyebut sistem telah dibajak oleh kelompok elit yang menguasai hampir seluruh aset dan basis ekonomi. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan praktik demokrasi hanya menyisakan kekuasaan transaksional bagi masyarakat.

“Demokrasi kita telah menyimpang jauh dari apa yang diciptakan Socrates dan Plato yang menghendaki demokrasi harus mendahulukan etika,” ucap Alvin.

Lebih lanjut, ia menyebut sistem politik kini hanya menyeleksi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas intelektual, karena kekuasaan telah dikunci dengan uang.

“Orang-orang intelektual tidak memiliki akses masuk kekuasaan karena keterbatasan uang sebagai jalan,” ujarnya.

Ia mengingatkan kembali pesan Steven Levitsky soal kematian demokrasi yang tidak selalu datang dari otoritarianisme, tetapi justru dari sistem demokrasi itu sendiri yang menghasilkan pemimpin dengan watak otoriter.

“Proses kepemimpinan kita dihasilkan dengan cara-cara transaksional. Kepemimpinan sejati dilandasi etika bukan sibuk mengejar ambisi kekuasaan,” katanya.

Rocky Gerung: Dari Leader Jadi Dealer, Demokrasi Kehilangan Arah

Rocky Gerung mengawali paparannya dengan menyebut bahwa Indonesia berdiri dari pertengkaran pemikiran para pendiri bangsa, namun kini telah kehilangan arah karena kekuasaan dikuasai oleh logika anggaran.

“Ketika negeri ini didirikan ada pertengkaran pemikiran… Sekarang kita lihat pikiran itu seolah-olah tidak diperlukan lagi karena sekarang bisa diselesaikan melalui anggaran,” ujarnya.

Ia mengkritik keras para pemimpin yang lebih mementingkan transaksi politik ketimbang memberi arah pembangunan bangsa.

“Pemimpin yang paham arah namanya leader, pemimpin yang paham anggaran namanya dealer. Leader mencari arah untuk memberi harapan, dealer tukar tambah amplop kerjanya,” katanya tajam.

Rocky juga menyinggung era pemerintahan Presiden Prabowo yang menurutnya masih diwarnai kepemimpinan transaksional.

“Apakah di era Prabowo bupatinya, gubernurnya dealer atau leader. Kelihatan sekarang lebih banyak dealer daripada leader,” katanya.

Ia melihat satu-satunya tempat kejujuran dan harapan saat ini justru hanya ada di kampus. Kampus, menurutnya, masih mendidik mahasiswa dengan nalar dan data sebagai alat berpikir yang sahih.

“Satu-satunya kejujuran sekarang datang di kampus. Karena kampus didikte dengan metodologi untuk hanya percaya pada data dan nalar,” ujarnya.

Rocky pun menitipkan pesan kepada para pemuda di Lombok Timur agar tetap menjaga demokrasi agar tidak mati.

“Saya berharap pemuda di Lombok Timur ini dapat menjaga demokrasi agar tetap hidup,” ucapnya.

Ia juga mengutip wacana internasional yang menyoroti pemerintahan Prabowo, termasuk saran agar dilakukan “radical break” atau keputusan politik yang drastis.

“Jurnalis internasional dalam Minggu ini banyak menulis perlunya Prabowo melakukan radical break, artinya harus ada keputusan politik untuk membersihkan kabinetnya. Bahasa kita adalah reshuffle,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Rocky menyoroti ketidakpercayaan investor terhadap Indonesia dan program-program populis yang mulai menuai kritik.

“Ada Danantara duitnya banyak tapi enggak ada investor percaya. Program Makan Siang Bergizi sekarang mulai dipersoalkan. Pada saat yang sama APBN kita mungkin negatif sekarang,” tutupnya.

Menurut Rocky, idealnya dengan keberadaan tambang emas di Freeport Papua dan Newmont di NTB bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat bertahun-tahun. Tapi praktiknya tidak selalu begitu. Pemilik modal yang menikmati keuntungan.

"Freeport bisa kita pakai untuk 70 tahun ke depan, Newmont bisa kita pakai untuk membiayai kehidupan gratis di Indonesia timur. Tapi itu potensi, masalahnya managementnya enggak bagus-bagus," ujarnya.

Diskusi tersebut memantik antusias peserta yang ingin bertanya langsung. Semua pertanyaan kritis tertuju kepada Rocky tentang masa depan Indonesia melihat dari parameter pemerintah saat ini.

Moderator harus membuka dua sesi tanya jawab untuk memenuhi antusias peserta yang ingin berinteraksi langsung dengan Rocky Gerung melalui pertanyaan. (AM)

Kebumen Amarmedia.co.id — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan. Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaan tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah.

“Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” kata Wamen Fahri dalam pertemuan dengan Bupati Kebumen Lilis Suryani di Kebumen, Sabtu (19/7/2025).

Wamen Fahri menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, menurutnya, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

“Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ujarnya.

Tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai fokus utama pembangunan kawasan. Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” kata Wamen Fahri.

Wamen Fahri menjelaskan, dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan menjadi sasaran program penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.

Selain menggunakan anggaran negara, skema penataan kawasan pesisir ini juga akan melibatkan pihak swasta. “Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” tambah Wamen Fahri.

Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pesisir. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Semangat berolahraga masyarakat Sumbawa begitu terasa dalam gelaran jalan sehat Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke-8 yang sukses diselenggarakan pagi ini Minggu 20 Juli 2025 . Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh masyarakat atas partisipasi luar biasa mereka.

"Kita telah berjalan santai bersama-sama, dan kita sudah sampai dengan selamat, Alhamdulillah," ujar Bupati Jarot. Ia menegaskan bahwa semangat berolahraga sangat tampak di warga masyarakat Sumbawa. Bupati juga menekankan esensi dari Fornas NTB 2025 ini, yaitu semangat berolahraga di mana "kalah menang semua senang."

"Walaupun kalah tetap senang karena dapat berolahraga, apalagi menang dapat bonus hadiah," tambahnya, disambut senyum dan tepuk tangan peserta.

Fornas ke-8: Partisipasi Fantastis dan Dukungan Penuh

Ketua Panitia Penyelenggara Fornas VIII Ibnu Riza mengungkapkan rasa syukurnya atas tingginya partisipasi masyarakat. "Terima kasih atas total peserta sekitar 16 ribu lebih. Ini rangkaian Fornas," kata Rizal yang juga Wakil Ketua Umum KORMI Nasional.

Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia adalah organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan olahraga rekreasi di Indonesia. Ia menyebut angka partisipasi lebih dari sepuluh ribu orang sebagai pencapaian "yang terbaik."

Fornas ke-8 ini bukan hanya ajang lokal, melainkan sebuah perhelatan nasional yang dihadiri oleh perwakilan dari 38 provinsi serta tersebar di tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat NTB untuk menonton langsung berbagai cabang olahraga masyarakat yang dinaungi oleh KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia).

Foto Wakil Ketua Umum Korminas Ibnu Riza (tengah) bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Provinsi NTB Wirawan Ahmad

Ibnu Riza juga menegaskan dukungan penuh terhadap agenda-agenda di Kabupaten Sumbawa yang tentunya dapat menggeliatkan UMKM lokal. Ia berharap atlet-atlet dari Sumbawa dapat menunjukkan performa terbaik mereka di ajang ini.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, DPRD Kabupaten Sumbawapun berkomitmen untuk memberikan apresiasi dan reward kepada atlet-atlet yang berprestasi di Fornas ke-8 ini. Jalan sehat "Fornas ini bukan hanya sukses secara partisipasi, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi antarberbagai pihak dalam memajukan olahraga dan ekonomi lokal" ujar Zulkifli Demitry Wakil ketua DPRD. 

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id-  Civitas akademika SMA Negeri 1 (SMAN 1) Sumbawa Besar turut serta secara masif memeriahkan Jalan Sehat Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Pornas) ke-8 yang diselenggarakan di Sumbawa Besar pagi ini. Sebanyak 1.100 siswa-siswi bersama para guru SMAN 1 Sumbawa Besar tumpah ruah di jalanan, menunjukkan semangat kebersamaan dan dukungan penuh untuk Fornas tahun ini.

Kepala Sekolah SMAN 1 Sumbawa Besar, Ainun Asmawati, S.Pd., M.Pd., menyampaikan kebanggaannya atas partisipasi aktif anak didiknya. "Kami satu suara semangat mengikuti kegiatan ini untuk turut serta mensukseskan Festival Olahraga Masyarakat Nasional tahun ini yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat," ujarnya kepada awak media.

Antusiasme peserta semakin membara dengan adanya hadiah utama umroh dan sepeda motor sebagai doorprize Ibu Ainun berharap, salah satu dari siswa-siswi SMAN 1 Sumbawa Besar bisa membawa pulang hadiah-hadiah menarik tersebut.

Disamping itu dirangkaikan dengan senam Fornas dan juga penampilan Grop Band Sumbawa sehingga menjadi hiburan tersendiri.

Dikatakannya Keikutsertaan SMAN 1 Sumbawa Besar ini menjadi bukti nyata dukungan dari dunia pendidikan untuk mensukseskan Fornas ke-8, ajang olahraga masyarakat terbesar yang diharapkan dapat membangkitkan semangat berolahraga dan kebersamaan di seluruh pelosok negeri. Mari bersama-sama kita sukseskan Fornas ke-8!

Gelaran akbar ini secara resmi dibuka dan dilepas oleh Wakil Gubernur NTB, Ibu Indah Damayanti, didampingi Bupati Sumbawa, Ir. H Syarafuddin Jarot MP, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitri, S.H., M.H., serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dan jajaran dinas terkait. Turut hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan organisasi masyarakat yang menambah semarak acara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Indah Damayanti menyampaikan semangat dan harapan besar. "Warga Sumbawa sudah siap! Apa yang kita lakukan hari ini menandakan kesiapan kita untuk mengikuti, menyaksikan, dan menyukseskan Fornas Nusa Tenggara Barat yang ke-8," tegasnya, seraya mengingatkan bahwa Fornas akan berlangsung dari tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025

Senada dengan Wakil Gubernur, Kados Pora NTB wrawan Ahmad, menyampaikan bahwa ini adalah momentum emas untuk membangkitkan semangat olahraga, mendorong geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyukseskan Fornas 2025 di Nusa Tenggara Barat. "Ini adalah momentum bagi kita semua. Sport tourism bagaimana menggerakkan semua dari olahraga, pelaku UMKM bergeliat," jelasnya penuh optimisme.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitri, S.H., M.H.**, mengungkapkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi melihat kehadiran puluhan ribu warga. Ia bangga karena Kabupaten Sumbawa akan mengirimkan sejumlah atlet terbaiknya untuk berlaga di Fornas, diantaranya dari cabang olahraga panahan tradisional (horesbow), taekwondo, karate, silat, dan layang-layang. Dan lainny "Sepulang dari sana nanti, bagi atlet yang berprestasi, DPRD Kabupaten Sumbawa akan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi," janji Zulfikar.

Antusiasme masyarakat Sumbawa ini juga mendapat pujian dari Sekretaris Daerah Kota Sumbawa Dr. Budi Prasetyo. Ia menyampaikan kebanggaannya melihat masyarakat tumpah ruah menunjukkan kegemaran berolahraga, disamping daya tarik doorprize yang disediakan panitia, termasuk sebuah motor PCX dan hadiah utama Umroh. "Semoga mereka bisa mendapatkan apa yang diharapkan," harapnya.

Dengan semangat "Semangat Meraih Sehat, Meraih Umroh" dan "Jalan Sehat, Kalah Menang Semua Senang, NTB Makmur Mendunia," pembukaan Fornas di Sumbawa ini menjadi bukti nyata kesiapan dan antusiasme daerah dalam menyambut ajang olahraga masyarakat terbesar di Indonesia(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Suasana Minggu pagi di Lapangan Pahlawan Sumbawa pecah dengan kemeriahan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke-VIII tahun 2025. Sekitar lebih dari 50.000 warga masyarakat Sumbawa tumpah ruah, memenuhi lapangan dan ruas jalan, untuk mengikuti Jalan Sehat akbar bertema "Kalah Menang Semua Senang, NTB Makmur Mendunia."

Gelaran akbar ini secara resmi dibuka dan dilepas oleh Wakil Gubernur NTB, Ibu Indah Damayanti, didampingi Bupati Sumbawa, Ir. H Syarafuddin Jarot MP, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitri, S.H., M.H., serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dan jajaran dinas terkait. Turut hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan organisasi masyarakat yang menambah semarak acara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Indah Damayanti menyampaikan semangat dan harapan besar. "Warga Sumbawa sudah siap! Apa yang kita lakukan hari ini menandakan kesiapan kita untuk mengikuti, menyaksikan, dan menyukseskan Fornas Nusa Tenggara Barat yang ke-8," tegasnya, seraya mengingatkan bahwa Fornas akan berlangsung dari tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2025

Senada dengan Wakil Gubernur, Kadis Pora NTB wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa ini adalah momentum emas untuk membangkitkan semangat olahraga, mendorong geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyukseskan Fornas 2025 di Nusa Tenggara Barat. "Ini adalah momentum bagi kita semua. Sport tourism bagaimana menggerakkan semua dari olahraga, pelaku UMKM bergeliat," jelasnya penuh optimisme.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitri, S.H., M.H.**, mengungkapkan apresiasi dan antusiasme yang tinggi melihat kehadiran puluhan ribu warga. Ia bangga karena Kabupaten Sumbawa akan mengirimkan sejumlah atlet terbaiknya untuk berlaga di Fornas, diantaranya dari cabang olahraga panahan tradisional (horesbow), taekwondo, karate, silat, dan layang-layang. Dan lainny "Sepulang dari sana nanti, bagi atlet yang berprestasi, DPRD Kabupaten Sumbawa akan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi," janji Zulfikar.

Antusiasme masyarakat Sumbawa ini juga mendapat pujian dari Sekretaris Daerah Kota Sumbawa Dr. Budi Prasetyo. Ia menyampaikan kebanggaannya melihat masyarakat tumpah ruah menunjukkan kegemaran berolahraga, disamping daya tarik doorprize yang disediakan panitia, termasuk sebuah motor PCX dan hadiah utama Umroh. "Semoga mereka bisa mendapatkan apa yang diharapkan," harapnya.

Dengan semangat "Semangat Meraih Sehat, Meraih Umroh" dan "Jalan Sehat, Kalah Menang Semua Senang, NTB Makmur Mendunia," pembukaan Fornas di Sumbawa ini menjadi bukti nyata kesiapan dan antusiasme daerah dalam menyambut ajang olahraga masyarakat terbesar di Indonesia. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Kepala Dinas Kominfotik NTB H. Yusron Hadi memaparkan bahwa program NTB Satu Data sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kominfotik untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan yang berbasis data kemudian dituangkan dalam arah program kebijakan pemerintah Provinsi NTB yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja rombongan Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dalam kegiatan Sharing Experience (berbagi pengalaman) tentang peran Aksi Nyata Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui Program NTB Satu Data di Provinsi NTB yang digelar di Aula Tambora BPS NTB, 15 Juli 2025.

"Program NTB Satu Data menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel," jelasnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut menjelaskan bahwa penguatan data sektoral yang dikumpulkan melalui portal NTB Satu Data terus diperkuat melalui kolaborasi dengan BPS NTB sebagai pembina, Dinas Kominfotik sebagai wali data serta OPD lain menjadi produsen data. Hal ini untuk mendukung tranformasi pembangunan melalui data bagus NTB kuat.

"Ketangguhan kita tentu diwujudkan melalui data yang kuat. Bagaimana kita mewujudkan suatu program pembangunan tanpa didukung dengan analisis data yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara mengungkapkan bahwa kunjungan kerja di NTB merupakan upaya pemerintah kabupaten Nunukan untuk membangun kolaborasi bersama dalam memahami penerapan data sektoral dan NTB Satu Data dalam mendukung arah pembangunan di NTB.

"Kami ingin mempelajari banyak hal tentang peran aktif NTB Satu Data dalam mendukung kebijakan pembangunan kepala daerah di NTB," jelasnya.

Menurutnya, Provinsi NTB banyak meraih berbagai penghargaan dalam pengelolaan arah kebijakan pemerintah yang berbasis data. Selain itu, ia menilai kerjasama dan kolaborasi pemerintah Provinsi NTB dengan Badan Pusat Statistik dalam mewujudkan Program NTB Satu Data menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan di NTB.

Dalam kegiatan sharing experience turut dihadiri kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Wahyudin mengungkapkan bahwa BPS NTB pernah meraih peringkat tiga nasional pada tahun 2021, dalam kategori "Desa Cinta Statistik" (Desa Cantik) terbaik nasional. Dua desa di NTB, yaitu Desa Kumbang di Lombok Timur dan Desa Semparu di Lombok Tengah.

"Program tersebut merupakan inisiasi dari BPS berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTB," katanya.

Dijelaskannya, BPS NTB terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Kominfotik untuk melakukan evaluasi dan pembinaan data sektoral untuk mendukung program NTB Satu Data. (Manik)

Mataram.Amarmedia.co.id-  Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta agar penyelanggraaan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) ke VIII 2025 di NTB, harus berdampak positif bagi masyarakat termasuk memberikan ilmu dan pengalaman (transfer knowledge), serta yang paling utama menurutnya, wajib memberikan dampak secara signifikan terhadap perekonomian. 

“ Target kita, penyelanggaran acara ini ada transfer knowledge bagi masyarakat lokal maupun penyelenggara. Kita target 100 milyar perputaran ekonomi pada pelaksanaan Fornas kali ini”. Ungkap gubernur Miq Iqbal saat jumpa media persiapan Fornas ke VIII di Lombok Raya Hotel (14/7/2025).

Disisi lain miq Iqbal mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Fornas kali ini juga menjadi ajang kesempatan yang sangat baik untuk digunakan sebagai pemanasan penyelenggaran PON 2028 dimana NTB ditetapkan menjadi tuan rumah bersama NTT. Untuk itu ia berharap Fornas harus dipersiapkan sebaik baiknya, tidak hanya terfokus pembukaan dan penutupan namun lebih utama penyelenggarannya. Karena baginya event fornas ini menjadi ajang panggung promosi budaya, sport tourism serta semangat persatuan dari NTB untuk Nusantara dan Dunia.

“ Persiapannya harus luar biasa! 74 induk olahraga dengan 12.000 peserta akan mengunjungi NTB”,tegasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengajak semua pihak untuk berkomitmen penuh menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh peserta yang datang dari pelosok nusantara.

“Saya mengajak semua kita untuk mensukseskan Fornas ini, terutama memberikan kesan baik bagi peserta yang hadir. Ini event nasional pertama di era kepemimpinan Iqbal Dinda”. ajak Umi Dinda. 

Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah NTB Lalu Moh. Faozal dalam laporannya mengungkapkan telah memetakan jalur transportasi (HUB) baik penerbangan, laut, dan darat. Dimana ia menyebut pemprov NTB telah menyiapkan 15 shuttle Bus, 15 kendaraan listrik serta 5 kapal untuk jalur laut.

“Untuk penerbangan kami menyediakan extra flight ditiga rute Jakarta, Surabaya dan Bali ditanggal 24 Juli. Karena kami perkirakan Akan ada peningkatan penerbangan dihari itu. Selain itu kami juga menyiapkan kapal cepat dari padang bae - senggigi.” jelas Sekda.

Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Daerah NTB Nauvar Furqony Farinduan mengungkapkan Fornas VIII tahun ini akan menjadi yang paling inklusif dan menyeluruh karena penyelenggaraannya tersebar di tujuh kabupaten kota di NTB. 

“Tujuh puluh empat Induk Olahraga (Inorga) akan berpartisipasi. Tiga puluh enam venue menampung rangkaian pertandingan dan kegiatan pendukung”. Terangnya. 

Fornas tahun ini akan terbagi kedalam tiga kategori besar, dimana olahraga kesehatan kebugaran( OKK) akan dilangsungkan di Kota Mataram, Olahraga Tradisi Kreasi Budaya (OTKB) digelar di Lombok Barat, Tengah dan Mataram. Serta Olahraga Petualangan Tantangan ( OPT) dihelat di Lombok Barat, Tengah dan Timur serta sebagian di Kota Mataram.( AM/Rb)

Mataram,Amarmedia.co.id— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin, 14 Juli 2025. 

Pertemuan ini membahas penguatan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advokasi, sebagai strategi nyata menekan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB

Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyambut baik kunjungan kerja Menteri Dikdasmen ke NTB, yang sebelumnya telah meninjau sejumlah sekolah di Pulau Sumbawa dan hari ini melanjutkan agenda di Pulau Lombok, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah.

“Kita senang sekali hari ini pak menteri dikdasmen hadir di ntb. Hari ini kami berdiskusi penting dengan pak Menteri mengenai penguatan SMK Advokasi, agar pendidikan kita tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan di NTB,” ujar Miq Iqbal.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan SMK di NTB mencakup sinkronisasi antara kebutuhan pasar dan keterampilan lulusan, termasuk membangun Skill Centre yang relevan dengan dunia kerja dan industri masa depan. Gubernur juga menyampaikan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta didorong untuk menjadi bagian dari gerakan pendidikan advokasi berbasis vokasi.

“Tidak hanya negeri tetapi juga sekolah advokasi swasta, yang link and match antara pasar dan pendidikan yang dibutuhkan termasuk skill Centre juga tadi kita bahas dengan beliau”. imbuhnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan dukungannya terhadap rencana penguatan SMK di NTB yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa ke depan, akan diterapkan model SMK 4 Tahun, di mana tahun terakhir difokuskan pada pelatihan kerja langsung di industri mitra.

“Rencana pengembangan SMK yang dirancang gubernur sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan kami di tingkat nasional. Kami nanti akan ada SMK yang 4 tahun yang 1 tahun terakhir itu mereka akan disiapkan untuk masuk dunia kerja,” jelasnya.

Selain itu, SMK akan dikolaborasikan dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar siswa tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi keahlian yang diakui dunia industri.

“Kami juga mengembangkan SMK yang bekerja sama dengan BLK sehingga dengan mereka praktik di BLK ini memiliki sertifikasi sehingga mereka punya sertifikat yang sesuai dengan keahlian khusus mereka,” tambahnya. 

Menteri juga mengungkapkan bahwa Dikdasmen tengah menyiapkan program SMK inklusif untuk anak-anak putus sekolah karena kendala ekonomi. Pada tahap awal, program ini akan menyasar 1.000 peserta, dan akan diperluas pada tahun-tahun mendatang.

“Kami ada program SMK untuk mereka yang putus sekolah yang karena kendala ekonomi kami berikan kesempatan untuk belajar, untuk tahap pertama ada 1000 untuk kedepan akan kami tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” ucapnya.

Dirinya berharap dengan langkah ini pengangguran kemiskinan dapat segera teratasi.

“Dengan cara seperti ini kami berharap SMK ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bisa juga mengurangi pengangguran.” tutupnya.

Pertemuan ini memperkuat komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif, terarah, dan berorientasi pada dunia kerja, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai jalan nyata mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Bumi Gora.(pnd/opk).

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan itu dalam rangka menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun 2025 di sejumlah sekolah lingkup Sumbawa, Senin (14/07/2025). 

Adapun sekolah itu diantaranya, SLB Negeri 1 Sumbawa Besar, SDN 16 Sumbawa Besar dan SMP Negeri 1 Sumbawa Besar. Di kesempatan ini, Mendikdasmen nampak mengikuti sejumlah kegiatan. 

Seperti sempat menjadi pembina upacara di SDN 16 Sumbawa, senam bersama para siswa dan guru di SMPN 1 Sumbawa Besar hingga meninjau hasil kerajinan siswa di SLBN 1 Sumbawa Besar. 

Secara umum, Mendikdasmen Prof Abdul Mu'ti menyampaikan selamat kepada para siswa, khususnya para peserta didik baru. Begitupun di SMPN 1 Sumbawa Besar.  

Ia mengajak para siswa untuk bersyukur. Ini lantaran dapat diterima di SMPN 1 Sumbawa, yang mana menurut pandangannya menjadi salah satu sekolah ternama dan paling diminati di Kabupaten Sumbawa. 

"Saya sampaikan selamat untuk kalian semua sudah diterima sebagai murid SMP 1 Sumbawa. Kita semua harus bersyukur. Karena kalian semua terseleksi dan diterima di sekolah ternama di Sumbawa ini," ujarnya. 

Ia berharap, khususnya kepada para siswa di tahun ajaran baru ini dapat menjadikan momen tersebut motivasi. "Ajaran baru ini harus jadi langkah baru meraih kesuksesan dimasa yang akan datang," tuturnya. 

Dijelaskan Mendikdasmen Mu'ti, bahwa MPLS tidak hanya dirancang untuk memasuki sekolah baru secara formalitas semata. Melainkan dapat dijadikan semangat baru, suasana baru dalam mengukir prestasi. 

Oleh karenanya, Prof Mu'ti mengajak para siswa untuk tetap bermimpi besar dengan cita-cita yang tinggi. "Kita tidak boleh berhenti bercita-cita. Tetap bercita-cita tinggi. Saya yakin kalian mampu mewujudkannya," ajaknya. 

Tak lupa juga, Prof Mu'ti juga mengapresiasi keluarga besar SMPN 1 Sumbawa yang telah mendampingi para siswa hingga sejauh ini. Alhasil dapat membentuk siswa/i yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan kreatif. 

"Terimakasih kepada bapak ibu guru yang telah mendampingi anak-anak. Sehingga membentuk siswa yang hebat dan memiliki semangat memajukan bangsa kedepannya," ucapnya. 

"Kalian semua hebat. Ingat, tetap fokus dan serius belajar. Jangan main yang tidak bermanfaat," imbuhnya. Mendikdasmen juga tak lupa mengingatkan cara membangun karakter murid dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 

"Jangan lupa tetap laksanakan tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat menuju Indonesia emas, yakni bangun pagi, beribadah, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat," ungkapnya. 

Disisi lain, Mendikdasmen Mu'ti juga menerangkan bahwa, untuk mendukung anak indonesia hebat, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginisiasikan sejumlah program untuk pendidikan. 

Antara lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah Rakyat (SR) dan lainnya. "Jadi program Bapak Presiden Prabowo ini untuk mendukung terwujudnya anak yang sehat, kuat dan cerdas," pungkasnya. 

Sekedar informasi, nampak turut hadir membersamai Mendikdasmen Mu'ti dalam kunjungan di SMPN 1 Sumbawa ini, yaitu Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Dinas Dikbud NTB Sekretaris Dinas Dikbud Sumbawa dan lainnya. 

Dikesempatan ini pula, Mendikdasmen Mu'ti secara simbolis juga menyerahkan bantuan pendidikan bagi SMPN 1 Sumbawa Besar. Bantuan itupun diterima langsung oleh Kepala SMPN 1 Sumbawa, Wisnu Pujanadi. Pihaknya pun sangat berterimakasih. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id  - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk "Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi" pada Senin (14/7/2025). FGD digelar di Santika Hotel Mataram.

FGD tersebut dihadiri oleh puluhan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, akademisi, hingga awak media.

Narasumber FGD dihadiri langsung oleh sejumlah stekholder strategis terkait yang berkompeten. Di antaranya Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim, Plt. Kepala Dinas ESDM NTB Wirawan Ahmad, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi. Hadir pula Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB Amri Nuryadin, asosiasi tambang, dan lain-lain. Bertindak selaku moderator Wahidjan. 

Acara FGD dibuka langsung oleh Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat Fihiruddin. Dalam penyampaiannya menegaskan, FGD ini digelar sebagai bagian dari upaya serius untuk mendorong terbentuknya koperasi tambang rakyat sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

“Selama ini, tambang-tambang ilegal hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Kita ingin hadirkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan legal dengan skema koperasi tambang rakyat,” tegas Fihiruddin.

Ia menambahkan, koperasi menjadi sarana kolektif yang tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat, tetapi juga menjamin aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

“Niat kami adalah menghadirkan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” katanya.

FGD dimulai dengan pemaparan pemateri pertama, Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov NTB mendorong adanya akselerasi dan implementasi konsep ta.bang rakyat melalui koperasi.

Hal itu merupakan amanat dari amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sangat jelas bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada pada pemerintah provinsi," ujar Wirawan. 

Menurutnya, Pemprov NTB sudah mengambil langkah akseleratif untuk mewujudkan pertambangan rakyat di NTB yang berbasis pada kepatuhan pada regulias. Pemprov NTB, kata Wirawan, tidak ada sama sekali niatan untuk menghambat hal tersebut.

"Kita lakukan secara paralel seluruh proses ini. Tanpa melanggar regulasi atau ketentuan. Ini komitmen kami," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, menuturkan, konsep pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi sangat dimungkinkan. 

Koperasi, kata Mashuri adalah betukan lain dari perushaan. Karena di dalam penggolongan usaha, koperasi sama dengan perusahaan sebagai badan usaha. 

"Khusus tambang rakyat, dari banyak regulasi yang mengatur koperasi di bidang tambang, bahwa anggota koperasi adalah dari orang sekitar tambang, lingkar tambang. Meski pada prinsipnya kenaggotaan koperasi bersifat terbuka," ujarnya. 

"Tapi khusus soal koperasi tambang rakyat, anggotanya adalah masyarakat sekitar tambang. Itu yang boleh," imbuh Kadis Koperasi dan UMKM NTB itu.

Ia mengapresiasi langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memberikan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi. 

"(Koperasi) boleh untuk (mengelola) tambang. Inisiasi Pak Kapolda itu yang kemarin tidak masalah. Asal dia memenuhi persyarakatan yang diperintahkan oleh undang-undang," ujarnya. 

Selanjutnya, Kabid Penataan dan Pengawasaan DLHK NTB Didik Mahmud Mahmud Gunawan Hadi menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan tambang yang berbasis pada pengelolaan lingkungan. 

"Selagi mengedepankan pengelolaan berbasis lingkungan, siapapun yang mengelola, tak jadi soal," terangnya.

Selanjutnya, pandangan bernas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim.

Tambang Rakyat, salah satu bentuk keadilan nyata yang bisa dirasakan rakyat. Bahkan hal itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Sehingga kami mendorong Pemprov agar mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis Koperasi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Hamdan Kasim.

Politisi Golkar itu mengatakan sudah tidak terhitung jumlah, asosiasi, masyarakat, NGO melakukan hearing ke Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan persoalkan tambang rakyat selama ini. Mereka menyampaikan keluh kesah atas kondisi eksploitasi tambang yang kerap menjadi masalah. Terlebih tidak adanya asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.

Kini, angin segar bagi masyarakat lingkar tambang dengan hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB. Ditegaskannya, selama ini tidak ada tambang rakyat. Jika ada, maka aktivitas pertambangan itu ilegal.

“Poin pertama saya sampaikan, tidak ada tambang rakyat di NTB. Kalau ada maka itu ilegal. Poin ke dua, kita patut bersyukur Kepmen ESDM Nomor 194," ujanya. 

Komisi IV DPRD NTB awalnya mengira perlu dilakukan revisi penuh Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun setelah mendengarkan paparan Dinas ESDM NTB yang perlu direvisi soal tarif saja. Hamdan memandang hal demikian tidak menjadi penghalang bagi pengurusan izin.

“Hemat saya, kalau sudah seperti ini kita berikan saja dulu masyarakat mengurus IPR Koperasi ini. Sambil secara paralel kita bisa revisi Perda 2 tahun 2024 itu. Urusan retribusi urusan di Komisi III, tapi tentu saya mendorong agar usulan izin itu diakomodir. Kalau revisi paling sebulan atau dua. Jadi sebelum izin keluar mereka pun belum akan melakukan ekploitasi,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu.

Dari usulan 60 blok lokasi pertambangan rakyat oleh Provinsi NTB, Menteri ESDM baru menerbitkan izin 16 blok. Satu blok dengan luas 25 Hektare. Lokasinya 5 blok, di Lombok Barat, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa 3 blok serta 5 blok ada di Bima dan Dompu.

Hamdan menyampaikan anggota koperasi tidak terbatas. Bahkan satu koperasi bisa berisi 3.000 an anggota. Sehingga jika sudah dikelola banyak koperasi Hamdan meyakini bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim di NTB.

“Kalau saja misalnya di kelola 10 koperasi, saya membayangkan kemiskinan ekstrem lingkar tambang bisa selesai. Saya sangat mengapresiasi pak gubernur dan pak Kapolda yang sudah melaunching satu blok tambang rakyat sebagai pilot projek. Inilah niat baik pemimpin kita untuk menjawab kepentingan ril masyarakat kita,” pungkasnya.

Lebih jauh, ujung dari pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini, kata Hamdan adalah hilirisasi UMKM.

"Konsep saya, ini nanti akan ada hilirisask UMKM untuk memberdayakan anggota koperasi. Ini juga sesuai Asta Cita Prabowo, juga selaras dengan visi Gubernur Iqbal," jelasnya. 

Pihaknya mengapresiasi niat baik dan visi dari Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang telah menjawab kepentingan riil dari masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan tambang rakyat lewat koperasi. 

"Ini akan menghasilkan kohesivitas ekosistem yang luas dan berpihak langsung pada kesejahteraan rakyat," terangnya.

Terakhir, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengapresiasi diadakannya FGD tersebut. Ia berharap seluruh pihak memang mesti memberikan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Dari hulu sampai ke hilir.

Amri menuturkan, pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek lingkungan. Jika tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh NTB akan menjadi kutukan sumber daya alam. 

Pada prinsipnya, menilik dari perspektif keadilan, Walhi NTB bersepakat perihal pemberian izin pertambangan rakyat kepada koperasi. "Kalau dari perspektif keadilan, kami sepakat (soal pemberian IPR)," ujar Amri

Meski demikian, pihaknya mendorong sensitivitas semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama pengelolaan pasca tambang.

"Kami mendukung kalau rakyat diberikan kesempatan mendukung pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Jangan sampai ini kutukan sumber daya alam," bebernya.(AM)

”Duka akibat bencana ini tidak boleh ditanggung sendiri oleh masyarakat yang menjadi korban. Bencana ini adalah ujian bersama. Jika PDI Perjuangan tak hadir saat masyarakat ditimpa bencana, lalu untuk siapa partai ini berdiri di panggung demokrasi,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat, di Mataram, Ahad (13/7/2025).

Bertempat di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, pada Ahad pagi, Rachmat menyerahkan bantuan dari DPP PDI Perjuangan untuk para korban bencana banjir di Kota Mataram. Bantuan DPP tersebut diterima para Pengurus DPC PDIP Kota Mataram, disaksikan para Anggota DPRD Kota Mataram dari PDIP yakni Gde Wiska, S.Pt, Nyayu Ernawati, S.sos, I Wayan Wardana, SH, I nyoman Yogantara dan ni Luh Arini dan para kader yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPC PDIP Kota Mataram, untuk selanjutnya akan dioperasikan dan disalurkan kepada para korban bencana banjir.

Bantuan DPP PDI Perjuangan tersebut antara lain berupa obat-obatan, pulunan alat high presure washer untuk penyemprotan endapan lumpur, bantuan pakaian, kendaraan ambulans, dan rompi BAGUNA.

Selain bantuan dari DPP, PDI Perjuangan NTB juga telah mengoperasikan dapur umum di Kantor DPC PDIP Kota Mataram. Saat ini, dapur umum itu setiap hari menyalurkan 1.000 porsi nasi bungkus kepada korban banjir, dan akan terus beroperasi selama 10 hari masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah.

”Pengecualian pada hari pertama banjir. Dapur umum PDI Perjuangan kala itu menyiapkan 3.000 porsi nasi bungkus dalam sehari dan didistribusukan kepada para korban banjir dan saudara kita yang terdampak,” ucap Rachmat.

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok ini menegaskan, dirinya langsung menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di Kota Mataram untuk bergerak membantu masyarakat yang menjadi korban. Dan yang membuat Rachmat terharu, sejumlah kader PDIP yang sesungguhnya juga terdampak bencana banjir ini, memilih untuk mendahulukan membantu mereka yang terkena dampak lebih parah.

”Sudah menjadi komitmen seluruh kader PDI Perjuangan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itulah hal yang paling utama dalam menghadapi musibah banjir ini,” kata politisi kharismatik Bumi Gora ini.

Mendahulukan membantu sesama yang tertimpa bencana, memang semenjak dini selalu ditanamkan PDI Perjuangan terhadap para kadernya. Rachmat menegaskan, kepedulian kepada korban bencana itu bukanlah program tambahan. Melainkan bagian dari prinsip hidup PDI Perjuangan sebagai partai ideologis yang akan selalu berpihak pada masyarakat dalam suka dan duka.

Maka begitulah. Meski tanpa instruksi sekalipun, para kader PDI Perjuangan juga secara naluriah akan langsung bergerak membantu mereka yang terdampak. Itulah yang terjadi saat bencana banjir melanda Kota Mataram. Maupun saat bencana serupa juga melanda dan menimpa masyarakat NTB yang ada di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa.

Di fase-fase awal bencana terjadi, kader-kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam BAGUNA mendedikasikan diri mereka sebagai sumber informasi lapangan awal atau early warning. Mereka juga menjadi penghubung antara korban dan sumber daya bantuan, dan juga menjadi tim pelaksana distribusi bantuan secara langsung.

Itulah sebabnya, kata Rachmat, PDI Perjuangan terus memastikan agar BAGUNA lebih kuat. Dengan begitu, BAGUNA akan dapat menjawab panggilan kemanusiaan setiap saat. Berada di garis terdepan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.

”Bagi kader PDI Perjuangan, membantu masyarakat yang menderita adalah tugas ideologis yang tak bisa ditunda,” tandas Rachmat.

Aset Kemanusiaan

Terkait bantuan mobil ambulans dan puluhan peralatan high presure washer dari DPP yang diserahkan ke DPC PDIP Kota Mataram, Rachmat menegaskan, mobil ambulans dan alat tersebut akan menjadi aset kemanusiaan yang akan dioperasikan oleh DPC DPIP Kota Mataram.

Ambulans tersebut tersedia secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, jika ada masyarakat Kota Mataram membutuhkan kendaraan ambulans untuk kebutuhan rujukan pengobatan ke Rumah Sakit di Pulau Bali sekalipun, ambulans tersebut siap untuk membantu dan melayani.

Sementara untuk alat high presure washer, disiapkan untuk membersihkan endapan lumpur di rumah-rumah korban banjir, juga di fasilitas umum dan tempat-tempat ibadah. Alat semprotan air bertekanan tinggi tersebut mampu mengangkat lumpur yang menempel kuat di dinding, lantai, perabotan, bahkan jalan beton atau paving. Selain itu dapat pula menembus celah sempit yang sudah pasti sulit dijangkau alat manual.

Selain peralatan-peralatan tersebut, Rachmat juga menegaskan, DPD PDI Perjuangan NTB masih memiliki aset kamanusiaan lainnya yang dapat diopersikan dalam penanganan bencana. Saat ini DPD PDIP NTB memiliki mobile stage truck, yang bisa sangat berguna saat membantu masyarakat yang terkena bencana.

Kendaraan truk panggung keliling tersebut bisa menjadi Pusat Informasi dan Komando Lapangan. Bisa pula difungsikan sebagai posko mobile untuk menyampaikan informasi penting seperti cuaca, evakuasi, dan bantuan logistik. Kendaraan ini dapat menjadikan jangkauan pelayanan lebih luas berkat peralatan suara dan visual berupa layar LED yang dimilikinya.

Pada saat bencana, kendaraan ini juga kata rachmat, bisa dioperasikan sebagai media edukasi dan trauma healing. Misalnya, bisa menjadi psikoedukasi, yakni hiburan untuk anak-anak korban bencana. Atau bisa pula menjadi program pusat trauma healing karena bisa menjadi tempat pertunjukan seni, dongeng, atau nonton bareng yang bisa jadi pelipur lara dan pemulihan mental.

“Secara praktis, mobile stage truck ini dapat juga kami operasikan sebagai titik koordinasi distribusi bantuan, lengkap dengan pengeras suara untuk mengatur antrean atau menyampaikan jadwal distribusi,” kata Rachmat.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram I Made Slamet mengungkapkan, bantuan dari DPP PDIP tersebut, langsung disalurkan ke para korban bencana di hari bantuan diterima. Sementara itu, makanan dari dapur umum yang dioperasikan juga dipastikan telah menjangkau seluruh titik-titik bencana di mana masyarakat menjadi korban dan terdampak bencana banjir.

Anggota DPRD Provinsi NTB ini mengungkapkan, dalam menyalurkan bantuan kepada para korban bencana, pihaknya berkoordinasi penuh dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi, dan juga para relawan, semata agar bantuan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Kami tidak datang membawa atribut, tapi kami membawa bantuan. Kepedulian ini sepenuhnya murni demi kemanusiaan,” tutup Made Slamet. (AM)

Mataram.Amaredia.co.id. Sesuai himbauan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kerjasama dalam menanggulangi dampak banjir yang memporak-porandakan beberapa wilayah di Kota Mataram. Gotongroyong pun dilakukan bersama seluruh ASN baik di lingkup Pemprov NTB maupun Pemkot Mataram untuk membersihkan sisa-sisa bencana yang menerjang pada hari Minggu,06 Juli 2025 yang lalu. 

Gotongroyong itu sendiri dilakukan sejak hari Selasa, 8 Juli 2025. Seluruh instansi lingkup Pemprov NTB dan Pemkot Mataram dibagi ke beberapa lokasi banjir, baik di kantor-kantor maupun di perkampungan dan fasilitas umum masyarakat. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Mataram terus melakukan koordinasi secara aktif dalam proses gotongroyong ini. Khususnya Dinas PUPR Kota Mataram yang ditugaskan untuk menangani jalan, assesment jembatan, dan material lumpur yang menghalangi akses masyarakat terdampak banjir. 

"Alhamdulillah kami dibantu sepenuhnya oleh Pemprov NTB. Kami selalu berkoordinasi terkait jalan dan asesment jembatan, agar masyarakat tidak resah dan ragu-ragu saat melintas," jelas Lale Widiahning saat memantau pembersihkan material yang menghalangi aliran sungai Ancar, Selasa, 8 Juli 2025.

Lale memaparkan, target PUPR Kota Mataram sendiri adalah untuk membersihkan sampah-sampah yang memenuhi sungai untuk melancarkan aliran air hingga ke hilir sungai. Selain itu, pihaknya trus melakukan assesment jembatan agar masyarakat aman saat melintas. Selain itu, pihaknya juga terus bekerja membersihkan lumpur-lumpur yang mennghalangi jalan umum. 

Sementara itu, masyarakat sangat mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menanggulangi dampak banjir yang terjadi. Salah satunya, H. Sabri yang tinggal tepat di samping sungai ancar kekalik. Ia mengaku sekeliling rumahnya yang sebelumnya dipenuhi material dan sampah-sampah yang dibawa banjir kini sudah lebih tertata dan bersih. 

"Sekarang semuanya sudah lebih bersih dibandingkan setelah banjir kemarin," ungkapnya. 

Gotongroyong ini sendiri dilakukan di beberapa titik di Kota Mataram. Selain di Kekalik, gorong-gorong di Jalan Panji Tilar, Kebon Duren Selagalas, dan Sekarbela, kantor-kantor terdampak banjir lainnya juga turut dibersihkan. (dis)

Mataram.Amarmedia.co.id. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menerima langsung kunjungan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bertempat di Pendopo Gubernur, Rabu (9/7/2025). Dalam kegiatan yang berfokus pada kemitraan pemerintah dengan anggota legislatif tersebut, membahas beberapa isu terkait perkembangan hingga kendala yang dihadapi khususnya di NTB; diantaranya terkait Pekerja Migran, Pariwisata, Ekonomi hingga Digitalisasi.

Sebelumnya gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan setidaknya tiga sektor prioritas sebagai wujud keterbukaan pemerintahan melalui program lima tahun kepemimpinannya. Pertama adalah pengentasan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di 106 desa melalui program Desa Berdaya, dimana target di tahun 2029 berada pada angk 0%, serta menurunkan kemiskinan yang masih berada hampir 12% menjadi di bawah 10%.

Kedua adalah ketahanan pangan termasuk di dalamnya adalah seluruh aktivitas program guna meningkatkan kontribusi ekonomi di sektor pertanian agro, terakhir ia menyebut akan menjadikan NTB sebagai tujuan wisata berkelas dan mendunia.

“ Provinsi NTB dan juga masyarakatnya insyaallah mereka punya pemikiran yang sama untuk NTB. Ke depan semangat kolaboratif memberi ruang kepada semua pihak untuk terlibat di dalam upaya membangun NTB" ungkap miq Iqbal.

Poin selanjutnya yang dibahas adalah digitalisasi, Miq Iqbal memiliki pandangan tersendiri, ia menyebut bahwa transformasi digital tidak hanya sekedar banyaknya aplikasi melainkan lebih kepada pemanfaatanya dimana ia menyebut aplikasi dibuat untuk memepercepat pelayanan publik dengan berbasis data. 

“Transformasi digital tidak hanya aplikasi. Kita lihat dari seberapa cepat pelayanan publik serta dibarengi dengan kolaboratif action”. jelasnya.

Selanjutnya, gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal itu mengajak seluruh peserta yang hadir terutama kepala OPD untuk memanfaatkan moment kehadiran BKSAP DPR RI, karena menurutnya banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan termasuk isu Open Goverment Partnership.

“ ini venue yang bagus buat kita mencari mitra kerjasama di level nasional/ internasional termasuk mendatangkan global Van dan lebih dari itu yang penting adalah mencari best practice”. tegas Miq Iqbal. 

Sementara itu, wakil ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlullah mengungkapkan kehadiran dirinya dan rombongan dalam rangka mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah terkait OGP, khususnya Provinsi NTB yang telah aktif dalam OGP global sejak tahun 2020.

Selanjutnya Ia juga mengutarakan beberapa tujuan lainnya seperti perumusan rencana aksi utama dalam kerangka perumusan peran OGP, mengkaji potensi peluang kolaborasi dan upaya sinergi dan integrasi, menggali dan memperkuat advokasi peran-peran dan ruang kebijakan di level parlemen yang dapat menjadi prioritas penguatan rezim keterbukaan dan pendukung area kebijakan OGP dalam kerangka dukungan untuk Rad NTB serta mendalami agenda-agenda keterbukaan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama di NTB kelima memperkuat skema kemitraan DPR dan masyarakat sipil di daerah NTB .

“Kami mengharapkan dapat bertukar saran berbagi pengalaman dan memberikan sumbang saran berdasarkan implementasi OGP baik di level nasional dan daerah khususnya di NTB secara lebih detail”. jelasnya. 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir anggota BKSAP lainnya yakni Himmatul Aliya anghota komisi 10 DPR RI fraksi partai Gerindra, Habib Abu bakar Al Habsyi fraksi PKS, serta Robert Jopie Kardinal fraksi partai Golkar. (Rb)

Mataram,Amarmedia.co.id – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Mataram yang terdampak banjir akibat hujan deras pada 6 Juli 2025.

Selama dua hari berturut-turut, PKK NTB telah mendistribusikan ratusan porsi makanan siap saji untuk meringankan beban para korban.

Hari Pertama Penyaluran Bantuan

Pada hari pertama, 6 Juli 2025, PKK NTB berhasil menyalurkan 200 porsi makanan siap saji. Bantuan ini langsung diterima oleh Ketua TP PKK Kota Mataram di posko korban banjir. Penyerahan bantuan dilakukan terpusat melalui posko agar distribusinya dapat dikoordinasikan secara merata oleh PKK Kota Mataram.

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudari kita yang terdampak. Mari bersama-sama menunjukkan kepedulian kita dengan saling membantu dan bergotong royong dalam menghadapi cobaan ini. 

*Hari Kedua: Kolaborasi dan Komitmen Berkelanjutan*

Memasuki hari kedua, 7 Juli 2025, PKK Provinsi NTB melanjutkan upayanya dengan menyerahkan 200 bungkus nasi tambahan ke Posko PKK Kota Mataram yang berlokasi di Pendopo Wali Kota Mataram. Kegiatan pada hari kedua ini melibatkan kolaborasi erat antara Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 PKK Provinsi NTB, menunjukkan sinergi yang kuat dalam membantu sesama.

Bantuan dari PKK Provinsi ini kembali diterima langsung oleh Ketua TP PKK Kota Mataram di posko, memastikan pembagian merata melalui koordinasi PKK Kota Mataram.

Dengan total 400 bungkus nasi yang telah disalurkan selama dua hari, PKK Provinsi NTB berkomitmen untuk terus memberikan dukungan. Bantuan lainnya akan segera menyusul sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan terhadap masyarakat terdampak.

Mari kita terus bersatu dan mendukung upaya-upaya kemanusiaan ini. Setiap uluran tangan sangat berarti untuk meringankan beban saudara-saudari kita di Kota Mataram. 

PKK Provinsi NTB akan terus memantau situasi dan berupaya memberikan bantuan yang relevan bagi para korban banjir di Kota Mataram.(AM/diskominfotikntb)

Medan, Para santri jadi sasaran empuk dalam menerima paham intoleransi dan radikalisme. Sebab, para santri yang umumnya masih berusia remaja menjelang dewasa adalah masa pencarian jati diri yang membutuhkan sosok yang mereka anggap pahlawan untuk diadopsi, mereka juga butuh pemahaman dan ideologi yang cocok menurut mereka. 

"Adik-adik kita para santri ini umumnya masih berusia remaja menjelang dewasa yang sedang memasuki fase pencarian jati diri. Jadi mereka ini masih kosong, dan polos. Jadi, mereka ini menjadi sasaran empuk bagi penyebar paham radikal dan terorisme,"jelas Ustaz Rony Syamsuri Lubis (eks Narapida Terorisme/Napiter) usai menyampaikan paparan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mencegah Penyebaran Paham Radikal Dan Intoleransi ke para Santri Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Sabtu (5/7). 

Hadir dalam kesempatan itu, mewakili Pimpnan Pondok Pesantren Raudlatul Hanasah Medan, Ustaz Rudiansyah. 

Lebih jauh disampaikan Ustaz Rony, ada beberapa variabel potensi yang bisa memecah belah bangsa Indonesia antara lain, ketimpangan sosial ekonomi, minimnya pendidikan kebangsaan, eksklusivisme beragama, kekecewaan terhadap pemerintah dan ketidakadilan. "Narasi keadilan sering digunakan orang untuk berbuat anarkis. Ketidak adilan membuka peluang paham radikalisme,"jelasnya. 

Ustadz Syamsuri sebagai mantan teroris sekaligus ketua X TERNAL (Ex Terorist Intern Alliance), untuk wilayah Sumut ini, mengingat kembali saat proses penangkapan dirinya oleh aparat kepolisian. "Penangkapan saya sebagai teroris membawa saya ke jalan kesadaran bahwa ada negara-negara lain dengan keserakahan ingin mengacaukan Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menggoda banyak negara. Bagaimana caranya menguasai Indonesia tanpa harus menciptakan peperangan dengan cara proxy war supaya Indonesia tidak aman, salah satunya menanamkan idelogi terorisme, radikalisasi dan intoleransi, "jelasnya. 

Dikatakan, Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi solusi ampuh menghempang paham radikalisme dan terorisme. Karena nilai yang terkandung dalam Pancasila telah mencakup semuanya seperti misalnya, spiritualitas dan toleransi beragama dalam sila pertama, norma adab, kesantunan dan anti kekerasan yang terkandung di sila kedua. Nasionalisme yang inklusif terkandung dalam sila ketiga, demokrasi dan musyawarah di sila ke empat serta, pemerataan kesejahteraan yang terkandung pada sila kelima.

Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Roni Syamsuri juga menyampaikan dukungan dari masyarakat Kota Medan khususnya generasi Muda untuk berkontribusi dalam pencegahan paham Radikal dan Intoleransi. (Tim)

Balikpapan,Amarmedia.co.id – Kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif Kabupaten Sumbawa tampil memukau di panggung nasional. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Jarot, S.E. hadir di Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang dirangkaikan dengan Dekranas Expo 2025. Acara megah ini berlangsung di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur.

Bersama Tim Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria membawa semangat promosi dan pelestarian budaya lokal Tau Samawa ke hadapan publik nasional. Acara dibuka resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Ananda Gibran, istri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, M.Si, jajaran pengurus pusat Dekranas, serta para Ketua Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, menciptakan suasana meriah yang penuh inspirasi.

Nuansa Budaya Penuhi BSCC: Sumbawa Tampil Percaya Diri

Balikpapan Sport and Convention Center tampak semarak dengan kehadiran lebih dari 170 stan pameran dari Dekranasda seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan ditampilkan, mulai dari wastra tradisional, kriya berbasis bahan lokal, kerajinan modern bernilai tinggi, hingga inovasi desain yang memadukan kekayaan budaya dan tuntutan pasar masa kini.

Dekranasda Kabupaten Sumbawa tidak kalah saing. Mereka tampil percaya diri dengan membawa sejumlah produk wastra khas Sumbawa dan kriya lokal unggulan, yang secara otentik merepresentasikan kearifan lokal serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Desain dan motif tenun Sumbawa yang khas, dikombinasikan dengan produk-produk kerajinan lokal berhasil menarik perhatian pengunjung expo.

Sebelum bertolak ke Balikpapan, Hj. Ida Fitria telah memimpin rapat intensif untuk mempersiapkan keikutsertaan ini. Ia menekankan pentingnya menghadirkan karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga mengandung nilai budaya, filosofi, dan narasi yang kuat di baliknya.

Dalam keterangannya di sela-sela acara, Hj. Ida Fitria menyampaikan bahwa keikutsertaan ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan Dekranasda Sumbawa dalam menapaki level nasional.

"Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti HUT Dekranas di tingkat nasional, dan tentu akan menjadi bekal berharga untuk pembelajaran ke depan. Saya ingin membawa Dekranasda Sumbawa menjadi lebih progresif, terbuka terhadap inovasi, dan terus berkembang," ujarnya. "Kita juga akan belajar dari praktik-praktik terbaik daerah lain yang sudah lebih dulu berhasil, agar kerajinan lokal Sumbawa bisa bersaing dan tampil membanggakan di panggung nasional maupun internasional,” tegas Hj. Ida Fitria, menunjukkan visi jangka panjangnya.

Partisipasi Dekranasda Sumbawa dalam kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi untuk memperluas jejaring kemitraan, membuka peluang pasar, serta memperkuat citra Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang kaya budaya dan produktif dalam sektor ekonomi kreatif. (AM)

Jakarta, Amarmedia.co.id– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, H.Fahri Hamzah kemarin Selasa (8/7) di kantornya menerima kunjungan penting dari perwakilan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). Rombongan yang terdiri dari pimpinan dan peneliti organisasi internasional yang bermarkas di Paris ini datang ke Indonesia untuk mempersiapkan serangkaian kegiatan penelitian dan pendalaman isu perumahan, permukiman, serta pembangunan perkotaan.

Menurut Fahri Hamzah, rangkaian kegiatan ini akan meliputi seminar, diskusi, dan perumusan kebijakan yang akan berlangsung hingga Januari tahun depan. Kunjungan ini menjadi krusial mengingat Indonesia sedang dalam proses antrean untuk menjadi anggota OECD, yang jika terealisasi, akan menjadikan Indonesia negara ketiga di Asia yang bergabung setelah Jepang dan Korea Selatan.

Komitmen Indonesia dalam Pergaulan Global yang Adil

Wamen Fahri Hamzah menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. "Ini menegaskan dan sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia tidak mau menjadi bangsa yang eksklusif dan menutup diri dari pergaulan global," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum global seperti keanggotaan dalam BRICS juga bukan semata-mata demi kepentingan politik. "Semua itu tidak dalam rangka kepentingan politik semata, tetapi ingin menata pergaulan global yang lebih adil sebagaimana mandat dan tugas tujuan kita bernegara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial!" pungkas Fahri Hamzah.

Kerja sama dengan OECD ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan perumahan dan perkotaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang aktif berkontribusi pada tata pergaulan dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedi.co.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa turut menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah banjir yang melanda Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat pada Minggu (6/7).

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus kepada seluruh masyarakat terdampak di Mataram. "Kami di KONI Sumbawa sangat prihatin dan turut merasakan kesedihan atas musibah banjir yang terjadi di Mataram Semoga saudara-saudara kita yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Abdul Rafiq.

Ia berharap penanganan pascabanjir dapat berjalan lancar dan seluruh aktivitas masyarakat dapat segera pulih. "Semoga kondisi segera membaik dan masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal," tambahnya.

KONI Sumbawa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang sedang berlangsung di wilayah NTB.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id  – Wilayah Dompu  diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 4,8 pada Senin, 7 Juli 2025, pukul 06.38.04 WITA. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), episenter gempa terletak di darat, 11 km barat Dompu, NTB, pada koordinat 8,61° LS; 118,40° BT, dengan kedalaman 114 km.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Sumawan, ST, MM, menjelaskan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa menengah (intra-slab earthquake), yang diakibatkan oleh aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan sesar turun dengan kombinasi mendatar (left lateral strike slip fault).

Dampak guncangan gempa dirasakan di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa dengan intensitas III MMI. Artinya, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, seakan-akan ada truk berlalu.

Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan signifikan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga telah melakukan pemodelan tsunami dan memastikan bahwa gempa ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI

Tidak Ada Gempa Susulan dan Rekomendasi BMKG

Hingga Senin, 7 Juli 2025, pukul 06.59 WITA, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)

Meskipun demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG merekomendasikan agar masyarakat menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Penting juga untuk memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa atau tidak ada kerusakan yang membahayakan stabilitas sebelum kembali ke dalam rumah.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi yang bersumber dari kanal komunikasi terverifikasi BMKG, seperti Instagram/Twitter (@infoBMKG), situs web (www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui aplikasi seluler (WRS-BMKG atau InfoBMKG).(AM)

Mataram, Amarmedia.co.id (6 Juli 2025) – Hujan deras disertai kilat/petir dan angin kencang melanda wilayah Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025, mulai pukul 16.00 WITA. Kondisi cuaca ekstrem ini menyebabkan banjir di sejumlah permukiman warga, genangan air di ruas jalan utama, tembok roboh, dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB telah mengeluarkan laporan kejadian dan mengerahkan tim untuk penanganan di lokasi.

Menurut laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB BPBD Provinsi NTB, area terdampak banjir di Kota Mataram meliputi Kecamatan Sandubaya, Mataram, dan Cakranegara, dengan desa/kelurahan seperti Swete, Bertais, Kekalik Gerisak, Pagutan Permai, Majeluk, dan Gomong yang masih dalam proses pendataan.

Kronologi dan Dampak Awal

Hujan yang mengguyur Kota Mataram dan sekitarnya selama beberapa jam memicu peningkatan debit air sungai, yang kemudian meluap dan merendam rumah warga. Beberapa dampak awal yang teridentifikasi antara lain:

• Banjir setinggi lutut orang dewasa di Perumahan Taman Mandalika, Karang Keciang, dan Getap, Kota Mataram.
• Tembok keliling TPST Sandubaya roboh ke arah jalan raya.
• Pohon tumbang di Dasan Agung depan Kantor Inspektorat.
• Satu unit mobil terseret banjir.

Meskipun data korban terdampak, meninggal dunia, luka-luka, hilang, mengungsi, serta kerusakan perumahan dan fasilitas publik lainnya masih dalam proses pendataan, tim gabungan telah bergerak cepat.

Respons Cepat Tim Penanganan Bencana

Segera setelah kejadian, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi NTB, bersama BPBD Kota Mataram, TNI/Polri, Basarnas, relawan, aparatur kecamatan/kelurahan, dan masyarakat setempat, langsung turun ke lokasi. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi:

• Melakukan koordinasi intensif dengan BPBD Kota Mataram dan stakeholder terkait.
• Melakukan pelaporan dan penyebaran informasi secara cepat.
• Melaksanakan asesmen dampak bencana dan penanganan langsung di lokasi kejadian.
• Melakukan evakuasi warga yang terjebak.
• Memberikan himbauan potensi bencana pada masa peralihan musim.

Kebutuhan mendesak yang diidentifikasi di lapangan antara lain evakuasi warga yang terjebak, makanan siap saji, air mineral, terpal, dan penerangan. Saat ini, air masih menggenangi permukiman di wilayah terdampak.

Himbauan Kesiapsiagaan dari BPBD NTB

BPBD Provinsi NTB menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan tidak membuang sampah pada saluran air. Masyarakat juga diminta untuk membersihkan drainase guna mengantisipasi luapan air saat hujan terjadi. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi hujan dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba juga sangat ditekankan.

Laporan Sementara Titik Lokasi Banjir

1. Lingkungan Sweta Timur.Kel.Mayura kotaMataram(Belakang transmart)
2. BTN RIVERSIDE depan viharaa valokotesvara lingk.Mayura kota Mataram
3. Lingkungan Gedur Kel.Abian tubuh baru
4. BTN swetakel.Mandalika jalan.Edelwais II
5. Belakang Viharaa vlokitesvara SWETA. kel.Bertais.
6. Lingk.Pengempel indah kel.Bertais
7. LINGK.Kebonduren kel.Sayang sayang kota Mataram.
8. KekalikGerisak Gomong (Jalan Majapahit, Belakang Rumah Sakit Unram)

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1., menyampaikan laporan ini sebagai informasi penting kepada Kepala BNPB RI, Gubernur NTB, dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku ex-officio, menegaskan komitmen penanganan bencana yang responsif. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id– Wilayah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilanda cuaca ekstrem pada Minggu sore. Hujan lebat disertai petir dan angin kencang sejak pukul 16.50 WITA menyebabkan banjir di sejumlah permukiman, genangan di ruas jalan utama, tembok roboh, dan pohon tumbang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi ini.

Dampak sementara yang dilaporkan mencakup banjir setinggi lutut orang dewasa di Perumahan Taman Mandalika, Karang Keciang, dan Getap di Kota Mataram. Selain itu, sebuah mobil terseret arus banjir di Kecamatan Cakranegara, pohon tumbang di Jalan Langko, tembok TPST Sandubaya roboh, dan beberapa ruas jalan utama tergenang. Banjir juga melanda Kecamatan Narmada di Lombok Barat.

Awan Cumulonimbus dan Gelombang Atmosfer Picu Cuaca Ekstrem

Forecaster on Duty Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid menjelaskan bahwa hujan intensitas sedang hingga lebat terpantau berlangsung sejak pukul 12.00 WITA hingga 17.20 WITA, dipicu oleh adanya awan Cumulonimbus.

Analisis cuaca sementara BMKG menunjukkan beberapa faktor penyebab:

1. Aktifnya gelombang atmosfer (Low frequency) di wilayah NTB.
2. Kelembapan udara cenderung basah dari lapisan 850 mb hingga 700 mb dengan nilai 70-90%.
3. Nilai reflektivitas lebih dari 30 dbz pada Citra Radar tanggal 6 Juli 2025 di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Peringatan Dini Disampaikan Berulang, Tanggap Darurat Dilakukan

BMKG melalui Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem sebanyak tiga kali pada 6 Juli 2025 (pukul 11.40-14.00 WITA, 13.50-16.30 WITA, dan 16.30-19.30 WITA). Peringatan ini telah disebarluaskan melalui berbagai platform, termasuk grup WhatsApp Info Cuaca NTB, Media dan BMKG NTB, Forum PRB NTB, PUSDALOPS NTB, PusdalOps BPBD Media NTB, dan Grup PL Mitigasi Bencana.

Informasi peringatan dini juga telah diteruskan oleh BPBD dan Pusdalops kepada grup terkait lainnya. Pihak-pihak terkait dilaporkan sudah menangani kejadian tersebut di lapangan.

BMKG Imbau Masyarakat Tetap Waspada

BMKG mengimbau seluruh stakeholder dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. Kewaspadaan tinggi sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H.MSi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi gemilang yang diukir oleh atlet bulutangkis muda asal Sumbawa, Syaki Ramadhan Fatwa, dalam ajang bergengsi Piala Kapolri 2025 . Turnamen yang diselenggarakan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk kelompok umur U-15, U-17, dan U-19 ini berlangsung meriah di Jakarta dari tanggal 1 hingga 6 Juli 2025, bertempat di GOR UNJ Rawamangun dan Gelanggang Remaja Pulogadung.

"Kami sangat bangga dan mengapresiasi perjuangan Syaki Ramadhan Fatwa di Piala Kapolri 2025, Meskipun berkompetisi di level nasional dengan atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia, Syaki mampu menunjukkan performa luar biasa dan mengharumkan nama Sumbawa." ujar Abdul Rafiq.

Kemudian lanjutnya hasil gemilang ini tentunya tak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh PBSI Kabupaten Sumbawa, pelatih dan club.

Perjalanan Gemilang Syaki  di Lapangan Jakarta

Berpasangan dengan Jose Marcello Lippi di nomor ganda putra, Syaki Ramadan Fatwa menorehkan catatan impresif sejak awal pertandingan.

Babak 32 Besar (2 Juli 2025): Syaki dan Jose tampil perkasa, mengalahkan pasangan Hazel Rizki Prasetyo dan Muhammad Khosda Alfagan dalam tiga set langsung dengan skor meyakinkan 17-21 (set pertama kalah) dan 21-18 dan 21 - 15 (set kedua dan Ketiga menang).

Babak 16 Besar:Momentum kemenangan terus berlanjut. Mereka berhasil menundukkan Fadlan Khairul Azzam dan Muh Resa S.  dalam pertandingan ketat tiga set, dengan skor akhir 21-18, 20-22, 22-20.

Perempat Final:Performa Syaki dan Jose semakin matang. Mereka melibas pasangan Alvindo dan Arkan Rizki Rohman dua set langsung dengan skor 21-14, 26-24, memastikan tempat di babak semifinal.

Perjalanan Syaki dan Jose harus terhenti di babak semifinal setelah menghadapi pasangan tangguh Ghiyar Nadhif Jentonio dan Miracle Vachristo. Dalam pertandingan tiga set yang sengit, Shakira dan Josh berhasil merebut satu set dengan skor 21-19, namun dua set lainnya dimenangkan oleh lawan dengan skor 17-21 dan 10-21

Kebanggaan Sumbawa dan Inspirasi Masa Depan

Abdul Rafiq menambahkan bahwa prestasi Syaki ini menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Sumbawa lainnya. "Perjalanan Syaki dari Samawa Badminton Club hingga diterima di klub Tangkas Jakarta—tempat bernaungnya atlet nasional Jonatan Christie—dengan setengah beasiswa, menunjukkan bahwa talenta dari daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi," tegasnya.

"Pencapaian ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan dukungan dari berbagai pihak diantaranya PBSI Kabupaten Sumbawa dan seluruh pelatih, club dan juga orang tua. Kami berharap Shakira terus berlatih dan berkembang, serta menjadi motivasi bagi atlet-atlet bulutangkis Sumbawa lainnya untuk mengikuti jejaknya. KONI Sumbawa akan terus berkomitmen untuk mendukung pembinaan atlet-atlet berbakat agar dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di kancah nasional maupun internasional," pungkas Abdul Rafiq. (am)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa bersama Pemerintahan Daerah memperingati Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025 dengan upacara khidmat di halaman kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (1/7). Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sumbawa, AKBP Agus Nyoman Gede Junaedi, S.H., S.I.K., M.A.P., yang menegaskan kembali komitmen Polres Sumbawa dalam memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat.

Upacara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr.Budi Prasetyo S.Sos.MAP., jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, serta segenap anggota Polres Sumbawa dan Dandim 1607 Sumbawa 

Dalam amanatnya, Kapolres Sumbawa AKBP Agus Nyoman Gede Junaedi menekankan peran Polri sebagai lembaga negara yang memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Beliau menyatakan bahwa Polres Sumbawa akan terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan integritas seluruh jajaran.

Dukungan Polri untuk Program Pemerintah dan Ketahanan Pangan

Lebih lanjut, Kapolres Sumbawa menyampaikan kesiapan Polri dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah melalui program Asta Cita Polri. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai inisiatif nyata.

Salah satunya adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri (SPPG Polri) sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makanan Bergizi. Selain itu, sejak tahun 2024, Polri juga telah melakukan perekrutan bintara dengan kompetensi khusus di bidang pertanian. Langkah inovatif ini bertujuan untuk turut serta mewujudkan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

Harapan untuk Sinergi dan Pengabdian Berkelanjutan

Di akhir amanatnya, Kapolres berharap agar seluruh anggota Polres Sumbawa dapat terus bekerja keras dan memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan seluruh pihak dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Diakhir upacara Kapolres Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa, Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda melakukan pemeriksaan pasukan secara keseluruhannya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi momentum bagi Polres Sumbawa untuk memperkuat dedikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id— Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) semakin gencar mengawal aspirasi pemekaran wilayah. Dalam sebuah dialog terbuka yang baru-baru ini diselenggarakan, KP4S bersama Dewan Pembina KP3S, H. Badrul Munir, mantan Wakil Gubernur NTB, membahas serangkaian agenda strategis demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Hadir Ketua Umum KP4S Alwan Hidayat, Ketua harian M. Taufan, Bendum Junaidi, Wakil Sekretaris Gulung Rahzen  dan Jayadi  sebagai Humas serta pengurus lainnya.

Disampaikan oleh Ketua Umum KP4S Alwan Hidayat bahwa salah satu agenda penting yang dibahas adalah rencana kunjungan ke Pesantren Dea Malela pada awal Juli 2025 untuk bertemu langsung dengan tokoh nasional Prof. Dr. Din Syamsuddin Pertemuan ini diharapkan dapat merajut dukungan moral dan spiritual dari tokoh bangsa yang memahami urgensi pemekaran sebagai solusi pemerataan pembangunan dan keadilan.

Tak berhenti di situ, KP4S juga tengah mempersiapkan pertemuan besar dengan 99 tokoh masyarakat Pulau Sumbawa yang dijadwalkan dalam waktu dekat. "Pertemuan ini akan menjadi langkah awal menuju Kongres Rakyat Pulau Sumbawa, sebuah momentum akbar yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2025" jelas Alwan

Ditambah Ketua Harian TlM Topan bahwa dalam Kongres Rakyat tersebut, akan dibacakan Piagam PPS, sebuah deklarasi bersama yang menegaskan tekad kolektif rakyat Pulau Sumbawa untuk memperjuangkan pembentukan provinsi sendiri. Deklarasi ini bertujuan untuk mencapai pemerataan, keadilan, dan kedaulatan pembangunan di wilayah tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar wacana elit, tapi benar-benar lahir dari aspirasi akar rumput. Itulah mengapa KP4S terus membuka ruang partisipasi rakyat,” ujar Topan KP4S dalam dialog tersebut.

KP4S menyatakan bahwa gerakan ini akan terus mengedepankan prinsip demokrasi, musyawarah, serta melibatkan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, akademisi, dan tokoh agama.

Ditempat yang sama Bendahara KP4S Junaidi menegasi bahwa dengan semangat gotong royong dan keyakinan yang tak tergoyahkan, KP4S menegaskan bahwa PPS adalah harga mati. "Rakyat Pulau Sumbawa telah cukup sabar menunggu, dan kini saatnya bergerak bersama menjadikan Agustus 2025 sebagai tonggak sejarah baru dalam peta ketatanegaraan Indonesia"pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), Ardi Suzami, mengunjungi kediaman almarhum H. Mahdar Halapuddin Abdullah di Dusun Lamenta Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada Senin, 23/6/2025.

Kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan sertifikat haji beserta dokumen resmi milik almarhum kepada pihak keluarga. Almarhum H. Mahdar Halapuddin Abdullah merupakan salah satu jamaah haji Kabupaten Sumbawa yang wafat saat menjalankan ibadah haji tahun 2025. Beliau meninggal dunia akibat abses hati sekitar 40 menit sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat di tanah air pada 21 Juni 2025.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kemenag menyampaikan duka mendalam atas musibah yang dialami keluarga almarhum. “Kami mewakili seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan,” ucapnya.

Penyerahan sertifikat dan dokumen haji dilakukan secara simbolis kepada ahli waris, sebagai bentuk penghormatan atas ibadah yang telah ditunaikan almarhum hingga akhir hayat. (AM)

Sleman,Amarmedia.co.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan kunjungan studi komparasi ke KONI Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini Senin 23 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pola pembinaan olahraga yang telah mengantarkan Sleman meraih predikat juara umum secara konsisten, termasuk tiga kali berturut-turut pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY.

Rombongan dari KONI Sumbawa, yang dipimpin oleh Ketua Umum Abdul Rafiq, S.H., M.Si., disambut hangat oleh jajaran pimpinan KONI Sleman, antara lain Ketua Umum KONI Kabupaten Sleman dr. H. Joko Hastaryo, M.Kes., Wakil Ketua III H. Suyono, Wakil Ketua II Prof. Dr Endang Rini Sukamti, MS.,Sekretaris Umum  Bandi, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Dr. H Fauzi M.S, Wakil Sekretaris Umum Diana Noor H, Ketua Bidang Diktar, Dr. Agus Siswono, Bidang Kerja Sama Sugeng Mulyono, dan Bendahara Umum H Suwarno S.Sos.Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Sleman.

Hadir Asisten I Setda Drs. Irawan Subekti, Sekum KONI H Yudi Patria Negara ST MT, Wakil Ketua KONI Muhammad Yamin SE.M.Si, Pengurus KONI Sumbawa Aulia Asman, Herlan Suarta, dan Abdul Maruf Rahmat

Ketua KONI Sleman menyambut baik kedatangan rombongan Sumbawa. "Kami sangat senang menerima rombongan Sumbawa. KONI Sleman saat ini memiliki 50 cabang olahraga (cabor) dan POPDA DIY diselenggarakan dua tahun sekali," ungkapnya.

Abdul Rafiq, Ketua Umum KONI Sumbawa, menyampaikan tujuan kunjungannya. "Kami melakukan studi komparasi karena daerah kami ingin belajar dan berdiskusi mengenai pola pembinaan KONI Kabupaten Sleman, khususnya bagaimana bisa mempertahankan prestasi juara umum. Kami berencana untuk berpartisipasi di PORPROV dan PON," jelas Rafiq. Ia berharap, hasil pertemuan ini dapat membawa manfaat besar bagi peningkatan prestasi atlet Sumbawa.

Strategi Sleman Mempertahankan Juara Umum: Fokus pada Pembinaan Berjenjang dan Ilmiah

Dalam paparannya, Kepala Bidang Binpres KONI Sleman, Dr. Fauzi, menguraikan komponen utama untuk mencapai prestasi puncak. Menurutnya, ada enam poin kunci. Pertama  Kualitas SDM. "Meliputi pelatih dan atlet yang berlevel nasional dan internasional, serta dukungan dari Pengkab, Pengda, organisasi klub, dan lainnya" ujarnya.

Kemudian Sarana dan Prasarana. Ketersediaan tempat latihan yang memadai, bahan habis pakai, dan inventarisasi peralatan.

Hal ketiga,  Bakat Atlet dan Motivasi. Mengidentifikasi dan mengembangkan bakat alami atlet serta menjaga motivasi mereka.

Keempat lanjutnya, Kompetisi.  Mendorong partisipasi dalam berbagai tingkat kompetisi, dari kabupaten hingga provinsi. Contohnya, pada cabang voli, kompetisi U-10 dan U-11 diadakan setiap minggu latihan.

Kemudian Pendekatan Ilmiah dengan menerapkan aspek gizi atlet, model latihan yang terukur, serta pengukuran, penilaian, dan evaluasi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, latihan voli idealnya 18 kali per minggu untuk persiapan PON, dan 5-10 kali untuk pertandingan biasa.Dan keenam uraianya Kebutuhan Dana yang Cukup: Anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh program pembinaan.

Dr. H. Fauzi juga memaparkan tahapan persiapan PORDA/Porda yang ketat di Sleman yaitu pertama. Seleksi Atlet wajib di masing-masing cabor. Kemudian Penentuan Atlet Tahap Pertama (sekitar 1,5 kali jumlah atlet pada entry by number) untuk PORDA, sesuai peraturan KONI DIY.

Selanjutnya Pembinaan Tahap Pertama selama enam bulan (Juli-Desember 2024), dengan monitoring latihan minimal dua kali. Berikutmya Penentuan Entry by Name sesuai atlet yang lolos entry by number (satu nomor diikuti empat atlet).

Hal kelima adalah Pembinaan Tahap Kedua selama empat bulan (Januari-April 2025) dilanjutkan Pembinaan Tahap Ketiga selama empat bulan (Mei-September 2025), yang menjadi fase evaluasi untuk menentukan atlet terbaik. dan Pembinaan Tahap Akhir mulai tanggal 9-18 September 2025.

"Ini adalah yang kami sarankan supaya KONI bisa berjaya," kata Dr. Fauzi, yang juga merupakan Dekan Fakultas Olahraga UNJ dan pakar olahraga dari KONI Sleman. Ia menambahkan bahwa prestasi atlet harus setingkat nasional karena mengarah ke PON, dengan peningkatan skill dan fisik yang harus di atas level provinsi atau nasional. Hal ini terbukti dari kontribusi medali tertinggi Sleman pada tahun 2024.

Wakil Ketua III KONI Sleman, H. Suyono, juga memberikan masukan terkait aspek anggaran. Ia menyarankan agar KONI Sumbawa mengajukan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) kepada pemerintah kabupaten. Prioritas alokasi anggaran adalah minimal 20 persen untuk dana operasional, sisanya untuk pembinaan prestasi, 5 persen untuk bantuan atlet, dan pembinaan organisasi.

"Anggaran berbasis kinerja sangat penting," tegasnya, seraya mengingatkan tentang Perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial. Untuk pencairan dana lanjutan, minimal 75 persen dari dana sebelumnya harus sudah dipertanggungjawabkan. "Intinya lancar dan aman," imbuh H. Suyono, seraya menambahkan bahwa Inspektorat juga akan melakukan audit.

Ia juga menjelaskan jadwal umum: tahun genap adalah tahun pembinaan, sedangkan tahun ganjil adalah tahun PORDA. Mengakhiri pertemuan, H. Suyono menyatakan ketertarikannya untuk melakukan kunjungan balasan ke Sumbawa di masa mendatang. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  — Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, melalui Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah, hari ini Senin 23 Juni 2025 menggelar Focus Group Discussion (FGD) Model Pendampingan Satuan Pendidikan yang Praktis dan Efektif. Kegiatan yang berlangsung di MAN 1 Sumbawa ini dihadiri oleh para pengawas madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Kabupaten Sumbawa.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal, S.Ag., M.M.Inov. Dalam sambutannya, DGH. Faisal secara khusus menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengawas madrasah dalam mengimplementasikan program Madrasah Digital Supervision (MAGIS). Selain itu, ia juga menyoroti urgensi penguatan kompetensi pengawas sesuai amanat PermenPAN-RB Nomor 21 Tahun 2024.

"Pengawas madrasah saat ini dituntut hadir sebagai sahabat kepala madrasah dan guru, bukan sekadar pengontrol, tetapi inspirator perubahan dan inovasi," tegas DGH. Faisal. Ia menambahkan, penguasaan teknologi digital, kemampuan supervisi berbasis data, serta kemitraan strategis dengan madrasah menjadi kunci utama dalam peran pengawas masa kini.

FGD ini turut dihadiri oleh Ketua Pokjawas Madrasah NTB, Dr. Abdul Hamid, S.Pd.I., M.Pd.I, Koordinator Pokjawas Madrasah Kabupaten Sumbawa, Hj. Mihibbi, M.Pd. didampingi Kasi Penmad Muklasuddin, S.H., Kasi PAI,H. Suryanto, S.Ag., dan Kepala Sekolah  MAN 1 Sumbawa Zul Hidayat, S.Pd.

Kegiatan FGD berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta, yang meliputi pengawas, kepala madrasah, guru, serta narasumber dan fasilitator. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta madrasah yang unggul, transparan, dan berdaya saing di era digital sejalan dengan visi pendidikan modern.

Mataram, Amarmedia.co.id – Kebanggaan menyelimuti Gerakan Pramuka Sumbawa setelah *H. Varian Bintoro S.Sos.MSi, Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Sumbawa, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwartir Daerah (Kwarda) NTB. Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian penting Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pelantikan pengurus Kwarda NTB serta Majelis Pembina Daerah (Mabida) NTB yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Juni 2025 di Hotel Lombok Garden Mataram.

Perwakilan dari Kwarcab Sumbawa turut aktif dalam Rakerda yang diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum (Orgakum), serta Ketua Dewan Kerja Cabang (DKC) dari seluruh Kwartir Cabang se-NTB. Agenda utama Rakerda berfokus pada pemantapan koordinasi antara Kwarda, Kwarcab, dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) demi terciptanya sinergitas Gerakan Pramuka yang lebih bermakna di seluruh NTB.

Dengan dilantiknya H. Varian Bintoro, diharapkan kontribusi Sumbawa dalam tata kelola keuangan Pramuka NTB akan semakin kuat. Ini juga menjadi penanda kepercayaan besar terhadap kepemimpinan dan kapabilitas H. Varian Bintoro dalam menjalankan tugas penting di tingkat provinsi.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), yang juga dilantik sebagai Wakil Ketua Mabida, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Pramuka dalam membina generasi muda. Ia berharap Gerakan Pramuka NTB, termasuk melalui peran aktif Kwarcab seperti Sumbawa, dapat memberikan kontribusi nyata yang relevan dengan perkembangan zaman. "Milikilah mimpi yang akan kalian raih bersama, tentunya melalui Pramuka mimpi itu bukan menjadi suatu hal yang mustahil dan teruslah berlatih agar mimpi menjadi nyata sehingga dapat membangun NTB dan NKRI yang kita banggakan bersama," ujar Umi Dinda.

Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, juga menggarisbawahi bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen dan tanggung jawab moral untuk membina generasi muda NTB. Apresiasi tinggi diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungan terhadap pengembangan Pramuka, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan SDM unggul.

Bagi Sumbawa, pelantikan H. Varian Bintoro di Kwarda NTB menjadi dorongan semangat. Ini menegaskan bahwa Gerakan Pramuka di Sumbawa, melalui gugus depan di sekolah dan Satuan Karya di berbagai instansi, memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembinaan generasi muda. "Diharapkan, momentum ini semakin memotivasi Kwartir Ranting di setiap kecamatan di Sumbawa untuk lebih aktif lagi dalam mewadahi kreasi, bakat, dan kemampuan anak-anak serta remaja Sumbawa. Sumbawa siap berkontribusi lebih besar untuk kemajuan Pramuka NTB dan pembentukan karakter generasi muda yang berdaya saing" tutup H Varian. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri, dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah serta mengucapkan selamat atas pelantikan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Fathul Gani dan Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Nursalim, Gerakan Pramuka NTB masa bhakti 2024-2029. Umi Dinda berharap Gerakan Pramuka NTB dapat memberikan kontribusi dari program-program yang bersentuhan langsung dengan aktifitas anak muda saat ini yang sesuai dengan perkembangan zaman, Minggu (22/06/2025).

Pramuka tentunya memiliki peran penting, terutama didalam membina generasi muda. "Milikilah mimpi yang akan kalian raih bersama, tentunya melalui pramuka mimpi itu bukan menjadi suatu hal yang mustahil dan teruslah berlatih agar mimpi menjadi nyata sehingga dapat membangun NTB dan NKRI yang kita banggakan bersama", ucap umi Dinda dalam sambutannya.

Umi Dinda turut mengajak gerakan pramuka NTB sebagai garda terdepan dalam membina kaum muda NTB, mendorong mereka menjadi insan yang cinta tanah air, menjunjung tinggi persatuan, peduli lingkungan serta siap menghadapi era digital dan globalisasi dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai pancasila dan kebudayaan bangsa.

"Saya memiliki harapan besar kepada kwarda gerakan pramuka NTB selaku yang mewadahi seluruh gerakan pramuka NTB, akan mampu menjawab tantangan pramuka yang semakin kompleks pada saat ini", tutup umi Dinda dalam sambutannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar menyampaikan dalam sambutannya, "Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi menandakan komitmen dan tanggung jawab moral seluruh pengurus dalam melanjutkan tugas besar membina generasi muda NTB melalui gerakan pramuka dalam membangun sumber daya manusia seutuhnya", tutur Bachtiar.

Kwartir Nasioanl memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Gerakan Pramuka, baik dalam bentuk dukungan anggaran, penyediaan fasilitas maupun pelibatan aktif dalam kegiatan pembinaan generasi muda sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul NTB yang beraya saing, berkarakter dan berintegritas.(AM)

Yogyakarta.Amarmedia.co.id.– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pendidikan Pelatih Olahraga (LP2O) Lankor Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi pelatih fisik dan penanganan cedera olahraga. Kesepakatan ini tercapai usai kunjungan rombongan KONI Kabupaten Sumbawa bersama perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Sumbawa dan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sumbawa ke kantor LP2O Langkor Yogyakarta pada Minggu, 22 Juni 2025.

Hadir Asisten I Setda Drs. Irawan Subekti, Sekum KONI H Yudi Patria Negara ST MT, Wakil Ketua KONI Muhammad Yamin SE.M.Si, Pengurus KONI Sumbawa Aulia Asman, Herlan Suarta, Abdul Maruf Rahmat dan Pengurus PB Perpani Reno Sagita Wibowo 

Kolaborasi ini bertujuan mulia untuk membekali para pelatih di Kabupaten Sumbawa dengan pendekatan keilmuan kepelatihan dasar serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang esensial dalam mencegah, menangani, dan memulihkan cedera olahraga yang sering terjadi di lapangan.

"Pelatih adalah garda terdepan dalam memastikan keselamatan atlet. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu melatih fisik, tapi juga siap menangani cedera dengan pendekatan yang tepat," ujar Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH M.Si, menegaskan pentingnya inisiatif ini.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan LP20 Yogyakarta merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang pembinaan olahraga daerah. "Kami berharap pelatihan ini menjadi awal dari pembinaan yang lebih aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada prestasi atlet bebas cedera," ungkapnya optimis.

Diklat ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan peserta yang berasal dari berbagai cabang olahraga yang aktif di Kabupaten Sumbawa. Setelah kunjungan ini, KONI Kabupaten Sumbawa akan segera berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kabupaten Sumbawa untuk mematangkan persiapan teknis pelaksanaan pelatihan. (AM)

Yogyakarta, Amarmedia.co.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa bersama Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) Kabupaten Sumbawa dan perwakilan Pemerintah Daerah Sumbawa melakukan studi komparasi ke PERPANI dan KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hari ini Minggu 22 Juni 2025 di Lapangan Kopertis V Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Sumbawa sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON).

Rombongan dari Sumbawa dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, S.H., M.Si., didampingi Ketua PERPANI Kabupaten Sumbawa Muhammad Yamin, S.E., M.Si., serta perwakilan Pemda Sumbawa yaitu Asisten I Setda Kabupaten Sumbawa Drs. Irawan Subekti dan Kabag Pembangunan H. Yudi Patria Negara, S.T., M.T., beserta Bendahara KONI Sumbawa Aulia Asman serta pengurus KONI lainnya Herlan Suarta dan Abdul Maruf Rahmat

Kedatangan rombongan Sumbawa disambut hangat oleh Sekretaris Umum PERPANI Provinsi Yogyakarta Wiji Hartono, S.Sos. dan Sekretaris Umum KONI Provinsi Yogyakarta Jojo Tirtono. Turut hadir pula Binpres PERPANI Yogyakarta Budi Widayanto, Wakil Ketua KONI Kota Yogyakarta Kusmarbono dan Syalut, serta Pengurus PB PERPANI Reno Sagita Wibowo.

Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, menyampaikan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk melihat langsung suasana pembinaan olahraga panahan, penataan lapangan, serta manajemen pertandingan di Yogyakarta, yang dikenal memiliki tradisi panahan kuat.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PERPANI Provinsi Yogyakarta, Wiji Hartono, menjelaskan bahwa saat ini atlet-atlet panahan DIY sedang dalam tahap pelatihan dan skoring (Pelatihan Cabang) sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar September mendatang.

"Para atlet ini berasal dari beberapa klub dengan perolehan skor terbaik. Dan yang terbaik skornya menjadi pertimbangan untuk dikirim pada kompetisi tingkat Provinsi dan Nasional," terang Wiji Hartono. Ia menambahkan bahwa lapangan panahan hari ini telah diatur sesuai kondisi lomba sesungguhnya, mengakomodasi berbagai nomor seperti Perpani Bow, Standard nasional, Recurve, Para Archery, dan Compound. Wiji juga menyebutkan bahwa lapangan yang awalnya untuk sepak bola ini kini dimanfaatkan untuk panahan,saat pertandingan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet, ketersediaan air bersih, tribun penonton, dan tenda untuk panitia serta kontingen.

Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Yogyakarta, Jojo Tirtono, menekankan pentingnya standar tinggi dalam seleksi atlet untuk ajang nasional. "Kami menekankan bahwa atlet yang berlaga di ajang nasional adalah yang skornya di atas standar nasional, mendekati sempurna, misalnya 670 atau 660 sebagai lapis kedua. Nanti akan diberikan biaya pendaftaran, jersey, dan transportasi. Jadi skoring ini wajib diikuti," jelas Jojo. Meskipun demikian, ia juga menggarisbawahi peran orang tua yang sangat penting untuk dilibatkan dalam perjalanan atlet.

Selama diskusi dengan jajaran Pengurus Pengprov Perpani Yogjakarta dan KONI Jogja juga terjalin hubungan yang baik sehingga akan ditindaklanjuti dengan detail terkait dengan pembinaan atlet dan peningkatan prestasi.

Ketua Perpani Sumbawa Muhammad Yamin menyebutkan bahwa sebelumnya kerjasama yang baik telah terjalin dengan pelatih dari Jogjakarta dan telah beberapa kali melatih para Atlet dan Pelatih di Sumbawa. " Saat yang bersamaan hari ini juga salah satu pelatih dari Jogjakarta kami undang untuk melatih atlet panahan di Sumbawa demi memacu kemampuan skil dan pengetahuan para Atlet sehingga lebih baik lagi" sebutnya.

Studi komparasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan praktik terbaik bagi KONI dan Pemda Sumbawa dalam menyelenggarakan PON mendatang, khususnya terkait persiapan venue panahan dan manajemen pembinaan atlet.

Deli Serdang,-Amarmedia.co.id. Polemik kepemimpinan di Dinas Pertanian Deli Serdang kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP) Martin Siregar , yang kebijakannya diduga telah  merusak program ketahanan pangan nasional di Kecamatan Batang Kuis.  Keputusan sewenang-wenang yang diambil MR telah menimbulkan kekacauan dan mengancam target swasembada pangan.

Luas lahan sawah di Kecamatan Batang Kuis mencapai 1293 hektar, potensi yang seharusnya mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan. Namun, kebijakan MR justru diduga menghambat potensi tersebut.  

Dua penyuluh pertanian, Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari, ditarik ke dinas. Satu penyuluh lainnya, Jumadil Akhir, dipindahkan ke kecamatan lain.  Yang lebih memprihatinkan, tiga posisi penyuluh di Batang Kuis yang kosong  tidak segera diisi.  

Akibatnya, beban kerja penyuluh yang tersisa menjadi sangat berat, bahkan satu penyuluh harus menangani 2-3 desa.  Efisiensi dan efektivitas program pun menjadi  terancam.

"Bagaimana program ketahanan pangan bisa tercapai jika kebijakan yang diambil seenaknya saja?"  ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. ( 17/06/2025) "Petani sangat membutuhkan penyuluh, tetapi mereka malah dikurangi.  Ini jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap program Presiden.  Jika terus berlanjut, saya ragu program ketahanan pangan nasional akan tercapai," ungkapnya .

,

Situasi di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis semakin memprihatinkan.  Bangunan besar yang dulunya ramai dengan petugas, kini hanya dihuni 5 orang personil.  Kondisi ini terjadi sejak Martin Siregar menjabat sebagai PLT Kabid Penyuluhan.  

Perombakan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah baku di Simluhtan juga menambah kekacauan.  Penyusunan monografi WKPP, program kerja, dan peta WKPP harus diulang,  menyita waktu dan anggaran negara.

"Pembuatan program kerja penyuluh dibiayai negara, dan waktu sudah ditentukan," ungkap seorang narasumber. "Kecamatan, kabupaten, propinsi sudah siap, tetapi karena perombakan WKPP ini, semua program dari desa hingga propinsi harus diperbaiki.  Waktu sudah habis, program rusak semua!  Ini jelas tindakan yang sangat merugikan."  Saat ini, hanya tersisa 4 penyuluh di BPP Batang Kuis, ditambah seorang koordinator yang bukan berasal dari latar belakang pertanian.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pencapaian swasembada pangan.  Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, diharapkan dapat bertindak tegas dan segera menyelesaikan permasalahan ini.  

Kepekaan dan ketanggapan yang ditunjukkan saat awal kepemimpinan diharapkan kembali muncul.  Pemimpin harus mampu membedakan antara urusan keluarga dan profesionalisme.  

Diduga adanya hubungan dekat antara  pihak-pihak tertentu dengan pembuat kebijakan menjadi penyebab utama  program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan terhambat.  Ketegasan Bupati sangat dibutuhkan untuk mencegah sabotase terhadap program ketahanan pangan nasional.

Saat PLT Kabid PSP dikonfirmasi awak media ini mengatakan " Deli Serdang sedang dalam kondisi krisis PPL , kita sudah meminta ke Kabupaten untuk penambahan personil PPL tetapi anggaran yang tidak memadai makanya tidak ada penambahan honorer , PPL senior juga sudah banyak yang pensiun," terang nya .

Hal ini cukup membuktikan bahwa program kerja yang diemban PLT Kabid PSP diduga kurang memahami atau diduga hanya syarat kepentingan .

Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan diminta bisa kembali seperti awal kepemimpinannya yang berani mengevaluasi ASN mulai dari Kadis , camat dan Kepala Desa , jika hanya dengan seorang PLT Kabid PSP diduga mempunyai hubungan kedekatan Bupati diduga tidak netral maka demi kemajuan dan kemakmuran rakyat dan masyarakat Deli Serdang perlu dipertanyakan kembali .

Sebagai Bupati Deli Serdang keprofesionalan dalam memimpin sedang dipertanyakan .

Kami cinta Deli Serdang kami sayang Bupati kami , jangan karena nila setitik rusak susu Sebelanga. (Tim)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Semangat dan keteladanan Dr. H. Lalu Mala Sjarifuddin, S.H., DESS., sang "Bapak Otonomi Daerah Indonesia" yang berasal dari Desa Jotang, Kecamatan Empang, Sumbawa, kembali membara dalam diskusi dan bedah buku "Dari Sumbawa Menggapai Puncak Eiffel."Acara yang dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., ini berlangsung di ruang rapat Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa pada Senin (16/6/2025).

Kegiatan ini menjadi magnet bagi beragam kalangan, dihadiri oleh Anggota DPR RI H. Johan Rosihan, S.T., Penulis Buku Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H, serta sejumlah tokoh pendidikan, tokoh agama, akademisi, budayawan, kepala sekolah, mahasiswa, pelajar, dan para pegiat literasi. Turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry, S.H., M.H., dan anggota DPRD lainnya seperti Adizul Syahabuddin, H. Andi Mappeleppui, serta Alen Tariadi.

Bupati H.Syarafuddin Jarot menyampaikan rasa bangganya terhadap Dr. Mala, menyebutnya sebagai "legenda intelektual dan kebangsaan yang telah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia." Menurut Bupati, kisah Dr. Mala adalah "cermin peradaban, dokumen sejarah, dan pemantik semangat untuk generasi muda Sumbawa."

Bupati menekankan bahwa kisah ini bukan sekadar cerita akademik, tetapi juga "menunjukkan semangat, ketekunan, dan kontribusi besar Dr. Mala kepada bangsa," nilai-nilai yang harus dikenalkan kepada generasi muda. "Oleh karena itu buku ini bisa menjadi bagian dari bahan literasi di sekolah-sekolah. Hal ini agar anak-anak Sumbawa tahu bahwa dari desa kecil di Jotang, bisa tumbuh seorang pemikir besar yang menggagas arah otonomi bangsa," tegasnya.

Desentralisasi yang Melampaui Zaman, Fondasi Perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa

Sebagai pembicara pertama, Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyampaikan bahwa Penulis buku, Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H., turut menyampaikan betapa disertasinya Dr. Mala berjudul "L’Administration Locale En Indonesie" (Pemerintahan Daerah di Indonesia), yang dipertahankan pada 14 Maret 1979, adalah gagasan yang sangat visioner. Di tengah era Orde Baru yang sentralistik, pemikiran Dr. Mala tentang desentralisasi dan otonomi daerah merupakan keberanian intelektual yang luar biasa.

Disertasi setebal 602 halaman itu merekomendasikan ruang ekspresi bagi daerah melalui desentralisasi dan otonomi agar pemerintah daerah dan DPRD dapat berkreasi serta berinovasi. Prof. Dr. Georges L. Lescuyer, salah satu penguji dari Prancis, bahkan mengakui bahwa "Pada saatnya, Pemerintah Indonesia akan sampai pada taraf yang dipikirkan Mala." Pemikiran visioner ini memiliki gaung kuat hingga kini, terutama dalam aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tandas haji Johan.

H. Johan Rosihan menambahkan bahwa integritas Dr. Mala terbukti dari kebiasaan mengembalikan sisa biaya perjalanan dinas dan menolak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. "Beliau lebih memilih naik sepeda atau berjalan kaki, bila beliau keluar untuk masalah pribadi," ujarnya, mengutip putra sulung Dr. Mala, Ratiza Sjarifuddin.

Kemampuan Dr. Mala sebagai polyglot yang menguasai 7 bahasa asing dan beberapa bahasa daerah juga sangat mendukung perjalanannya.

H. Johan Rosihan memberikan apresiasi tinggi kepada penulis, Nurdin Ranggabarani, atas riset mendalam hingga ke Paris untuk merekonstruksi jejak kehidupan Dr. Mala. Dukungan Yayasan Sumbawa Bangkit menjadikan buku ini nyata. Ke depan, Johan Rosihan berharap dapat mengumpulkan dan memamerkan karya-karya penulis asal Sumbawa pada tahun 2026, meyakini bahwa "dialek dalam sebuah buku akan abadi."

Buku ini direkomendasikan bagi para pemimpin daerah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang mencari inspirasi kegigihan dan integritas. Diharapkan buku ini menjadi pemicu semangat untuk meneladani prinsip-prinsip Dr. Mala, melahirkan "Mala Sjarifuddin" baru dari setiap generasi yang mampu membangun Sumbawa dan mengharumkan nama bangsa.

Dedikasi Dr. Mala terhadap pendidikan sangat monumental. Beliau mengabdi sebagai dosen tanpa honor, menginisiasi pendirian Fakultas Hukum Universitas Mataram dan APDN Mataram. Yang paling menyentuh adalah pendirian Asrama Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa (Wisma Samawa) dari sisa tanah pribadi untuk membantu pelajar kurang mampu. Namun, Johan Rosihan menyampaikan keprihatinan atas kondisi asrama yang kini tidak terawat, berharap dapat diperbaiki sebagai warisan yang harus dijaga.

Dalam kesempatan kedua Nurdin Ranggabarani menyoroti bahwa PPS kini menjadi perdebatan nasional mengenai letak ibu kotanya. Ia menekankan pentingnya perjuangan ini di tingkat pusat agar "Tau Samawa dengan sejarah hebatnya dapat berkiprah di masa depan," siapapun pemimpinnya asal berjiwa "Tau Samawa."

Kisah hidup Dr. Mala yang penuh perjuangan menjadi inspirasi tersendiri. Nurdin Ranggabarani menceritakan bagaimana Dr. Mala menempuh pendidikan dari serba kekurangan, mulai dari nebeng perahu dari Makassar ke Surabaya, hingga menumpang kereta barang dari Surabaya ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Indonesia bersama tokoh-tokoh hebat seperti Adnan Buyung Nasution pada tahun 1953. Perjalanan ke Paris pun ditempuh dengan perahu.

"Jangan dikatakan kuliah di Prancis penuh gelamor. Karena beliau belajar penuh kekurangan. Berangkat ke Paris dengan perahu," tegas Nurdin, menyoroti "mental tarung" Dr. Mala yang bisa dicontoh siapa saja. Bahkan, Dr. Mala disebut sudah menerapkan "real cost" sejak tahun 1972, jauh sebelum aturan itu diberlakukan bagi ASN saat ini, dengan selalu mengembalikan sisa biaya perjalanan dinas dan tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

"Tugas berat berikutnya adalah Tau Samawa adalah SDM yang hebat jika tampil tidak kalah dengan SDM daerah lainnya," pungkas Nurdin Ranggabarani, menutup pemaparan ini dengan optimisme tinggi terhadap masa depan Sumber Daya Manusia dari Tanah Samawa.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Sebuah karya literasi monumental dibedah "Dari Sumbawa, Menggapai Puncak Eiffel: Rekam Jejak Dr. H. L. Mala Sjarifuddin, SH., DESS." karya Nurdin Ranggabarani SH MH  kini menjadi sorotan utama.  Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Sumbawa Bangkit ini tidak hanya mengisahkan perjalanan luar biasa seorang putra daerah dari desa Jotang, Sumbawa, menuju puncak akademik di Paris, Prancis, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai Bapak Otonomi Daerah Indonesia.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, dalam ulasannya Senin 16 Juni 2025 menyampaikan kehormatan besar mengulas permata literasi ini. "Dari Sumbawa" melambangkan asal-usul yang sederhana dari Dr. Mala yang lahir pada 18 November 1932. Sementara "Menggapai Puncak Eiffel" secara simbolis menggambarkan pencapaian disertasinya di Universitas Paris II, Pantheon-Assas, Prancis, yang membuktikan bahwa keterbatasan geografis tidak menghalangi prestasi gemilang di pentas dunia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH. Bersama Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa diantara Adizul Syahabuddin SP MSi, H Andi Mappeleppui, Alen Tariadi SE., Penulis Buku Nurdin Ranggabarani SH MH, Para tokoh masyarakat, Pimpinan Perguruan tinggi, 

Inti dari pengukuhan Dr. Mala sebagai "Bapak Otonomi Daerah" adalah disertasinya berjudul "L’Administration Locale En Indonesie" (Pemerintahan Daerah di Indonesia), yang berhasil dipertahankan pada 14 Maret 1979. Pada era Orde Baru yang sangat sentralistik, pemikiran Dr. Mala tentang desentralisasi dan otonomi daerah merupakan keberanian intelektual yang melampaui zamannya.

Kemudian lanjutnya, Dalam disertasinya setebal 602 halaman, Dr. Mala merekomendasikan pemberian ruang ekspresi yang cukup bagi daerah, melalui desentralisasi dan otonomi, agar pemerintah daerah dan DPRD dapat berkreasi serta berinovasi dalam pelayanan publik dan penggunaan anggaran sesuai potensi lokal. Prof. Dr. Georges L. Lescuyer, salah satu penguji disertasi dari Prancis, bahkan mengakui visioneritas pemikiran Dr. Mala, menyatakan bahwa "Pada saatnya, Pemerintah Indonesia akan sampai pada taraf yang dipikirkan Mala."

Pemikiran visioner Dr. Mala memiliki gaung kuat hingga kini, khususnya dalam aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Gagasan otonomi daerah yang diusungnya memberikan dasar filosofis dan akademis tentang pentingnya setiap daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola potensi dan mengatasi permasalahannya sendiri.

Perjuangan pemekaran wilayah di Pulau Sumbawa dapat diartikan sebagai manifestasi kebutuhan akan ruang berekspresi yang lebih luas, sebagaimana direkomendasikan Dr. Mala, untuk mengoptimalkan pembangunan yang adaptif terhadap kearifan lokal dan sumber daya spesifik. Dr. Mala mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak bergantung pada infrastruktur modern, melainkan lahir dari semangat, kemauan keras, dan keteguhan jiwa.

Buku ini juga kaya akan pelajaran berharga tentang karakter dan keteladanan Dr. Mala. Berbagai testimoni menyoroti integritas, disiplin tinggi, kejujuran, kesederhanaan, dan komitmennya. H. Fahri Hamzah menyebut Dr. Mala pribadi yang "ulet, gigih dan tangguh," serta menyoroti prinsip anti-kolusi, korupsi, dan nepotismenya.

Integritasnya terbukti dari kebiasaan mengembalikan sisa biaya perjalanan dinas dan menolak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. "Beliau lebih memilih naik sepeda atau berjalan kaki, bila beliau keluar untuk masalah pribadi," ungkap putra sulungnya, Ratiza Sjarifuddin, menegaskan batasan etis yang jelas antara tanggung jawab publik dan kepentingan pribadi.

Dedikasi Dr. Mala terhadap pendidikan juga monumental. Beliau mengabdi sebagai dosen tanpa honor, menginisiasi pendirian Fakultas Hukum Universitas Mataram dan APDN Mataram, serta mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa (Wisma Samawa) dari sisa tanah pribadi untuk membantu pelajar kurang mampu. Mirisnya, Johan Rosihan mengungkapkan bahwa asrama tersebut saat ini tidak terawat dan membutuhkan perhatian.

Kemampuan Dr. Mala sebagai polyglot yang menguasai 7 bahasa asing dan beberapa bahasa daerah juga sangat mendukung perjalanan dan interaksinya di berbagai kancah.

Apresiasi Penulis dan Harapan Pameran Karya Anak Sumbawa

H. Johan Rosihan memberikan apresiasi tinggi kepada penulis, Nurdin Ranggabarani, atas riset mendalam dan napak tilas hingga ke Paris, Prancis, untuk merekonstruksi jejak kehidupan Dr. Mala yang tercerai-berai. Dukungan Yayasan Sumbawa Bangkit menjadikan buku ini nyata, melestarikan memori dan inspirasi tokoh hebat ini.

Ke depan, H.Johan Rosihan berharap dapat mengumpulkan dan memamerkan karya-karya penulis asal Sumbawa, dengan target pameran pada tahun 2026. Ia meyakini bahwa "dialek dalam sebuah buku akan abadi."

Buku "Dari Sumbawa, Menggapai Puncak Eiffel" sangat direkomendasikan bagi para pemimpin daerah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang mencari inspirasi tentang kegigihan, integritas, dan dedikasi. Buku ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk meneladani prinsip-prinsip Dr. Mala, melahirkan "Mala Sjarifuddin" baru dari setiap generasi yang mampu membangun Sumbawa dan mengharumkan nama bangsa di kancah global. Johan Rosihan juga mengapresiasi Bupati Sumbawa dan berkomitmen menyebarkan buku ini ke seluruh perpustakaan agar dapat dibaca luas, bahkan diindikasikan akan dicetak ulang.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Semangat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat, dengan diluncurkannya buku tentang sosok inspiratif Dr. Mala yang dinilai memberikan landasan filosofis dan akademis bagi perjuangan pemekaran ini. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI H. Johan Rosihan ST dalam sebuah acara Bedah Buku Dari Sumbawa Menggapai Puncak Eiffiel di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa Senin 16 Juni 2025, yang turut dihadiri oleh berbagai tokoh, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry SH MH, Bupati Sumbawa Ir. H Syarafuddin Jarot MP, Ketua LATS, Dr.M Ikhsan Safitri, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, dan jajaran Dosen, Guru, dan Aktivis Mahasiswa serta masyarakat.

Menurut Johan Rosihan, perwujudan PPS, yang diibaratkan "seribu kali dekat", adalah implementasi semangat desentralisasi. Ia menegaskan bahwa pembentukan provinsi tidak selalu bergantung pada ketersediaan infrastruktur fisik yang lengkap, tetapi lahir dari "dorongan semangat dari dalam disertai kemauan yang keras, yang didahului dengan penuh keyakinan dan semangat."

Buku tentang Dr. Mala ini diharapkan dapat menginspirasi para pejuang PPS bahwa perjuangan mereka memiliki dasar filosofis dan akademis, sehingga tidak ada lagi keraguan. Johan Rosihan mengungkapkan bahwa ia, bersama Anggota DPR RI lainnya dari NTB H Moro Hanafi dan Hj. Mahdalena menetapkan diri menjadi "kanal perjuangan PPS."

Dalam dua pekan ke depan, naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) PPS akan dibahas. Buku ini disebut kaya akan penanaman karakter dan menyoroti integritas, disiplin tinggi, kejujuran, kesederhanaan, dan komitmen kepemimpinan Dr. Mala.

Dikatakannya Tokoh nasional Fahri Hamzah melalui testimoni yang disampaikan menyebut Dr. Mala sebagai pribadi yang "ulet, gigih, kritis, dan berani." Sementara itu, Pak Latif Majid mengibaratkan Dr. Mala sebagai sosok "lurus seperti penggaris."

Selama proses penulisan buku, terungkap pula bahwa Dr. Mala adalah inisiator pendirian asrama pelajar dan mahasiswa yang berafiliasi dengan Unram dan STPDN Mataram. Beliau bahkan telah menghibahkan tanah di belakang rumahnya untuk pembangunan asrama tersebut.

Namun, Johan Rosihan menyatakan keprihatinannya atas kondisi asrama saat ini yang "tidak ada yang merawatnya." Ada permintaan agar asrama tersebut diperbaiki dan setidaknya aulanya dapat direnovasi sebagai tempat pertemuan, mengingat ini adalah warisan Dr. Mala yang harus dijaga.

Apresiasi Penulis, Pameran Buku Anak Sumbawa, dan Dukungan Penyebaran Karya

Johan Rosihan memberikan apresiasi tinggi kepada penulis buku Nurdin Ranggabarani SH MH atas riset dan napak tilas yang panjang, berhasil merekonstruksi kisah yang "tercerai-berai." Dengan dukungan Yayasan Sumbawa Bangkit, buku ini akhirnya dapat dicetak.

Ke depan, Johan Rosihan memiliki rencana ambisius untuk "mengumpulkan buku-buku yang ditulis dari Sumbawa" dan mengadakan pameran buku yang menampilkan karya-karya anak Sumbawa. "Setidaknya 2026 kita bisa memamerkan karya anak Sumbawa," harapnya, karena "dialek dalam sebuah buku akan abadi."

Pihaknya berharap acara semacam ini mendapat dukungan baik dari berbagai pihak. Buku ini sangat direkomendasikan sebagai sumber inspirasi kegigihan dan kesuksesan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Bupati Sumbawa, yang akan mencetak  buku ini untuk disebarkan di seluruh perpustakaan di Sumbawa agar guru-guru dan masyarakat luas dapat membacanya. Johan Rosihan bahkan mengisyaratkan kemungkinan pencetakan ulang buku ini.

"Dengan semangat Dr. Mala kita harapkan ada Doktor Mala  baru," diharapkan Sumbawa akan terus maju dan berkembang, didorong oleh pemimpin daerah yang berintegritas dan gigih" ujarnya.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id -Pojok NTB, WALHI NTB, dan Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menggelar Diskusi Publik bertemakan “Quo Vadis Kebijakan Iqbal-Dinda Berbasis Pencitraan”. Diskusi ini bagian dari upaya konstruktif untuk mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB memperbaiki keadaan mumpung belum terlambat.

“Diskusi Publik Ini adalah kolaborasi kedua kami, Mi6 dan Pojok NTB. Kali ini, Walhi NTB ikut membersamai. Kami ingin semua pihak menempatkan Diskusi Publik ini sebagai pengingat bahwa setiap pemimpin membutuhkan kritik. Hanya lewat suara publik, pemimpin dapat menyadari kekeliruan yang tidak akan pernah disampaikan bawahan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (13/6/2025).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menjelaskan, Diskusi Publik rencananya akan digelar Kamis, 19 Juni 2025 di Tuwa Kawa Coffee & Roestery pada pukul 19.30 wita s.d 22.30 wita. Sejumlah pembicara akan diundang untuk hadir dalam diskusi. Dari kalangan akademisi ada Dr. Lalu Wira Pria Suhartana yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Dr. Alvin Syahrin. Panitia Diskusi Publik akan mengundang Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Prof. Mansur Afifi yang merupakan pengamat perbankan, juga akan didaulat berbicara.

"Dr Alvin Sahrin sudah konfirmasi bersedia menjadi Narsum dari kalangan Akademisi. Sementara yang lain akan dihubungi langsung oleh Panitia untuk minta kesediaannya menjadi narasumber, " kata didu

Selain itu, Diskusi Publik juga akan menghadirkan tokoh masyarakat yang juga ulama dari Lombok Timur TGH Najamuddin Mustafa. Dari kalangan wakil rakyat akan hadir Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi. Dan menggenapi para pembicara tersebut akan ada Eksekutif Daerah WALHI NTB Amri Nuryadin dan Direktur LOGIS NTB M Fihiruddin. Dan dimoderatori oleh Abdul Majid. 

Didu mengungkapkan, apa yang mengemuka dalam diskusi ini tidak dibatasi. Namun, boleh jadi akan muncul kritik keras dan pedas, sehingga ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Bahkan ketidaknyamanan mungkin juga dirasakan pimpinan daerah. Tapi kata Didu, tujuan Diskusi Publik ini bukan itu. Melainkan menjadi momentum untuk menguatkan arah kepemimpinan dan menghindarkan NTB dari kebijakan dan kekeliruan berulang.

Sebab, kata Didu melanjutkan, kalau hanya sekadar reaktif terhadap ketidaknyamanan imbas kritik terbuka, publik Bumi Gora juga tentulah yang paling pantas menuntut, karena mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin yang hanya fokus pada pencitraan. Tampil setiap hari, namun tidak kunjung terlihat hasil kerjanya.

”Tiap hari tampil, tapi tak satu pun masalah selesai. Blusukan tanpa perubahan itu hanya akan menjadi jalan-jalan berseragam. Karena itu, jika sampai hari ini para pemimpin kita terlihat sibuk tapi tidak ada yang berubah, mungkin yang bekerja hanyalah pencitraan,” tandas Didu.

Senada dengan Didu, Admin Pojok NTB M Fihiruddin mengemukakan, pemimpin harusnya bersyukur ktitik publik terhadap kepemimpinan daerah masih terus ada. Apalagi, masyarakat berkreasi sendiri menciptakan panggung yang menjadi tempat mereka untuk bersuara.

”Kritik publik itu adalah bentuk tertinggi kepedulian. Pemimpin yang alergi kritik sesungguhnya sedang alergi pada rakyatnya sendiri,” ucap Direktur LOGIS NTB ini.

Aktivis dari kalangan muda ini menegaskan, lebih dari tiga bulan Gubernur H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri memimpin NTB, teramat sulit menepikan pandangan publik, betapa kedua pimpinan daerah ini hanya bekerja berbasis pencitraan semata. Akibatnya kata Fihir, pemerintahan tak ubahnya berjalan karena sistem dan rutinitas. Bukan karena kepemimpinan aktif.

Publik tidak pernah mendengar ada pernyataan publik strategis tentang arah pembangunan daerah. Tidak terlihat pula fungsi koordinasi yang intensif dan disertai inisiatif kebijakan. Sementara di sisi lain, pengambilan keputusan terlihat berjalan pasif atau reaktif.

”Pemerintah hanya hadir secara administratif, tapi absen secara visioner dan eksekutif,” ucap Fihir.

Yang terlihat di hadapan publik dalam tiga bulan terakhir kata Fihir adalah pimpinan daerah yang hadir di acara-acara seremonial. Sementara intervensi kebijakan akseleratif terhadap isu-isu penting menyangkut kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur dasar, justru masih sangat minim.

”Itu menandakan betapa Gubernur dan Wakil Gubernur kita tidak memimpin, melainkan hanya menampakkan diri,” tandas Fihir.

Sementara itu, Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kusumag menyoroti minimnya perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terhadap isu-isu lingkungan. Tiga bulan memimpin Bumi Gora kata Hendra , harusnya lebih dari cukup bagi kepala daerah jika memang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan.

Dalam tiga bulan, kepala daerah bisa menetapkan prioritas dan visi yang jelas soal keberlanjutan. Bisa menginisiasi kebijakan atau program konkret, seperti moratorium izin tambang yang merusak lingkungan, penataan ulang tata ruang, atau kampanye pengurangan sampah. Bisa pula menunjukkan keberpihakan anggaran, misalnya dengan alokasi lebih besar pada program konservasi atau pengelolaan sampah.

“Tapi, kalau ternyata setelah tiga bulan belum ada juga publik melihat langkah nyata, maka bisa jadi ini bukan soal waktu. Tapi murni soal kemauan politik,” kata Hendra Kusumah yang juga Ketua Panitia Diskusi Publik Pojok NTB dan Mi6. 

Dia menegaskan, lingkungan adalah fondasi dari semua aspek pembangunan. Tanah, air, udara, hutan, semuanya adalah sumber kehidupan. Jika rusak, maka petani kehilangan lahan subur, nelayan kehilangan tangkapan, warga terkena banjir, kekeringan, dan polusi. Karena itu kata Hendra, pemimpin yang abai soal ini sedang membiarkan masyarakatnya perlahan-lahan kehilangan hak dasar, yakni hidup yang layak.

“Ketika seorang pemimpin diam atas kerusakan lingkungan, ia sedang memilih berpihak bukan pada rakyat, tapi pada kepentingan jangka pendek yang merusak masa depan,” tutup Hendra Kusumah.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id –Sebanyak 38 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa menerima nasihat dan arahan langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag., M.M. Inov., pada Selasa (10/06/2025) di Aula Kantor Kemenag Sumbawa. Pertemuan ini menjadi bekal penting bagi para CPNS untuk memulai pengabdian mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas dan menjadi duta moderasi beragama.

Hadir pada kesempatan tersebut Kasubag TU H.Syamsul Munir, SH.I sekaligus memandu acara, selain itu hadir pula Kasi PAI H.Suryanto, S.Ag, Kasi Penmad Muhlasuddin, SH, Plt.Kasi Bimas Islam Suryadin, SE beserta Staf.Kepegawaian Mulyadi, S.Pd.I dan Rahmat Efendi, SE

Dalam arahannya, H. Faisal akrab disapa menekankan bahwa status CPNS bukan sekadar karier, melainkan pengabdian mulia kepada bangsa dan agama. Ia menyampaikan enam pesan kunci yang diharapkan menjadi pegangan bagi para CPNS:

"Pekerjaan kita bukan hanya rutinitas birokrasi. Setiap berkas yang ditandatangani, setiap pelayanan kepada masyarakat, adalah bagian dari ibadah jika diniatkan lillahi ta’ala*," ujar H. Faisal. Ia menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadi teladan dalam integritas dan spiritualitas di tengah masyarakat.

H. Faisal mengingatkan para CPNS untuk memedomani nilai-nilai ASN Ber-AKHLAK, yakni Amanah dalam menjalankan tugas. Kompeten dalam menguasai bidang kerja. Harmonis dalam bekerja sama.Loyal pada NKRI dan Kementerian Agama. Adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaboratif membangun sinergi lintas sektor.

"Jangan hanya hafal akronimnya, tetapi hidupkan nilainya dalam perilaku sehari-hari," tegasnya.

Hal ketiga Pegang Teguh Prinsip Moderasi Beragama. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama, H. Faisal menegaskan bahwa Kementerian Agama adalah duta moderasi beragama. "Moderasi bukan berarti mencairkan keyakinan, tapi mengajak umat beragama untuk hidup berdampingan dalam toleransi, anti kekerasan, cinta NKRI, dan komitmen kebangsaan," jelasnya.

Keempat Jaga Etika, Loyalitas, dan Kedisiplinan

H. Faisal mengingatkan bahwa setiap gerak-gerik ASN diamati. "Jaga nama baik institusi. Jangan mudah terpancing politik praktis, isu-isu yang merusak, dan jangan main-main dengan narkoba, gratifikasi, atau pungli," pesannya.

Tugas ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, para CPNS didorong untuk terus meningkatkan literasi digital, menguasai teknologi, dan terbuka terhadap transformasi layanan berbasis digital dan AI."Jangan pernah merasa puas dengan pencapaian hari ini," kata H. Faisal.

Keenam Cintai Sumbawa, Bangun Sumbawa

Sebagai CPNS yang akan mengabdi di Kabupaten Sumbawa, mereka diharapkan menjadi agen perubahan dan pelayan masyarakat yang hadir dengan solusi. "Kita ingin menjadikan Kementerian Agama sebagai pilar utama dalam mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera," tandas H. Faisal.

Di akhir arahannya, H. Faisal menekankan kembali bahwa status sebagai ASN adalah amanah, bukan sekadar pekerjaan. Ia mengajak seluruh CPNS untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjaga marwah Kementerian Agama, dan tumbuh bersama dalam keikhlasan. (AM)

Medan,.Amarmedia.co.id. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pegawai dan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut yang beragama Islam menggelar pelaksanaan shalat Idul Adha di lapangan dalam Rutan Kelas I Medan dan pemotongan hewan Qurban, Jumat (6/6/25).

Ustad Habib Rayhan Alhirid sebagai Imam dan khatib dalam khutbahnya menyampaikan tentang pentingnya pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. “Idul Adha mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang sebenarnya. Seperti nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, kita pun harus siap rekor an Deni kebaikan dan ketakwaan kepada Alllah SWT”.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan Qurban. Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, menyampaikan pelaksanaan sholat ied dan pemotongan hewan Qurban sebagai bagian dari upaya membina dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan para warga binaan.

“Selepas sholat ied kita melaksanakan pemotongan hewan Qurban, alhamdulillah tahun ini kita memperoleh 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing, hal ini kita laksanakan agar warga binaan juga dapat merasakan suasana hari raya dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan”. Ujar Andi 

Selanjutnya Karutan mengatakan daging Qurban tersebut akan didistribusikan kepada seluruh warga binaan dan masyarakat sekitar Rutan. “Daging Qurban yang telah selesai dipotong lanjut kita distribusikan kepada WBP dalam bentuk makanan matang dan sebagian dibagikan kepada masyarakat sekitar Rutan, kegiatan ini menjadi simbol ibadah sekaligus wujud kepedulian sosial untuk mewujudkan Pemasyarakatan Pasti bermanfaat untuk Masyarakat”. Tutup Andi.

Hadir dalam kesempatan tersebut selain Karutan Andi Surya, Kasi Pelayanan Tahanan Ronny Steven, Kasi Pengelolaan yang juga Panitia Qurban Muslim Mubarok, Kepala Kesatuan Pengamanan Harun Alrasyid, Kasubsi Bantuan Hukum & Penyuluhan Tahanan Richwell, Kasubsi Administrasi & Perawatan Wisnu Jatmiko, Kasubsi Keuangan Bismark Zendrato dan Kasubsi Umum Parsaoran Tarihoran serta Ketua BKM At Taubah Suherdi dan keluarga WBP yang turut berqurban. (AM/Ri)

Medan,Amarmedia.co.id.-  6 Juni 2025. Semangat Idul Adha dapat menumbuhkan semangat berbagi dan tolong menolong untuk sesama, kemudian sebagai bentuk pengorbanan, memberikan keikhlasan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagaimana yang telah di contohkan oleh Nabi Allah Ibrahim As dan Putranya Ismail As.

Hal tersebut disampaikan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut, Andi Surya kepada awak media usai pelaksanaan penyembelihan 9 ekor hewan Qurban berupa 5 ekor Lembu dan 5 ekor Hewan Kambing bertempat di halaman Rutan, Jum'at siang,  6/06/25

Andi mengatakan bahwa sebelum penyembelihan hewan qurban ini diawali dengan menggelar pelaksanaan shalat Idul Adha di lapangan dalam Rutan kelas 1 Medan, tambah Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, yang berfungsi untuk mensucikan diri dan harta, Ibadah qurban adalah amal kebaikan yang sangat disukai Allah di hari raya Idul Adha seperti saat ini.

Karutan juga mengatakan daging Qurban tersebut nantinya akan didistribusikan kepada seluruh warga binaan dan masyarakat sekitar Rutan. “Daging Qurban yang telah selesai dipotong lanjut kita distribusikan kepada WBP dalam bentuk makanan matang dan sebagian dibagikan kepada masyarakat sekitar Rutan, kegiatan ini menjadi simbol ibadah sekaligus wujud kepedulian sosial untuk mewujudkan "Pemasyarakatan Pasti bermanfaat untuk Masyarakat”. Tutup Andi.

Sementara Ketua Panitia Qurban tahun 1446 H/2025 M Muslim Mubarak mengucapkan terimakasih atas kebersamaan kita semua terkhusus bagi Pegawai Rutan dan Warga Binaan sehingga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan tahun depan in sya allah bisa bertambah jumlah hewan qurban kita, harapnya.

Masih ditempat yang sama Salah sorang peserta Qurban Febri Susardi mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha atau Idul Qurban adalah momentum yang tepat dalam memupuk semangat berbagi untuk semua. Lebih lanjut menurut Febri berqurban adalah wujud ketaatan dan keikhlasan serta keteladanan.

Ustad Habib Rayhan Alhirid sebagai Imam dan khatib dalam khutbahnya menyampaikan tentang pentingnya pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. “Idul Adha mengajarkan kita tentang makna pengorbanan yang sebenarnya. Seperti nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya, kita pun harus siap rekor an Deni kebaikan dan ketakwaan kepada Alllah SWT”.

Hadir dalam kesempatan tersebut selain Karutan Andi Surya, Kasi Pelayanan Tahanan Ronny Steven, Kasi Pengelolaan yang juga Panitia Qurban Muslim Mubarok, Kepala Kesatuan Pengamanan Harun Alrasyid, Kasubsi Bantuan Hukum & Penyuluhan Tahanan Richwell, Kasubsi Administrasi & Perawatan Wisnu Jatmiko, Kasubsi Keuangan Bismark Zendrato dan Kasubsi Umum Parsaoran Tarihoran serta Ketua BKM At Taubah Suherdi dan Keluarga WBP yang turut berqurban. (AM/Ri)

Jakarta, Amarmedia.co id-  Dr. Lukman Malanuang Ketua Kaukus Diaspora Sumbawa atau biasa disebut Diaspora 5 mendesak Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, mencopot kepala Bappeda NTB buntut masalah kesalahan data pada Musrenbang NTB awal Juni lalu.

Dalam rilis yang diterima media ini (6/6) 2025 Lukman menyebut alasan karena yang bersangkutan diduga bertindak tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, tidak patut, berpihak, konflik kepentingan dan diskriminatif sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa dan melawan Asta Cita khususnya pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program strategis Presiden Prabowo.

Hal tersebut buntut dari tidak dimasukkannya potensi Kabupaten Sumbawa dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) NTB 2 s/d 4 Juni 2025. Menurut Lukman hal ini semakin mempertajam potensi konflik antara kedua pulau di tengah menguatnya issue pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa saat ini.

“Tidak dimasukkannya potensi-potensi strategis kabupaten Sumbawa dalam perencanaan RPJMD 2025 – 2030 sama artinya dengan merencanakan kegagalan pembangunan di kabupaten Sumbawa secara terstruktur, sistimatis dan massif.

“Jika dibilang salah input data, itu alasan yang terlalu naif. Ini datanya tidak dimasukkan bukan salah data.” artinya kepala Bappeda hanya menerima laporan anak buah dan tidak paham substansi ujar Lukman heran.

Kepala Bapeda NTB kata Lukman harus bertanggung jawab atas masalah ini. Masalah harga diri dan kehormatan bagi tau dan tana Samawa adalah hal prinsip dan nomor satu, sebagaimana sikap egaliter dan demokratis orang Sumbawa yang sangat kuat dalam memandang kehidupan yakni ila’ diri (mempertahankan kehormatan diri).

Disisi lain kehormatan diri tidak bisa direndahkan (no beri diri ya rek repa leng tau) didalamnya terkandung bahwa tau dan tana Samawa tidak dapat direndahkan dan diperlakukan sesuka hati oleh siapapun.

Padahal sambungnya Bappeda tahu kontribusi Kabupaten Sumbawa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB khususnya hasil pertanian berupa jagung, beras, serta komoditas perikanan dari Teluk saleh. Nilainya berlipat kali lebih besar dibandingkan APBD NTB. Sebentar lagi tambang emas dan tembaga akan beroperasi di Selatan Kabupaten Sumbawa.

Sebelumnya Bupati Sumbawa diberitakan marah besar dipicu banyaknya data tidak akurat dalam Dokumen Musrenbang NTB 2025 yang dinilai melecehkan Kabupaten Sumbawa. Bahkan potensi Kabupaten ini berupa pertanian dan pertambangan tidak dimasukkan dalam pembahasan Musrenbang. Bupati Sumbawa pun mengkonfirmasi kebenaran kejadian tersebut sangat keberatan atas tindakan Bapeda NTB.

“Revisi dokumen atau hapus saja Kabupaten Sumbawa dalam provinsi NTB” demikian Bupati Sumba H. Syafruddin Jarot saat musrenbang.

Bahkan setelah kejadian tersebut tidak ada permohonan ma’af dari pihak Bappeda, sehingga menimbulkan kesan kejadian itu atas kesengajaan. Untuk itu Lukman Malanuang, menganggap sebagai sikap tidak kompeten dan tidak profesional.

Diaspora Sumbawa adalah kelompok study sejumlah komponen intelektual diaspora Pulau Sumbawa terhadap berbagai masalah strategis pembangunan daerah. Terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan, pemerhati sosial dan aktifis Nasional (AM/Mada).

Jakarta, Amarmedia.co.id  – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo or GoTo Group) dengan bangga mempersembahkan terobosan terbaru dalam ekosistem Large Language Model (LLM) open-source Indonesia, melalui peluncuran Sahabat-AI dengan model berkapasitas 70 miliar parameter yang dilengkapi dengan layanan chat multibahasa.

Setelah diperkenalkan pertama kali di forum Indosat Indonesia AI Day pada November 2024, terobosan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia. Dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 70 miliar parameter, Sahabat-AI kini menawarkan akurasi lebih tinggi, sehingga dapat meluncurkan layanan chat terbaru yang bisa diakses melalui situs sahabat-ai.com maupun aplikasi GoPay pada menu “Layanan Favorit Warga”. Layanan tersebut dilengkapi kemampuan penalaran canggih sehingga memudahkan pengguna untuk bertanya dan mendapatkan jawaban informatif dengan bahasa yang alami. Layanan tersebut hanyalah salah satu dari banyak fitur dan aplikasi yang dapat dimanfaatkan dari model terbaru ini.

Patrick Walujo, Direktur Utama GoTo Group, mengatakan, “Dengan model 70 miliar parameter dan layanan chat baru, Sahabat-AI semakin memperkuat ekosistem AI yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Kemampuan multibahasa dan akurasi yang lebih tinggi membuat layanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis di seluruh Indonesia. Ini mencerminkan komitmen kami pada kedaulatan digital dan mendukung visi Presiden Prabowo untuk pengembangan teknologi lokal.”

“Dengan mengembangkan model ini bersama Indosat dan mitra lainnya, kami menciptakan platform yang lebih pintar, cepat, dan terjangkau. Kami juga menghadirkan layanan chat Sahabat-AI di aplikasi GoPay yang sudah digunakan jutaan orang, sehingga masyarakat di seluruh negeri dapat dengan mudah mendapat manfaat dari LLM khas Indonesia ini. Sahabat-AI telah memberikan dampak signifikan bagi pelanggan ekosistem GoTo dengan menurunkan biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan memperdalam interaksi. Lebih dari sekadar terobosan teknologi, Sahabat-AI memiliki keunggulan strategis yang dapat mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.”

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menyatakan, “Indosat dengan bangga memimpin pengembangan AI yang berlandaskan kedaulatan Indonesia. Sebagai bagian dari inisiatif ini, kami menghadirkan GPU Merdeka, cloud AI yang membangun fondasi digital kokoh untuk memastikan inovasi AI berkembang, aman secara nasional, relevan dengan budaya lokal, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sahabat-AI bukan sekadar model, ini adalah aset nasional yang didukung oleh kolaborasi dan didukung oleh kolaborasi dan dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia.”

Indosat mempelopori ekosistem Sahabat-AI sebagai wujud komitmennya untuk memperkuat dan memberdayakan Indonesia di era digital. Dimulai dengan implementasi GPU Merdeka dari Lintasarta – AI Factory milik Indosat, hingga penyediaan layanan multibahasa secara real-time, Indosat menyediakan infrastruktur teknis yang menjadi fondasi utama dalam pelatihan, pengolahan data, dan pengembangan skala besar Sahabat-AI. Infrastruktur ini dioperasikan secara lokal, memastikan data tetap berada di Indonesia, menjaga kinerja optimal, dan mematuhi regulasi yang berlaku, yang merupakan faktor penting dalam mendukung adopsi teknologi ini oleh sektor publik dan perusahaan inovatif.

Model terbaru Sahabat-AI kini dapat digunakan dalam Bahasa Indonesia dan empat bahasa daerah: Bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, serta sejumlah bahasa internasional lainnya. Model ini juga dapat berjalan secara optimal pada infrastruktur yang dapat diakses secara lokal, memungkinkan berbagai pengguna, mulai dari perusahaan rintisan tahap awal, laboratorium universitas hingga institusi layanan publik berskala besar, untuk mengintegrasikan AI dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Pengembangan Sahabat-AI menjadi bukti semangat gotong royong Indonesia, yang menyatukan institusi riset, universitas, organisasi media, lembaga pemerintah, dan mitra lainnya dalam upaya nasional. Kolaborasi saat ini terus berjalan dengan universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Udayana, dan Universitas Sumatera Utara, serta organisasi media seperti Kompas Group, Republika, Tempo, dan Hukumonline, guna memastikan Sahabat-AI optimal sesuai dengan konteks lokal dan relevansi budaya.

Memperkuat kedaulatan digital Indonesia

Sejak awal, Sahabat-AI telah dirancang selaras dengan tujuan kedaulatan digital Indonesia. Seluruh data dan infrastruktur GPU yang digunakan untuk melayani model ini disimpan di wilayah Indonesia atau di server milik pengguna sendiri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi data nasional. Dengan menyimpan dan mengolah data langsung di Indonesia, Sahabat-AI membuka kesempatan baru bagi pemerintah dan instansi publik Indonesia untuk membangun layanan AI yang aman dan berdaulat.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan, “Kedaulatan data bukan hanya masalah teknis, tetapi merupakan masalah kemerdekaan nasional di era digital. Saya sangat mengapresiasi inisiatif GoTo dan Indosat yang mempelopori Sahabat-AI, serta mendorong inovasi teknologi yang berakar pada identitas nasional kita. Dengan mengembangkan solusi AI yang memahami dan melayani keragaman bahasa serta budaya unik kita, kita mengambil langkah signifikan untuk memastikan transformasi digital memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Memberdayakan talenta teknologi AI

Pengembangan talenta nasional menjadi inti dari misi Sahabat-AI. Oleh karena itu, program magang terstruktur diluncurkan untuk membantu mahasiswa universitas lokal mendapatkan pengalaman langsung dalam pengembangan AI. Bersama ahli teknis GoTo dan Indosat, para peserta magang secara langsung berkontribusi pada pelatihan dan pengembangan model, memperoleh keterampilan praktis yang jarang diperoleh saat masa pendidikan. Pendekatan ini menjadikan Sahabat-AI bukan hanya sebagai inovasi nasional, tetapi juga platform untuk memajukan talenta AI Indonesia generasi berikutnya.

Salah satu peserta magang, Komang Ayu dari Universitas Udayana, mengatakan: “Pengalaman ini memperdalam pemahaman saya tentang pengembangan model end-to-end LLM. Saya belajar cara mengumpulkan dan memproses dataset, mengeksplorasi arsitektur model, dan memperoleh wawasan praktis tentang bagaimana data dipersiapkan dan digunakan untuk melatih model AI.”

Sejak peluncuran model berkapasitas 8 dan 9 miliar parameter, Sahabat-AI telah diunduh lebih dari 35.000 kali di Hugging Face. Untuk para pengembang teknologi, LLM dapat diakses secara gratis di situs Sahabat-AI dan halaman resmi Sahabat-AI di Hugging Face. Akses terbuka ini memberdayakan ekosistem AI Indonesia yang lebih luas untuk membangun, bereksperimen, dan berkolaborasi sehingga mendorong terciptanya berbagai aplikasi AI sesuai dengan kebutuhan lokal (AM)

Cikarang, Jababeka, Amarmedia.co.id – Pelatihan Wasit Panahan Tingkat Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan di Presiden Eksekutif Club Jababeka, Cikarang, semakin menunjukkan intensitasnya. Setelah mendalami teori dan peraturan, para peserta kini memasuki fase krusial dengan digelarnya  sesi praktik komprehensif untuk kejuaraan, mulai dari babak Kualifikasi, Eliminasi, Final, hingga skenario Alternatif individual dan *team matchplay Jumat 30 Mei 2025 di Aula Presiden Eksekutif Club Jababeka.

Pelatihan ini juga mencakup materi spesifik terkait panahan Para Archery dan penanganan aduan. Sesi praktik ini menjadi agenda utama dalam pelatihan yang bertujuan mencetak wasit panahan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga sigap dalam mengaplikasikan peraturan di lapangan. Sebanyak 61 peserta, yang berasal dari 25 provinsi di Indonesia, terlihat antusias dalam mengikuti setiap instruksi dari narasumber dan senior judge.

Dengan suasana humoris dan wawasan luas dari pengalaman internasional, Judge Jantan Pangestu Insani dan Arie Fahmi Nugraha memberikan materi Kategori Kejuaraan. Arie Fahmi menjelaskan secara mendalam prosedur mulai dari Scoring, Judging Attitude. Sementara Judge Jantan menjelaskan  babak kualifikasi hingga babak final, baik untuk kategori individu maupun beregu.

Simulasi Komprehensif Babak Kualifikasi dan Final

Jantan Pangestu menjelaskan simulasi praktik kejuaraan individual yang melatih para calon wasit untuk memahami dan menangani berbagai skenario. Ini termasuk bagaimana mengelola waktu, penentuan skor, hingga situasi tidak terduga yang memerlukan keputusan cepat dan tepat.

Dirinya merinci beberapa format pertandingan yang disimulasikan: diantaranya pertandingan Outdoor Terdiri dari 72 anak panah (2 set  6  rambahan dan setiap tamhan  6 anak panah) ditembakkan pada:

• Jarak 70 meter pada target berdiameter 122 cm untuk Recurve U21 & kategori terbuka.
• Jarak 60 meter pada target 122 cm untuk Recurve U18 & kelompok usia 50+.
• Jarak 50 meter pada target 80 cm 6-ring untuk Compound.
• Jarak 50 meter pada target 122 cm untuk Barebow.

Sementara pertandingan Indoor: Terdiri dari 60 anak panah (2 Series 10 Rambahan , dengan  3 anak panah perambahan ) pada jarak 18 meter pada target 40 cm. Target Compound memiliki ring 10 yang lebih kecil (setengah) dibandingkan Recurve.Dengan Waktu Tembakan 30 detik per anak panah (6 anak panah – 3 menit / 180 detik; 3 anak panah – 1,5 menit / 90 detik).

Untuk babak eliminasi dan final, dijelaskan bahwa pertamduIndividu  Untuk Indoor, 32 pemanah teratas akan dipilih, tanpa byes.

Untuk Kejuaraan Dunia Outdoor atau WRE, 104 pemanah teratas, dengan 8 pemanah teratas mendapatkan byes selama 2 putaran.

Untuk Piala Dunia Outdoor, tanpa byes untuk 8 teratas. 64 pemanah teratas, jika total peserta < 104. 128 pemanah teratas, jika total peserta > 104.

Sementara untuk Tim pada pertandingan  Indoor, 16 tim teratas akan dipilih, tanpa byes.  Untuk Outdoor, 24 tim teratas, dengan 8 tim teratas mendapatkan bye 1 putaran. Setiap ikatan posisi di atas bisa mendapatkan peluang yang mengarah pada Shoot-off.

Para peserta juga disimulasikan bagaimana menjadi wasit pada alternate shoot individu. Sementara itu, praktik team matchplay (pertandingan tim) menjadi fokus penting lainnya. Di sini, para peserta dilatih untuk memimpin jalannya pertandingan tim yang dinamis, mulai dari pemberian arahan, penentuan waktu masuk ke Field of Play (Lapangan Permainan), penentuan siapa yang melakukan tembakan pertama, pengawasan tembakan simultan dan Alternate, pengelolaan waktu shot clock hingga penyelesaian sengketa di lapangan. Sesi ini sangat penting mengingat kompleksitas koordinasi dan peraturan dalam pertandingan beregu.

Beberapa poin penting yang juga dibahas dan disimulasikan seperti ketika  Cedera/Kerusaan Peralatan.  aturan untuk dapat "mengganti" anak panah jika atlet mengalami kerusakan peralatan atau masalah medis. 

Termasuk Prosedur 3 Meter line Jika anak panah jatuh di garis 3 meter, pemanah harus memutuskan sendiri apakah berada di dalam atau di luar garis dan bertindak sesuai. Setelah penembakan selesai, wasit akan berdiri di posisi penembakan pemanah dan mencoba memutuskan apakah masuk atau keluar, kemudian memberikan keputusan.

Wasit juga dilatih untuk Waspada terhadap masalah keselamatan, seperti tarikan tinggi atau samping (High or Side Draw).  Membantu dalam panggilan anak panah dan kesalahan, Menangani masalah terkait jumlah ofisial di lapangan., Menangani bouncers (anak panah memantul), shoot-throughs (anak panah menembus target), dan hanging arrows (anak panah menggantung).

Demikian pula Menangani tembakan telat, masalah garis 3 meter, dan situasi anak panah pengganti jika ada.

Wasit juga disimulasikan agar tetap waspada terhadap masalah waktu (bantuan suara dan visual), Memeriksa posisi pemanah di garis dan tinggi teropong,  menangani shoot-offs dan jalan harus penggantian target face serta mengingatkan atlet untuk memastikan semua lubang anak panah ditandai pada target.

-

Tahap *Match Play dan Sistem Penilaian

Narasumber Judge Jantan ya g juga wasit Kontinental menjelaskan Match Play  adalah tahap kedua dari sebuah kejuaraan, terdiri dari dua tahap lebih lanjut: Babak Eliminasi & Babak Final. Di kedua babak tersebut, pemanah bersaing satu sama lain, *head-to-head*, sesuai dengan bagan *seeding*, dan pemenang pertandingan akan melaju ke babak berikutnya.

Untuk Recurve, Olympic Roundditembakkan pada jarak 70 meter pada *face* 122 cm, mengikuti "sistem set" – maksimal 5 set dari 3 anak panah. Untuk Compound, *Compound Round* ditembakkan pada jarak 50 meter pada target 80 cm 6-ring, menggunakan "penilaian kumulatif" dengan 5 *ends* dari 3 anak panah.

Dengan sesi praktik yang komprehensif ini, PB Perpani berupaya memastikan bahwa setiap wasit yang lulus dari pelatihan ini siap untuk menghadapi berbagai format kompetisi, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta mampu menjaga integritas dan kelancaran setiap pertandingan panahan. Pembekalan praktis ini diharapkan dapat menghasilkan wasit-wasit yang kompeten dan profesional, yang akan menjadi ujung tombak pengembangan olahraga panahan di Indonesia. (AM)

Jababeka Cikarang Jawa Barat. Amarmedia.co.id – Wakil Ketua Umum II PB Perpani, Abdul Razak mengadakan pertemuan hangat dengan para peserta Pelatihan Wasit Panahan Tingkat Nasional di Presiden Eksekutif Club Hotel Jababeka , Cikarang, JawaBarat  pada Kamis malam  (29/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang diskusi terbuka mengenai tantangan dan strategi pengembangan perwasitan serta pembinaan panahan di seluruh Indonesia.

Abdul Razak mengawali diskusi dengan mengakui kompleksitas permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengembangan olahraga panahan, termasuk kendala kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten. Ia berbagi pengalamannya saat menjabat Ketua Perpani Kepulauan Riau, di mana ia menunjuk Ilham sebagai Kabid Perwasitan Provinsi Kepri pada 2019. Ilham kemudian dikirim mengikuti pelatihan wasit nasional pada 2020. Setelah itu, Kepri menjadi satu-satunya daerah yang berhasil menyelenggarakan pelatihan wasit daerah pada masa pandemi COVID-19, dengan dukungan Menpora saat itu, yang berhasil mengumpulkan lebih dari 20 peserta.

"Saya terpikir untuk menambah wasit nasional sudah tahun ketiga periode pertama. Minta kuota dari teman-teman tidak dapat-dapat. Tahun kemarin akan ada tetapi hanya 20 orang, 4 sudah diambil oleh kemenpora tinggal 16. Sementara provinsi ada 38, kalau itu kepala saya pecah itu," ungkap Abdul Razak, menyoroti tantangan kuota wasit.

Pemerataan Wasit Nasional dan Kesempatan Ujian Bersamaan

Abdul Razak menekankan bahwa tujuan penambahan wasit nasional adalah karena jumlah wasit yang ada kini, terutama generasi senior seperti Asep Gumilang, sudah banyak berkurang. Ia juga menyinggung masalah sertifikasi wasit dari pelatihan 2022 yang belum keluar. "Mereka minta dibuatkan sertifikatnya karena yang sebelum itu dia dapat pulang dari sini dapat FPB (sertifikat) ini enggak ada. Jadi, kemarin kami diskusi bersama bidangnya dan panitia memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah ikut pelatihan 2022 silakan ikut ujiannya saja. Kalau besok lulus, ya sertifikatnya diterbitkan," jelasnya.

PB Perpani juga tengah berupaya memberi kesempatan kepada wasit daerah untuk bertugas di tingkat nasional, salah satunya dalam Kejurnas Senior di Bali. "Saya sudah minta 4 yang bertugas di Kejurnas Senior itu 4 orang. Saya langsung sampaikan itu diisi 4 Provinsi terbesar pengirim kali ini: Jawa Barat, DIY, Banten, dan Kepri," ungkapnya. Khusus untuk NTB, yang memiliki jumlah pengirim peserta sama dengan Kepri, akan menjadi waiting list pertama untuk diusulkan bertugas di Kejurnas Senior di Bali pada Oktober 2025

Salah satu peserta dari Sulawesi Barat, yang juga Sekretaris Perpani Sulawesi Barat, menyampaikan kendala yang dihadapi daerah seperti mereka. "Ketika kami telah mendapatkan ilmu dari sini, sayang kalau tidak diterapkan, sayang sekali. Kalau misalnya sudah mendapat ilmu yang cukup banyak ini dengan biaya mandiri pula tapi tidak ada kesempatan untuk menjadi wasit. Kalau di daerah kan paling kelasnya provinsi," ujarnya, menyoroti minimnya kesempatan wasit di Indonesia Timur untuk bertugas di kancah nasional.

Abdul Razak merespons dengan optimisme, khususnya terkait Sulawesi Utara. "Alhamdulillah, benar ada dan satu-satunya provinsi yang dikunjungi oleh Ketua Umum (PB Perpani) adalah Sulawesi Utara," katanya. Ia berjanji akan membantu membesarkan panahan di Sulawesi Utara melalui Gubernur yang baru.

Program Pelatihan Lanjutan dan Isu Pembibitan

Abdul Razak juga mengumumkan bahwa pelatihan pelatih nasional akan diadakan pada akhir Juli hingga awal Agustus, dengan narasumber pelatih-pemanah berkompeten, termasuk pemanah Olimpiade seperti Ika Yuliana dan Hendrawan. Pelatihan ini berbayar, namun diharapkan dapat menghasilkan pelatih yang mampu mencetak atlet berprestasi.

Terkait pembibitan atlet, salah satu peserta menyoroti pentingnya pendekatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Mulai mendekati Kemendikbud, karena kalau saya amati dan sekarang bergerak untuk pembibitan adalah sekolah dasar swasta. Padahal kalau SD Negeri seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ini ada ekskul ataupun pengenalan dasar olahraga panahan di lapangan itu luar biasa," sarannya. Ia berharap panahan dapat menjadi ekstrakurikuler di SD Negeri untuk memperluas basis atlet.

Menanggapi hal ini, Abdul Razak menjelaskan bahwa PB Perpani sudah lebih dari satu setengah bulan menyurati Kementerian Pendidikan terkait legalisir sertifikat jarak 70 meter dan 60 meter yang kalah bersaing dengan sertifikat jarak 20 meter dari event tertentu. "Jujur saja ini jadi proyek siapa ikut ini langsung sertifikat dia alami untuk japres," kritiknya. Ia menegaskan akan menyoroti masalah kurasi atlet secara merata di setiap daerah, tidak hanya terpusat di Jabodetabek.

"Saya akan menyamaratakan setiap Kejurnas kita itu dikurasi turunannya itu tingkatnya untuk nasional. tutup Abdul Razak, menegaskan komitmen PB Perpani untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pembinaan dan kompetisi panahan nasional.(AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id – Suasana duka menyelimuti kediaman almarhumah Siti Nurmah jamaah haji di Ai Boro, Plampang, pada hari Kamis 29 Mei 2025. 

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa DGH Faisal SAg.M.M.Inov, didampingi Kasi Haji Ustadz Ardi Suzami SEI.M.M.Inov dan Kepala KUA Plampang, hadir langsung untuk menyampaikan belasungkawa dan dukungan kepada keluarga almarhumah.

Kehadiran jajaran Kemenag Sumbawa ini merupakan bentuk perhatian dan empati pemerintah terhadap keluarga jamaah haji yang berpulang. Selain menyampaikan ucapan duka, kunjungan ini juga menjadi momen untuk memberikan penguatan moral dan mendoakan almarhumah agar mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

Kemenag Sumbawa berkomitmen untuk terus mendampingi jamaah haji dan keluarganya, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan ibadah haji, termasuk dalam momen-momen sulit seperti ini.

Demikian pula Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa DG Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov mengucapkan belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa jamaah haji Indonesia asal Sumbawa.

Sebelumnya diberitakan Kabar duka menyelimuti Kabupaten Sumbawa. Salah satu jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, Almarhumah Siti Nurmah binti Muhammad Nurdin (67 tahun), wafat pada pagi hari waktu Arab Saudi di Rumah Sakit King Abdullah, Mekkah, Kamis (29/5/2025). Almarhumah merupakan bagian dari Kloter 08' LOP yang diberangkatkan di bawah bimbingan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

Ketua Kloter 08, Taufik, menyampaikan duka mendalam atas kepergian Almarhumah. "Kami turut mendoakan semoga Almarhumah diterima segala amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Aamiin ya Rabbal ‘alamin," ujarnya.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian Almarhumah Siti Nurmah.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Seluruh masyarakat Sumbawa turut berduka atas kepergian Ibu Siti Nurmah. Beliau adalah bagian dari keluarga besar kami, dan kami masih teringat semangatnya saat berangkat ke Tanah Suci, bahkan kami sempat mendorong kursi roda beliau hingga ke bus keberangkatan," kenang Bupati.

"Doa kami menyertai Almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan," ungkap Bupati Syarafuddin Jarot.

Seluruh jamaah Kloter 08 dan petugas haji turut mendoakan kebaikan untuk Almarhumah. Semoga Allah SWT memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan dan menerima semua amal ibadah Almarhumah di Tanah Suci(AM)

Mekkah. Amarmedia.co.id – Kabar duka menyelimuti Kabupaten Sumbawa. Salah satu jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa, Almarhumah Siti Nurmah Muhammad Nurdin (67 tahun), wafat pada pagi hari waktu Arab Saudi di Rumah Sakit King Abdullah, Mekkah, Kamis (29/5/2025). Almarhumah merupakan bagian dari Kloter 08 LOP yang diberangkatkan di bawah bimbingan Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa.

Ketua Kloter 08, Taufik, menyampaikan duka mendalam atas kepergian Almarhumah. "Kami turut mendoakan semoga Almarhumah diterima segala amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Aamiin ya Rabbal ‘alamin," ujarnya.

Bupati Sumbawa Turut Berbelasungkawa Mendalam

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian Almarhumah Siti Nurmah.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Seluruh masyarakat Sumbawa turut berduka atas kepergian Ibu Siti Nurmah. Beliau adalah bagian dari keluarga besar kami, dan kami masih teringat semangatnya saat berangkat ke Tanah Suci, bahkan kami sempat mendorong kursi roda beliau hingga ke bus keberangkatan," kenang Bupati.

"Doa kami menyertai Almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan," ungkap Bupati Syarafuddin Jarot.

Asal Almarhumah dan Doa dari Seluruh Jamaah

Almarhumah Siti Nurmah Muhammad Nurdin merupakan warga Dusun Aiboro, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang. Beliau adalah bagian dari rombongan jamaah haji yang diberangkatkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi NTB dan Kemenag Kabupaten Sumbawa.

Seluruh jamaah Kloter 08 dan petugas haji turut mendoakan kebaikan untuk Almarhumah. Semoga Allah SWT memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan dan menerima semua amal ibadah Almarhumah di Tanah Suci. (AM)

Jababeka Cikarang. Amarmedia.co.id – Dunia panahan terus bergerak dinamis dengan adanya pembaharuan aturan dan klasifikasi atlet. Hal ini menjadi sorotan utama dalam sebuah sesi pelatihan wasit  panahan tingkat nasional  yang digelar oleh PB Perpani yang membahas secara mendalam berbagai aspek teknis dan regulasi panahan, serta menekankan urgensi profesionalisme seorang wasit.

Dalam pemaparannya, Arie Fahmi Nugraha salah satu narasumber yang juga Judge Nasional dan Judge Kontinental menekankan bahwa tugas seorang wasit panahan adalah profesi yang membutuhkan profesionalisme tinggi layaknya seorang dokter atau anggota TNI. "Tugas kita ketika sedang bertugas menjadi seorang wasit itu adalah hitungannya orang-orang profesional," ujarnya. Untuk menjadi wasit, seseorang harus mengikuti pendidikan khusus dan lulus ujian.

Pentingnya Memahami Aturan Terbaru

Salah satu fokus utama adalah adanya perubahan aturan dalam panahan yang perlu dipahami secara mendalam. "Ada perubahan aturan panahan dulu mungkin kita pernah ketemu dengan aturan lama" kata  Judge Fahmi akrab disapa, hal mengindikasikan bahwa para wasit dan pegiat panahan harus terus meng-update pengetahuan mereka.

Penekanan diberikan pada pentingnya berpegang pada aturan tertulis  rule world Archery dan tidak berdasarkan "kata dia" atau "kata si anu". "Jangan pernah berlandaskan kata dia, 'ilham', kata 'fahmi kemarin," tegas Judge Fahmi.  Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam setiap pertandingan.

Judge Fahmi  juga mengingatkan para peserta pelatihan untuk menyebarkan ilmu yang didapat ke daerah masing-masing, sebagai bentuk tanggung jawab moral. "Balik ke daerah, sebarkan ilmu yang didapat di sini," pesannya, mengacu pada pengalaman serupa dalam seminar internasional.

Dirinya menjabarkan Filosofi Judge sehingga mendapatkan pemahaman mendalam terhadap materi ajar, termasuk update terbaru dari Federasi Panahan Dunia (World Archery), menjadi kunci. Wasit dituntut untuk mengetahui setiap char aturan, poin-poin penting, serta bagaimana mengatasi masalah yang mungkin timbul di lapangan dengan berlandaskan prosedur.

Sementara itu Judge Ilham memberikan materi lengkap terkait dengan field Archer dan juga mempraktekkan langsung bersama para peserta.

Di sesi berikutnya Judge Deny Dekko menjelaskan World Archery championship. Termasuk Klasifikasi Atlet dan Nomor Pertandingan Terbaru tingkat dunia, regional hingga nasional. Beberapa pembaruan signifikan dalam klasifikasi atlet dan nomor pertandingan juga dibahas.

Dirinya mencontohkan Klasifikasi Usia. Kategori Junior dan Cadet kini digantikan oleh Under 18 dan Under 21 untuk putra dan putri. Definisi usia ini masih menjadi perdebatan, namun secara umum dihitung berdasarkan tahun kelahiran dikurangi usia kategori (misal, U-18 berarti tahun 2025 dikurangi 18 tahun, yaitu 2007, yang berarti kelahiran 2007 atau setelahnya).

Demikian pula klasifikasi Umum, Kategori Para Archery. Sedikit di jelaskan  adanya kategori Visually Impaired (Tuna Netra) yang hanya melihat terang dan gelap.  Kategori ini menunjukkan semangat inklusivitas dalam olahraga panahan.

Demikian pula Kelas Barebow dan Tradisional. Meskipun standar barebow masih menjadi perdebatan dan tradisional sudah tidak masuk pertandingan resmi di Indonesia sejak 2008, namun keduanya masih memiliki tempat di beberapa negara dan event tertentu.

Untuk Jarak Outdoor dan Indoor juga dijelaskan. Jarak tembak untuk kategori umum adalah 70 meter, U-15 dan U-18 adalah 40 meter. Untuk kategori compound dan recurve, jaraknya berbeda sesuai klasifikasi usia.

Potensi Barebow dan Field Archery di Kancah Internasional

Pembahasan juga menyentuh potensi beberapa isu nomor panahan di level internasional.

Dirinya berharap Barebow ada dalam Olimpiade. "Kelas barebow saat ini belum masuk Olimpiade. Keputusannya akan bergantung pada kongres World Archery berikutnya apakah barebow akan dimasukkan ke dalam target archery atau tetap pada posisinya saat ini di Field Archery.

Dia menuturkan dalam field Archery Nomor panahan jarak jauh ini membutuhkan lapangan yang sangat luas 

Narasumber menegaskan bahwa semua materi yang disampaikan harus dipahami dengan baik oleh para wasit dan praktisi panahan agar dapat bertugas secara profesional dan sesuai dengan perkembangan aturan terbaru. (AM)

Foto Peserta Pelatihan Wasit Panahan Tingkat Nasional Tahun 2025 di Jababeka Cikarang Jawa Barat. 

Cikarang, Jawa Barat -  Amarmedia.co.id – Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) resmi memulai Pelatihan Wasit Panahan Tingkat Nasional Tahun 2025 pada Rabu, 28 Mei 2025. Bertempat di Jababeka Golf, Cikarang, kegiatan ini menjadi langkah strategis PB Perpani untuk meningkatkan kualitas perwasitan dan menambah jumlah wasit berlisensi nasional di Indonesia.

Acara pembukaan dihadiri beberapa pejabat penting yakni Sekretaris PB Perpani Irawadi Hanafi, Wakil Ketua Umum II PB Perpani Abdul Razak, Wasit Nasional senior Asep Gumilang, Kasubag TU Dispora Jawa Barat, Perwakilan Ketua Umum KONI Kabupaten Bekasi, Ketua Umum Perpani Jawa Barat, Ketua Umum Perpani Kabupaten Bekasi, serta narasumber pelatihan dan seluruh peserta.

Untuk Provinsi NTB mengirim 5 judge diantaranya Zainul Amri, Abdul Ma'ruf Rahmat, Andi Rachmad, Alimuddin Syah dan Irfan Kafi. 

Sebelum pembukaan resmi, para peserta dibagi menjadi enam kelompok yang masing-masing beranggotakan sekitar 10 orang dari total 60 peserta yang berasal dari 25 provinsi. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mempermudah sesi diskusi dan praktik selama pelatihan. Setelah itu, dilakukan pemilihan ketua dan wakil kelas yang bertugas membantu kelancaran jalannya acara.

Laporan Ketua Panitia: Tingkatkan Kualitas Perwasitan Panahan Nasional

Ketua Panitia Danang menyampaikan rasa syukur atas kolaborasi bidang perwasitan dan pelatihan yang memungkinkan acara ini terlaksana dengan baik. Ia berharap pelatihan ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu dan wawasan, memperbarui pemahaman tentang peraturan, serta meningkatkan standar olahraga panahan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

"Semoga pelatihan ini dapat menjadikan wasit nasional penerus yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta membawa nama harum daerah dan nasional," ujarnya.

Wakil Ketua Umum II PB Perpani, Abdul Razak, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan dengan sistem berbayar dan diikuti oleh jumlah peserta terbanyak. Ini menjadi kesempatan besar untuk menambah jumlah wasit nasional.

"Meskipun di tengah efisiensi, kita sangat membutuhkan. Bidang perwasitan punya misi yang bagus. Kita punya waiting list untuk yang bertugas di tingkat nasional," kata Abdul Razak. Ia juga meminta pengprov untuk mengikutsertakan wasit mereka pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) mendatang. Selain itu, ia menginformasikan bahwa pada Agustus akan ada pelatihan pelatih nasional dan menghimbau agar teman-teman yang memiliki kemampuan lebih juga turut berpartisipasi.

Sekjen PB Perpani Resmi Membuka: Wujudkan Visi Perwasitan Berkelas Dunia

Sekretaris Jenderal PB Perpani, Irawadi Hanafi, mewakili Ketua Umum PB Perpani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan audiens. "Selamat datang di Cikarang. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi misi kepengurusan PB Perpani," sambutnya.

Irawadi menjelaskan bahwa bidang perwasitan PB Perpani pada tahun 2023 telah mengirimkan empat wasit nasional dan satu wasit kontinental di Singapura, yaitu Pangestu, Arie Fahmi Nugraha, dan Deni Jacko. Dengan populasi wasit nasional saat ini sekitar 281 orang, jumlah tersebut masih sedikit dibandingkan total provinsi di Indonesia.

"Wasit punya tugas mulia. Berat dan lebih bertanggung jawab, karena harus mengawasi jalannya pertandingan," tegas Irawadi. "Kita cintai panahan ini, meskipun dalam kondisi serba efisiensi."

Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan wasit-wasit panahan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, yang siap mengawal setiap jalannya kompetisi dan memajukan olahraga panahan di Indonesia. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id. Sebanyak 266 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumbawa resmi dilantik oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 26 Mei 2025. Acara pelantikan yang dipersiapkan matang oleh panitia ini terpusat di halaman Kantor Kemenag Sumbawa, diikuti oleh PPPK yang tersebar di 24 kecamatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Sumbawa DGH. Faisal, S.Ag., M.M.Inov, Kasubag TU Kemenag Sumbawa H. Syamsul Munir, SH.I, Kepala Seksi/Penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah, serta segenap panitia pelaksana yang dikoordinir oleh Kasi PHU Ustad H. Ardi Suzami, SE., M.M.Inov. Seluruh PPPK yang dilantik terdiri dari pramu bhakti, guru, dan penyuluh agama.

Turut hadir pula panitia dari Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Khairul Anam, S.Ag, yang menyampaikan arahan dan motivasi. Ia menghimbau seluruh PPPK untuk bekerja dengan baik, jujur, disiplin, amanah, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, seluruh PPPK diwajibkan melakukan sinkronisasi data, baik itu Data MYASN, Data Simpeg 5, maupun data Pusaka.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK. "Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah, penantian panjang selama bertahun-tahun kini menjadi kenyataan. Seluruh PPPK dapat dilantik dan dikukuhkan menjadi ASN Kementerian Agama, sekaligus pada hari ini menerima SK," ungkap Menag.

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa menjadi ASN Kementerian Agama bukan hanya soal bekerja, tetapi juga soal pengabdian kepada negara, kepada umat, dan kepada lingkungan.

Oleh karena itu, Menag berharap agar para PPPK dapat menjadi teladan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keberagamaan, dan kepedulian ekologis. "Ingatlah bahwa di mata masyarakat, ASN Kementerian Agama sering kali dipandang seperti malaikat. Karena kita dikenal dari sisi putihnya—baik secara simbolik maupun peran. Maka jangan sia-siakan kepercayaan itu. Jadilah panutan dan pelindung serta pertanggungjawabkan amanah ini bukan hanya kepada negara, kepada umat, tapi juga kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa," pesan Menag.

Menag juga berpesan kepada seluruh PPPK yang baru dilantik agar memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian Agama, menjaga persatuan, dan tidak ada pertengkaran. "Kita semua adalah satu, baik PNS ataupun PPPK adalah ASN yang menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama," tutup Menag.

Arahan Kepala Kemenag Sumbawa: Ujung Tombak Pelayanan dan Inovasi

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan arahan dan sambutan kepada 266 PPPK. Ia meminta mereka untuk bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta menjadi ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Harus bersatu padu, bangun koordinasi yang baik, dan senantiasa berperan aktif dalam memperkuat moderasi beragama," ujarnya. Selain itu, H. Faisal menekankan pentingnya berkarya dan berinovasi dalam menjalankan tugas. "Yang lebih penting lagi, semua PPPK, baik itu penyuluh, guru, ataupun pramu bhakti, harus lebih mahir menggunakan laptop dan memahami berbagai bentuk aplikasi, baik itu yang berkaitan dengan MYASN, Pusaka, dan lain-lain. Semua menjadi sangat penting karena dapat mepengaruhi kinerja seluruh PPPK," ungkapnya. (AM)

Medan,Amarmedia.co.id. Sumatera Utara yang kaya akan potensi seperti sumber daya alam, sektor pertanian, perikanan , Dan energi Mineral Dan Lainnya Ini Menjadi modal penting untuk menarik minat investor Untuk berinvestasi di Sumut. Tentunya harus ada kerjasama dari Semua Element, Tentunya TNI dan POLRI tidak bisa bekerja sendiri untuk ikut menjaga stabilitas keamanan. Semua unsur harus berperan di Sumut guna menjamin iklim investasi yang aman dan kondusif sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Tokoh Pemuda Sumut, Dedi Dermawan Milaya, SE pada wartawan, Minggu (25/5) di Medan. 

"Dalam menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2024, penting bagi kita untuk menarik investor masuk ke Sumut karena potensi SDA Sumut yang luar biasa dan letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara asia. 

Tingal Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang juga harus siap pakai, dan mempunyai kompetensi / keahlian untuk bisa mensuport para Investor yang akan masuk Ke Indonesia khususnya di Sumut,"jelasnya

Hari ini pemerintah pusat sangat fokus pada sektor pertanian dalam hal ketahanan pangan dan swasembada pangan. Agar Indonesia bisa menjaga iklim investasi dan program hilirisasi dan menciptakan Indonesia maju" ungkap Dedi yang kini menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP-AMPG).

Lebih jauh, bonus demografi menuju Indonesia emas 2045 menjadi tantangan bagi generasi muda Indonesia yang akan datang. Dimana usia produktif atau gen Z ,milenial persentasinya lebih besar dibanding masyarakat non produktif atau masa pensiun. Tentu Ini menjadi tantangan generasi muda kita untuk bersaing dalam keterbatasan lapangan pekerjaan.

Hari Ini generasi muda kita harus bangkit , dituntut agar visioner dan mempunyai jiwa kreatifitas dan inovatif. dalam menciptakan karya-karyanya, dengan melihat potensi yang ada di lingkungan masing-masing.

Dedi Dermawan yang juga Ketua Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PP-AMPG) Sumut ini, mengimbau pemuda Sumut harus berperan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas membantu TNI-Polri Dan Juga bersinergi dengan stakeholder dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif agar bisa terwujud. 

"Kami berharap generasi muda Sumut bisa menjadi agent perubahan. Harapan kita peran orang tua agar bisa mengarahkan anaknya agar selalu melihat atau memonitor lingkungan pergaulannya agar tidak terdampak Narkoba. Dengan keterbatasan lapangan pekerjaan generasi muda Kita harus mempunyai jiwa enterprenuer /wirausaha muda dan bisa melihat potensi yang ada untuk kemandirian dan mempunyai masa depan yang baik.

Saat ini, Polri dan TNI terus bekerja sama menjaga Kamtibmas termasuk menjaga investor yang akan berinvestasi di Sumut. Sudah banyak industri yang saat ini kita sudah masuk di sumut termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan industri lain di Sumut yang bisa membuka lapangan pekerjaan. 

Begitu juga tentang pentingnya program hilirisasi, agar bisa sumber daya ala menciptakan produk turunannya dan investor otomatis bisa membangun industri barang jadi. Tentunya ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar. Dan tidak lagi kita menjual bahan mentah ke luar yang hasilnya nanti masuk lagi Ke Indonesia, ini sangat merugikan kita semua.

Negara luar melihat market / pasar di Indonesia cukup besar, dengan jumlah penduduk Indonesia 250 Juta daan dengan keseriusan pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya yang terus mensosialisakan program hilirisasi Ini agar maksimal. Sehinga bisa mendatangkan devisa negara. Tentunya ini harus disinergikan dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder. "Kita yakin dan percaya Presiden Prabowo bisa membawa Indonesia maju Ke depannya,"tukasnya. (Tim)

“Kami percaya, figur-figur luar biasa ini bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan teladan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Jumat (23/5/2025).

Aktivis senior Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengungkapkan, Komite Penghargaan, sebuah tim panel yang telah dibentuk Mi6, kini sedang bekerja untuk terus memfinalisasi tokoh-tokoh yang akan mendapatkan “Award for Democracy and Humanity” tersebut. Panel tersebut terdiri dari para akademisi, aktivis senior, jurnalis senior, budayawan, perwakilan organisasi massa, dan juga organisasi pemuda. Mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam isu-isu publik dan kemanusiaan.

Kendati begitu, Didu menyebutkan, tiga tokoh kini sudah terjaring oleh Komite. Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Kemudian politisi lintas zaman Bumi Gora, H Rachmat Hidayat, dan aktivis prodemokrasi M Fihiruddin.

Komite Penghargaan kata Didu, menempatkan tiga tokoh NTB tersebut sebagai sosok yang tidak hanya memimpin, melainkan juga mengabdi. Sepanjang kiprah mereka, ketiganya telah menjadi penjaga demokrasi dengan membuka ruang partisipasi, merawat keberagaman, melawan ketidakadilan, dan menempatkan nilai kemanusiaan di atas segala kepentingan.

Lima tahun memimpin NTB, Zul-Rohmi kata Didu, adalah dua figur yang memiliki pengabdian tanpa pamrih. Keduanya membuka mata khalayak Bumi Gora, betapa jabatan bukan sekadar alat kekuasaan, tapi sarana pengabdian. Zul-Rohmi memimpin bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.

Dalam konteks menjaga nilai demokrasi, Zul-Rohmi kata Didu, adalah pemimpin yang demokratis. Tidak anti-kritik. Itu mengapa, selama memangku amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, keduanya membuka ruang partisipasi, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan.

Zul-Rohmi juga adalah pemimpin yang mengabdi untuk kemanusiaan. Semua masyarakat NTB tahu, bagaimana duo doktor tersebut begitu memihak pada yang lemah, yang tertinggal, dan yang tak bersuara. Zul-Rohmi mengedepankan suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Keduanya menjadi jembatan harapan bagi masyarakat yang lemah, rentan, dan kurang terdengar.

Pemimpin yang berpihak pada kemanusiaan itu kata Didu, biasanya hidup sederhana dan tidak berjarak. Maka yang terjadi, Zul-Rohmi hadir di tengah masyarakat. Mendengar langsung keluhan, dan merasakan denyut kehidupan masyarakat NTB. Mungkin tak pernah terjadi dalam sejarah NTB, hanya di zaman kepemimpinan Doktor Zul, masyarakat luas dapat datang menginap di pendopo kediaman resmi Gubernur.

“Dari keduanya, kita semua belajar keteladanan kepemimpinan. Zul-Rohmi mengajarkan bagaimana pentingnya pemimpin peka terhadap ketimpangan sosial dan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan,” tandas Didu.

Di tempat yang sama, Dewan Pendiri Mi6 Hendra Kusumah menambahkan, sosok politisi kharismatik Bumi Gora, H Rachmat Hidayat, adalah sosok langka yang dimiliki NTB, mengingat kiprahnya yang terentang panjang di dunia perpolitikan NTB. Award dari Mi6 ini adalah satu dari sekian banyak pengakuan atas seluruh kontribusi dan dedikasi luar biasa Rachmat.

Sembilan periode memangku amanah masyarakat Bumi Gora sebagai wakil rakyat, kata Hendra, adalah bukti konsistensi dan ketekunan. Ketahanan politik hingga sembilan periode bukan hal yang mudah. Itu mengonfirmasi bagaimana Ketua DPD PDIP NTB tersebut telah menunjukkan komitmen yang kuat, kerja keras yang konsisten, dan ketekunan dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah.

Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok tersebut kata Hendra, mengajarkan kepada semua kita betapa pentingnya kemampuan beradaptasi dalam dunia politik.

“Politik adalah dunia yang terus bergerak. Politisi seperti Om Rachmat yang mampu melewati berbagai era dan generasi hanya membuktikan satu hal. Bahwa ia mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, isu, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tandas Hendra.

Dia menegaskan, Rachmat Hidayat adalah politisi yang konsisten merawat keberagaman di Bumi Gora. Di tengah godaan politik identitas yang seringkali eksploitatif, Rachmat Hidayat dinilainya tetap berdiri teguh pada prinsip toleransi, kebhinekaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini kata Hendra menunjukkan bagaimana Rachmat Hidayat jauh lebih mementingkan keberanian moral, alih-alih strategi elektoral.

Ditegaskannya, dari politisi yang merawat keberagaman seperti Rachmat Hidayat, masyarakat NTB belajar tentang keberanian untuk merangkul, kebijaksanaan dalam bertindak, dan ketulusan untuk melayani semua tanpa kecuali.

“Rachmat Hidayat hadir bukan hanya sebagai wakil rakyat. Tetapi juga sebagai penjahit keberagaman yang terus memastikan Bumi Gora tetap utuh dalam harmoni perbedaan,” ucap Hendra.

Sementara itu, kemuculan nama M Fihiruddin, kata Didu kembali menambahkan, lantaran Komite Penghargaan menempatkan aktivis muda NTB tersebut layak menjadi simbol keberanian generasi baru yang tidak hanya kritis, tetapi juga konsisten dan siap menanggung risiko nyata demi perubahan. Apalagi di tengah dunia yang sering kali dipenuhi kompromi dan kepentingan pribadi.

Fihiruddin adalah aktivis yang konsisten bersuara lantang. Aktivis yang menolak tunduk pada ketidakadilan, bahkan saat ancaman datang. Fihir kata Didu, menjadi pengingat bahwa keberanian tidak mengenal usia, dan kebebasan berpikir adalah hak yang layak diperjuangkan, bahkan dalam risiko.

Masuk penjara karena membela kebenaran, menunjukkan bagaimana keberanian luar biasa sosok Fihiruddin untuk melawan sistem yang menindas. Hal itu kata Didu, mengajarkan bahwa diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk persetujuan, dan keberanian kadang harus dibayar mahal.

Tentu, kata Didu, Komite Penghargaan kini masih terus akan bekerja untuk menghimpun tokoh-tokoh lain di Bumi Gora yang akan mendapatkan “Award Democracy for Hummanity”. Didu menyebutkan, Malam Anugerah “Award Democracy for Hummanity” akan digelar bertepatan dengan perayaan hari jadi Mi6 ke-13.

”Penghargaan ini tentu bukan semata bentuk apresiasi. Tapi penegasan bahwa perjuangan untuk demokrasi dan kemanusiaan tidak pernah sia-sia. Kami tahu, mereka yang menjaga kemanusiaan tidak pernah meminta panggung. Tapi lewat penghargaan ini, kita memberi mereka cahaya agar kita semua belajar dari keteladanan mereka,” tutup Didu (AM)

Ketua Forum Pemred SMSI Nusa Tenggara Barat, Jamhur Husain, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki provinsi sendiri merupakan bentuk nyata dari semangat desentralisasi dan pemerataan pembangunan.

“Kami melihat bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya aspirasi historis dan kultural, tetapi juga kebutuhan strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif di wilayah ini,” ujar JH sapaan akrab Jamhur Husain dalam pernyataan resminya, Senin (22/5/2025)

Menurut JH, dukungan Forum Pemred SMSI ini sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah yang menjadi pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia juga menilai Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata, serta kekuatan sosial-budaya yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi mandiri.

Forum Pemred SMSI mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memperhatikan aspirasi ini secara serius dan melakukan kajian komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami berharap pemerintah pusat, DPR, dan pihak-pihak terkait membuka ruang dialog yang konstruktif. Media juga memiliki peran penting untuk menjaga proses ini tetap transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tambah JH onwer Anugerah Sumbawa ini.

Forum Pemred SMSI juga menyatakan siap mengawal dan memberikan ruang pemberitaan yang adil dan berimbang untuk mendukungh proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa secara konstitusional dan demokratis. (AM)

MEDAN,Amarmedia.co.id -  Para Jurnalis dan Wartawan yang tergabung di dalam 300 Media Pemprov Sumut melakukan Kunjungan Takjiah malam ketiga atas kepergian rekan sejawat dan Karib Alm. Selamat Purba Selaku Sekretaris Jenderal Forum Jurnalis Pemprovsu dan Sekaligus Penggagas untuk Tim 300 Media di Pemprov Sumut Jelang Pilpres tahun 2024 yang Silam.

Segenap Tim Pemilik/Pengurus dan Seluruh Koordinator Media Se-Sumut menyambangi rumah duka almarhum Selamat Purba tepat di belakang Rumah Palar Nainggolan, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan secara spontanitas.

Kedatangan para awak media membuat sang istri Muda mendiang almarhum tak kuasa menahankan Isak tangis dan rasa kehilangan atas kepergian almarhum tanpa disangka, pada Senin malam.(19/5/25)

Lantaran sejak Almarhum dinyatakan telah sakit keras selama beberapa bulan, hingga diinformasikan tiba-tiba telah tiada, para awak media ini yang selalu mendampingi beliau dalam kegiatan jurnalistiknya sangat shock dan terkejut apalagi beliau merupakan salah satu tokoh Jurnalis yang sangat dikenal & mumpuni di Wilayah kerja Pemprov Sumut.

Selain silaturahmi dengan Istri Muda dan Anaknya Laki-laki tersebut, para jurnalis juga menyampaikan

belasungkawa yang sangat mendalam serta tak lupa untuk memberikan sedikit santunan kepada anak laki-laki dari almarhum Selamat Purba yang telah mendahului rekan sejawat Tim 300 awak media di Pemprov Sumut tersebut.

"Kami di sini juga selain memberikan doa kepada almarhum, kami juga datang ke sini untuk memberikan sedikit donasi dari teman-teman para jurnalis, perwakilan tim 300 Media", ujar Bung Joe Sidjabat selaku Pimpinan Umum Media Siber Nusantara (MSN), yang dulunya adalah sebagai Humas di Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP) setelah mengundurkan diri karena sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara publik.

"Setelah Malam Hari ke-3 ini, kami berkunjung dan mengucapkan duka yang sangat mendalam kepada rekan dan sahabat kami Abangda Senior Almarhum Selamat Purba serta Istri dan Anak Laki-laki Purba Junior, saat Hari Pemakaman kami tidak dapat menghadiri dikarenakan kesibukan kami masing-masing ", tambah bung Joe di sela-sela pembicaraannya.

Lebih Lanjut, diketahui bahwa dalam pertemuan duka Takjiah malam ke-3 tersebut dihadiri langsung oleh:

1. Gibson Simanjuntak SE, Selaku Pimpinan Umum Radar Sumut dan Ketua Jurnalis Muda Polda Sumut.

2. Drs. Alesandre Gulo, Pimpinan Redaksi dari Media Siber Nusantara (MSN)

3. Jonando Purba ST, Pimpinan Redaksi Media Surya & Kibnews.

4. R. Harefa, Pimpinan Umum Media Sumut24.

5. Rahma Dani SE, Kaperwil Sumut Cahaya News Kepri.

6. Ahmad Agung Anugerah Lubis, Kabiro Tujuh Satu & Penasehat Hukum MSN ID.

7. Bung Joe Sidjabat, Pimpinan Umum MSN & Korlipnas Media Kompas ID.

8. Rizky Zulianda, Pimpinan Umum Warna Sumut.

Kemudian Keluarga dari Istri Muda dan mewakili anaknya laki-laki (Purba Junior) menyampaikan pada rekan awak media yang telah hadir dalam acara takjiah malam ke - 3, dan dikatakannya, "Terimakasih kepada Abang dan Kakak serta adinda sekalian atas kehadiran dan doanya serta berharap agar tidak putus tali persaudaraan kita, dan Persahabatan serta Komunitas selama ini yang sudah terjalin. Saya harap kalian juga mengerti, karena ini tidak bisa dipisahkan walau dengan kondisi yang singkat ini, dan kita tau bersama bahwa untuk selama ini beliau juga telah dirawat disini sebelum masuk dan dilarikan ke Rumah Sakit Royal Prima Medan dalam kurun waktu dua (2) Minggu lebih, serta kalau lah bisa bagi semua teman dekatnya datanglah berkunjung kemari seperti sedia kalanya untuk mengisi kesunyian yang akan bakal sangat terasa bagi kami di kemudian hari”, kata istri muda almarhum Selamat Purba dengan didampingi anak Lelakinya di rumah duka.

Sebagai informasi, bahwa Alm. Selamat Purba merupakan salah satu Tokoh Jurnalis yang dikenal dan ternama di Wilayah kerja Pemprov Sumut, karena diketahui juga bahwa Beliau merupakan salah satu pensiunan dini dari Petugas Satpol PP Sumut yang sudah bekerja selama Puluhan Tahun sebelum beliau Menjadi Seorang Jurnalis sejati, dan juga ternyata menjadi salah Satu Penggagas untuk Kumpulan/Organisasi Wartawan yang didirikan bersama rekan lainnya bernama Forum Jurnalis Pemprovsu (FJP) Sebagai Sekretaris Jenderal hingga saat ini, dimana sudah sangat bertumbuh dan berkembang pesat hingga 300an lebih anggotanya.

Dengan Harapan kedepan agar Beliau dapat diterima di Sisi-Nya dan serta semoga diampuni dosanya selama almarhum di Dunia bagi teman serta Sahabat Jurnalis Se-Sumut, "Amin ya Rabbal Alamin". (Tim)

Sumbawa.Amarmedia.co.id  – Sebanyak empat atlet Indonesia Beladiri Campuran Amatir (IBCA) Mixed Martial Arts (MMA) asal Kabupaten Sumbawa berhasil meraih juara di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) IBCA MMA Youth dan Junior di Surabaya yang digelar sejak 16 sampai 18 Mei 2025.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pengcab IBCA MMA Kabupaten Sumbawa, Mukhtamarwan kepada wartawan. Dikatakan, Pengrov IBCA MMA NTB mengirimkan 13 fighter untuk mengikuti Kejurnas tersebut. Hasilnya 9 medali emas dan 4 medali perak berhasil dicapai.

Dari jumlah fighter tersebut, empat diantaranya merupakan fighter asal IBCA MMA Sumbawa dan seluruhnya berhasil mendapatkan 3 medali emas dan 1 medali pera. Mereka yaitu Herlin kelas Junior 52 kg Putra kategori striking meraih medali emas, Faizah Nadya kelas Junior kategori Striking putri 57kg meraih medali emas. Kemudian Amal Firmansyah kelas 65 kg kategori MMA putra meraih perak dan Muhammad Hafizh Al Ayyasy kelas 70 kg kategori MMA Putra meraih medali emas.

Terhadap prestasi ini, Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq menyampaikan apresiasinya kepada pengurus IBCA MMA dan para fighter yang berhasil mengharumkan nama baik Kabupaten Sumbawa dan menjadi kebanggan bersama.

Rafiq – akrabnya disapa meyakini Kabupaten Sumbawa memiliki banyak talenta muda di bidang olahraga. Ini terbukti dari sejumlah prestasi yang berhasil di tingkat nasional.

“Prestasi yang diraih oleh fighter IBCA MMA Sumbawa ini menunjukan bahwa anak-anak Sumbawa mampu bersaing di tingkat nasional dan mendapatkan juara,” ujarnya.

Selain itu, Rafiq juga percaya bahwa IBCA MMA Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang ke depannya. Termasuk dapat menghasilkan para fighter yang berkualitas.

“Selamat kepada para fighter dan Pengcab IBCA Kabupaten Sumbawa karena berhasil meriah juara di Kejurna . Ini menjadi suatu kebanggan bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id , – Menteri Hukum (Menkum) RI, Dr. Supratman Andi Agtas, SH, M.H menyatakan komitmen kuatnya untuk mengawal proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) usai kajian desain otonomi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai dilakukan. 

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato terbukanya yang difasilitasi Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori melalui Vidio call kepada massa aksi atau masyarakat Sumbawa yang tengah melakukan demo di Pelabuhan Poto Tano untuk menggalang dukungan pemekaran wilayah dan meminta Presiden Prabowo mengesahkan DOB PPS.

"Saya akan memastikan dan mengawal, berapapun provinsi yang nanti dibentuk, salah satunya adalah Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Supratman di hadapan massa yang berkumpul di Sumbawa Besar, Kamis (15/05).  

Meski mengaku tidak terpilih sebagai anggota legislatif mewakili Pulau Sumbawa pada Pemilu 2024 lalu, Supratman menegaskan bahwa hati dan perjuangannya tetap bersama rakyat Sumbawa. "Jiwa saya ada di sini untuk mewujudkan PPS," ujarnya dengan semangat.  

Di tengah dukungannya, Supratman juga meminta agar aksi-aksi penuntutan PPS tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah Sumbawa. "Saya mohon, jangan sampai perjuangan ini justru merugikan perekonomian masyarakat sendiri atau merusak fasilitas umum," pesannya.  

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam satu kesatuan perjuangan yang tertib, sambil memastikan bahwa dirinya akan berada di barisan terdepan mendorong realisasi PPS. " Selama saya hidup dan punya kesempatan, saya berjanji akan terus memperjuangkan ini," tandasnya.  

Pembentukan PPS saat ini masih menunggu penyelesaian kajian moratorium pemekaran daerah oleh Kemendagri. Kebijakan ini menjadi kunci apakah usulan PPS dan daerah otonom baru lainnya bisa diproses lebih lanjut.  

Supratman optimistis, dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah, Provinsi Pulau Sumbawa akan segera terwujud sebagai bentuk pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. (AM)

Kedatangan TGB di Taiwan disambut dengan antusiasme luar biasa oleh warga Indonesia, khususnya oleh perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Gabungan Anak Lombok (Galok), Anak Bima (Abim), dan berbagai organisasi diaspora Indonesia lainnya. Sambutan yang penuh semangat langsung terasa begitu TGB tiba di Bandara Internasional Taiwan, di mana para perwakilan komunitas Indonesia, khususnya dari NTB, berkumpul untuk menyambut beliau dengan rasa hormat dan kebanggaan.

Setelah tiba di Taiwan, TGB melanjutkan rangkaian acara dengan ramah tamah di mushalla kota Chiayi. Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi dan komunitas Indonesia di Taiwan, termasuk tokoh-tokoh dari NU serta perwakilan masyarakat Sasambo NTB. Dalam kesempatan tersebut, TGB menyampaikan pesan yang sangat menyentuh hati para jamaah.

“Jika saya diundang lagi ke sini, cukup siapkan tempat saja, jangan khawatirkan masalah hotel atau akomodasi yang membuat saudara-saudara saya di Taiwan sibuk. Nanti saya yang akan urus semua masalah akomodasi dan transportasinya,” ujar TGB.

Pernyataan ini mengundang rasa haru di kalangan hadirin, yang merasa sangat dihargai dan diperhatikan oleh TGB. Di kesempatan yang penuh kekeluargaan itu, beliau juga berbicara tentang pentingnya menjaga nilai-nilai luhur agama Islam serta adab dan syariat, yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia.

TGB menekankan pentingnya moderasi beragama atau Islam Wasathiyah, sebuah ajaran yang mengajarkan umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama, baik sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya. “Agama dan bangsa adalah satu napas. Kita harus tetap menjaga kesatuan, menjaga nama baik Indonesia, dan mencintai tanah air kita, dimanapun kita berada,” kata TGB dengan penuh semangat.

Pesan ini tentu saja sangat relevan dengan kehidupan warga Indonesia di luar negeri yang kerap dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara budaya lokal dan agama.

Pada tanggal 11 Mei 2025, acara Pengajian Akbar berlangsung dengan penuh khidmat meskipun cuaca sangat tidak bersahabat. Di tengah hujan yang turun deras, tak menghalangi tekad dan niat tulus warga Indonesia untuk hadir dalam kajian ini. Tenda-tenda yang dipasang untuk acara tersebut, tampak penuh sesak oleh jamaah yang tetap bersemangat mengikuti rangkaian acara, seakan hujan ikut menundukkan diri dengan takzim mendengarkan lantunan suci ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan dengan merdu oleh Ustadz Syamsuri Firdaus.

Suara Syamsuri yang indah dan mendalam menambah kedamaian di tengah hujan yang semakin deras, memberikan kesan bahwa hujan pun turut menghormati setiap bacaan yang terlantun. Lantunan ayat-ayat Al-Qur'an mengalun begitu mendalam, menyentuh hati setiap jamaah yang hadir. Walau rintik hujan semakin mengguyur, tak ada yang bergeming, mereka semua tetap khusyuk, seperti hujan turut berdoa bersama, mengiringi setiap kata yang terucap dari bibir Syamsuri Firdaus.

Setelah itu, TGB melanjutkan acara dengan tausiah yang sangat memotivasi dan menginspirasi hadirin. Dalam tausiahnya, TGB mengajak umat Islam untuk senantiasa hidup di bawah cahaya Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mengisi kehidupan dengan kebaikan, adab, dan syariat Islam. Beliau mengingatkan bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati antar sesama umat manusia.

“Agama kita mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umat manusia,” katanya.

Beliau juga menekankan bahwa meskipun berada di luar negeri, warga Indonesia tetap harus menjaga identitas dan peran mereka sebagai duta bangsa. "Jangan pernah lupakan bahwa kita adalah duta bangsa Indonesia. Kita harus menjaga adab, syariat, dan selalu mencintai tanah air kita, dimanapun kita berada," lanjut TGB, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para jamaah.

Acara tersebut menjadi lebih berarti dengan hadirnya beberapa jamaah, salah satunya Hardianto, warga asal Praya, Lombok Tengah, yang telah menetap di Taiwan selama empat tahun. Hardianto yang baru saja menikah di Taiwan, hadir bersama istri dan beberapa rekan lainnya. Dalam momen tersebut, TGB menyampaikan pesan agar mereka tetap menjaga kebersamaan dan cinta tanah air meskipun berada jauh dari Indonesia. "Mari kita terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan, di mana pun kita berada," ujar TGB, yang mendapat sambutan hangat dari seluruh hadirin.

TGB juga mengingatkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi warga Indonesia di luar negeri bisa sangat besar, kebersamaan dan semangat untuk menjaga persatuan adalah hal yang tak boleh dilupakan. "Kita adalah keluarga besar Indonesia, dan tidak ada yang lebih penting dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.

Selama acara, TGB dan Syamsuri Firdaus terus menekankan pentingnya moderasi beragama dan ukhuwah Islamiyah. TGB mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang, serta bagaimana pentingnya memegang teguh nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. "Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umat manusia," katanya.

Acara Pengajian Akbar ini tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga mempererat kebersamaan di antara warga Indonesia di Taiwan. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka merasa semakin dekat dengan tanah air, dan semakin termotivasi untuk terus menjaga tali persaudaraan di antara mereka. Warga Indonesia di Taiwan merasa diberkati dengan acara ini dan bertekad untuk terus menjaga keharmonisan serta nilai-nilai Islam yang moderat (AM)

Rangkaian kegiatan dimulai sejak kedatangan TGB dan rombongan di Bandara, disambut hangat oleh jamaah dan diaspora Indonesia. Malam harinya, TGB berkesempatan bersilaturahmi di Mushalla Kota Chiayi dalam suasana yang akrab dan mengharukan.

"Lain kali kalau kalian undang saya ke sini lagi, cukup siapkan tempat saja. Jangan pikirkan soal hotel atau transportasi. Saya yang urus sendiri. Jangan sampai saudara-saudara saya di Taiwan jadi repot," ungkap TGB dalam ramah tamah, sebagaimana dituturkan oleh Saibi, salah satu panitia. Pernyataan itu membuat banyak jamaah terharu dan meneteskan air mata.

Dalam acara inti yang digelar keesokan harinya, TGB menyampaikan tausiyah bertema Islam, Adab, dan Kebangsaan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga syariat, adab, dan semangat cinta tanah air di manapun WNI berada. "Islam dan kebangsaan adalah satu napas. Di manapun berada, jaga syariat, jaga adab, dan bawa nama baik Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Syamsuri Firdaus membuka acara dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang menggema dan menggugah hati para peserta. Qari muda asal Bima, NTB ini merupakan juara MTQ Internasional di Istanbul (2019) dan Kuwait (2024), dan pernah menerima apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

TGB, yang saat ini menjabat sebagai anggota Majelis Hukama Ulama Dunia, dikenal sebagai tokoh Islam Wasathiyah yang konsisten menyuarakan moderasi beragama. Pengalaman dakwahnya tidak hanya di Nusantara, tetapi juga mendunia, seperti saat menjadi pembicara utama di Muktamar IMSA-MISG di Denver, Amerika Serikat, dan Konferensi PPI Sedunia di Inggris.

Dalam kesempatan itu, TGB juga menyapa salah satu jamaah bernama Hardianto, warga NTB asal Praya, Lombok Tengah, yang telah empat tahun bekerja di Taiwan dan baru saja menikah. TGB memberi pesan hangat untuk menjaga keluarga dengan nilai Islam dan tanggung jawab sosial.

“Ini bukan sekadar acara keagamaan, tapi momentum penguatan spiritual, nasionalisme, dan rasa kebersamaan sesama WNI di luar negeri,” ujar Ketua PCINU Istimewa Taiwan dalam sambutannya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan permintaan warga agar kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan. Banyak peserta menyampaikan apresiasi dan harapan besar untuk kehadiran lebih banyak tokoh bangsa dalam membina dan menyapa diaspora Indonesia di luar negeri (AM)

Medan,Sumatera Utara. Amarmedia.co.id – Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Sumatera Utara menggelar halal bihalal yang dihadiri hampir seluruh pengurus, termasuk Ketua, Dr. H. Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T., M.S.P., Sekretaris H Edi Harahap, S.Sos dan Bendahara. Rapat membahas terkait penguatan internal organisasi dan strategi menghadapi kelompok intoleran yang mengancam ideologi Pancasila dan Ahlussunnah Wal Jamaah.

Dalam keterangannya, Sekretaris PW GP Ansor H. Edi Harahap, S.Sos., menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap modus operandi baru yang dilakukan kelompok intoleran di Sumatera Utara. Ansor sebagai garda terdepan dalam menjaga Pancasila akan terus memperkuat barisan dan meningkatkan kewaspadaan.

"GP Ansor adalah organisasi yang mewaspadai paham itu. Oleh karena itu cukup banyak kelompok masyarakat yang memusuhi GP Ansor, khususnya kaum intoleran yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila," ujarnya kepada wartawan. 

Sebagai tindak lanjut, PW GP Ansor Sumut akan menggelar pertemuan seluruh Ketua, Sekretaris, dan Korcab se-Sumatera Utara pada tanggal 12-13 Mei 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan sosialisasi kepada kader dan keluarga mereka tentang bahaya paham intoleran.

"Langkah ke depannya hari ini kita sudah lakukan penguatan kepada kader-kader di Sumut agar waspada terhadap ada modus-modus baru yang ada di Sumatera Utara ini berkaitan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang kita duga selama ini di beberapa daerah. Kelompok tersebut bahagian dari gerakan terselubung dari kaum-kaum intoleran yang bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan juga Ideologi Pancasila itu sendiri," terangnya.

Edi juga menghimbau seluruh kader GP Ansor untuk aktif mensosialisasikan pentingnya menjaga NKRI dan ideologi Pancasila, serta menolak paham khilafah. GP Ansor berkomitmen menjadi garda terdepan melawan intoleransi dan menjaga keutuhan bangsa. 

"Harapan ke depan kami sekaligus menghimbau kepada seluruh kader agar kita semua ke tengah tengah masyarakat untuk ikut mensosialisasikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sudah final, dengan satu Ideologi yaitu Ideologi pancasila. Tidak ada paham khilafah. PW GP Anshor sudah lewat dari hal-hal yang begitu. Maka Ansor akan menjadi garda terdepan untuk melakukan sosialisasi," tegasnya mengakhiri. (Tim)

Ketua Panitia Mukernas PBNW 2025  Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan menuturkan bahwa agenda strategis tersebut berlangsung guyub dan penuh kekeluargaan.

"Semua unsur-unsur tersebut secara guyub, penuh keakraban dan kekeluargaan yang diikat oleh ukhuwwah islamiyyah, ukhuwwah wathaniyyah, ukhuwwah basyariyyah dan ukhuwwah nahdhiyyah (ikatan ke-nw-an)," ujarnya.

Guru Besar UIN Mataram itu menuturkan, Mukernas PBNW tahun 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi konstruktif dan visioner.

Tujuan organisasi secara global: meninggikan kalimat Allah dan mengangkat harkat martabat Islam dan pemeluknya menuju kejayaan. Visi utama inilah yang kemudian diracik dan direvitalisasi dalam program kerja lima tahunan yang digodok dalam 7 (tujuh) komisi. 

Komisi A: Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi 

Di mana komisi ini menelurkan, menghasilkan 11 (sebelas) program kerja yang produktif, tersistematis dan terukur, dan terevaluatif. 

Komisi B: Pendidikan dan Kebudayaan

Para musyawirin asik ma'syuq dalam melontarkan beberapa program kerja yang akan menopang mutu pendidikan yang berkualitas, ramah dan penuh cinta kasih. Komisi ini menghasilkan 15 program kerja yang dibuat dalam target skala pendek, menengah dan panjang. 

Komisi C: Bidang Sosial, Ekonomi, dan Keuangan

Sidang komisi ini, menghasilkan 9 (sembilan) program kerja yang berorientasi pada kemandirian ekonomi keummatan dan kerakyatan, kemandirian ekonomi kepesantrenan, ekonomi kesejahteraan berkeadilan. 

Komisi D: Bidang Dakwah dan Penerangan

Sidang komisi ini menghasilkan 6 (enam) program kerja yang bermuara pada pelatihan kader dai profesional, moderat, humanis dan terlembaga, juga program digitalisasi dakwah dan transformasi informasi dan komunikasi yang berdampak untuk semua umat. 

Komisi E: Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sidang komisi ini menghasilkan 5 (lima) rumusan utama, terutama terkait tentang lembaga riset Nahdlatul Wathan yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang dibaca dunia. Mengumpulkan data-data sejarah NW dari asal muasal madrasah NWDI, NBDI yang menjadi tonggak sejarah berdirinya organisasi NW setelah 8 tahun Indonesia merdeka.

Komisi F: Bidang Hubungan Internasional

Sidang komisi ini telah merumuskan 3 (tiga) program kerja yang menyangkut tentang kerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai disiplin bidang yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan agama. 

Komisi G: Bidang Rekomendasi

Sidang ini menghasilkan 5 (lima) rekomendasi tentang, pemberdayaan SDM NW di semua jenjang, baik eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai wujud peran kebermanfaatan kepada agama, nusa dan bangsa. Juga penguatan kelembagaan pendidikan, sosial, dakwah, ekononi dan budaya. Juga merekomendasikan tentang haji dan pelayanan haji yang memabrurkan jamaah.

"Dari kesemua program kerja yang dihasilkan dalam Musyawarah Kerja Nasional XV NW dapat dirumuskan dan dicetuskan dalam delapan asa, cita, harapan, dan obsesi NW yang kemudian disebut dengan istilah Asta Cita Nahdlatul Wathan," jelasnya.

Al-Maqáshid al-Tsamániyyah atau Asta Cita NW itu terumuskan sebagai berikut:

1) Penguatan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi.

2). Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pesantren.

3). Penguatan layanan keagamaan yang berdampak.

4). Penguatan ekonomi keummatan.

5). Penguatan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan.

6). Penguatan konservasi lingkungan hidup dalam eko-teologis. 

7). Penguatan kaderasi dan sdm yang progresif. 

8). Penguatan digitalisasi tata kelola organisasi secara tertib dan profesional. (AM)

"Beliau selalu mengajarkan kita banyak kebaikan, bagaimana berorganisasi, seperti pesan beliau, mari kita jadi orang yang bermanfaat untuk Nahdlatul Wathan, jangan kita jadi orang-orang yang merusak perjuangan Nahdlatul Wathan. Mari kita jaga kekompakan. Kompak, utuh, bersatu," kata TGKH Zainuddin Atsani pada Perayaan Hari Jadi (Hadi) ke-72 Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) 2025 yang digelar  di Lombok Raya Hotel Mataram pada Kamis (1/5/2025).

Dalam acara bertajuk Tasyakkur Hadi NW ke 72 dan Mukernas PBNW tahun 2025 hadir sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama puluhan pejabat publik lain. Baik pejabat nasional maupun lokal (daerah).

Tak lupa pula, hadir  putri pendiri Nahdlatul Wathan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yakni Ummuna Hj Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid bersama seluruh zurriyat Maulana Syaikh. Acara tersebut juga dihadiri ribuan pengurus NW dari seluruh Indonesia.

TGKH Zainuddin Atsani menyebut Trilogi perjuangan NW yakni yakin, ikhlas, istiqamah. Trilogi perjuangan itulah yang menjadi nadi dan pedoman dalam berorganisasi. Saat ini, NW telah tersebar di 38 provinsi di nusantara. NW juga sudah berada di 6 negara.

"Ke depan akan terus bertambah negara-negara yang menginginkan NW hadir di tengah mereka. Salah satu yang menunggu kehadiran NW juga adalah Tiongkok," tuturnya.

TGKH Zainuddin Atsani juga menyebut tiga aspek perjuangan NW yaitu pendidikan, sosial, dan dakwah. Dari aspsk pendidikan, saat ini telah ada tidak kurang dari 2.400 madrasah dan majelis taklim yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hizib-hizib NW mulai dibaca di pelosok negeri. 

"NW dari zaman pendirinya sampai sekarang tetap taat kepada pemerintah. Itu wasiat pendirinya. Yang penting kita bersinergi untuk NKRI," jelasnya.

TGKH Zainuddin Atsani berharap, perayaan Hadi NW ke 72 dan Mukernas PBNW tahun 2025 itu bisa menghasilkan risalah yang konstruktif untuk pembangunan ummat, bangsa, dan negara.

"Mudah-mudahan Mukernas NW menghasilkan sebuah keputusan, agenda yang baik, baik untuk NW dan NKRI dalam segala hal. Semoga kebarokahan terus hadir," tegasnya.

TGKH Zainuddin Atsani meminta seluruh jamaah NW untuk tetap merapatkan barisan. Menbangun organisasi tidak bisa sendiri-sendiri. Melainkan harus bersama dan bersinergi.

"Saya minta semua jamaah NW berjuang bersama, tidak bisa ketua umum berjalan sendiri, berjuang sendiri tanpa kita kompak, utuh, bersatu," bebernya.

"Apa yang kita dapat hari ini bukan karena kehebatan dari jajaran PBNW, tetapi karena karomah pendirinya Ninikda Maulana Syaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid. Apapun capaiannya karena karomah itu," imbuhnya.

TGKH Zainuddin Atsani mengajak seluruh jamaah NW untuk ikhlas dalam berjuang membesarkan dan menerapkan nilai-nilai perjuangan NW.

"Yang terpenting di NW adalah pengabdian kita untuk ibadah, kita ngiring pendirinya, guru kita. Mari kita buang kesombongan kita, buang ego kita, kita bersatu untuk NW," ujarnya. (AM)

Pembukaan digelar bertempat di Lombok Raya Hotel Mataram pada Kamis (1/5/2025). Acara tersebut berlangsung sakral dan meriah.

Dalam acara bertajuk Tasyakkur Hadi NW ke 72 dan Mukernas PBNW tahun 2025 hadir sejumlah tokoh penting. Di antaranya, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, bersama puluhan pejabat publik lain. Baik pejabat nasional maupun lokal (daerah).

Tak lupa pula, hadir Ketua Umum PBNW TGKH Zainuddin Atsani, beserta jajaran. Hadir pula putri pendiri Nahdlatul Wathan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yakni Ummuna Hj Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid bersama seluruh zurriyat Maulana Syaikh. Acara tersebut juga dihadiri ribuan pengurus NW dari seluruh Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sekaligus Petinggi Ormas Nahdlatul Ulama (NU) turut memberikan sambutan dalam acara sakral tersebut.

Pertama, Nusron menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto.

"Salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga besar NW wabil khusus kepada Ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani. Beliau minta maaf tidak bisa hadir, kami diminta mewakili," kata Nusron.

Politisi Partai Golkar itu mengucapkan selamat atas hari jadi NW yang ke 72. Ia meyakini, eksistensi NW yang masih bertahan hingga kini lantaran organisasi tersebut membawa banyak kemanfataan untuk ummat.

Secara eksplisit, Nusron mengaku takzim terhadap keilmuan dan sepak terjang pendiri NW yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

"Selamat Hari Jadi NW ke 72. Saya yakin NW bisa bertahan, bisa hidup sampai sekarang ini, jamiyah ini, organisasi ini memberikan kemanfaatan untuk ummat manusia," ujarnya.

"Kalau tidak memberikan kemanfaatan bagi ummat, saya yakin organisasi ini sudah bubar. Tetapi ini bisa bertahan dan istiqamah karena ada barokah dan manfaat yang diberikan Allah SWT melalui wasilah kepada muassis-nya yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid. Kita doakan, NW di bawah penerusnya, tetap memberikan kemanfaatan," imbuhnya.

Nusron menuturkan, pelajaran yang disampaikan di NW tersambung langsung sanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW.

"Bersyukurlah dan berbahagialahn kita semua masuk dalam organisasi, belajar kepada seorang guru, masuk ke organisasi yang dipimpin oleh orang berilmu. Dan ilmunya punya sanad kepada Rasulullah SAW. Saya yakin keluarga besar NW ikut jamiyah ini senantiasa memgambil ilmu dan berkah," jelasnya.

Di era perkembangan teknologi, urgensi belajar ilmu yang bersanad menjadi sangat penting. Terutama untuk memetik banyak kebarokahan. 

"Belajar ilmu saat ini harus pakai sanad. Salah satu ciri NW, dan penganut ahlussunnah waljamaah adalah kalau belajar ilmu harus ada rujukan dan sanad kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai belajar tidak pakai sanad. Karena itu, ikut NW sudah tepat, sudah benar," ujarnya.

"Karena kalau gak pakai sanad, pernah disindir oleh salah seorang ulama lewat baitnya yang menggambarkan santri modern hari ini," sambung Nusron.

Saat ini, kata Nusron, ada fenomena yang belakangan banyak muncul. Para santri atau generasi muda, banyak belajar kepada guru yang tidak bersanad. Dalam hal ini, youtube.

"Alangkah bodohnya seorang santri hari ini, yang hidupnya tidak pernah baca kitab tetapi hanya lihat youtube. Ketika ditanya fatwa, dia menjawab tidak pernah menjawab dengan rujukan kitab. Ngambilnya darimana? Dari google," jelasnya. (AM)

"Tidak ada pilihan lain. Sumbawa itu tidak memiliki pilihan lain kalau ingin maju dan cepat berkembang selain membentuk Provinsi Pulau Sumbawa," ujarnya dengan nada penuh keyakinan.

Sebagai putra Sumbawa, Muhammad Yamin meyakini bahwa PPS adalah solusi terbaik untuk pembangunan daerah, mengingat potensi SDA yang melimpah. Ia melihat adanya peluang yang semakin terbuka untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meskipun saat ini masih berlaku moratorium. "Kami putra Sumbawa merasa bahwa salah satu solusi terbaik untuk pembangunan Sumbawa kedepan dengan keberlimpahan SDA kita kedepan, maka pilihannya adalah PPS harus terbentuk, meski kita sadar bahwa saat ini masih Moratorium, tapi peluang untuk DOB bisa terbentuk itu semakin terbuka," jelasnya. Ia menyinggung pemberitaan di tingkat pusat mengenai kemungkinan moratorium dikaji kembali dan informasi mengenai 28 DOB provinsi yang potensial, termasuk PPS di NTB.

Muhammad Yamin menyampaikan rasa syukurnya atas gerakan masyarakat yang membentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) dan mengajak seluruh pihak untuk mendukungnya demi kemajuan Sumbawa. Ia menjelaskan bahwa PPS tidak hanya akan mendekatkan pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak positif pada aspek ekonomi melalui pengelolaan SDA. Contohnya, jika Sumbawa menjadi ibukota provinsi, porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan emas akan meningkat signifikan, termasuk bagi kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Pulau Sumbawa karena jumlah daerah pembagi akan berkurang dari sepuluh menjadi hanya empat kabupaten.

Namun, Muhammad Yamin menyoroti satu isu penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu posisi PT AMNT. "Cuma yang menjadi masalah saat ini, perlu kita pertimbangkan posisi PT AMNT, apakah perusahaan ini memberi respect positif terhadap PPS? Ini harus menjadi bagian yang kita dipertimbangkan. Apakah mereka merasa terganggu atau tidak? Apalagi tahun depan mereka akan konstruksi. Ini perlu menjadi catatan penting dari kita masyarakat Sumbawa terkhusus tim KP4S," ungkapnya, menekankan perlunya mempertimbangkan potensi dampak dan dukungan dari perusahaan tambang besar tersebut menjelang masa konstruksi mereka.

Terakhir, Muhammad Yamin kembali mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbawa untuk bersatu dan mendukung penuh pergerakan KP4S demi mewujudkan cita-cita Provinsi Pulau Sumbawa. "Kepada masyarakat Sumbawa, saya kira mari kita bersama-sama dengan teman-teman yang telah membentuk diri, menggumpalkan diri dalam satu komunitas KP4S, secara ikhlas, secara utuh mereka berjuang untuk membawa ke depan," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH turut menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa periode 2024–2027 yang berlangsung pada Sabtu (3/5/2025) di Aula Kantor Bupati Sumbawa. 

Pengurus PWI  Sumbawa dilantik oleh Ketua Umum PWI Provinsi NTB Drs. H Nasrudin Zain.Adapun yang dikukuhkan adalah Zainuddin SE sebagai Ketua, Abu Sufyan Mohtar Sekretaris dan Zulkarnaen Bendahara didampingibjajaran Pembina dan Pengurus.

Hadir secara langsung, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa menyampaikan selamat apresiasinya kepada pengurus PWI yang baru dilantik. Dirinya berharap kepengurusan PWI yang baru ini dapat terus menjalankan tugas dengan baik dan profesional, serta menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk insan olahraga di Kabupaten Sumbawa.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PWI Kabupaten Sumbawa yang baru saja dikukuhkan. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan PWI terus menjadi mitra yang konstruktif bagi kemajuan daerah, termasuk dalam pemberitaan dan dukungan terhadap perkembangan olahraga di Kabupaten Sumbawa," demikian disampaikan Ketua KONI Sumbawa.

Ketua KONI juga berharap agar sinergi antara PWI dan insan olahraga di Sumbawa dapat semakin erat, mengingat peran penting media dalam mempublikasikan dan memajukan berbagai kegiatan olahraga serta prestasi atlet-atlet daerah. Ucapan selamat ini menambah deretan dukungan yang diterima PWI Sumbawa atas pengukuhan pengurus barunya, menunjukkan harapan besar dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi di Kabupaten Sumbawa terhadap peran pers yang profesional dan berkontribusi positif.

Pemantauan awak media, hadir dalam pengukuhan tersebut Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP, Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP, M.M.Inov, Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH bersama Forkopimda Sumbawa.

Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Kepala BKAD Didi Hermansyah SE Bappeda, Diskominfo Hasanuddin SE,Dinas Kelautan dan Perikanan, Disporapar Rahmat Hidayat SPi.M.Si Kepala Kantor Kemenag Sumbawa,  DGH Faisal SAg.M.M.Inov dan Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa, DG Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov. Pimpinan Bank NTB Syariah Sumbawa Ika Gita Listiana dan perwakilan dari PT AMNT dan PT SJR.

Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot tak hanya mengucapkan selamat, namun juga menekankan pilar penting bagi seorang pemimpin, termasuk insan pers: moralitas, intelektualitas, dan integritas. Beliau juga menyoroti krusialnya peran pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, terutama di tengah maraknya hoaks.

"Pers bukan hanya sekadar penyampai berita, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah demi terciptanya narasi daerah yang utuh dan positif," ujar Bupati.

Menanggapi fenomena citizen journalism, Bupati mengajak PWI untuk aktif menjadi agen literasi media, menularkan ilmu jurnalistik yang benar dan menjaga marwah organisasi. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Gelombang aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk menjadi provinsi otonom baru di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menguat. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok pergerakan seperti KP4S dan KP3S terus menyerukan persatuan dan tindakan nyata demi mewujudkan cita-cita pemekaran wilayah yang diyakini akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Pulau Sumbawa.

Tokoh masyarakat Abdul Rafiq SH yang juga Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024, kepada awak media Sabtu 3 Mei 2025 dengan lantang menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah daerah se-Pulau Sumbawa untuk bergerak bersama dalam memperjuangkan otonomi baru ini. "Ayok kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat bergerak secara serius dengan harapan terciptanya momentum yang tak terhindarkan untuk mewujudkan PPS," ajaknya penuh semangat.

Lebih lanjut, Abdul Rafiq menekankan bahwa manfaat dari pemekaran ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Pulau Sumbawa, dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan menjadi kunci utama keberhasilan perjuangan.

Secara khusus, Abdul Rafiq menyoroti pentingnya keterlibatan langsung para pemangku kepentingan di pemerintahan. "Para Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota di Pemerintahan daerah se Pulau Sumbawa harus terlibat langsung! Karena ini tidaklah melanggar hukum atau aturan, dan nantinya kawan-kawanlah yang akan memimpin daerah otonomi baru nanti," tegasnya. Ia juga menyinggung potensi kepemimpinan di provinsi baru, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur,  Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Partai Politik, Kepala Dinas, hingga pembentukan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, yang menurutnya akan dinikmati oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala daerah. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat berharap ASN dan kepala daerah hingga jajaran tingkat desa menjadi salah satu pendorong utama dalam mewujudkan cita-cita ini.

Abdul Rafiq secara terbuka mengajak seluruh masyarakat Pulau Sumbawa untuk bersatu padu dan memperjuangkan terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa. Ajakan ini dinilai merepresentasikan harapan dan keinginan kuat masyarakat untuk memiliki wilayah otonom yang diyakini akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Pulau Sumbawa secara menyeluruh.

Pergerakan solid dari KP4S dan KP3S mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kini, sorotan tertuju pada para tokoh kunci di pemerintahan daerah se-Pulau Sumbawa, dan aksi nyata mereka sangat dinantikan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Para penggerak menegaskan bahwa perjuangan pemekaran ini sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia demi tercapainya tujuan mensejahterakan rakyat. Solidaritas dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa diyakini akan menjadi modal penting dalam merealisasikan aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mewakili Gubernur NTB, secara resmi menutup Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) XXVIII  Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025. Acara penutupan berlangsung di Lapangan Pahlawan, Sumbawa, pada Rabu malam (30/4/2025), dihadiri oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, perwakilan Bupati/Walikota se-NTB, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes M..Inov, Gitta Liesbano SH MKn Zulfikar Demitry SH MH dan Anggota DPRD. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa dan  Provinsi NTB,  Ketua Umum MUI Kabupaten Sumbawa serta ribuan masyarakat.

Bupati Sumbawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa penutupan STQH ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya mewujudkan generasi Qur’ani. Beliau menekankan pentingnya Al-Qur’an dan Hadis sebagai kompas hidup dan menyampaikan bahwa selama pelaksanaan STQH, denyut ekonomi masyarakat Sumbawa turut menggeliat, membawa keberkahan bagi banyak pihak. Dengan rasa syukur dan percaya diri, Bupati menyatakan kesiapan Kabupaten Sumbawa menjadi tuan rumah STQH maupun MTQ tingkat Nasional di masa yang akan datang. Beliau juga berpesan kepada seluruh kafilah untuk membawa pulang pengalaman berharga dan melestarikan cinta Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Mewakili Gubernur NTB, Asisten I Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sumbawa dan masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan STQH ke-28. Asisten I menjelaskan bahwa STQH bertujuan untuk memilih peserta terbaik yang akan mewakili NTB di tingkat Nasional di Sulawesi Tenggara. Asisten I juga menyoroti meningkatnya solidaritas sosial dan menggeliatnya ekonomi di Kabupaten Sumbawa selama STQH berlangsung, membuktikan bahwa Al-Qur’an membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat NTB, khususnya Sumbawa, untuk menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber energi membangun daerah.

Berdasarkan keputusan Dewan Hakim, berikut adalah daftar peserta terbaik STQH ke-28 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025:

Cabang Tilawah Golongan Anak-anak : 

Qori’ 

• Juara 1. Muh. Zaky Irsyad Batuta, dari Kabupaten Lombok Tengah, dengan Nilai 99,2
• Juara 2. Surya Fitra Pratama, dari Kabupaten Sumbawa, dengan nilai 96,5
• Juara 3. Arsyil Mubin, dari Kabupaten Dompu, dengan nilai 93,5